Kategori: Stratak

marx engels lenin
Kredit: socialhistory.org.

Oleh: Alexi Alqaf*)

Terdapat 46,6 juta pekerja formal di Indonesia, termasuk 15 juta pekerja di sektor manufaktur, sektor buruh yang paling aktif dalam mobilisasi gerakan buruh tahun 2011 sampai sekarang. Bekasi menjadi daerah geopolitik di mana terdapat 1,5 juta buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional dan perusahaan-perusahaan rantai pasokannya. Daerah ini menjadi kantung terbesar massa serikat buruh dan paling termobilisasi. Rekor mobilisasi May Day terbesar terjadi di Jakarta pada tahun 2012 ketika gerakan buruh berhasil memobilisasi 150 ribu massa hanya di Jakarta saja. Seruan pemogokan nasional 3 Oktober 2012 memobilisasi 1 jutaan buruh untuk bergerak di kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia.

Namun, dengan cepat perjuangan ini menurun ketika para bos menyerang balik dengan menggunakan kekuatan aparat dan preman yang direspon oleh pimpinan serikat buruh dengan kompromi. Watak reformis tumbuh dominan di dalam gerakan buruh, dilestarikan oleh pimpinan-pimpinan serikat peninggalan Orde Baru yang enggan beranjak ke perjuangan politik (apalagi dengan tuntutan revolusioner). Pada tahun 2012, sebagian besar pimpinan serikat buruh yang sebelumnya tidak aktif membangun gerakan, muncul. Mereka kebetulan berada dalam struktur (jabatan) formal serikat buruh sebagai pengambil keputusan, saat kepeloporan dari bawah melahirkan gerakan yang besar. Dengan posisi mereka di serikat buruh, mereka mengambil-alih kepemimpinan gerakan untuk berkompromi dan berperan penting dalam mengambil sogokan dari kapitalis. Apakah sogokan itu berupa pemenuhan sebagian tuntutan, sepenuhnya tuntutan reformis maupun sogokan kepada individu pengurus yang sifatnya penyuapan (korupsi). Birokratisme serikat buruh mengalahkan massa buruh yang belum berpengalaman dan belum mendapatkan pengaruh yang cukup kuat dari kaum revolusioner. Apa yang dimenangkan baru berupa kembalinya aksi massa.

Capaian gerakan buruh pada tahun 2012 itu juga belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan capaian gerakan buruh pada masa sebelum tahun 1965. Serikat buruh kiri berjumlah 3,3 juta pekerja atau sekitar 60 persen dari jumlah pekerja pada masa itu–basis material yang siap berkuasa, namun digagalkan oleh pembantaian 65. Namun, capaian tahun 2012 adalah penting, meskipun terjadi penurunan setelahnya. Buruh telah menciptakan sejarah mobilisasi buruh terbesar dalam 47 tahun terakhir dan mendapatkan pengalaman berharga untuk perjuangan yang akan datang.

Apa yang Kaum Revolusioner Hadapi?

Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan yang membatasi kenaikan upah untuk tahun ini hanya 11,5 persen saja. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan upah riil lebih dari 50 persen selama 17 tahun terakhir maupun kenaikan rata-rata iuran jaminan (asuransi) kesehatan BPJS sebesar 42,8 persen. Kapitalis dan negara juga menyerang buruh dengan mengkriminalisasi mereka dengan tuduhan melawan perintah penguasa sampai dengan pencemaran nama baik. Pemerintah sedang merencanakan kebijakan perumahan yang akan memotong upah buruh 1-3 persen untuk pengadaan cicilan perumahan. Upaya pemerintah menyerap lebih banyak lagi dana dari masyarakat setelah sebelumnya kebijakan neoliberal telah dilaksanakan secara masif (berupa pencabutan subsidi, privatisasi, liberalisasi investasi, upah murah dan seterusnya) telah menyerang kesejahteraan buruh dan rakyat lebih dalam lagi. Jumlah utang semakin membengkak sebagai akibat pembangunan berbasis investasi dan utang serta korupsi yang tinggi. Kita menghadapi krisis yang semakin niscaya di mana pemerintah berusaha mengatasinya dengan tanpa mengganggu penghisapan kapitalis, melainkan justru dibebankan pada kelas bawah. Negara mempertahankan dukungan rakyat dengan politik populisme (palsu), hegemoni media dan buzzer media sosial. Populisme ini adalah bentuk dari negara yang terus-menerus memperbaharui metode hegemoni untuk mengatasi rakyat yang mengalami krisis kepercayaan dan golput.

