Dewan Perdamaian Trump dan Posisi Indonesia

Situasi politik internasional kini sedang diterjang oleh gelombang ketegangan, setelah Donald Trump membentuk Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian pada 22 Januari. BoP menjadi sebuah organisasi internasional yang mengklaim bertujuan tidak hanya untuk mengakhiri konflik di Gaza.[1] Kita tidak bisa langsung percaya begitu saja. Karakter dan sejarah imperialisme Amerika Serikat (AS) bisa menjadi premis untuk menilai akan seperti apa kelanjutan badan ini: Besar kemungkinan untuk mengendalikan negara-negara di berbagai dunia secara ekonomi-politik.

Di dalam BoP, 26 negara telah bergabung sebagai anggota. Di dalamnya Trump berdiri mewakili AS sebagai Ketua Dewan.[2] Lewat Dewan Perdamaian Trump, sepertinya AS memiliki hak penuh untuk dapat menekan negara-negara anggota agar selalu tunduk dan patuh di bawah arahan dan perintahnya. Ini pernah disinggung Perdana Menteri Kanada saat pidato di Forum Ekonomi Global di Swiss, 20 Januari lalu:

“Aforisme Thukidides ini disajikan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan – logika alamiah hubungan internasional kembali menegaskan dirinya. Dan dihadapkan pada logika ini, ada kecenderungan kuat bagi negara-negara untuk bersikap kooperatif demi menjaga hubungan baik. Untuk mengakomodasi. Untuk menghindari masalah. Untuk berharap bahwa kepatuhan akan membeli keamanan.”[3]

Pidato peringatan itu disampaikan dengan sopan dan begitu bijak, tapi memberikan suatu penegasan: Mereka sebagai bawahan harus tunduk tanpa harus menentang apa pun yang akan menjadi ketetapan Trump sebagai Ketua Dewan Perdamaian. Hal ini telah menunjukkan potensi besar bahwa Trump akan berwenang secara penuh untuk mengintervensi dan mengontrol kebijakan ekonomi-politik negara-negara anggota.

Selain akan didominasi AS yang memiliki kekuatan militer terbesar di dunia,[4] struktur Dewan Perdamaian juga diisi oleh kapitalis-kapitalis industri besar dari beberapa negara, seperti; Steve Witkoff, Ali Al-Thawadi, dan Marc Rowan, termasuk bankir seperti Ajay Banga.[5] Mereka adalah orang yang sependapat dengan Trump yang akan menjadi penentang arus politik organisasi-organisasi internasional, sehingga beberapa orang lainnya memang dipilih secara langsung untuk memperkuat posisi AS. Hal ini menempatkan posisi Dewan Perdamaian sebagai organisasi internasional yang ke depannya akan mengutamakan kepentingan imperialisme AS.

Alat (Trump) Imperialis AS

AS memiliki ambisi yang sangat besar untuk menguasai negara-negara kecil secara legal lewat resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau pun secara ilegal dengan menentang hukum internasional. Bukanlah hal yang baru ketika AS melakukannya hal yang disebut terakhir dengan cara yang paling busuk dan provokatif, yakni menggunakan operasi militer juga perang tarif sebagai senjata yang cukup ampuh untuk memperlemah ekonomi negara-negara yang menentangnya,[6] terutama negara-negara yang menolak berdagang dengannya. Karenanya, Dewan Perdamaian Trump adalah alat yang tepat untuk memperluas wilayah pengaruh Imperialis AS.

Awalnya yang dimunculkan dalam pembentukan Dewan Perdamaian adalah penyelesaian “konflik” antara Palestina-Israel, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2803.[7] Namun, resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut berbanding terbalik dengan Piagam Dewan Perdamaian Trump, yang tidak membatasi peran kerjanya hanya pada proses penyelesaian konflik Gaza, sebab tidak ditentukan batas wilayah dan jangka waktu operasinya. Seperti yang telah dikutip dari media Israel Timeofisrael.com:

“Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik. Dewan Perdamaian akan melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan perdamaian tersebut sesuai dengan hukum internasional dan sebagaimana yang disetujui sesuai dengan Piagam ini, termasuk pengembangan dan penyebaran praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh semua negara dan komunitas yang berupaya mencapai perdamaian.”[8]

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, piagam Dewan Perdamaian menyatakan bahwa Dewan Perdamaian akan digunakan untuk menyelesaikan konflik di mana pun, selama konflik itu ada. Sejarah sudah menunjukkan, imperialis AS sangat licik dan pandai dalam menciptakan konflik—entah lewat operasi rahasia atau invasi militer langsung—untuk menguasai wilayah negara-negara lain, dengan alasan yang sangat logis menurut mereka.[9] Di balik itu semua, tujuannya adalah peningkatan kualitas alat produksi, penumpukan modal bagi kelas borjuis yang sedang berkuasa, dan memonopoli pasar. Maka sudah tentu, Dewan Perdamaian akan dipergunakan untuk menguasai dan mengontrol negara-negara kecil, bahkan mungkin negara-negara besar lainnya—baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi—dengan dalih perdamaian, kemanusiaan, demokrasi, dan lainnya, selama negara itu memiliki sumber daya alam yang dapat membantu AS untuk menguasai dunia.

