Kategori: Sikap dan Solidaritas

Front Rakyat Indonesia untuk WEST PAPUA
FRI-WEST PAPUA

(Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, Perkumpulan Solidaritas Net)
_____________________________________________________________________________________

 

Mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri untuk Bangsa West Papua!

 

 Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak

Wa…wa…wa…wa…wa…wa..wa..wa..wa..wa!

 

 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Begitulah dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun kenyataan di tanah West Papua justru berkebalikan. Rakyat West Papua justru mengalami penjajahan. Pelaku penjajahan (kolonisasi) itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meskipun Rakyat Indonesia korban penjajahan Belanda. Meskipun Rakyat Indonesia korban fasisme Jepang. Meskipun Rakyat Indonesia korban Rasisme kulit putih.  Akan tetapi, ingatan masa lalu tentang penindasan tak membuat Pemerintah Indonesia menjadi lebih manusiawi. Penipuan sejarah, diskriminasi, penyiksaan, pemenjaraan, pembunuhan dilakukan secara sistematis selama lebih dari 50an tahun.

 

Apa yang terjadi di Papua?

            Sebagian besar dari rakyat Indonesia meyakini bahwa West Papua adalah Indonesia. Bukan! West Papua bukan Indonesia. Tak ada kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa West Papua selama masih menjadi bagian NKRI. Dan, tak mungkin rakyat West Papua bisa hidup baik-baik saja jika  kecurangan dan penipuan atas sejarah masih terus berlangsung, diskriminasi rasial merajalela hingga semua lini, genosida terus berlanjut secara sistematis, dan perampokan kekayaan alam menghancurkan hajat hidup dan kebudayaan Bangsa Papua.

  1. Kecurangan dan Penipuan Sejarah.

 

Pada 27 Desember 1949 saat pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda, West Papua adalah koloni tak berpemerintahan sendiri dan diakui demikian oleh PBB dan Belanda, yang pada waktu itu menjadi penguasa administratif kolonialnya.

 

Rakyat West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961. Pada masa itu bangsa West Papua telah membentuk Dewan Nieuwgunearaad.  Deklarasi tersebut tak diakui oleh Pemerintah Soekarno yang menganggapnya sebagai Negara Boneka buatan Belanda. Akhirnya, Soekarno melakukan aneksasi terhadap West Papua melalui program Trikora (3 Komando Rakyat).

 

Di tahun 1963, ketika Indonesia mengambil alih tanggung jawab administratif atas West Papua, teritori itu tetap berstatus koloni tak berpemerintahan sendiri yang berhak atas penentuan nasib sendiri dibawah hukum internasional. Hak itu diakui oleh Indonesia dalam New York Agreement yang menguatkan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan hukum atas West Papua. Keberadaan Indonesia di West Papua adalah administrasi kolonial yang bisa bersifat permanen hanya jika rakyat West Papua memilih integrasi melalui penentuan nasib sendiri dengan prosedur yang disyaratkan oleh hukum internasional.

 

Satu-satunya penentuan nasib sendiri yang dilakukan adalah PEPERA yang TIDAK SAH pada tahun 1969. TIDAK SAH, karena hanya 1022 orang (4 orang lainnya tidak ambil bagian) yang terlibat dalam pemungutan atau kurang dari 0,2% dari populasi Papua, yang dikondisikan setuju untuk integrasi dengan Indonesia.

 

Karena pengambilalihan tersebut TIDAK SAH, maka West Papua bukanlah bagian sah dari teritori Indonesia. Namun, teritori tak berpemerintahan sendiri di bawah pendudukan.

 

  1. Diskriminasi Rasial

Rakyat Papua, mengalami diskriminasi rasial sebagaimana yang mereka alami di tanah Papua ataupun di luar seperti yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di Manado atau pun Yogyakarta, seperti yang baru-baru ini terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kamasan Yogyakarta. Ataupun diskriminasi rasial di tempat kerja, baik di lembaga pemerintahan dan perusahaan.

Diskriminasi rasial tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sebelum PEPERA berlangsung, sebagai mana pernyataan Ali Moertopo pada tahun 1966 “ Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana”. 

Ketika pejabat Negara membuat pernyataan rasial, tentu akan di ikuti oleh aparatus tingkat bawah, sebagaimana makian monyet kepada Obby Kogoya saat kepalanya diinjak oleh Polisi NKRI.

  1. Genosida Perlahan

Selama 53 tahun lebih dari 500.000 orang Papua telah dibunuh.  Pembunuhan mulai terjadi sejak program Trikora dijalankan. Lalu dilanjutkan dengan penghancuran gerakan Fery Awom di tahun 1967.

Di Pegunungan Tinggi, TNI melakukan penembakan dan pengeboman terhadap penduduk Agimuga pada tahun 1977 karena melakukan pengibaran bendera bintang kejora. Setelah itu penduduk diisolasi, dibiarkan kelaparan, akibatnya ribuan meninggal dunia.

Kemudian disusul dengan pembunuhan di Enarotali, Obano, Moanemani dan Wamena akibatnya sebanyak 10.000 Jiwa penduduk Papua lari ke Papua New Guinea (PNG) demi menyelamatkan diri di tahun tahun 1977-1978 sampai awal 1980-an.

Arnorld C. Ap seorang aktifis dan seniman Papua yang bergerak dalam gerakan kebudayaan di tahun 1984 akhirnya ditangkap oleh Kopashanda. Mayat Arnold Ap ditemukan tergeletak di tengah hutan.

Pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua. DOM di Papua diberlakukan sejak tahun 1978 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1998. Pemberlakuan status DOM berakibat pada pembunuhan yang sistematis dan migrasi besar-besaran rakyat West Papua ke Papua Nugini.

Paska Kongres Rakyat Papua II pembunuhan terhadap pimpinan pergerakan dilakukan dengan berbagai cara. Theys Eluay misalnya, diculik dari mobilnya kemudian jenazahnya dilemparkan. Kelly Kwalik  dibunuh di Timika meskipun dalam keadaan tidak bersenjata. Petrus Ayamiseba ditembak ketika momentum pemogokan buruh Freeport pada tahun 2011 lalu. Mako Tabuni pimpinan KNPB ditembak oleh aparat setelah sebelum dijebak keluar dari sekretariat. Robert Jimau, aktivis yang mengkritik Jokowi karena tak kunjung merealisasikan janjinya memberi pasar untuk mama-mama dibunuh dengan cara ditabrak. Pola pembunuhan yang berkembang saat ini melalui rekayasa tabrak lari dan bunuh diri.

Hasil dari genosida “perlahan” ini membuat penduduk orang asli Papua (OAP) berkisar 48,7% dari total penduduk di West Papua.

  1. Penangkapan, penyiksaan dan pemenjaraan

Dalam kurun waktu 2016 lebih dari 4000 orang di tangkap. Di tahun 1988 DR. Thomas Wanggai pendiri gerakan Papua Merdeka Bintang 16 berakhir dengan kematian di Penjara Cipinang. Puluhan tahanan politik di Papua hidup di penjara dengan kondisi yang mengenaskan. Filep Karma, tahanan politik belasan tahun menceritakan, “saya dipukul, disiksa dan ditelanjangi”.

Berbagai cara penyiksaan dilakukan. Baik dengan cara pemerkosaan. Atau sebelum pembunuhan dilakukan, perut korban dirobek hingga ususnya keluar, seperti yang dilakukan kepada Yawan Wayeni. Atau pimpinan KNPB Sorong yang dimasukan dalam karung lalu dibuang ke laut. Beberapa penelitian menyebutkan lebih dari 431 kasus penyiksaan dilakukan oleh aparat militer dan polisi NKRI.

  1. Perampokan Kekayaan Alam

Secara ekonomi, sangat jelas terlihat penghisapan ekonomi dari sumber daya alam yang sangat besar di Papua. Seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (illegal logging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat di daerah tersebut. Protes dari masyarakat adat kemudian juga berakhir dengan penembakan dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Tragedi Wasior berdarah ini terjadi kurun waktu April-Oktober 2001.

Belum lagi Mega proyek Freeport MacMoran perusahaan yang mayoritas modalnya berasal dari AS, mulai mengembangkan proyeknya sejak tahun 1960an.

Perusahaan tambang emas dan tembaga ini sebenarnya memberikan keuntungan dari pajak industri mencapai US $ 700 juta – US $ 800 juta pertahun, bahkan dapat mencapai lebih dari US $ 1 Miliar. Belum lagi berbagai suku di Papua kehilangan tanah dan lahan penghidupan mereka karena adanya proyek MIFEE, sebagaimana yang dialami oleh marga Mahuze di Merauke.

 

West Papua adalah sebuah Bangsa

Dari kenyataan historis 1961, 1963 dan 1969 dan perkembangan penindasan paska PEPERA, kita harus mengakui: pertama, keberadaan NKRI di West Papua adalah ilegal; kedua, terjadi penjajahan di Papua selama 50an tahun; ketiga, West Papua adalah sebuah Bangsa (nation).

“Nation” atau “Bangsa“ dalam sejarahnya terbentuk dari komunitas masyarakat yang stabil/tertentu, yang terbentuk berdasarkan sebuah kesamaan bahasa, teritori (wilayah), kehidupan ekonomi, dan perubahan psikologi, yang termanifestasikan dalam sebuah kebudayaan bersama”.

Kecurangan, penipuan sejarah, diskriminasi, penyiksaan, pemenjaraan, pembunuhan, dan genosida atau kue-kue “otonomi khusus” tak membuat perlawanan dan kehendak untuk Merdeka bagi bangsa West Papua surut. Sebaliknya, bangsa dan rakyat West Papua bersatu dalam representasi kekuatan politiknya dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Pengalaman (experience) dalam penindasan dan perjuangan yang mewujud dalam ULMWP merupakan bukti konkret bahwa West Papua sebagai sebuah Bangsa.

Adalah kemunafikan apabila kita atau pemerintah Indonesia bisa mendukung pembebasan Palestina tapi diam dan membiarkan penjajahan yang terjadi dalam bingkai teritori Indonesia. Oleh karena itu, tak ada lagi alasan menganggap West Papua sebagai bagian Indonesia baik dalam hukum internasional maupun secara politik.

 

Mengapa Penting bersolidaritas bagi Bangsa West Papua?

Pertama, Dunia akan lebih baik dan indah apabila setiap bangsa tidak hidup dalam penjajahan dan dapat bekerjasama secara demokratis, adil dan setara.

Kedua, apa yang kita lihat di tanah West Papua adalah penindasan sistematis yang tidak manusiawi. Ketika kita berbicara kemanusiaan namun membiarkan penjajahan di atas tanah West Papua terus berlanjut, maka, sesungguhnya kita sedang bertindak tidak manusiawi.

Ketiga, solidaritas kami terhadap bangsa West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri juga merupakan bagian dari perjuangan mendemokratisasikan rakyat dan bangsa Indonesia, memperjuangkan kesadaran kemanusiaan yang beradab terhadap rakyat dan bangsa Indonesia.

Keempat, solidaritas kami terhadap bangsa West Papua untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari perjuangan melawan Imperialisme dan Korporasi Internasional yang menyokong praktek kolonialisasi NKRI di tanah West Papua.

Kelima, solidaritas kami juga merupakan bagian dalam perjuangan melawan rasisme terhadap siapapun, termasuk bangsa West Papua. 

Keenam, tidak ada jalan lain untuk menghentikan praktek kolonialisme dan militerisme di West Papua selain mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri.

Ketujuh, dan tidak ada jalan lain, yang lebih bermoral guna menghentikan genosida “perlahan” di West Papua selain mendukung Hak Menentukan Nasib sendiri.

           

Apa yang harus diperjuangkan?

Atas realitas yang terjadi di tanah West Papua kami meyakini jalan perjuangan yang harus ditempuh dalam perjuangan pembebasan nasional bangsa West Papua adalah, sebagai berikut:

  1. Mendukung Bangsa dan Rakyat West Papua untuk Menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Referendum. Dan kepesertaan Referendum akan ditentukan oleh rakyat West Papua melalui representasi politiknya dalam ULMWP.
  2. Mendukung Keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group, Pasific Island Forum dan  memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB.
  3. Sebagai syarat yang tak terpisahkan bahwa militer organik dan non-organik di West Papua harus ditarik agar referendum di West Papua dapat berjalan secara damai, adil, dan tanpa tekanan.
  4. Kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua harus dibuka lebar dan dijamin.
  5. Kami menolak intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokratik West Papua.
  6. Kami juga menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.
  7. Kami juga menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.
  8. Kami menolak politik rasial yang dilakukan oleh NKRI dan TNI/POLRI secara sistematis dan masif terhadap bangsa West Papua.
  9. Pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis, transportasi murah dan massal, dsb.

Akhirnya penting kami sampaikan, mari kita bersama-sama (Rakyat Indonesia, West Papua dan Dunia) bersatu untuk mengakhiri penipuan sejarah dan penderitaan di tanah West Papua.

Hormat diberi,

Hidup Bangsa West Papua!

Hidup Rakyat West Papua!

 

Jakarta, 29 November 2016

 

Surya Anta

Juru Bicara FRI-West Papua

Read Full Article

Mari Bersatu Menyelamatkan Demokrasi dan Bersolidaritas Pada Perjuangan Rakyat Papua!

Kawan-kawan Indonesia, kawan-kawan Papua, dan kawan-kawan internasional yang baik,

Sebagaimana kita tahu bahwa, dalam sejarahnya, negeri Indonesia dan lembaga-lembaga internasional banyak mengalami hambatan dalam perjuangannya lebih menyempurnakan demokrasi. Dan, tentu saja, kita berkewajiban memberikan jawaban terhadap masalah tersebut agar kita bisa menjawab segala tuntutan rakyat secara demokratik—termasuk memberikan jawaban terhadap perjuangan rakyat Papua yang sedang menuntut HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION). Dengan demikian, kita, bangsa Indonesia, rakyat Papua, masyarakat internasional, juga dapat bermartabat di hadapan kemanusian dan masyarakat internasional sebagai bangsa yang matang-dewasa—beradab dan berbudaya.

Di Papua kita sedang menyaksikan kelahiran suatu bangsa, bangsa Papua. Namun kelahiran bangsa Papua mengalami hambatan karena tidak ditanggapi secara demokratik oleh Negara Indonesia (baca: bukan tanggapan rakyat Indonesia); Negara Indonesia tidak menanggapinya dengan memberikan hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri secara benar dan sah dalam pandangan hukum internasional—bahkan belum diuji keabsahannya pada landasan konstitusi Republik Indonesia.

Dalam kesejarahan rakyat Papua, rakyat Papua sudah mengalami suatu proses untuk lahir sebagai suatu bangsa. Landasan pokok suatu bangsa utamanya adalah suatu komunitas, komunitas tertentu manusia. Komunitas tersebut bukan lah dilandaskan pada ras, juga bukan pada kesukuan. Bangsa modern Itali dibentuk orang-orang Roma, Teuton (orang-orang Jerman), Etruria (orang-orang Yunani Tengah), Yunani, dan yang lainnya. Demikian pula bangsa Inggris, bangsa Jerman, dan bangsa-bangsa lainnya, yang terbentuk menjadi suatu bangsa dari berbagai ras dan kesukuan. Rakyat Papua juga telah (dan bisa) memenuhi landasan-landasan kebangsaan lainnya seperti telah memiliki (dan sudah mampu menetapkan) bahasa (bersama) dalam pergaulannya; memiliki wilayah (teritori) bersama; memiliki tautan-padu-keserasian kehidupan ekonomi; dan, yang terpenting, rakyat Papua, setelah menjalani pengalaman pahit dalam kesejarahannya, telah secara bersama-sama berjuang, sehingga memiliki pengalaman kejiwaan-bersama untuk mewujudkan harapan-indah kultur bersamanya.

Sekali lagi, demi menjadi manusia dan bangsa yang matang-dewasa—beradab dan berbudaya—kita wajib menanggapinya secara demokratik: dengan mendiskusikan dan memperjuangkan hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Mari!

Terima kasih—makna harfiahnya: kami, pendukung perjuangan hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, sedang/telah menerima kasih anda.

Proposal Persatuan Solidaritas ini diterbitkan oleh Para Pendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua Barat.

Narahubung: 081574304391 (Surya Anta

English Version

Let us unite to save democracy and in solidarity with the struggle of the Papuan people!

Respected comrades from Indonesia, Papua and the international community,

As we know from history, Indonesia as a country and international institutions have faced many obstacles in their efforts to complete the struggle for democracy. And, of course, we are also obliged to respond to these problems so that we can answer the demands of all people democratically — including providing an answer to the Papuan people’s struggle for the RIGHT TO SELF-DETERMINATION. Thus we, the Indonesian nation, the people of Papua, the international community, can also be dignified in confronting humanity and the international community as a nation that is developed, mature, civilised and cultured.

In Papua were currently witnessing the birth of a nation, the nation of Papua. The birth of the Papuan nation however is facing obstacles because the Indonesian state is not responding to this democratically (the state, not the Indonesian people); the Indonesian state is not responding by giving the Papuan people the genuine and legitimate right to self-determination as viewed under international law — moreover its legitimacy has yet to be tested based on the constitution of the Republic of Indonesia.

Historically, the Papuan people have already gone through a process of giving birth to a nation. The basic grounds for the existence of a nation is a community, a stable community of peoples. Such a community is not based on race or ethnicity. The modern nation of Italy was formed from the people of Rome, Teuton (Germanic peoples), Etruria (the people of central Greece), Greeks and others. Likewise the nations of Britain, Germany and other nations were formed into a single nation from people of various races and ethnicity.

The Papuan people already (and can) fulfill the other grounds for being considered a nation (and this can be established) such as having a common language of association; a common territory; having a linked, integrated and agreed economic life; and most importantly, the Papuan people have already gone through this biter experience in the past, they have collectively fought, so they already have common psychological experience in realising their beautiful hope of a collective culture.

Once again, for the sake of being a people and nation that is developed, mature, civilised and cultured, we are obliged to democratically respond through discussion and fighting for the right of the Papuan people to self-determination. Please!

Thank you – in its literal meaning: we the supporters of the Papuan people’s right to self-determination express our thanks to you.

This United Solidarity Proposal was published by the Supporters of the Right to Self-Determination for the West Papuan Nation.

Contact: (+62)-815-743-043-91 (Surya Anta)

Read Full Article

Surya Anta*

Mobilisasi perlawanan rakyat Papua yang semakin meluas beberapa tahun terakhir menunjukan bahwa harus ada penilaian baru terhadap entitas Papua. Entitas yang tak bisa tidak harus diakui sebagai sebuah bangsa (nation).

