Kategori: Pembebasan Perempuan

aksi front perjuangan perempuan 21 april
Massa Front Perjuangan Perempuan melakukan aksi pada Hari Kartini, 21 April 2017.

Palu – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Perempuan memperingati Hari Kartini dengan melakukan aksi mimbar bebas dan long march di seputaran Anjungan Nusantara-Talise, Jumat (21 April 2017). “Front terdiri atas beberapa organisasi yaitu BEM UNIVERSITAS TADULAKO, BEM PERTANIAN, BEM EKONOMI, DPM PERTANIAN, HIMASOS, HIMAGROTEK, HIMSA, GELORA DEMOKRASI, dan LS ADI.
Massa aksi memulai aksi mimbar bebas pada Pukul 15:30 Wita. Pada aksi tersebut, massa aksi membawa bendera organisasi, spanduk, dan beberapa pamflet yang bertuliskan “Hentikan kekerasan seksual dan diskriminasi teradap perempuan”. Beberapa massa aksi juga mempunyai kesempatan untuk menyampaikan orasi politik dan puisinya.

Mimbar bebas yang dilakukan oleh “Front Perjuangan Perempuan” mempunyai tujuan untuk kembali mengingatkan dan memberitahukan kepada masyarakat terkhusus warga Kota Palu bahwa pentingnya untuk kembali merefleksikan perjuangan yang dilakukan oleh R.A Kartini dalam memperjuangkan kaum perempuan agar bisa mengakses pendidikan dan hak kesetaraan. Bukan cuma R.A Kartini saja yang memperjuangkan gerakan perempuan tetapi ada beberapa banyak tokoh dan organisasi perempuan yang juga turut terlibat dalam memperjuangkan ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Karena di masa sekarang masih banyak orang melupakan Kartini, sebagian orang melupakan semangat dan cita-cita Kartini, banyak orang melupakan begitu saja perjuangan bangsa Indonesia dan pahlawan-pahlawannya melawan penindasan.

Salah satu massa aksi yang bernama Dandi Putra Perdana dalam orasi politiknya menyampaikan bahwa, “Ada banyak sekali kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang belum bisa terselesaikan, contohnya saja kasus pemukulan salah satu mahasiswi FKIP yang sampai saat ini belum terselesaikan dan terkesan ditutup-tutupi oleh pihak Rektorat Universitas Tadulako, belum lagi kejadian pemukulan terhadap salah satu buruh perempuan oleh oknum kepolisian yang terjadi di Kota Tangerang. Kasus diskriminasi diatas merupakan gambaran bahwa tidak becusnya aparat kepolisian dalam penegakan hukum, penyebab kasus diskriminasi tersebut adalah mainset dan budaya patriarki yang masih tertanam dalam otak dan menganggap bahwa perempuan itu lemah. Itulah sebabnya kami menyuarakan agar kita sebagai mahasiswa yang sadar sudah seharusnya mengikis budaya-budaya yang seperti itu”.

Adapun tuntutan dari “Front Perjuangan Perempuan” yaitu :

1. Sahkan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual
2. Hentikan diskriminasi terhadap perempuan di segala lini
3. Berikan hak cuti haid, hamil dan melahirkan bagi buruh perempuan
4. Berikan kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja
5. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing bagi buruh
6. Usut tuntas segala kasus yang menimpa perempuan (kasus pemerkosaan, cabul, pelecehan, dsb)
7. Berikan kesetaran hak antara laki-laki dan perempuan dalam bangku legislatif
8. Berikan pendidikan gratis dan hapuskan Uang Kuliah Tunggal

Mimbar bebas dalam rangka merespon Hari Kartini tersebut berakhir sekitar Pukul 17:30 Wita dan setelah itu massa aksi berkumpul untuk melakukan evaluasi aksi mimbar bebas.

Reporter: Aprianto Simon

Read Full Article

penyingkiran perempuan pat brewerI. Pendahuluan

Sejak Frederick Engels menulis The Origin of the Family, Private Property and the State (asal-usul keluarga, pemilikan pribadi dan negara) pada tahun 1884, telah banyak data yang dikumpulkan oleh para arkeolog dan para antropolog yang membenarkan ide bahwa komunitas manusia pada awalnya tak terbagi-bagi ke dalam kelas-kelas sosial dan, secara jender, egalitarian.

Engels memberikan suatu analisa tentang bagaimana hubungan-hubungan sosial bisa berubah, diputarbalikan, akibat adanya perubahan radikal dalam tenaga produktif manusia–saat muncul kegiatan peternakan.  Menurut Engels, pada zaman pra-sejarah, ditemukannya cara-cara beternak hewan oleh komunitas kesukuan bisa meningkatkan kemakmuran mereka, yang sebelumnya tak pernah mereka nikmati. Namun, kemakmuran tersebut justru, malahan, sekadar meningkatkan status sosial kaum lelaki, dan kaum perempuan menjadi korbannya–itu karena kaum lelaki lah yang menjalankan dan menguasai kegiatan peternakan tersebut. Sumbangan kaum lelaki terhadap kesejahteraan komunitas kesukuan tersebut malahan menyebabkan kaum perempuan tersingkir dari produksi sosial, digantikan dengan tugas-tugas perempuan tradisional–menyiapkan makanan dan mengerjakan kerajinan tangan yang, sebenarnya, merupakan jasa-jasa perumahan individual.

Namun demikian, Engels sendiri mengakui bahwa ia, yang hanya memberikan bukti-bukti yang tersedia pada saat itu saja, tak sanggup menjelaskan mengapa kegiatan peternakan, yang sebelumnya dimiliki bersama oleh komunitas kesukuan, berubah menjadi milik kaum lelaki secara individual.

Tulisan ini mencoba memberikan suatu sumbangan untuk menjawab pertanyaan tersebut; tulisan ini berusaha menyelidiki bukti-bukti ilmiah baru yang akan mengisi beberapa kesenjangan (dalam pemahaman kita) tentang bagaimana proses produksi dan hubungan-hubungan produksi berubah sejalan dengan perkembangan dalam kegiatan pertanian (yang menggunakan bajak); dan tulisan ini akan memberikan garis besar tentang: bahwa peningkatan produkstivitas pertanian (yang menggunakan bajak) lebih besar ketimbang peningkatan produkstivitas holtikultura; bahwa kaum lelaki menurun minatnya terhadap kegiatan berburu; fakta yang mengungkapkan bahwa, memang, proses membajak merupakan kerja yang lebih individual dan lebih berat ketimbang holtikultura; bahwa terdapat kesulitan untuk mengkombinasikan kerja individual tersebut dengan kegiatan memelihara bayi; dan, bahwa perdagangan makanan dan produk-produk ternak peliharaan (dengan basis kuantitas yang lebih besar dan beragam) sekarang bisa dilaksanakan dan semakin berkembang; semuanya itu memberikan sumbangan yang menyebabkan kaum perempuan diisolasi hanya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sehingga, kemudian, tak memiliki kekuasaaan terhadap produksi makanan-utama–yang, sebenarnya, merupakan landasan bagi terciptanya status dan kekuasaan yang sama antara kaum lelaki dan kaum perempuan di dalam masayarakat sebelumnya.

Dalam tahap perkembangan sosial yang penting seperti sekarang ini, bukti-bukti paling akhir yang, sebenarnya, ditujukan untuk mengisi beberapa kesenjangan dalam penjelasan Engels dan kaum Marxis lainnya, justru membenarkan penjelasan kaum Marxis: bahwa,  dalam masyarakat yang berkelas, terdapat hubungan antara perkembangan pemilikikan pribadi dengan penindasan terhadap kaum perempuan. Karena itu, tulisan ini sangat lah penting bagi mereka yang sedang berjuang untuk memblejeti kesalahkaprahan pemahaman kaum determinis-biologis tentang ketidaksetaraan jender; ketidaksetaraan jender dianggap sebagai  “alamiah” dan tak bisa diubah lagi. Yang demikian itu tentu saja merupakan penjelasan ilmiah-palsu, dan merupakan ideologi reaksioner. Celakanya, penjelasan tersebut, sekarang ini, telah begitu meluas.

Biologi sebagai ideologi.

Mengapa kaum perempuan masih dianggap sebagai warga negara kelas dua? Mengapa mereka terpaksa harus memilih antara menjadi ibu yang “baik” atau menjadi wanita (pemburu) karir yang “hanya mementingkan diri sendiri”? Mengapa kapasitas untuk melahirkan anak membatasi rentang pilihan yang tersedia bagi kaum perempuan, sementara kapasitas untuk menghasilkan anak tak membatasi kaum lelaki? Mengapa keluarga merupakan isu yang begitu penting dalam politik neo-liberal? Mengapa distribusi ekonomi dan kekuasaan sosial sebegitu tak setaranya di antara kaum lelaki dengan kaum perempuan?

