Kategori: Papua

Orang Papua setelah dipukuli aparat dalam aksi 1 Desember 2018 di Surabaya.

Belanda tidak menuntaskan proses dekolonisasi West Papua. Saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, West Papua sebetulnya tidak termasuk dalam wilayah Hindia Belanda. West Papua adalah koloni tak berpemerintahan sendiri yang diakui oleh PBB dan Belanda.

Belanda dengan dibantu oleh PBB sedang mempersiapkan proses dekolonisasi. West Papua sendiri mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961, namun ditolak oleh Pemerintahan Indonesia. West Papua dianggap negara boneka buatan belanda. Melalui program Trikora, Pemerintahan Indonesia melancarkan operasi militer di West Papua.

Tanpa melibatkan rakyat West Papua, Belanda menandatangani Perjanjian New York Agreement bersama dengan Indonesia dan Amerika Serikat sebagai penengah pada 15 Agustus 1962. Amerika Serikat memiliki kepentingan besar terhadap West Papua.

Salah satu isi penting dari perjanjian ini adalah Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum internasional “one man, one vote” (satu orang, satu suara).

Skenario Perampokan

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) digelar pada tahun 1969 di bawah pengawasan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). PEPERA hanya diikuti oleh 1.022 orang (empat tidak ambil bagian) atau 0,2 persen dari total populasi di Papua.

Di bawah teror dan intimidasi, hasil PEPERA sudah bisa ditebak, Indonesia menang. Dua tahun sebelum Pepera, tahun 1967 Suharto menandatangani kesepakatan Kontrak Karya Pertambangan dengan PT Freeport. Gunung-gemunung emas, tembaga, bahkan belakangan juga uranium, diserahkan kepada Freeport.

Jadi, jelaslah PEPERA hanya merupakan sebuah sandiwara belaka.

PEPERA hanya dicatatkan di Sidang Umum PBB dalam Resolusi 2504 yang tidak menyebutkan bahwa PEPERA telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan New York Agreement. Pemerintahan Indonesia di West Papua adalah tidak sah secara hukum.

Selama militer Indonesia menguasai Papua, rakyat West Papua mengalami berbagai teror, penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan dan berbagai bentuk diskriminasi.

Secara sistematis, Indonesia menyingkirkan orang asli Papua (OAP) dari tanahnya sendiri dengan proyek transmigrasi, investasi yang menghancurkan pangan lokal dan genosida yang telah membunuh ratusan ribu orang asli Papua. Diperkirakan 500 ribu OAP mati selama kolonisasi Indonesia.

Pada 1963, penduduk asli Papua tercatat masih 100 persen. Lalu berubah menjadi 96 persen (923 ribu) pada tahun 1971. Sementara orang non-Papua sebanyak 4 persen (36 ribu).

39 tahun kemudian keberadaan OAP semakin terdesak. Dalam sensus tahun 2010, jumlah OAP 2.121.436 jiwa, sedangkan jumlah non-Papua 658.708. Artinya secara persentase jumlah OAP berkurang menjadi 76,3 persen.

Di lima wilayah Papua, jumlah orang non-Papua mendominasi, yakni Merauke mencapai (62.73%) , Nabire (52.46%), Mimika (57.49%), Keerom (58.68%) dan Jayapura (65.09%).

Migrasi dari luar Papua terlalu tinggi mencapai 5 persen per tahun, padahal normalnya secara nasional hanya satu persen. Artinya memang ada usaha sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan orang asli Papua.

Peneliti dari Universitas Sydney, Australia, Jim Elmslie memperkirakan OAP akan menjadi minoritas dengan tersisa 28.99% pada 2020.

Di sisi lain, Freeport menguasai 29,8 juta troy ons  emas dan 2,35 miliar ton material bijih atau ore yang mengandung mineral berharga seperti tembaga. Freeport telah menambang habis-habisan gunung Grasberg setinggi 4.285 ribuan meter dan menjadi perusahaan tambang terkemuka di dunia.

Seberapa penting West Papua bagi Freeport dan Amerika? Bisa digambarkan cadangan tambang Freeport 95 persen ada di Papua!

Elit-elit Indonesia, terutama elit Angkatan Darat, mendapatkan jatah dan menjadi kaya karena setoran dari Freeport, dari jaman Orba sampai sekarang ini. Rakyat Indonesia sesungguhnya tidak mendapatkan apa-apa, selain dijejali dengan slogan nasionalisme kosong. Mayoritas rakyat Indonesia tetap miskin dan harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seolah-olah mempertahankan Papua adalah berarti menjadi seorang nasionalis. Padahal mereka yang setuju penjajahan Indonesia atas Papua Barat tak lebih dari orang-orang yang bermental kolonialis.

Read Full Article

Jakarta – Ratusan massa aksi yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan  Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se Indonesia (AMPTPI) dikepung aparat kepolisian saat berkumpul di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ), Sabtu (1/12/2018).

Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati 57 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa West Papua. Aksi ini direncakan menuju ke tiga titik berbeda yakni, Kedutaan Besar Belanda, Kantor PT. Freeport Indonesia dan berakhir di Kantor PBB Jl. M.H Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa menuntut Belanda dan PBB harus bertanggung jawab atas penjajahan West Papua.

Namun, belum sempat keluar dari halaman kantor, massa dihadang dan dikepung ratusan aparat kepolisian baik yang menggunakan pakaian dinas maupun berpakaian preman. Kemudian massa memaksa keluar hingga terjadi aksi saling dorong pagar antara massa aksi dan kepolisian.

Massa berteriak-teriak, “free West Papua,” berkali-kali. Situasi semakin memanas saat ada teriakan rasis dari arah barikade polisi, “monyet! babi!”

Massa terkurung, sehingga terpaksa untuk berorasi dan membacakan pernyataan sikap di halaman LBH Jakarta.

