Kategori: Materi Pendidikan

 

Sejarah Singkat Partisipasi Individu dalam Masyarakat

Sebelum kita dapat mendisikusikan tentang sebuah bentuk demokrasi, yang benar-benar memberikan kesempatan untuk semua anggota masyarakat terlibat di dalamnya dan kemudian juga sekaligus menegakkannya, paling tidak kita mencoba memahami bagaimana partisipasi anggota masyarakat berkembang hingga sekarang.

Demokrasi dikatakan Abraham Lincoln: “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Pernyataan ini memang sangat terbuka, dalam arti orang bisa terjebak dalam perdebatan untuk mengartikan siapa itu rakyat. Ataupun, justru kalimat ini menutupi kenyataan yang sebenarnya. Dalam kenyataannya, pada saat Lincoln mengatakan hal itu, demokrasi tak lebih sebuah klaim atas keseluruhan masyarakat. Sementara Lincoln mempromosikan emansipasi kaum kulit hitam, ia sendiri adalah wakil dari elemen masyarakat yang memiliki kendali atas alat-alat pemenuhan hajat hidup mayoritas rakyat (pabrik-pabrik dan perkebunan). Apakah para budak kulit hitam yang “diemansipasikan” kemudian memiliki kendali atas pabrik-pabrik? Apakah para buruh pada saat itu memiliki hak yang sama dengan para manajer dan pemilik saham dalam menentukan kerja di dalam sebuah pabrik?

Demokrasi bukanlah sebatas dunia politik, tetapi juga harus diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kerja-kerja pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam bekerja, dalam menentukan produksi, dan hal-hal yang selama ini dianggap rutin dan remeh-temeh yang justru sebenarnya adalah penentu keberadaan manusia di dunia ini.

Demokrasi Yunani, Demokrasi Para Pemilik Budak

Demokrasi sering dikaitkan dengan pola pemerintahan dalam Athena, dan polis-polis lainnya di Yunani. Bahkan kata demokrasi inipun dari kata Yunani demos (rakyat) dan cratein (pemerintahan).

Masyarakat Athena dan polis-polis lainnya adalah masyarakat yang terlibat dalam persaingan-persaingan ekonomi yang kemudian melahirkan konflik-konflik bersenjata. Kenyataan sejarah seperti inilah yang mengkondisikan pembentukan sebuah organisasi masyarakat yang bernama polis itu sendiri, di mana segala persoalan-persoalan publik dibicarakan dalam forum-forum yang melibatkan anggota masyarakat. Bentuk seperti ini akan menjamin tersedianya angkatan perang untuk membela kota mereka ataupun menyerang kota lain.

Pada awalnya, para tuan tanah merupakan penduduk asli daerah tengah perkotaan. Lalu perdagangan telah dibangun, harga-harga tanah melambung tinggi dan para tuan tanah menggunakan posisinya untuk mengontrol pemasaran hasil produksi dan sudah barang pasti mereka menggunakan posisi dominan mereka untuk meminjamkan bibit kepada penduduk-penduduk miskin yang tinggal dipinggiran dan untuk menambah perbudakan.Semua Negara kota di Yunani dan Romawi dijalankan atas dasar dan prinsip yang sama, seluruh penghuni Negara kota (polis dalam bahasa Yunani ) bersatu untuk menghadapi Negara kota lainnya, tapi sebenarnya terbelah didalam dirinya sendiri, dibedakan menjadi dua kaum: antara wargakota dan budak.

Pada awalnya wargakota yang miskin (mereka disebut Plebeian dalam bahasa Romawi ) sama sekali tidak memiliki hak-hak politik. Perjuangan mereka adalah perjuangan politik, perjuangan untuk meraih posisi yang dapat penentu kebijaksanaan di negara-kota mereka. Kemenangan demokrasi tak terelakkan di Athena, hal ini terjadi setelah warga negara kota yang miskin mampu memenangkan perang laut di Salamis melawan orang persia yang ingin merebut kota itu. Meskipun mereka terlalu miskin untuk mempersenjatai diri mereka sendiri, mereka menyediakan pendayung-pendayung yang handal kepada Armada Laut Athena. Sebuah persatuan yang rapuh telah tebentuk antara warga negara yang kaya dan yang miskin melalui ekspansi keluar dan penaklukan budak-budak. Kemudian penduduk yang miskin tidak terlalu tertekan, karena orang-orang kaya memiliki cadangan tenaga kerja.

Tapi Demokrasi Athena –Demokrasi untuk warga kota– berbasiskan pada eksploitasi terhadap kaum-kaum non warga kota: yaitu para budak yang tidak memiliki hak-hak politik. Demokrasi Athena sebenarnya adalah sebuah mekanisme untuk memaksakan kepentingan-kepentingan kaum yang berkuasa kepada kaum-kaum yang tertindas dan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan kaum yang berkuasa di dalam perang.

Negara berpihak kepada kaum yang berkuasa, struktur masyarakat berdiri di atas kerja kaum budak –semua perkembangan pesat dalam bidang seni, budaya dan filsafat dapat terjadi karena kerja keras budak yang dieksploitasi, hal ini menyebabkan para pemilik budak memiliki banyak waktu untuk istirahat, masyarakat kemudian berkembang.

Kita dapat menarik kesimpulan, bahwa demokrasi model Yunani, demokrasi bagi minoritas untuk menundukkan mayoritas bukanlah demokrasi yang sejati.

Kekuasaan Tirani

Dalam perkembangan masyarakat manusia, telah berulang kali bagian terbesar masyarakat dipaksa untuk tunduk baik secara kesadaran maupun karena penggunaan alat-alat kekerasan seperti senjata. Tak jarang penggunaan kekerasan sebagai alat pemaksa kehendak dilakukan karena kehendak minoritas masyarakat memang bertentangan dengan kebutuhan mayoritas masyarakat.

Sering kali, ketika kita melihat sebuah tirani kita hanya terfokus pada satu orang diktator, seorang tiran. Namun kenyataan yang terjadi selama berkuasanya sang Tiran tersebut, ia hanyalah perwakilan ataupun penampakan dari sekelompok minoritas yang ingin mendapatkan hak-hak khusus di atas penindasan terhadap mayoritas rakyat.

Bagi sebagian besar orang Eropa di bawah Imperium Romawi, Julius Caesar adalah seorang tiran. Legiun-legiunnya yang membawa pedang dan tameng merah sangat efektif menaklukkan suku-suku primitif di dataran Eropa Barat. Sistem pajak dan kerja paksa diberlakukan tanpa perlawanan yang berarti. Tapi apakah Julius Caesar bertindak atas kehendaknya sendiri? Dari mana asalnya para legiuner-legiuner, perwira-perwira, dan jendral-jendral pasukan Romawi yang tak terkalahkan itu? Sangat jelas, mereka adalah orang-orang yang dibiayai ataupun memang berasal dari keluarga-keluarga tuan tanah di Roma. Caesar berkuasa atas dukungan Senat, sebuah badan permusyawaratan kaum patricia (tuan-tuan tanah dan pemilik budak) Romawi. Tanpa perluasan teritorial yang kemudian menghasilkan pajak dan budak, mustahil Romawi dapat berkembang. Dan para patricia pemilik colonate (perkebunan besar) pun akan kesulitan memperkaya diri karena mereka akan selalu membutuhkan budak-budak untuk mengerjakan colonate mereka.

Gubernur-gubernur jendral Hindia Belanda juga memiliki latar belakang yang sama. Di tanah jajahan mereka adalah tiran, yang menggunakan bala tentara untuk menaklukan perlawanan-perlawanan reaksioner dan sia-sia para bangsawan Jawa dan untuk memastikan rakyat jajahan membayar pajak tanah dan pajak kepala. Tetapi siapakah pendukung mereka sebenarnya di tanah jajahan, apakah para prajurit “londo” dan setengah “londo”? Jelas bukan, mereka adalah justru orang-orang yang dipaksa secara ekonomi menjadi prajurit di tanah air mereka. Pendukung kebijakan-kebijakan para gubernur jendral adalah para pemilik (perampas tanah) perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik baik di tanah jajahan ataupun negara induk mereka. Gubernur Jendral Hindia Belanda adalah wakil dari minoritas masyarakat Belanda, para bangsawan dan pemilik modal.

Ketika Soeharto berkuasa, apakah Soeharto sendirian dalam merebut kepresidenan dari Soekarno? Jangan lupakan peranan Nasution dan jendral-jendral lainnya yang merebut kursi kepemimpinan MPRS! Jangan lupakan “jasa” para komandan-komandan wilayah militer yang melancarkan jalan Soeharto dengan membantai ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI serta memenjarakan jutaan lainnya!

Apakah tidak adanya tiran-tiran ini lalu masyarakatnya menjadi demokratis? Jangan lupa, mereka adalah penampakkan nyata dari minoritas masyarakat yang menginginkan hak-hak khusus dan kekayaan pribadi. Seorang tiran dapat muncul dan pergi, dapat diganti-ganti, tapi ketika ada minoritas masyarakat yang ingin memaksakan kehendak mereka dengan kemudian menindas mayoritas masyarakat, maka tidak dapat negara itu dikatakan demokratis. Kekuasaan tirani adalah wujud kasar kekuasaan minoritas di atas mayoritas.

Kritik atas Demokrasi Liberal dan Demokrasi Indonesia Sekarang

Ketika kita mendengar kata demokrasi, sebagian besar kita akan menghubungkannya dengan pemilu dan parlemen. Dan ini juga tampaknya menjadi kesadaran mayoritas rakyat, bahwa demokrasi hanyalah ada di pemilu dan parlemen. Bahwa mereka boleh berdemokrasi hanya di pemilu dan parlemen. Tak heran setiap kali pemilu di Indonesia selama 32 tahun represi rejim Soeharto, maka gegap gempita rakyat menyambutnya. Saat itulah rakyat bisa ikut campur ke dalam DPR melalui partai-partai yang bisa menawarkan janji perbaikan hidup. Terlepas dari adanya maksud-maksud dalam pendanaan kemeriahan tersebut, gegap gempita rakyat Indonesia menghadapi pemilu bukanlah sesuatu yang berdasar hanya pada bayaran. Lebih jauh daripada itu, itulah ekspresi kebebasan mereka setelah dalam kehidupan normal mereka selalu diwarnai oleh represi militeristik dari institusi-institusi militer dan sipil pendukung Orde Baru.

Namun ketika kita pertanyakan: Apakah Rejim Orde Baru demokratis? Tentu saja jawabannya tidak. Dari pengalaman Indonesia, kitapun sudah tahu bahwa adanya pemilu dan parlementer bukanlah jaminan tegaknya demokrasi. Seorang demokrat liberal akan berteriak, “Tapi itu karena adanya Orde Baru!”

Kenyataan Lemahnya Kontrol Rakyat

Setelah Soeharto tumbang oleh desakan modal dan masyarakat, pada 7 Juni 1999 diadakan Pemilu multipartai pertama semenjak penggabungan partai-partai di 1970an. Tak kurang 100 partai politik berdiri, mendaftar sebagai kontestan pemilu. Hanya 48 partai yang lolos kualifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam kampanye, partai-partai lama berhasil melakukan penggalangan-penggalangan massa, menebar janji-janji, dan membagi-bagi uang untuk membeli suara rakyat. Rakyat Indonesia begitu percaya bahwa partai-partai besar ini akan memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan rakyat.

Setelah Pemilu, masuklah masa persidangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, plus remeh temeh kenegaraan lainnya. Namun inilah yang membuktikan bahwa parlemen dan pemilu bukanlah sarana demokrasi untuk rakyat. Di sinilah bukti bahwa wakil-wakil “rakyat” di parlemen akan selalu memiliki kemungkinan untuk berkhianat kepada massa pendukungnya. Dan Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan 2000 dan sidang-sidang DPR terbukti bukanlah sidang untuk kepentingan rakyat. Sidang-sidang itu adalah sidang-sidang untuk membicarakan kepentingan kaum penguasa dan mengeluarkan produk hukum untuk membela kaum penguasa dan memaksakan kehendak minoritas kepada mayoritas.

Dan jika kita melihat negara-negara yang mengedepankan liberalisme, hal yang berbeda secara teknik namun sama pada intinya juga terjadi. Kebijakan-kebijakan peperangan yang menghabiskan pajak untuk persenjataan bukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat justru terjadi pada negara-negara liberal. Dan justru kebijakan-kebijakan tersebut disahkan oleh lembaga perwakilan rakyat mereka.

Akan tetapi memang tak aneh jika parlemen hanya memperhatikan kaum yang berkuasa secara ekonomi dan politik. Asal-usul parlemen di Eropa adalah sidang para pembayar pajak. “Tak ada pajak tanpa perwakilan!” teriak para bangsawan Inggris yang perlahan telah berubah menjadi kaum merkantilis (pedagang). Dipimpin Oliver Crommwell, mereka memenggal Raja Charles I, mendirikan Republik Inggris, dan di dalamnya sebuah sistem parlemen yang anggotanya adalah para tuan tanah dan pedagang kaya. Hal yang sama terjadi di revolusi Perancis, meski dengan intervensi rakyat pekerja yang lebih besar. Anggota Konvensi (parlemen hasil revolusi) hanyalah kaum intelektual, pengusaha, dan tuan tanah baru. Tidak ada para hamba dan petani penggarap, yang sebenarnya menjadi motor utama revolusi tersebut. Dan bentuk dan isi parlemen seperti ini masih dipergunakan di seluruh negara yang mengusung nama demokrasi.

