Rakyat Kuba kini tengah berjuang menghadapi krisis energi akibat embargo minyak oleh AS sejak Januari lalu. Kebijakan ini diberlakukan pasca-penculikan Presiden Nicolás Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, melalui operasi militer dini hari di Caracas oleh pasukan elite Delta Force pada 3 Januari 2026 atas tuduhan perdagangan narkoba dan pelanggaran senjata—tuduhan yang telah dibantah oleh Maduro. Kuba sangat bergantung pada impor minyak karena kapasitas produksi domestiknya belum mampu memenuhi kebutuhan energi nasional yang sangat besar. Produksi minyak Kuba hanya mencapai sekitar 40.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan hariannya mencapai 90.000 hingga 110.000 barel. Oleh karena itu, embargo AS semakin mempersulit akses impor minyak dan memperburuk krisis energi di negara tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional, Kuba selama ini bergantung pada Venezuela dan Meksiko sebagai dua negara pemasok utama. Namun, setelah penculikan Maduro, pasokan minyak dari Venezuela dihentikan. Situasi ini diperparah oleh ancaman tarif impor dan pemblokiran aliran minyak dari AS terhadap negara-negara pemasok Kuba. Meksiko, yang merupakan pemasok utama dengan kontribusi 44 persen dari total impor pada Desember 2025—di atas Venezuela yang menyumbang 33 persen—juga telah menghentikan pasokannya ke Havana. Walau demikian, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan bahwa penghentian tersebut bukan karena tekanan Washington. Terhentinya pasokan dari Venezuela dan Meksiko membuat krisis energi di Kuba kian memburuk dan memaksa negara itu bergantung pada bantuan pihak lain.
Kuba kini mengandalkan pasokan bantuan darurat, salah satunya dari Rusia. Hal ini terjadi setelah AS melonggarkan blokade minyak pada Maret lalu, sehingga kapal tanker Rusia yang membawa sekitar 100.000-ton (setara 730.000 barel) minyak dapat bersandar di Kuba pada akhir bulan tersebut. Keputusan Amerika ini dinilai sebagai upaya untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia saat ini. Krisis energi di Kuba sebenarnya tidak lepas dari sejarah panjang embargo ekonomi AS selama 64 tahun, sejak Proklamasi 3447 dikeluarkan oleh John F. Kennedy pada 1962. Kebijakan ini melarang hampir seluruh aktivitas impor dan ekspor antara kedua negara demi mengisolasi ekonomi Kuba di bawah kepemimpinan Fidel Castro pasca-Revolusi Kuba 1959, sekaligus menghentikan penyebaran komunisme di kawasan Amerika Latin.
Krisis energi yang kian parah mengakibatkan pemadaman listrik nasional secara terus-menerus. Banyak pembangkit listrik berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar, sehingga pemadaman listrik sering terjadi hingga 22 jam per hari. Pemerintah Kuba telah berupaya menegosiasikan pasokan energi baru dengan sejumlah negara, tetapi langkah ini terhambat oleh situasi geopolitik internasional yang memperburuk distribusi energi global. Konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh perang antara Iran melawan AS dan Israel, serta blokade Selat Hormuz, turut mengganggu pasokan minyak global ke pasar internasional, termasuk Kuba. Dampaknya, sekitar 65 persen wilayah Kuba kini mengalami pemadaman listrik secara bersamaan akibat merosotnya kapasitas produksi energi nasional.
Di sejumlah daerah, aktivitas masyarakat lumpuh total karena listrik hanya menyala dalam waktu yang sangat terbatas. Fasilitas umum, kegiatan ekonomi, hingga layanan pendidikan turut terganggu. Di wilayah timur Kuba, kegelapan total dilaporkan terjadi sepanjang hari Kamis, 14 Mei, sebelum akhirnya listrik menyala kembali secara bertahap. Kondisi ini menunjukkan rapuhnya sistem ketenagalistrikan Kuba akibat keterbatasan bahan bakar. Di tengah blokade ketat AS, cadangan minyak nasional Kuba dilaporkan telah habis. Setelah pasokan dari tanker Rusia habis, jaringan listrik Kuba kini hanya bergantung pada minyak domestik, gas alam, dan energi terbarukan.