Perlawanan rakyat Papua memang sudah ada sejak sebelum PEPERA 1969 diselenggarakan, dan meningkat sejak saat itu. Namun, apa yang membedakan atas perlawanan yang berkembang sekarang ini adalah: metode politik mobilisasi massa. Metode politik mobilisasi massa ini dipimpin dan diinisiatori oleh kelompok pemuda. Kelompok pemuda yang berasal dari AMP, KNPB dan Garda Papua.

Dan kelompok pemuda ini pula yang banyak mengembangkan pengertian bahwa perjuangan pembebasan Papua tak bisa mengharapkan dari “belas kasihan” serta “pengakuan internasional” melainkan dari usaha yang tak kenal lelah dari persatuan rakyat dan Bangsa Papua untuk pembebasannya.

Dalam beberapa momentum, gerakan pemuda ini lah pula yang berhasil mendudukan “kelompok tua” yang tergabung dalam kelompok bersenjata (TPN – OPM) yang sebelumnya terpecah-pecah bersama berbagai faksi kelompok tua lainnya, apakah itu yang tergabung dalam PDP, Dewan Adat Papua, dan lain sebagainya. Sebagaimana mereka dapat duduk bersama dan bersatu dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Proyek semacam itu pernah terjadi pada tahun 2005, namun tak bertahan lama. ULMWP sebagai proyek persatuan lebih terorganisir ketimbang sebelumnya.

Jika pada awal tahun 2000an isu perpecahan gerakan dan rakyat Papua melalui isu “gunung” dan “pantai” mewarnai analisa dan penilaian terhadap Papua serta pergerakannya, beberapa tahun belakangan ini sama sekali tak signifikan. Hal ini bermakna, bahwa persatuan dikalangan rakyat Papua semakin solid. Meski proyek-proyek pecah belah dan adu domba dari rejim dilakukan semakin sering.

Sogokan rejim melalui “Otonomi Khusus” semakin disadari oleh rakyat Papua sekedar sogokan dan ilusi semata. “Otonomi Khusus” telah gagal memberikan kebebasan politik apalagi kesejahteraan bagi rakyat Papua. Dalam banyak kejadian hanya mensisakan bangunan-bangunan sekolah yang tak di isi oleh pengajar, atau pun gedung Puskemas tanpa dokter, dan sebagainya. Secara ekonomi, hanya menguntungkan segelintir elit melalui proyek-proyek infrastruktur, tapi tak menjawab pembangunan manusia Papua seutuhnya.

Keragaman suku yang lebih dari 250an suku serta belum adanya “bahasa papua” tak bisa lagi dijadikan landasan belum ada Papua sebagai sebuah “bangsa”. Atau pun pemecah belahan rakyat Papua sebagai sebuah Bangsa. Karena, perkembangan pergerakan rakyat Papua menunjukan ikatan-ikatan yang semakin erat dan bermakna secara sosial dan politik.

Mengapa? Tentu saja yang paling esensial dalam bagaimana penindasan terhadap kebebasan politik (freedom of expression, freedom of association, freedom of speech, dan freedom of thinking), eksploitasi terhadap alam melalui berbagai perusahaan internasional (misalnya: Freeport) yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia merusak lingkungan Papua. Belum lagi eksploitasi terhadap manusia Papua, misalnya sebagai pekerja dengan upah yang lebih murah daripada non Papua.

Ataupun bagi hasil yang timpang. Perusahaan-perusahaan internasional “merampok” begitu besar terhadap kekayaan alam dan kerja manusia di Papua. Namun, bagi hasil yang kecil itu masih juga “dirampok” lebih besar lagi pemerintah Indonesia.

Mari kita tengok bagaimana entitas papua berkembang dari “embrio” menjadi bangsa yang semakin solid.

Demi kepentingan mencaplok keuntungan dari eksploitasi alam pemaksaan dan manipulasi terhadap PEPERA dilakukan. Paska itu, mereka yang menuntut kebenaran sejarah, mendapatkan represi dari tentara. Kepentingan korporasi internasional dilapangkan oleh militerisme Orde Baru. Penghancuran gerakan Fery Awom ditahun 1967.

Arnorld Wap seorang aktifis dan seniman Papua yang bergerak dalam gerakan kebudayaan di tahun 1984 akhirnya ditangkap oleh Kopashanda. Mayat Arnold Ap ditemukan tergeletak di tengah hutan. Kemudian disusul dengan pembunuhan di Enarotali, Obano, Moanemani dan Wamena akibatnya sebanyak 10.000 Jiwa penduduk Papua lari ke Papua New Guinea (PNG) demi menyelamatkan diri di tahun tahun 1977-1978 sampai awal 1980-an. Memberlakukan status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua. DOM di Papua diberlakukan sejak tahun 1978 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1998.

Di tahun 1988 DR. Thomas Wanggai pendiri gerakan Papua Merdeka Bintang 16 berakhir dengan kematian di Penjara. Kasus yang masih mendapatkan panggung politiknya untuk saat ini adalah kasus Abepura yang mengakibatkan puluhan orang meninggal. Kasus Paniai berdarah. Hal ini belum terhitung penembakan-penembakan lainnya terhadap pejuang-pejuang demokrasi di Papua Barat. Pemenjaraan aktifis selama bertahun-tahun termasuk di antaranya adalah Filep Karma. Pembunuhan terhadap Mako Tabuni. Terakhir, lebih dari 1000 orang aktifis Papua, mayoritas diantaranya adalah anggota KNPB ditangkap dan di tahan. Belum pula pembunuhan oleh orang tak dikenal melalui senjata api atau ditabrak di tengah jalan.

Bukannya, memberikan ruang demokrasi, pemerintah Jokowi, melalui Luhut Panjaitan membiarkan penambahan Kodam dan memberikan pernyataan-pernyataan yang diskriminatif dan anti rakyat Papua.

Secara ekonomi, sangat jelas terlihat penghisapan ekonomi dari sumber daya alam yang sangat besar di Papua. Seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (illegal logging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat didaerah tersebut. Protes dari masyarakat adat kemudian juga berakhir dengan penembakan dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Belum lagi Mega proyek Freeport MacMoran company perusahaan yang mayoritas modalnya berasal dari AS, mulai mengembangkan proyeknya sejak tahun 1960an.

Perusahaan tambang emas dan tembaga ini sebenarnya memberikan keuntungan dari pajak industri mencapai US $ 700 juta – US $ 800 juta pertahun, bahkan dapat mencapai lebih dari US $ 1 Miliar. Belum lagi berbagai suku di Papua kehilangan tanah dan lahan penghidupan mereka karena adanya proyek MIFEE, sebagaimana yang dialami oleh marga Mahuze di Merauke.

Sudah mengalami penindasan yang begitu keji dan perusakan alam yang mereka sebagai sebagai “Ibu” bangsa Papua. Rakyat Papua, mengalami diskriminasi rasial sebagaimana yang mereka alami di tanah Papua ataupun di luar seperti yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di Manado atau pun Yogyakarta, seperti yang baru-baru ini terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kemasan Yogyakarta. Ataupun diskriminasi rasial di tempat kerja, baik di lembaga pemerintahan dan perusahaan.

Belum cukup di situ, rakyat Papua semakin berkurang jumlahnya. Data 2013/2014 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2015, hingga bulan Mei dikabarkan tercatatat jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200.000 (diambil dari statemen AMP).

Berkurangnya jumlah rakyat Papua disebabkan oleh pembunuhan yang sistematis dan massif, atmosfer ketakutan yang dilakukan tentara Indonesia yang mengakibatkan migrasi ke PNG, ataupun penyakit HIV/AIDS, jebakan minum keras, ataupun busung lapar.

Bagi rakyat Papua, hampir 50 tahun menjadi Indonesia, bukan kebahagiaan yang di dapat melainkan penindasan fisik, psikologis dan kehancuran “ibu” mereka. Lalu apa maknanya menjadi Indonesia? Semakin tak ada maknanya. Semakin, tak rasa menjadi Indonesia. Dan itu bermakna, semakin tumbuh perasaan senasib sendiri sebagai sebuah bangsa (nation).

Hubungan ekonomi-politik kapitalisme di Papua mengintegrasikan manusia-manusia di Papua dari berbagai suku dan marga di pasar-pasar, di sekolah dan universitas, rumah sakit, dan tempat-tempat perkumpulan lainnya. Namun, penindasan militeristik, kerusakan alam serta organisasi-organisasi perlawanannya memberikan basis material perkembangan sebagai suatu Bangsa.

Sebagai kaum demokratik dan pembela hak asasi manusia (Human Rights Defenders), mengakui Papua sebagai sebuah Bangsa, mendukung serta memberikan solidaritas bagi hak menentukan nasib sendiri (self determination) melalui referendum untuk Bangsa Papua adalah cara agar lepas dari penindasan militeristik pemerintah Indonesia, agar kekerasan berkurang hingga berhenti, agar kedamaian, kebebeasan dan kesejahteraan bagi Tanah dan Bangsa Papua mendapatkan syarat materialnya.

Oleh karena itu, kami, mengajak kawan-kawan baik organisasi ataupun individu yang telah bersetuju pada posisi mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) melalui Referendum agar mengkonsolidasikan diri dan membangun alat/wadah perjuangan Solidaritas Rakyat Indonesia bagi Bangsa Papua Barat.

* Surya Anta Adalah Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR)

Read Full Article

Oleh: Danial Indrakusuma

Kau riang bernyanyi-nyanyi, menari, mendongeng, saling membagi, memilih tetua pendamai, walau bajak besi pun belum mampu kau gubah dan lembu, kerbau, serta kuda tak ada untuk membantu mendorong kau ke dunia lain—dunia kemakmuran berlebih dan menyatu dengan saudara-saudara kau yang lain dari gemunung lain. Sampai saat itu, kau cukup saling mengasihi dengan alam dan saudara-saudara senaungan alam yang segunung.

Dua bangsa yang datang dari kejauhan Barat—yang satu telah mampu berkuasa; yang satunya sekadar pendompleng—bukan untuk bercerita mengapa mereka sanggup menjadi tamu, bukan untuk berbagi bagaimana mereka mampu menjelajah menjadi tamu, berbagi bagaimana mereka bernyanyi, menari, mendongeng dan saling membagi, karena mereka bukan bangsa yang dikandung dan dilahirkan oleh cinta, mereka bangsa yang ditiup roh keuntungan, nyawa tamak, jiwa loba. Dua bangsa yang paham keindahan, kepuasan, karenanya suka ria mengambil banyak. Satu dua orang di antara mereka, yang berbekal kasih, tak berdaya, hanya mampu bercerita:
Tentang keindahan:

“Aku pelaut yang pernah berkeliling dunia, mengabarkan bahwa Utopia itu tentang tak adanya penggunaan uang sebagai alat bayar dan tiadanya milik pribadi. Di sana, emas tak berharga dan konsumsi apa adanya, tak seorangpun menggunakan pakaian berlebihan. Setiap orang menyerahkan buah-buahan hasil panenan, atau yang dicarinya di hutan, ke rumah publik, setiap orang bebas memilih buah-buahan itu serta bahan kebutuhan lainnya, untuk kebutuhan dirinya atau keluarga. Ekonomi yang sangat bersahaja. Tak ada yang menimbun barang, tak ada seorangpun yang cemas atau khawatir kelaparan.

Warga memilih pimpinannya, seorang pangeran, namun juga memecatnya jika dianggap melanggar keputusan warga. Pimpinan agama ditunjuk menurut pilihan warga. Penduduk Utopia membenci peperangan. Walau demikian, mereka akan mempertahankan mati-matian batas-batas negeri mereka. Agama yang mereka yakini tak digunakan untuk menyerang dan membuat aib dengan alasan apapun juga, serta tidak juga menggunakan kekerasan untuk membuat orang lain pindah keyakinan.
Mereka mempunyai hukum yang mengizinkan perceraian. Namun akan menjatuhkan hukuman berat kepada perselingkuhan. Dalam hukum di Pulau Utopia, setiap orang bekerja enam jam sehari. Kerja dan istirahat harus seimbang, dan warga saling berbagi waktu, seperti mereka berbagi meja makan. Masyarakat bertanggungjawab penuh terhadap anak-anak kecil yang orang tuanya sedang sibuk bekerja. Warga atau orang yang sedang sakit mendapatkan prioritas pertolongan dan pengobatan khusus. Etanasia dijauhi. Taman-taman dan kebun-kebun buah-buahan memenuhi berbagai ruang dan lahan. Dan kita akan mendengar musik sejauh ke manapun kita melangkah.” (1)

Namun, satu dua orang tak berdaya, sekadar mampu bercerita–bersetuju dengan kehidupan kau yang nyaman. Dua bangsa mulai mengambil tanpa restu, maling: bangsa pendopleng menyeret kau dan saudara-saudara kau ke utara negeri kau (juga), mengenalkan laut untuk hidup kau, yang tak pernah kau hidupi, dihelanya kau menanam tanaman yang tak pernah kau tanam, bukan untuk kau, diberinya kau dua nama, nama untuk bergaul dan nama di hadapan Tuhan, nama-nama yang tak punya arti, diberinya kau Tuhan baru, yang kau maknai Dewa pelindung bangsa-bangsa maling, ditatanya kampung berumah pribadi; bangsa yang telah mampu berkuasa mulai menata, mulai mengatur layak tidaknya hidup kau–karena mereka bilang kau dan sudara-saudara kau adalah kumpulan orang-orang tak layak hidup semaunya, kau dianggap kerak peradaban, kerak kebudayaan. Kini kau tercengang, baru sadar ada saudara-saudara lain dari alam tetangga, dari gemunung lain, yang didekatkan pada kau oleh bangsa yang sudah mampu berkuasa, dan kau mulai bertanya: apa kah mereka saudara-saudaraku juga, yang hendak disatukan dalam kebahagiaan. Pasti, bangsa penguasa pasti menetapkan: “Sebenarnya ini tanah dan segala isinya–termasuk kalian–adalah milik kami; kami akan bersusah payah membuat negeri ini dan kalian cantik dan indah; bekerja lah, akan kami ajarkan kalian bekerja, kalian harus sabar dan kami harus sabar, karena kalian memang belum layak bekerja seperti kami.” Bangsa penguasa juga tak sungkan-sungkan membawa orang-orang untuk dihukum dan mati di tanah kau, dinodainya tanah kau–mereka membawa orang-orang dari pulau lain yang rindu MERDEKA. Dengan telak kini kau, untuk pertama kalinya, tahu: kejahatan; namun sayup-sayup pun kau tak tahu apa makna MERDEKA, kau tak bisa bersama dengan orang-orang buangan, orang-orang hukuman dari pulau lain. Belanda, bangsa yang telah mampu berkuasa; Jerman, bangsa pendomplengnya.

Sekonyong-konyong, ghalibnya orang-orang yang menyelundup masuk ke tanah kau, datang lah saudara-saudara orang-orang yang dihukum dan dibuang ke tanah kau. Sungguh, kau terbengong-bengong dengan sungguh-sungguh, saat saudara-saudara orang hukuman, orang buangan, meyakinkan kau: bahwa kau, sebenar-benarnya bangsa Indonesia; bahwa kau harus menjadi bangsa Indonesia, saudara timur bangsa Indonesia. Pertama kalinya juga kau mengenal apa itu bangsa, bangsa Indonesia, yang ujug-ujug dihadiahkan bagai kado oleh saudara-saudara orang-orang hukuman, orang-orang buangan, yang rindu MERDEKA. Orang-orang yang memberi kado bangsa meminta kau berjuang karena, katanya, bangsa yang dikadokan itu belum dilengkapi tanah dan lautnya sesuai dengan surat warisan perjanjian bangsa penjajah dengan bangsa dijajah. Tanpa restu kau, tanah kau dimasukkan dalam surat warisan perjanjian, sebagai bangsa yang dijajah. Diajarinya kau, anak-anak kau, isteri kau, orang tua kau, saudara-saudara kau perang kebudayaan–kebudayaan melawan penjajah–baca-tulis, bernyanyi sebagai bangsa, Indonesia Raya, berpakaian (hampir-hampir dipakaikannya kau kopiah, atau kebaya untuk saudara-saudara perempuan kau). Dan membiarkan perang fisik menjadi tanggungan orang-orang dari bangsa Indonesia yang baru setengah jadi. Orang-orang bangsa Indonesia bergairah melengkapi syarat bangsanya: bangsa Indonesia dari barat sampai ke Timur, dari Sabang sampai Merauke.

Ada juga orang-orang bangsa Indonesia yang pandai bersahabat dengan laut yang, sejak dahulu, sejak belum berbangsa, datang bertukar apapun dengan yang kau hasilkan, tanpa kau tahu untung kah atau rugi kah, bahkan sering mereka tak bertukar tapi mengambilnya sendiri.

Kini kau mulai memaknai: saudara-saudara kau yang lain dari gemunung lain dan dari laut, yang ada di tanah selingkungan kau yang lebih luas, yang kini menjadi lebih dekat dengan kau; penjajahan; kejahatan, merdeka, bangsa.

Diperkenalkannya kau demokrasi bodong, palsu: bahwa kau diberikan kebebasan untuk berpendapat, memilih menjadi bangsa di antara dua bangsa yang bukan bangsa kau sendiri, tak ada pilihan ketiga, bangsa kau sendiri. Dirayunya, diancamnya, dipenlintir lah suara kau dan saudara-saudara kau, hingga kini kau diresmikan oleh dunia sebagai: bangsa Indonesia.

Orang dari pulau lain, bangsa Indonesia, yang sekarang telah menjadi pembunuh saudara-saudaranya sendiri, dibunuhnya saudara-saudaranya sendiri hampir 3 juta banyaknya–berkali lipat seluruh jumlah saudara-saudara-saudara kau. Mereka, bangsa pembunuh, datang berduyun-duyun akan memenuhi tanah kau bagai bintang-bintang di langit, akan makan dari tanah kau. Pimpinan-pimpinan, dan juga rakyat dari pulau lain itu, bangsa Indonesia, tak bisa mengenali lagi makna penjajah (bahkan dirinya pun tak sungkan-sungkan menjajah)–dibawanya kini bangsa Barat, bangsa Asia yang telah maju, bahkan semua bangsa bila mau dibawa, ke tanah kau untuk dijamu semua panen alam tanah kau, agar orang-orang dari pulau lain, bangsa Indonesia, mendapatkan ceceran-cecerannya, termasuk kau. Kini kau dikadoi ceceran-ceceran itu. Semua dapat ceceran-cecerannya dengan kadar sesuai dengan perannya: pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, buruh-buruh bangsa Indonesia, calo-calo bangsa Indonesia, polisi dan tentara bangsa Indonesia, maling-maling bangsa Indonesia, saudara-saudara kau sendiri yang mengkhianati kau dan saduara-saudara kau sendiri dan, terakhir, yang menerima paling sedikit, adalah kau dan saudara-saudara kau yang setaraf.