Perwakilan massa berusaha bernegosiasi dengan polisi.

Selain di Jakarta, aksi juga dilaksanakan di daerah-daerah lainnya di Indonesia dan Papua Barat. Militer Indonesia melakukan intimidasi, penangkapan dan pemukulan terhadap peserta aksi.

Berikut data penangkapan pada pukul 10.00 WIB, 1 Desember 2018:

1. Kupang penangkapan dari malam jumlah : 18 orang.
2. Ambon 43 orang dan masih dikantor Polisi.
3. Ternate 99 orang. Salah satu kawan dilarikan ke RS karena sesak napas.
4. Jayapura sekitar 78 orang dan masih akan bertambah.
5. Surabaya 16 luka-luka termasuk tiga orang mengalami kepala bocor
6. Di Yapen-Serui empat orang ditangkap saat sedang beribadah di gereja Urei Faisei dan dibawah ke Polres Waropen. Mereka yang ditangkap, yakni Jhon Wenggy, Yulianus Kowela, Monika Imbiri dan Viktor Daimboa.
7. Kantor KNPB pusat di Jayapura sejak 30 November 2018 telah dirazia, pintu dibongkar paksa dan sejumlah perabot dapur dirusak.
8. Kantor KNPB di Asmat dibakar.
9. Sekretariat KNPB di Sorong Raya dikepung dan dirusak
10. Manado 29 orang ditangkap.

Read Full Article

Front Rakyat Indonesia untuk WEST PAPUA
FRI-WEST PAPUA

(Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, Perkumpulan Solidaritas Net)
_____________________________________________________________________________________

 

Mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri untuk Bangsa West Papua!

 

 Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak

Wa…wa…wa…wa…wa…wa..wa..wa..wa..wa!

 

 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Begitulah dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun kenyataan di tanah West Papua justru berkebalikan. Rakyat West Papua justru mengalami penjajahan. Pelaku penjajahan (kolonisasi) itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meskipun Rakyat Indonesia korban penjajahan Belanda. Meskipun Rakyat Indonesia korban fasisme Jepang. Meskipun Rakyat Indonesia korban Rasisme kulit putih.  Akan tetapi, ingatan masa lalu tentang penindasan tak membuat Pemerintah Indonesia menjadi lebih manusiawi. Penipuan sejarah, diskriminasi, penyiksaan, pemenjaraan, pembunuhan dilakukan secara sistematis selama lebih dari 50an tahun.

 

Apa yang terjadi di Papua?

            Sebagian besar dari rakyat Indonesia meyakini bahwa West Papua adalah Indonesia. Bukan! West Papua bukan Indonesia. Tak ada kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa West Papua selama masih menjadi bagian NKRI. Dan, tak mungkin rakyat West Papua bisa hidup baik-baik saja jika  kecurangan dan penipuan atas sejarah masih terus berlangsung, diskriminasi rasial merajalela hingga semua lini, genosida terus berlanjut secara sistematis, dan perampokan kekayaan alam menghancurkan hajat hidup dan kebudayaan Bangsa Papua.

  1. Kecurangan dan Penipuan Sejarah.

 

Pada 27 Desember 1949 saat pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda, West Papua adalah koloni tak berpemerintahan sendiri dan diakui demikian oleh PBB dan Belanda, yang pada waktu itu menjadi penguasa administratif kolonialnya.

 

Rakyat West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961. Pada masa itu bangsa West Papua telah membentuk Dewan Nieuwgunearaad.  Deklarasi tersebut tak diakui oleh Pemerintah Soekarno yang menganggapnya sebagai Negara Boneka buatan Belanda. Akhirnya, Soekarno melakukan aneksasi terhadap West Papua melalui program Trikora (3 Komando Rakyat).

 

Di tahun 1963, ketika Indonesia mengambil alih tanggung jawab administratif atas West Papua, teritori itu tetap berstatus koloni tak berpemerintahan sendiri yang berhak atas penentuan nasib sendiri dibawah hukum internasional. Hak itu diakui oleh Indonesia dalam New York Agreement yang menguatkan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan hukum atas West Papua. Keberadaan Indonesia di West Papua adalah administrasi kolonial yang bisa bersifat permanen hanya jika rakyat West Papua memilih integrasi melalui penentuan nasib sendiri dengan prosedur yang disyaratkan oleh hukum internasional.

 

Satu-satunya penentuan nasib sendiri yang dilakukan adalah PEPERA yang TIDAK SAH pada tahun 1969. TIDAK SAH, karena hanya 1022 orang (4 orang lainnya tidak ambil bagian) yang terlibat dalam pemungutan atau kurang dari 0,2% dari populasi Papua, yang dikondisikan setuju untuk integrasi dengan Indonesia.

 

Karena pengambilalihan tersebut TIDAK SAH, maka West Papua bukanlah bagian sah dari teritori Indonesia. Namun, teritori tak berpemerintahan sendiri di bawah pendudukan.

 

  1. Diskriminasi Rasial

Rakyat Papua, mengalami diskriminasi rasial sebagaimana yang mereka alami di tanah Papua ataupun di luar seperti yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di Manado atau pun Yogyakarta, seperti yang baru-baru ini terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kamasan Yogyakarta. Ataupun diskriminasi rasial di tempat kerja, baik di lembaga pemerintahan dan perusahaan.

Diskriminasi rasial tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sebelum PEPERA berlangsung, sebagai mana pernyataan Ali Moertopo pada tahun 1966 “ Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana”. 

Ketika pejabat Negara membuat pernyataan rasial, tentu akan di ikuti oleh aparatus tingkat bawah, sebagaimana makian monyet kepada Obby Kogoya saat kepalanya diinjak oleh Polisi NKRI.