Selama berabad-abad, telah terjadi debat tentang apa yang mementukan tingkah laku manusia: apakah sesuatu yang memang telah ada secara alamiah, atau memang timbul dari lingkungan sosial dan fisik tempat manusia itu hidup dan berinteraksi? Sekarang ini, beberapa teori mengaku bisa menjelaskan tingkah laku manusia didasarkan pada  karakter “alamiahnya”–yang, sebenarnya, maknanya lebih ke landasan biologis. Kaum determinis-biologis berargumen bahwa biologis kita tak sekadar membentuk tingkah laku (keberadaan) manusia, namun juga menentukan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi (dalam masyarakat berkelas, tentunya).

Penjelasan (varian paling akhir) sosio-biologi, yakni psikologi evolusioner adalah: bahwa ketidaksetaraan ras, etnik, kelas dan, khususnya, jender, itu dikarenakan penyesuaian genetik individual. Para penganutnya berargumen, misalnya, bahwa gen kita menentukan tingkah laku dan hubungan-hubungan lelaki-perempuan–yang tujuannya sekadar untuk memaksimalkan kesempatan-kesempatan menyukseskan reproduksi generasi mendatang. Itu artinya, bahwa peranan jender, perkawinan, praktek-praktek hukum dan lembaga keluarga merupakan turunan dari upaya untuk mereproduksi genetika.

Teori-teori tersebut seolah-olah memiliki keabsyahan ilmiah padahal, kenyataannya, merupakan pandangan yang parsial dan distorsif/menyimpang–merupakan pembenaran bagi ideologi status quo. Mereka berusaha membenarkan: bahwa sistim-sistim yang tak adil dan menghisap itu tak bisa ditolak, tak terhindarkan, dan tak bisa diubah, karena alamiah dan moralis.

Kaum determinis-biologis bukan lah pihak yang pertama kali berusaha untuk mendesakkan kebenaran moral pandangan: bahwa tatanan sosial sekarang ini  alamiah, tak bisa diubah lagi. Bukan, mereka bukan yang mengawalinya namun, sayangnya, merupakan yang terakhir–ketenarannya dalam ilmu-ilmu alam semakin meningkat.

Keluarga Inti―Ayah, Ibu dan Anak―Dianggap “Alamiah”

Sementara teori-teori ilmiah pada abad ke-19 (yang vulgar) sudah tak laku lagi; dan beberapa ideologi keagamaan, yang mengabsyahkan “absolutisme”, telah kehilangan daya penjelas lagi; namun pemahaman “alamiah”–yang berusaha menjelaskan segala gejala sosial–semakin meluas saja dan memiliki signifikansi budaya dalam meracuni varian-variannya yang baru. Coba saja pikir, bagaimana mungkin keluarga inti (yang terdiri dari ayah, ibu dan anak) diproyeksikan sebagai unit sosial yang alamiah, padahal terdapat berbagai hubungan-hubungan sosial antara berbagai individu dengan anak-anak, sekarang ini.

Itu tercermin dalam cerita-cerita yang kita dongengkan pada anak-anak. Ambil lah contoh dongeng tentang 3 beruang; bapak, ibu dan anak beruang hidup bahagia bersama dalam rumah mungilnya, sampai akhirnya diganggu oleh maling-licik bernama Goldlocks. Keluarga semacam itu begitu “alamiahnya”, sehingga gambarannya harus ditiru dalam kerajaan hewan. Itu lah yang disebut antropomorpisme–peniruan atribut-atribut tingkah laku manusia dalam kehidupan makhluk lain.

Realitasnya, berbeda sama sekali. Beruang betina dan jantan hanya beberapa saat saja berpasangan. Yang betina menyendiri bila hendak melahirkan, dan membesarkan bayinya sendirian. Seandainya pun yang jantan (“sang bapak”) mendatanginya, ia akan memandang sang bayi sebagai makanan lezat, bukan sebagai keturunannya (atau turunan genetikanya). Huh, begitu luasnya turunan penjelasan genetika!

Demikian pula dalam kebudayaan Barat, begitu penuh proyeksi kekeluargaan dalam kehidupan dunia hewannya, yang sebenarnya merupakan cerminan historis keluarga dan saling-silang kebudayaan tipe-tipe masyarakat–sehingga dijadikan landasan “alamiah” unit masyarakat manusia. Tipe-tipe cerminan demikian disebut etnosentrisme, atau mengatributkan bentuk organisasi sosial tertentu terhadap masayarakat di segala zaman dan tempat.

Bentuk keluarga semacam itu sudah menjadi lazim: terdiri dari bapak, sebagai kepala keluarga, pencari nafkah; Ibu, sebagai pengasuh, yang tugas utamanya adalah menjaga agar keluarga berada dalam keseimbangan sosial dan emosional; dan anak-anak, yang memiliki hubungan biologis terhadap kedua orang tuanya (dengan pengecualian, anak pungut) dan berada di bawah otoritas dan penjagaan kedua orang tuanya–dengan berbagai cara, tentunya.

Pengaturan tata cara hidup tersebut dikatakan telah ada sejak manusia turun dari pohon dan berubah menjadi makhluk yang baru. “Ke-alamiah-an” pandangan tersebut dipertahankan dari segala sudut posisi: ilmiah, keagamaan, hukum, ekonomi dan sebagainya. Lelaki, sang bapak, begitu dominannya, pelindung dan kepala kelompok keluarga tersebut–patriarki. Perempuan lebih lemah dan, dalam hubungan tersebut, tersubordinasi di bawah kekuasaan dan perlindungan lelaki; sebagaimana juga anak-anak, pun demikian, sampai mereka dewasa dan sudah sanggup membina unit-unit keluarganya sendiri.

Peran kaum perempuan yang tersubordinasi tersebut telah diabsyahkan dalam makna fungsi-fungsinya yang, katanya, memang sudah melekat dari sananya, seperti melahirkan dan membesarkan anak; subordinasi tersebut nampaknya dilandasi ciri biologis mereka, dan merupakan nasibnya–sekali lagi, huh, itu lah yang disebut sebagai “alamiah”.

***

II. Penjelasan Teori Evolusioner

Kaum Marxis menentang penjelasan tersebut; kaum Marxis percaya bahwa kaum perempuan, dalam sejarahnya, tidak selalu mengalami penindasan. Penindasan terhadap kaum perempuan terbentuk pada tahap (tertentu) perkembangan sosial dan dilembagakan melalui keluarga. Dengan kata lain, penindasan perempuan adalah permasalahan sosial, bukan ditentukan secara biologis, dan hal itu terus berlanjut, berkali-kali mengalami perkembangan.

Tulisan ini akan menguji pembuktian terhadap cara pandang yang (sangat) berbeda dalam melihat formasi sosial, yakni memahami bagaimana formasi sosial tersebut menempatkan kaum perempuan pada posisi kelas-kedua, dan yang memberikan kesempatan bagi ketidaksetaraan (yang dilembagakan) dalam skala yang lebih luas, bila masyarakatnya terbagi ke dalam kelas-kelas.

Apa yang dianggap sebagai sebuah “penjelasan yang valid” sangat lah berbeda-beda dalam berbagai ilmu pengetahuan berikut ini. Teori-teori evolusioner cukup diterima dalam ilmu biologi, paleontologi, dan arkeologi, tapi dalam ilmu-ilmu sosial (sosiologi, dan, khususnya, antropologi), penjelasan teori evolusioner telah dihina, ditolak, dilabeli tidak ilmiah, diejek, atau diperlakukan sebagai hal yang tabu karena, tentu saja, mereka melandasi argumen penolakannya pada beberapa teori reduksionisme biologis.

Usaha untuk menjejaki perkembangan spesies manusia dan upaya untuk menjelaskan berbagai bentuk organisasi sosial telah mereka tolak karena dianggap mekanistik dan tidak ilmiah. Contohnya, banyak orang menuduh bahwa penjelasan teori evolusioner pasti “unilineal” (yakni, bahwa masyarakat akan berkembang menurut arah tertentu, yang sudah bisa dipastikan). Yang lain berpendapat, bahwa kita hanya bisa menangkap sekadar kilasan-kilasan perbedaan bentuk-bentuk masyarakat dalam berbagai kurun (sebagaimana dijelaskan oleh teori-teori strukturalis/fungsionalis), tapi kita tak bisa, secara dinamis, memahami bagaimana masyarakat tersebut berubah, sekalipun di tahap yang berbeda.  Jika kita hendak membandingkan dua tahap yang berbeda, menurut mereka, kita seharusnya tak boleh berupaya menarik gambaran jeneralisasi atau kesimpulan sejarah yang panjang/menyeluruh, tapi harus dibatasi pada observasi yang sempit/khusus dan pararel waktunya.

Banyak orang yang meneliti/menguji perubahan sosial, misalnya saja para teoritikus diffusionis, dengan mengkaji dan menjejerkan peta-peta yang menunjukkan, misalnya, bahwa hubungan antara masyarakat A dengan masyarakat B bisa menjelaskan mengapa masyarakat tersebut memiki persamaan praktek-praktek sosial. Memang, hubungan semacam itu bisa menjadi sebabnya, tapi teori-teori tersebut bersikeras bahwa itu lah satu-satunya cara untuk menjelaskan kesamaan sosial, padahal hubungan tersebut hanyalah sekadar salah satu cara untuk menjelaskan penyebab perubahan sosial.

Namun, tak ada penjelasan yang begitu salah kaprah selain penjelasan teori evolusioner saat harus menjelaskan masalah perbedaaan jender dan asal muasal penindasan terhadap kaum perempuan. Seorang Antropolog Marxis, Evelyn Reed, dalam bukunyaSexism and Science (seksime dan ilmu pengetahuan) berpendapat bahwa salah kaprah penjelasan teori evolusioner bukan karena landasan kajian bukti-buktinya tapi karena landasan politiknya–penolakan ilmuwan-ilmuwan sosial atas bukti-bukti yang dikumpulkan dari masyarakat ditata sedemikian rupa, menjadi beragam, sesuai dengan kehendak politiknya. Namun, perbedaan tersebut justru memberikan tantangan yang mengusik ideologi borjuis karena, menurutnya, kapitalisme merupakan puncak pencapaian manusia dan tak akan ada lagi perkembangan tipe atau bentuk masyarakat lebih jauh lagi¾posisinya “meng-akhiri perkembangan sejarah”.

Doktrin Perbedaan Alamiah

Segala hal yang berkaitan dengan (keharusan) biologis merupakan kunci untuk menjelaskan tentang kelanjutan dan kemandegan perkembangan masyarakat, munculnya dominasi, serta ketidaksetaraan dalam masyarakat manusia.

Ada dua versi utama dalam “doktrin perbedaan alamiah” tersebut, yang teori-teorinya didasarkan pada penjelasan biologis. Dalam versi yang pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu lapisan atas tak bermakna (suatu supra-struktur gejala sekunder yang dibentuk oleh gejala primer) yang dibangun di atas landasan penjelasan biologis. Sedangkan dalam versi yang kedua, masyarakat dianggap sebagai pelengkap atau “embel-embel” bagi penjelasan biologis.

Dalam versi yang pertama, jender ditentukan oleh faktor biologis, makna istilah “jender” menurut pendekatan biologis adalah bahwa perilaku sosial dipahami sesuai dengan perbedaan jenis kelaminnya, walaupun pendekatan tersebut mengakui adanya beberapa wilayah problem yang tak sanggup membedakan antara jenis kelamin dengan jender. Perbedaan teori-teori tersebut merentang mulai dari yang melandaskan teorinya pada faktor hormonal–dapat dilihat pada teori laterisasi (yang berpendapat bahwa perbedaan kemampuan disebabkan oleh perbedaan kualitas di belahan otak)–hingga teori biogramer manusia Tiger dan Robin Fox (yang berpendapat bahwa program yang berlandaskan pada genetika bisa mempengaruhi manusia dalam cara tertentu, dan itu bukan dipengaruhi oleh instink, karena instink bisa direkayasa melalui kebudayaan hingga menjadi landasan utama yang mempengaruhi perilaku manusia). Tiger dan Fox berpendapat bahwa, karena 99% kehidupan manusia digunakan untuk berburu dan mengumpulkan bahan makanan, sedangkan berburu (dianggap) merupakan sumber kehidupan yang paling penting, maka kaum lelaki lebih agresif serta dominan (karena kaum lelaki lah yang hidupnya “terikat untuk berburu”)¾landasannya: perbedaan hormonal antara kaum lelaki dan kaum perempuan. Itu lah sebabnya mengapa kaum lelaki tak terhindarkan akan menjadi pemimpin politik dalam masyarakat modern. Perempuan, tentu saja, sekadar akan menjadi penghasil dan perawat anak.

Yang bisa dimasukkan dalam kategori teori tersebut adalah teori sosio-biologi Edward Wilson dan David Barash, yang berlandas pada teori seleksi alam Charles Darwin. Teori tersebut menempatkan teori Darwin pada posisi yang ekstrim–dengan mendesakkan tujuan eksplisit dan arahan moral ke dalam proses evolusi.

Teori sosio-biologi berpendapat bahwa perilaku binatang dan manusia secara genetik diarahkan untuk memaksimalkan pengalihan gen-nya ke generasi penerusnya agar keturunannya bisa tetap hidup. Masing-masing jenis kelamin menggunakan strategi berbeda dalam memaksimalkan kesempatan tersebut. Teori-teori tersebut memberikan landasan bagi teori psikologi evolusioner. Barash, contohnya, mengatakan bahwa kaum lelaki menghasilkan jutaan sperma, sementara kaum perempuan hanya menghasilkan satu indung telur pada satu saat atau sekitar 400 indung telur sepanjang hidupnya. Karenanya, kaum lelaki berkepentingan membuahi sebanyak mungkin perempuan untuk memaksimalkan pengalihan gen-nya ke generasi berikutnya, sementara kaum perempuan, karena mengandung janin dalam tubuhnya, lebih mementingkan kualitas, maka ia berusaha mencari pasangan yang secara genetik paling sesuai.

Makna penjelasan tersebut bertujuan untuk mempertegas perbedaaan peran-peran jender. Kaum lelaki tidak terlalu selektif dalam melakukan  hubungan. Ketimbang kaum lelaki, kaum perempuan lebih maklum, lebih siap, pada ketidaksetiaan pasangannya karena baginya hal itu bukan kerugian besar. Lain halnya jika kaum perempuan yang tak setia, kaum lelaki bisa saja mencurahkan enerjinya untuk membesarkan anak dari perempuan lain. Karena kaum perempuan sadar betul bahwa anak itu, secara genetik, adalah miliknya maka ia berkeinginan mencurahkan perhatian untuk merawatnya. Dengan demikian, dalam masyarakat modern, ia lebih berhasrat menjadi ibu rumah tangga.

Menurut pandangan tersebut, kaum perempuan, karena berkecenderungan mencari lelaki terbaik, berusaha menikahi lelaki dengan status sosial yang lebih tinggi. Kaum lelaki harus bersaing untuk memiliki perempuan karena kaum perempuan tak begitu banyak menghasilkan anak. Karenanya, lelaki yang lebih kuat dan lebih agresif akan lebih sukses¾itu lah yang memperkuat dominasi kaum lelaki atas kaum perempuan. Dalam masyarakat pemburu dan pengumpul makanan, pemburu terbaik merupakan pemasok makanan terbaik. Perang dan penguasaan wilayah akarnya adalah hasrat, usaha, lelaki untuk memiliki perempuan, dan mencegah lelaki lain memilikinya. Teori tersebut bukan saja meletakan faktor keturunan langsung (berdasarkan genetik), tapi juga meletakan faktor keturunan langsung (berdasarkan sel telur), sebagai landasan perbedaan jender. Teori tersebut mengabaikan kenyataan bahwa, dalam masyarakat berburu, kaum lelaki berburu secara berkelompok, bukan secara individual.

Dalam rangkaian-kedua teori-teori yang dilandaskan pada faktor biologis, masyarakat tak dibatasi oleh faktor biologis tapi merupakan embel-embel bagi faktor biologis: masyarakat, secara budaya, akan memberikan penjelasan rinci tentang perbedaan antar jenis kelamin.

Sosiologi fungsionalis merupakan contoh bagi cara pandang tersebut. George P. Murdock berpendapat bahwa pembagian kerja secara seksual terkait dengan perbedaan biologis: kaum lelaki lebih kuat, kaum perempuan mengandung/merawat anak, dan perbedaan peran sosial tersebut merupakan cerminan yang paling sesuai dengan takdir biologisnya.

Talcot Parson mengedepankan suatu teori yang mengatakan bahwa kaum perempuan lebih “ekspresif” sedangkan kaum lelaki lebih “instrumental”. Kaum perempuan, dalam keluarga inti, bertanggung jawab terhadap pergaulan anak remajanya dan kematangan/kestabilan kepribadian (lelaki) dewasa. Lelaki adalah pencari nafkah, yang bersaing dalam suatu masyarakat yang berorientasi-pada-prestasi, yang bisa menyebabkan stress dan keterasingan; karenanya, mereka membutuhkan kaum perempuan untuk menjaga keseimbangan.