Dan yang kau tahu tentang bangsa Indonesia adalah: bangsa pembunuh, bangsa penipu, bangsa penyiksa, bangsa munafik, bangsa yang memberi sedikit mengambil banyak dengan alat kejahatan.

Kau dan saudara-saudara kau, yang telah memberi banyak dan menerima sedikit, dari yang sedikit itu kau dan saudara-saudara kau mampu memaknai dan bergairah mewujudkan: persatuan di antara saudara-saudara kau untuk MENJADI BANGSA MERDEKA, BANGSA PAPUA; dan BERNEGARA PAPUA BARAT. SELAMAT!

Dan saudara-saudara sejati kau sedunia, yang penuh kasih sayang, menamai kau, sebagaimana juga menamai mereka sendiri: kami yang 99%; dan yang menjahati kau dan saudara-saudara sejati kau dinamainya: mereka yang 1%.

Catatan Kaki:
1. (Eduardo Galeano, Genesis, hal 61, buku pertama trilogi Memory of Fire, diterjemahkan oleh Halim HD, diedit oleh Danial Indrakusuma)

*gambar diambil dari http://dfait.federalrepublicofwestpapua.org/_events/sampari/

Read Full Article

Oleh: Surya Anta*

Pengantar

Dewasa ini, dengan semakin kuatnya cengkraman Imperialisme di negeri ini, kaum borjuis dengan kencang, kembali menggembar-gemborkan perihal Nasionalisme. Sangat penting bagi kaum kiri untuk menilai lebih dalam, apa maksud-maksud dari kampanye ideologis kaum borjuis ini. Apakah suatu jawaban terhadap persoalan hari ini: penyempitan ruang demokrasi dan kemiskinan ataukah jebakan yang menghantarkan mayoritas rakyat miskin Indonesia terjerembab semakin dalam di jurang ketertindasan?

 

Untuk memahami ini, sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu “Nation” atau Bangsa? Kapan, bagaimana dan apa syarat-syarat kemunculannya, terutama dalam konteks Indonesia? Apa itu Nasionalisme? Siapa yang berkepentingan terhadap Nasionalisme? Apa itu Pembebasan Nasional (National Liberation)? Apa kepentingan dan tujuan dari Pembebasan Nasional.

Jika kaum kiri tidak menjawab persoalan-persoalan ini, tidak pelak lagi akan mudah terjatuh dalam chauvinisme, reformisme ataupun oportunisme dalam posisi politiknya, yang ini membahayakan bagi keberlanjutan perjuangan untuk meniadakan penindasan dari manusia terhadap manusia yang lain (Klas).

 

Bangsa Indonesia: Bangsa Koeli

“Nations” atau Bangsa, “Bangsa” tulis Stalin, “dalam sejarahnya terbentuk dari komunitas masyarakat yang stabil/tertentu, yang terbentuk berdasarkan sebuah kesamaan bahasa, teritori (wilayah), kehidupan ekonomi, dan perubahan psikhologi, yang termanifestasikan dalam sebuah kebudayaan bersama”. “Sebuah bangsa dalam sejarahnya tidak muncul secara tiba-tiba tetapi muncul dalam periode sejarah tertentu, yaitu masa munculnya kapitalisme”. (Marxisme and Nationalism Question)

 

Selanjutnya, Doug Lorimer (Revolutionary Sosialist Party) menegaskan kembali pandangan Bolshevik bahwa sebuah bangsa bukan hanya “komunitas masyarakat yang di impikan” tetapi secara obyektif, menurut sejarahnya, merupakan perkembangan kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan basis hubungan ekonomi kapitalis, yang memberikan kesempatan pada seseorang untuk hidup dalam wilayah tertentu yang mempunyai persamaan bahasa dan persamaan budaya.

 

Dari pandangan tersebut, ada 4 kategori yang menjadi syarat lahirnya suatu bangsa, yakni: teritori (wilayah), kehidupan ekonomi, kesamaan psikologis, bahasa yang sama dan kebudayaan bersama.

 

Indonesia[1], sebelum menjadi suatu “Nation” atau bangsa, adalah kepulauan yang dikuasai oleh suku-suku dan kerajaan-kerajaan, terpisah-pisah dan saling bermusuhan satu sama lain. Melalui integrasi hubungan ekonomi-politik kapitalisme, perasaan ketertindasan yang sama, dan perkembangan kebudayaan yang sama (khususnya sastra), menjadikan penduduk di nusantara ini menjadi suatu bangsa. Bangsa yang obyektifnya memiliki syarat untuk besar, tetapi pada kenyataannya masih menjadi bangsa kuli.

Faktor paling mendasar yang menyebabkan bangsa ini masih menjadi bangsa koeli adalah: rendahnya Tenaga Produktif. Tenaga Produktif adalah penggabungan dari Sumber daya Manusia yang berkapasitas/cakap untuk menghasilkan barang-barang materil (Tenaga Kerja) dan Alat-Alat Produksi. Tenaga produktif merupakan basis penting untuk produksi dan produktifitas. Tinggi atau rendahnya kualitas tenaga produktif suatu masyarakat, akan menentukan tingkat produktifitas, kuantitas, serta kualitas hasil produksinya. Menurut Marx, tenaga produktif (force of production) bisa merubah atau menggerakkan revolusi. Hal itu karena, kemajuan tenaga produktif yang sudah tidak bisa ditampung dalam hubungan produksi lama, bisa mengakselerasikan perubahan hubungan produksi yang baru.

 

Mulanya, Tenaga Produktif masyarakat di nusantara ini tinggi. Hal itu terjadi semasa kekuasaan Majapahit (1350-1389). Tidak heran mengapa Majapahit bisa membuat kapal-kapal besar (Jung-jung[2]) yang bisa mengarungi samudera dan menguasai Nusantara hingga ke Selat Malaka; membuat “Cetbang-Cetbang”[3]; dan ketika itu, tinggi tubuh penduduk nusantara ini berkisar 170-an cm—lebih tinggi dari prajurit Jepang pada tahun 1940an. Ini mencerminkan tingkat kemakmuran yang tinggi dari masyarakat Majapahit. Tetapi di masa ini, nusantara belumlah menjadi sebuah bangsa. Nusantara masih dikuasai oleh feudalisme Majapahit. Meski dikuasai oleh Majapahit akan tetapi penduduk di daerah kekuasaan Majapahit tidak menggunakan bahasa yang sama dan memiliki kebudayaan bersama. Daerah-daerah kekuasaan majapahit merupakan daerah-daerah taklukan bukan daerah-daerah yang bersatu karena kesamaan psikologis. Oleh karena itu, pertautan antara kelahiran bangsa Indonesia dengan Majapahit adalah pertautan yang tidak memiliki relasi sama sekali.

 

Kemakmuran yang dihasilkan melalui konsentrasi produksi di tangan pemilik alat produksi (Raja dan Bangsawan Majapahit), itu ternyata tidak bertahan lama. Hubungan produksi[4] Feodalisme[5] (masa Majapahit) membusuk karena korupsi dan perpecahan[6] dalam struktur kerajaan Majapahit, dan berakhir dengan kehancuran Majapahit. Hubungan Produksi, kemudian, tidak bertransformasi menjadi hubungan produksi yang lebih lanjut (kapitalisme). Melainkan tetap dalam corak produksi yang sama: feodalisme. Perbedaannya terletak pada alat produksi, sasaran produksi, dan tenaga produksi yang terpecah-pecah (fragmentatif).

 

Setelah Majapahit runtuh, banyak muncul kerajaan-kerajaan dengan luas kekuasaan yang kecil[7], bahkan terjadi pemecahan-pemecahan kekuasaan, seperti pembagian kekuasaan Mataram melalui perjanjian Giyanti[8] (1755). Ataupun pemberian tanah oleh Kerajaan kepada saudagar, syahbandar, ataupun ulama yang sering disebut sebagai tanah perdikan (Mangir), mengakibatkan pemecahan penguasaan tanah, bahkan hingga pendirian Kerajaan baru (cth: Kesultanan Banten).

 

Selain itu, pola hak waris juga berpengaruh dalam pembagi-bagian tanah. Pola semacam ini dikenal sebagai penyakap (Sikep-sikep/Tenancy). Akibat dari struktur penguasaan tanah semacam ini adalah: tidak adanya konsentrasi produksi, sehingga tenaga produktif tidak berkembang; akumulasi produksi pun tidak melimpah. Dari struktur semacam ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada Tuan Tanah (dalam arti definitif, yang mampu bertransformasi menjadi borjuis seperti halnya di Eropa). (Konsekuensinya), sangat sulit terjadi revolusi borjuis untuk menggantikan kekuasaan feodal di nusantara, karena memang secara tenaga produktif, kaum borjuisnya lemah.

Tenaga Produktif dalam corak produksi yang lebih maju (Kapitalisme), mulai dibangun oleh Kapitalisme (Primitif) Belanda, yang mencangkokkan kapitalisme di Hindia Belanda melalui kebijakan tanam paksa[9] (Cultuurstelsel) pada tahun 1830-1870, pembangunan jalan[10], pembangunan jalan kereta api[11], pembangunan jaringan komunikasi[12] pembukaan perkebunan-perkebunan, pembukaan sekolah-sekolah (dalam rangka mengembangkan tenaga produktif penduduk negeri ini yang sangat rendah).

 

Akumulasi produksi yang didapatkan tidak juga mengembangkan tenaga produktif sepenuh-penuhnya, karena akumulasi produksi di bawa ke pasar Eropa, dan diperuntukkan bagi borjuasi Belanda dan Eropa yang menanamkan modalnya di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Hubungan produksi yang menindas ini menghambat perkembangan tenaga produktif. Memang, tenaga produktifnya dikembangkan oleh kolonialisme Belanda, melalui pendidikan dan pelatihan ataupun yang lainnya, akan tetapi akumulasi kapital yang berada di tangan kolonial belanda menghambat kemajuan tenaga produktif di Hindia Belanda (negeri jajahan).

 

Masuknya kapitalisme Belanda tidak lantas menghancurkan struktur dan kebudayaan feodalisme, bahkan di tahap awal, kekuasaan politik kerajaan di pakai untuk melegitimasi kekuasaan kolonialisme Belanda. Sedikit demi sedikit kewibawaan kaum feodal dilucuti dalam makna ekonomi[13], dan dibatasi secara politik (bahkan pemerintahan Belanda dapat ikut campur dalam suksesi kekuasaan di kerajaan–kerajaan Mataram), tapi digunakan secara kultural untuk melegitimasi ekspansi modal mereka. Inilah yang membuat sisa-sisa feodalisme tidak hancur, melainkan terus bercokol hingga saat ini dalam lapangan kebudayaan. Inilah salah satu hambatan masyarakat Indonesia dalam lapangan kebudayaan, sisa-sisa feodalisme, yang dalam hubungan produksi memiliki pengaruh dalam pengembangan tenaga produktif.

 

Yang utama dari sejarah Bangsa Indonesia adalah rendahnya tenaga produktif, yang ternyata, tetap tidak berkembang meski telah diupayakan oleh kapitalisme Belanda melalui Politik Etis, mobilisasi tenaga kerja, dan mobilisasi alat kerja, untuk membangun basis industri kapitalisme. Akibatnya, kapitalisme Indonesia adalah kapitalisme yang cacat. Kapitalisme dengan tenaga produktif yang rendah, dan dengan kaum borjuisnya yang lemah, yang rendah kapasitas kapitalisnya, serta berwatak calo (komprador).

 

Kaum borjuis “pribumi” merupakan transformasi dari para priyayi yang mulai terlibat dalam perdagangan, menjual tanahnya (yang sedikit itu) sebagai modal (yang kecil pula) untuk membangun pabrik gula—seperti yang dilakukan oleh para sinyo Belanda, pabrik kain (batik), (dan) bukan membangun Industri dasar yang kuat, seperti halnya yang dilakukan Inggris di India dengan membangun Industri Baja dan Besi. Sehingga basis Industri apapun bisa disiapkan sebab teknologinya bisa dikembangkan, bukannya diimpor.

 

Dengan kapasitas semacam ini, borjuis indonesia, tidak akan mampu mengembangkan tenaga produktif, terus bergantung kepada modal asing, dan rendah iman demokrasinya—padahal demokrasi menjadi salah satu kepentingan bagi kaum borjuis untuk melapangkan ekspansi, eksploitasi, dan akumulasi modal mereka. Maka, jangan heran, apabila militerisme begitu kuat di negeri ini. Padahal di negeri-negeri Eropa, militer berada sepenuhnya dibawah kendali kaum borjuis, digunakan sebagai alat kekerasan untuk mempertahankan keberlanjutan proses akumulasi kapital, baik terhadap rakyat yang melawan penghisapan itu, ataupun terhadap serangan dari luar—dari kaum borjuis negeri lain yang hendak menguasai alat-alat produksi mereka.

 

Inilah yang membedakan proses kelahiran kapitalisme di Indonesia dengan di Eropa. Di Perancis, revolusi borjuis-demokratik merupakan hasil dari ketidaksanggupan lagi hubungan produksi feudalisme menampung perkembangan Tenaga Produktif yang semakin lama-semakin maju;yang karena disyaratkan adanya konsentrasi produksi—meski ditangan kaum borjuis dan gilda-gilda. Inilah pula yang membedakan karakter borjuis di eropa dan Indonesia.

 

Embrio Bangsa Indonesia lahir dari integrasi hubungan ekonomi daerah-daerah jajahan Bangsa Belanda, yang dahulu merupakan mayoritas bagian dari kekuasaan majapahit, yang karena keruntuhannya menjadi terpecah-pecah. Integrasi hubungan ekonomi ini tidak lantas secara langsung melahirkan bangsa Indonesia. Integrasi hubungan ekonomi memberikan syarat-syaratnya, akan tetapi yang utama adalah proses dinamis dari penduduk Hindia Belanda dalam mengembangkan kesadarannya, kebudayaannya, bahasanya, organisasinya maupun pergerakannya, itulah faktor yang utama.

 

Antagonisme antara bangsa Belanda dan penduduk negeri ini dalam hubungan ekonomi yang menindas melahirkan suatu kesamaan psikologis, perasaan senasib sebagai orang-orang yang di jajah Belanda. Perasaan ini semakin berkembang dengan kenyataan adanya ketimpangan kesejahteraan, ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, informasi dan komunikasi, ketidaksetaran di mata hukum, ketidaksetaraan dalam pekerjaan, ketidaksetaraan dalam kekuasaan antara kaum pribumi dengan sinyo-sinyo Belanda dan keturunannya memberikan basis perlawanan. Karakter perlawanan ini berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh P.Diponegoro, Cut Nyak Dien, Imam Bonjol yang kepentingannya adalah mempertahankan tanahnya dalam posisi mereka sebagai kaum feudal. Bukan dalam watak yang lebih maju, watak anti penindasan kolonial sebagai sebuah bangsa. Penduduk pribumi negeri ini, terbangun kesamaan psikologisnya, yakni: anti penindasan kolonial.

 

Proses menjadi bangsa ini semakin maju, seiring dengan kebutuhan kapitalisme untuk mengembangkan tenaga produktif melalui politik etis. Politik Etis yang dijalankan Belanda, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga produktif negeri ini justru melahirkan “senjata” yang siap menikam kapitalisme Belanda—suatu pedang bermata dua—yakni: Kaum terpelajar/terdidik, Koran dan Organisasi Massa. Pada tahun 1908, suatu organisasi radikal dengan jumlah keanggotaan 1200 orang lahir, iallah Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1911, Serikat Islam yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islam lahir dan berkembang menjadi organisasi massa terbesar dengan skala nasional. Dari organisasi gerakan inilah karakter nasional sebagai suatu teritorial dan perasaaan senasib berkembang dengan tujuan yang semakin meruncing: kemerdekaan. Melalui organisasi, perjuangan kemeredekaan, koran sebagai media komunikasi dan informasi, bahasa berkembang baik secara lisan melalui berbagai pendiskusian ataupun melalui tulisan dengan berbagai artikel, sikap politik, phamplet, slogan yang menghantarkan bahasa Indonesia menjadi berkembang, melalui politik dan seiring dalam perjuangan kemerdekaan, perjuangan membebaskan negeri ini keluar dari penjajahan Belanda. Produk-produk kebudayaan lahir dengan berbagai bentuk, dengan artikel ataupun karya sastra yang disebarluaskan melalui “bacaan liar” maupun “sekolah liar” misalnya yang dibuat oleh Tirto Adhisuryo, yang memperlihatkan kenyataan kondisi masyarakat Hindia Belanda, seperti Peladjaran Boeat Perempoean Boemipoetera dimuat di Medan Priyayi (MP) pada tahun 1904, Kekedjaman di Banten dimuat di MP tahun 1909, Tjerita Njai Ratna, terbit tahun 1909. R.M. Tirtoadhisoerjo sebagai seorang pelopor pergerakan nasional yang memproduksi bacaan-bacaan fiksi dan non-fiksi, telah mendorong beberapa tokoh pergerakan untuk melakukan hal yang sama, seperti Mas Marco Kartodikromo (Mata Gelap, Student Hidjo), Soeardi Soerjaningrat (Seandainya saya Seorang Belanda), Tjipto Mangoenkoesoemo, Semaoen (Hikayat Kadiroen), Darsono (Moeis telah mendjadi Boedak Setan Oeang, Pengadilan Panah Beratjun) dan lainnya. Selain itu, produk kebudayaan yang berangkat dari kondisi yang real juga dilakukan dengan lukisan, seperti yang dilakukan oleh Sudjojono yang kemudian mempelopori lahirnya Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Bagi Sudjojono, seniman tidak hanya melukis gubuk yang indah dan pegunungan, gambar-gambar romantis tetapi juga melukis pabrik gula dan petani yang kurus, motor-motor orang kaya dan celana panjang pemuda miskin… Sudjojono lah yang mempelopori seni lukis modern dengan watak realisme sosialis. Dari praktek ini dapat kita pahami bahwa kebudayaan nasional berkembang dari kebudayaan rakyat, kebudayaan yang lahir dan berkembang karena adanya antagonisme klas, kebudayaan yang meluas dan meninggi karena di integrasikan dengan perjuangan politik, perjuangan kemerdekaan.

