“Banyak hal yang kita lakukan sekarang merupakan ulah terselubung CIA 25 tahun lalu.” Bapak pendiri National Endowment for Democracy (NED), Allen Weinstein, pemerintah dan angkatan militer Amerika Serikat mempunyai sejarah panjang dalam mencampuri urusan berbagai negara Amerika Latin dan Karibia. Pada akhir abad 19, sedikitnya sepuluh intervensi dilakukan oleh angkatan militer Amerika Serikat di berbagai belahan dunia, termasuk Argentina (1890), Chili (1891), Haiti (1891), Panama (1985), Cuba (1898), Puerto Rico (1898) and Nikaragua (1894, 1896, 1898, dan 1899).
Mulai sekarang dan seterusnya, pemerintah AS secara berturut-turut menggunakan strategi dan taktik yang berbeda demi keterlibatannya ke dalam urusan daerah sebagai cara untuk menjamin dan menjaga kepentingan geopolitik dan ekonomi. Bagaimanapun, hanya akhit-akhir ini telah menyebar pengakuan/isu mengenai peranan Amerika Serikat dalam membiayai organisasi nongovernmental – khususnya melalui National Endowment for Democracy (NED; Badan Amal Nasional untuk Kepentingan Demokrasi) dan United States Agency for International Development (USAID; Badan Pembangunan Interasional Amerika Serikat) – berperan dalam memajukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Sebut saja, di tahun 2012 pejabat Bolivarian Alliance for the People of Our America (ALBA; Aliansi Rakyat Bolivia untuk Rakyat Amerika Kami-red.) secara bersamaan menandatangani resolusi untuk mendepak USAID dari setiap negara anggota. Negara-negara anggota tersebut diantaranya, Bolivia, Kuba, Ekuador, Dominika, Nikaragua, dan Venezuela.
The National Endowment for Democracy (Badan Amal Nasional untuk Kepentingan Demokrasi)
Didirikan tahun 1983 dibawah pemerintahan mantan Presiden AS, Ronald Reagan, NED beroperasi sebagai yayasan yang menyediakan dana bantuan untuk “promosi demokrasi”. Yayasan tersebut terstruktur seperti payung dengan ciri layaknya korporatis.
NED menampung empat organisasi lain yang mewakili sektor dan partai penting AS, yaitu: perkumpulan buruh AS, Pusat Solidaritas Buruh Internasional Rakyat Amerika (ACILS); Badan Pusat Hubungan Perdagangan Perusahaan Swasta Internasional (CIPE); dan dua organisasi lain, yaitu Institut Demokrat Nasional untuk Kepentingan Internasional (NDI) dan Institut Republikan Internasional (IRI), yang mewakili affiliasi Demokrat dan Republikan masing-masing.
Dalam berbagai hal, upaya-upaya NED mirip dengan yang dilakukan CIA sebelumnya di tahun 1950an, 1960an dan 1970an yaitu menyediakan dana sosial untuk operasi rahasia dengan tujuan menyokong pemerintahan dan pergerakan luar negeri yang pro-AS. Di Amerika Selatan contohnya, antara tahun 1975 dan 1978 AS membantu pembuatan dan pelaksanaan Operasi Condor (Operation Condor). AS menyediakan bantuan teknis dan militer untuk kediktatoran sayap-kanan Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Peru, Venezuela dan Ekuador yang bertujuan melumpuhkan dan membunuh lawan-lawan politik . Adayang memperkirakan Operasi Condor menewaskan sekitar 60.000-80.000 orang.
Di tahun 1986, Carl Gershman (selanjutnya menjadi Presiden NED) mengaku kepada New York Times, “Seharusnya kita tidak melakukan pekerjaan ini secara sembunyi-sembunyi… Akan terlihat buruk jika kelompok demokrat di seluruh dunia terlihat diberi subsidi oleh C.I.A. Kan sudah kita lihat di tahun 60an, dan karena itu pula akhirnya dihentikan. Kita sudah tidak punya kapabilitas untuk melakukan pekerjaan ini, maka dari itu dibentuklah badan amal.”