Dengan bentuk seperti ini, parlemen apapun yang akan dipilih oleh pemilu sebersih-bersihnya, pastilah hanya akan membela kaum penguasa ekonomi dan politik, pastilah hanya mementingkan minoritas di atas penindasan terhadap mayoritas rakyat. Artinya, kontrol rakyat terhadap berjalannya negara sangatlah lemah.

Pemerintah dan Masyarakat

Ketika desakan untuk terlibat dalam politik dari kaum pekerja Eropa terhadap para penguasa negeri-negeri mereka semakin mendekati garis revolusi, hak untuk ikut memilih wakil dalam parlemen, membentuk partai-partai politik, dan berorganisasi diberikan. Ilusi yang ingin dibuat adalah rakyat berperan dalam penentuan kebijakan negara. Bahkan dalam abad 20 ini, seorang buruh ataupun petanipun dapat masuk ke dalam parlemen. Partai-partai buruh diperbolehkan untuk ikut pemilu dan masuk parlemen. Lalu apakah kemudian ini sudah demokratis?

Contoh Indonesia dapat menjelaskan hubungan pemilu, parlemen, dan pemerintah. Tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur resmi menjadi kepala pemerintahan. Di parlemen, kursi-kursi mulai didominasi oleh kaum reformis, baik yang asli ataupun yang gadungan. Namun, apakah negara Indonesia saat ini akan tunduk kepada mayoritas rakyatnya? Meskipun rakyat kemudian bisa masuk ke dalam parlemen, selama birokrasi yang ada tidak dibubarkan maka kekuasaan rakyat menjadi dagelan populisme belaka. Kabinet di masa tahun 1950an datang dan berganti, anggota parlemen bisa diubah-ubah oleh pemilu, tapi apakah kepolisian, angkatan bersenjata, kehakiman, kejaksaan, departemen-departemen, dan pemda-pemda menjadi demokratis dan tunduk pada kontrol masyarakat? Jawabannya jelas tidak. Mereka memang diisolasikan dari awal dari pengaruh pemilu dan intervensi konstitusional masyarakat lainnya. Kalaupun ada demokratisasi di birokrasi seperti pemilihan kepala desa, kepala desa tersebut haruslah tunduk kepada camat dan bupati yang semuanya dididik oleh pendidikan birokrat dan selalu menjadi birokrat, pelaksana negara yang tidak dikontrol langsung oleh masyarakat yang ia perintah.

Ketika kita amati metode rekrutmen pegawai negeri, contohnya, kita lihat untuk menjadi pegawai yunior dalam sebuah kementrian, harus melalui sebuah ujian. Aturan ini tampaknya sangat demokratik. Tetapi, tidak semua orang dapat mengikuti ujian apapun untuk tingkat manapun. Ujian untuk menjadi pegawai yunior sebuah biro kecil pemerintahan tidak sama dengan ujian untuk posisi sekretaris jendral sebuah kementrian atau kepala staf tentara. Selintas, ini juga kelihatan normal-normal saja.

Tapi, sebuah tapi yang besar, ujian-ujian ini memiliki tingkat-tingkat yang memberikan ujian-ujian tersebut sifat selektif. Anda harus punya gelar tertentu, anda harus sudah mengambil kursus-kursus tertentu, untuk dapat mengambil posisi-posisi tertentu, khususnya posisi-posisi penting. Sistem seperti itu akan menyisihkan sejumlah besar orang yang tidak dapat mengikuti pendidikan tinggi ataupun setingkatnya, karena kesempatan yang sama untuk pendidikan sebenarnya tidak ada. Kalaupun ujian pegawai negeri terlihat demokratis di permukaan, ia juga sebuah instrumen yang selektif yang hanya akan menerima orang-orang yang tunduk kepada penguasa atau berasal dari kaum penguasa itu sendiri.

Setelah kita lihat awal dan hasil dari parlemen dan pemilu, dapatlah terlihat dengan nyata di hadapan kita: Tak satupun negara demokrasi liberal ataupun liberal malu-malu seperti Indonesia yang demokratis, tunduk kepada kehendak mayoritas masyarakat. Negara-negara tersebut justru kemudian menjadi alat pemaksa kehendak minoritas terhadap mayoritas.

Penindasan oleh Si Kuat atas Si Lemah

Kita tidak dapat berbicara demokrasi hanya sebatas untuk urusan politik belaka, urusan menentukan kebijakan negara saja. Namun kita harus jauh lebih dalam, ke dalam keseharian kehidupan masyarakat kita. Tidak demokratisnya demokrasi liberal, bukan terletak hanya sebatas pada parlemen, tetapi justru terletak di pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, rumah-rumah, pasar-pasar, keluarga-keluarga dalam masyarakat kita.

Kehidupan sehari-hari masyarakat adalah perjuangan anggota-anggota masyarakat sebagai sebuah kesatuan dalam memperoleh kebutuhan sehari-harinya. Artinya, dasar adanya masyarakat adalah pemenuhan ekonomi, dengan kata lain urusan perut. Tetapi ini tidak sesempit urusan perut belaka, justru hubungan-hubungan yang terjadi antar manusia dalam memenuhi urusan perut itulah yang mendirikan masyarakat.

Tidak demokratisnya masyarakat, penindasan minoritas terhadap mayoritas, justru terlihat di dalam pabrik-pabrik, kantor-kantor, pasar-pasar, dan tempat-tempat mencari nafkah lainnya. Di dalam sebuah perusahaan, yang menentukan saat bekerja, saat istirahat, saat berlibur, perencanaan produksi, perencanaan penjualan, dan yang paling penting pembagian upah, adalah pemilik perusahaan yang pada prinsipnya tidak melibatkan partisipasi kaum buruh. Kalaupun ada pelibatan, biasanya berupa konsesi (sogokan kecil dan sementara) ketika posisi sosial dan politik kaum buruh sedang menguat, misalnya dalam keadaan gelombang pemogokkan besar-besaran. Namun begitu posisi buruh melemah, maka para pimpinan perusahaan (tentu saja mereka adalah para pemilik modal) langsung mencabut konsesi tersebut dan mengkonsumsi seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan. Padahal, seluruh keuntungan itu tak akan ada tanpa adanya kerja kaum buruh.

Demokrasi Kerakyatan

Lalu demokrasi seperti apakah yang akan membawa manusia ke dalam kemakmuran dan kesejahteraan bersama? Seperti apakah demokrasi yang benar-benar manusiawi?

Pertama, demokrasi baru ini haruslah menjadi jawaban atas segala pertentangan-pertentangan yang ada di dalam masyarakat yang ada. Ia harus menjadi alat keseluruhan masyarakat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir minoritas masyarakat. Ia harus tidak lagi memisahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat (ekonomi) dengan pengaturan dalam masyarakat itu sendiri (politik) dan hubungan-hubungan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri (sosial). Tidak ada lagi pemisahan antara negara dan masyarakat, artinya tidak ada anggota masyarakat yang terus menerus kerjanya hanya menjadi aparat negara (tentara dan birokrat), akan tetapi semua anggota masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan negara dan berkesempatan yang sama serta bergiliran dalam menjalankan fungsi-fungsi aparat negara.

Kedua, demokrasi ini haruslah menjadi perwujudan kehendak sejati mayoritas anggota masyarakat (secara ekonomi, sosial, dan politik), didasarkan atas kesetaraan posisi dan kerja tiap anggota masyarakat (tidak ada lagi penghargaan berlebihan terhadap kerja mental dan kerja manual, tetapi menghargai usaha, kemampuan, dan kebutuhan tiap individu), dan haruslah melahirkan sebuah hubungan antar manusia yang bekerja sama saling menguntungkan sebagai satu kesatuan (kolektif).

Ketiga, segala hasil keputusan bersama, hasil dari proses demokrasi itu sendiri, harus secara disiplin dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Minoritas yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut boleh tetap beradu argumen dengan mayoritas lainnya, tetapi mereka harus dengan disiplin dan tanggung jawab menjalankan keputusan yang mereka tentang itu. Perbedaan pendapat yang mereka lakukan boleh mereka propagandakan sebagai bahan pembicaraan dalam proses pengambilan keputusan berikutnya.

Singkat kata, demokrasi jenis baru ini adalah demokrasi yang benar-benar melibatkan seluruh anggota masyarakat secara utuh dan nyata (tidak hanya di atas proklamasi-proklamasi yang indah-indah), yang benar-benar proses keseharian dalam hidup seluruh anggota masyarakat, dan direncanakan sekaligus dijalankan dengan kedisiplinan oleh seluruh rakyat. Karenanya dapat dikatakan sebagai Demokrasi Kerakyatan.

Partisipasi Semua Individu

Dalam mewujudkan dirinya, demokrasi kerakyatan harus dijalankan dengan prinsip partisipasi aktif setiap individu. Siapapun yang ingin memastikan terjadinya demokrasi kerakyatan harus memastikan adanya kesempatan dan kemauan untuk setiap individu berpartisipasi aktif. Karenanya, negara yang melandaskan dirinya kepada demokrasi kerakyatan haruslah memiliki ciri sebagai berikut.

Pertama, tidak memisahkan dengan jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lembaga-lembaga yang dibutuhkan adalah yang dapat membuat hukum sekaligus menegakkannya. Singkatnya, masyarakat di setiap tempat kehidupan mereka harus bergabung dengan organisasi yang merencanakan sekaligus menjalankan kerja politik dan ekonomi. Ini sangat penting, sebagai jalan terbaik untuk mengurangi sebanyak mungkin ruang-ruang kosong antara kekuasaan nyata, yang semakin terkonsentrasi pada lembaga permanen (kepolisian, pemerintahan daerah, dan sebagainya), dengan kekuasaan fiktif yang tersisa pada dewan-dewan (parlemen). Kekosongan ini adalah ciri dari demokrasi liberal. Tidak akan cukup hanya mengganti musyawarah semu dengan musyawarah yang lain, jika tidak satupun yang berubah mengenai kekuasaan kosong ini. Dewan-dewan ini haruslah memiliki kekuasaan eksekutif

Kedua, jabatan-jabatan publik harus dipilih langsung, sampai tingkat setinggi-tingginya. Tidak hanya anggota dari dewan yang dipilih. Hakim, pejabat tinggi, perwira milisi, pengawas pendidikan, manajer pekerjaan umum, harus juga dipilih. Tentu saja akan sangat mengejutkan untuk negara seperti Indonesia. Tapi pada negara demokrasi liberal tertentu, AS, Swiss, Kanada, ataupun Australia, telah memakai pemilihan langsung pada sejumlah peran-peran publik. Di AS, serif dipilih oleh sesama warganya. Dalam demokrasi kerakyatan, pemilihan pejabat publik harus juga dibarengi dengan hak untuk menarik kembali pada semua kasus, misalnya menurunkan pejabat yang tidak memuaskan setiap saat.

Lalu, kendali permanen dan ketat atas penjalanan peran-peran negara harus dilakukan, dan pemisahan antara yang menjalankan kekuasaan negara dan masyarakat yang diatasnamakan dalam kekuasaan tersebut, dibuat sekecil mungkin. Itulah sebabnya diperlukan kepastian pergantian secara konstan dari pejabat terpilih, untuk mencegah orang memegang jabatan secara permanen. Penjalanan peran negara, dalam skala luas, harus dilakukan secara bergantian oleh warga secara keseluruhan.

Lenyapnya Diskriminasi dan Penghargaan Atas Kesetaraan Antar Manusia

Untuk menjamin dirinya tak lagi membiarkan penindasan yang kuat terhadap yang lemah, dalam menjalankan prosesnya demokrasi kerakyatan harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ide-ide diskriminatif yang didasarkan kelamin, suku bangsa, ataupun cacat tubuh. Untuk itu, sebagai tahap pertama, negara harus melindungi kaum-kaum yang selama ini didiskriminasi oleh sistem penindasan yang ada. Dan ide-ide rasis, seksis, dan yang merendahkan orang-orang cacat harus dilarang.

Kedua, kesetaraan juga harus terjadi dalam proses penjalanan fungsi negara. Tidak ada gaji yang sangat tinggi. Tak satupun pejabat, anggota dewan perwakilan dan legislatif, individu yang menjalankan sebuah kekuasaan negara, menerima pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan pekerja terlatih. Inilah satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mencegah orang dari mencari jabatan sebagai cara untuk memperkaya diri dan menghisap dari masyarakat, dan tentunya satu-satunya cara untuk menyingkirkan pemburu karir dan parasit yang ada pada mesyarakat sebelumnya.