 

Organisasi, koran, buku, rapat akbar, diskusi-diskusi, puisi, nyanyian, lukisan adalah produk kebudayaan modern yang kesemuanya ditempatkan dalam arah menuju perjuangan kemerdekaan serta perdagangan maupun bentuk-bentuk hubungan ekonomi lainnya antar penduduk negeri ini menghantarkan syarat-syarat negeri ini menjadi suatu bangsa. Suatu faktor-faktor yang mulanya dilarang oleh kolonialisme belanda karena membahayakan bagi cengkraman kapitalisme belanda di negeri ini. Di tahun 1928 telah lahir suatu bangsa, bangsa Indonesia. Bangsa yang proses kelahirannya dipicu oleh integrasi ekonomi-politik dalam sistem kapitalisme Belanda, akan tetapi dihambat oleh Belanda proses perkembangan dari Bangsa ini dan terus berproses melalui organisasi dan pergulatan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia sendiri.

 

Proses pembangunan bangsa ini tidak lantas selesai. Terus berproses. Bahkan setelah kemerdekaan (dalam pengertian politik) dicapai pada 17 Agustus 1945. Proses membangun bangsa ini terus bergulat untuk melahirkan karakter dan kebudayaan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan terbebas sepenuh-penuhnya dari bangsa lain yang menindasnya. Proses ini tidak hanya dihambat oleh intervensi-intervensi dari luar, baik oleh Sekutu ataupun Belanda tetapi oleh kepengecutan kaum borjuis “pribumi”. Misalnya dalam soal Revolusi Sosial di Tiga Daerah yang bertujuan untuk memukul sisa-sisa kekuatan lama yang pada masa pra kemerdekaan ikut menyokong kekuasaan Belanda, dimana pemerintah ataupun PKI menyalahkan aksi radikal tersebut. Ataupun, dalam soal persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang delegasinya dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, dimana Belanda dapat kembali memiliki kekuasaan secara ekonomi melalui kesepakatan untuk dikembalikannya perusahaan, perkebunan, pertambangan dan insutri vital lainnya kepada Belanda dan pemerintah Indonesia diwajibkan membayar utang semasa perang sebesar US $40 Miliar serta pemecahbelahan kekuatan nasional dengan disetujuinya konsep Republik Indonesia Serikat (RIS). Proses pergulatan ini terus berlangsung, antara kelompok yang menghendaki kemandirian nasional sebagai sebuah bangsa menjadi pijakan prinsip politik-ekonominya dengan kelompok yang menghendaki berkompromi dengan tekanan dan modal asing (Belanda, Inggris dan Amerika) hingga terjadilah tragedi besar 1965 yang memukul mundur gerakan kiri, memukul mundur proses membangun sebuah bangsa yang besar, yang mandiri, yang berdaulat.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bangsa Indonesia, yang mana komposisinya terdiri dari: Borjuis, Borjuis Kecil, Kaum Miskin (Semi Proletariat Perkotaan/Pedesaan dan Proletariat), memiliki persoalan mendasar yang menyebabkannya menjadi Bangsa Kuli, yakni: Rendahnya Tenaga Produktif. Rendahnya Tenaga Produktif inilah yang menjadi faktor fundamental dari kapitalisme yang cacat, borjuisnya yang komprador, masih bercokolnya sisa-sisa feudalisme serta kuatnya militerisme di negeri ini. Sementara kebudayaanya, terus bergulat antara kebudayaan rakyat yang ditopang oleh pergerakan rakyat dengan kebudayaan sisa feudalisme dan kebudayaan borjuis yang komprador.

 

Dari latar belakang persoalan tersebut pertanyaanya adalah: apakah ada syarat-syarat nasionalisme yang kuat tumbuh di negeri ini saat ini dan kedepannya? Apakah Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar? Lalu apa syarat-syaratnya? Sebelum membahas ini ada faktor lain yang mempengaruhi proses pembangunan bangsa Indonesia: faktor eksternal.

 

Penghancuran basis Kebudayaan Nasional: Kebudayaan Rakyat

1965, merupakan pintu masuk modal asing ke Indonesia. Negeri ini di masuki oleh modal barat, melalui UU PMA 1967[14] dan UU PMDN 1967. Pembangunanisme (Developmentalism) mulai dijalankan dengan mengandalkan investasi modal asing dan pinjaman utang luar negeri[15], serta stabilisasi politik melalui Dwi Fungsi ABRI. Hasilnya, lapangan kerja terbuka, dan angkatan kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi meningkat. Produksi andalannya adalah tekstil, beras, kayu, dll. Akan tetapi, industri ini sejatinya rapuh, karena industri dasar (Besi, Baja), industri berat (mesin-mesin untuk produksi tekstil), dan industri ringannya (industri kosumsi) sedari awal tidak dibangun.

 

1965, juga merupakan titik mundur proses membangun bangsa. Orde Baru menempatkan proses pembangunan bangsa berada di moncong senjata, bukan lagi dalam politik dan kebudayaan melalui diskusi, koran, organisasi, rapat akbar, ataupun segala aktifitas yang membangun kesadaran sebagai sebuah bangsa yang satu, melainkan dipaksakan demi stabilitas ekspansi dan eksploitasi modal asing di negeri ini. Kebudayaan bersama tidak lahir dari praktek kebersamaan yang panjang dan dinamis melainkan pemaksaan budaya jawa yang ditunjukkan dari pakaian, sopan santun, tatabahasa, yang semuanya kental dengan budaya feudalisme jawa. Ordebaru menghambat kemajuan pembangunan bangsa, utamanya diperlihatkan dengan kebijakan orde baru membubarkan organisasi-organisasi politik, membunuh dan memenjarakan tanpa proses peradilan para pendukung Soekarno, membakar buku-buku dan memutarbalikkan fakta sejarah. Akibatnya, pengetahuan masyarakat terhadap bahasa menjadi kurang berkembang, bahasa hanya berkembang dikalangan intektual yang mendapatkan kesempatan pendidikan sedangkan mayoritas kaum miskin yang dibatasi kesempatan berorganisasinya menjadi kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bahasanya. Kebudayaan bersama menjadi terhambat perkembangannya. Karena aktivitas bersama dalam organisasi dan kehidupan politik yang sebelumnya memicu perkembangan kebudayaan menjadi terhambat pada masa kekuasaan Orde Baru yang despotik itu. Bahasa dan kebudayaan hanya berkembang di ranah pendidikan dan kalangan klas menengah yang tentu saja dibatasi tema politiknya. Karya sastra maupun bentuk-bentuk seni yang syarat dengan muatan realisnya dilarang, dan dianggap berbahaya secara politik, padahal tema-tema semacam itulah yang mengembangkan kebudayaan dengan berangkat dari kenyataan yang ada.

Masa kekuasaan Orde Baru memperlihatkan adanya kemunduran proses membangun bangsa. Karakter kebangsaan dipaksakan dengan cara-cara militeristik. Terlebih pada daerah-daerah yang kaya dengan bahan tambang seperti Aceh dan Papua. Untuk mengamankan pengeksploitasian alam oleh korporasi internasional dan pendistribusian kekayaan yang timpang, yang lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat dan korporasi internasional dilakukan cara-cara kekerasan. Kebijakan dan tindakan semacam ini yang melunturkan identitas kebangsaan yang sebelumnya dibangun pada masa Soekarno. Perasaan yang sama sebelumnya sebagai bangsa yang ditindas oleh bangsa penjajah, kemudian memudar dan melahirkan perasaan yang baru, yakni perasaan ditindas oleh pemerintah ordebaru, sebagian lagi menganggap ditindas oleh “bangsa jawa”—karena diangap pemerintahnya adalah orang-orang jawa.

 

Selain itu, kekuasaan Orde Baru menghancurkan budaya mandiri, berdikari yang sebelumnya dibangun dengan kuat oleh Soekarno dengan gerakan kiri. Melalui kebijakan mengemis pada badan keuangan internasional, pemerintah Orde Baru meninabobokkan rakyat dengan subsidi sosial yang tinggi tetapi rapuh pondasi ekonominya. Akibatnya, rakyat dihancurkan kebudayaan majunya dulu, yakni budaya kemandirian secara politik dan ekonomi. Kebudayaan Rakyat dan Budaya Pembebasan yang semula menghegemoni pada masa kekuasaan Sukarno, selanjutnya dihancurkan seiring dengan pembubaran dan penangkapan kelompok Soekarnois dan PKI. Akibatnya, kebudayaan rakyat menjadi tumpul, bahkan lumpuh. Dan kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan borjuis, dengan karya-karyanya abstrak dan idealis—yang sebelumnya dipelopori oleh kelompok Manikebu (Manifesto Kebudayaan), yang banyak disokong oleh Tentara. Selanjutnya, kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan borjuis dan kebudayaan sisa-sisa feudalisme yang mempengaruhi kesadaran massa terlebih dengan adanya politik massa mengambang. Politik dan kebudayaan semacam ini berhasil melumpuhkan kapasitas perjuangan rakyat untuk bangkit dan mendominasi kebudayaan nasional.

 

Neoliberalisme dan Identitas Nasional

Pada saat Kapitalisme mengalami krisis, akibat overproduksi, yang dimulai dari Meksiko selanjutnya merembet ke Asia, Eropa dan Amerika. Pemerintah selanjutnya menelan mentah-mentah obat krisis yang ditawarkan oleh badan-badan keuangan internasional melalui kebijakan neoliberalisme dengan utang sebagai medianya dan penandatanganan letter of intent (LOI) sebagai “ketok palunya”. Neoliberalisme dijabarkan melalui kebijakan penghapusan subsidi sosial, privatisasi aset negara, deregulasi, pasar bebas.

 

Di seluruh dunia, kebijakan neoliberal telah dipaksakan oleh lembaga-lembaga finansial yang memiliki kekuasaan besar, seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Bank Dunia (World Bank/WB), dan Bank Pembangunan Antar Amerika (Inter-American Development Bank), dan WTO (World Trade Organization), kepada pemerintah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena Borjuis “Pribumi” lemah, rendah tenaga produktifnya, berwatak calo, maka mereka menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberal secara serius. Bahkan, mereka menjadi agen neoliberalisme, dengan membenar-benarkan menjalankan kebijakan tersebut secara gamblang; ikut memenangkan kebijakan tersebut menjadi undang-undang (UU investasi/2007, UU Privatisasi, UU Sumber Daya Air) dan berbagai peraturan pemerintah lainnya.

 

Apa akibatnya?

Semenjak kebijakan Neoliberalisme disahkan melalui penandatanganan Letter of Intent semasa pemerintahan Habibie, dan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, anggaran negara tidak lagi diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan sosial. Anggaran negara lebih banyak diprioritaskan untuk membayar utang luar negeri semasa 32 tahun kekuasaan Orde Baru dan utang masa perang sebesar US $40 Miliar (Baswir, 2006) kepada Belanda, yang ditetapkan oleh KMB (Konferensi Meja Bundar) dan disetujui oleh Orde Baru.

 

Hasilnya, subsidi sosial (subsidi pendidikan, kesehatan, BBM Murah, Listrik Murah, dll) dikurangi, sehingga tanggungjawab sosial negara ditetakkan pada pundak individu. Rendahnya subsidi untuk pendidikan dan kesehatan tercermin dari alokasi anggaran tahun 2006 untuk kesehatan sebesar Rp 9,9 triliun (0,4% dari PDB), dan pendidikan sebesar Rp 30,8 triliun (1,4% dari PDB). Bandingkan dengan anggaran pendidikan anjuran UNESCO sebesar minimal 2%; dan anggaran pendidikan di Kuba sebesar 8%.

 

Pengeluaran jauh lebih besar untuk pembayaran bunga utang, yakni sebesar Rp 76,629 triliun (2,5% dari PDB tahun 2006), dan cicilan utang pokoknya sebesar 2,1% dari PDB di tahun yang sama. Bangladesh saja, biaya peningkatan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusianya diatas US$ 1 per kapita; sedangkan di Indonesia dibawah US$ 1. Bagaimana mungkin ada Industrialisasi Nasional apabila program peningkatan tenaga produktinya rendah?

 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprivatisasi, dengan pembenaran agar lebih efesien dan produktif. Pada kenyataannya, aset-aset negara tersebut dijual kepada asing; sekaligus kuasa pengelolaannya. Anggaran negara semakin tipis karena modal lari keluar negeri (capital flight). Kalau pun tersisa, dana (lebih banyak) dipakai untuk belanja militer atau belanja pejabat. Sebagai contoh, pada pos APBN tahun 2006, Belanja Pemerintah Pusat fungsi Pertahanan dan Ketertiban Keamanan sebesar 1,7% PDB.

 

Pasar Bebas, ternyata tidak membawa keadilan dalam perdagangan (fair trade). Produk-produk tekstil asing, yang masuk dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik—karena tenaga produktifnya lebih tinggi dan modalnya lebih besar—menghancurkan pasar dalam negeri, dan membuat industri tekstil dalam negeri yang dikuasai oleh Borjuasi “Pribumi” dan Borjuasi Tionghoa hancur. Ratusan Ribu bahkan jutaan buruh perusahaan Tekstil, Produk tekstil dan Sepatu, di PHK massal karena tutupnya perusahaan-perusahaan tersebut. Semuanya, disebabkan tidak hanya karena rendahnya tenaga produktif, tetapi juga karena biaya produksi meningkat, seiring dengan meningkatnya biaya energi (Tarif Dasar Listrik, BBM). Di sektor Pertanian dan Peternakan, liberalisasi produk pertanian dan peternakan yang membawa apel, tembakau, beras, ayam, daging dari luar, menghancurkan produksi dalam negeri; membuat para petani tak mau lagi bertani, kemudian menjual tanahnya—yang sempit itu—dan menjadi pekerja kasar di perkotaan ataupun menjadi buruh migran.

 

Akibat ini semua, tingkat pengangguran meningkat pesat sementara daya beli masyarakat tak kunjung meningkat. Pada tahun 2007, angka pengangguran terbuka diperkirakan bertambah 12,6 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 45,7 juta jiwa[16]. Kalau pun ada buruh pabrik yang mendapatkan pesangon karena di PHK dan menjadi pedagang kaki lima, nasibnya berada di ujung sepatu satuan polisi pamong praja (Satpol PP) pemerintah daerah, yang menggusur mata pencaharian mereka.

Dampak kebijakan neoliberalisme yang paling mencolok, ada dalam data kesehatan pada Laporan Dana Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk Anak (Unicef). Dilaporkan, dari 23,5 juta balita di Indonesia, 8,3 persen di antaranya menderita gizi buruk. Sekitar 400.000 bayi yang lahir setiap tahun menderita gangguan intelektual karena kekurangan iodium selama kehamilan. Dan sekitar 14.000 anak per tahun rentan infeksi karena kekurangan vitamin A.

 

Inilah kebijakan Neoliberalisme itu, yang katanya hendak memberikan “tetesan” kesejahteraan dari si Kaya kepada kaum papa, tapi kenyataannya sebaliknya. Neoliberalisme tidak membangun Tenaga Produktif bangsa Indonesia, sebaliknya, Tenaga Produktif semakin dilemahkan, semakin dilumpuhkan. Konsentrasi produksi tidak ditangan negara, melainkan ditangan korporasi internasional; dan akumulasi kapital tidak diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan, karena akumulasi kapital tidak berada di tangan negara (yang pro rakyat) tetapi di tangan korporasi internasional.

 

Internasionalisasi modal pada kenyataannya tidak diikuti oleh internasionalisasi kepemilikan modal, sebaliknya kepemilikan modal dengan cepat terkonsentrasi di tangan korporasi internasional (monopoli) yang memiliki modal besar, teknologi tinggi dan buruh yang sangat terampil. Internasionalisasi modal telah menghempaskan kaum miskin Indonesia semakin dalam pada jurang kemiskinan. Begitupun juga, Borjuis nasional yang terdiri dari borjuis “pribumi”, borjuis Tionghoa, Borjuis keturanan India dan Arab dan sisa-sisa borjuis bersenjata tidak kuasa menahan iklim “kompetitif” yang dibangun oleh sistem ekonomi neoliberal. Dengan modal yang kecil, teknologi yang sedang, manajemen yang kurang profesional maka perusahaan-perusahaan mereka hancur, bangkrut dan diakhiri dengan pemecatan kaum buruh.Beraksi terhadap kekalahan ini, borjuis nasional selanjutnya mengangkat tinggi-tinggi bendera nasionalisme—sikap yang tidak pernah ditunjukkan sebelumnya ketika proyek ekonomi neoliberal dijalankan di negeri ini.

 

Keleluasaan penetrasi modal asing beserta eksploitasinya dilegalisasi dengan produk perundang-undangan (UU, PP, Perpres, Perda) untuk membenarkan proyek privatisasi, pasar bebas, pengurangan tanggungjawab sosial yang intinya adalah pengurangan campurtangan negara dalam urusan ekonomi demi iklim yang “kompetitif”. Akibatnya, posisi negara tersubordinasi dalam skenario politik neoliberal. Sehingga kedaulatan sebagai suatu bangsa menjadi tiada. Lebih jauh lagi, undang-undang otonomi daerah yang memperlihatkan dekonsentrasi dan desentralisasi di daerah membuat kesadaran sebagai bagian bangsa Indonesia menjadi luntur. Kesadaran yang berkembang bukan kesadaran sebagai sebuah nation, melainkan provinsialisme ataupun sukuismenya yang berkembang. Identitas seseorang sebagai bagian identitas nasional hanya ditempatkan ketika keluar dari wilayah Indonesia, tetapi ketika di dalam negeri identitas yang digunakan adalah identitas daerahnya ataupun sukunya. Desentralisasi ini juga berakibat pada terhambatnya kesadaran solidaritas sebagai suatu bangsa. Suatu daerah yang memiliki sumber daya yang lebih banyak akan mementingkan daerahnya sendiri, sehingga daerah dengan sumber daya yang lebih sedikit terpaksa mengandalkan kapasitas yang seadanya.

 

Proyek neoliberal yang berakibat kemiskinan, justru memperluas perkembangan budaya konservatisme (Fundamentalisme agama). Agen-agen budaya konservatisme menawarkan jalan keluar pragmatis melalui budaya yang sudah sangat usang dan berkembang ribuan tahun yang lampau. Dan rakyat terilusi dengan jalan keluar dan budaya semacam itu karena lemahnya gerakan rakyat sebagai tulang punggung untuk mensebarluaskan kebudayaan rakyat;kebudayaan pembebasan.

 

Penerapan neoliberalisme dan kemiskinan kebudayaan rakyat, mengakibatkan kesenjangan kebudayaan (Cultural Gap). Hal itu ditunjukkan dengan fenomena dimana masyarakat mengkonsumsi produk-produk tanpa mengerti esensi fungsi dari produk tersebut. Mereka menggunakan atau membeli produk tertentu karena adanya hegemoni budaya kapitalistik akibatnya terjadi konsumerisme. Hegemoni kebudayaan neoliberal ini melapangkan tujuan ekspansi dan eksploitasi modalnya. Dan hegemoni kebudayaan kapitalistik ini memiliki kesempatan untuk terus meluas dan reproduktif. Selain karena banyaknya produsen-produsen budaya kapitalistik, selain itu media-media propaganda dan cara pengemasan budaya kapitalistik mempermudahnya untuk meluas dan reproduktif.

 

Dalam hal ini, kebudayaan rakyat yang merupakan landasan dari berkembangnya kebudayaan suatu bangsa menjadi terhambat karena dominasi ideologis neoliberal. Masih bercokolnya sisa-sisa feudalisme dalam lapangan budaya dan dominasi budaya neoliberal membuat budaya nasional menjadi terhambat perkembangannya. Budaya nasional sering dianggap lebih rendah dibandingkan budaya neoliberal yang sering dianggap tinggi estetisnya, meski sering tanpa makna. Padahal proses tumbuh dan kembangnya suatu bangsa di syaratkan pula melalui tumbuh kembangnya kebudayaan bersama dalam waktu yang panjang, yang ini sepenuhnya bersandar pada budaya kerakyatan karena kaum borjuis sendiri lemah dalam karakter dan kebudayan sehingga selalu mencomat-comot budaya-budaya feudal dan budaya kapitalistik tanpa memahami esensi kepentingannya dalam membangun bangsa ini.

 

Nasionalisme yang Fiktif

Di atas sudah digambarkan bagaimana kaum borjuasi beraksi atas penerapan ekonomi neoliberal dengan berlagak sok Nasionalis. Beberapa kalangan memandang bahwa respon kaum borjuis dengan berbicara kembali dalam soal-soal nasionalisme dapat menjadi sekutu bagi gerakan kiri untuk membangun aliansi anti neoliberal bersama mereka. Mungkinkah ini? Sebelum itu apa kepentingan nasionalisme bagi kaum borjuis (dalam pengertian umum). Kaum borjuis merupakan satu golongan yang paling berkepentingan terhadap bangsa dan nasionalisme. Karena, identitas nasional dalam pengertian teritorial, relasi ekonomi, maupun budaya memberikan privilege (hak istimewa) bagi kaum borjuis dengan orang-orang sebangsanya untuk melakukan eksploitasi dan ekspansi modalnya dalam batas-batas teritorial negara tersebut, dan utamanya dalam berhadapan dengan kaum borjuis asing yang juga memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia dari bangsa tersebut. Sehingga proteksi ekonomi, budaya, politik melalui legitimasi nasionalisme akan menyelamatkan akumulasi modal kaum borjuis “pribumi” dari terjangan modal kaum borjuis “asing”.

 

Bagi kaum borjuis, nasionalisme memberikan syarat-syarat ideologis untuk melapangkan tujuan tersebut, utamanya dalam pengertian untuk lebih mendukung dan mendahulukan mereka (kaum borjuis) yang sebangsa dan setanah air dengan orang-orang sebangsanya (kaum proletariat, semi proletariat dan borjuis kecil). Sehingga harmonisasi klas dalam suatu bangsa, yang ditunjukkan dengan mencintai tanah airnya, mencintai pemerintahannya, mencintai orang-orang sebangsanya, meskipun kaum borjuis nasional, tentara, ataupun alat-alat kekerasan negara lainnya ikut menindas mereka (mayoritas penduduk suatu bangsa; proletariat, semi proletariat, borjuis kecil);mereka harus tetap mencintainya meskipun proses penghisapan terus menerus berlangsung.

 

Kaum proletariat dan kaum miskin lainnya tidak memiliki kepentingan terhadap nasionalisme. Sebab, nasionalisme tidak memberikan keuntungan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pelenyapan penindasan terhadap mereka. Dihadapan kaum borjuis manapun apakah itu “pribumi” maupun “asing”, proletariat dan kaum miskin lainnya akan tertindas, dengan upah murah, waktu kerja yang panjang, buruh kontrak, ancaman pemecatan, represifitas fisik, pelecehan seksual di tempat kerja. Kaum proletariat dan kaum miskin di negeri manapun memiliki persoalan ketertindasan yang serupa. Oleh karena itu, proletariat dan kaum miskin memiliki musuh yang sama, yang pertentangannya tidak dapat di damaikan selama klas-klas masih ada, yakni: Kaum Borjuis.

 

Lalu apakah kaum borjuis di Indonesia memiliki karakter nasionalisme dalam pengertian diatas?

 

Kaum borjuis yang memiliki karakter “nation” adalah kaum borjuis yang tidak akan tunduk pada modal asing;Imperialisme, yang menghancurkan tenaga produktif di negerinya. Kaum borjuis dengan karakter ini akan berupaya membendung sepenuhnya-penuhnya eksploitasi modal asing atau paling tidak berusaha “menjinakkannya” demi keuntungannya, karena mereka sadar bahwa Imperialisme akan juga “memakan” mereka. Kaum borjuis semacam ini sudah pasti adalah kaum borjuis yang progressif. Dan borjuis progressif umumnya adalah demokratik (dalam pengertian demokrasi borjuis). Sebab, borjuis progressif membutuhkan syarat-syarat demokrasi demi pelipatgandaaan keuntungan modalnya dan iklim kompetitif antara borjuis satu dan lainnya.

 

Terdapat beberapa syarat-syarat borjuis dapat dikategorikan sebagai borjuis progressif, antaralain:

Syarat Ekonomi (Modal, Tenaga Produktif, Manajemen):

  • Dari sejarahnya Kaum Borjuis Nasional merupakan terdiri dari borjuis “pribumi” yang terlahir melalui kapitalisme cangkokan dan borjuis Tionghoa, India dan Arab yang tumbuh dan berkembang dalam iklim kapitalisme cangkokan. Kaum borjuis semacam ini, berkembang dengan modal yang kecil, dengan alat-alat kerja yang tradisional, tenaga kerja yang rendah kapasitasnya (tenaga produktif yang lemah), karena faktor-faktor historis yang mempengaruhinya, baik dari masa feudalisme yang alat, sasaran dan tenaga produktifnya fragmentatif serta pengaruh kelahirannya oleh Kapitalisme Belanda melalui perkebunan, industri gula, tekstil dan bukan mempersiapkan industri-industri dasar (Baja, Besi), Industri Berat dan Industri Konsumsi. Oleh karena itu, Borjuis Nasional sedikit sekali yang memiliki kemampuan manajemen produksi yang baik dan profesional. Sebab, manajemen produksi yang baik merupakan dialektika dari bentuk kerja dan alat kerja yang rumit dalam suatu industri modern. Karena tidak dibangun secara kuat dan sistematis sedari awal baik Industri Hulu hingga Hilir, Industri di negeri ini sangat bergantung dari bahan-bahan dasar dan teknologi dari luar negeri

 

Selain itu, borjuis nasional di negeri ini tidak berkembang dari kapasitasnya melainkan dibantu oleh utang luar negeri pada masa Orde Baru. Itulah yang mengembangkan modal mereka;perusahaan;alat-alat kerja; teknologi pendukung; dan ahli-ahli yang di impor dari luar. Sehingga, sebutan “Macan Asia” bagi borjuasi negeri ini adalah pepesan kosong belaka. Karena semuanya di dapat dari pinjaman utang luar negeri yang selanjutnya dibebankan kepada rakyat Indonesia.

Selain itu, borjuis nasional adalah borjuis yang berkembang dengan jalur distribusi produk yang sempit. Karena, beratus-ratus tahun sejak masa merkantilisme Eropa hingga saat ini, jalur distribusi produk sudah dikuasai oleh borjuasi “asing” yang berkembang dengan modal yang besar, tenaga produktif yang berkualitas, Manajemen produksi yang profesional dan struktur industri yang lengkap (Hilir-Hulu).

 

Syarat Politik:

  • Pengertian borjuis nasional progressif yang dipahami dalam terminologi kiri ialah individu atau golongan yang dalam relasi produksinya menjadi pemilik Kapital dan mendapatkan keuntungan dari akumulasi kapital dari hasil kerja proletariat dan yang konsisten untuk menghancurkan sisa-sisa feudalisme, militerisme, birokratisme negara dan melapangkan demokrasi bagi kepentingan ekonomi-politik klasnya. Sangat sedikit borjuasi semacam ini, misalnya Gusdur. Akan tetapi hanya dalam pengertian demokratik, tetapi tetap saja tunduk pada kebijakan Neoliberalisme. Mayoritas Borjuasi Nasional adalah borjuasi yang tidak pernah tegas melawan aktor-aktor anti demokrasi. Padahal demokrasi merupakan salah satu syarat dari liberalisasi ekonomi, meski tidak dalam pengertian sejati.

 

Selama ini borjuasi yang ada tunduk pada modal internasional dan pelbagai kebijakan imperialisme. Misalnya, dalam persoalan UU Penanaman Modal yang secara nyata menguntungkan korporasi internasional dan merugikan rakyat. Tidak satupun elit politik yang secara tegas dan nyata melakukan perlawanan terhadap kebijakan tersebut dalam praktek. Memang ada yang melakukan perlawanan dalam metode yang minimum (Statement, dsb) akan tetapi cerminan politik tersebut hanya untuk populeritas menuju pemilu 2009 saja.

 

Syarat Kebudayaan:

  • Menurut Leon Trostky (Apakah Budaya Proletar itu, dan mungkinkah ada?): “Setiap kelas yang berkuasa pasti menciptakan budayanya sendiri, dan karenanya juga menciptakan seni mereka sendiri.” Kemudian Trotsky menjelaskan “Pembangunan kebudayaan borjuis dimulai beberapa abad sebelum mereka meraih kekuasaan negara dalam genggaman tangannya dengan melalui serangkaian revolusi. Bahkan ketika borjuis hanyalah warga negara kelas tiga, yang hampir kehilangan hak-haknya, mereka memainkan bagian pertumbuhan yang terus menerus dan besar dalam semua lapangan budaya”

 

Budaya Borjuasi Nasional negeri ini merupakan campuran dari budaya feodal para priyayi yang masih ditunjukkan dalam seni, tata upacara, bahasa dan adopsi budaya liberal yang mempertontonkan kebebasan, konsumerisme, elitisme, yang sesungguhnya saling bertentangan tetapi masih bercokol dalam kesadaran dan kebudayaan kaum borjuis. Inilah gambaran dari budaya tanggung-tanggung klas penguasa di negeri kita. Oleh karena itu, borjuasi nasional negeri ini tidak memiliki budayanya yang orisinal hasil dari perkembangan historisnya, hal ini tak dapat dipungkiri karena pengaruh kelahirannya yang cacat. Ilmu pengetahuan, Seni dan Penilaian terhadap karya Seni, serta Industri lebih di dominasi oleh budaya liberal yang bercampur baur dengan budaya feudalisme. Maka dari itu, kaum borjuasi di negeri ini rendah karakternya, tidak mandiri, miskin keberanian, anti terhadap kontradiksi, tidak haus akan seni dan ilmu pengetahuan (cupet), tapi rakus akan kekayaan dan popularitas.

 

Dari pengertian dan syarat-syarat tersebut, maka tidak ada borjuis progressif di negeri ini. Maka, nasionalisme yang di dengung-dengungkan dengan sok ikut-ikutan berteriak nasionalisasi, kedaulatan nasional, bebas dari intervensi hanyalah FIKTIF belaka, karena kaum borjuisnya—sebagai klas yang paling berkepentingan terhadap Nasionalisme—tidak memiliki syarat ekonomi, politik dan kebudayaan. Semisal, mereka mampu untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing—suatu permisalan yang mustahil. Mereka akan sulit untuk mengembangkannya, karena lemahnya tenaga produktif, rendahnya manajemen. Dan, apabila diembargo oleh Imperialisme, hasilnya borjuis nasional itu akan kembali tunduk pada korporasi internasional.

 

Dalam pengertian diatas pula, bahwa membangun suatu Nasionalisme demokratis bersama kaum Borjuis adalah kekeliruan. Sebab, sedikitnya borjuis yang demokrat dan borjuasi yang memiliki karakter progressif dan sungguh-sungguh nasionalis.

 

Oleh karena itu, persekutuan anti neoliberal bersama dengan borjuasi nasional (Sisa Orde Baru, Reformis Gadungan) adalah suatu persekutuan yang fiktif. Dalam hal ini Lenin menekankan perlunya “…analisa yang tepat terhadap kepentingan-kepentingan kelas yang beragam, yang dipertemukan dengan tujuan-tujuan bersama yang jelas dan terbatas”.[17] Dan jelas kepentingan klas Borjuasi Nasional bukan melawan Neoliberalisme, melainkan menjadi agen;calo (komprador) dari Kapitalisme Internasional.

 

Pembebasan Nasional basis Revolusi Sosialis!

 

Lalu apa jalan keluar bagi rakyat Indonesia?

Jalan keluar bagi Rakyat Indonesia adalah Pembebasan Nasional (National Liberation). Pembebasan Nasional dalam pengertian terbebaskannya suatu bangsa dari dominasi penindasan modal Imperialisme. Tugas Pembebasan Nasional ini tidak dapat diletakkan kepada kaum borjuis. Karena pengertian pembebasan nasional jauh berbeda dari nasionalisme. Pembebasan Nasional membebaskan dirinya dari penindasan modal Imperialisme tetapi tidak kemudian menindas bangsa-bangsa lain. Justru dengan terbebaskannya suatu bangsa, dari cengkraman imperialismel, maka akan memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kaum proletariat dan kaum miskin lainnya di negeri-negeri Imperialis untuk melawan kaum borjuisnya, dan ini merupakan Revolusi Sosialis bagi kaum proletariat di negeri-negeri tersebut.

 

Sedangkan, Pembebasan Nasional bagi Rakyat Indonesia adalah penuntasan Revolusi Demokratik dari Kediktaktoran Modal Asing dalam Ekonomi maupun Politik. Mengapa Pembebasan Nasional merupakan Revolusi Demokratik? Karena Bangsa Indonesia terlepas dari kedikatoran modal asing dan memiliki hak sebagai suatu bangsa untuk menentukan arah politik, ekonomi dan kebudayannya. Dalam Pembebasan Nasional, kaum proletariat, semi proletariat dan borjuis kecil progressif merupakan elemen-elemen klas yang menggantikan kekuasaan agen diktaktor modal internasional (Borjuis nasional) yang menjadi kepanjangantangan Imperialis yang berkuasa atas ranah politik dan ekonomi negara dan bangsa ini. Untuk mencapai tujuan ini, proletariat dan kaum miskin lainnya, harus berhadapan dengan agen-agen Imperialisme (Sisa-Sisa Orde Baru, Reformis Gadungan, Militer, Milisi Sipil Reaksioner) yang membatas-batasi partsipasi politik dan ekonomi mereka, serta menumpulkan kekuatan rakyat melalui depolitisasi dan deideologisasi. Sehingga, Pembebasan Nasional akan sepenuhnya tercapai apabila proletariat dan kaum miskin lainnya dapat menghancurkan dominasi modal Imperialisme, beserta para agen-agennya (Sisa OrBa, Reformis Gadungan, Militer, Milisi Sipil Reaksioner). Dalam pengertian inilah, Pembebasan Nasional merupakan Revolusi Demokratik. Revolusi Demokratik merupakan syarat bagi proletariat dan kaum miskin lainnya untuk mengembangkan kekuatannya (Pengetahuan dan Praktek) dalam bentuk organisasi dan partai politik, mobilisasi politik, partisipasi dalam membuat, mengontrol dan melaksanakan kebijakan—yang ditumpulkan dalam masa pemerintahan agen Imperialis, mengembangkan kebudayannya melalui budaya kerakyatan, mengembangkan kapasitasnya sebagai tenaga produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan;kesehatan;teknologi;perumahan—yang tak mungkin dapat dilaksanakan saat pemerintahan agen Imperialis berkuasa. Hanya dengan menghancurkan dominasi modal Imperialis maka bangsa Indonesia dapat menjadi Bangsa yang Besar bukan lagi Bangsa Koeli. Dan melalui Pembebasan Nasional maka Kaum Proletariat negeri ini dapat menjalankan tugas sejarahnya merebut alat-alat produksi yang masih dikuasai oleh tuan borjuis, mengembangkan kebudayaannya, melaksanakan Revolusi Sosialis.

 

Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai Pembebasan Nasional sebagai basis menuju Revolusi Sosialis?

 

Syarat-syarat tersebut haruslah merupakan syarat yang memberikan kekuatan bagi proletariat dan kaum miskin Indonesia (Rakyat) untuk mencapai tujuannya: Pembebasan Nasional, antaralain:

  • Gerakan. Sebagai kelompok yang paling sadar, yang harus ditunjukkan oleh gerakan kiri dalam perjuangan pembebasan nasional adalah menunjukkan kepada rakyat siapa musuh-musuh pokok, siapa sekutu rakyat Indonesia untuk keluar dari ketertindasannya sebagai bangsa kuli;bangsa yang terjajah. Gerakan haru pula menunjukkan jalan keluar kongkret bagi rakyat Indonesia, baik dalam program ekonomi, politik kebudayaan maupun dalam soal-soal metode perjuangan. Sehingga rakyat mengerti dan memiliki kesadaran untuk melawan, sebab massa yang sadar merupakan basis kekuatan untuk perjuangan dan perubahan, tanpa ini maka perjuangan hanya sekedar kehendak/keinginan dari segelintir orang sadar yang radikal dan jauh dari kesadaran massa.
  • Dalam kepentingan untuk mendekatkan kesadaran massa dan kesadaran gerakan kiri, dimana kesadaran massa lebih banyak di dominasi oleh ideologi borjuis, maka menunjukkan hegemoni ideologisnya melalui “perang posisi” (War Position). “Perang Posisi” dalam pengertian Gramsci (Prison Notebooks) adalah sebuah perjuangan panjang yang perlahan dalam melawan dominasi ideologis borjuis. Dengan tujuan untuk mencapai hegemoni ideologis proletariat dan kaum miskin lainnya. Hegemoni ideologis ini merupakan syarat-syarat sosial agar proletariat dan kaum miskin lainnya dapat menjalankan tugas historisnya. Untuk mencapai hegemoni ideologis ini, alat-alat politik yang dapat menjalankan “perang posisi” harus bersatu (Front Persatuan) sehingga tujuan dalam mencapai hegemoni ideologi terhadap masyarakat tercapai.
  • Dalam konteks Indonesia, Front Persatuan sebagai alat politik merupakan wadah bagi segala kekuatan anti neoliberalisme atau kekuatan yang memiliki cita-cita Pembebasan Nasional untuk bersatu dan mengorganisasikan posisi ideologisnya berhadapan dengan posisi ideologi borjuis dan agen imperialis lainnya. Dalam pengertian ini, Front Persatuan memiliki posisi ideologis untuk menunjukkan kepada rakyat yang masih terjebak dalam kesadaran palsunya (False Consciousness). Untuk menjalankan ini, Front Persatuan harus menunjukkan karakter ideologisnya dalam prinsip-prinsip politik, agar rakyat dapat melihat, memahami dan mengikuti prinsip-prinsip politik tersebut sebagai prinsip perjuangannya. Prinsip politik tersebut adalah Kemandirian. Tanpa prinsip politik ini maka gerakan dan rakyat akan gamang menilai siapa kawan maupun lawan. Sehingga mudah tersubordinasi dalam kepentingan ideologis klas penguasa. Tidak hanya itu, hambatan-hambatan perkembangan gerakan yang ditunjukan dengan fragmentasi gerakan, sektarianisme gerakan dan terkooptasinya gerakan akan menghambat “perang posisi” untuk hegemoni ideologis klas tertindas. Maka dari itu, prinsip politik tersebut harus di tunjukan dalam metode politik yang mendukung tercapainya hegemoni ideologis klas tertindas. Metode politik tersebut adalah: Persatuan Mobilisasi/Penyatuan Perjuangan. Persatuan Mobilisasi/Penyatuan perjuangan tidak sekedar penyatuan serangan dengan program, metode, alat, waktu dan sasaran yang sama tetapi yang terpenting adalah penyatuan pengorganisasian perjuangan rakyat dari proses penyadaran, advokasi, pewadahan/penstrukturan hingga serangan. Karena dengan partisipasi demokratik setiap individu yang sadar dalam penyatuan perjuangan merupakan basis bagi terbangunnya kesadaran politik yang tinggi sebagai syarat untuk mewujudkan serta mempertahankan cita-cita perjuangan. Melalui penyatuan perjuangan maka rakyat dapat melipatgandakan kekuatannya; melipatgandakan tuntutannya; melipatgandakan keberanian perlawanannya; melipatgandakan kualitas perjuangannya sehingga tuntutan mendesak dan strategis dapat terwujud. Mobilisasi perlawanan dengan penyatuan perjuangan harus dirancang dengan terorganisir dan sistematis agar setiap orang yang terlibat dalam persatuan mobilisasi menyadari landasan dan konsekuensi dari mobilisasi (aksi) perlawanan tersebut.
  • Selanjutnya, front persatuan sebagai instrumen hegemoni ideologis klas tertindas harus meninjukkan “perang posisinya” dalam superstruktur ideologis masyarakat (Kebudayaan). Karena superstruktur ideologis klas penguasa dan konservatif menghambat rakyat untuk mencapai perjuangan pembebasan nasional. Oleh karena itu syarat ke (2) adalah kebudayaan.
  • Front Persatuan menunjukkan posisi ideologisnya dengan berbagai macam, yang tujuannya adalah membuat massa memahami/meyakini apa yang kaum kiri pahami/yakini. Sehingga kesenjangan kesadaran antara massa dan gerakan semakin tipis jaraknya, dan itu merupakan syarat bagi pembebasan nasional yang melawan musuh yang teramat berat: Imperialis dan agen-agennya. Lenin dalam artikel “Darimana Kita Mulai” (Where We Begins) menekankan pentingnya Koran Partai untuk mendekatkan kesadaran massa dengan Partai Revolusioner. DN. Aidit dalam “Manifesto Kebudayaan Kaum Marxis[18]” menekankan kaum marxis agar “Politiknya Kiri” dan “Kebudayaannya juga Kiri”. Budaya Kiri atau Budaya Kerakyatan menekankan pentingnya mengangkat moral dan nilai-nilai budaya rakyat yang dapat menjadi “semen” bagi perjuangan pembebasan nasional. Berbicara hal yang serupa, Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dalam “Mukadimah LEKRA 1950” menekankan konsep kebudayaan bangsa Indonesia yang berasal dari budaya rakyat dan unsur-unsur progressif dari budaya luar untuk meninggikan tingkat kebudayaan Indonesia dan menjadikannya sebagai senjata untuk melawan budaya Imperialis dan Feudal.
  • Perjuangan kebudayaan harus menunjukkan garis demarkasi yang jelas antara budaya kerakyatan dengan budaya-budaya yang antagonis denganya: budaya Imperialis dan Sisa-Sisa Feudalisme. Garis demarkasi ini harus ditunjukkan dalam perjuangan politik, dan perjuangan seni. Baik dalam membangkitkan kembali tema-tema kebudayaan Progressif: Budaya Perlawanan, Budaya Solidaritas, Budaya Tidak Anti Kontradiksi, Budaya Berani, Budaya Tolong-Menolong, Budaya Intelektualitas, Budaya Obyektif. Yang diperlihatkan dalam: Puisi, Lagu, Lukisan, Drama, Slogan, Novel, Cerpen. Ataupun bahkan dalam perjuangan mengingatkan dan meluruskan kembali sejarah perjuangan nasional beserta karya-karya sastranya kepada masyarakat negeri ini. Karena perjuangan melawan lupa adalah juga merupakan perjuangan kebudayaan.

 

Maka dari itu, perjuangan kebudayaan merupakan perjuangan untuk hegemoni ideologis dan sekaligus merupakan proses untuk melahirkan Kebudayaan Baru bagi bangsa Indonesia; Kebudayaan Nasional yang sesungguhnya.

“Perang Posisi” juga harus ditunjukan dalam lapangan politik. Politik merupakan syarat ke (4). Maksud “Perang Posisi” dalam lapangan politik selain terus memasok secara berkelanjutan (continue) kepada rakyat akan musuh-musuh politiknya, juga menuntut ruang-ruang politik yang lebih luas kepada rakyat untuk dapat terus menerus meningkatkan kapasitas pengetahuan dan praktek perjuangannya serta memblejeti sistem dan mekanisme demokrasi borjuis (Trias Politica). “Participatory Budgeting” di Porto Alegre, “Referendum” dan pembentukan “Dewan-Dewan Komunal” di Venezuela, “Tolak 5 Paket UU Politik” di Indonesia merupakan bukti-bukti kongkret dimana gerakan memperluas ruang demokrasi sebagai pintu masuk untuk menjalankan hegemoni ideologisnya dan memblejeti hegemoni ideologis borjuis melalui mekanisme dan aturan-aturan politiknya yang menghambat kemajuan tenaga produktif.

 

Dalam aspek ekonomi (5), “Perang Posisi” juga harus ditunjukkan baik dalam menuntut persoalan-persoalan darurat rakyat (pendidikan dan kesehatan gratis, perumahan, air, transportasi yang murah dan massal, upah yang layak), yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas tenaga produktifnya. “Perang Posisi” dalam lapangan ekonomi juga berbicara soal kemampuan rakyat dan gerakan mengelola basis ekonominya melalui partisipasi demokratik. Apa yang telah dilakukan ole venezuela melalui proyek “kontrol buruh” terhadap pabrik, “Pasar Murah” dan “Perumahan Murah” bagi orang-orang miskin, serta “Sekolah Gratis” yang makan siang pelajarnya disubsidi oleh pertanian penduduk desa dan perkotaan di Cuba, serta “Kesehatan Gratis”, “Obat Murah” dan “Dokter Warga” di Cuba telah menampar kapitalisme di mata proletariat dan kaum miskin lainnya yang menerima kenyataan bahwa di bawah sistem ekonomi kapitalis, pendidikan, kesehatan, perumahan, dokter, obat, semua serba mahal dan sulit di akses.

“Perang Posisi” yang ditunjukkan oleh Cuba, Bolivia, Venezuela dengan Minyak Murah, Pendidikan Gratis, Perumahan Murah, Pasar Murah, Nasionalisasi, Kemandirian, Keberanian Melawan Imperialis, Solidaritas sesama negeri-negeri tertindas, lambat laun akan memberikan keyakinan, semangat juang, kesegaran jiwa dalam memahami arti penting menghancurkan dominasi modal Imperialisme. Dan keyakinan serupa seperti yang pernah ditunjukkan oleh negeri-negeri tertindas paska Revolusi Rusia, Oktober 1917, merupakan bentuk Hegemoni Ideologis yang nyata.

Hegemoni Ideologis melalui “Perang Posisi” akan memberikan kekuatan bagi proletariat dan kaum miskin di Indonesia, dalam kesadaran ideologis, untuk berjuang menuntaskan tugas sejarahnya: menuntaskan Revolusi Demokratik (Pembebasan Nasional) dalam suatu “perang manuver” (suatu pergerakan maju dan mundur yang cepat dan menentukan) dan selanjutnya (secara simultan) menjalankan Revolusi Sosialis.
*Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat

** Artikel ini dimuat dalam Jurnal Bersatu edisi III tahun 2008.

*** Sketsa oleh Ata

 

Catatan Kaki:

[1] Indonesia sebetulnya sebutan untuk nama negara kita setelah kemerdekaan. Penyebutan nama tersebut dalam fase-fase sebelum kemerdekaan hanya untuk memudahkan saja, bukan dalam artian Indonesia sudah ada sejak jaman manusia purba. Biasanya Indonesia di masa-masa awal sering disebut Nusantara.

[2] Kapal Jung adalah sejenis kapal layar, yang banyak terdapat di perairan Asia Tenggara sampai ke pantai timur Afrika.

[3] Semacam Meriam tapi lebih kecil.

[4] Dalam proses kerja produksi, atau dalam proses produksi, manusia memerlukan dan mengadakan hubungan antar satu dengan yang lain, yang disebut hubungan produksi, yaitu hubungan antar manusia untuk memproduksi sesuatu. Oleh karena itu, produksi selalu bersifat sosial karena suatu produksi selalu sebagai hasil kerja sama atau hasil hubungan bersama antar manusia. karena itu pula produksi juga berwatak dan bersifat sebagai milik bersama, untuk kepentingan bersama. Hubungan produksi terdapat dua macam bentuk dan sifat, yaitu hubungan produksi kerja sama, dan hubungan produksi kerja penindasan.

[5] Feodalisme berasal dari kata feodum yang artinya tanah. Dalam tahapan masyarakat feodal ini, terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja, dan para kerabatnya. Ada antagonisme antara rakyat tak bertanah, dengan para pemilik tanah dan kalangan kerajaan. Kerajaan, merupakan alat kalangan feodal untuk mempertahankan kekuasaan atas rakyat, tanah, kebenaran moral, etika agama, serta seluruh tata nilainya

[6] Yang paling terkenal adalah Perang Paregreg (1404).

[7] Di Jawa, tumbuh kerajaan-kerajaan otonom yang masing-masing menguasai wilayah sendiri. Ada kerajaan Demak, Tuban, Jepara, ada Blambangan. Masing-masing kerajaan ini menguasai tanah-tanah sesuai luas kekuasaanya.

[8] Paska perjanjian Giyanti, Mataram terbelah menjadi tiga—Surakarta (Kasunanan), Mangkunegara, Yogyakarta (Kasultanan). Masing-masing kerjaan ini menguasai tanah seluas daerah kekuasaanya. Pada masa Rafles, Kasultanan dibagi menjadi dua, satu menjadi Pakualam—yang juga menguasai tanah seluas daerah kekuasannya.

[9] Dimulai pada era kekuasaan Gubernur Jendral Van Den Bosch.

[10] Jalan Raya Pos, ia bentangkan dari Anyer, di ujung barat P. Jawa, sampai Panarukan di ujung timur P. Jawa, dimulai pada masa pemerintahan Daendels. Pembangunan jalan ini merupakan patok awal kapitalisme di Hindia Belanda.

[11] Jalur pertama jalan kereta api antara Semarang-Kedung Jati di resmikan tahun 1871.

[12] Telegraf sebagai alat komunikasi telah membantu perkembangan industrialisasi di Jawa. Dibangun pertama kali mulai tahun 1856, kawat antara Batavia-Buitenzorg (1857), antara Batavia-Surabaya (1859) dan bisa digunakan oleh pihak swasta. Pada tahun 1859, jaringan di Jawa panjangnya telah mencapai 2700 km, dan terdapat 20 pos untuk umum.

[13] Melalui kebijakan sewa tanah (landrent) yang dilakukan oleh Rafless membawa pengaruh terhadap kepemilikan tanah. Tanah-tanah kerajaan diambil alih oleh pemerintah Inggris. Akibatnya Raja tidak lagi mendapat upeti dari rakyatnya, tetapi dari gaji yang diberikan oleh pemerintah kolonial.

[14] Sebenarnya, kontrak karya Freeport sudah disahkan (bahkan) sebelum pengesahan UU PMA 1967.

[15] Pada tahun 1967-1969 anggaran negara sudah 26 persen dibiayai oleh utang luar negeri.

[16] Koordinator Tim Prospek Perekonomian Indonesia LIPI, M. Tri. Sambodo

[17] Lenin, V.I, Collected Works, Jilid 15, hal. 39, Progress Publishers, Moscow, 1964-1970.

[18] Pokok-pokok Referat di hadapan Konfernas Sastra dan Seni Revolusioner di Jakarta, 28 Agustus 1964.

 

Read Full Article

 

 Oleh: Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI)

Mayday dan Internasionalisme Kaum Buruh

Tidak seperti di awal-awal reformasi, kini Hari Buruh Internasional atau yang sering disebut Mayday telah diperingati oleh semakin banyak kaum buruh dari berbagai organisasi dan berbagai daerah di Indonesia. Meskipun Orde Baru sempat menghilangkan hari bersejarah kaum buruh sejak tahun 1967, bahkan berusaha menghapus jejak perjuangan kaum buruh dalam sejarah kemerdekaan, namun pelopor-pelopor kaum buruh telah berhasil melengkapi syarat demokrasi—melalui reformasi 1998—untuk kembali memperingatinya saat ini.

Hari yang kita peringati sebagai Mayday tidak lain adalah suatu tonggak perjuangan kaum buruh untuk memperingati peristiwa berdarah Haymarket (pada 1-4 Mei tahun 1886 di Chicago AS) yang telah mengorbankan ratusan nyawa demi memperbaiki kesejahteraan kaum buruh dan mengantarkan kaum buruh pada beberapa kemajuan penting. Peristiwa Haymarket mendorong organisasi-organisasi buruh dari berbagai negara (Internasionale kedua) pada tahun 1889 untuk menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Ketika pertama kali dilaksanakan pada 1890, Hari Buruh Internasional dimaksudkan untuk mengenang peristiwa Haymarket, menjadikannya sebagai hari untuk mengungkapkan tuntutan-tuntutan kaum buruh, dan sekaligus meluaskan gerakan dan solidaritas buruh secara internasional. Jadi, 1 Mei bukan lah sekadar menjadi pesta (viesta) perayaan perjuangan kaum buruh. Tuntutan utama gerakan Haymarket yang langsung meluas bersamaan dengan penetapan Mayday adalah pembatasan waktu kerja 8 jam yang sekarang telah dinikmati oleh milyaran kaum buruh sedunia. Terima kasih kami pada para pejuangnya, terutama mereka yang gugur dan mengalami penganiayaan.

Sejak Mayday ditetapkan, solidaritas kaum buruh antar negara mulai meningkat. Walaupun perang dunia I dan II sempat mengganggu karakter internasional tersebut (oleh pengkhianatan beberapa pemimpin serikat buruh dan partai buruh), namun internasionalisme kaum buruh tetap muncul dengan cara “menolak perang”, yang sekadar mewadahi kepentingan (keuntungan) kaum pemilik  modal dan negara-negara pendukungnya, namun menyengsarakan kaum buruh dan rakyatnya. Oleh sebab itu pula, solidaritas internasional kaum buruh juga telah ikut berperan dalam mendukung kemerdekaan RI. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya surat dukungan atas kemerdekaan RI dari organisasi-organisasi buruh berbagai negara saat itu. Bahkan kaum buruh Australia telah ikut melakukan pemogokan untuk memboikot kapal-kapal pembawa persenjataan kaum kolonial-imperialis (Belanda) ke Indonesia setelah proklamasi (1946).

Sehingga, selain sebagai pengingat capaian dan pengorbanan para pelopor kaum buruh yang telah berjuang bagi kemajuan kaum buruh saat ini, Mayday juga merupakan pengingat kaum buruh seluruh dunia bahwa kaum buruh adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perjuangannya. Sebenarnya dan selayaknya, kaum buruh itu tak berkebangsaan, warga dunia.

Karakter internasional perjuangan kaum buruh sesungguhnya didapat dari kenyataan bahwa kepentingan modal sebagai kepentingan yang mengksploitatif (menghisap) dan bertentangan dengan kesejahteraan buruh, juga berkarakter internasional. Selain itu, kaum buruh di negeri manapun berada dalam posisi yang sama-sama menjadi alat penumpuk kekayaan di bawah kapitalisme yang sudah berkarakter (monopoli) internasional, yang penghancuran sistem tersebut hanya mungkin dilakukan secara internasional pula. Untuk hal itu lah pertentangan sesama kaum buruh dari berbagai negeri adalah sesuatu yang bertentangan dengan semangat Mayday.

 

Kemiskinan Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia

Walaupun negeri-negeri di dunia mayoritas menganut sistim kapitalisme dan kaum buruh di mana pun berada dalam posisi yang sama-sama tertindas, Indonesia tetap dapat dibedakan dengan negeri-negeri kapitalis maju, yang teknologi industrinya lebih maju. Di Indonesia, dengan rendahnya teknologi yang dimiliki, 1 jam kerja buruh tentu kalah produktif dengan 1 jam kerja buruh di negeri-negeri industri maju, dan karakter monopoli kapitalis-monopoli internasional (terutama dalam hal modal dan teknologi) menyebabkan kelimpahan industrialisasi nasional (yang dikontrol rakyat melalui kaum pekerja) hampir-hampir tidak mungkin bila tidak ada perubahan kebijakan ekonomi-politik dalam menghadapi serangan kapitalis-monopoli internasional, sehingga industrialisasi nasional (yang dikontrol rakyat melalui kaum pekerja) dapat melimpah tanpa ditelikung oleh ketergantungan pada kapitalis-monopoli internasional demi kepentingan kaum pekerja serta rakyat keseluruhan. Ilusi bahwa masih ada persaingan di dalam dunia usaha, layaknya mimpi di siang bolong, sebagaian besar dunia usaha—terutama modal dan teknologinya—sudah berada dalam cengkraman kapitalis-monopoli internasional

Oleh karena upah yang murah, kaum buruh kemudian dipaksa mengorbankan waktu istirahat dan kehidupan sosialnya untuk kerja lembur (di atas 8 jam) demi penghasilan tambahan yang menentukan. Di banyak tempat, anak-anak (dibawah usia kerja) juga masih dibebankan keharusan bekerja demi biaya pendidikan sendiri atau bagi penghasilan keluarga. Demikian halnya di bawah sistem kerja kontrak dan outsourcing, perlindungan dan kepastian kerja, serta pengembangan tenaga kerja semakin tidak dipedulikan.

Kondisi tersebut dipengaruhi pula oleh masih dominannya kaum buruh yang bekerja di sektor-sektor informal, dan jumlah pengangguran (termasuk ‘setengah pengangguran’) yang cukup tinggi. Kebijakan upah minimum (yang murah) tentu hanya menyentuh kaum buruh formal yang jumlahnya tidak lebih 50% dari keseluruhan tenaga kerja. Kaum buruh informal umumnya tidak dapat mengakses upah minimum karena dianggap bukan sebagai kaum buruh, atau bekerja di bawah tekanan atas banyaknya pengangguran dan pendidikan/ketrampilan yang rendah. Buruh informal ini tersebar massif di Indonesia.

Di tengah minimnya perlindungan sosial kepada anak di bawah usia kerja, kepada pengangguran, dan kepada pensiunan, maka seorang buruh (formal) dikondisikan untuk menghidupi lebih dari dirinya sendiri. Tentu lebih sulit bagi kaum buruh untuk menanggung beban hidup keluarga jika untuk menghidupi dirinya sendiri dengan layak saja kaum buruh masih kesulitan mengatur konsumsinya dengan upahnya yang murah.

Hasilnya, tingkat kemiskinan yang masih diukur dengan pendapatan 2$/hari saja sudah menunjukkan jumlah rakyat miskin yang lebih dari 50% jumlah penduduk. Bagaimana lagi jika ukuran kesejahteraan (berdasar pendapatan) dinaikkan diatas upah minimum? Pasti jumlahnya lebih dahsyat dari angka-angka pemerintah.

Namun ironisnya, pada saat yang sama, jumlah kekayaan para pemodal di Indonesia juga meningkat. Nilai kekayaan mereka bahkan sudah hampir menyamai orang-orang terkaya di dunia. Walaupun krisis menerpa, kekayaan 1% pemodal di Indonesia masih menguasai 50,3% kekayaan Indonesia. Dan parahnya lagi bila kekayaan tersebut dimasukkan kedalam bidang agraria, maka 0,2% penduduk telah menguasai 56% luas daratan di Indonesia—baik dalam bentuk permukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian sampai pengelolaan hutan. Tidak heran jika Koefisien Gini (sebagai salah satu alat untuk mengukur kesenjangan sosial) di Indonesia berada pada angka 0,41—yang berarti berada dalam kondisi yang sangat senjang.

Kemiskinan tentu bukan disebabkan oleh malasnya kaum buruh maupun rakyat Indonesia seperti yang sering dikatakan pemerintah maupun pemodal, namun karena tidak adanya kebijakan negara yang mendasar untuk menuntaskan kemiskinan tersebut. Dari situasi tersebut, tugas mendesak kaum buruh di Indonesia adalah meringankan beban penderitaan kaum buruh dan rakyat, serta meningkatkan kapasitas produktif rakyat dengan mendorong suatu pembagian kekayaan nasional yang adil. Dengan cara pembagian yang adil tersebut, kaum buruh akan lebih merenggangkan dirinya dari cekikan modal baik yang dikenakan langsung pada kaum buruh, maupun yang tidak langsung yakni melalui pemiskinan kepada rakyat keseluruhan. Juga, melalui pembagian kekayaan nasional yang adil, rakyat Indonesia dimungkinkan untuk semakin produktif dalam tugas-tugas produksi dan kemanusiaan selanjutnya.

 

Demokrasi Seluas-luasnya Demi Pembagian Kekayaan Nasional Untuk Kaum Buruh dan Rakyat

Apa itu kekayaan nasional? Kekayaan nasional adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan oleh kerja kaum buruh dan rakyat serta segala potensi ekonomi yang terdapat di Indonesia. Ini mencakup kekayaan sumber daya alam, kekayaan sumber daya manusia, kekayaan keuangan, serta kekayaan barang, teknologi, produk hukum, politik dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan di Indonesia.

Selama ini kekayaan nasional dalam pengertian diatas telah di kuasai dan di monopoli oleh penguasa dan korporasi internasonal dari tangan kaum buruh dan rakyat Indonesia.  Penguasaan dan monopoli atas kekayaan nasional ini membuat kapitalis nasional dan internasional semakin kaya dan mendapatkan keistimewaan (privileged) dan dominasi atas ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.

 

Pembagian kekayaan nasional dapat dibagi menjadi beberapa program utama, yaitu:

Pertama, Upah Layak Nasional. Yaitu pendistribusian hasil keuntungan—yang merupakan bagian dari nilai-tambah yang dihasilkan oleh keringat buruh dalam proses produksi yang—lebih adil kepada kaum buruh. Distribusi tersebut mencakup standar upah minimum dan ‘upah progresif’ yang memungkinkan kaum buruh mendapat pembagian yang lebih adil dari peningkatan keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, segala ‘ketidakmampuan’ perusahaan dalam memenuhi upah minimum harus diambil-alih tanggungjawabnya oleh negara. Dan sebagai konsekuensinya, sistem kerja kontrak dan outsourcing, yang menjauhkan hak-hak buruh atas suatu proses produksi, harus dihapuskan. Selain itu, demi memperbaiki tunjangan-tunjangan bagi kaum buruh, jaminan-jaminan sosial bagi kaum buruh, kondisi kerja kaum buruh, hak-hak demokrasi keserikat-buruhan, menuntut kaji-ulang (revisi) Undang-Undnag Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

Kedua, Reforma Agraria. Yaitu pendistribusian tanah kepada petani tak bertanah (penggarap), bantuan modal dan teknologi/sarana-sarana produksi lainnya yang berkualitas serta murah, dan penetapan harga hasil-hasil produksi pertanian yang adil seketika diselaraskan dalam perbandingan (trade-off) dengan hasil-hasil produksi industri (apalagi yang dikonsumsi oleh kaum tani) agar tidak terjadi pemiskinan dan “penghisapan desa oleh kota”, serta pertanian yang memungkinkan kaum tani mendapat kesejahteraan dari kerjanya atas tanah. Lebih jauh lagi reforma agraria mencakup demokratisasi pengelolaan atas sumber-sumber alam lain di luar tanah seperti air, hutan, mineral, dan sebagainya, yang mampu mengangkat kesejahteraan hidup rakyat sekaligus menjaga daya tahan lingkungan.

Ketiga, Pajak Progresif. Yaitu penarikan pajak yang lebih tinggi kepada keuntungan dan pendapatan pemodal-pemodal besar dengan cara meningkatkan persentase pajak dalam setiap kelipatan pendapatan pemodal. Itu berarti semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan, maka semakin besar persentase pajak yang harus dikenakan. Ini juga berarti penghapusan segala jenis pajak yang dibebankan kepada rakyat.

Keempat, Nasionalisasi dan Industrialisasi Aset-Aset Vital Nasional yang dikontrol rakyat. Yaitu mengembalikan aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang selama ini dikelola oleh swasta (baik asing maupun nasional) ke tangan negara, untuk kemudian diperkuat dengan melakukan perencanaan (kontrol rakyat) atas industrialisasi nasional yang berwatak sosial atau kerakyatan. Industrialisasi sendiri bukan hanya dikenakan kepada aset yang di nasionalisasi, tetapi juga aset yang selama ini tidak dipergunakan dengan maksimal oleh negara. Nasionalisasi dan Industrialisasi selain akan menambah pemasukan negara, juga akan membuka lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat.

Kelima, Peningkatan Subsidi dan Fasilitas Umum Bagi Rakyat. Yaitu pemenuhan kebutuhan hidup ekonomi maupun budaya bagi rakyat yang berasal dari anggaran negara. Ini mencakup subsidi pangan, subsidi energi, subsidi perumahan, dan pemberian fasilitas gratis terhadap kesehatan, pendidikan, listrik, irigasi, laboratorium, internet, perpustakaan, fasilitas kesenian, olahraga, kesenian, dan sebagainya.

Pemberian fasilitas infrastruktur ekonomi dan budaya yang demikian, walaupun dibutuhkan oleh seluruh rakyat, namun terlebih lagi di pedesaan. Hal ini adalah konsekuensi dari kemiskinan yang mayoritas berada di pedesaan. Dengan pemerataan infrastruktur antara kota dan desa, maka dimungkinkan pula untuk memeratakan penduduk yang hari ini masih terpusat di kota-kota besar. Dalam hal kesehatan, kenaikan iuran BPJS (bahkan penerapan sistem iurannya dari awal) sudah bertentangan secara mendasar dengan pemerataan kekayaan. Sehingga hal ini secara bersamaan akan menuntut penghapusan sistem iuran dalam BPJS.

Politik Kaum Buruh. Pada akhirnya, sistem yang menguntungkan segelintir orang hanya dapat dihancurkan dengan mendemokratiskan tenaga produktif—manusia dan sarana-sarana/alat-alat produksinya—di tangan rakyat pekerja dan masyarakat. Tugas tersebut hanya mungkin dituntaskan sebagai tugas internasional yang menyatukan berbagai kekuatan produktif bangsa-bangsa di dunia. Namun demikian, karena sistim kapitalisme yang mendunia masih menghisap negeri-negeri (bangsa) yang dikuasainya, maka tidak ada jalan lain bagi kaum buruh selain membangun suatu transisi dialektika nasional-internasional menuju sistem yang berkeadilan sepenuhnya.

Sekarang ini, dalam Mayday yang menempatkan kaum buruh Indonesia sebagai agen kaum buruh seluruh dunia, sekaligus yang menyandang beban sebagai kaum pelopor perjuangan rakyat Indonesia, kaum buruh harus tampil ke depan dalam memberikan solusi bagi masalah-masalah rakyat Indonesia sekaligus menyerukan persatuan kaum buruh seluruh dunia. Seruan ini menjadi penting di tengah potensi konflik sesama buruh yang dilahirkan kapitalisme melalui peperangan, migrasi dan perdagangan bebas.

Politik kaum buruh harus menegaskan dirinya sebagai politik yang anti perang, anti rasisme, anti seksisme, dan anti nasionalisme sempit. Politik kaum buruh juga harus menegaskan dirinya sebagai politik yang bersahabat dengan pengungsi maupun buruh migran. Namun suatu upaya politik kaum buruh hanya dapat dicapai dalam sebuah alat politik. Dan alat politik yang dimaksud bukan lah sekedar alat politik yang memakai jubah ‘buruh’ tanpa program apapun yang hendak diperjuangkan, melainkan alat politik yang tahu persis apa masalah dan apa yang hendak diperjuangkan. Dan, diatas semuanya, tujuan dari program yang akan berupapaya membahagiakan kamu buruh dan rakyat secara keseluruhan, TAK AKAN BERHASIL DIWUJUDKAN BILA TANPA SEKALIGUS JUGA MEMPERJUANGKAN DEMOKRASI YANG SELUAS-LUASNYA, YANG SEPENUH-PENUHNYA BERKUALITAS MENGHARGAI HARKAT MANUSIA SECARA SOSIAL.

Memperjuangkan Demokrasi yang seluas-luasnya bermakna: menghancurkan musuh-musuh yang menghambat perkembangan kebebasan politik dan partisipasi kaum buruh dan rakyat (misalnya, demiliterisas, menghancurkan kebudayaan politik warisan Orde Baru, dsb), menghapus hingga merubah produk hukum dan politik yang menghambat kebebasan ekspresi, berpendapat, beragama dan berkeyakinan, kemerdekaan berpikir, kebebasan berorganisasi dan berpolitik (misalnya, RUU Keamanan Nasional, UU Ormas, UU Partai Politik, UU Pemilu, RUU KUHAP, UU Intelejen, UU Penanggulangan Konflik Sosial dan sebagainya).

Hanya dengan cara memperjuangkan demokrasi seluas-luasnya lah kaum buruh Indonesia menyatakan dirinya sebagai suatu kekuatan politik yang siap memberikan sumbangan bagi kebahagiaan dunia dan negerinya, memanusiawikan manusia!

 

Kaum Buruh dan Rakyat Tertindas Sedunia, Bersatulah!

Read Full Article

Tahun-tahun panjang tanpa Demokrasi di bawah Orde Baru telah kita lalui bersama. Hidup pada zaman tanpa kebebasan politik, berkeyakinan, berpendapat, beragama, berkreasi dan menyatakan perbedaan bukan lah hidup yang manusiawi. Barisan panjang korban tahanan politik, kriminalisasi, hingga persekusi akibat kediktaktoran Orde Baru, akan selalu kami ingat, tidak akan kami lupakan, karena kenyataan tersebut telah menghancurkan aspek kemanusiaan kita yang paling penting sebagai manusia dan bangsa yang (seharusnya) beradab.

Kami sadar, upaya untuk membalikkan keadaan kembali seperti zaman Orde Baru, baik oleh kekuatan sisa-sisa lama maupun penguasa baru diperlihatkan dengan cara mengkriminalisasi, mengintimidasi hingga mempersekusi suara-suara yang kritis. Karena itu, kami harus mempertahankan hasil perjuangan penuh darah, air mata, dan keringat para pejuang demokrasi dan reformasi tersebut. Kami tak ingin lagi hidup dalam masa Tanpa Demokrasi. Kami tak mau rakyat menjadi korban dari kepentingan penguasa, korporasi, tentara/polisi yang menghambat kebebasan politik dalam memperjuangkan kesejahteraan, baik melalui pembubaran aksi langsung (demonstrasi) dan kampanye secara sewenang-wenang dan brutal, pengadilan sesat maupun intimidasi serta persekusi.
Dengan demikian, kami, Rakyat Indonesia yang berjuang untuk Demokrasi, menyatakan:
1. Lawan Kriminalisasi dan segala macam regulasi serta produk hukum yang berpotensi secara langsung dan tidak langsung mengkriminalkan rakyat;
2. Bebaskan seluruh korban Kriminalisasi dan tahanan politik;
3. Cabut segala macam produk hukum yang menghambat dan mengancam kebebasan politik, berpendapat, berkeyakinan, beragama, serta kesempatan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi Rakyat;
4. Penegakan hukum yang berkeadilan, bukan tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
Karena, tanpa demokrasi, kami tidak bisa berharap, kami bisa berjuang bagi kebahagian rakyat sebagai manusia modern yang beradab, berbudaya, dan sejahtera. Hidup Rakyat!

Read Full Article

barisan rakyat melawanAda yang baru dari May Day kali ini, yakni: rencana deklarasi pembangunan partai politik baru dari kaum buruh. Beberapa hari yang lalu, Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yang merupakan gabungan dari KSPSI, KSBSI, KSPI, KP-KPBI dan LMND telah menyatakan sikapnya untuk membangun partai politik.

Benar bahwa buruh harus mulai bergerak pada level perjuangan politik. Tidak bisa sekedar perjuangan ekonomi. Sebab, perjuangan politik kaum buruh dan rakyat bukan hanya berupaya merubah perimbangan kekuatan antara kelompok-kelompok elit di satu sisi dan kaum buruh dan rakyat pada sisi lain. Atau, merubah beberapa kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kebebasan politik dan kesejahteraan kaum buruh dan rakyat. Lebih jauh lagi, bahwa hanya perjuangan politik kaum buruh dan rakyat lah yang bisa membebaskan buruh dan rakyat itu sendiri, sebagai kelompok masyarakat yang tertindas, maupun membebaskan Bangsanya dari kekejian sistem ekonomi politik Kapitalisme, serta kebengisan militerisme di negeri ini yang menghambat kebebasan politik.

Namun, untuk menilai apakah rencana membangun partai tersebut layak diapresiasi, dan selanjutnya di dukung secara politik maupun organisasi, ada baiknya menilai “track record” atau rekam jejak sejarah dari 3 konfederasi penting dari konsolidasi tersebut (KSPSI, KSPI dan KSBSI), agar kita dapat menilainya secara utuh.

Pertama, ketiga konfederasi tersebut pada pemilu legislatif lalu menggunakan taktik masuk ke partai-partai elit yang ada dan menempatkan perangkat serikatnya sebagai calon legislatif. Namun, ternyata taktik tersebut ternyata gagal. Dari basis buruh, Bekasi, hanya 3 calon yang masuk menjadi anggota parlemen daerah.

Kedua, pada pemilu Presiden, ketiga konfederasi yang pada 3 tahun lalu ini sempat membentuk Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), mendukung calon Presiden yang berbeda. KSBSI dan KSPSI mendukung Jokowi-JK/KIH. Sedangkan, KSPI dibawah Said Ikbal, mendukung Prabowo-Hatta/KMP. Bahkan hingga saat ini tidak ada penarikan dukungan dari masing-masing pimpinan Konfederasi besar tersebut terhadap Jokowi maupun Prabowo.

Dari sini saja sudah mulai muncul pertanyaan. Mungkinkah ada Partai Baru dan apalagi Partai Alternatif/tandingan yang akan lahir dari inisiasi tersebut?

Ketiga, MPBI yang pada 2013 tidak aktif. Kemudian diaktifkan kembali menjelang Mogok Nasional 3, dan faktanya pada “mogok nasional” III gagal. KSPSI dan KSPI berpisah kembali. Terutama, setelah Jokowi menelepon Presiden KSPSI, Andi Gani, saat Jokowi melawat China.

Keempat, sebagai pendukung Jokowi-JK pada pemilu lalu, KSBSI dan KSPSI jelas tak mendapatkan “jatah”kekuasaan yang berarti. Posisi Menteri Tenaga Kerja diberikan pada orang lain, yang tak memiliki kaitan apapun dengan serikat buruh. Disisi lain, KSPI yang dipimpin Said Ikbal ini berupaya menempatkan Prabowo/KMP sebagai kekuatan politik yang didukungnya sebagai Alternatif dari Pemerintahan Jokowi. Hal ini terbukti dengan bagaimana KSPI tak pernah mengkritik kebijakan KMP di Parlememen yang berakibat pada penyempitan demokrasi.