  1. Genosida Perlahan

Selama 53 tahun lebih dari 500.000 orang Papua telah dibunuh.  Pembunuhan mulai terjadi sejak program Trikora dijalankan. Lalu dilanjutkan dengan penghancuran gerakan Fery Awom di tahun 1967.

Di Pegunungan Tinggi, TNI melakukan penembakan dan pengeboman terhadap penduduk Agimuga pada tahun 1977 karena melakukan pengibaran bendera bintang kejora. Setelah itu penduduk diisolasi, dibiarkan kelaparan, akibatnya ribuan meninggal dunia.

Kemudian disusul dengan pembunuhan di Enarotali, Obano, Moanemani dan Wamena akibatnya sebanyak 10.000 Jiwa penduduk Papua lari ke Papua New Guinea (PNG) demi menyelamatkan diri di tahun tahun 1977-1978 sampai awal 1980-an.

Arnorld C. Ap seorang aktifis dan seniman Papua yang bergerak dalam gerakan kebudayaan di tahun 1984 akhirnya ditangkap oleh Kopashanda. Mayat Arnold Ap ditemukan tergeletak di tengah hutan.

Pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua. DOM di Papua diberlakukan sejak tahun 1978 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1998. Pemberlakuan status DOM berakibat pada pembunuhan yang sistematis dan migrasi besar-besaran rakyat West Papua ke Papua Nugini.

Paska Kongres Rakyat Papua II pembunuhan terhadap pimpinan pergerakan dilakukan dengan berbagai cara. Theys Eluay misalnya, diculik dari mobilnya kemudian jenazahnya dilemparkan. Kelly Kwalik  dibunuh di Timika meskipun dalam keadaan tidak bersenjata. Petrus Ayamiseba ditembak ketika momentum pemogokan buruh Freeport pada tahun 2011 lalu. Mako Tabuni pimpinan KNPB ditembak oleh aparat setelah sebelum dijebak keluar dari sekretariat. Robert Jimau, aktivis yang mengkritik Jokowi karena tak kunjung merealisasikan janjinya memberi pasar untuk mama-mama dibunuh dengan cara ditabrak. Pola pembunuhan yang berkembang saat ini melalui rekayasa tabrak lari dan bunuh diri.

Hasil dari genosida “perlahan” ini membuat penduduk orang asli Papua (OAP) berkisar 48,7% dari total penduduk di West Papua.

  1. Penangkapan, penyiksaan dan pemenjaraan

Dalam kurun waktu 2016 lebih dari 4000 orang di tangkap. Di tahun 1988 DR. Thomas Wanggai pendiri gerakan Papua Merdeka Bintang 16 berakhir dengan kematian di Penjara Cipinang. Puluhan tahanan politik di Papua hidup di penjara dengan kondisi yang mengenaskan. Filep Karma, tahanan politik belasan tahun menceritakan, “saya dipukul, disiksa dan ditelanjangi”.

Berbagai cara penyiksaan dilakukan. Baik dengan cara pemerkosaan. Atau sebelum pembunuhan dilakukan, perut korban dirobek hingga ususnya keluar, seperti yang dilakukan kepada Yawan Wayeni. Atau pimpinan KNPB Sorong yang dimasukan dalam karung lalu dibuang ke laut. Beberapa penelitian menyebutkan lebih dari 431 kasus penyiksaan dilakukan oleh aparat militer dan polisi NKRI.

  1. Perampokan Kekayaan Alam

Secara ekonomi, sangat jelas terlihat penghisapan ekonomi dari sumber daya alam yang sangat besar di Papua. Seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (illegal logging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat di daerah tersebut. Protes dari masyarakat adat kemudian juga berakhir dengan penembakan dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Tragedi Wasior berdarah ini terjadi kurun waktu April-Oktober 2001.

Belum lagi Mega proyek Freeport MacMoran perusahaan yang mayoritas modalnya berasal dari AS, mulai mengembangkan proyeknya sejak tahun 1960an.

Perusahaan tambang emas dan tembaga ini sebenarnya memberikan keuntungan dari pajak industri mencapai US $ 700 juta – US $ 800 juta pertahun, bahkan dapat mencapai lebih dari US $ 1 Miliar. Belum lagi berbagai suku di Papua kehilangan tanah dan lahan penghidupan mereka karena adanya proyek MIFEE, sebagaimana yang dialami oleh marga Mahuze di Merauke.

 

West Papua adalah sebuah Bangsa

Dari kenyataan historis 1961, 1963 dan 1969 dan perkembangan penindasan paska PEPERA, kita harus mengakui: pertama, keberadaan NKRI di West Papua adalah ilegal; kedua, terjadi penjajahan di Papua selama 50an tahun; ketiga, West Papua adalah sebuah Bangsa (nation).

“Nation” atau “Bangsa“ dalam sejarahnya terbentuk dari komunitas masyarakat yang stabil/tertentu, yang terbentuk berdasarkan sebuah kesamaan bahasa, teritori (wilayah), kehidupan ekonomi, dan perubahan psikologi, yang termanifestasikan dalam sebuah kebudayaan bersama”.

Kecurangan, penipuan sejarah, diskriminasi, penyiksaan, pemenjaraan, pembunuhan, dan genosida atau kue-kue “otonomi khusus” tak membuat perlawanan dan kehendak untuk Merdeka bagi bangsa West Papua surut. Sebaliknya, bangsa dan rakyat West Papua bersatu dalam representasi kekuatan politiknya dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Pengalaman (experience) dalam penindasan dan perjuangan yang mewujud dalam ULMWP merupakan bukti konkret bahwa West Papua sebagai sebuah Bangsa.

Adalah kemunafikan apabila kita atau pemerintah Indonesia bisa mendukung pembebasan Palestina tapi diam dan membiarkan penjajahan yang terjadi dalam bingkai teritori Indonesia. Oleh karena itu, tak ada lagi alasan menganggap West Papua sebagai bagian Indonesia baik dalam hukum internasional maupun secara politik.