Rakyat AS mendanai sebagian besar NED dengan uang rakyat, tanpa sepengatahuan atau persetujuan mereka. Pemerintah AS mengalokasikan sebagian anggaran dari Departemen Luar Negeri AS untuk USAID, yang kemudian menopang sebagian besar keuangan NED. Walaupun pada kenyataannya NED mendapat seluruh dananya dari pemerintah AS, secara teknis NED adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dikepalai oleh para dewan direksi. Dewan yang menjabat saat ini di antaranya:
- Francis Fukuyama, ahli ekonomi politik, penulis dan universalis pasar bebas;
- Elliot Abrams, mantan wakil asisten dan wakil penasehat keamanan nasional mengenai politik Timur Tengah di pemerintahan George W. Bush;
- Moises Naim, Menteri Perdagangan dan Industri Venezuela selama pergolakan awal 1990-an dan mantan direktur eksekutif Bank Dunia (World Bank);
- Robert B. Zoellick, mantan wakil sekretaris negara dibawah pemerintahan George W. Bush dan Wakil Kepemimpinan di Goldman Sachs Group.
Ruang lingkup aktivitas NED sangatlah mengesankan. Berdasarkan website NED, mereka mendanai lebih dari 1.000 proyek LSM-LSM di lebih dari 90 negara.
Pada awal kelahirannya di awal 1980an, alokasi dana NED ditetapkan sebesar USD 18 juta dan mencapai puncaknya di akhir 1990an dan awal 2000an. Alokasi dana yang telah disetujui untuk tahun 2014 dan 2015 adalah sebesar US$103,5 juta, sedangkan lebih dari USD 7 juta dana disalurkan langsung untuk organisasi-organisasi oposisi di Ekuador, Bolivia, Venezuela dan di Kuba pada tahun 2013.
Di dalam dokumen “Justification of Request” Departemen Luar Negeri AS , yang menguraikan alasan-alasan permohonan dana, sangatah jelas bahwa prioritas pendanaan di Amerika Latin dan Karibia menggambarkan strategi modern NED sangatlah jelas mengemban tujuan-tujuan lama yang terselubung.
Michel Chossudovsky, pensiunan profesor ekonomi terhormat di Universitas Ottawa, Kanada, melihat pendanaan ini sebagai unsur “pembuat perselisihan” terhadap pemerintahan yang tidak disenangi AS. Namun, para penyokong dana ini tidaklah bekerja sendirian. NED (dan USAID) adalah entitas yang terkait dengan pemerintah AS, tetapi mereka beroperasi bersama-sama dengan seluruh organisasi lain,” ungkap Chossudovsky.
Pada bulan Mei 2010, Yayasan Hubungan Internasional dan Dialog Asing (FRIDE) merilis laporan “Menilai Bantuan Demokrasi di Venezuela”, yang terungkap disamping dana NED dan USAID, berbagai yayasan swasta dan berbasis Eropa mendanai LSM oposisi-persekutuan negara dengan sekitar US$40-50 juta setiap tahunnya.
Menurut direktur komunikasi internasional di Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan (CEPR) di Washington, D. C., Dan Beeton, dana NED di Amerika Latin telah ditujukan ke “banyak yang jenisnya seperti entitas politik pengawal lama yang sekarang telah kehilangan kepercayaan,” seperti Konfederasi Serikat Buruh Venezuela (CTV), yang berperan penting dalam kudeta 2002, begitu juga dengan partai-partai politik yang lebih tua yang sekarang angkatan marjinal di lanskap politik negaranya, meskipun dana mereka di luar yang amat banyak.
Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID)
Didirikan pada tahun 1961 sebagai program bantuan asing dibawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy, USAID memiliki anggaran keuangan yang lebih besar dan ruang lingkup yang lebih luas dari NED. Ketika para diplomat AS terus menekankan bahwa anggaran USAID tidak memiliki dasar politik, dokumen-dokumen USAID justru mengakui peranannya dalam “memajukan kepentingan Amerika” saat melaksanakan “Kebijakan asing AS lewat promosi perkembangan manusia skala-besar seiringan dengan perluasan yang stabil, masyarakat bebas, menciptakan pasar dan mitra dagang untuk ASTetapi para kritikus skeptis dengan pekerjaan misionaris USAID, mencatat bagaimana strategi mereka telah berubah dari waktu ke waktu.
Mandat USAID adalah “untuk memberikan bantuan pembangunan dan secara historis memang telah memberikan bantuan pembangunan, diikat ke dalam negosiasi hutang dan sebagainya. Selanjutnya, dengan evolusi program bantuan pembangunan, USAID telah mengalihkan usaha kerasnya dalam mendanai berbagai LSM,” tutur Chossudovsky.
Disaat jangkauan aktivitas yang dijalankan oleh LSM-LSM ini luas dan beberapa program mereka mungkin tidaklah mempunyai tujuan politik, namun Beeton berpendapat jika pendanaan ini “akhirnya dapat dan seringkali melayani tujuan politik ketika AS ingin penerima dananya membantu mewujudkan tujuan-tujuannya di negara-negara tersebut.”
Tingkat ambisi politik AS baru-baru ini menjadi sorotan internasional dengan terungkapnya USAID secara sembunyi-sembunyi telah mengabiskan USD 1,6 juta untuk mendanai jaringan pesan sosial di Kuba bernama ZunZuneo, dengan tujuan yang dinyatakannya sebagai “negosisasi ulang kestabilan kekuasaan antara negara dan masyarakat.” Proyek ini dipimpin oleh Joe McSpedon dari Kantor USAID bagian Inisiatif Transisi (OTI).
Pejabat USAID lainnya dituduh aktif mencampuri urusan politik negara-negara berdaulat termasuk kepala daerah Mark Feierstein. Menurut wartawan investigasi Venezuela, Eva Golinger, pada tahun 2013 Feierstein menemui sejumlah tokoh oposisi Venezuela diantaranya politisi sayap kanan Maria Corina Machado, Julio Borges dan Ramon Guillermo Avelado, begitu juga dengan ahli strategi politik, Juan Jose Rendon, untuk menyusun rencana meruntuhkan pemerintah Venezuela.
Pada rapat anggaran Departemen Luar Negeri, Feierstein juga menegaskan “program jangka panjang diberlakukan untuk mendukung siapa saja yang membantu dan berjuang atas nama demokrasi dan HAM di Venezuela … dan kami siap untuk melanjutkan mereka yang dibawah skenario apapun.”
Kabel Departemen Luar Negeri terungkap oleh WikiLeaks yang juga menyorot aktivitas-aktivitas USAID/OTI sebelumnya di Venezuela, termasuk pembangunan lima-poin, strategi anti-pemerintah untuk kegiatan-kegiatan kedutaan AS, begitu juga dengan konfirmasi bahwa penerima dana telah aktif dalam mempromosikan aksi demonstrasi jalanan pada tahun 2009.
Machado, mantan anggota Majelis Nasional anti-Chavista, salah satu penandatangan surat keputusan Carmona, diikuti kudeta Venezuela pada tahun 2002, yang menghapuskan kekuatan legislatif dan yudikatif, serta konstitusi. Dia juga salah satu promotor terkemuka pada kekejaman oposisi tahun lalu yang merenggut 43 nyawa.
Kelompok buruh perkampungan lokal dan pemerintah Bolivia mengusir Chemonics International Inc. yang berbasis Amerika Serikat setelah program mereka “Memperkat Demokrasi” yang didanai USAID sebesar US$2,7 juta, dituduh mendanaiupaya destabilisasi terhadap pemerintah. Chemonics beroperasi di sekitar 150 negara, menawarkan berbagai macam pelayanan teknis dan “konsultasi.”
Pemerintah Bolivia secara terbuka menguraikan apa yang mereka perdebatkan adalah bukti bawah program yang didanai USAID untuk memobilisasi populasi pribumi terhadap pemerintah, khususnya gerakan pribumi memprotes pembangunan jalan raya. Program-program yang didanai USAID pernah aktif di beberapa daerah ini dan telah mendanai beberapa organisasi terkemuka, seperti Masyarakat Adat dan Komunitas Konfederasi Bolivia Timur (CIBOD).
“USAID menolak untuk mengungkapan siapa yang mendanai dan pemerintah Bolivia mempunyai alasan yang kuat untuk yakin bahwa adanya hubungan dan koordinasi dengan kelompok oposisi di negara yang pada saat itu terlibat didalam kejahatan dan aktivitas destruktif yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Morales,” ungkap Beeton. “Sekarang kita tahu melalui WikiLeaks bahwa itulah yang sebenarnya terjadi.”
Presiden Evo Morales juga mengungkap transkrip panggilan telepon antara pengatur gerakan anti-jalan raya dan pejabat kedutaan AS. Kedubes AS membenarkan panggilan telepon tersebut tetapi menjelaskan jika mereka hanya mencoba membiasakan diri dengan situasi politik dan sosial negara tersebut.