Meski Kuba telah memasang 1.300 megawatt tenaga surya dalam dua tahun terakhir, ketidakstabilan jaringan dan keterbatasan baterai membuat pasokan listrik belum optimal, terutama pada malam hari. Akibatnya, pemadaman meluas ke seluruh negeri dan sisa bahan bakar yang ada diprioritaskan untuk rumah sakit serta layanan penting lainnya. Listrik untuk masyarakat umum hanya tersedia sekitar 30 hingga 90 menit per hari. Dalam waktu yang singkat tersebut, warga bergegas memasak dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Jika tidak sempat, mereka terpaksa memasak menggunakan arang atau kayu, serta sering tidur di luar rumah pada malam hari karena cuaca yang panas. Krisis energi di Kuba harus dipandang sebagai bagian dari relasi hegemoni imperialisme AS untuk menjaga stabilitas modal internasional.
Embargo AS merupakan alat untuk menekan dan mendisiplinkan negara-negara yang tidak mau tunduk pada kemauan Washington. Pembatasan akses minyak ini membawa dampak serius bagi kelas pekerja Kuba. Situasi tersebut mencerminkan kontradiksi imperialisme, di mana negara kuat menggunakan dominasi ekonomi-politik untuk mengontrol kehidupan sosial negara lain. Kenyataan ini dipertegas oleh pernyataan Trump yang secara ambisius menyatakan niatnya untuk menguasai dan mengambil alih Kuba secara terang-terangan.
Oleh karena itu, kami menyatakan solidaritas penuh kepada rakyat Kuba yang saat ini tengah menghadapi krisis energi berkepanjangan akibat blokade ekonomi dan embargo sepihak AS. Krisis ini telah menyebabkan kelangkaan bahan bakar, pemadaman listrik massal, kemacetan layanan publik, serta memburuknya kondisi hidup masyarakat. Kami memandang bahwa embargo ekonomi dan blokade energi terhadap Kuba merupakan bentuk tekanan politik yang tidak hanya menyerang struktur ekonomi negara, tetapi juga merenggut hak-hak dasar rakyat Kuba.
Kebijakan AS mencerminkan praktik dominasi politik dan ekonomi negara adikuasa terhadap bangsa yang memilih jalan politik berbeda. Selama lebih dari 60 tahun, Kuba dipaksa hidup di bawah tekanan yang bertujuan melemahkan kedaulatan nasionalnya. Kebijakan semacam ini bertentangan dengan prinsip hak menentukan nasib sendiri dan penghormatan antarbangsa. Kami menentang penggunaan embargo ekonomi, blokade energi, dan sanksi sepihak sebagai alat politik, karena pada praktiknya, kelas pekerja dan kelompok masyarakat miskin jugalah yang paling menderita. Oleh karena itu, kami menyerukan:
- Hentikan embargo AS terhadap Kuba sebagai bentuk agresi ekonomi imperialisme!
- Hormati kedaulatan Kuba sebagai Negara Merdeka!
- Solidaritas internasional bagi rakyat Kuba dalam menghadapi krisis energi dan kemanusian!
- Tolak segala bentuk intervensi politik, ekonomi, maupun militer terhadap Kuba!
- Bangun dan dukung kerja sama internasional yang adil dan bebas dari tekanan imperialisme!
- Hentikan intimidasi sanksi terhadap negara-negara yang menyuplai energi ke Havana!
- Cabut Status Kuba dari daftar negara sponsor terorisme (SSOT)!
- Buka blokade maritime untuk pengiriman bantuan logistik kemanusian ke Kuba!
Melalui pernyataan sikap ini, kami menegaskan keberpihakan kepada rakyat Kuba dan rakyat pekerja sedunia. Kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Kuba dan perjuangnya memilih jalan politiknya adalah prinsip yang harus dihormati! Solidaritas untuk Rakyat dan Revolusi Kuba!
Jakarta, 23 Mei 2026
Partai Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Party, Indonesia)
Koranpembebasan.org