 

Mengapa Penting bersolidaritas bagi Bangsa West Papua?

Pertama, Dunia akan lebih baik dan indah apabila setiap bangsa tidak hidup dalam penjajahan dan dapat bekerjasama secara demokratis, adil dan setara.

Kedua, apa yang kita lihat di tanah West Papua adalah penindasan sistematis yang tidak manusiawi. Ketika kita berbicara kemanusiaan namun membiarkan penjajahan di atas tanah West Papua terus berlanjut, maka, sesungguhnya kita sedang bertindak tidak manusiawi.

Ketiga, solidaritas kami terhadap bangsa West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri juga merupakan bagian dari perjuangan mendemokratisasikan rakyat dan bangsa Indonesia, memperjuangkan kesadaran kemanusiaan yang beradab terhadap rakyat dan bangsa Indonesia.

Keempat, solidaritas kami terhadap bangsa West Papua untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari perjuangan melawan Imperialisme dan Korporasi Internasional yang menyokong praktek kolonialisasi NKRI di tanah West Papua.

Kelima, solidaritas kami juga merupakan bagian dalam perjuangan melawan rasisme terhadap siapapun, termasuk bangsa West Papua. 

Keenam, tidak ada jalan lain untuk menghentikan praktek kolonialisme dan militerisme di West Papua selain mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri.

Ketujuh, dan tidak ada jalan lain, yang lebih bermoral guna menghentikan genosida “perlahan” di West Papua selain mendukung Hak Menentukan Nasib sendiri.

           

Apa yang harus diperjuangkan?

Atas realitas yang terjadi di tanah West Papua kami meyakini jalan perjuangan yang harus ditempuh dalam perjuangan pembebasan nasional bangsa West Papua adalah, sebagai berikut:

  1. Mendukung Bangsa dan Rakyat West Papua untuk Menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Referendum. Dan kepesertaan Referendum akan ditentukan oleh rakyat West Papua melalui representasi politiknya dalam ULMWP.
  2. Mendukung Keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group, Pasific Island Forum dan  memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB.
  3. Sebagai syarat yang tak terpisahkan bahwa militer organik dan non-organik di West Papua harus ditarik agar referendum di West Papua dapat berjalan secara damai, adil, dan tanpa tekanan.
  4. Kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua harus dibuka lebar dan dijamin.
  5. Kami menolak intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokratik West Papua.
  6. Kami juga menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.
  7. Kami juga menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.
  8. Kami menolak politik rasial yang dilakukan oleh NKRI dan TNI/POLRI secara sistematis dan masif terhadap bangsa West Papua.
  9. Pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis, transportasi murah dan massal, dsb.

Akhirnya penting kami sampaikan, mari kita bersama-sama (Rakyat Indonesia, West Papua dan Dunia) bersatu untuk mengakhiri penipuan sejarah dan penderitaan di tanah West Papua.

Hormat diberi,

Hidup Bangsa West Papua!

Hidup Rakyat West Papua!

 

Jakarta, 29 November 2016

 

Surya Anta

Juru Bicara FRI-West Papua

Read Full Article

pelanggaran-ham-papua

Pada bulan Maret 2016 lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan berjanji akan menuntaskan 16 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Meskipun belum jelas dan rinci kasus apa yang dimaksudkan, Luhut berharap penuntasan kasus tersebut dapat diselesaikan tahun ini. Dia juga menyebutkan, “Kalau salah ya dihukum, sehingga tidak membawa isu menjadi liar kemana-mana.”

Belakangan ini, memang tuntutan rakyat Papua atas hak menentukan nasib sendiri menjadi semakin kuat. Referendum menjadi pintu yang akan membawa bangsa Papua menuju kemerdekaan. Energi perlawanan datang dari mahasiswa dan kaum muda yang sudah muak dengan perampasan, penyiksaan dan pembunuhan di Papua. Mobilisasi massa semakin menguat baik di Papua, di berbagai besar di Indonesia dan di luar negeri.

Itulah sebabnya, pemerintah tak bisa mengabaikan tuntutan referendum itu lagi. Dalam meredam perlawanan bangsa Papua, negara Indonesia tidak bisa lagi hanya dengan cara membunuh dan menyiksa atau menawarkan gombal otonomi khusus untuk meningkatkan kekayaan segelintir elit di Papua, kini mereka bicara hak asasi manusia (HAM).

Mengadili Diri Sendiri?

Dalam aksi 1 Juli 2016 yang lalu, yang memperingati 45 tahun proklamasi kemerdekaan Papua Barat, seorang mahasiswa Papua mengungkapkan ketidakpercayaannya dengan janji penuntasan pelanggaran HAM yang ditawarkan oleh Luhut.

“Mana mungkin penjahat mau mengadili dirinya sendiri!” teriaknya.

Itulah kunci dari memahami janji Luhut hanya sebuah retorika palsu yang mampu menyogok mereka yang ahistoris akan sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Pelanggaran HAM terjadi di Indonesia bukanlah pelanggaran HAM yang terjadi secara sporadis dan spontan yang dilakukan oleh oknum aparat. Pelanggaran HAM dari sejak pembantaian massal tahun 1965 sampai dengan pelanggaran HAM di Papua dilakukan oleh negara sebagai institusi sejak jaman Orde Baru untuk membuka gerbang penanaman modal asing di Indonesia.

Upeti yang pertama kali diserahkan setelah kudeta Sukarno tahun 1965 adalah tambang Ertsberg melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan penandatanganan kontrak karya pada 7 April 1967. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau referendum Papua Barat dilaksanakan setelahnya, baru pada tahun 1969 dengan sistem yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Pemilihan dilaksanakan penuh rekayasa, yakni “musyawarah” di mana satu orang mewakili banyak suara, bukan dengan sistem “satu orang satu suara” (one man one vote). Pemilihan dilaksanakan di bawah bayang-bayang intimidasi aparat dan milisi.

Reformasi 1998 tidak mampu mengadili kejahatan Orde Baru, termasuk memberikan keadilan bagi rakyat Papua. Setelah Suharto jatuh, Golkar masih berdiri tegak dan sisa-sisa Orba lainnya menyebar ke partai-partai reformis maupun membangun partai baru. Struktur yang menegakan militerisme pada masa Orde Baru, yakni komando-komando teritorial TNI dari tingkat desa sampai pusat, masih tegak berdiri di dalam kota dan belum dikembalikan sepenuhnya ke barak.

Ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM untuk dideretkan, tapi belum ada satu pun yang diadili. Paling jauh berkas kasus berakhir dengan ditolak oleh Kejaksaan Agung, seperti nasib berkas kasus pembunuhan massal 1965, Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Kasus-kasus ini, jika diadili, akan menyeret banyak para politisi terkemuka dan petinggi militer yang masih aktif, berkuasa dan memiliki kaderisasi. Kalau kita membayangkan ada suatu pengadilan untuk semua kasus pelanggaran HAM itu, maka itu adalah suatu pengadilan yang meruntuhkan sistem itu sendiri. Oleh karena itu, pengadilan HAM yang sejati tidak mungkin dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa sekarang ini yang masih berkompromi dengan atau masih merupakan bagi dari sisa-sisa lama, kelompok Orbais.

Pengadilan HAM yang sejati, tuntas dan mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh korban, adalah pengadilan HAM yang dibuat oleh kekuasaan baru yang menggantikan sama sekali kekuasaan lama. Kekuasaan baru ini adalah kekuasaan yang hanya mungkin lahir dari suatu revolusi sosial yang dilancarkan oleh massa untuk mendirikan suatu kekuasaan baru yang menjadi demokrasi yang sepenuh-penuhnya, termasuk menjamin hak menentukan nasib sendiri bagi sebuah bangsa.

Anti Asing untuk Papua, Tidak Anti Asing untuk Investasi

Di dalam pernyataan yang sama, Luhut juga menolak jika bangsa Indonesia “diobok-obok oleh asing”.

“Kita tidak ingin kasus tersebut membuat bangsa ini diobok-obok asing, hingga kita sepertinya bukan bangsa yang bermartabat, jadi lebih baik dituntaskan secara transparan dan bertanggung jawab, agar tak ada lagi hutang sejarah,” kata Luhut.

Dalam hal “diobok-obok asing”, seorang Luhut menerapkan standar ganda bahwa pihaknya tidak alergi dengan investasi asing, tetapi alergi terhadap solidaritas yang datang dari luar negeri. Jika orang-orang asing datang dengan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan cara membabat hutannya untuk ditanami sawit; melubangi tanah-tanahnya untuk pertambangan; mencemari tanah, air dan udara dengan polusi; mengupah buruhnya dengan harga murah, dan; merampas tanah para petani, maka semua itu bukanlah suatu “obok-obok”. Investasi bukanlah suatu obok-obok dari asing. Tapi, jika orang asing memberikan solidaritas untuk rakyat yang menderita dan tekanan terhadap negara yang bertanggujawab atas penderitaan itu, maka hal itu sebut sebagai “obok-obok”. Betapa munafiknya konsep “anti asing” dari orang-orang seperti Luhut. Konsep anti asing yang sama yang diidap oleh militeris lain seperti Prabowo dan para pendukungnya.

Seringkali sentimen “anti asing” ini digunakan untuk menyerang gagasan penentuan nasib sendiri. Timor Leste kerap dijadikan contoh. Setelah lepas dari Indonesia, dinilai kini masuk ke mulut Australia. Paling tidak, Timor Leste lebih baik secara ekonomi (meski masih tergantung dari luar negeri) dan tak ada penindasan (penyiksaan dan pembunuhan) dari militer seperti ketika masih diduduki oleh tentara Indonesia. Serangan ini terlihat tak konsisten karena hanya dalam kepentingan mencegah tuntutan atas penentuan nasib sendiri, tapi membiarkan penghisapan kapitalis (asing) di dalam negeri sendiri.

Penulis:
Alexi Alqaf (Kader Partai Pembebasan Rakyat)

Read Full Article

Mari Bersatu Menyelamatkan Demokrasi dan Bersolidaritas Pada Perjuangan Rakyat Papua!

Kawan-kawan Indonesia, kawan-kawan Papua, dan kawan-kawan internasional yang baik,

Sebagaimana kita tahu bahwa, dalam sejarahnya, negeri Indonesia dan lembaga-lembaga internasional banyak mengalami hambatan dalam perjuangannya lebih menyempurnakan demokrasi. Dan, tentu saja, kita berkewajiban memberikan jawaban terhadap masalah tersebut agar kita bisa menjawab segala tuntutan rakyat secara demokratik—termasuk memberikan jawaban terhadap perjuangan rakyat Papua yang sedang menuntut HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION). Dengan demikian, kita, bangsa Indonesia, rakyat Papua, masyarakat internasional, juga dapat bermartabat di hadapan kemanusian dan masyarakat internasional sebagai bangsa yang matang-dewasa—beradab dan berbudaya.

Di Papua kita sedang menyaksikan kelahiran suatu bangsa, bangsa Papua. Namun kelahiran bangsa Papua mengalami hambatan karena tidak ditanggapi secara demokratik oleh Negara Indonesia (baca: bukan tanggapan rakyat Indonesia); Negara Indonesia tidak menanggapinya dengan memberikan hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri secara benar dan sah dalam pandangan hukum internasional—bahkan belum diuji keabsahannya pada landasan konstitusi Republik Indonesia.

