Kategori: Sikap dan Solidaritas

Image

Pernyataan Sikap

Kaum Buruh dan Rakyat Bersatu:

Selamatkan Demokrasi

Lawan Militerisme dan Sisa Orba

Bangun Kekuatan Politik Alternatif

 

Pemilu 2014 telah menyuguhkan watak sesuangguhnya dari semua kekuatan politik yang direpresentasikan oleh partai-partai politik peserta pemilu maupun elit-elit poliitknya: struktur kebijakan di bidang ekonomi dan politik yang telah dipersiapkan dan diberlakukan di era pemerintahan SBY-Boeediono yakni yang terus-menerus menerapkan model ekonomi neoliberalisme yang mengorbankan kepentingan hajat hidup rakyat demi keuntungan kaum modal serta pengesahan berbagai regulasi hukum yang terus-menerus mempersempit ruang demokrasi, yang secara otomatis akan memberikan legitimasi bagi negara untuk merepresi setiap gerakan perlawanan rakyat seperti UU intelejen, UU Penanganan Konflik Sosial,  UU Ormas, UU Kamnas, dan lain-lain. Dan dari semua itu tak satupun mendapatkan keberatan dari politik-partai poltik peserta pemilu. Sehingga, bagi rakyat sudah jelas, kekuatan politik manapun dari hasil pemilu ini yang berkuasa, tidak akan ada yang memihak pada kepentingan mayoritas rakyat.

Menjelang Pilpres, selain Capres yang muncul (Jokowi dan Prabowo) merupakan representasi  terbaik dari kepentingan ekonomi dan politik kaum modal dalam melanggengkan dominasi dan memperdalam eksploitasinya terhadap rakyat dan sumber daya alam, juga secara umum sikap yang ditunjukan oleh partai dan elit politiknya makin menelanjangi watak status quo. Terlihat, semua partai politik hanya sibuk mencari koalisi dengan berbasiskan semata-mata pada sejauh mana Calon Presiden yang akan didukung bisa menang, sejauh mana kepentingan-kepentingan dari masing-masing kelompok bisa saling terpenuhi, semata-mata bagi-bagi jabatan dan kekuasaan—termasuk saling menutupi dosa masing-masing—untuk kembali mendapatkan akses ekonomi, agar kembali punya kesempatan mengisi pundi-pundi.

Yang paling berbahaya dari hasil pemilu 2014 juga adalah munculnya figur Calon Presiden dari mantan militer yang memiliki jejak rekam pelanggaran HAM berat, yang menjadi salah satu aktor utama dari rezim Orde Baru dalam memberangus gerakan perlawanan rakyat, yang bertanggung jawab langsung atas penculikan dan penghilangan beberapa orang aktivis pada tahun 1998.  Prabowo Subianto dan kendaraan politiknya, partai Gerindra.  Bahkan, Prabowo dan Partai Gerindra sekarang telah bergandengan tangan, berkoalisi dengan kekuatan politik yang juga punya karakter reaksioner diantaranya PKS dan PPP. Dua nama terakhir ini juga punya jejak rekam yang destruktif terhadap demokrasi. Menguatnya kembali sisa Orba (baik yang masih utuh bercokol seperti militer dan Golkar maupun yang bertransformasi/berganti baju seperti Prabowo—Gerindra, Wiranto–Hanura, Surya Paloh- Nasdem) yang senada dengan partai-partai lainnya yang juga mengamini impunitas terhadap pelanggar HAM, permisif pada berbagai bentuk perampasan hak-hak ekonomi dan politik rakyat, mengamini wacana “politik kestabilan”, merupakan ancaman nyata bagi masa depan demokrasi, masa depan gerakan rakyat—ancaman nyata bagi masa depan perubahan yang lebih baik.

Read Full Article

jangan biarkan tentara berkuasa

  LAWAN PEMILU 2014;

BANGUN PARTAI ALTERNATIF!

Dengan semakin mendekatnya PEMILU 2014, rakyat semakin dihadapkan pada pilihan yang tidak ada bedanya. Wajah tokoh-tokoh caleg terpampang di setiap sudut jalan dengan tulisan-tulisan “mohon doa restu” atau “bersih, tegas, peduli”, dsb. Tetapi kami tahu, dan rakyat sebenarnya tahu, tidak ada satu pun calon dan partai yang akan menjawab persoalan rakyat.

Kemunduran politik dalam PEMILU 2014 sekarang justru terjadi disaat para calon dan partai tidak lagi perlu mengusung program dan janji kepada rakyat. Kegagalan elite-elite politik dalam merealisasikan janji dan program kesejahteraan pada pemilu lalu bukan dijawab dengan memperjelas program dan mempertegas kontrol rakyat dalam mengawal program berikut calon-calon terpilih nanti nya, tetapi justru memundurkannya pada penokohan/figurisasi semata yang membodohkan melalui media-media massa. Kita rakyat Indonesia tidak bodoh!