Kelas buruh menjalankan produksi sebagai jantungnya masyarakat dan berdaya mobilisasi riil yang dapat diarahkan untuk memimpin suatu revolusi sosialis di dalam masyarakat. Namun, reformisme yang hanya mengharapkan perubahan tambal-sulam belaka, masih menguasai ideologi kelas buruh. Meskipun perubahan tambal-sulam kelihatannya semakin tidak menjanjikan dan tidak memberikan jalan keluar, tapi keberanian buruh melangkah lebih jauh dihalang-halangi oleh hegemoni pimpinan reformis serikat buruh. Padahal, untuk menuntut perbaikan upah saja, buruh mendapatkan perlakuan kekerasan dari negara. 23 buruh dijadikan tersangka dengan tuduhan melawan hukum dalam aksi menolak PP Pengupahan pada 30 Oktober 2015. Kesanggupan untuk memperjuangkan tuntutan reformis pun mengalami penurunan karena keberanian tidak diwadahi. Buruh seperti Sebastian yang membakar dirinya pada May Day 2015 tahun lalu untuk memperjuangkan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan cerminan bahwa adanya kesanggupan buruh berjuang dengan militansi sepenuh jiwa dan raga.

Kaum revolusioner sedang bekerja di lautan massa buruh reformis dan menghadapi situasi gerakan buruh sebagai berikut: pertama, reformisme yang secara nyata ditunjukkan oleh serikat-serikat reformis seperti FSPMI/KSPI dan SPSI yang mencengkeram mayoritas massa buruh yang terorganisir. Dalam berbagai kesempatan, mereka menunjukan wataknya yang kompromis pada kapitalis dan negara serta anti kritik dengan menutup ruang demokrasi di internalnya. Buruh yang dianggap membangkang terhadap kebijakan pengurus serikat buruh, dipinggirkan dan disingkirkan. Akibatnya, situasi anti kritik ini hanya mewadahi buruh-buruh yang sejenis dengan mereka: sekadar para pencari karir untuk mengisi jabatan di pabrik dan pemerintahan (melalui go politic, yang sebenarnya go parlement belaka); tidak mewadahi keberanian dan militansi massa buruh yang menjadi anggotanya. Ada keresahan yang tak tersuarakan di kalangan akar rumput buruh bagaimana pengurus serikat buruh mengabaikan nasib mereka, terutama nasib buruh yang status kerjanya tidak tetap. Sedikit sekali buruh maju yang berusaha mencari jalan keluar yang benar, sebagian berpikir jalan keluar ada pada pengurus (bukan kekuatan anggota), dan sebagian besar memilih bungkam karena tak melihat adanya harapan kemenangan lagi. Ketidakpercayaan terhadap pimpinan reformis serikat buruh meningkat, tapi buruh tidak melihat kekuatan yang lain, yang alternatif, yang cukup besar (signifikan), untuk berpindah.