Dalam kesejarahan rakyat Papua, rakyat Papua sudah mengalami suatu proses untuk lahir sebagai suatu bangsa. Landasan pokok suatu bangsa utamanya adalah suatu komunitas, komunitas tertentu manusia. Komunitas tersebut bukan lah dilandaskan pada ras, juga bukan pada kesukuan. Bangsa modern Itali dibentuk orang-orang Roma, Teuton (orang-orang Jerman), Etruria (orang-orang Yunani Tengah), Yunani, dan yang lainnya. Demikian pula bangsa Inggris, bangsa Jerman, dan bangsa-bangsa lainnya, yang terbentuk menjadi suatu bangsa dari berbagai ras dan kesukuan. Rakyat Papua juga telah (dan bisa) memenuhi landasan-landasan kebangsaan lainnya seperti telah memiliki (dan sudah mampu menetapkan) bahasa (bersama) dalam pergaulannya; memiliki wilayah (teritori) bersama; memiliki tautan-padu-keserasian kehidupan ekonomi; dan, yang terpenting, rakyat Papua, setelah menjalani pengalaman pahit dalam kesejarahannya, telah secara bersama-sama berjuang, sehingga memiliki pengalaman kejiwaan-bersama untuk mewujudkan harapan-indah kultur bersamanya.

Sekali lagi, demi menjadi manusia dan bangsa yang matang-dewasa—beradab dan berbudaya—kita wajib menanggapinya secara demokratik: dengan mendiskusikan dan memperjuangkan hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Mari!

Terima kasih—makna harfiahnya: kami, pendukung perjuangan hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, sedang/telah menerima kasih anda.

Proposal Persatuan Solidaritas ini diterbitkan oleh Para Pendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua Barat.

Narahubung: 081574304391 (Surya Anta

English Version

Let us unite to save democracy and in solidarity with the struggle of the Papuan people!

Respected comrades from Indonesia, Papua and the international community,

As we know from history, Indonesia as a country and international institutions have faced many obstacles in their efforts to complete the struggle for democracy. And, of course, we are also obliged to respond to these problems so that we can answer the demands of all people democratically — including providing an answer to the Papuan people’s struggle for the RIGHT TO SELF-DETERMINATION. Thus we, the Indonesian nation, the people of Papua, the international community, can also be dignified in confronting humanity and the international community as a nation that is developed, mature, civilised and cultured.

In Papua were currently witnessing the birth of a nation, the nation of Papua. The birth of the Papuan nation however is facing obstacles because the Indonesian state is not responding to this democratically (the state, not the Indonesian people); the Indonesian state is not responding by giving the Papuan people the genuine and legitimate right to self-determination as viewed under international law — moreover its legitimacy has yet to be tested based on the constitution of the Republic of Indonesia.

Historically, the Papuan people have already gone through a process of giving birth to a nation. The basic grounds for the existence of a nation is a community, a stable community of peoples. Such a community is not based on race or ethnicity. The modern nation of Italy was formed from the people of Rome, Teuton (Germanic peoples), Etruria (the people of central Greece), Greeks and others. Likewise the nations of Britain, Germany and other nations were formed into a single nation from people of various races and ethnicity.

The Papuan people already (and can) fulfill the other grounds for being considered a nation (and this can be established) such as having a common language of association; a common territory; having a linked, integrated and agreed economic life; and most importantly, the Papuan people have already gone through this biter experience in the past, they have collectively fought, so they already have common psychological experience in realising their beautiful hope of a collective culture.

Once again, for the sake of being a people and nation that is developed, mature, civilised and cultured, we are obliged to democratically respond through discussion and fighting for the right of the Papuan people to self-determination. Please!

Thank you – in its literal meaning: we the supporters of the Papuan people’s right to self-determination express our thanks to you.

This United Solidarity Proposal was published by the Supporters of the Right to Self-Determination for the West Papuan Nation.

Contact: (+62)-815-743-043-91 (Surya Anta)

Read Full Article

Surya Anta*

Mobilisasi perlawanan rakyat Papua yang semakin meluas beberapa tahun terakhir menunjukan bahwa harus ada penilaian baru terhadap entitas Papua. Entitas yang tak bisa tidak harus diakui sebagai sebuah bangsa (nation).

Perlawanan rakyat Papua memang sudah ada sejak sebelum PEPERA 1969 diselenggarakan, dan meningkat sejak saat itu. Namun, apa yang membedakan atas perlawanan yang berkembang sekarang ini adalah: metode politik mobilisasi massa. Metode politik mobilisasi massa ini dipimpin dan diinisiatori oleh kelompok pemuda. Kelompok pemuda yang berasal dari AMP, KNPB dan Garda Papua.

Dan kelompok pemuda ini pula yang banyak mengembangkan pengertian bahwa perjuangan pembebasan Papua tak bisa mengharapkan dari “belas kasihan” serta “pengakuan internasional” melainkan dari usaha yang tak kenal lelah dari persatuan rakyat dan Bangsa Papua untuk pembebasannya.

Dalam beberapa momentum, gerakan pemuda ini lah pula yang berhasil mendudukan “kelompok tua” yang tergabung dalam kelompok bersenjata (TPN – OPM) yang sebelumnya terpecah-pecah bersama berbagai faksi kelompok tua lainnya, apakah itu yang tergabung dalam PDP, Dewan Adat Papua, dan lain sebagainya. Sebagaimana mereka dapat duduk bersama dan bersatu dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Proyek semacam itu pernah terjadi pada tahun 2005, namun tak bertahan lama. ULMWP sebagai proyek persatuan lebih terorganisir ketimbang sebelumnya.

