Kawan-kawan yang baik,
Penembakan terhadap empat tahanan di penjara Cebongan, 23 Maret 2013, oleh Komando Pasukan Khusus—elit tempur Tentara Nasional Indonesia—telah menggiring pendapat publik untuk menyetujui tindakan tersebut. Dalihnya, latarbelakang para tahanan adalah preman; dus, dengan membunuhnya bisa menjamin “rasa aman” masyarakat. Alih-alih mengecam aksi pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil, bahkan Presiden Yudhoyono memuji para pelaku sebagai “ksatria.”
Kampanye positif atas insiden itu digalang melalui penyebaran spanduk di titik-titik strategis dan aksi simbolik di landmark Tugu oleh kelompok yang mengklaim “masyarakat Yogyakarta”. Ia menyampingkan supremasi hukum—isu krusial yang jadi pokok perhatian dari apa yang diupayakan masyarakat sipil pro-demokrasi sesudah kekuasaan sewenang-wenang pemerintahan Soeharto.
Keterlibatan militer Indonesia dalam pelanggaran terhadap kemanusiaan berjejak seluas negara kepulauan ini. Dari Aceh hingga Papua, dari Lampung hingga Borneo, dari Jawa hingga Maluku maupun Timor-Leste. Pada peristiwa pembersihan kaum kiri di Indonesia, pada 1965-1966, milisi sipil dibekingi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (cikal-bakal Kopassus) diduga membunuh 500 ribu hingga 3 juta warga sipil. Selama tiga dekade pemerintahan Orde Baru, militer adalah alat negara yang dipakai untuk membungkam kritisisme dan ekspresi politik damai. Klik militer dan sipil, yang membentuk kelompok preman, milisi maupun paramiliter, digunakan dalam aksi-aksi penyiksaan, penculikan dan penghilangan paksa, serta pembunuhan. Pasca-1998, seiring lengsernya Soeharto, reformasi militer adalah tuntutan masyarakat sipil agar tentara menarik diri dari keterlibatan bisnis dan kembali ke barak.
Namun, impunitas alias kebal-hukum masih dinikmati oleh para serdadu dan perwira militer. Kasus-kasus kejahatan sipil yang melibatkan militer lebih sering menggunakan saluran apa yang disebut “pengadilan militer” yang meringankan hukuman. Sedikit sekali—jika bukan tak ada sama sekali—para tentara dibawa ke pengadilan sipil dan dihukum pelanggaran berat. Militerisme, istilah untuk menerangkan pemerintahan ditopang dan menopang kekuatan militer, membawa proses demokrasi di Indonesia dalam pasungan. Tiada itikad politik dari lembaga eksekutif dan legislatif untuk mendorong militer menjadi institusi yang profesional dan menghormati hak asasi manusia. Berbagai kerjasama militer terutama dari pemerintah Australia dan Amerika Serikat, plus negara-negara Eropa barat, lebih sering memakai standar ganda: sikap minor atas desakan reformasi namun tetap menjalankan pelatihan dan menjual peralatan senjata dengan militer Indonesia yang dianggap “mitra strategis” dalam sudut pandang geopolitik Asia Pasifik.
Insiden Cebongan, dalam paralel transisi demokrasi di Indonesia selama 15 tahun sesudah lengsernya Soeharto, agaknya kian menegaskan pemerintahan sipil tak berkutik di hadapan militer. Ia juga menjadi proses menguatnya kembali hasrat militerisme, atas nama “rust en orde”—ketertiban dan keamanan—persis sejalan kampanye merindukan otoritarianisme lewat citrawi wajah sumringah Soeharto. Macetnya keadilan di pintu hukum, mandegnya aspirasi masyarakat lewat saluran partai politik, lemahnya kepemimpinan sipil, mendalam-meluasnya korupsi, di antara yang lain, memudahkan panggilan kembali ke era Orde Baru cepat terpantik yang menyebar di tengah kekecewaan dan frustasi masyarakat luas.
Manipulasi itu akan terus digunakan dan, karena itu, untuk melawan imajinasi memahlawankan pembunuh, kami—Klab Ngopi Sore (KANS)—hendak menginterupsi sejenak lewat pemutaran film bertema “Militerisme untuk Pemula” sebagai ikhtiar melawan lupa dan menolak bayang-bayang kekerasan, atas nama apapun, oleh aparat negara.
Pemutaran film akan dilangsungkan di dua tempat:
• Warung Kopi Lidah Ibu (Jl. STM Pembangunan Gg. Surya No 9D, Mrican) | Senin, 29 April | pukul 18:30 |
Film yang diputar:
– Surat Cinta Kepada Sang Prada (2012, 7 min)
Seorang ibu tanpa suami, seorang anak tanpa ayah. Dibalik surat-video Eti, penutur utama, tersimpan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan di perbatasan Papua. Kisah Eti ialah bagian kecil dari seluruh kekerasan yang melibatkan militer Indonesia di Papua.
– West Papua: Secret War in Asia (2007, 15 min)
Bumiputra Papua yang mengungsi ke negara tetangganya, Papua Nugini, mengisahkan penderitaan mereka di bawah integrasi paksa Papua ke dalam Indonesia pada 1969. Di bawah kebijakan militer Indonesia, Papua menjadi wilayah paling miskin sekaligus paling tertutup dari pantauan luar.
– Timor Lorosae: The Unseen Massacre (Lucelia Santos, 2001, 65 min)
Perjuangan rakyat Timor-Leste melawan pendudukan militer Indonesia selama 25 tahun, hampir tanpa akses pendidikan dan kesehatan, dan titik-kritis pada 1999 mengantarkan mereka bersuara merdeka dalam jajak pendapat. Rakyat Timor-Leste menghela militer dan birokrasi serta milisi Indonesia yang mewariskan kelaparan, penyiksaan, penghilangan paksa, pembantaian, dan pembunuhan.
Pembicara:
– Rinto Kogoya, aktivis mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua
– Tri Agus Susanto, dosen komunikasi APMD, pernah bergiat dalam gerakan solidaritas masyarakat sipil untuk Timor-Leste
• Kampus UPN Veteran (Jl. Babarsari 2) | Selasa, 30 April | Pukul 18:30 |
Film yang diputar:
– Shadow Play: Indonesia’s Forgotten Holocaust (Chris Hilton, 2003, 80 min)
Sebuah narasi sejarah, implikasi kemanusiaan mengenai peristiwa 30 September 1965 dan pembantaian massal sesudahnya. Peristiwa pembunuhan 500 ribu hingga 3 juta orang mengantarkan kekuasaan Orde Baru sebagai salah satu rezim paling brutal sekaligus paling lihai menutupi kejahatannya, yang terus menghantui demokrasi di Indonesia hingga kini.
– Marni (Kuntz Agus, 2012, 23 Min)
Seorang Istri cemas menyembunyikan suaminya. Di luar aparat keamanan mengintai rumahnya 24 jam. Ini cerita dari tahun 1980an, ketika semua orang biasa bisa mati sia-sia lantaran disebut preman dan dibunuh pasukan misterius.
Pembicara:
– Budi Susanto , pengajar pada Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma
– Tri Agus Susanto, dosen komunikasi APMD, pernah bergiat dalam gerakan solidaritas masyarakat sipil untuk Timor-Leste.
CONTACT PERSON: Udin (0888-6908-161)
Terselenggara berkat: KANS (Klab Ngopi Sore) | AVIKOM UPN | CINEMA POETICA | KOMUNITAS DOKUMENTER INDONESIA | LIDAH IBU |
