Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) No. 3 Tahun 2025 merupakan akal bulus pemerintah untuk melegitimasi keberadaan militer aktif yang sejak lama menduduki jabatan sipil di
Media Propaganda Partai Pembebasan Rakyat untuk Pendidikan, Penyadaran, dan Alat Perjuangan bagi Pembebasan Manusia