Catatan:

1. Diterjemahkan dari buku yang ditulis oleh Pat Brewer, The Dispossession of Women,Resistance Books, 2000.

Read Full Article

kartiniLinda Sudiono

Kemeriahan terangkai dalam kegiatan karitatif tahunan di pemukiman padat penduduk maupun sekolah-sekolah setiap tanggal 21 april. Perkumpulan2 perempuan, baik itu PKK, Dharma Wanita maupun organisasi perempuan modern berkompetisi meramaikan perayaan hari Ulang tahun perempuan yang dikenal sebagai Ibu dari seluruh anak Indonesia, begitulah Kartini diperkenalkan kepada setiap generasi sejak tahun 1964. Melalui buku-buku sejarah dan lagu karangan Ismail Marzuki, kartini dicitrakan sebagai sosok perempuan sejati Indonesia dan simbol emansipasi perempuan. Emansipasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh bangsa Indonesia melalui kegiatan kreasi masakan dan sanggul antar RT, pemakaian kebaya oleh seluruh remaja putri disekolah maupun pembacaan puisi serta seminar di kalangan intelektual Indonesia. Itukah wujud emansipasi yang diusung oleh Kartini dalam pingitannya sebagai perempuan priyayi pribumi hindia belanda?

Kesadaran dari Humanisme Liberal
Kartini lahir dan dibesarkan dalam lingkungan feodal priyayi pribumi dari ayah seorang asisten wedana onder distrik mayong kabupaten jepara dan ibunya seorang anak dari kepala mandor pabrik gula. Kartini tidak pernah bertemu Ibunya. Ia dibesarkan dalam lingkungan poligami yang sarat dengan intrik, kecemburuan dan diskriminasi. Tidak ada catatan sejarah yang jelas mengenai Ibu kandungnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kesadaran sosial feodalisme pribumi yang memandang perkawinan pria bangsawan dengan perempuan kalangan jelata merupakan peristiwa yang mengotori darah ningrat, sebagai tabir yang enggan disibak

Sebagai perempuan dari seorang Bupati, kartini memiliki keistimewaan yang tidak didapatkan oleh perempuan jelata lainnya. Ia bersyukur mendapat kesempatan untuk menikmati terang ilmu pengetahuan di sekolah belanda, setidaknya itulah yang terungkap dalam salah satu suratnya :
“pengkhianatan besar terhadap adat kebiasaan negeriku, kami bocah-bocah perempuan keluar rumah untuk belajar dan karenanya harus meninggalkan rumah setiap hari…” [1]
Kehidupannya di sekolah rendahan belanda menjadi tapak awal bagi kesadaran kritis Kartini muda. Diskriminasi rasial yang lazim terjadi di bangsa jajahan menjadi makanan sehari-hari bagi kartini di lingkungan sekolah.
“orang-orang belanda itu menertawakan dan mengejek kebodohan kami, tapi kami berusaha maju, kemudian mereka mengambil sikap menantang terhadap kami…” [2]

Perlu dicatat bahwa kepedulian kartini terhadap bangsa, khususnya terhadap kaum perempuan tidak hadir tanpa pijakan. Melalui keunggulan dalam menguasai bahasa belanda, kartini mendapat kesempatan yang tidak dimiliki perempuan pada zamannya untuk melahap buku-buku eropa, yang kemudian berkontribusi terhadap perkembangan pemikirannya. Beberapa karya yang paling berpengaruh dalam perputaran hidup Kartini antara lain Max havelaar dan Minnebrieven. Pengetahuannya tentang penderitaan pribumi di hindia belanda justru ia dapatkan dari karya agung Multatuli tersebut. Ini dapat dipahami mengingat pingitan keras terhadap perempuan, sebagaimana juga yang dialami oleh Kartini, membuatnya hampir mustahil untuk dapat bercengkrama, apalagi berkelana diluar lingkungan kastil agung priyayi.

Karya lain yang menjadi bekal perjuangan kartini adalah Moderne Maagden atau perawan-perawan Modern karya Marcel Prevost, seorang pengarang roman dan drama yang mengagungkan tentang keadilan. Dari buku inilah, pemikiran tentang emansipasi perempuan kartini dapatkan, juga kekagumannya terhadap buku Die Wapen Nieder karya Berthan Von Suttner, karya yang bersumbangsih bagi perjuangan perdamaian dunia.[3]

Kausalitas sejarah dan realitas telah melahirkan situs-situs peristiwa yang memaksa Kartini untuk menjaring generik situasi bangsa Hindia. Kartini menyadari lemah posisinya sebagai pribumi di bawah jajahan koloni. Dia menyadari penjajahan saudara dari bangsawan pribumi terhadap rakyat jelata, dan yang kemudian menjadi penting dalam sosok kartini adalah kesadaran mengenai ketidak berdayaan perempuan di lingkungan penjajahan, yang berkelindan dengan kesadaran sosial feodal. Ketika perjuangan gerakan Susan B. Anthony dan Elizabeth C. Saton melahirkan gelombang perlawanan perempuan di Amerika, Kartini berduka terbenam dalam ketidakberdayaan diri dan bangsanya. Gema kebangkitan gelombang gerakan demokrasi pemilihan di bidang politik dan pendidikan yang setara bagi kaum perempuan secara tidak langsung menjadi bahan renungan bagi kartini, bahwa ia tidak bisa diam karena dia terlanjur tahu. Dia terlanjur tahu duka bangsa terjajah, dia terlanjur tahu penderitaan subordinat kaum perempuan. dan sebagaimana kampanye yang ditiupkan dari dunia barat, maka ia memulai dengan Pendidikan.

“aku ingin dapat pergunakan bahasa belanda, dengan sempurna menguasainya, sehingga aku dapat mempergunakannya sebagaimana aku kehendaki, dan kemudian aku akan berusaha dengan alat-alat penaku menarik perhatian mereka, yang dapat membantu usaha kami untuk mendatangkan perbaikan bagi nasib wanita jawa…kami akan goncangkan dia bunda, dengan seluruh kekuatan kami…dengan demikian kami tak bakal menganggap hidup kami sia-sia”[4]

Dalam ketidakberdayaan, ia memulai dengan kemampuannya. kartini mengetahui dengan jelas bahwa perjuangannya tidak memiliki titik hantam tanpa keterlibatan sebanyak-banyaknya kaum perempuan. Untuk meningkatkan partisipasi maka perempuan harus berpengetahuan. Bagi kartini, Pendidikan merupakan sokoguru bagi sebuah bangsa, perempuan adalah tiang penyangga, maka perempuan harus berpendidikan. kelahiran selalu dimulai dari rahim seorang perempuan dan dari dia pulalah manusia pertama kali menerima didikan.

“ perempuan sebagai pendukung peradaban! Bukan, bukan karena perempuan yang dianggap cakap untuk itu, melainkan karena saya sendiri juga yakin sungguh-sungguh, bahwa dari perempuan mungkin akan timbul pengaruh besar, yang baik atau buruk akan berakibat besar bagi kehidupan : bahwa dialah yang paling banyak dapat membantu meninggikan kadar kesusilaan manusia…dari perempuanlah manusia itu pertama-tama menerima belajar merasa, berfikir, dan berkata-kata… dan bagaimanakah ibu-ibu bumiputera dapat mendidik anak-anaknya, kalau mereka sendiri tidak berpendidikan?”[5]

Kartini memang terbaik pada zamannya. Dia melambangkan kebangkitan dari kaum perempuan yang tertidur di atas pijakan konservatisme feodal. Menjadi dapat dimaklumi ketika Kartini memulainya dengan Pendidikan atas landasan keterasingan kaum perempuan dalam produksi kehidupan sosial, maka tereliminasi pula hak-hak pribadinya. Kartini memang pantas untuk dinobatkan sebagai pelopor, pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Perjuangan kartini melambangkan kesadaran dari fondasi zamannya, yang tentunya akan menjadi berbeda dengan landasan sosial ekonomi saat ini. Konsekuensi logisnya adalah menyangkut landasan bergerak dari analisas sosial ekonomi yang berbeda dengan strategi perjuangan yang berbeda pula.

Perjuangan Perempuan dalam Zamannya
Gerak perlawanan massa selalu dimulai dari landasan status situasi. Begitulah kita diajarkan oleh sejarah. Termasuk di dalamnya adalah kebangkitan gerakan perempuan pada awal abad ke 19, yang kemudian menjalar bagaikan jamur ke setiap bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Landasan status situasi berada dalam elemen eksistensi dirinya dalam rupa ketimpangan sosial, berlandaskan kelas. Tidak hanya selesai pada titik itu, di dalam setiap ketimpangan sosial, simultan ketimpangan berlandaskan gender ada di dalamnya, baik yang berada di dalam eksistensi yang terstruktur maupun tidak terstruktur, maka dia dinamakan budaya. Mari kita belajar dari beberapa catatan sejarah tentang kebangkitan maupun keterlibatan perempuan.

