Militerisme, Ekspansi Modal dan Penyempitan Demokrasi
Oleh: Paulus Suryanta Ginting* Dalam 1 bulan ke depan kita akan kembali diingatkan oleh momen penting dalam sejarah bangsa ini. Momen dimana kekuatan rakyat dan
Faktor-faktor Penghambat Kemajuan Perempuan (Bagian Kedua)
Paulus Suryanta Ginting Lalu apa Hambatan bagi Kemajuan Perempuan Indonesia? Perempuan Indonesia jika diteliti komposisinya terdiri baik dari Perempuan Kaya, Menengah maupun Miskin. Mayoritas perempuan
Faktor-faktor Penghambat Kemajuan Perempuan (Bagian Pertama)
Paulus Suryanta Ginting Pengantar Perempuan sebagai individu maupun secara kolektif dari jenis sexnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kolektif sosial, masyarakat. Tak terpisahkan, karena
DR. Max R. Lane: Sistem Yang Berlaku Ini Tidak Waras
Oleh: Coen Husein Pontoh, Max R. Lane Diambil dari Indoprogres dalam Edisi IX/2013, Wawancara. Di KALANGAN Indonesianis, yakni sarjana asing yang secara khusus mencurahkan kehidupan
AKRAB Menolak Pengesahan RUU Ormas.
PERNYATAAN SIKAP ALIANSI RAKYAT UNTUK KEMERDEKAAN BERSERIKAT(AKRAB) Kami, Aliansi Rakyat untuk Kemerdekaan Berserikat (AKRAB) adalah masyarakatsipil (civil society) Indonesia, yang terdiri dari puluhan organisasi kemasyarakatan,
Liputan Konferensi Marxis di Australia
Oleh: Harianto. Penulis adalah Kontributor Bumi Rakyat di Australia dan Anggota Sosialis Alternative Melbourne Konferensi Marxisme 2013 yang diselenggarakan Socialist Alternative (SA) merupakan konferensi tahunan
Pernyatan sikap GERAKAN RAKYAT ANTI PERAMPASAN TANAH DAN KEKERASAN
PEMBEBASAN, BAKORPALA, SEMA FAI UMI, KOMUNAL, PEREMPUAN MAHARDIKA, PPRM, FPPI, MPA TOMANURUNG, FOSIS UMI, SOLIDARITAS LUWU TIMUR, LEMBAGA ADAT KESULTANAN GOWA TALLO, DPC HIPMAS SINJAI,
IWD 8 Maret 2013: Pembebasan Tenaga Produktif dan Perempuan Indonesia
Landasan Tiga dekade lalu, Gita Sen dan Caren Grown menggetarkan dunia dengan kritiknya terhadap pembangunan berorientasi pasar bebas dalam tulisan mereka yang berjudul “Pembangunan, Krisis
Mengusut Tuntas Kejahatan 1965 dengan melawan Sisa Orde Baru dan Tentara
Redaksi Koran Pembebasan DJoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), mengatakan bahwa pembunuhan massal 1965 adalah sah atau dibenarkan. Ia juga mengatakan
Mengurai Kesemrawutan Fakta-fakta tentang G-30-S
Judul : Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto Penulis : John Roosa Penerbit : Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta
