Orang Papua setelah dipukuli aparat dalam aksi 1 Desember 2018 di Surabaya.
Belanda tidak menuntaskan proses dekolonisasi West Papua. Saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, West Papua sebetulnya tidak termasuk dalam wilayah Hindia Belanda. West Papua adalah koloni tak berpemerintahan sendiri yang diakui oleh PBB dan Belanda.
Belanda dengan dibantu oleh PBB sedang mempersiapkan proses dekolonisasi. West Papua sendiri mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961, namun ditolak oleh Pemerintahan Indonesia. West Papua dianggap negara boneka buatan belanda. Melalui program Trikora, Pemerintahan Indonesia melancarkan operasi militer di West Papua.
Tanpa melibatkan rakyat West Papua, Belanda menandatangani Perjanjian New York Agreement bersama dengan Indonesia dan Amerika Serikat sebagai penengah pada 15 Agustus 1962. Amerika Serikat memiliki kepentingan besar terhadap West Papua.
Salah satu isi penting dari perjanjian ini adalah Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum internasional “one man, one vote” (satu orang, satu suara).
Skenario Perampokan
Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) digelar pada tahun 1969 di bawah pengawasan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). PEPERA hanya diikuti oleh 1.022 orang (empat tidak ambil bagian) atau 0,2 persen dari total populasi di Papua.
Di bawah teror dan intimidasi, hasil PEPERA sudah bisa ditebak, Indonesia menang. Dua tahun sebelum Pepera, tahun 1967 Suharto menandatangani kesepakatan Kontrak Karya Pertambangan dengan PT Freeport. Gunung-gemunung emas, tembaga, bahkan belakangan juga uranium, diserahkan kepada Freeport.
Jadi, jelaslah PEPERA hanya merupakan sebuah sandiwara belaka.
PEPERA hanya dicatatkan di Sidang Umum PBB dalam Resolusi 2504 yang tidak menyebutkan bahwa PEPERA telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan New York Agreement. Pemerintahan Indonesia di West Papua adalah tidak sah secara hukum.
Selama militer Indonesia menguasai Papua, rakyat West Papua mengalami berbagai teror, penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan dan berbagai bentuk diskriminasi.
Secara sistematis, Indonesia menyingkirkan orang asli Papua (OAP) dari tanahnya sendiri dengan proyek transmigrasi, investasi yang menghancurkan pangan lokal dan genosida yang telah membunuh ratusan ribu orang asli Papua. Diperkirakan 500 ribu OAP mati selama kolonisasi Indonesia.
Pada 1963, penduduk asli Papua tercatat masih 100 persen. Lalu berubah menjadi 96 persen (923 ribu) pada tahun 1971. Sementara orang non-Papua sebanyak 4 persen (36 ribu).
39 tahun kemudian keberadaan OAP semakin terdesak. Dalam sensus tahun 2010, jumlah OAP 2.121.436 jiwa, sedangkan jumlah non-Papua 658.708. Artinya secara persentase jumlah OAP berkurang menjadi 76,3 persen.
Di lima wilayah Papua, jumlah orang non-Papua mendominasi, yakni Merauke mencapai (62.73%) , Nabire (52.46%), Mimika (57.49%), Keerom (58.68%) dan Jayapura (65.09%).
Migrasi dari luar Papua terlalu tinggi mencapai 5 persen per tahun, padahal normalnya secara nasional hanya satu persen. Artinya memang ada usaha sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan orang asli Papua.
Peneliti dari Universitas Sydney, Australia, Jim Elmslie memperkirakan OAP akan menjadi minoritas dengan tersisa 28.99% pada 2020.
Di sisi lain, Freeport menguasai 29,8 juta troy ons emas dan 2,35 miliar ton material bijih atau ore yang mengandung mineral berharga seperti tembaga. Freeport telah menambang habis-habisan gunung Grasberg setinggi 4.285 ribuan meter dan menjadi perusahaan tambang terkemuka di dunia.
Seberapa penting West Papua bagi Freeport dan Amerika? Bisa digambarkan cadangan tambang Freeport 95 persen ada di Papua!
Elit-elit Indonesia, terutama elit Angkatan Darat, mendapatkan jatah dan menjadi kaya karena setoran dari Freeport, dari jaman Orba sampai sekarang ini. Rakyat Indonesia sesungguhnya tidak mendapatkan apa-apa, selain dijejali dengan slogan nasionalisme kosong. Mayoritas rakyat Indonesia tetap miskin dan harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Seolah-olah mempertahankan Papua adalah berarti menjadi seorang nasionalis. Padahal mereka yang setuju penjajahan Indonesia atas Papua Barat tak lebih dari orang-orang yang bermental kolonialis.
