Pernyataan Sikap Bersama atas perang Rusia vs Ukraina

Demonstrasi menolak perang

Tolak Intervensi  dan Provokasi NATO-AS di Eropa Timur!

Tolak Operasi Militer Rusia ke Ukraina!

Bangun Solidaritas Anti-Perang Kelas Pekerja!

Pertama yang harus diingat adalah pangkal penyebab konflik Rusia-Ukraina yang berujung pada operasi militer Rusia terhadap Ukraina, tidak lain adalah provokasi dari negara-negara imperialis yakni Amerika yang disokong oleh negara-negara utama Uni Eropa yakni Inggris, Jerman dan Perancis melalui perluasan keanggotaan NATO ke negara-negara Eropa Timur. Sebagai aliansi pertahanan lintas atlantis yang dibentuk dibawah pimpinan AS untuk menghadang pengaruh geopolitik Uni Soviet melalui Pakta Warsawa pada tahun 1949, NATO tetap dipertahankan untuk mendukung agenda imperialisme AS di wilayah Eropa-Asia. Hal ini setidaknya dapat dilihat setelah Uni Soviet berubah menjadi Rusia, AS tetap mengupayakan perluasan NATO di wilayah timur Eropa. Dibawah kepemimpinan Clinton, AS berlaku agresif untuk mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur. Puncaknya adalah pengeboman NATO terhadap bekas negara Yugoslavia pada tahun 1999. Dengan dalih intervensi humanitarian terhadap agresi Serbia terhadap komunitas Albania di Kosovo, NATO melancarkan kampanye brutal ini tanpa ada persetujuan dari dewan keamanan PBB. Dominasi AS di Eropa melalui NATO juga memiliki dampak ekonomi. Dengan kemitraan antara AS dan Uni Eropa, pendisiplinan pasar dapat dilakukan dalam relasi kapitalisme global. Agenda ekonomi di luar kapitalisme neoliberal menjadi agenda ekonomi yang mustahil dalam kerangka Uni Eropa.

Imbas operasi militer Rusia terhadap Ukraina semakin mengkhawatirkan. Sampai dengan pernyataan ini dituliskan, tercatat 1 juta warga negara Ukraina yang harus mengungsi dari negaranya sendiri. Berdasar data resmi Ukraina, tercatat kurang lebih 2000 warga sipil yang harus meregang nyawa karena terjebak dalam situasi perang. Banyak warga negara Ukraina pula yang harus kehilangan tempat tinggal dan masa depan. Di Rusia, rakyat pekerjanya juga harus ikut menghadapi masalah karena keputusan pemerintahnya. Aksi protes telah terjadi di sejumlah kota di Rusia.

Keputusan sanksi ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan kapitalis Barat untuk mengisolasi Rusia justru semakin mempersulit kehidupan masyarakat yang sudah ditekan oleh kebijakan neoliberalisme pemerintah Putin. Dengan kata lain, situasi perang sekarang telah menghancurkan kehidupan baik rakyat Ukraina maupun Rusia.

Sebagai organisasi kerakyatan yang memperjuangkan hak-hak demokratik Rakyat Pekerja, kami mengecam operasi militer Rusia terhadap Ukraina. Namun kami juga mengakui bahwa operasi militer ini adalah buah dari intervensi dan provokasi imperialisme AS melalui NATO yang hendak melakukan ekspansi ke wilayah timur Eropa. Provokasi yang mendapatkan sambutan baik dari kelas kapitalis Ukraina yang memiliki pertentangan kepentingan dengan kelas kapitalis Rusia di bawah kepemimpinan Putin.

Pertentangan inilah yang kemudian menjadi akar operasi militer Rusia ke Ukraina. Semenjak 2014, pemerintah Ukraina secara sengaja mengobarkan sentimen anti-Rusia dalam politik internalnya sebagai bagian untuk memobilisasi dukungan melawan Rusia. imbasnya adalah maraknya praktek politik yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang masih memiliki hubungan dengan Rusia. Harus diingat, Ukraina sebagai negara bukanlah entitas yang tunggal. Namun pada tahun 2014, parlemen Ukraina memproduksi undang-undang yang menjadikan Bahasa Ukraina sebagai satu-satunya Bahasa dalam sekolah dasar, yang dengannya sengaja meminggirkan menyingkirkan Bahasa Rusia yang juga merupakan bahasa keseharian di Ukraina

Sentimen anti-Rusia ini semakin diperkuat dengan dukungan AS terhadap kelompok-kelompok fasis di Ukraina. Tendensi anti komunis akut dari kelompok fasis ini tentu menguntungkan posisi AS yang hendak menancapkan pengaruhnya di Ukraina melawan Rusia. Masih segar dalam ingatan ketika Senator konservatif AS, John Mccain, bertemu dengan pimpinan kelompok fasis Ukraina, Oleh Tyanhnybok, beberapa bulan sebelum terjadinya revolusi Maidan, yang merupakan peristiwa yang menjadi pemicu bagi pertentangan Rusia dan Ukraina.