Kesetaraan yang dimaksud di sini bukanlah yang hanya diakui oleh hukum saja, tetapi didorong oleh fasilitas-fasilitas negara. Untuk menjamin arah kesetaraan ini, negara harus memprioritaskan kebijakan-kebijakannya kepada penyediaan lapangan pekerjaan bagi seluruh anggota masyarakat, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumsi minimum, dan penyediaan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dapur bersama, transportasi massal, binatu swalayan, penitipan bayi, dan tempat-tempat rekreasi di setiap wilayah tinggal yang dibangun dan kemudian dikelola bersama oleh masyarakat di wilayah tersebut. Dan yang paling utama adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan pendidikan.

Ketika kebutuhan pangannya terpenuhi, tak seorangpun akan terpaksa menjajakan tenaganya kepada orang lain dan kesempatan untuk membeli tenaga (mempekerjakan) orang lain akan relatif kecil. Namun ini juga harus diikuti dengan kewajiban setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, maka tiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kerjanya di dalam masyarakat. Salah satu alat diskriminasi saat ini adalah pendidikan yang telah diperoleh seseorang. Kesempatan yang sama dalam pendidikan juga akan membuat ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi dimonopoli oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi menjadi milik masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Mayoritas Di Atas Minoritas

Hal yang paling prinsip dalam menjalankan Demokrasi Kerakyatan adalah tetap menjaga demokrasi sebagai alat kepentingan seluruh anggota masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Memang sulit untuk mencapai kesepakatan untuk semua orang, namun perwujudan yang paling logis dari seluruh masyarakat adalah bagian mayoritas dari masyarakat tersebut. Inilah alasan kenapa kaum penguasa selalu menggunakan penipuan-penipuan seperti parlemen dan pemilu, untuk membuat seolah-olah keputusan yang diambil dalam parlemen adalah kehendak mayoritas masyarakat. Contohnya, ketika dalam pengaturan upah kita dapat lihat bahwa dengan mata telanjang kebutuhan mayoritas rakyat (kaum buruh) disetarakan dengan kerakusan para pemilik modal dalam negosiasi-negosiasi tertutup di dalam gedung parlemen.

Sifat kerakyatan adalah sifat yang berorientasi kepada mayoritas rakyat. Jadi dalam demokrasi kerakyatan, keputusan diambil berdasarkan kehendak dan kebutuhan mayoritas dan ini secara nyata. Bukan sebatas pengambilan suara saja, tetapi proses diskusi, perdebatan, dan akhirnya penalaran haruslah diadakan di permusyawaratan rakyat terkecil. Bentuk-bentuk pemilihan umum dan parlemen seperti sekarang (sebatas pengambilan suara) adalah penghambat dari kekuasaan mayoritas rakyat, karena justru menjebak mayoritas ke dalam perintah-perintah minoritas.

Namun, demi menjamin kesalahan seperti itu, kebebasan pendapat dan berekspresi harus dijamin, selama kebebasan tersebut tidak dimanfaatkan untuk menipu dan menindas mayoritas rakyat ataupun menghancurkan kekuasaan mayoritas. Tentu saja pelarangan tersebut dan pengadilan terhadap pelanggarannya juga harus melalui permusyawaratan-permusyawaratan rakyat.

Kesadaran Masyarakat Baru, Kepentingan Bersama Di Atas Kepentingan Pribadi

Setiap anggota masyarakat saat ini bertindak dan berpikir secara individual, hanya tentang diri mereka sendiri dan sebatas untuk diri mereka sendiri. Ini disebabkan oleh kerja-kerja mereka dapat dilakukan secara individu dan ketegangan yang sangat tinggi dari persaingan untuk bertahan hidup. Konflik-konflik sosial yang horisontal selalu terjadi antara dua kepentingan individual yang berbeda. Tapi harus dipahami juga, bahwa mayoritas masyarakat masih sebenarnya bekerja dalam sebuah kekolektifan, yang sudah jauh lebih modern dari kolektivitas “gotong royong”. Di dalam pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan telah terbukti bahwa kerja-kerja dalam group (“teamwork”) baik dalam unit-unit yang kecil maupun unit-unit yang besar mampu mendongkrak produktivitas. Tetapi mereka masih direpresi dan dikecoh oleh ideologi-ideologi usang dan kolot seperti demi kepentingan bangsa, kesatuan dan persatuan, kebajikan relijius, dan beban-beban parasit masyarakat seperti hubungan keluarga tradisional pedesaan.

Namun, inilah landasan berdirinya Demokrasi Kerakyatan: Kolektivisme untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dari mulai urusan pembersihan lingkungan sampai penyediaan taman kanak-kanak, dari kerja-kerja di dalam pabrik-pabrik sampai berhubungan dengan dunia internasional.

Kolektivisme membuat semua orang menyerahkan segala kemampuan mereka untuk masyarakat dan mendapatkan segala kebutuhan mereka dari masyarakat. Demi kemajuan masyarakat, anggota-anggota masyarakat harus menyumbangkan kerja-kerja sukarela yang diarahkan oleh negara untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang akan mereka gunakan dan kelola bersama. Kerja-kerja sukarela inilah yang nantinya merubah masyarakat dan memperdalam kolektivisme tadi, sehingga posisi kepentingan bersama di atas kepentingan individu bukan sekadar slogan tetapi juga kenyataan dan kesadaran masyarakat.

 

Dewan Rakyat, pewujud Demokrasi Kerakyatan

Kita telah bicara tentang bermacam-macam bentuk demokrasi, tentang perubahan masyarakat, dan tentang demokrasi kerakyatan. Tapi bagaimana mewujudkannya? Apa alatnya? Apakah kita bisa memakai struktur negara yang ada sekarang?

Untuk menjawabnya kita harus membuka kepala kita, singkirkan semua pemahaman-pemahaman kolot dan kuno tentang masyarakat dan negara, lihatlah kenyataan di sekitar kita yang selalu diwarnai oleh penderitaan dan pemaksaan kehendak, dan pikirkan logika yang ditawarkan oleh demokrasi kerakyatan.

Pertama, perubahan bentuk demokrasi ini membutuhkan sebuah pengorganisasian masyarakat, terutama bagian mayoritas yang selalu dipaksa oleh minoritas penguasa negara dan modal.

Kedua, perubahan bentuk demokrasi ini adalah perubahan yang revolusioner sekaligus evolusioner. Pada saat awal pertumbuhannya, proses pendidikannya kepada massa rakyat, dan pengorganisasiannya akan berkembang secara evolusioner dalam pertambahan jumlah massa aktif, terdidik dan terorganisasi. Namun di saat-saat tertentu ia akan berlipat ganda seperti jamur di musim hujan, dan dengan segera, bahkan terkesan dengan sangat mendadak, menjadi kekuatan yang dapat menjadi alat mayoritas rakyat untuk mewujudkan demokrasi sesejati-sejatinya.

Perwakilan dan Partisipasi

Kenyataan saat ini di mana jumlah anggota masyarakat luar biasa besar, ratusan juta, membuat sulit untuk melibatkan semuanya langsung dalam proses permusyawaratan. Sama dengan demokrasi liberal, demokrasi kerakyatan juga menggunakan perwakilan untuk permusyawaratan yang akan menentukan hajat sebuah masyarakat. Namun perwakilan ini tidak boleh mengalahkan prinsip partisipasi penuh dan aktif setiap anggota masyarakat dalam mengatur dan mengarahkan kerja-kerja pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di dalam Demokrasi Kerakyatan, permusyawaratan terkecil adalah fondasinya. Permusyawaratan terkecil adalah wujud dari demokrasi langsung, dimana partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terfasilitasi. Ini berbeda dengan konsep perwakilan demokrasi liberal di mana demokrasi langsung lebih bermakna pemilihan dan pemungutan suara tanpa permusyawaratan yang sebenarnya.

Para wakil-wakil rakyat dalam Demokrasi Kerakyatan adalah orang-orang yang bertanggung jawab kepada massa di bawahnya, sehingga bila ia tidak dapat menjalankan amanat yang diberikan oleh yang memilihnya, ia bisa setiap saat digantikan oleh masyarakat yang memilihnya.

Wakil-wakil masyarakat inilah yang menjalankan fungsi-fungsi negara, terutama dalam mengkoordinasikan anggota-anggota masyarakat lainnya dalam kerja-kerja sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh anggota masyarakat secara kolektif, yaitu kesamaan kebutuhan-kebutuhan secara individu.

Pengorganisasian masyarakat yang menggunakan permusyawaratan langsung dan permusyawaratan perwakilan inilah adalah wujud negara dan masyarakat yang kembali dipersatukan, keduanya menjadi tidak berbeda dengan jelas. Negara adalah masyarakat dan masyarakat adalah negara. Dan organisasi para pelaksana fungsi-fungsi negara ini sesuai dengan konsep perwakilannya kita namakan saja Dewan Rakyat.

Dewan Rakyat adalah bentuk negara yang lahir dari masyarakat yang ada sekarang. Ia harus dibangun di dalam masyarakat sekarang dan ditegakkan oleh mayoritas masyarakat. Dalam tahap-tahap awal perkembangannya, ia harus dibentuk dari komite-komite aksi rakyat yang menginginkan perubahan, ia harus bisa memasukkan massa yang lebih luas, dan ia bergerak sebagai alat perjuangan mayoritas rakyat untuk mendirikan kedaulatan mereka, kedaulatan rakyat yang sejati.

Kekuasaan Legislatif sekaligus Eksekutif

Jaminan kedua atas sifat-sifat kerakyatan dan tetap berjalannya fungsi-fungsi koordinasi masyarakat adalah digabungnya fungsi eksekutif dan legislatif dalam Dewan Rakyat. Sekali lagi, masyarakat di setiap tempat kehidupan mereka harus bergabung dengan organisasi yang merencanakan sekaligus menjalankan kerja politik dan ekonomi.

Dalam setiap periode tertentu masyarakat mengadakan permusyawaratan, baik yang langsung di setiap tempat (lokal) kehidupan masyarakat ataupun yang perwakilan untuk mengkoordinasikan lokal-lokal dan regional-regional yang ada, untuk mengevaluasi kerja-kerja dan keadaan obyektif yang telah terjadi untuk kemudian merumuskan program kerja masyarakat ke depan: kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi, fasilitas apa saja yang harus dibangun, dan bagaimana keduanya harus dijalankan.

Setelah perencanaan masyarakat ini tuntas, maka ia harus dijalankan oleh setiap anggota masyarakat dengan pengawasan orang-orang yang dipilih, para wakil-wakil masyarakat, untuk menjamin dijalankannya rencana bersama tersebut dengan dengan ketepatan dan kedisiplinan. Tanpa adanya pengawasan sangat wajar jika orang lupa menjalankan tugas-tugasnya sehingga program-program bersama kemudian justru terbengkalai dan masyarakat juga yang merugi.

Dewan Rakyat dan Demokrasi Kerakyatan adalah satu hal yang tak dapat dipisahkan, seperti tak bisa dipisahkannya teori dan praktek dalam kehidupan sehari-hari kita. Adalah tugas kaum demokrat radikal untuk mengorganisasikan massa rakyat untuk membangun dewan rakyat dan sekaligus mewujudkan demokrasi sejati, demokrasi kerakyatan.

Read Full Article

pekerja jerman
Pekerja Jerman 1918.

Oleh: Doug Lorimer

Tujuan fundamental dari partai Marxis revolusioner adalah mengorganisasikan revolusi sosialis. Dalam rangka merealisasikan tujuan ini, partai harus memenangkan komitmen ideologi dan politik dari keseluruhan mayoritas kelas pekerja. Hal tersebut tidak dapat dituntaskan hanya dengan berpropaganda. Adalah sebuah hukum sejarah bahwa hanya melalui pengalaman berjuang secara kolektif, pengalaman aksi secara kolektif, maka massa rakyat dapat mulai membebaskan dirinya dari dominasi ideologi kelas penguasa, dan lebih mudah menyerap gagasan-gagasan revolusioner.

Dalam masa masa normal, ideologi kelas penguasa mendominasi kesadaran massa. Ini bukan sekadar karena sang penguasa memiliki kontrol atas sarana produksi ideologis (seperti rumah-rumah ibadah, sekolah, media massa, dll), tetapi juga karena kondisi-kondisi kehidupan kelas-kelas pekerja yang berjalan normal. Dalam kehidupan sehari-hari, massa rakyat dihisap dan disiksa melalui eksploitasi dan pengasingan terhadap kerja, sebagaimana juga melalui kurangnya waktu luang yang, sebenarnya, harus diperoleh.

Sekalipun mereka bersimpati dengan gagasan sosialisme, sebagaimana yang ditunjukkan oleh massa rakyat di berbagai negeri—simpati yang dicerminkan dalam dukungan elektoral untuk partai-partai yang menyatakan kesetiaannya pada sosialisme—itu tidak berarti bahwa pikiran mereka terisi oleh suatu kesadaran revolusioner. Dalam kondisi kehidupan yang normal, massa rakyat luas adalah korban pasif dari penghisapan dan penindasan. Situasi normal ini cenderung mengisi kesadaran mereka dengan gagasan bahwa revolusi adalah hal yang tidak mungkin dan tidak berguna, bahwa musuh mereka begitu kuat dan begitu susah untuk dikalahkan.