Bisa dikatakan, Dewan Perdamaian Trump juga akan menjadi alat AS untuk menghancurkan negara-negara yang menentang gelombang perluasan wilayah monopoli, bahkan saat mereka melancarkan operasi (invasi) militer secara rahasia. Atau bahkan ketika ingin mengambil alih kekuasaan secara politik dan ekonomi suatu negara, menjadikannya sangat berisiko untuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam Dewan Perdamaian, tidak ada batasan masa jabatan bagi anggota-anggota yang membayar iuran di atas USD 1 miliar. Negara-negara yang membayar dengan jumlah tersebut akan menjadi anggota tetap dengan memiliki hak istimewa, serta kebal hukum dalam setiap pekerjaan mereka. Hal ini seakan menjanjikan negara-negara itu impunitas, sehingga mereka bebas melakukan apa saja selama dapat memberikan keuntungan bagi imperialis AS.

Sebagai ketua, Trump memiliki hak penuh untuk memilih siapa saja yang akan masuk dalam posisi strategis, memperpanjang massa jabatan anggota-anggotanya, dan bahkan untuk memutuskan kerja-kerja Dewan Perdamaian ke depan.[10] Trump memiliki hak veto secara penuh dan bisa menjabat tanpa batas waktu, meskipun dia tidak lagi menjabat sebagai Presiden AS. Keberadaan Dewan Perdamaian membahayakan ekonomi-politik dan kedaulatan semua negara. Sebab Trump tidak akan lagi tunduk pada kekuasaan PBB dan tentunya akan terus menentang hukum internasional,[11] demi mempertahankan imperialisme AS. Trump telah membuat Dewan Perdamaian menjadi organisasi internasional yang menandingi posisi PBB.

Penaklukkan Jalur Gaza

Pembentukan Dewan Perdamaian adalah langkah yang sangat munafik. Setelah menyuplai Israel selama bertahun-tahun untuk menghancurkan tatanan bangsa Palestina, AS muncul ke permukaan layaknya pahlawan yang menawarkan perlindungan setelah tubuh anak-anak, perempuan dan pejuang kemerdekaan Palestina telah penuh dengan luka (sayatan) yang menganga akibat perang.

Dalam pidatonya, Trump akan menjadikan Jalur Gaza sebagai tempat untuk siapa pun di seluruh dunia, selama mereka ingin tinggal di sana. Tidak hanya itu, wilayah dan semua sumber daya alam akan diambil alih oleh AS—di bawah kekuasaan Trump.[12] Setelah menghancurkan gerakan rakyat Palestina selama bertahun-tahun, AS hadir mengambil alih perwalian atas Jalur Gaza selama satu dekade, dengan merancang sebuah bencana eksodus terhadap dua juta orang secara paksa,[13] supaya AS bisa melanjutkan kejahatannya dengan penuh antusias dalam pengembangan sebuah kota baru lewat proposal Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, yang dikerjakan oleh beberapa orang Israel.[14]

Kejahatan kemanusiaan oleh Trump merupakan suatu ciri dari praktik parasit, yang merenggut hak hidup dan kemerdekaan manusia lainnya, hanya untuk memperkaya miliarder AS. Setelah menyebarkan propaganda terorisme untuk membunuh puluhan ribu manusia, Trump dengan sangat bangga dan bahagia kembali menghancurkan masa depan anak-anak dan perempuan Palestina, untuk meningkatkan laba dalam program (kolonisasi) perluasan pasar.

Trump, tidak pernah benar-benar menjadikan Dewan Perdamaian sebagai organisasi yang hendak memerdekakan Palestina atau bahkan menciptakan perdamaian di seluruh dunia. Kenyataannya, AS melakukan pemakluman atas pembantaian (genosida) rakyat Palestina, untuk menguasai cadangan minyaknya (sekitar 1,7 miliar barel) yang dapat membantu peningkatan kapital finansial AS dengan lebih cepat.[15] Bukan untuk memperbaiki hak-hak, atau menyelamatkan rakyat Palestina dari kematian, tetapi lebih untuk memperhalus cengkeraman dalam menghancurkan kehidupan bangsa Palestina. Begitulah watak dan karakter negara imperialis, tidak ada hukum apa pun yang bisa menghentikannya. Jelas langkah Trump yang secara arogan dan tidak tahu malu dalam menentang hukum internasional merupakan tindakan ilegal untuk memusnahkan bangsa Palestina, sehingga rakyat Palestina hidup sebagai manusia yang tak memiliki tanah air.