Jika pada awal tahun 2000an isu perpecahan gerakan dan rakyat Papua melalui isu “gunung” dan “pantai” mewarnai analisa dan penilaian terhadap Papua serta pergerakannya, beberapa tahun belakangan ini sama sekali tak signifikan. Hal ini bermakna, bahwa persatuan dikalangan rakyat Papua semakin solid. Meski proyek-proyek pecah belah dan adu domba dari rejim dilakukan semakin sering.

Sogokan rejim melalui “Otonomi Khusus” semakin disadari oleh rakyat Papua sekedar sogokan dan ilusi semata. “Otonomi Khusus” telah gagal memberikan kebebasan politik apalagi kesejahteraan bagi rakyat Papua. Dalam banyak kejadian hanya mensisakan bangunan-bangunan sekolah yang tak di isi oleh pengajar, atau pun gedung Puskemas tanpa dokter, dan sebagainya. Secara ekonomi, hanya menguntungkan segelintir elit melalui proyek-proyek infrastruktur, tapi tak menjawab pembangunan manusia Papua seutuhnya.

Keragaman suku yang lebih dari 250an suku serta belum adanya “bahasa papua” tak bisa lagi dijadikan landasan belum ada Papua sebagai sebuah “bangsa”. Atau pun pemecah belahan rakyat Papua sebagai sebuah Bangsa. Karena, perkembangan pergerakan rakyat Papua menunjukan ikatan-ikatan yang semakin erat dan bermakna secara sosial dan politik.

Mengapa? Tentu saja yang paling esensial dalam bagaimana penindasan terhadap kebebasan politik (freedom of expression, freedom of association, freedom of speech, dan freedom of thinking), eksploitasi terhadap alam melalui berbagai perusahaan internasional (misalnya: Freeport) yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia merusak lingkungan Papua. Belum lagi eksploitasi terhadap manusia Papua, misalnya sebagai pekerja dengan upah yang lebih murah daripada non Papua.

Ataupun bagi hasil yang timpang. Perusahaan-perusahaan internasional “merampok” begitu besar terhadap kekayaan alam dan kerja manusia di Papua. Namun, bagi hasil yang kecil itu masih juga “dirampok” lebih besar lagi pemerintah Indonesia.

Mari kita tengok bagaimana entitas papua berkembang dari “embrio” menjadi bangsa yang semakin solid.

Demi kepentingan mencaplok keuntungan dari eksploitasi alam pemaksaan dan manipulasi terhadap PEPERA dilakukan. Paska itu, mereka yang menuntut kebenaran sejarah, mendapatkan represi dari tentara. Kepentingan korporasi internasional dilapangkan oleh militerisme Orde Baru. Penghancuran gerakan Fery Awom ditahun 1967.

Arnorld Wap seorang aktifis dan seniman Papua yang bergerak dalam gerakan kebudayaan di tahun 1984 akhirnya ditangkap oleh Kopashanda. Mayat Arnold Ap ditemukan tergeletak di tengah hutan. Kemudian disusul dengan pembunuhan di Enarotali, Obano, Moanemani dan Wamena akibatnya sebanyak 10.000 Jiwa penduduk Papua lari ke Papua New Guinea (PNG) demi menyelamatkan diri di tahun tahun 1977-1978 sampai awal 1980-an. Memberlakukan status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua. DOM di Papua diberlakukan sejak tahun 1978 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1998.

Di tahun 1988 DR. Thomas Wanggai pendiri gerakan Papua Merdeka Bintang 16 berakhir dengan kematian di Penjara. Kasus yang masih mendapatkan panggung politiknya untuk saat ini adalah kasus Abepura yang mengakibatkan puluhan orang meninggal. Kasus Paniai berdarah. Hal ini belum terhitung penembakan-penembakan lainnya terhadap pejuang-pejuang demokrasi di Papua Barat. Pemenjaraan aktifis selama bertahun-tahun termasuk di antaranya adalah Filep Karma. Pembunuhan terhadap Mako Tabuni. Terakhir, lebih dari 1000 orang aktifis Papua, mayoritas diantaranya adalah anggota KNPB ditangkap dan di tahan. Belum pula pembunuhan oleh orang tak dikenal melalui senjata api atau ditabrak di tengah jalan.

Bukannya, memberikan ruang demokrasi, pemerintah Jokowi, melalui Luhut Panjaitan membiarkan penambahan Kodam dan memberikan pernyataan-pernyataan yang diskriminatif dan anti rakyat Papua.

Secara ekonomi, sangat jelas terlihat penghisapan ekonomi dari sumber daya alam yang sangat besar di Papua. Seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (illegal logging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat didaerah tersebut. Protes dari masyarakat adat kemudian juga berakhir dengan penembakan dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Belum lagi Mega proyek Freeport MacMoran company perusahaan yang mayoritas modalnya berasal dari AS, mulai mengembangkan proyeknya sejak tahun 1960an.

Perusahaan tambang emas dan tembaga ini sebenarnya memberikan keuntungan dari pajak industri mencapai US $ 700 juta – US $ 800 juta pertahun, bahkan dapat mencapai lebih dari US $ 1 Miliar. Belum lagi berbagai suku di Papua kehilangan tanah dan lahan penghidupan mereka karena adanya proyek MIFEE, sebagaimana yang dialami oleh marga Mahuze di Merauke.

Sudah mengalami penindasan yang begitu keji dan perusakan alam yang mereka sebagai sebagai “Ibu” bangsa Papua. Rakyat Papua, mengalami diskriminasi rasial sebagaimana yang mereka alami di tanah Papua ataupun di luar seperti yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di Manado atau pun Yogyakarta, seperti yang baru-baru ini terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kemasan Yogyakarta. Ataupun diskriminasi rasial di tempat kerja, baik di lembaga pemerintahan dan perusahaan.

Belum cukup di situ, rakyat Papua semakin berkurang jumlahnya. Data 2013/2014 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2015, hingga bulan Mei dikabarkan tercatatat jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200.000 (diambil dari statemen AMP).