Aksi  Massa  dan  Kesadaran  Revolusioner

Namun dalam panasnya mobilisasi massa yang besar, dalam aksi-aksi bersama, perasaan rendah diri dan tak berdaya ini dapat serta-merta menghilang. Massa rakyat menjadi sadar akan potensi kekuatannya yang luar biasa begitu mereka bertindak bersama, secara kolektif dan dalam solidaritas. Itulah alasan, mengapa kaum Marxis revolusioner menyertakan makna yang begitu penting terhadap tindakan kolektif oleh kaum tertindas untuk membangun aksi-aksi massa. Melalui aksi massa lah, kaum tertindas mulai menghancurkan kebisuan dan perilaku terbudak, yang telah ditanamkan kepada mereka sejak lahir.

Lebih jauh lagi, tanpa mobilisasi yang berskala besar—seperti pemogokan, arak-arakan, demonstrasi jalanan, dll—massa tidak dapat secara ampuh melawan serangan yang dilancarkan oleh kaum kapitalis dan pemerintahannya terhadap standar kehidupan dan hak-hak demokratik mereka. Demoralisasi (patah semangat) dan kehilangan kepercayaan atas kekuatan mereka sendiri, akan berbuahkan penerimaan pasif terhadap serangan semacam itu. Hal tersebut akan sangat membahayakan proses pengembangan kesadaran revolusioner di antara massa dan unsur-unsur pelopornya. Mengorganisasikan kesatuan tindakan kelas pekerja, atau bagian tertentu darinya, yang dapat memenangkan perjuangan melawan serangan para penguasa kapitalis, merupakan kebutuhan obyektif yang harus dihadapi oleh partai, sebagai satu prasyarat pertumbuhannya di masa depan.

Partai Marxis revolusioner selalu diawali dengan hanya satu minoritas kelas pekerja dan, secara umum, minoritas di antara kaum tertindas. Dalam masa normal, hal tersebut dapat dihitung dari jajaran dan dari antara pengikutnya, yang kadang jumlahnya sekadar minoritas yang tidak signifikan, jika dibandingkan dengan populasi secara umum. Awalnya, mayoritas kelas pekerja dan sekutu-sekutu potensialnya—mahasiswa, kelas menengah perkotaan, kaum tani di negeri-negeri di mana populasinya signifikan—tidak setuju dengan program partai, dan tidak siap untuk mengikuti seruan aksinya. Mereka masih berada di bawah pengaruh kepemimpinan pro-kapitalis yang takut akan dampak radikalisasi mobilisasi massa dan, karenanya, mereka tidak punya keinginan untuk mengorganisasikan perjuangan massa.

Selanjutnya, bagaimana agar partai dapat menarik massa luas ke dalam aksi bersama, ke dalam perjuangan massa anti kapitalis?

Taktik Front Persatuan diajukan pertama kali oleh Komunis Internasional (Komintern) di bawah kepemimpinan Lenin dan Trotsky pada tahun 1921-1922, untuk menyelesaikan tantangan tugas mendesak yang dihadapi oleh partai-partai Komunis di Eropa. Kondisi saat itu, gerakan buruh didominasi oleh kepemimpinan reformis borjuis kecil–secara umum, kaum sosial demokrat–yang dipenuhi dengan satu pandangan kolaborasi kelas dan sepenuhnya anti revolusioner. Partai-partai Komunis, yang dalam banyak kasus dibentuk oleh kekuatan revolusioner yang telah memisahkan diri dari partai-partai sosial demokrat saat kebangkitan revolusi Rusia di tahun 1917, mewakili suatu minoritas kelas pekerja yang terpolitiskan. Sementara kaum borjuasi sedang melancarkan serangan terhadap standar kehidupan kelas pekerja. Saat yang sama, muncul sentimen yang meningkat dalam kelas pekerja, yakni sentimen untuk melakukan aksi bersama melawan serangan tersebut. Kepemimpinan Komintern mengusulkan agar partai-partai Komunis di Eropa harus mengupayakan kesepakatan dengan kaum reformis untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mempertahankan kebutuhan-kebutuhan mendesak kelas pekerja.

Pada saat itu, usulan tersebut dihakimi oleh aliran ultra-kiri dalam gerakan Komunis dunia, yang melihatnya sebagai sebuah langkah menyerah terhadap reformisme. Sebaliknya, Lenin dan Trotsky secara terang-terangan menggambarkan mereka sebagai perwakilan dari sayap kanan Komintern dalam perdebatan tersebut, untuk menunjukkan ketidaksabaran mereka dengan sektarianisme steril tersebut, yang menganggap penolakan terhadap kompromi dengan kekuatan-kekuatan non revolusioner sebagai persoalan yang prinsip.

Aliansi  dan  Kompromi

Setahun sebelum taktik front persatuan untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Komintern, Lenin telah mendebat argumen-argumen dari kaum ultra kiri. Dalam pamfletnya tentang taktik kaum Komunis, yang ditulisnya pada tahun 1920, berjudul, “Left Wing” Communism – An Infantile Disorder (Komunisme  (“sayap kiri”–suatu penyakit kekanak-kanakan), Lenin mengatakan:

Kapitalisme tidak akan pernah menjadi kapitalisme yang sesungguhnya, jikalau kaum proletariat tidak dikelilingi oleh sejumlah besar jenis kelompok menengah di antara kaum proletariat dan semi-proletariat (yang menggali sebagian nafkah hidupnya dengan menjual tenaga kerjanya), di antara kaum semi-proletariat dan petani kecil (dan seniman kecil, pekerja kerajinan, serta tuan-tuan kecil secara umum), di antara petani kecil dan petani menengah, dan sebagainya, dan jika proletariat sendiri tidak terbagi ke dalam strata yang lebih maju dan terbelakang, jika proletariat tidak dibagi menurut asal-usul teritorial, pekerjaan, kadang menurut agama, dan sebagainya. Dari semua ini muncul lah kebutuhan, kebutuhan absolut bagi Partai Komunis, pelopor kaum proletariat, bagian yang berkesadaran kelas, untuk melakukan perubahan arah/zig-zag, untuk bergabung dan berkompromi dengan berbagai kelompok proletariat, dengan berbagai partai pekerja, dan dengan tuan-tuan kecil. Semua itu adalah persoalan mengetahui bagaimana menerapkan taktik-taktik ini dalam rangka meningkatkan—bukan menurunkan—tingkat kesadaran kelas proletariat secara umum, semangat revolusioner, dan kemampuan untuk bertarung dan menang. Kebetulan, sepatutnya dicatat bahwa kemenangan kaum Bolshevik atas kaum Menshevik memang berkaitan dengan penerapan taktik mengubah arah/zig-zag, berdamai dan kompromi-kompromi, yang terjadi tidak hanya sebelum, tetapi juga sesudah Revolusi Oktober 1917. Akan tetapi, perubahan arah dan kompromi tentunya harus mendukung, memperkuat, dan mengkonsolidasikan kaum Bolshevik, dengan mengorbankan kaum Menshevik. Kaum borjuis kecil demokrat (termasuk juga kaum Menshevik) jelas-jelas mengacaukan pemahaman antara borjuasi dan proletariat, antara demokrasi borjuis dan sistem Dewan (Sovyet), antara reformisme dan revolusionerisme, antara cinta terhadap kaum pekerja dan ketakutan akan kediktatoran proletariat. Taktik yang tepat dari kaum Komunis harus memanfaatkan kebingungan-kebingungan tersebut, tidak mengabaikannya; memanfaatkannya demi konsesi kepada unsur-unsur yang berpihak kepada proletariat—kapan pun, dan dalam tindakan mereka yang berpihak pada proletariat—sebagai kekuatan tambahan dalam melawan mereka yang berpihak kepada kaum burjuasi. Salah satu hasil dari penerapan taktik yang tepat, Menshevisme mulai mengalami perpecahan, dan semakin mengalami perpecahan di negeri kita; para pimpinan oportunis yang keras kepala mulai terisolasi, dan kaum pekerja terbaik serta unsur-unsur terbaik di antara demokrat borjuis kecil menjadi terbawa ke kubu kita. Ini merupakan sebuah proses yang panjang, dan “keputusan” yang besar. “Tidak ada kompromi, tidak ada manuver”—yang hanya akan melemahkan kemampuan pengaruh proletariat revolusioner dan pembesaran kekuatan-kekuatannya.

Dalam bagian lain dari pamfletnya itu, Lenin menyatakan bahwa “seluruh sejarah Bolshevisme, baik sebelum maupun sesudah Revolusi Oktober, penuh dengan perubahan arah, taktik berdamai dan kompromi dengan kelompok-kelompok lain, termasuk dengan partai-partai borjuis!”.

Dalam melancarkan suatu perang untuk mengalahkan borjuasi internasional, sebuah perang yang seratus kali lebih sulit, lebih berkepanjangan dan kompleks dibandingkan dengan perang yang paling keras di antara negara-negara dan, lebih lanjut lagi, dengan meninggalkan setiap zig-zag, meninggalkan setiap pemanfaat dari satu konflik kepentingan (bahkan jika konflik itu bersifat sementara) di antara suatu musuh, atau meninggalkan setiap perdamaian maupun kompromi dengan calon-calon sekutu (bahkan jika itu adalah sekutu temporer, tidak stabil, meragukan, maupun sekutu kondisional)—bukankah itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal?

Musuh yang paling kuat hanya bisa dihantam dengan melaksanakan usaha yang paling maksimal, dan melalui penggunaan segala sesuatu seutuh-utuhnya. Kehati-hatian, penuh perhatian, wajib memanfaatkan secara cakap setiap kesenjangan, bahkan yang paling kecil, di antara musuh, setiap konflik kepentingan antara borjuasi di berbagai negeri, dan berbagai kelompok maupun tipe borjuasi dari berbagai negeri, dan juga mengambil keuntungan dari setiap kesempatan yang paling kecil sekalipun untuk memenangkan massa sekutu, walaupun sekutu itu sementara, meragukan, tidak stabil, tidak handal, dan kondisional. Mereka yang tidak memahami hal ini, menunjukkan kegagalan dalam memahami unsur terkecil dari Marxisme, sosialisme ilmiah moderen secara umum.

Contoh  Kompromi

Satu contoh tentang bentuk kompromi yang dipikirkan oleh Lenin, adalah yang dibuatnya dalam pamflet tersebut, sehubungan dengan sarannya kepada kaum Komunis Inggris agar mengusulkan satu kesepakatan dengan para pimpinan Partai Buruh dalam satu aliansi pemilu menghadapi aliansi pemilu antara Partai-Partai Liberal dan Konservatif.

Partai Komunis [tulis Lenin], harus mengajukan “kompromi” kesepakatan pemilu kepada para pengikut Henderson dan Snowden: mari kita berjuang bersama, melawan aliansi antara Lloyd George dan kaum Konservatif; marilah kita berbagi kursi parlemen sesuai jumlah suara kaum buruh, baik untuk Partai Buruh maupun untuk Partai Komunis (tidak dalam pemilu, tetapi dalam sebuah kotak suara khusus), dan marilah kita menjaga sepenuhnya kebebasan beragitasi, berpropaganda, dan beraktivitas politik. Tentunya, tanpa kondisi yang terakhir ini, kita tidak dapat bersepakat untuk membangun satu blok, karena itu akan berarti pengkhianatan; Kaum Komunis Inggris harus menuntut dan mendapatkan kebebasan untuk mengekspos kaum Henderson dan Snowden, sama seperti (selama lima belas tahun, 1903-1917) kaum Bolshevik Russia menuntut dan mendapatkannya dari kaum Henderson dan Snowden Russia, yakni kaum Menshevik.

Jika para pengikut Henderson dan Snowden menerima blok dalam pengertian itu, maka kita yang akan mendapatkan keuntungan. Karena jumlah kursi di parlemen tidaklah penting bagi kita; artinya kita tidak berjuang untuk kursi. Kita harus mengambil keuntungan pada poin itu. Kita harus menjadi pengambil keuntungan, karena kita akan menjalankan agitasi kita  di antara massa, saat Lloyd George sendiri naik darah terhadap Henderson dan Snowden. Dan kita tidak hanya akan membantu Partai Buruh untuk segera membentuk pemerintahannya, tetapi kita juga akan membantu massa agar segera memahami propaganda komunis yang akan kita jalankan untuk melawan Henderson, secara tepat dan terang-terangan…

Jika Henderson dan Snowden menolak membangun blok bersama kita dalam pengertian itu, kita tetap akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Karena di satu sisi kita harus menunjukkan kepada massa … bahwa Henderson lebih suka membangun hubungan dekatnya dengan kaum kapitalis dibanding menyatukan kelas pekerja.

Karena Lenin tidak menggunakan istilah “front persatuan” dalam pamflet tersebut, sesungguhnya hal itu terungkap dalam istilah “blok”, “aliansi”, “kesepakatan”, dan sebagainya, yang dapat dipertukarkan satu dengan yang lain, serta mengandung penjelasan yang kaya mengenai gagasan front persatuan, sebagaimana yang diterapkan dalam seluruh sejarah gerakan Marxis di Russia.