Revolusi Perancis 1871, eksperimen presentasi murni massa rakyat diperancis bermula dari kaum perempuan. Percobaan serangan gerilya tentara “pertahanan nasional” Thiers terhadap Garda Nasional—pasukan tentara bentukan rakyat— pada tanggal 18 Maret 1871 mengalami kegagalan karena ratusan ibu-ibu warga sekitar mengerumuni artileri garda nasional yang akan diambilalih dan memprotes tindakan tentara Thiers. Keributan yang terjadi memicu kedatangan pasukan garda nasional dan warga lainnya. Kegagalan pelucutan senjata warga oleh tentara “Pertahanan Nasional” membuat Thiers ketakutan dan melarikan diri ke Versailles, kehancuran dari eksistensi terstruktur. Kekuasaan diambil alih dan Paris berada sepenuhnya di tangan proletariat. Di Rusia, tuntutan pada hari minggu terkahir pada bulan Februari 1917 para perempuan terhadap “roti dan perdamaian” menjadi pioner kekuatan yang menurunkan pemerintahan tsar 4 hari kemudian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peluang struktur politik bagi kebangkitan perempuan justru dilahirkan oleh pemerintahan anti rakyat serta pengabaian (baca : peremehan) terhadap peran perempuan. Pemandangannya yang ganjil di Brazil ketika perayaan Hari Perempuan Internasional diizinkan untuk digelar oleh kekuasaan otoriter Ernesto Geisel. Jangan berpikir kalau pemerintah otoriter mampu dan mau berpikir tentang pembebasan perempuan. Keberhasilan itu di dapatkan dari penilaian terhadap peran kaum perempuan yang apolitis dan tidak berbahaya. Pemerintahan Ernesto Geisel harus menelan pil pahit dari penilaian itu. Kesempatan perempuan untuk melakukan mobilisasi massa inilah yang kemudian memberikan ruang bagi konsolidasi gerakan oposisi dalam menumbangkan Rezim Geisel.

Perlawanan perempuan setiap belahan dunia menampilkan keterkaitan antara landasan ekonomi politik dengan bangkitnya perlawanan perempuan, dengan tujuan dan capaian yang berkesesuaian dengan hukum perkembangan sejarah. Begitu juga seharusnya kita memahami kelebihan sekaligus keterbatasan Kartini dalam perjuangannya. Sebagai simbol kebangkitan perempuan Indonesia, Kartini memang jauh dari menyentuh akar persoalan perempuan. Bekal gerakannya berdiri pada Humanisme dengan pandangan berkesempatan yang berperikemanusiaan bagi perempuan. Pendidikan menjadi perwakilan kebenaran, kemajuan peradaban, maka dia akan menjadi senjata yang sebaik-baiknya untuk mendamaikan dunia. Tidak ada yang salah dengan pandangan itu, hanya saja gerak strateginya yang Humanis tanpa menyentuh esensi penindasan menjadi terkesan utopis.

Namun demikianlah yang dititipkan situasi padanya. Kartini hidup dalam lingkungan feodal priyayi dengan kekuatan pasung terhadap perempuan yang luar biasa. Kondisi perempuan kalangan bangsawan dapat kita dalami dalam ungkapan tulisan Sriati Mangoenkoesoemo :
“Betapa menggairahkan keadaannya (= wanita desa itu) dibandingkan dengan wanita dari golongan atas. Betapa lebih menggairahkan hubungannya dengan suaminya dan keluarganya. Mereka berbagi kesukaan…pada merekalah para suami mula-mula datang kalau memerlukan nasihat bagaimana pajak harus dibayar. Bersama-sama mereka berbagi suka dan duka yang diberikan kepada mereka oleh hidup ini ”[6]

Tulisan diatas tidak sedang memberikan pemahaman kepada kita bahwa kehidupan perempuan jelata lebih baik. Penindasan terhadap perempuan bersifat universal, dia menimpa semua entitas yang bernama perempuan, dengan kadar kualitas dan rupa yang berbeda-beda. Demikian pula penindasan yang menimpa perempuan jelata dan bangsawan pada zaman itu. “Kesucian” kasta ningrat menjadi jeratan karena dialah yang akan menjadi causa prima pesakitan dari setiap masalah. Dalam lingkungan seperti inilah Kartini berkapitulasi, namun bagaimanapun juga dia telah memulai. Setidaknya nyata bahwa pendidikan-lah yang dibutuhkan oleh perempuan pada zamannya, sesuatu yang menjadi landasan taktis perempuan untuk setara.

Degradasi Makna Perjuangan Kartini
Bagi mereka yang membenci gerakan massa maka berterimakasihlah pada Soeharto. Diktator ulung inilah yang telah menjaring perangkap besar bagi seluruh rakyat miskin Indonesia dalam jebakan utang dan kemesraan mental bangsa terjajah. Jangan bilang dia diktator kalau gerakan sipil tidak dia hancurkan. Segera setelah naik ke pangkuan singgasana, Soeharto dan para pendukungnya melakukan pembersihan secara besar-besaran terhadap angkatan bersenjata dan administrasi sipil orde lama. Semua yang bernuansa orde lama tersingkir dengan digantikan oleh hiasan-hiasan orde baru. Hiasan yang dirangkai dari darah dan tulang jutaan rakyat tidak bersalah.

Paranoid orde baru menjadikan demokrasi mati suri. Aliansi segitiga antara angkatan darat, mahasiswa angkatan 66 dan teknorat segera menjadi pijar bagi orde baru. Angkatan darat sebagai senjata “pengawas” sipil, teknorat sebagai intelegensia corong liberalisme ekonomi pengganti berdikari dan mahasiswa sebagai resi dengan mitologi tanggung jawab moral masyarakat secara organik, dengan sesekali dikonfigurasi untuk menjadi kekuatan penekan tunggal, cerminan puing-puing demokrasi orde baru. Sebuah legitimasi sekaligus delegitimasi terhadap gerakan massa mengatasnamakan kestabilan sosial.[7]

Belajar dari kekhilafan brazil yang mengabaikan kekuatan peran perempuan dalam dunia politik, suara lantang Gerwani mengajarkan pada penguasa orde baru akan determinatif gerakan perempuan dalam mengubah dunia. Sindrom desekrasi gerakan perlu dilancarkan, sembari meyakinkan korporasi asing bahwa kekuatan oposisi sejati, dibawah panji komunis, berhasil dimusnahkan.

Penggalian terhadap sejarah peran perempuan zaman feodalisme dalam bingkai budaya patriarki dilakukan. Gerakan perempuan di kambingkan hitamkan sebagai laknat dan tidak beradab. Perempuan sejati indonesia adalah perempuan yang patuh mengayomi, figuran yang menonjolkan para pemeran utama. Ideologi ibuisme ala orde baru mengembalikan perempuan kedalam ranah domestik, dengan pujian manis sebagai tiang negara, dengan makna tersirat sebagai yang bertanggung jawab terhadap kehancuran negara. Gerakan perempuan mengalami deideologisasi dan depolitisasi.

Zaman reformasi meniupkan kembali angin segar pada gerakan demokratik. Lembaga Swadaya Masyarakat yang sebelumnya dimanfaatkan untuk mengalihkan tanggungjawab negara kini menjadi salah satu kekuatan yang melahirkan embrio kebangkitan perempuan. Gaung kesetaraan mulai digemakan oleh berbagai kalangan, sambil memanggil keluar perempuan dari ranah domestik. Ada capaian memang, namun kondisi perempuan tidak banyak beranjak dari tempatnya. Dia masih berbeban ganda, dia masih penderita utama.

Kompleksitas Perempuan Indonesia
Perempuan bergerak dari sejarah yang berbeda sehingga menjadi hal yang mutlak kepentingan partikularnya menjadi perhatian. Budaya patriarki tidak memberikan celah penerimaan dalam kesadaran masyarakat bahwa dia sepantasnya dimanusiakan. Berbagai kalangan memandang tujuan sejatinya telah tercapai ketika perempuan mendapatkan pendidikan dan menduduki berbagai jabatan formal yang tidak pernah di dapatkan oleh Kartini. Pemikiran semacam ini sekali lagi membuktikan kepada kita pandangan masyarakat yang belum terbebas.

Budaya patriarki tidak akan hilang hanya dengan memberikan posisi penting, memberikan kuota sebanyak 30% untuk menjamin keterlibatan politik atau melindunginya dari kekerasan rumah tangga melalui pengaturan hukum. Kebijakan hanya akan menjadi dorongan taktis yang afirmatif untuk mempermudah perjuangannya untuk terbebas. Yang seharusnya ada di dalam benak setiap pejuang kesetaraan adalah menciptakan syarat materiil untuk mengembalikan perempuan pada posisinya sebagai manusia yang berdaulat, bukan untuk menjadi lebih unggul, tetapi menjadi determinan dan beriringan dengan entitas lain dalam masyarakat tanpa dalil sosial budaya, ekonomi maupun politik. Demikianlah sesungguhnya esensi dari eksistensi manusia. Esensi manusia dalam mempertahankan hidup untuk dapat menciptakan sejarah, dengan syarat logis berproduksi materiil dan reproduksi. Ini menjadi tanggung jawab semua manusia untuk memanusiakan manusia.