Meskipun PBB telah mengeluarkan Resolusi 2803 pada November 2025, AS tidak pernah sedikit pun memberi kesempatan secara penuh kepada rakyat Palestina untuk terlibat secara demokratis membahas masalah status politik Palestina, juga dalam proses pembentukan Dewan Perdamaian. Memang sedari awal AS tidak pernah mengakui Palestina sebagai suatu bangsa yang memiliki hak untuk hidup merdeka. Semua dilakukan AS secara sepihak meskipun ada beberapa orang yang berasal dari bangsa Palestina yang terlibat, misalnya Ali Sha’ath, bersama 14 orang lainnya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat oportunis, yang sedari awal memang berpihak terhadap Israel dan AS.[16] Keterlibatan Ali Sha’ath di dalam Dewan Perdamaian tidak bisa dianggap sebagai representasi rakyat Palestina secara mayoritas, sekalipun Ali Sha’ath dulu memang pernah menjadi bagian dari faksi Fatah.

Ali Sha’at menjadi Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang bertugas mengawasi, sekaligus mengontrol Jalur Gaza di bawah arahan Trump.[17] Setelah Pasukan Pertahanan Israel (188th Armored Brigade) mengambil alih Jalur Gaza pada 19 Januari lalu, AS, Qatar dan Turki dengan cepat membentuk Dewan Eksekutif Gaza.

Keberadaan Dewan Perdamaian Trump hanya akan memperkuat pendudukan Israel atas Palestina, sebab tidak ada kontrol langsung dari organisasi-organisasi gerakan rakyat Palestina. Israel terus-menerus secara leluasa dan masif melancarkan operasi pemberangusan terhadap bangsa Palestina dengan amunisi termal dan termobarik (bom aerosol) yang sengaja dipasok AS,[18] mengakibatkan hampir 3.000 jiwa terbunuh selama operasi militer. Sampai dengan sekarang operasi penaklukan oleh militer Israel di Tepi Barat terus dilakukan, dengan menghancurkan kehidupan rakyat Palestina.[19] Israel juga berada di dalam Dewan Perdamaian Trump, sebagai anggota tetap walau tanpa membayar iuran. Namun parahnya, tidak ada satu pun negara anggota dari Dewan Perdamaian Trump menghentikan kejahatan Israel. Bahkan Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah umat muslim, seakan malah memberikan perlindungan dan dukungan untuk Israel.

Posisi Indonesia

Indonesia sedang dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Sejak Prabowo menjadi presiden, banyak kebijakan yang dia jalankan menuai kontroversi, entah itu kebijakannya di dalam maupun luar negeri. Pertama, secara politik nasional, Prabowo telah memperlemah supremasi rakyat dengan cara memperkuat keterlibatan TNI-Polri dalam setiap program kerjanya,[20] menjadikan Soeharto (seorang fasis dan penjahat kemanusiaan selama periode 1965-1998[21]) sebagai pahlawan nasional,[22] mengubah kebenaran sejarah penderitaan rakyat Indonesia,[23] menerapkan sistem demokrasi yang mengarah ke gaya Orde Baru, dan memberangus secara brutal berbagai aksi protes (salah satunya aksi Agustus),[24] dengan menangkap 6.719 orang massa aksi di seluruh Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, dalam setiap pidato-pidatonya selalu melakukan black campaign terhadap aktivis dan gerakan rakyat yang memprotes kinerjanya sebagai “antek asing”[25] agar bisa mengusulkan peraturan-peraturan yang memberangus demokrasi secara legal.[26]

Kedua, pada 6 Januari 2025, ketika diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS, sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang penguatan ekonomi. Dua bulan kemudian, menjadi anggota New Development Bank (NDB),[27] bank yang dibentuk BRICS, yang akan memberikan bantuan modal terhadap negara-negara yang membutuhkan investasi. Setelah Indonesia resmi menjadi anggota NDB, kemudian menyetor uang USD 1 miliar.[28] Keterlibatan Indonesia di dalam BRICS dan NDB tidak lain adalah agar mendapatkan dukungan investasi dengan mudah untuk proyek infrastruktur dan pembangunan dari NDB.[29] Tentu hal ini akan menjadikan keberhasilan Prabowo sebagai borjuis nasional dalam menarik sejumlah investor asing (yang memiliki modal di NDB) ke dalam Indonesia, agar dapat mengambil alih aset-aset negara. Rakyat Indonesia tidak akan memiliki kehidupan yang lebih baik ke depan, karena Prabowo hanya akan mementingkan golongannya.