Marx  dan  Engels  tentang  Front  Persatuan

Sesungguhnya, gagasan tentang front persatuan, tentang sebuah aliansi sementara di antara kekuatan Marxis dan non Marxis demi tindakan bersama, untuk mencapai tujuan mendesak yang disepakati bersama, telah menjadi bagian dari persenjataan taktis dari gerakan Marxis semenjak pembentukkannya di pertengahan abad ke-19. Sebagai contoh, gagasan tersebut terkandung dalam tulisan Marx dan  Engels di bulan Maret 1850, yang berjudul Surat Kepada Komite Sentral Liga Komunis.  Dalam terbitan tersebut, mereka menggariskan taktik-taktik yang harus diterapkan oleh kaum Komunis di Jerman terhadap demokrat borjuis kecil dalam kebangkitan revolusi demokratik 1848-49, yang mengalami kegagalan.

Marx dan Engels mencatat bahwa gerakan massa telah sepenuhnya berada di bawah dominasi dan kepemimpinan demokrat borjuis kecil”, dan bahwa kemudian kaum demokrat borjusi kecil “mengulurkan tangannya, mengajak berjuang untuk pembentukkan sebuah partai oposisi yang besar, yang akan merangkul semua bentuk pendapat” dalam gerakan demokratik, “artinya, bahwa mereka berusaha menjebak kaum pekerja dalam sebuah organisasi partai yang didominasi oleh pernyataan-pernyataan sosial demokrat, dan berupaya menyembunyikan kepentingan khusus mereka, di mana tuntutan mendesak kaum proletariat sudah pasti tidak boleh diajukan, demi perdamaian [sosial] yang didambakan.

Marx dan Engels menulis, Perserikatan semacam itu, dengan sendirinya akan memberikan keuntungan dan sekaligus kerugian bagi kaum proletariat. Kaum proletariat akan kehilangan independensinya yang penuh, yang dengan susah payah dicapai, dan sekali lagi direduksi menjadi sekedar embel-embel demokrasi borjuis yang formal. Oleh karenanya, hal itu harus benar-benar ditolak. Selain, sekali lagi, dalam rangka kita berhenti memberikan aplaus bagi kaum borjuis demokrat, kaum pekerja, dan terutama Liga, harus mengupayakan sendiri pembentukan sebuah perkumpulan rahasia yang independen, dan organisasi terbuka partai pekerja yang berdiri sejajar dengan kaum demokrat formal… Dalam sebuah kasus perjuangan melawan suatu musuh bersama, tidak dibutuhkan perserikatan yang khusus. Begitu suatu musuh bersama harus langsung dilawan, maka kepentingan dari kedua partai saat itu berdiri sejajar. Dan sebagaimana sebelumnya maka begitu juga di masa depan. Aliansi ini diperkirakan hanya berlaku untuk satu momen, yang akan terjadi dengan sendirinya.

Di sini kita melihat rumusan dari gagasan fundamental tentang front persatuan, yaitu, kesatuan aksi untuk melawan musuh bersama, yang dikombinasikan dengan oposisi terhadap program yang pro kapitalis, dari salah satu sekutu sementara. Sesungguhnya, pada bagian lain tulisan tersebut, menyajikan hal tersebut sebagai pendekatan dasar bagi kaum pekerja dalam bersikap terhadap kaum demokrat borjuis kecil: Hubungan antara partai buruh revolusioner adalah seperti ini: partai buruh revolusioner berbaris bersama mereka untuk melawan faksi dengan tujuan menggulingkannya, namun partai demokrat borjuis kecil melawan mereka dalam segala hal dengan tujuan mengupayakan konsolidasi posisinya demi kepentingan mereka sendiri, tulis Marx dan Engles.

Memenangkan  Massa

Pernyataan yang paling ramping dan padat mengenai taktik front persatuan adalah sebuah laporan yang diadopsi oleh Komite Eksekutif Komunis Internasional (ECCI/KEKI) di bulan Maret, 1922. Laporan tersebut ditulis oleh Trotsky, sehubungan dengan situasi yang dihadapi oleh Partai Komunis Prancis. Bagian pertama dari laporan itu memberikan penjelasan umum tentang taktik front persatuan, dengan mengembangkan poin-poin yang ditulis dalam “Tesis tentang Front Persatuan” yang diadopsi oleh ECCI pada Desember 1921. Tesis tersebut juga ditulis oleh Trotsky, yang kemudian disyahkan oleh Konggres Komunis Internasional yang Ke-4 pada bulan November, 1922.

Karena sebagian besar kawan-kawan tidak pernah membaca dokumen dokumen Komintern tersebut, aku pikir akan sangat membantu jika diberikan beberapa kutipan dari laporan Trotsky pada bulan Maret, 1922, mengenai taktik front persatuan:

Tugas dari partai Komunis adalah memimpin revolusi proletariat. Dalam rangka menyatukan kaum proletariat untuk merebut kekuasaan secara langsung, dan mencapai revolusi proletariat, maka Partai Komunis harus membasiskan diri pada mayoritas luas kelas pekerja. Sepanjang partai tidak menggenggam mayoritas itu, maka partai harus berusaha memenangkannya.

Partai dapat melakukan itu hanya jika partai adalah sebuah organisasi yang sepenuhnya independen, dengan program yang jelas, dan dengan disiplin internal yang keras. Itulah sebabnya, maka partai harus berpisah secara ideologis dan organisatoris dari kaum reformis dan kaum sentris, yang tidak berjuang bagi revolusi proletariat, yang tidak memiliki kapasitas maupun harapan untuk mempersiapkan massa bagi revolusi, dan siapapun, yang merasa frustasi dengan kerja ini.  

Setelah memastikan dirinya sepenuhnya independen, dan terdapat kesatuan ideologis di seluruh jajarannya, Partai Komunis harus berjuang untuk mempengaruhi mayoritas kelas pekerja. 

Namun sudah tampak dengan sendirinya, bahwa kehidupan kelas proletariat tidaklah aktif, selama periode persiapan untuk menuju revolusi ini. Benturan dengan kaum industrialis, kaum borjuasi, dan dengan kekuasaan negara, akibat dari tindakan sendiri dari salah satu atau kedua belah pihak, yang berjalan bersamaan.

Dalam benturan-benturan ini, sejauh melibatkan kepentingan hidup kelas pekerja, atau kepentingan mayoritas kelas pekerja, atau salah satu bagiannya, maka massa kelas pekerja merasakan kebutuhan akan kesatuan tindakan—kesatuan dalam melawan serangan kapitalisme, atau kesatuan dalam melakukan serangan terhadap kapitalisme. Setiap partai yang secara mekanis menempatkan dirinya berlawanan dari kebutuhan kesatuan tindakan kelas pekerja, pasti akan disalahkan oleh kaum pekerja.

Konsekuensinya, baik dalam hal asal-usul maupun esensi, persoalan front persatuan sesungguhnya bukan persoalan hubungan yang saling bergantung antara fraksi kaum Komunis di parlemen dan fraksi lain [sosial demokrat], atau di antara komite sentral dari dua partai… Problem front persatuan—di luar fakta bahwa, dalam perjalanan waktu, sebuah perpecahan merupakan hal yang tak terhindarkan di antara organisasi-organisasi politik yang mendasarkan dirinya pada kelas pekerja—adalah bagaimana menumbuhkan kebutuhan mendesak, untuk melindungi peluang membangun front persatuan kelas pekerja, dalam perjuangan melawan kapitalisme.

Mereka yang tidak memahami tugas ini, hanya memaknai partai sebagai sebuah perkumpulan propaganda, dan bukan sebuah organisasi untuk aksi massa…

… Sudah sangat jelas… bahwa kaum pekerja yang masih mendukung kaum reformis dan kaum sentris, sangat berkepentingan dalam mempertahankan standar kehidupan, dan kesempatan untuk kebebasan berjuang yang sebesar-besarnya. Kita harus konsekuen dalam merencanakan taktik untuk mencegah Partai Komunis mengalami—dan lebih jauh lagi berubah menjadi—sebuah halangan organisasional dalam jalannya menuju perjuangan proletariat saat ini.

Lebih jauh lagi, partai harus mengambil inisiatif untuk mengamankan persatuan dalam perjuangan ini. Hanya dengan cara ini partai akan menarik lebih dekat kaum pekerja yang bukan menjadi pengikutnya, atau yang belum mempercayainya karena mereka tidak mengenalnya. Hanya dengan cara ini partai dapat memenangkan kepercayaan mereka.

Jika partai Komunis tidak mengupayakan peluang organisasional pada setiap akhir momentum bersama, memungkinkan koordinasi aksi-aksi bersama antara massa pekerja kaum Komunis dan non Komunis (termasuk kaum Sosial Demokrat), maka akan menyingkap ketidakmampuannya untuk memenangkan mayoritas kelas pekerja—atas dasar aksi massa. Ini akan menurukan kualitas partai menjadi perkumpulan untuk propaganda Komunis, dan tidak akan pernah berkembang menjadi sebuah partai untuk mengambil-alih kekuasaan.

Front  Persatuan  dan  Para  Pemimpin  Reformis

Apakah front persatuan diluaskan hanya untuk massa pekerja, ataukah juga melibatkan para pemimpin oportunis?, tanya Trotsky.

Menekankan pertanyaan ini secara berlebihan adalah hasil dari kesalahpahaman, jelas Trotsky. Jika kita dapat dengan mudah menyatukan massa pekerja di sekitar bendera kita, atau pun di seputar slogan-slogan praktis kita, dan menyingkirkan organisasi-organisasi reformis, baik partai atau serikat buruh, tentunya akan menjadi yang terbaik di dunia. Akan tetapi, persoalan mendasar front persatuan tidak akan muncul dalam bentuk seperti ini.

Poin tersebut lebih jelas terlihat, tapi justru diabaikan oleh pimpinan  Stalinis di Komintern pada awal tahun 1930-an. Pimpinan Stalinis menyerukan pembentukan “front persatuan dari bawah” dengan kaum pekerja Sosial Demokratik, untuk melawan ancaman fasisme Jerman. Konsep “Front persatuan” tersebut secara terang-terangan menyingkirkan para pemimpin organisasi-organisasi di mana para pekerja berada di dalamnya. Akibatnya, kebijakan Stalinis “front persatuan dari bawah”, bermakna tuntutan kepada kaum pekerja sosial demokrat untuk menerima kepemimpinan Partai Komunis, sebagai pra kondisi untuk perjuangan bersama melawan fasisme. Jajaran pengurus dan pendukung Partai Sosial Demokrat, yang mayoritas terdiri dari kaum buruh yang terorganisasikan, menolak ultimatum birokratik Stalinis tersebut. Dengan demikian, para pemimpin Sosial Demokrat menutup kesediaan mereka untuk terlibat dalam perjuangan melawan fasisme. Hal itu juga memberikan pembenaran bagi kaum Stalinis untuk membatasi “perjuangan” mereka untuk melawan fasisme, yang hanya omong kosong belaka. Sebagai akibatnya, derap Nazi menuju kekuasaan di Jerman berjalan lancar, tanpa ada satu perlawanan pun dari gerakan buruh terorganisir.

Taktik front persatuan muncul dari fakta, seperti yang ditegaskan Trotsky dalam laporannya pada tahun 1922, ...bahwa bagian yang paling teguh dan terpenting dari kelas pekerja sedang menjadi bagian atau pendukung organisasi-organisasi reformis. Pengalaman mereka saat ini masih belum cukup menyediakan syarat, sehingga mereka meninggalkan organisasi reformis tersebut, lalu bergabung dengan kita. Hal itu mungkin terjadi, hanya setelah terlibat dalam aktivitas-aktivitas massa yang menjadi kewajiban saat ini, dan saat itu lah sebuah perubahan besar terjadi. Dan hal itulah yang kita perjuangkan. Tetapi, bukan persoalan itu lah yang sedang berada di depan sekarang”. Trotsky kemudian menjelaskan:

Saat ini bagian yang terorganisasikan dari kelas pekerja terpecah ke dalam tiga formasi.

Yang pertama, adalah kaum Komunis, yang berjuang menuju revolusi sosial, dan tepatnya karena dukungan itu berjalan bersama pergerakan (seterbatas apapun) kaum pekerja yang melawan para penindasnnya dan melawan negara borjuis.

Pengelompokkan yang lain, kaum reformis, berjuang menuju konsiliasi (penyesuaian) dengan borjuasi. Namun karena tak ingin kehilangan pengaruhnya atas kaum pekerja, mereka terpaksa melawan harapan yang terpendam dalam diri para pimpinannya, demi mendukung gerakan parsial kaum tertindas melawan penindasnya.

Akhirnya, kelompok yang ketiga, kaum sentris, yang selalu saja mengacaukan antara kedua kelompok di atas, dan yang tak memiliki signifikansi independensi.

Dengan demikian tercipta situasi yang memungkinkan semuanya untuk terlibat aksi bersama, di atas sebuah rangkaian persoalan vital di antara kaum pekerja yang disatukan di dalam tiga organisasi tersebut di atas dan di kalangan massa yang tak terorganisasikan oleh ketiga organisasi tersebut.