Sebagai bentuk tanggung jawab membangun bangsa dan rakyat dalam kurungan demokrasi yang semakin diperkecil, kami merasa perlu membangun suatu gerakan alternatif secara nasional yang mengambil sikap dan posisi tegas dalam PEMILU 2014 sekaligus memberi arah pada perjuangan rakyat ke depan nya. Maka berikut sikap dan seruan kami.

  1. PEMILU 2014 BUKAN PEMILU RAKYAT. Kesimpulan ini kami dasarkan pada kenyataan:

 

a)      Tidak ada satu pun program politik alternatif yang pro rakyat yang diprogramkan oleh partai-partai berikut calon-calon yang tampil sebagai peserta PEMILU 2014.

Kalaupun beberapa calon menjanjikan program ini dan itu, program ini tidak lebih dari sekedar ‘jualan’ karena tidak benar-benar mampu dijelaskan cara mencapainya. Ditambah pula dengan tidak berkapasitas nya partai-partai dan calon-calon tersebut dalam rekam jejak kepemimpinan untuk menjalankan program apapun yang mereka tawarkan.

b)      Tidak ada satu pun metode politik alternatif kerakyatan yang dijalankan oleh para peserta PEMILU 2014 yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari calon-calon wakil dan pemimpin nya kedepan. Ini dibuktikan dengan tidak ada nya satu pun calon yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengevaluasi sampai mencopot mereka.

c)      Dua hal diatas bersumber dari tidak ada nya satu pun partai alternatif kerakyatan yang tampil sebagai peserta PEMILU 2014 karena dihambat oleh sistem dan aturan yang tidak demokratis. Sehingga PEMILU 2014 nanti dapat dikatakan sebagai PEMILU nya BORJUIS karena hanya diikuti oleh partai-partai bandit dan penipu yang meletakkan keberpihakannya bukan pada rakyat, melainkan pada modal.

Oleh karena nya, siapa pun yang akan memenangkan pemilu nanti nya, mereka akan tetap menjalankan skema liberalisasi segala bidang dan eksploitasi yang memiskinkan rakyat. Dan untuk itu kami akan terus pula melawan hasil-hasil PEMILU 2014.

Tetapi bukan berarti kami dan rakyat sudah tidak membutuhkan demokrasi dan pemilu sebagai ajang demokrasi. Justru karena demokrasi yang ada hari ini sangat jauh dari memadai, maka PEMILU 2014 kami yakini tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa, justru hanya akan membersihkan borok-borok partai politik yang selama ini bekerja menindas dan memiskinkan rakyat.

Oleh karena nya, dibutuhkan suatu GERAKAN ALTERNATIF yang mendorong pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari nasib bangsa dan rakyat kedepan. Partisipasi ini tidak dapat dibatasi hanya dengan memilih calon-calon yang ada, melainkan membangun satu kesatuan POLITIK ALTERNATIF untuk MELAWAN PEMILU 2014 yang berarti MELAWAN SISTEM PEMILU 2014 dan PARTAI-PARTAI PEMILU 2014, demi lahir nya PARTAI ALTERNATIF dan hadirnya pemilu yang benar-benar demokratis.

Kehadiran partai alternatif nanti sekurang-kurang nya harus mengusung program-program alternatif kerakyatan bagi perubahan bangsa dan rakyat kedepan, yakni:

a)      Nasionalisasi aset-aset strategis bangsa dibawah kontrol rakyat, demi pengadaan sumber-sumber keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Aset-aset ini berada di berbagai sektor yang semakin dimiliki oleh swasta dan asing seperti: kehutanan, kelautan, perkebunan, tambang mineral dan energi, telekomunikasi, perbankan, transportasi, pendidikan dan kesehatan.

b)      Tangkap, adili dan sita kekayaan koruptor

c)      Industrialisasi nasional yang ramah lingkungan bagi kemandirian nasional dan pembukaan lapangan pekerjaan.

d)     Penghapusan hutang

e)      Reforma agraria sejati; yaitu melakukan tata kelola tanah dan sumber-sumber agraria yang modern dan berkeadilan.

f)       Pemberlakuan upah layak nasional dan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing

g)      Pemberian subsidi bagi rakyat demi:

  1. Pendidikan, kesehatan dan air minum gratis
  2. Pangan, energi, perumahan, transportasi dan komunikasi murah.

h)      Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui partisipasi rakyat dan teknologi modern tepat guna.

i)        Kesetaraan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya terhadap perempuan

j)        Pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya:

  1. Pencabutan seluruh UU anti-demokrasi, termasuk merubah sistem kepartaian dan pemilu menjadi partai dan pemilu yang demokratis.
  2. Kebebasan dan solidaritas untuk keberagaman suku, agama dan ras.

iii. Kebebasan berekspresi dan berkesenian bagi pembangunan kebudayaan kerakyatan.

k)      Pengadilan rakyat untuk para koruptor dan pelanggar kejahatan kemanusiaan berat.

l)        Hak referendum bagi rakyat untuk partisipasi dan kontrol kebijakan negara.

m)    Pembentukan badan-badan musyawarah rakyat yang berfungsi mengawasi dan mengontrol penjalanan program-program tersebut diatas oleh pemerintahan terpilih.