Kondisi materiil inilah yang tidak dimiliki oleh perempuan Indonesia secara holistik. Dengan status ekonomi berkembang memberikan tawaran kesempatan yang lebih kecil kepada Indonesia untuk memiliki independensi. Pastinya akan menjadi pertanyaan di benak kita bagaimana Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah ini bisa menyandang status berkembang? Dan bagaimana pula status berkembang ini berdampak ganda pada kemajuan kaum perempuan?

Pertama, pembangunan logika modal dalam kekuasaan teritori. Momentum perang dunia menjadi ajang pemulihan perekonomian melalui perbelanjaan senjata dunia dengan dibangunnya Industri persenjataan. Amerika Serikat dengan tegas memberikan dukungan kepada negara eropa yang kalah dalam perang melalui program Marshall Plan untuk sekutu maupun saingan globalnya. Tujuannya jelas, kucuran dana strategis negara bangsa Amerika Serikat, pertama untuk memperbaiki posisi ekonomi kapitalis eropa demi kepentingan melindungi dominasi ekonomi politik Amerika Serikat, melalui rekonstruksi Lembaga Internasional yang berarti juga melindungi perekonomian dunia dari ancaman pergolakan buruh ala soviet dan kedua, untuk memastikan pembukaan dan penerimaan pasar terhadap kapital finansial—melalui persetujuan bretton woods—amerika serikat yang perhitungan standar nilai perdagangan emasnya berdasarkan dolar amerika serikat.

Disinilah titik pertemuan antara logika kekuasaan teritori dan logika kekuasaan kapitalis ala Arrighi. Pemaksaan logika kekuasaan kapitalis yang lintas teritori melalui Logika kekuasaan teritori negara bangsa amerika serikat adalah untuk menghilangkan batas negara bangsa imperialis lainnya dengan semakin mengukuhkan negara bangsa amerika serikat melalui penerapan pasar bebas baru berganti raga, tanpa berganti jiwa, Neoliberalisme.[8]

Untuk memastikan sentralisasi sumber daya alam dan perekonomian negara berkembang di tangan lembaga dunia di bawah kontrol Amerika Serikat, ekspor modal dan kredit dikucurkan, dengan tujuan yang telah tersebut sebelumnya, yaitu pembukaan pasar. Salah satu sasaran empuknya adalah Indonesia, yang telah lama di gadaikan oleh pemerintah orde baru. Privatisasi adalah salah satu senjata ampuh kolonisasi segala bidang, bumi, air, pendidikan, kesehatan yang menyangkut hajat hidup 200 juta lebih penduduk Indonesia.

Kedua, watak kekuasaan pemimpin Indonesia. Tak perlu diragukan lagi warisan dampak dari Soeharto terhadap 200 juta lebih rakyat Indonesia beserta keturunannnya. Perekonomian dalam negeri yang terbangun di atas landasan utang luar negeri dan modal asing di bawah pemerintahan soeharto beserta kroninya di bawah payung partai Golkar mulai mengalami kehancuran akibat krisis moneter tahun 1997 yang bertepatan dengan jatuh tempo pembayaran utang luar negeri. Untuk menalangi pembayaran utang yang berjumlah fantastik, Pemerintahan Soeharto menyepakati penandatanganan Letter of Intens dari International Moneter Fund (IMF) dengan harapan pengembalian keseimbangan neraca keuangan. Imbalannya, Indonesia diwajibkan untuk memberlakukan beberapa kebijakan penyesuaian salah satunya adalah Privatisasi Badan Usaha Milik Negera (BUMN).

Mei 1998, kediktatoran Soeharto berhasil diruntuhkan disertai tumbal nyawa para aktivis kontra soeharto dan bangkai serta harga diri ribuan perempuan tionghoa yang diperkosa, siksa dan dibunuh, yang Menurut David Bourchier, spesialis studi Indonesia di Universitas western Australia, dilansir oleh Sydney Morning Herald dan banyak pihak, dibawah komando pimpinan Kopassus pada saat itu, Prabowo Subianto. Hal ini pulalah yang menyebabkan Prabowo memperoleh “penghargaan” sebagai Persona In Grata dari beberapa negara barat, termasuk Washington, dan kelompok pembela HAM internasional lainnya. Hebatnya, saat ini mantan komandan lapangan Timor Timur ini menjadi calon presiden potensial dalam Pemilihan umum yang akan datang.

Pemerintahan pasca soeharto, mulai dari Habibie sampai pada SBY-Boediono, mempertahankan karakter orde baru sebagai agen kapitalisme yang loyal. Aset negara dibawah pemerintahan komprador terus bertranformasi menjadi milik perorangan melalui segala bentuk kebijakan yang menghalalkan kebebasan berinvestasi dan privatisasi bidang infrastruktur yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Megawati yang “beroposisi” di era orde baru, mulai menunjukkan taringnya pasca berkuasa. Suasana represif mulai memanas pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberlakukan sistem outsourching dan sistem kerja kontrak. Pemerintah di bawah kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono telah 4 kali menaikkan bahan bakar minyak yaitu Maret tahun 2006 40 % untuk gas dan 28% untuk bahan bakar minyak, oktober 2006, juni 2008 sebesar 30% dan terakhir april 2012. Kenaikan ini menyebabkan kenaikan di hampir semua bahan komoditi mulai dari bahan pangan, pakaian, transportasi, pendidikan dan kesehatan. Pengangguran meningkat mencapai 4 juta orang. 175 juta Ha tanah didominasi oleh kapitalis swasta, setara dengan 91% area lahan Indonesia. Kekayaan minyak dan gas dikuasai sebanyak 90%, 89% mineral dan 75% batu bara, dieksploitasi untuk pemenuhan kebutuhan di negara maju.

Dampaknya cukup jelas, menimpa rakyat miskin, terutama perempuan miskin yang sebelumnya terbelenggu patriarki. 10 juta perempuan muda mengalami anemia karena kekurangan gizi, 11,8 juta perempuan melahirkan bayi prematur. Tahun 2005, dari total 4 juta perempuan hamil, 1 juta diantaranya mengalami kekurangan energi yang kronis dan 2 juta yang mengalami anemia kronis, yang menyebabkan 350.000 bayi lahir dengan berat badan kurang atau cacat setiap tahunnya. Di jakarta, perempuan yang mengalami PHK mencapai 88% dari total pengangguran. Ketika angka buta huruf Indonesia mencapai 9,7 juta jiwa, 65% diantaranya adalah perempuan.

Ini adalah buah benih perkawinan mesra antara Patriarki dan Sistem Ekonomi Liberal. Persoalannya tidak terpisah, maka tidak seharusnya ia dipisahkan dalam pemahaman rakyat miskin dan gerakan demokratik Indonesia. Perjuangan bagi pembebasan perempuan bersifat universal. Sebagai perempuan, ia di belenggu oleh Patriarki. Penindasan akan bertambah bagi perempuan korban sistem ekonomi neoliberal, yang tidak dititipkan kelebihan lain kecuali sekedar kebutuhannya untuk bertahan hidup. Ini kompleksitas perempuan Indonesia masa kini, yang luput dari perhatian seorang kartini sebagai pelaku sejarah pada zamannya.

Penutup
Bagaimanapun juga Kartini telah memenuhi panggilan zaman. Dia telah berperan dengan sebaik-baik pada masanya. Sosoknya menjadi pelopor, namun perjuangannya tidak tepat untuk di duplikasi. Gerakan perempuan memiliki strategi perjuangan yang berkesesuaian dengan perkembangan zaman yang menitipkan kompleksitas modernisasi. Sejarah hanya menjadi acuan untuk merumus, bukan patron untuk bertindak. Hanya dengan demikian perjuangan perempuan akan menemukan esensinya, yang tidak beromantisme dengan masa lalu, yang tidak sektarian dan parsial dengan mengelitiskan isu tanpa kompartemen, namun menjadi salah satu kekuatan penentu dunia masa depan. Oleh karena itu, menjadi jelas bagi kita bagaimana semu nya perjuangan pembebasan tanpa keterlibatan perempuan.