Jika evaluasi dan kritik saat menempatkan anggota atau perangkat sebagai kandidat di partai-partai elit tidak pernah dilakukan. Jika evaluasi serta kritik saat mendukung Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta tidak pernah ditegaskan. Bahkan tak pernah menyatakan mencabut dukungan terhadap kedua faksi elit borjuasi tersebut. Maka, adalah lumrah dan logis pertanyaan, MOTIF POLITIK apakah yang terkandung dalam inisiasi Partai Buruh (Baru) tersebut? Bukan kah, Andi Gani, sedang mempertontonkan “siasat” posisi tawar dihadapan Jokowi-JK,yang tak memberikannya “roti” kekuasaan? Bukan kah, siasat, KSPI dibawah Said Ikbal, hendak menarik elemen mana pun menjadi barisan yang menguntungkan bagi upaya menjadikan Prabowo sebagai alternatif dari Jokowi? Selanjutnya, apakah apakah partai buruh tersebut hanya menambah deretan partai baru atau Partai Tandingan (alternatif)?

Masalah KitaKaum Buruh dan Rakyat Indonesia dan pada umumnya di berbagai belahan dunia lain, menghadapi masalah yang sama: di hisap dan di lumpuhkan.

Di negeri kita, kekayaan alam dinikmati oleh 1% orang kaya dunia. Bahan-bahan tambang, hasil kekayaan laut baik ikan maupun minyak, Perkebunan dan hasil-hasil hutan dibawa ke negeri-negeri kaya sebagai bahan mentah (raw material). Dan selanjutnya di rakit, dan diselesaikan dinegeri-negeri lainnya.

Kaum Buruh kita mengerjakan pengolahan bahan mentah, atau perakitan, atau menjadi bagian sederhana dari rantai produksi kapitalisme global. Kaum Buruh kita menjual tenaga kerjanya dengan di bayar murah. Tak hanya itu. Status kerjanya pun tak jelas. Rawan di PHK. Banyak diantaranya tak mendapatkan tunjangan kerja, tunjangan kesehatan, tunjangan masa tua, bahkan pesangon apabila di pecat. Segalanya akan dilakukan oleh Sistem Kapitalisme guna memperkecil biaya produksi dan memperbesar profit dengan menekan sebesar-besarnya pengeluaran yang diberikan kepada para pekerja.

Begitu pula petani dan nelayan kita, menjadi barisan paling depan dari hulu industri kapitalisme. Mereka mensuplai bahan-bahan mentah seperti coklat, kopi, ikan, tembakau, mutiara, kerang, dan sebagainya.

Barang-barang mentah yang kita produksi itu. Selanjutnya hadir kembali di pasar negeri kita menjadi barang-barang bermerk luar negeri dari perusahaan-perusahaan terkenal. Dan kita pun tak sanggup membelinya, selain dengan cara kredit selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun.

Ya, ini lah yang dinamakan: IMPERIALISME.

Lalu apa yang dilakukan oleh Elit kita? Kalau ada yang mengatakan kita sebaiknya bersatu dengan elit-elit politik kita untuk menghadapi Imperialisme, katakan saja omong kosong!.

Sejak tahun 1967 (masa Orde Baru) hingga hari ini, yang memberikan “Karpet Merah” bagi Imperialisme untuk masuk mengeksploitasi alam dan manusia negeri ini, menjadikan negeri ini sebagai pasar barang dagangan mereka, tentu saja elit-elit politik negeri ini.

Atau kongkretnya, elit-elit negeri ini lah yang mencabut subsidi energi (BBM, Listrik dan gas), menjual aset-aset Negara, mencabut subsidi pendidikan dan kesehatan, mencabut subsidi pupuk dan kebutuhan pokok lainnya, atas nama pasar bebas. Pasar Bebas untuk siapa? Tentu bukan untuk kita yang miskin dan dilumpuhkan ini, melainkan agar barang-barang dagangan kapitalisme internasional bisa masuk, agar eksploitasi alam dan manusia bisa tambah leluasa.

Politik Tandingan!
Yang kita butuhkan adalah alternatif. Alternatif terhadap apa? alternatif sistem yang berjalan selama ini. Alternatif dari sistem yang menindas dan melumpuhkan kaum buruh dan rakyat di satu sisi dan memperkaya kaum kaya di sisi lain. Alternatif dari sistem Kapitalisme dan Imperialisme. Alternatif yang hendak menyelamatkan manusia dan kemanusiannya serta alam berserta kehidupan dan kekayaannya yang telah dirusak oleh tuan kapitalis dan kapitalisme.

Oleh karena itu, alat politik yang kita bangun bukan lah sekedar Partai Politik Buruh. Melainkan Partai Politik bagi Kaum Buruh dan Rakyat. Dan bukan sekedar Partai “Baru”. Yang tak ada bedanya dengan partai-partai penipu rakyat yang ada di parlemen. Dan bukan Partai yang programnya tak berangkat dari masalah buruh dan rakyat, dan metode perjuangannya bukan metode perjuangan yang meningkatkan kekuatan politik rakyat serta kepercayaan dirinya, sebab musuh kaum buruh dan rakyat, sangat lah besar: Imperialisme dan kaki tangannya di negeri ini (Elit Politik maupun apparatus kekerasan).

Partai ini harus lah menjadi Partai alternatif, Partai Tandingan. Tandingan terhadap sistem kapitalisme. Tandingan terhadap Jokowi-JK/KIH. Tandingan terhadap Prabowo/KMP. Maka dari itu, kekuatan politik tandingan ini tak bisa di kooptasi oleh KIH atau KMP, apalagi oleh Kapitalisme Internasional. Partai ini harus lah Mandiri. Radikal dalam Program dan Metode Perjuanga. Demokratis dalam Politik dan Keorganisasiannya.

Dan terhadap siapapun yang hendak membangun Partai, kami mengapresiasinya. Namun, sekali lagi kami akan menyerukan: Bukan Partai “Baru” tapi Partai Alternatif/Tandingan! Bukan pada Jokowi/KIH dan Prabowo/KMP tapi pada Kekuatan Tandingan (Persatuan Buruh dan Rakyat) untuk merubah Dunia menjadi lebih baik!

Ditulis untuk Selebaran Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia pada 1 Mei 2015

Read Full Article

Image

Pernyataan Sikap

Kaum Buruh dan Rakyat Bersatu:

Selamatkan Demokrasi

Lawan Militerisme dan Sisa Orba

Bangun Kekuatan Politik Alternatif

 

Pemilu 2014 telah menyuguhkan watak sesuangguhnya dari semua kekuatan politik yang direpresentasikan oleh partai-partai politik peserta pemilu maupun elit-elit poliitknya: struktur kebijakan di bidang ekonomi dan politik yang telah dipersiapkan dan diberlakukan di era pemerintahan SBY-Boeediono yakni yang terus-menerus menerapkan model ekonomi neoliberalisme yang mengorbankan kepentingan hajat hidup rakyat demi keuntungan kaum modal serta pengesahan berbagai regulasi hukum yang terus-menerus mempersempit ruang demokrasi, yang secara otomatis akan memberikan legitimasi bagi negara untuk merepresi setiap gerakan perlawanan rakyat seperti UU intelejen, UU Penanganan Konflik Sosial,  UU Ormas, UU Kamnas, dan lain-lain. Dan dari semua itu tak satupun mendapatkan keberatan dari politik-partai poltik peserta pemilu. Sehingga, bagi rakyat sudah jelas, kekuatan politik manapun dari hasil pemilu ini yang berkuasa, tidak akan ada yang memihak pada kepentingan mayoritas rakyat.

Menjelang Pilpres, selain Capres yang muncul (Jokowi dan Prabowo) merupakan representasi  terbaik dari kepentingan ekonomi dan politik kaum modal dalam melanggengkan dominasi dan memperdalam eksploitasinya terhadap rakyat dan sumber daya alam, juga secara umum sikap yang ditunjukan oleh partai dan elit politiknya makin menelanjangi watak status quo. Terlihat, semua partai politik hanya sibuk mencari koalisi dengan berbasiskan semata-mata pada sejauh mana Calon Presiden yang akan didukung bisa menang, sejauh mana kepentingan-kepentingan dari masing-masing kelompok bisa saling terpenuhi, semata-mata bagi-bagi jabatan dan kekuasaan—termasuk saling menutupi dosa masing-masing—untuk kembali mendapatkan akses ekonomi, agar kembali punya kesempatan mengisi pundi-pundi.

Yang paling berbahaya dari hasil pemilu 2014 juga adalah munculnya figur Calon Presiden dari mantan militer yang memiliki jejak rekam pelanggaran HAM berat, yang menjadi salah satu aktor utama dari rezim Orde Baru dalam memberangus gerakan perlawanan rakyat, yang bertanggung jawab langsung atas penculikan dan penghilangan beberapa orang aktivis pada tahun 1998.  Prabowo Subianto dan kendaraan politiknya, partai Gerindra.  Bahkan, Prabowo dan Partai Gerindra sekarang telah bergandengan tangan, berkoalisi dengan kekuatan politik yang juga punya karakter reaksioner diantaranya PKS dan PPP. Dua nama terakhir ini juga punya jejak rekam yang destruktif terhadap demokrasi. Menguatnya kembali sisa Orba (baik yang masih utuh bercokol seperti militer dan Golkar maupun yang bertransformasi/berganti baju seperti Prabowo—Gerindra, Wiranto–Hanura, Surya Paloh- Nasdem) yang senada dengan partai-partai lainnya yang juga mengamini impunitas terhadap pelanggar HAM, permisif pada berbagai bentuk perampasan hak-hak ekonomi dan politik rakyat, mengamini wacana “politik kestabilan”, merupakan ancaman nyata bagi masa depan demokrasi, masa depan gerakan rakyat—ancaman nyata bagi masa depan perubahan yang lebih baik.

Read Full Article

jangan biarkan tentara berkuasa

  LAWAN PEMILU 2014;

BANGUN PARTAI ALTERNATIF!

Dengan semakin mendekatnya PEMILU 2014, rakyat semakin dihadapkan pada pilihan yang tidak ada bedanya. Wajah tokoh-tokoh caleg terpampang di setiap sudut jalan dengan tulisan-tulisan “mohon doa restu” atau “bersih, tegas, peduli”, dsb. Tetapi kami tahu, dan rakyat sebenarnya tahu, tidak ada satu pun calon dan partai yang akan menjawab persoalan rakyat.

Kemunduran politik dalam PEMILU 2014 sekarang justru terjadi disaat para calon dan partai tidak lagi perlu mengusung program dan janji kepada rakyat. Kegagalan elite-elite politik dalam merealisasikan janji dan program kesejahteraan pada pemilu lalu bukan dijawab dengan memperjelas program dan mempertegas kontrol rakyat dalam mengawal program berikut calon-calon terpilih nanti nya, tetapi justru memundurkannya pada penokohan/figurisasi semata yang membodohkan melalui media-media massa. Kita rakyat Indonesia tidak bodoh!

Sebagai bentuk tanggung jawab membangun bangsa dan rakyat dalam kurungan demokrasi yang semakin diperkecil, kami merasa perlu membangun suatu gerakan alternatif secara nasional yang mengambil sikap dan posisi tegas dalam PEMILU 2014 sekaligus memberi arah pada perjuangan rakyat ke depan nya. Maka berikut sikap dan seruan kami.

  1. PEMILU 2014 BUKAN PEMILU RAKYAT. Kesimpulan ini kami dasarkan pada kenyataan:

 

a)      Tidak ada satu pun program politik alternatif yang pro rakyat yang diprogramkan oleh partai-partai berikut calon-calon yang tampil sebagai peserta PEMILU 2014.

Kalaupun beberapa calon menjanjikan program ini dan itu, program ini tidak lebih dari sekedar ‘jualan’ karena tidak benar-benar mampu dijelaskan cara mencapainya. Ditambah pula dengan tidak berkapasitas nya partai-partai dan calon-calon tersebut dalam rekam jejak kepemimpinan untuk menjalankan program apapun yang mereka tawarkan.

b)      Tidak ada satu pun metode politik alternatif kerakyatan yang dijalankan oleh para peserta PEMILU 2014 yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari calon-calon wakil dan pemimpin nya kedepan. Ini dibuktikan dengan tidak ada nya satu pun calon yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengevaluasi sampai mencopot mereka.

c)      Dua hal diatas bersumber dari tidak ada nya satu pun partai alternatif kerakyatan yang tampil sebagai peserta PEMILU 2014 karena dihambat oleh sistem dan aturan yang tidak demokratis. Sehingga PEMILU 2014 nanti dapat dikatakan sebagai PEMILU nya BORJUIS karena hanya diikuti oleh partai-partai bandit dan penipu yang meletakkan keberpihakannya bukan pada rakyat, melainkan pada modal.

Oleh karena nya, siapa pun yang akan memenangkan pemilu nanti nya, mereka akan tetap menjalankan skema liberalisasi segala bidang dan eksploitasi yang memiskinkan rakyat. Dan untuk itu kami akan terus pula melawan hasil-hasil PEMILU 2014.

Tetapi bukan berarti kami dan rakyat sudah tidak membutuhkan demokrasi dan pemilu sebagai ajang demokrasi. Justru karena demokrasi yang ada hari ini sangat jauh dari memadai, maka PEMILU 2014 kami yakini tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa, justru hanya akan membersihkan borok-borok partai politik yang selama ini bekerja menindas dan memiskinkan rakyat.

Oleh karena nya, dibutuhkan suatu GERAKAN ALTERNATIF yang mendorong pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari nasib bangsa dan rakyat kedepan. Partisipasi ini tidak dapat dibatasi hanya dengan memilih calon-calon yang ada, melainkan membangun satu kesatuan POLITIK ALTERNATIF untuk MELAWAN PEMILU 2014 yang berarti MELAWAN SISTEM PEMILU 2014 dan PARTAI-PARTAI PEMILU 2014, demi lahir nya PARTAI ALTERNATIF dan hadirnya pemilu yang benar-benar demokratis.

Kehadiran partai alternatif nanti sekurang-kurang nya harus mengusung program-program alternatif kerakyatan bagi perubahan bangsa dan rakyat kedepan, yakni:

a)      Nasionalisasi aset-aset strategis bangsa dibawah kontrol rakyat, demi pengadaan sumber-sumber keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Aset-aset ini berada di berbagai sektor yang semakin dimiliki oleh swasta dan asing seperti: kehutanan, kelautan, perkebunan, tambang mineral dan energi, telekomunikasi, perbankan, transportasi, pendidikan dan kesehatan.

b)      Tangkap, adili dan sita kekayaan koruptor

c)      Industrialisasi nasional yang ramah lingkungan bagi kemandirian nasional dan pembukaan lapangan pekerjaan.

d)     Penghapusan hutang

e)      Reforma agraria sejati; yaitu melakukan tata kelola tanah dan sumber-sumber agraria yang modern dan berkeadilan.

f)       Pemberlakuan upah layak nasional dan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing

g)      Pemberian subsidi bagi rakyat demi:

  1. Pendidikan, kesehatan dan air minum gratis
  2. Pangan, energi, perumahan, transportasi dan komunikasi murah.

h)      Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui partisipasi rakyat dan teknologi modern tepat guna.

i)        Kesetaraan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya terhadap perempuan

j)        Pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya:

  1. Pencabutan seluruh UU anti-demokrasi, termasuk merubah sistem kepartaian dan pemilu menjadi partai dan pemilu yang demokratis.
  2. Kebebasan dan solidaritas untuk keberagaman suku, agama dan ras.

iii. Kebebasan berekspresi dan berkesenian bagi pembangunan kebudayaan kerakyatan.

k)      Pengadilan rakyat untuk para koruptor dan pelanggar kejahatan kemanusiaan berat.

l)        Hak referendum bagi rakyat untuk partisipasi dan kontrol kebijakan negara.

m)    Pembentukan badan-badan musyawarah rakyat yang berfungsi mengawasi dan mengontrol penjalanan program-program tersebut diatas oleh pemerintahan terpilih.

Mengajak dan menyerukan kepada seluruh organisasi-organisasi gerakan rakyat untuk membangun persatuan rakyat dan bersama-sama menjadi tiang pembangunan partai alternatif bagi perubahan mendasar di Indonesia.

Dengan itu pula kami mengajak dan menyerukan kepada segenap unsur rakyat Indonesia yang sadar sejarah perjuangan rakyat untuk bergabung dalam gerakan alternatif ini, dengan cara:

a)      Melakukan aksi dan ekspresi perlawanan di kota masing-masing yang mengusung tema “Lawan PEMILU 2014, Bangun Partai Alternatif!” serta mengangkat 13 program rakyat diatas sebagai jalan keluar rakyat Indonesia.

Selanjutnya kami juga akan melakukan Aksi Serentak Nasional pada akhir Maret mendatang dan pemasangan ribuan poster di puluhan kota sebagai ajang sosialisasi kepara rakyat.

b)      Mengangkat simbol-simbol perjuangan rakyat berupa gambar tokoh-tokoh pejuang rakyat seperti Wiji Thukul, Marsinah, Munir, dll, dalam bentuk kaos, poster, coretan dinding, bendera, stiker, dsb sebagai lambang perlawanan terhadap PEMILU 2014.

c)      Melakukan pencoretan/penulisan program-program rakyat diatas atau tuntutan rakyat lainnya pada kertas suara dalam PEMILU DPR/DPRD dan PEMILU PRESIDEN mendatang sebagai bentuk perlawanan.

Pusat informasi: 021-96041547 

 (alternatif.politik.komite@gmail.com)

 

Organisasi-organisasi pembangun:

  1. KP SGBN                              : Sultoni
  2. KP SGMK                             : Pay
  3. SMI                                        : Martin
  4. GSPB                                     : Ata
  5. Partai Pembebasan Rakyat    : Surya
  6. PPI                                         :  Adi
  7. KPO PRP                              : Mika
  8. FPBI                                       : Helmi
  9. SBMI                                      : Ramses
  10. Pembebasan                         : Moken
  11. SBM                                        : Erwan
  12. Frontjak                                 : Nana
  13. Sebumi                                   : Ibob
  14. GRI                                         : Indra
  15. SPRI                                       : Nda
  16. LIPS                                        : Abu
  17. PPBI Jatim                           : Hary
  18. Mahardhika Mojokerto       : Iis

Image

Read Full Article