Mengajak dan menyerukan kepada seluruh organisasi-organisasi gerakan rakyat untuk membangun persatuan rakyat dan bersama-sama menjadi tiang pembangunan partai alternatif bagi perubahan mendasar di Indonesia.

Dengan itu pula kami mengajak dan menyerukan kepada segenap unsur rakyat Indonesia yang sadar sejarah perjuangan rakyat untuk bergabung dalam gerakan alternatif ini, dengan cara:

a)      Melakukan aksi dan ekspresi perlawanan di kota masing-masing yang mengusung tema “Lawan PEMILU 2014, Bangun Partai Alternatif!” serta mengangkat 13 program rakyat diatas sebagai jalan keluar rakyat Indonesia.

Selanjutnya kami juga akan melakukan Aksi Serentak Nasional pada akhir Maret mendatang dan pemasangan ribuan poster di puluhan kota sebagai ajang sosialisasi kepara rakyat.

b)      Mengangkat simbol-simbol perjuangan rakyat berupa gambar tokoh-tokoh pejuang rakyat seperti Wiji Thukul, Marsinah, Munir, dll, dalam bentuk kaos, poster, coretan dinding, bendera, stiker, dsb sebagai lambang perlawanan terhadap PEMILU 2014.

c)      Melakukan pencoretan/penulisan program-program rakyat diatas atau tuntutan rakyat lainnya pada kertas suara dalam PEMILU DPR/DPRD dan PEMILU PRESIDEN mendatang sebagai bentuk perlawanan.

Pusat informasi: 021-96041547 

 (alternatif.politik.komite@gmail.com)

 

Organisasi-organisasi pembangun:

  1. KP SGBN                              : Sultoni
  2. KP SGMK                             : Pay
  3. SMI                                        : Martin
  4. GSPB                                     : Ata
  5. Partai Pembebasan Rakyat    : Surya
  6. PPI                                         :  Adi
  7. KPO PRP                              : Mika
  8. FPBI                                       : Helmi
  9. SBMI                                      : Ramses
  10. Pembebasan                         : Moken
  11. SBM                                        : Erwan
  12. Frontjak                                 : Nana
  13. Sebumi                                   : Ibob
  14. GRI                                         : Indra
  15. SPRI                                       : Nda
  16. LIPS                                        : Abu
  17. PPBI Jatim                           : Hary
  18. Mahardhika Mojokerto       : Iis

Image

Read Full Article

Harus: Upah Naik (minimal) 50%; Hapus Outsourcing; Jaminan Sosial untuk Rakyat dan STOP PRODUKSI (Mogok) secara Nasional!

 

Salam Pembebasan,

             Mogok! Mogok! Mogok! Persatuan Buruh dengan nama Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) yang diarsiteki oleh KSPI, Sekber Buruh, KSN dan berbagai federasi dan aliansi-aliansi daerah berhasil dibangun kurang dari 3 minggu saja. Partai Pembebasan Rakyat, sebagai unsur yang tergabung dalam Sekber Buruh, turut serta dalam pembangunan KNGB.

Ditengah kemandegan Majelis Pertimbangan Buruh Indonesia (MPBI), KNGB lahir hasil persatuan dari berbagai perbedaan politik dan ideologi yang bisa ditarik garis kerjasama dan komprominya, melalui rencana kerja bersama untuk memperjuangkan 3 tuntutan: Upah Naik (minimal) 50%; Hapus Outsourcing; Jaminan Sosial untuk Rakyat. Dan diperjuangkan dengan cara MOGOK NASIONAL!

Mogok nasional ini harus didukung tidak hanya oleh kaum buruh se-Indonesia dan dunia. Namun juga oleh seluruh rakyat, karena setiap kemenangan (meskipun) kecil, akan memberikan inspirasi bagi perjuangan-perjuangan yang lebih besar. Dan, cita-cita yang lebih besar, merebut kekuasaan ke tangan buruh dan rakyat—agar semakin besar syarat bagi perubahan tatanan masyarakat yang lebih baik, menjadi semakin terang.