Kaum Komunis, seperti yang sudah dikatakan, tidak hanya harus melawan tindakan tindakan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, harus mengambil inisiatif bagi mereka, terutama karena semakin besar massa yang ditarik ke dalam gerakan, semakin tinggi kepercayaan diri yang muncul. Semua yang lebih percaya diri adalah sasaran yang dituju oleh gerakan massa, dan semua keberhasilan yang menentukan akan membuatnya lebih mampu berbaris di depan, selemah apapun slogan awal perjuangan tersebut. Itu berarti aspek bertambahnya massa dalam gerakan diperoleh setelah merevolusionerkannya, sekaligus menciptakan kondisi yang lebih memadai untuk mengenalkan slogan-slogan kita, metode perjuangan kita dan, secara umum, harus dikarenakan peran memimpin Partai Komunis.

Kaum reformis takut akan potensi semangat revolusioner gerakan massa; lapangan yang mereka sukai adalah: tribun parlemen, kantor-kantor serikat buruh, dan kantor-kantor Kementrian.

Sebaliknya, lepas dari segala pertimbangan, kita berkepentingan untuk mendepak kaum reformis dari surganya, lalu menempatkan mereka bersama dengan kita, sebelum dibawa ke hadapan massa yang berlawan…

Kesatuan front berkonsekuensi pada perkiraan kesiapan kita, pada batas-batas tertentu dalam persoalan yang spesifik, dan bagaimana, di tingkat praktis, menghubungkan tindakan tindakan kita dengan organisasi-organisasi reformis, agar dapat meraih perluasan di dalam organisasi organisasi reformis yang, pada saat ini, tetap merupakan bagian terpenting dari proletariat yang sedang berjuang…

Kebijakan yang ditujukan untuk mengamankan front persatuan tentunya tidak dengan sendirinya menjamin bahwa kesatuan tindakan di lapangan akan dicapai dalam semua bentuknya. Sebaliknya, dalam banyak kasus, dan mungkin bahkan dalam mayoritas kasus, kesepakatan organisasional hanya akan dicapai setengahnya atau mungkin tidak sama sekali. Tetapi, massa yang berjuang harus selalu diberikan kemungkinan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa kesatuan aksi yang tak bertujuan tidak lah sesuai dengan kehendak kesatuan formal kita, akan tetapi karena kurangnya kehendak nyata untuk berjuang di kalangan kaum reformis.

Dalam memasuki kesepakatan-kesepakatan dengan organisasi-organisasi lain, secara alamiah kita menetapkan satu disiplin tertentu dalam bertindak. Akan tetapi, disiplin tersebut tidak dapat mutlak sebagai karakternya. Dalam kejadian di mana kaum reformis mulai memecah perjuangan, sehingga mengarahkannya pada kehancuran nyata gerakan, dan bertindak melawan situasi serta semangat massa, kita. sebagai sebuah organisasi independen, selalu menyediakan hak untuk memimpin perjuangan sampai pada tujuannya, dan hal tersebut tanpa sekutu setengah hati (dan sementara) kita itu.

Hal tersebut bisa menumbuhkan kebangkitan baru yang lebih tajam dalam perjuangan di antara kita dengan kaum reformis. Tetapi hal tersebut tidak akan lebih lama membuat kita berputar-putar, mengulang-ulang, taktik yang sederhana karena terkunci oleh satu maupun serangkaian gagasan  yang berjalan di tempat, tetapi akan menandakan–memberikan kebenaran taktik kita–dalam memperluas pengaruh kita di kalangan kelompok proletariat yang baru dan segar…

Trotsky menyimpulkan bagian pertama laporannya dengan mengulang keharusan absolut kaum Komunis untuk memelihara independensi politiknya dalam setiap front persatuan:

Kita berpisah dengan kaum reformis dan kaum sentris dalam rangka mendapatkan kebebasan penuh dalam mengritik ketidaksetiaan, pengkhianatan, ketidakpastian, dan semangat tanggung-tanggung dalam gerakan buruh. Untuk alasan tersebut, setiap bentuk kesepakatan organisasional, yang membatasi kebebasan mengkritik dan agitasi, sepenuhnya tidak dapat kita terima. Kita berpartisipasi dalam front persatuan tetapi, bukan karena satu momentum tunggal, lalu kita menjadi larut di dalamnya. Kita berfungsi di dalam front persatuan sebagai sebuah detasemen independen. Tepatnya karena, dalam perjuangan di mana massa luas harus belajar dari pengalaman, kita harus berjuang lebih baik daripada yang lainnya, dan kita harus lebih berani dan menentukan. Dalam hal itu, kita akan membawa masa front persatuan revolusioner lebih dekat kepada kepemimpinan kaum Komunis yang solid.

Dari kutipan kutipan laporan Trotsky, tentunya menjadi jelas bahwa front persatuan bukan lah tujuan itu sendiri, tetapi sebuah alat untuk memobilisasi massa, untuk memenangkan pengaruh atas massa, menyaring mereka lepas dari dominasi politik dan organisasional kepemimpinan yang salah dari kaum reformis. Front persatuan adalah taktik pembangunan partai.

Tidak  ada Cetak-biru (Blueprint) Taktik

Bagi kaum Marxis, tidak ada blueprint taktik yang baik untuk sepanjang waktu dan arena perjuangan. Taktik haruslah selalu kongkret, yaitu  yang dirancang untuk sesuai dengan situasi-situasi khusus dan dalam kerangka hubungan hubungan antar kekuatan politik.

Tetapi, seperti semua taktik yang digunakan oleh kaum Marxis revolusioner, taktik front persatuan harus tidak boleh dilepaskan dari atau berjalan melawan strategi dasar kita—rencana jangka panjang kita—untuk mengorganisasikan sebuah revolusi sosialis, yakni membangun sebuah partai pelopor Marxis yang revolusioner dengan basis massa dan pengaruh massa di kalangan kelas pekerja. Karenanya, pra-kondisi fundamental bagi setiap front persatuan adalah bahwa kaum Marxis revolusioner harus mempertahankan independensinya sendiri dan kebebasannya untuk mengajukan pandangan-pandangannya, termasuk kritisismenya terhadap sekutu sementara. Esensi  dari taktik front persatuan, karenanya, diringkas dalam dua frasa: “Berbaris sendiri-sendiri, berdemonstrasi bersama!”; dan “Kebebasan mengkritik, kesatuan tindakan!”.

Taktik front persatuan dirancang oleh Komintern pada tahun 1921-22 dalam rangka berhadapan dengan situasi khusus dalam gerakan buruh Eropa, yaitu dengan mengajukan tindakan bersama dengan kelas pekerja untuk melawan serangan ekonomi kaum borjuis–dalam satu konteks di mana partai-partai Komunis hanya memimpin minoritas (yang signifikan) dari para pekerja, tetapi mayoritas kaum pekerja tetap menerima kepemimpinan partai-partai dan organisasi-organisasi yang didominasi oleh kepemimpinan pro-kapitalis.

Bentuk taktik front persatuan yang terbentuk pada saat itu, karenanya, memfokuskan pada usaha mencapai kesepakatan-kesepakatan formal dari organisasi-organisasi tertentu yang memiliki pengaruh di kalangan kelas pekerja. Akan tetapi, sementara istilah “front persatuan” pertama memasuki terminologi gerakan Marxis, untuk menggambarkan bentuk khusus dari front persatuan tersebut, seharusnya hal tersebut tidak dipahami sebagai hal yang hanya mampu diterapkan di dalam bentuk seperti itu. Dalam mengorganisasikan gerakan massa untuk melawan Perang Vietnam di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970an, sebagai contohnya, kaum Marxis revolusioner berpartisipasi dalam front persatuan—namanya Kampanye Moratorium Vietnam—yang merupakan pembentukan koalisi dari organisasi-organisasi, kelompok dan individu yang berbeda beda, yang hanya bertindak dalam kesepakatan untuk membangun dan mengatur tindakan tindakan khusus, yang secara prinsip merupakan rangkaian aksi massa turun jalan. Setelah setiap aksi utama, kecenderungan menyimpang yang melekat dalam formasi yang heterogen menyebabkan adanyan ancaman perpecahan. Satu satunya yang tetap mempertahankan front persatuan tersebut adalah satu isu: yaitu perlawanan terhadap perang.

Kekuatan-kekuatan yang terlibat dalam koalisi front persatuan tersebut tidak saja menjaga pandangan-pandangannya yang berbeda secara luas untuk setiap isu sosial yang lain, mereka, bahkan, tidak setuju tentang bagaimana tujuan utama mereka—mengakhiri perang—akan dapat dicapai.

Kita harus terus menerus melancarkan perjuangan di dalam koalisi untuk melawan baik kaum reformis maupun kaum sektarian ultra-kiri, terutama dalah hal apa yang seharusnya menjadi tuntutan sentral gerakan dan metode aksi seperti apa yang harus digunakan. Kaum reformis terus berusaha mensubordinasi gerakan pada kepentingan elektoral seperti yang dilakukan oleh Partai Buruh Australia (ALP), sementara kaum ultra-kiri berusaha mengalihkannya ke dalam konfrontasi sia-sisa dengan polisi. Kaum reformis berusaha memfokuskan tuntutan-tuntutan gerakan anti-perang untuk mendukung negosiasi diplomatik antara kaum agresor imperialis dan gerakan pembebasan Vietnam, atau sekadar tuntutan abstrak yang sederhana untuk perdamaian. Kaum ultra-kiri berusaha agar gerakan mengadopsi slogan revolusioner yang abstrak seperti “Hancurkan imperialisme Amerika Serikat!” dan “Kemenangan bagi Front Pembebasan Vietnam!” sebagai tuntutan sentral untuk melakukan mobilisasi. Dalam kasus yang sama, mereka tidak juga berpikir untuk memobilisasi sentimen massa (untuk melawan perang) ke dalam satu kekuatan penuh yang akan dapat secara aktual membantu orang orang Vietnam dalam perjuangan untuk memaksa angkatan bersenjata kaum imperialis keluar dari negerinya.

Sebaliknya, orientasi kelompok Resistance dan partai Democratic Socialist Party adalah terus berjuang di dalam front persatuan untuk memobilisasi demonstrasi massa agar terdapat perlawanan publik terhadap perang, yang secara prinsip adalah aksi aksi massa dan arak-arakan, serta mengupayakan tuntutan sentral yang dapat memobilisasi demonstrasi tersebut, yakni penarikan segera dan tanpa syarat seluruh tentara Amerika Serikat dan Australia dari Vietnam. Kebenaran dari pendekatan tersebut ditunjukkan melalui fakta bahwa Front Moratium Vietanam mencapai keberhasilan yang terbesar sehubungan dengan mobilisasinya ketika orientasi tersebut—aksi massa di seputar tuntutan penarikan mundur segera  tentara Amerika Serikat dan Australia dari Vietnam—diterima oleh mayoritas jajaran aktivis dalam koalisi front persatuan yang terjadi pada tahun 1970 dan 1971.

Bentuk yang diambil oleh front persatuan di dalam perlawanan terhadap perang Vietnam dan koalisi front persatuan lainnya, di mana kami terlibat di dalamnya selama lebih dari dua dekade terakhir, jelas berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Komintern di awal tahun 1920-an. Mereka tidak mengambil bentuk kesepakatan formal  di antara organisasi organisasi revolusioner dengan kaum reformis—yang memiliki pengaruh terhadap massa di dalam gerakan buruh yang terorganisir—untuk aksi bersama.  Hal tersebut merefleksikan fakta bahwa mayoritas luas kaum muda dan yang lainnya, yang telah diradikalisasi sejak tahun 1960-an, telah masuk ke dalam aksi politik di luar kerangka gerakan buruh yang terorganisir.

Tujuan  Fundamental  dari  taktik  Front  Persatuan

Dalam setiap kasus, taktik front persatuan tidak harus difokuskan secara khusus pada kesepakatan-kesepakatan formal di antara para pemimpin organisasi massa Marxis revolusioner dan reformis. Sementara kesepakatan-kesepakatan semacam itu mungkin diperlukan untuk memperluas keterlibatan massa ke dalam aksi namun, dalam rangka aksi massa, kaum Marxis tidak membuat inisiatif-inisiatifnya bergantung terutama pada kesepakatan dengan kaum reformis yang memimpin organisasi massa. Dengan melakukannya sendiri, bersama dengan organisasi kiri lain, atau bersma para aktivis independen, kaum Marxis harus mempromosikan mobilisasi.

Tentunya, dalam merumuskan tuntutan-tuntutan untuk mobilisasi semacam itu dan memilih bentuk-bentuk aksinya, kita harus berusaha memperluas keterlibatan seluas mungkin dengan mengikutsertakan, jika memungkinkan, para anggota dari organisasi massa reformsi (yang sedang memimpin dan besar pengauhnya di kalangan massa kaum pekerja). Itu bermakna bahwa kaum Marxis harus berusaha mempertahankan pendekatan front persatuan terhadap organisasi organisasi tersebut, bahkan ketika kesempatan untuk mencapai setiap kesepakatan tindakan bersama kecil peluangnya. Dengan begitu, kaum Marxis dapat menunjukkan kepada mereka (yang terlibat dalam perjuangan) bahwa kurangnya persatuan di dalam perjuangan tidak lah berarti sektarianisme, akan tetapi karena ketidaksiapan kaum reformis untuk berjuang melawan kelas penguasa.