[1] Surat Kartini kepada Estella Zeehandelaar, 25 Mei 1899
[2]Surat Kartini kepada Estella Zeehandelaar, 12 Januari 1900.
[3] Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini saja, Jakarta, Lentera Dipantara, 2003
[4]Surat kepada Ny. Ovink Soer, tahun 1900
[5]Surat kepada Nyonya M.C.E. Ovink-Soer, 2 November 1900.
[6] Sriati Mangoenkoesoemo dalam “De Javaansche Vrouw” sebagaimana yang dikutip oleh Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula, Jakarta, Lentera Dipantara, 2003, hlm. 103
[7] Suryadi A radjab, Panggung Mitologi dalam Hegemoni Negara:Gerakan Mahasiswa di Bawah Orde Baru, Problem Filsafat No.02/Tahun I/Januari 2012
[8] Doug Lorimer, Serangan Global Imperialisme dan Kemungkinan Perlawanannya, dipresentasikan dalam Konferensi Marxism Tahun 2000 di Sydney Tanggal 5-9 Januari 2000

 

Read Full Article

 

buruh perempuan gspb hari perempuan seduniaSolidaritas.net, Jakarta – Memperingati Hari Perempuan Sedunia, Ratusan massa Komite Perjuangan Perempuan dan Rakyat melakukan aksi long march dari Patung Kuda Air Mancur menuju Istana Negara, kemudian dilanjutkan dengan panggung rakyat di Taman Ismail Marzuki (TIM), Sabtu (8/3).

Aksi tersebut bertujuan menyemangati dan menggerakan kembali perjuangan kaum perempuan dan rakyat melawan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Salah seorang orator, Sri Darwanti menilai kebijakan pemerintah hanya menguntungkan kapitalis dan menjerumuskan rakyat pada jurang kemiskinan.

“Dalam situasi seperti ini, kaum perempuan dan rakyat miskinlah yang terkena dampak ekonomi politik kapitalisme secara langsung karena beberapa paket kebijakan penjajahan ekonomi politik ini seperti politik upah murah, pencabutan dan pengurangan subsidi pendidikan dan kesehatan, kenaikan harga pangan, BBM, TDL,” jelas aktivis perempuan yang bergiat di Gabungan Serikat Perjuangan Buruh (GSPB) ini.

Read Full Article

memoar perempuan revolusioner

Oleh: Harsa Permata*

Siapa Fransisca Fanggidaej?

Bagi generasi yang dibesarkan dan dididik oleh sejarah rekayasa versi Orde Baru, maka nama Fransisca Fanggidaej adalah nama yang asing. Kenapa demikian? Hal itu disebabkan oleh tidak tercantumnya nama Fransisca Fanggidaej dalam buku sejarah manapun. Terutama buku-buku sejarah yang peredarannya diperboleh kan oleh rezim Orde Baru.

Akan tetapi, nama Fanggidaej ternyata tercatat dalam buku peringatan South East Asian Youth & Students Conference (Konferensi Pemuda dan Pelajar Asia Tenggara) yang bertempat di Kalkuta, India. Namanya tertulis sebagai seorang tokoh perempuan Indonesia yang berpidato menyampaikan pada dunia internasional tentang perjuangan bangsa negeri jajahan Hindia Belanda, atau bangsa Indonesia (Setiawan, 2006:8-9). Konferensi Kalkuta ini terjadi pada tanggal 21-26 Februari 1948. Konferensi ini adalah pertemuan kaum muda negara-negara jajahan imperialis, yang sedang berusaha memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. Pertemuan Kalkuta ini kemudian berlanjut menjadi Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung, tahun 1955 (Setiawan, 2006:9).

Latar Belakang Keluarga Fransisca Fanggidaej

Sebagai seorang aktivis pergerakan nasional progresif, Fanggidaej adalah juga menjabat sebagai ketua dalam kepengurusan pertama organisasi Pemuda Rakyat yang merupakan onderbouw PKI (Partai Komunis Indonesia). Akan tetapi, siapa nyana kalau sebelum terlibat dalam pergerakan, Fanggidaej berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya adalah seorang pegawai tinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda, yang bernama Gottlieb Fanggidaej. Sang ayah berasal dari Pulau Roti (Setiawan, 2006: 13). Ibunya bernama Magda Mael, seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Timor. Fransisca lahir pada tahun 1925 di Noel Mina, Timor.

Kedudukan sang ayah yang tinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda membuat dia menjadi seorang Belanda hitam. Apa itu Belanda hitam? Belanda hitam adalah orang yang tidak berdarah Belanda, akan tetapi status sosialnya disamakan dengan orang Belanda/Eropa. Status “Belanda hitam” ini sudah dimiliki oleh keluarga mereka sejak generasi kakek Fransisca Fanggidaej. Sang kakek dari pihak ayah, adalah seorang pendeta Kristen, ia berasal dari keluarga raja di wilayah Baubau. Raja di sini berbeda maknanya dengan raja di Jawa maupun Sumatera. Status keluarga raja di sini adalah berdasarkan atas kepemilikian harta kekayaan yang dalam hal ini adalah kerbau (Setiawan, 2006: 17-18).

Bergabung dengan Pergerakan Nasional Progresif

Keterlibatan Fransisca dalam dunia pergerakan nasional progresif diawali ketika ia bergabung dengan kumpulan intelektual muda Maluku di Surabaya. Kumpulan ini dipimpin oleh Gerit Siwabessy dan Dr. Latumeten, mereka menyelenggarakan berbagai diskusi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pergantian kekuasaan dari tangan pemerintah Hindia Belanda ke tangan penguasa militer Jepang, dan meninggalnya sang ayah, membuat Fransisca harus berjualan barang-barang buatan ibunya dari pintu ke pintu. Dengan ditutupnya sekolah-sekolah Belanda oleh penguasa militer Jepang, membuat Fransisca tidak bersekolah lagi. Kondisi seperti ini mendorong Fransisca untuk mencari teman bermain dan mengobrol. Ketika itulah ia mulai sering berkunjung ke rumah Dr. Gerrit Siwanbessy, yang merupakan saudara jauh Fransisca dari pihak Ibu (Setiawan, 2006: 45-48).

Dari keterlibatannya dalam kumpulan inilah, Fransisca memahami arti kemerdekaan dan keberagaman. Kumpulan ini kemudian mengutus Fransisca untuk menghadiri Kongres Pemuda yang Pertama di Yogyakarta, pada bulan November 1945 (Setiawan, 2006:9) . Kongres ini kemudian menghasilkan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI). BKPRI memiliki dua dewan, yaitu Dewan Perjuangan dan Dewan Pembangunan. Selain itu, kongres Pemuda tersebut juga melahirkan organisasi progresif yang bernama Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO). PESINDO adalah gabungan dari 7 organisasi kepemudaan yang berideologi kerakyatan atau sosialisme (Antun Joko Sismono).

Dalam perkembangan berikutnya, Fransisca kemudian memilih bergabung dengan PESINDO. Ia ditempatkan di bagian penerangan Dewan Pimpinan Pusat PESINDO. Bagian penerangan ini bertugas untuk memberikan informasi pada dunia internasional tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi tersebut disampaikan melalui radio Geloran Pemoeda Indonesia (Setiawan, 2006:9). Siaran radio Gelora Pemoeda menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Belanda, dan Inggris. Fransisca ditugaskan untuk mengurus siaran radio dalam bahasa Belanda dan Inggris. Selain menyiarkan informasi, radio tersebut menyiarkan alasan pentingnya berjuang melawan penjajah Belanda (Setiawan, 2006:85).

Fransisca dan Peristiwa Madiun 1948

Peristiwa Madiun 1948, adalah peristiwa yang penting dan membekas dalam hidup Fransisca. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan pasca peristiwa tersebut, ia harus kehilangan salah satu orang yang disayanginya, yaitu suaminya, Sukarno, pimpinan bagian penerangan PESINDO dan BKPRI.

Pada tahun 1946, PESINDO mendirikan “Marx House” di Madiun. Marx House menyelenggarakan kursus-kursus politik bagi semua anggota PESINDO baik itu yang berada di laskar maupun yang nonlaskar. Guna dari kursus-kursus politik tersebut adalah untuk memberikan pemahaman tentang dasar-dasar dan tujuan perjuangan PESINDO (Setiawan, 2006: 95). Fransisca sebagai anggota PESINDO, mengikuti agenda kursus politik tersebut. Pasca kursus tersebut, ia kemudian dipercaya untuk mengikuti rapat-rapat yang lebih tinggi tingkatannya (Setiawan, 2006: 99).

Selepas menjalankan tugas PESINDO untuk mengikuti berbagai konferensi di luar negeri (Eropa dan India). Setelah menghadiri dan berpidato tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam konferensi Kalkuta, Fransisca pulang ke Indonesia. Setiba di Indonesia, setelah melapor pada BKPRI dan PESINDO, Fransisca kemudian ditugaskan berkeliling, dalam perjalanan keliling itu, ia juga menyampaikan ceramah tentang pidatonya di konferensi Kalkuta. Selain itu, ia mengikuti berbagai rapat dan diskusi PESINDO (Setiawan, 2006:129).
Sebagai seorang anggota PESINDO yang memiliki garis politik yang sama dengan PKI, Fransisca menggabungkan diri pada peristiwa Madiun 1948. Persetujuannya terhadap konsep “jalan baru” Musso, yang menurutnya “berperan untuk memperkuat kemerdekaan konsekuen melawan kolonialisme Belanda”, membuat Fransisca ikut melarikan diri dari kejaran tentara dan orang-orang Murba, bersama rombongan Amir Sjarifuddin (Setiawan, 2006: 130-137).