Setelah berhasil menjadi anggota BRICS, Prabowo kembali menghadiri Forum Ekonomi Global untuk secara resmi menjadi salah satu anggota dalam Dewan Perdamaian Trump.[30] Keterlibatan Prabowo merupakan bukti dari sikapnya yang cenderung mendukung imperialis AS dalam setiap kebijakan. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan, bahwa politik luar negerinya adalah bebas-aktif dengan prinsip nonblok.

Walau demikian, bisa kita lihat, politik luar negerinya lebih condong kepada Barat, uang dominan dalam ekonomi pasar bebas. Kepada Tempo.co Prabowo pernah menyampaikan bahwa kita harus westernisasi jika ingin maju.

Hal ini membuktikan, bahwa sebagai pemimpin kelas borjuis nasional, Prabowo bersikap mendukung segala agenda kolonialisme dan perbaikan sistem kapitalisme yang semakin krisis, yang sedang dijalankan oleh imperialis AS. Politik bebas aktif pemerintah Indonesia, tidak akan menyelamatkan kelas pekerja dari praktik eksploitasi dan kesenjangan ekonomi dalam sistem kapitalisme. Prabowo tidak membangun blok politik internasional untuk menandingi blok AS, Uni Eropa, ataupun Rusia. Melainkan lebih mementingkan kepentingan imperialis, dengan cara masuk ke dalam organisasi yang dibentuk oleh negara-negara kapitalis. Hal ini akan memperparah kondisi kelas pekerja dan rakyat Indonesia. Sudah waktunya kelas pekerja dan rakyat tertindas Indonesia untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo.

Dengan mengirimkan 8.000 personel militer Indonesia untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang bertujuan untuk melindungi kerja-kerja anggota Dewan Perdamaian di Jalur Gaza, Prabowo tidak hanya menghancurkan gerakan antikolonialisme dan semangat solidaritas rakyat Indonesia untuk Palestina, tapi juga mendukung pendudukan Israel atas Palestina.[31] Ini salah satu pendekatan militeristik untuk menghancurkan gerakan revolusioner rakyat Palestina dalam melawan pendudukan Israel. Prabowo benar-benar berposisi untuk mendukung semua program-program yang dijalankan sistem kapitalisme. Indonesia lebih menjaga hubungan politik dengan negara-negara tersebut untuk bisa menyelamatkan kondisi ekonomi borjuis (bersenjata) nasional, dengan cara tunduk kepada Trump sebagai bentuk kerja sama. Pemerintahan Prabowo bahkan setuju menyerahkan akses secara penuh atas data pribadi rakyat,[32] sumber daya alam, dan mendorong (kekayaan intelektual) kesadaran rakyat Indonesia untuk dikembangkan demi keuntungan pasar perdagangan AS.

Besar kemungkinan, rakyat Indonesia ke depannya tidak lagi memiliki kebebasan berekspresi (berserikat, berpikir dan berpendapat) dalam melawan sistem penindasan yang menghancurkan kehidupan kelas pekerja. Bayangkan, Prabowo sampai rela menghabiskan Rp17 Triliun untuk mendapatkan posisi (jabatan tetap) di dalam Dewan Perdamaian Trump,[33] bukan untuk apa pun selain suap. Uang sebesar itu dapat digunakan untuk membiayai kesehatan dan pendidikan gratis bagi rakyat. Masih banyak rakyat yang susah mengakses pekerjaan yang layak, PHK masal secara sepihak yang masih terus terjadi,[34] tingkat pengangguran dan kemiskinan makin kronis.[35] Tidak ada yang bisa diharapkan dari politik Pemerintah Indonesia, semua dijalankan hanya untuk pertumbuhan ekonomi kelas borjuis nasional, memperkuat peran militer dan menghancurkan tatanan manusia yang beradab.

Tolak Dewan Perdamaian Trump!

Solusi Satu Negara untuk Palestina!

Penulis: Ibrahim

[1] https://www.whitehouse.gov/articles/2026/01/president-trump-ratifies-board-of-peace-in-historic-ceremony-opening-path-to-hope-and-dignity-for-gazans/

[2] https://www.aa.com.tr/en/world/factbox-26-countries-named-as-founding-members-of-trump-s-board-of-peace-/3813131#

[3] https://www.pm.gc.ca/en/news/speeches/2026/01/20/principled-and-pragmatic-canadas-path-prime-minister-carney-addresses

[4] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=united-states-of-america

[5] https://ecfr.eu/article/welcome-to-the-jungle-trumps-board-of-peace-goes-global/#:~:text=How%20the%20Board%20of%20Peace,3%20majority%20of%20Member%20States%E2%80%9D.

[6] https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/

[7] https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/#:~:text=This%20was%20a%20resolution%20on,November%202025%20S/RES/2801

[8] https://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace/

[9] https://worldpopulationreview.com/country-rankings/how-many-countries-has-the-us-invaded