Para pejabat juga melaporkan kurangnya tanggung jawab atas pemerintah Bolivia atau atas konstituen penerima dana USAID.
Ketua CIDOB, Lazaro Taco, mengungkap bahwa mereka telah mendapatkan “bantuan dari luar untuk workshop kami,” tetapi tidak akan memberitahukan sumbernya.
Hal ini dan kegiatan USAID lainnya membuat Presiden Bolivia, Evo Morales menyatakan jika organisasi tersebut sedang bersekongkol melawan pemerintahannya. Pemerintah menendang USAID dari Bolivia pada bulan Mei 2013, sedangkan USAID menyangkal telah melakukan pelanggaran.
Pada bulan Juni 2012, sebuah harian Ekuador mengungkapkan ada empat LSM di Ekuador merupakan penerima uang sebesar USD 1,8 juta dari proyek bernama Active Citizens, yang tikungan politiknya kritis terhadap pemerintahan Correa.
Tidak lama setelah itu, Sekretariat Teknis Kerjasama Internasional (Secti) Ekuador mengumumkan bahwa mereka juga akan menyelidiki proyek konservasi “Costas y Bosques” (Pesisir dan Hutan), yang mendapat pendanaan sebasar USD 13,3 juta dari USAID. Proyek ini berpusat di provinsi Esmeraldas, Guayas dan Manabi, yang juga dijalankan oleh Chemonics International Inc.; organisasi yang sama dengan yang didepak Bolivia.
Mireya Cardenas, Sekretaris Nasional Masyarakat, Pergerakan Sosial dan Partisipasi Warga, mengatakan bahwa “selalu ada alasan untuk mengangagap USAID sebagai faktor pengganggu yang mengancam stabilitas kedaulatan dan politik (Ekuador).” Sementara Duta Besar AS di Ekuador, Adam Namm mencoba mempertegas kembali bahwa USAID tidak membiaya partai politik, ia telah mengkonfirmasi jika kelompok oposisi tertentu, seperti Fundamedios didanai “secara tidak langsung.”
Pada November 2013, pemerintah Ekuador mengirimkan surat pada Kedubes AS di ibukota negara Quito, meminta agar “USAID tidak boleh menjalankan kegiatan baru lainnya” di Ekuador. USAID kemudian segera membatalkan bantuannya.
Bagi Beeton, “kurangnya transparansi mungkin adalah masalah terbesar (dengan USAID) bagaimana USAID benar-benar mencegah pemerintah di negara-negara tuan rumah untuk menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, atau bahkan koordinasi yang lebih baik”. Ini merupakan bagian besar dari prinsip penting Seteci Ekuador, yang mempertanyakan pengeluaran besar pada proyek tertentu dan kurangnya kordinasi.
Setelah terjadinya gempa besar tahun 2010, CEPR melakukan evaluasi luas terhadap pendanaan USAID pada Haiti, termasuk riwayat pendanaannya, dan ditemukan transparansi juga kordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi masalah signifikan, khususnya ketika pemerintah daerah mengalami tegangan dengan kebijakan asing AS.
“Pemerintah AS sudah sangat senang untuk tidak berkordinasi dengan pemerintah dan yang banyak hubungannya dengan politik… ini dibawah (mantan President Haiti) Aristide benar-benar melihat banyaknya bantuan yang dilewatkan oleh pemerintah Haiti yang akhirnya tertuju ke LSM, termasuk kelompok oposisi keras dan yang disebut kelompok oposisi demokratis seperti yang banyak Anda lihat di Venezuela dan Bolivia belakangan ini,” tutur Beeton.
Untuk tahun 2013, gabungan alokasi NED dan USAID untuk Kuba, Venezuela, Ekuador, dan Bolivia saja totalnya sekitar USD 60 juta, dengan bagian terbesar dana ini ditujukan untuk Kuba dan Ekuador. Bagi pemerintah dan pergerakan sosial progresif di negara-negara tersebut, telah tumbuh kekhawatiran bahwa dana ini dapat digunakan untuk menjalankan apa yang oleh Chossudovsky dianggap telah memenuhi syarat sebagai “proses yang konsisten untuk mengganggu stabilitas pemerintah sebagai bagian dari perang non-konvensional, artinya Anda tidak perlu mengirimkan pasukan tetapi Anda hanya mengganggu stabilitas pemerintah melalui apa yang disebut revolusi berwarna atau infiltrasi.”