Pada tanggal 19 Desember 1948, Sukarno suami Fransisca, Amir Sjarifuddin, dan 9 orang lainnya ditembak mati, atas perintah Gubernur Militer Gatot Subroto. Sukarno kemudian dimakamkan di Ngalihan. (Setiawan, 2006:139). Fransisca kemudian ditangkap oleh Kemal Idris, pimpinan TNI divisi Siliwangi. Ia kemudian dituduh oleh tentara membawa blue print peristiwa Madiun dari “Kongres Partai-Partai Komunis Sedunia” yang juga berlangsung di Kalkuta. Padahal Fransisca sebenarnya tidak tahu perihal adanya kongres tersebut, yang ternyata adalah kongres Parti Komunis India, yang mengundang tokoh-tokoh partai komunis dari negara-negara lainnya (Setiawan, 2006: 142).

Fransisca kemudian dibebaskan dari penjara Gladak oleh sekelompok anggota PESINDO yang berhasil selamat dari “teror putih” peristiwa Madiun. Ia tidak dieksekusi mati oleh tentara adalah karena kondisi kehamilannya. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit pimpinan dokter Sumarno, untuk pemulihan kesehatan dan perawatan kehamilannya. Di rumah sakit itu ia kemudian melahirkan bayi perempuan yang kemudian dinamai Nilakandi Sri Luntowati (Setiawan, 2006:155-157).

Menjadi Ketua Pemuda Rakyat

Pada tahun 1950 PESINDO menyelenggarakan kongres, dalam kongres tersebut PESINDO berubah menjadi Pemuda Rakyat. Fransisca kemudian ditunjuk memimpin Pemuda Rakyat, bersama Ir. Setiadi. Setelah kurang lebih tiga tahun menjabat, Fransisca kemudian mengundurkan diri dari kepengurusan Pemuda Rakyat. Alasan pengunduran diri Fransisca adalah karena ia merasa sudah terlalu tua untuk memimpin sebuah organisasi kepemudaan (Setiawan, 2006: 173).

Ia kemudian bekerja di tiga ormas yaitu, Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Komite Perdamaian, dan OISRAA (Organisasi Internasional untuk Setiakawan Rakyat Asia-Afrika). Pada tahun 1955, terkait dengan akan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika, Fransisca kemudian diminta untuk bekerja secara freelance pada Kantor Berita Antara (Setiawan, 2006: 174-175).

Fransisca sempat bekerja di bawah tanah ketika berlangsung Razia Agustus, yang juga dikenal sebagai “Razia Sukiman” pada bulan Agustus 1951 (Setiawan, 2006:182). Razia Agustus adalah sebuah percobaan untuk menggagalkan konsolidasi PKI pasca peristiwa Madiun 1948. Kabinet Sukiman ketika itu mengadakan perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat terkait peristiwa perang Korea. Agar sejalan dengan posisi Amerika Serikat yang antikomunis, maka Sukiman memerintahkan penangkapan secara membabi buta terhadap para anggota PKI. Penangkapan ini didasarkan atas tuduhan palsu yang direkayasa. Ribuan anggota PKI kemudian dijebloskan ke penjara atas dasar tuduhan palsu tersebut.

Menjadi Anggota Parlemen dan Peristiwa G30S

Pada tahun 1957, Fransisca kemudian menjadi anggota DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong) dan anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara). Keanggotaannya di DPR-GR dan MPRS adalah berdasarkan atas pengangkatan presiden, setelah sebelumnya diajukan oleh partai. Ia duduk di DPR-GR sebagai anggota Golongan Karya (Golkar). Ketika itu Golkar adalah sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai golongan. Ia adalah wakil golongan wartawan dalam Golkar. Dalam DPR-GR, ia ditempatkan di Komisi Luar Negeri yang dipimpin oleh Manai Sophiaan. Di komisi ini, Fransisca mengurusi persoalan Timor Timur, yang ketika itu masih menjadi jajahan Portugal (Setiawan, 2006: 186).

Tahun 1964, sebagai anggota Komisi Luar Negeri DPR-GR, Fransisca ditugaskan menjadi anggota rombongan penasihat Presiden Sukarno untuk mengikuti Konferensi Asia Afrika III di Aljazair. Konferensi tersebut kemudian gagal karena kudeta militer Boumediene terhadap Ben Bella (Setiawan, 2006: 189-191).

Ketika peristiwa G30S terjadi, Fransisca sedang melakukan kunjungan ke Chile sebagai salah satu utusan Indonesia dalam Kongres Organisasi Wartawan Internasional di Chile. Peristiwa G30S membuat Fransisca tidak bisa pulang ke Indonesia. Ia kemudian menetap di Republik Rakyat Tiongkok sampai tahun 1985. Setelah itu ia kemudian menetap di Belanda. Peristiwa G30S/1965 inilah yang kemudian memisahkan Fransisca dengan Suami keduanya, Priyo, dan tujuh orang anak-anaknya. Priyo kemudian ditahan di RTC Salemba (Setiawan, 2006: 194). Fransisca menjadi anggota Komite Indonesia-Belanda dan mendirikan Yayasan Studi Asia di Belanda. Ia menetap di Zeist, sebuah kota kecil di Provinsi, Utrecht, Belanda (Setiawan, 2006: 207). Ia baru bisa pulang ke Indonesia pada tahun 2003, untuk menemui keluarganya.

Penutup

Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari riwayat hidup Fransisca Fanggidaej. Yaitu bahwa posisi seseorang dalam revolusi, adalah bukan hanya ditentukan oleh latar belakang klas belaka, melainkan atas dasar keberpihakannya pada salah satu klas, baik itu klas tertindas maupun penindas. Ada banyak juga kita jumpai orang-orang yang secara klas berasal dari klas tertindas, akan tetapi secara keberpihakan, orang-orang tersebut membela klas penindas dengan gigih.

Fransisca adalah orang yang berlatar belakang borjuis birokrat, ayahnya adalah seorang pegawai tinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Akan tetapi, secara keberpihakan, ia memilih berpihak pada posisi klas tertindas yang dalam hal ini adalah bangsa jajahan kolonial Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Awalnya memang dari diskusi yang mencerahkan di rumah Geit Siwanbessy. Setelah itu Fransisca memilih bergabung dengan PESINDO, salah satu organisasi pemuda revolusioner yang berideologi kerakyatan.

Jalan revolusioner yang dipilih Fransisca memang berliku, dari mulai pengejaran terhadap dirinya dan kawan-kawan seperjuangannya pasca peristiwa Madiun oleh Tentara dan para aktivis Murba.Peristiwa Madiun juga membuat dia harus kehilangan suami pertamanya yang dieksekusi mati oleh tentara. Sampai peristiwa G30S/1965, yang berakibat terpisahnya dirinya dan keluarga yang disayanginya (suami kedua dan ketujuh anaknya).

Walaupun demikian, Fransisca tetap konsisten di garis perjuangan anti imperialisme, pasca G30S, dia juga sempat menghadiri sebuah konferensi di Kuba, yang resolusinya mengutuk pembantaian massal yang terjadi pasca peristiwa G30S.

Jalan revolusioner penuh liku yang ditempuh Fransisca ini mengajarkan pada kita bahwa menjadi seorang revolusioner harus siap menghadapi segala apa yang akan merintangi jalan revolusioner yang sedang kita titi. Konsistensi adalah hal yang paling utama dalam perjuangan revolusioner. Walaupun telah menjadi anggota parlemen, Fransisca tetap konsisten menyuarakan perjuangan klas tertindas. Konsistensi inilah yang belum kita temukan pada para aktivis Indonesia zaman sekarang, yang setelah masuk dalam pusaran kekuasaan malah terlena pada gemerlap uang dan kekuasaan, sehingga melupakan ideologi dan perjuangan kerakyatan yang selama ini dijalaninya.

Daftar Pustaka

Fanggidaej, F, 2006, Memoar Perempuan Revolusioner, Galangpress, Yogyakarta.
www.mail-archive.com/jaker@yahoogroups.com/msg00736, http://id.wikipedia.org/wiki/Francisca_C._Fanggidaej,

Antun Joko Sismono dalamhttp://www.goodreads.com/book/show/7241378-memoar-perempuan-revolusioner-francisca-c-fanggidaej,

Ragil Nugroho dalam http://tikusmerah.com/?p=587

*Penulis adalah Mantan Anggota LMND UGM dan Yogyakarta periode 1999 – 2004. Saat ini penulis  tengah menyelesaikan S2 Filsafat di UGM

Read Full Article