Mogok nasional ini harus didukung, juga, karena serangan-serangan terhadap kaum buruh semakin gencarnya dalam paska geredug pabrik dan mogok nasional pertama, tahun lalu. Apakah itu oleh Akademisi pro pemodal, Pemerintah, Apindo, bahkan bos-bos limbah beserta preman yang mereka galang, berupaya habis-habisan mematahkan perlawanan kaum buruh yang sedari 2 tahun terakhir memperjuangkan: kebebasan berserikat, status kerja, upah yang layak, hingga pelbagai tuntutan lainnya.

Serangan tersebut, tidak hanya berbentuk fisik seperti yang dilakukan oleh para preman dan aparat negara (TNI dan Polri) seperti yang terjadi dalam kasus buruh di Pabrik Enkei, Suzuki, maupun Kalbe Farma. Namun juga, statemen dari Akademisi, Apindo, dan Pemerintah yang menyatakan bahwa tuntutan upah naik (minimal) 50% secara nasional adalah irasional.

Nampak jelas, bahwa rejim dan pengusaha, tak ingin merugi besar-besaran apabila kaum buruh memenangkan tuntutannya. Karena, jika tuntutan menang, bukan tidak mungkin, inspirasi perlawanan akan merembet ke berbagai sektor yang juga melawan, seperti kaum tani yang menolak perampasan tanah dan impor pangan, mahasiswa yang menolak liberalisasi pendidikan, atau pun kaum miskin kota yang menolak penggusuran.

Mogok nasional ini harus berhasil. Harus! Ditengah fakta KSPSI dan KSBSI, yang sebelumnya tergabung dalam MPBI dan menginisiasi mogok nasional pertama, tak mau bergabung dalam KNGB dan tak mendukung mogok nasional dengan alasan “perdebaan strategi dalam memperjuangkan tuntutan”.  Dan juga KASBI yang tak mau bersatu. Padahal fakta sejarah sudah menunjukkan, bahwa, kemenangan status kerja, upah naik, bahkan ada yang mencapai 40% kenaikannya, serta penambahan yang sangat signifikan keanggotaan serikat adalah buah dari Gerudug Pabrik dan Pemogokan secara Nasional!

Read Full Article

Image

 

 Oleh: Daniel Ariessandi*

 

 

Kondisi LGBTIQ di Indonesia

Dalam pembukaan UUD 1945 sudah dituliskan sejelasnya bahwa Kemerdekaan adalah HAK setiap Bangsa. Tetapi kenyataannya kemerdekaan itu hanyalah ilusi atau mimpi saat ini. Lebih dari 2 Juta  Lesbian, Gay, Transgender, Transeksual, Biseksual, Interseksual, dan Queer (LGBTIQ) di Indonesia, baik yang sudah menyatakan dirinya, yang memilih menutup dirinya, yang masih belum berdamai dengan identitas seksualnya atau lebih mudahnya masih mengutuki dirinya karena merasa berbeda, hidup dibawah ketakutan karena dikucilkan, diasingkan dan mendapatkan ancaman kekerasan seksual bahkan lebih jauh lagi, ancaman pembunuhan.

Kenapa hal ini terjadi? Semuanya karena budaya yang tidak setara dan masih dilanggengkan hingga saat ini, sehingga membentuk pola pikir masyarakat luas untuk tidak menghargai hak individu lainnya. Norma dan adat yang tidak demokratis bahwa laki-laki harus berpasangan dengan perempuan tanpa memperdulikan bahkan memberikan hak kepada individu lainnya untuk menentukan pilihan hidupnya sesuai orientasi seksualnya sudah sangat mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat saat ini.

 Yang lebih parah lagi, doktrin dari agama yang semu, bahwa LGBTIQ itu adalah sebuah dosa dan hukumannya adalah maut. Di dalam agama apapun sudah pasti mengajarkan kasih kepada sesamanya tetapi lagi-lagi agama hanya dijadikan kedok untuk menghakimi sesamanya tanpa melihat nilai kemanusiannya atau hakikat hidup yang sebenarnya yaitu saling menghargai, saling mengasihi.

 Pemerintah kita yang seharusnya memberikan keadilan, perlindungan kepada warganya pun tidak bisa berbuat banyak terkait hak-hak minoritas ini. Produk hukum yang diciptakan seharusnya mengacu ke hukum diatasnya, namun kenyataannya justru berbanding terbalik, sangat tidak setara dan tidak demokratis sehingga semakin mendukung kebudayaan, norma dan adat serta pandangan dari beberapa pemeluk keagamaan yang menindas tersebut.

Tidak sedikit yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual bahkan pembunuhan dari mulai lingkungan terkecil, keluarga, hingga di sekolah, tempat kerja dan komunitas-komunitas lainnya. LGBTIQ juga mengalami diskriminasi/penyingkiran dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dengan berbagai alasan, semisal kurangnya keahlian, dianggap aneh dan berbeda, sampah masyarakat dan lainnya.

Read Full Article