Kelas kapitalis Ukraina membiarkan keberadaan kelompok fasis yang mempropagandakan anti komunisme, anti semitisme dan ultranasionalisme. Kelompok-kelompok ini dibiarkan begitu saja menyerang kelompok-kelompok seperti komunitas LGBTQ, Romani (yang secara peyoratif sering disebut sebagai kaum gipsi), dan tentu saja kelompok kiri-sosialis. 39 anggota serikat buruh dibakar hidup-hidup oleh kelompok fasis dalam suatu kasus pembunuhan di Odessa. Belum lagi dominasi kelompok fasis ini memaksa Partai Komunis Ukraina untuk beroperasi bawah tanah, dengan tidak diperkenankan untuk ikut dalam pemilu Ukraina. Salah satu kelompok fasis yang tak bisa dikesampingkan lainnya adalah Batalyon Azov, milisi sipil yang berpaham Neo-Nazi. Mereka mendapatkan pelatihan dan pendanaan dari AS untuk memerangi etnis penutur bahasa Rusia di Donbas. Batalyon Azov pun secara resmi telah diakui dan menjadi bagian dari garda nasional oleh pemerintah Ukraina.

Untuk itu, kami melihat bahwa operasi militer Rusia terhadap Ukraina merupakan akibat dari konflik antar kelas kapitalis di dua negara tersebut dan di sisi lain kepentingan monopoli pasar dari borjuasi Imperialis AS-NATO. Situasi konflik yang kemudian ditunggangi oleh pihak imperialisme AS untuk memperbesar pengaruhnya di wilayah Eropa timur. Tidak heran jika kita menemukan hipokrisit yang akut dari bagaimana media kapitalis barat menggambarkan situasi perang ini. Media-media ini tanpa malu-malu mengatakan brutalitas operasi militer Rusia terhadap Ukraina namun tidak memberikan pernyataan sama sekali dengan praktek operasi militer negara Barat dan sekutunya di wilayah Suriah, Somalia, Yaman, dan Palestina. Mereka juga tidak malu-malu memunculkan sentimen rasis mereka sebagai pembenaran atas prioritas solidaritas mereka terhadap Ukraina karena banyak anak-anak Ukraina yang memiliki, “mata biru dengan rambut blonde.”

Adalah masuk akal kemudian jika sampai sekarang situasi perang masih jauh dari reda. Pemerintah Rusia memutuskan untuk mengaktivasi senjata nuklirnya sebagai bagian untuk mengefektifkan serangan mereka terhadap Ukraina. Pemerintah Ukraina sendiri dibawah Zelensky juga tidak ada rencana untuk mengendurkan posisi anti-Rusianya. ia bahkan secara agresif meminta negara-negara kapitalis barat untuk memberikan bantuan senjata sebagai upaya perlawanan terhadap operasi militer Rusia. Imperialisme AS dengan segala cara juga ikut berkontribusi untuk peningkatan eskalasi ini melalui perluasan sanksi sosial dimana Rusia dikeluarkan keanggotaanya dari banyak organisasi internasional. Dengan kata lain, kemungkinan dialog untuk membangun perdamaian menjadi semakin jauh dalam situasi sekarang.

Oleh karena itu, De Eskalasi militer harus direalisasikan segera. Kaum sosialis harus memposisikan bahwa selain operasi militer tidak ada yang menang dalam perang ini kecuali kelas kapitalis yang menguasai industri senjata dan industri migas. Menjadi penting kemudian untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah Rusia untuk segera menghentikan agresi militer. Kita harus mendorong Rusia dan Ukraina untuk duduk bersama dalam negosiasi dalam membangun perdamaian di perbatasan mereka. Selain itu, kita juga harus mempropagandakan kampanye anti-imperialisme dengan menolak kehadiran AS melalui NATO di wilayah Ukraina dan mendesak netralitas Ukraina terhadap AS dan Rusia.