Berkurangnya jumlah rakyat Papua disebabkan oleh pembunuhan yang sistematis dan massif, atmosfer ketakutan yang dilakukan tentara Indonesia yang mengakibatkan migrasi ke PNG, ataupun penyakit HIV/AIDS, jebakan minum keras, ataupun busung lapar.

Bagi rakyat Papua, hampir 50 tahun menjadi Indonesia, bukan kebahagiaan yang di dapat melainkan penindasan fisik, psikologis dan kehancuran “ibu” mereka. Lalu apa maknanya menjadi Indonesia? Semakin tak ada maknanya. Semakin, tak rasa menjadi Indonesia. Dan itu bermakna, semakin tumbuh perasaan senasib sendiri sebagai sebuah bangsa (nation).

Hubungan ekonomi-politik kapitalisme di Papua mengintegrasikan manusia-manusia di Papua dari berbagai suku dan marga di pasar-pasar, di sekolah dan universitas, rumah sakit, dan tempat-tempat perkumpulan lainnya. Namun, penindasan militeristik, kerusakan alam serta organisasi-organisasi perlawanannya memberikan basis material perkembangan sebagai suatu Bangsa.

Sebagai kaum demokratik dan pembela hak asasi manusia (Human Rights Defenders), mengakui Papua sebagai sebuah Bangsa, mendukung serta memberikan solidaritas bagi hak menentukan nasib sendiri (self determination) melalui referendum untuk Bangsa Papua adalah cara agar lepas dari penindasan militeristik pemerintah Indonesia, agar kekerasan berkurang hingga berhenti, agar kedamaian, kebebeasan dan kesejahteraan bagi Tanah dan Bangsa Papua mendapatkan syarat materialnya.

Oleh karena itu, kami, mengajak kawan-kawan baik organisasi ataupun individu yang telah bersetuju pada posisi mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) melalui Referendum agar mengkonsolidasikan diri dan membangun alat/wadah perjuangan Solidaritas Rakyat Indonesia bagi Bangsa Papua Barat.

* Surya Anta Adalah Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR)

Read Full Article

papua menuntut hak menentukan nasib sendiri

Yogyakarta – Dalam rangka merespon represi aparat keamanan terhadap masyarakat Papua dan aksi damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Gerakan Rakyat Papua Bersatu (GRPB) bersama Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB), dan Aliansi Boikot ArtJog melakukan aksi bersama, Kamis(16/6/2016). Aksi tersebut menyatakan sikap mendukung hak menentukan nasib sebagai sebagai solusi demokratis bangsa Papua.

Aksi dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dari Asrama Papua menuju Titik Nol Yogyakarta, lalu dilanjutkan dengan aksi boikot ART|JOG. Saat massa tiba di Jl Kusumanegara, polisi menahan arak-arakan massa dan terjadi negoisasi.

Sekitar pukul 14.02 WIB saat pembacaan pernyataan sikap, polisi bersenjata menyerang massa aksi sehingga terjadi kerusuhan. Sedikitnya ada 4 truk polisi, baik yang bersenjata maupun tidak, dan beberapa tentara. Meskipun dihadang oleh aparat, massa aksi tetap solid dan aksi terus berlanjut.

Massa sangat menyesali sikap negara yang justru melindungi korporasi seperti Freeport yang dinilai terus menghancurkan ruang hidup rakyat Papua. Fatalnya, menurut mereka, penindasan tersebut justru dilanggengkan oleh para elit, termasuk seniman dan pelaku budaya, seperti acara ART JOG 2016 yang menerima dana sponsor dari Freeport.

Olehnya, selain aksi damai untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Papua, massa juga melakukan aksi boikot ART JOG.

Data dari GRPB menyebutkan, pada 2 Mei 2016 setidaknya ada 1795 orang aktivis dan massa rakyat diamankan saat menggelar aksi damai di beberapa Kabupaten dan Kota di tanah Papua. Aksi penangkapan kembali terjadi pada 28-30 Mei 2016, 75 orang diamankan polisi saat membagikan selebaran aksi damai yang akan digelar KNPB dan masyarakat Papua pada 31 Mei.

Sedangkan pada 31 Mei polisi memblokade massa rakyat Papua agar tidak berkumpul di satu titik aksi yang telah ditentukaan. Setelah itu aparat melakukan penangkapan secara sewenang-wenang, 597 rakyat Papua dan aktivis KNPB, serta 7 aktivis mahasiswa Papua yang kuliah di Manado, ditangkap.

Asrama-asrama mahasiswa Papua di di Malang, Jogja dan kota lainnya di Jawa, dijaga oleh aparat polisi untuk mencegah mahasiswa melakukan aksi yang sama.

Bahkan belum lama ini menjelang aksi damai 15 Juni 2016, lagi-lagi aparat menangkapi aktivis KNPB. Kepolisian Resort Jayapura menangkapi aktivis yang tengah membagikan selebaran seruan aksi. Sebanyak 31 aktivis ditangkap pada 10 Juni 2016, kemudian 65 aktivis ditangkap di Jayapura dan Sentani, sedangkan 4 orang aktivis KNPB lainnya ditangkap di Nabire pada 13 Juni 2016.

Meningkatnya represi terhadap masyarakat Papua yang secara kuantitatif dan semakin brutal dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan terakhir ini, maka GRPB melayangkan tuntutan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi Bangsa Papua; mengecam tindakan represi aparat terhadap masyarakat Papua dan aktivis KNPB; dukung ULMWP menjadi anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG); menolak tim pencari fakta buatan Jakarta turun ke tanah Papua; tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua; tutup seluruh perusahaan asing yang ada di Papua, dan; buka ruang demokrasi seluas-luasnya.

Sumber: Solidaritas.net

Read Full Article