Keampuhan dari pendekatan semacam itu tergantung pada kaum Marxis di dalam menghindari permohonan yang sepenuhnya formal, menghindari retorika terhadap taktik front persatuan—yakni menyerukan kaum reformis untuk bergabung di dalam sebuah perjuangan bersama untuk menuntut namun dengan tuntutan yang asing terhadap situasi aktual—sehingga tidak menemukan jawaban dalam kekuatan-kekuatan yang lebih luas, sebagai contohnya: seruan untuk melancarkan perjuangan bersama untuk menuntut nasionalisasi dari monopoli-monopoli besar, padahal isu mendesak yang ada di depan mata adalah kebutuhan untuk melawan serangan terhadap hak-hak perempuan untuk melakukan aborsi. Pada hakekatnya, dalam rangka mengungkap ketidaksiapan kaum reformis, taktik front persatuan hanya bisa berhasil jika, didasarkan pada penilaian yang realistik terhadap situasi, kita bisa menunjukkan bahwa kaum reformis tidak siap berjuang dalam merespon kepentingan-kepentingan mendesak dan mendasar dari massa.

Dalam mengungkap ketidaksiapan kaum reformis memimpin perjuangan yang serius dalam mempertahankan kepentingan massa yang mendesak dan mendasar, bagaimanapun juga, itu hanyalah salah satu aspek saja dari taktik front persatuan. Hal tersebut perlu ditekankan karena taktik front persatuan sering disalahartikan sebagai tujuan yang tunggal dan utama. Sekadar menunjukkan bahwa para pemimpin reformis organisasi-organisasi massa sebagai pengecut dan pengkhianat tidaklah menuntaskan problem kunci yang dihadapi oleh partai Marxis revolusioner—yakni  memenangkan jajaran pengurus dan pengikut organisas- organisasi massa tersebut lepas dari pengaruh politik kaum reformis; dan untuk membawa mereka di bawah pengaruh politik dan kepemimpinan kita.  Itulah tugas yang tidak saja memecah genggaman politik kaum reformis terhadap massa, tetapi juga untuk meyakinkan mereka agar meletakkan kepercayaan politik mereka di dalam partai Marxis revolusioner. Untuk melakukan hal tersebut, kita  harus menunjukkan kepada massa, melalui pengalaman perjuangan mereka sendiri, bahwa program, taktik dan kepemimpinan kita lebih baik daripada kaum reformis.

Tujuan fundamental dari taktik front persatuan bukanlah menunjukkan bahwa kaum reformis adalah pemimpin yang tidak handal. Lebih dari itu, tujuan fundamentalnya adalah memberikan kondisi yang lebih menguntungkan bagi kaum Marxis untuk menunjukkan bahwa mereka adalah para pemimpin yang lebih baik dari pada kaum reformis.

Taktik front persatuan adalah sekedar sebuah inisiatif yang dilakukan oleh kaum Marxis untuk memenangkan kaum pekerja dan/atau beserta kaum mahasiswa/pelajar yang berada pada organisasi atau partai lain, sebagaimana juga kaum pekerja dan mahasiwa/pelajar yang tidak segaris, untuk bergabung di dalam satu perjuangan bersama (dengan kita) untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan mendesak massa, dan di dalam rangka melawan para penguasa kapitalis. Front persatuan bisa saja melancarkan mobilisasi-mobilisasi yang paling massif dalam hal isu-isu mendesak saat ini dan, dengan demikian, memberikan kondisi-kondisi yang paling menguntungkan bagi kaum Marxis revolusioner untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pembangun perjuangan yang terbaik.

Itu juga berarti: apakah front persatuan perlu dibentuk atau tidak, tidak lah sepenuhnya bergantung atas fakta bahwa partai Marxis revolusioner dan organisasi organisasi lain bisa bersepakat atas satu isu khusus, tetapi berdasarkan atas apakah penerapan taktik tersebut akan membantu partai di dalam memenangkan kekuatan-kekuatan yang lebih luas ke dalam perspektif-perspektifnya. Dalam beberapa isu, kami bisa memiliki pandangan yang sama dengan mereka yang tergabung dalam Liga Spartakus tapi, 99 kali dari 100 (atau bahkan lebih dari itu), hal itu tidak akan membantu kita untuk memenangkan kekuatan yang lebih luas, yang akan menerima perspektif kita, bila kita membentuk front persatuan dengan sekte yang tidak relevan secara politik.

Hal yang sama, posisi antara kami dengan para mahasiswa Liberal di beberapa kampus tertentu—yang lepas dari pengaruh Serikat Mahasiwa Nasional (NUS) yang didukung Partai Buruh Australia (ALP)—akan tetapi posisi yang sama tersebut tidak lah bermakna bahwa kita akan memiliki segalanya untuk didapatkan dengan membentuk front persatuan bersama mereka dalam isu tersebut.

Kami menentang serikat-serikat mahasiswa yang berafiliasi pada NUS karena, dalam setiap perjuangan yang serius melawan pemerintah ALP yang akan memswastanisasikan pendidikan lanjutan, NUS adalah sebuah halangan birokratik. Akan tetapi, kaum Liberal mendukung privatisasi sistem universitas. kaum liberal menentang NUS karena para birokrat ALP, yang menjalankan sistem universitas, kadang-kadang dipaksa untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan mahasiswa dalam rangka mempertahankan kredibilitasi di kalangan para aktivis mahasiwa.

Front persatuan adalah satu organisasi untuk melakukan tindakan praktis bersama di antara organisasi-organisasi revolusioner dan non revolusioner, bahkan termasuk di dalamnya adalah organisasi borjuis. Akan tetapi, apa yang akan dilakukan oleh sebuah front persatuan dalam persoalan afiliasi kampus pada NUS? Apa tindakan praktis bersama yang akan dilakukan oleh front persatuan? Untuk mempengaruhi para pelajar agar memilih melepaskan serikat kampusnya dari NUS, kita harus melancarkan propaganda atau kampanye pendidikan untuk meyakinkan mereka bahwa NUS berdiri di jalan yang melawan tuntutan pendidikan murah. Argumen kita mengapa para pelajar tidak harus mendukung NUS, secara diametris, bertentangan dengan kaum liberal. Bila kita tidak bisa bekerjasama dengan mereka dalam mengarahkan kampanye untuk melawan afiliasi NUS, sebuah front persatuan dengan mereka dalam issue tersebut tidak akan memiliki tujuan yang berarti.

Tuntutan dan Slogan

Dalam membangun aksi-aksi front persatuan, kita berusaha mendorong front persatuan mengongkritkan tujuannya dengan menempatkan tuntutan-tuntutan yang jelas dan spesifik terhadap para penguasa kapitalis. Atau, dalam situasi tertentu, terhadap para pemimpin organisasi massa yang reformis. Penentuan sebuah atau beberapa tuntutan dalam aksi front persatuan, berporos pada sejumlah kriteria: apakah tuntutan-tuntutan tersebut memperhatikan situasi yang kongkret, misalnya isu aktual yang muncul dalam satu posisi, perjuangan kelas? Apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dalam cara yang parsial sekalipun, merupakan kebutuhan obyektif massa yang mendesak sehubungan dengan problem khusus yang telah diajukan? Apakah tuntutan tersebut berkemampuan memobilisasi massa, misalnya apakah tuntutan itu memperhatikan tingkat kesadaran dan kesiapan massa untuk berjuang? Akankah pengalaman berjuang dengan tuntutan-tuntutan tersebut dapat membantu massa mengatasi ilusi-ilusi dalam sistem kapitalis?

Sebagai satu contoh, dari penerapan kriteria-kriteria tersebut, mari kita memperhatikan beberapa perbedaan tuntutan yang didukung oleh berbagai aliran gerakan dalam melawan perang Vietnam. Sampai dengan tahun 1968, kaum reformis—dan “sayap kiri” ALP serta sekutu Stalinis mereka berda di dalam Partai Komunis Australia—mendukung mobilisasi anti-perang dengan tuntutan: perundingan. Kita menentang tuntutan semacam itu karena:

(a) Tuntutan tersebut tidak memenuhi kebutuhan massa, khususnya massa rakyat Vietnam. Tuntutan tersebut berkonsekuensi mendukung gagasan bahwa para agresor imperialis memiliki hak untuk merundingkan urusan rakyat Vietnam. Dengan demikian, melanggar hak rakyat Vietnam untuk menentukan nasib sendiri secara nasional. Lebih jauh lagi, jika tuntutan tersebut diterima oleh kaum imperialis sekalipun, tuntutan tersebut tidak akan membuat perang berakhir. Kenyataan yang terjadi—Washington sepakat masuk dalam perundingan dengan rakyat Vietnam di tahun 1968. Selama empat tahun berjalan, perang tidak hanya berlanjut, tetapi kaum imperialis justru meningkatkan jangkauan perangnya.

(b) Tuntutan berunding berkemampuan memobilisasi massa luas (di Australia) untuk menentang perang hanya jika kaum imperialis menolak berunding dengan rakyat Vietnam. Jika gerakan anti-perang menempatkan isu berunding sebagai tuntutan utamanya, maka kaum imperialis dapat membelokan arah gerakan. Baik dengan mengklaim telah berusaha melakukan perundingan—dan menyalahkan rakyat Vietnam karena mempersulit tercapainya perundingan (dan, memang, perundingan telah dilakukan oleh kaum imperialis pada tahun 1968)—ataupun dengan sekedar setuju untuk bernegosiasi.

(c) Menurut pengalaman, melakukan mobilisasi dengan tuntutan berunding, tidak membantu menghancurkan ilusi massa di balik kebohongan pemerintahan kaum imperialis. Sebagai akibatnya, gerakan anti-perang, untuk sementara waktu, mengalami disorientasi, dan tidak termobilisasi. Itu terjadi pada tahun 1968-1969, ketika Washington setuju untuk berunding, dan melancarkan propaganda besar-besaran yang mengklaim bahwa perundingan tersebut menunjukkan Washington menghendaki perdamaian dan ingin menghentikan perang.

Kaum ultra-kiri dalam gerakan—Aliansi Buruh Mahasiwa yang dipimpin kaum Maois—mendukung mobilisasi anti-perang yang dibangun dengan slogan seperti “Hancurkan Imperialisme Amerika Serikat!” dan “Kemenangan bagi Front Pembebasan Nasional (NLF)!”. (1) Kita menentang upaya mobilisasi massa anti-perang dengan slogan semacam itu. Karena slogan tersebut tidak berkemampuan memobilisasi massa yang memiliki sentimen anti-perang. Paling maksimal, mereka hanya mampu memobilisasi minoritas kaum radikal, yang jumlahnya kecil.

Berbeda dengan tuntutan berunding dari kaum reformis, dan slogan abstrak dari kaum ultra-kiri, kita berpendapat bahwa pergerakan mempunyai tuntutan sentralnya, yakni menyerukan segera dilakukan penarikan mundur tentara Australia dan Amerika Serikat dari Vietnam. Karena tuntutan tersebut:

(a) Secara langsung berhubungan dengan masalah yang mendesak—yaitu masalah perang dan bagaimana mengakhirnya;

(b) Memenuhi kebutuhan obyektif mendesak massa, baik di Vietnam maupun di Australia dan Amerika Serikat, untuk mengakhir perang, dan mempersilakan rakyat Vietnam menyelesaikan urusannya sendiri;

(c) Berkemampuan memobilisasi massa yang memiliki sentimen anti-perang, untuk menentang secara langsung kebijakan perang dari penguasa imperialis. Tepatnya, karena tuntutan tersebut menyediakan jawaban yang jelas dan langsung atas persoalan bagaimana segera mengakhiri perang, dan;

(d) Lebih mudah untuk menjelaskan kepada para buruh dan mahasiswa Australia, bahwa mereka tidak memiliki kepentingan dalam dominasi imperialis di Vietnam, atau di negeri lainnya di Dunia Ketiga. Dan, secara lebih umum, bahwa kepentingan mereka bertentangan dengan kepentingan para penguasa imperialis tersebut. Itu karena tuntutan tersebut secara langsung menunjukkan bahwa kesalahan terjadinya perang adalah tanggung jawab yang bersangkutan, yakni kaum agresor imperialis. Akumulasi perjuangan untuk memenangkan tuntutan tersebut kemudian dapat membantu menghancurkan ilusi massa dalam sistem kapitalis.

Pada bagian awal, telah aku jelaskan bahwa kita menentang slogan abstrak kaum ultra-kiri. Itu tidak bermakna bahwa kita menentang “pembuatan dan penggunaan slogan”. Kenyataannya, pembuatan dan penggunaan slogan dapat membantu mempopulerkan sebuah tuntutan—dengan mengubahnya menjadi slogan. Sebagai contoh, tuntutan penarikan mundur tentara Amerika Serikat dan Australia dari Vietnam sesegera mungkin, terasa cukup panjang. Karena itu, kita mempopulerkannya dengan memadatkannya menjadi slogan: “Tentara Keluar, Sekarang!”, atau bahkan hanya “Keluar, Sekarang!”. Pada tahun 1917, kaum Bolshevik mempopulerkan program-program mereka yang mendasar, yakni kontrol buruh terhadap industri, penghentian keterlibatan Russia dalam perang imperialis, dan pengambilalihan tanah semi-feodal oleh kaum tani, dalam sebuah slogan yang terdiri dari tiga kata: “Tanah, Roti, dan Perdamaian!”. Mereka menghubungkan hal tersebut dengan propaganda yang menjelaskan kebutuhan untuk mengalihkan kekuasaan politik dari Pemerintahan Sementara borjuasi dan tuan tanah kepada front persatuan yang berbentuk komite (Dewan/Sovyet), yang dipilih oleh pekerja, prajurit, dan petani—dan mereka mempopulerkannya melalui agitasi dengan slogan “Seluruh Kekuasaan di Tangan Soviet!”. Dalam kasus-kasus tersebut, slogan yang diajukan oleh kaum Marxis revolusioner tidaklah abstrak. Slogan-slogan itu tidak dilepaskan, melainkan secara langsung dilekatkan pada persoalan-persoalan kongkrit pada saat itu.