Konflik Rusia-Ukraina juga memiliki dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat miskin. Meski Rusia dan Ukraina bukan mitra dagang utama Indonesia, namun terdapat beberapa komoditi vital dimana Indonesia mengimpor dari kedua negara tersebut, misalnya Ukraina merupakan top supplier gandum bagi Indonesia sebagai bahan utama produksi pangan seperti mi instan dan roti. Data BPS tahun 2020 Ukraina memasok 2,96 juta ton gandum atau setara 27% dari total 10,29 juta ton yang diimpor Indonesia. Akibat operasi ke Ukraina, harga gandum global naik sebesar 5,35% menjadi US$9,84 atau sekitar Rp 141.373 per gantang, yang tertinggi sejak 2008. Patut dicatat, Indonesia adalah negara pengonsumsi mi instan terbesar kedua di dunia, total 12,6 miliar porsi pada 2020. Juga terdapat jenis komoditi vital lainnya dimana Indonesia mengimpor dari Rusia, yakni sebanyak 15,75% pupuk impor Indonesia berasal dari Rusia. Rusia dan Ukraina juga menjadi negara sasaran ekspor komoditi Indonesia terutama minyak mentah (CPO). Artinya hari-hari ke depan rakyat Indonesia yang sudah babak belur kehidupan ekonominya akibat pandemi dan kebijakan neoliberal pemerintahan Jokowi, harus bersiap-siap dengan kondisi yang semakin buruk. Bukan hal yang mustahil, dampak konflik Rusia-Ukraina juga dijadikan legitimasi bagi pemerintah untuk menaikan harga-harga kebutuhan pokok dengan alasan karena situasi yang tak terhindarkan. Dengan demikian jelas, jutaan rakyat miskin di Indonesia bukan hanya memiliki kepentingan melawan berbagai kebijakan pemerintahan di dalam negeri yang menyengsarakan, tapi juga melawan berbagai bentuk operasi imperialis, melawan imperialisme!

Konflik ini akan memiliki dampak tidak langsung terhadap lahan dan ruang hidup orang Papua. Rusia dan Ukraina memang tidak punya hubungan langsung dalam investasi migas di Papua. Namun keberadaan tambang Liquefied Natural Gas (LNG) yang bekerja dibawah British Petroleum di Bintuni, Provinsi Papua Barat yang beroperasi sejak 2009 merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas multinasional milik Inggris yang pada laporan 2021 telah menyumbangkan 11,4 ton per tahun (mtpa) dari total cadangan terbukti 19,945 miliar barel per 31 Desember 2018. Sangat mungkin produksi gas LNG Bintuni ini akan digunakan untuk mensuplai gas ke negara-negara Eropa yang tergantung kepada suplai gas dari Rusia. Ditengah sangsi dan blokade ekonomi terhadap Rusia oleh negara-negara anggota NATO dan pendukungnya Apalagi BP memiliki 19,75% saham di Rosneft (perusahaan migas Rusia).

Gas menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi negara-negara di Eropa. Sebab hampir seluruh negara di Eropa memiliki 4 musim: gugur, semi, panas dan dingin (dimana suhunya bisa mencapai -20 derajat celcius). Hal itu mengapa gas menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk di negara-negara Eropa.

Pembukaan konsesi lahan-lahan tambang migas baru di Papua sangat mungkin terjadi akibat dari konflik Rusia vs Ukraina, yang dipermudah pula dengan adanya UU Omnibus Law dan UU Otonomi Khusus II. Bahkan, saat ini BP Indonesia sedang memperluas kilang LNG Tangguh dengan menambah Train ketiga sesuai Perpres no. 58/2017.

Artinya dengan kenyataan Indonesia mempertahankan kekuasaan yang super eksploitatif bagi kepentingan bersama negara-negara imperialis, sudah pasti akan berdampak pada operasi militer di Papua gua menguasai lahan serta aset vita korporasi. Penambahan pengiriman militer untuk mengamankan modal akan berakibat pada pengungsian, kehilangan nyawa, materi, serta harapan hidup orang Papua. Imperialisme, ibu kandung eksploitasi dan invasi militer di tanah Papua merupakan dalang atas semua kejahatan baik di Papua, Indonesia, Palestina maupun dalam hal ini rakyat Ukraina serta Rusia.

Dengan kenyataan ini, kami menyerukan:

  1. Mengecam intervensi dan provokasi NATO-AS yang memperkeruh ketegangan keamanan di Kawasan Eropa Timur
  2. Mengecam pemerintah Rusia dibawah Putin yang melakukan operasi militer ke Ukraina
  3. Mendesak semua pihak yang terlibat untuk segera duduk dalam meja negosiasi untuk merealisasikan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
  4. Mengecam peranan media-media arus utama Barat yang berperilaku diskriminatif dan rasis dalam meliput dinamika perang Rusia-Ukraina.
  5. Bangun solidaritas anti-perang kelas pekerja! Dukungan penuh terhadap semua aktifitas solidaritas anti-perang di Rusia, Ukraina, dan belahan dunia manapun.
  6. Perbesar anggaran belanja kesehatan, pendidikan dan perbaikan lingkungan, bukan belanja militer!

Pernyataan Sikap Bersama ini diterbitkan oleh:

  1. Partai Rakyat Pekerja (PRP)
  2. Federasi Gerakan Buruh Kerakyatan (FGBK)
  3. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
  4. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
  5. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
  6. Komunitas Buruh Migran (KOBUMI)
  7. Garda Papua
  8. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
  9. Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP)
  10. Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (Amptpi )
  11. Serikat Pekerja Tani Karawang (SEPETAK)
  12. SeBUMI (Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia)
  13. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
  14. Konfederasi Pergerakannya Rakyat Indonesia (KPRI)
  15. Federasi Sebumi

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.