Apa perbedaan antara tuntutan dan slogan? Tuntutan merupakan sebuah rumusan pernyataan, yang secara jelas ditujukan pada musuh atau pihak tertentu, yang mengungkapkan secara tepat apa yang anda minta untuk dipenuhi oleh si musuh. Slogan adalah kalimat pendek atau teriakan, yang menunjukkan suatu posisi atau kebijakan. Kata slogan itu sendiri berasal dari istilah teriakan khas (dalam perang di Gaelic), yang digunakan oleh berbagai klan di dataran tinggi Skotlandia.

Front Persatuan dan Pemerintahan Koalisi

Front persatuan dengan isu tunggal adalah yang paling mudah dibangun dan dipertahankan. Akan tetapi, terdapat situasi di mana taktik front persatuan dapat diperluas untuk membangun koalisi multi isu, seperti aliansi elektoral atau bahkan pembentukan pemerintahan. Sebagai contoh, kaum Bolshevik, setelah Revolusi Oktober, membentuk pemerintahan koalisi bersama sayap kiri Partai Sosialis Revolusioner yang berbasis petani. Walaupun demikian, dalam semua kasus, front persatuan harus mengabdi pada tujuan mengupayakan mobilisasi massa menentang kelas penguasa kapitalis.

Ada sebuah artikel menarik yang ditulis oleh Trotsky ada bulan November, 1922, yang membahas kemungkinan kaum Komunis Perancis membentuk pemerintahan front persatuan dengan “para pembelot—yakni kaum Sosial Demokrat:

… jika dalam sebuah krisis politik yang alot, suatu mobilisasi yang kuat dari kaum pekerja di negeri tersebut berbuahkan pemilu, yang menghasilkan suara mayoritas bagi “para pembelot” dan kaum Komunis, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok menengah dan simpatisannya, serta semangat massa pekerja yang tidak  membiarkan “para pembelot” tersebut membuat blok dengan kaum borjuasi untuk menentang kita, maka dimungkinkan untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi buruh. Koalisi tersebut lah yang menentukan kebutuhan transisi untuk menuju kediktatoran proletariat yang revolusioner.

Trotsky kemudian menggarisbawahi kemungkinan skenario lain bagi pembentukan front persatuan di antara partai-partai yang berbasis gerakan buruh, yaitu mobilisasi kelas pekerja untuk melawan kudeta fasis. Menurut Trotsky, Dalam melancarkan perlawanan terhadap serangan fasis, partai kelas pekerja yang reformis akan dapat ditarik oleh Partai Komunis untuk membentuk sebuah pemerintahan buruh dalam makna ekstra parlementer. Lalu Trotsky bertanya, Dalam kasus seperti itu, akan kah kita setuju untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan para pembelot?

Kita akan setuju—jika mereka masih memiliki pemikiran untuk mendukung kelas pekerja, yang bisa memaksa mereka untuk melepaskan diri dari kaum borjuasi. Akankah hal tersebut menjamin kita bisa menyingkirkan setiap pengkhianatan dari sekutu kita dalam pemerintahan tersebut? Sama sekali tidak. Sembari bekerja bersama mereka dalam pemerintahan (untuk melancarkan langkah-langkah revolusioner di tahap awal), kita tetap harus mengawasi mereka dengan penuh kewaspadaan seperti kita mengawasi musuh. Kita tetap harus mengkonsolidasikan posisi politik dan organisasi kita tanpa henti, mempertahankan kebebasan mengkritik dalam berhubungan dengan sekutu, dan memperlemah mereka dengan mengajukan usulan-usulan baru secara terus menerus, yang akan memecah pengelompokan mereka dengan cara mengarahkan mereka dan, terutama, dengan cara mendesak elemen-elemen sayap kanan untuk keluar.

Pembahasan Trotsky tentang situasi dan kondisi di mana kaum Marxis dimungkinkan membentuk pemerintahan koalisi bersama kaum Sosial Demokrat menjadi pandangan resmi Komunis Internasional sebulan kemudian. Dalam Tesis Taktik-Taktik Komintern yang diadopsi oleh Konggres Komintern Keempat, ia mengamati bahwa seruan untuk pemerintahan semacam itu memberikan makna yang sangat penting bagi negeri-negeri yang situasi masyarakat borjuisnya secara khusus tidak stabil, di mana keseimbangan antara kekuatan partai buruh dengan partai borjuasi menghasilkan persoalan pemerintahan yang bersifat praktis-aktual—atau membutuhkan solusi mendesak. Di negeri-negeri tersebut, slogan pemerintahan buruh, secara tak terhindarkan mengikuti taktik dari keseluruhan front persatuan.

Partai-partai dalam Internasional Kedua berusaha menyelamatkan situasi di negeri-negeri tersebut dengan mendukung dan membentuk koalisi antara borjuasi dengan Sosial Demokrat. Dalam situasi adanya sebuah koalisi antara borjuis dengan Sosial Demokrat, baik terbuka atau tertutup, kaum Komunis harus mengajukan usulan front persatuan yang melibatkan seluruh pekerja, dan sebuah koalisi dari seluruh partai buruh dalam isu ekonomi dan politik, yang akan melawan serta akhirnya menggulingkan kekuasaan borjuis. Setelah penyatuan perjuangan seluruh buruh melawan borjuasi, maka seluruh aparatus negara harus diambil-alih oleh pemerintahan buruh, sehingga memperkuat posisi kekuasaan yang dipegang oleh kelas buruh. Tugas yang paling elementer dari pemerintahan buruh adalah mempersenjatai proletariat, melucuti organisasi-organisasi kontra-revolusioner borjuasi, memberikan kontrol produksi kepada kaum buruh, mengalihkan beban pajak kepada kelas yang bermilik, dan menghancurkan perlawanan kontra-revolusioner borjuasi.

Pemerintahan buruh semacam itu hanya dimungkinkan jika dilahirkan dari perjuangan massa, dan didukung oleh organisasi tempur kaum buruh yang dibentuk dari unsur-unsur kelas pekerja yang paling tertindas di tingkat akar rumput.

Sekarang persoalan yang mungkin ditanyakan adalah: Ketika para pemimpin Sosial Demokrat mewakili sebuah aliran politik borjuis reformis, apa kemudian perbedaan di antara pemerintahan front persatuan dengan pemerintahan koalisi kolaborasi kelas—misalnya, pemerintahan Front Popular yang dibentuk oleh kaum Stalinis dan kaum Sosial Demokrat di Spanyol pada tahun 1936? Perbedaannya terletak pada metode aksi dan basis kekuatannya. Sebuah front persatuan, termasuk pada level pemerintahan, adalah sebuah koalisi yang bertujuan untuk memobilisasi massa di tingkat praktek, melakukan tindakan bersama untuk melawan kelas penguasa kapitalis dan, karenanya, berbasiskan pada “organisasi-organisasi tempur” massa—serikat-serikat buruh, komite-komite pemogokan, dan komite-komite lain yang berorientasi pada pembangunan aksi massa. Sebuah aliansi kolaborasi kelas berusaha mencapai tujuannya melalui kolaborasi dengan para penguasa kapitalis, dengan sayap liberalnya, sehingga mendasarkan dirinya pada pemanfaatan institusi-institusi demokrasi borjuis—parlemen, pengadilan arbitrasi, dan sebagainya. Aliansi tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan mendukung salah satu bagian dari borjuasi, satu kelompok politisi kapitalis, untuk melawan politisi lain, dalam kerangka mempertahankan sistem kapitalis.

Konsesi-konsesi bagi Sekutu

Dalam taktik front persatuan, terkandung adanya konsesi kepada sekutu non revolusioner. Hakekat dan cakupan dari konsesi-konsesi semacam itu harus ditekankan pada setiap langkah. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa banyak aliansi yang dapat dipertahankan atau diperluas, sembari melindungi tujuan utamanya, yaitu memobilisasi kekuatan yang lebih luas dalam perjuangan melawan kapitalis, dan memberi kesempatan kepada kaum Marxis revolusioner untuk menunjukkan kelebihan gagasannya terhadap sekutu-sekutu sementara.

Terdapat sebuah pembahasan yang sangat berguna mengenai hal tersebut, yang ditulis oleh Lenin dalam sebuah artikel pada bulan April, 1922, dengan judul Kita Harus Membayar Begitu Banyak. Komintern berusaha membentuk sebuah front persatuan dengan Internasional Kedua. Kaum Sosial Demokrat, tanpa persetujuan, dalam suatu tindakan bersama yang spesifik, malah menuntut serangkaian kondisi untuk melanjutkan perundingan. Perwakilan-perwakilan Komintern di dalam perundingan tersebut menyepakatinya. Lenin keberatan, bukan karena konsesi semacam itu tidak prinsipil, melainkan karena tidak ada hasil yang dapat diambil.

Lenin menulis, Bayangkan, kaum Komunis harus berada dalam gagasan yang mendasar saat agen-agen borjuasi melancarkan propagandanya di hadapan pertemuan kaum buruh yang besar. Bayangkan juga, bahwa borjuasi menuntut dari kita bayaran yang begitu tinggi untuk menghargai gagasan yang mendasar tersebut. Jika harganya tidak disetujui sebelumnya, maka kita harus menawar, tentunya, agar dana partai kita tidak terbebani terlalu berat. Jika kita membayar terlalu banyak untuk penghargaan terhadap gagasan mendasar tersebut, sudah pasti kita melakukan kesalahan. Akan tetapi, lebih baik membayar dengan harga yang tinggi ketimbang menolak kesempatan berbicara di hadapan kaum pekerja—yang, hingga saat ini, berada dalam ‘kepemilikan’ eksklusif kaum reformis, atau kawan yang paling loyal bagi kaum borjuasi.

Sehubungan dengan konsesi terhadap kaum reformis, satu persoalan yang belakangan ini membingungkan adalah: apakah kita boleh mengundang politisi ALP untuk berbicara di panggung aksi front persatuan yang berjuang melawan kebijakan pemerintahan ALP? Itu adalah persoalan taktik yang sangat khusus dan sangat kongkret yang harus dinilai sehubungan dengan kebutuhan membangun aksi. Akan kah seorang pembicara dapat menarik lebih banyak orang untuk terlibat dalam sebuah aksi, atau dalam aksi-aksi selanjutnya? Tentunya jika politisi ALP tidak mendukung tujuan aksi front persatuan, atau ia merupakan pendukung kebijakan yang diprotes oleh front persatuan, kemudian kita mengundangnya berbicara di panggung, itu bukanlah konsesi untuk mendapat seorang sekutu (meskipun, tidak handal dan hanya dalam kondisi tertentu), melainkan sekadar memberikan kesempatan bagi musuh anda untuk mengatur perlawanan kita.

Organisasi Demokratik-Mandiri

Akhirnya, perlu dipikirkan bahwa taktik front persatuan harus dipergunakan secara efektif, tidak boleh hanya dibatasi hanya pada kesepakatan antara pimpinan organisasi untuk aksi bersama, tetapi harus diperluas sampai ke berbagai jajaran pengurus. Oleh karena itu, front persatuan harus melibatkan komite-komite aktivis di tingkat lokal, yang berorientasi membangun aksi-aksi massa.

Dewan-dewan pemogokan (demokratik) memilih komite-komite pemogok, dan setiap mekanisme yang sama, dalam bentuk tindakan massa lainnya, memainkan peran vital dalam mengembangkan organisasi massa yang mandiri. Dalam dewan-dewan tersebut massa belajar tentang pemerintahan sendiri. Bentuk-bentuk organisasi yang memberi kesempatan kepada massa untuk mengatur perjuangan mereka atas persoalan-persoalan mendesak merupakan bentuk embrionik dari dean/Soviet, bentuk tertinggi dari front persatuan, dan bentuk dasar dari organisasi demokratik negara buruh di masa depan.

(TAMAT)

Catatan:

1. The Activist – Volume 5, Number 6, 1995; [Artikel berikut ini ditulis berdasarkan diskusi yang dipresentasikan dalam sebuah kursus kepemimpinan Resistance yang diorganisasikan oleh Eksekutif Nasional Democratic Socialist Party di Sydney, pada tanggal 24-25 April, 1995.]

2. Front Pembebasan Nasional adalah front yang didirikan di Vietnam untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri rakyat Vietnam dan melawan agresi Amerika.

Read Full Article