Kedua, fungsi kepeloporan melemah. Di kalangan kiri berkembang gagasan tidak diperlukannya lagi partai revolusioner, tapi yang penting adalah pembangunan gerakan dan persatuan. Konsekuensi dari menurunnya minat membangun partai revolusioner adalah melikuidasi tradisi kepeloporan itu sendiri. Ada hubungannya mengapa serikat-serikat yang bergabung dalam Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) memiliki kecenderungan berkompromi dengan elit-elit reformis serikat pendukung sisa-sisa Orde Baru, dengan keadaan partai revolusioner pimpinan-pimpinannya, yang ditunda, diabaikan dan bahkan ada yang melikuidasi partai revolusioner dengan mengubahnya menjadi sekadar grup kiri. Hal ini menjelaskan mengapa mereka bersikap toleran pada kesalahan-kesalahan elit-elit serikat reformis, tidak mengkritik dan tidak menunjukan posisi kepeloporan saat kesepakatan mogok nasional dikhianati dalam berbagai kesempatan oleh elit-elit serikat reformis di mana mereka bersatu di Gerakan Buruh Indonesia (GBI). Juga bersikap permisif terhadap persekutuan antara FSPMI dengan elit-elit politik dan partai sisa Orde Baru. Serikat buruh kiri terbesar, KASBI, telah melepaskan diri dari pengaruh KPO-PRP dalam suatu perpecahan baru-baru ini tanpa upaya membangun partai revolusioner yang baru, yang pada akhirnya hal ini menjadi bersifat merugikan. Meskipun kelihatannya KASBI adalah serikat merah yang militan, namun pengaruh partai revolusioner adalah tidak tergantikan oleh serikat buruh. Saya akan menjelaskan batasan sebuah serikat buruh (sekalipun di bawah slogan-slogan revolusioner!).

Ketiga, pekerjaan-pekerjaan anggota partai revolusioner atau individu kiri di serikat-serikat buruh jatuh ke dalam ekonomisme. Pekerjaan keserikatburuhan, terutama advokasi, dijadikan sebagai pekerjaan prioritas pekerjaan dengan mengabaikan tugas-tugas partai. Kaderasasi tidak berjalan sehingga tidak ada tenaga baru untuk mengurus aktivitas-aktivitas keserikatburuhan. Penumpukan pekerjaan keserikatburuhan pada akhirnya menjatuhkan individu kiri menjadi sekadar sekretaris atau advokat serikat buruh belaka. Dengan sendirinya, pekerjaan mendidik buruh menjadi seorang revolusioner untuk direkrut ke partai, terbengkalai. Ada juga semacam “ketakutan” memasok kesadaran sosialis yang dinilai terlalu tinggi karena khawatir massa akan tidak bisa menerima teori yang terlalu berat dan “lari” dari serikat, sehingga kurikulum pendidikan serikat buruh hanya berisi persoalan-persoalan normatif keserikatburuhan belaka. Padahal, kesalahannya adalah ketidakmampuan mengajarkan marxisme secara sederhana, naratif, mudah dimengerti dan praktikal (bisa dipraktekan)

Di sisi lain, usaha membangun serikat buruh kiri sosialis yang revolusioner dengan mencantumkannya ke dalam dokumen resmi organisasi dilakukan dengan mengabaikan pembangunan partai revolusioner. Keberadaan serikat buruh revolusioner ini dianggap dapat menggantikan fungsi partai. Partai dianggap kian tidak relevan dengan pengorganisiran dan pendidikan serikat buruh. Cukuplah dengan membangun serikat buruh merah yang revolusioner sebagai jalan menuju revolusi. Jika pun ada keinginan pembangunan partai, pastilah partai itu adalah partai massa luas. Dalam banyak kasus, di serikat buruh itu, aktivis kiri tidak mengajarkan marxisme secara utuh kepada kaum buruh di serikat revolusioner itu. Paling sering terjadi adalah menahap-nahapkan pendidikan dengan alasan, sekali lagi, buruh tidak mampu belajar teori yang terlalu rumit. Padahal, jika diperiksa, alasan sebenarnya adalah karena jika kurikulum pendidikan terlalu radikal, maka buruh akan ketakutan dan situasi represif (apalagi marxisme dilarang di Indonesia), bukan karena buruh kurang pandai untuk memahaminya sebagai pengetahuan.

Memang, kaum revolusioner tidak boleh terjebak pada istilah “serikat buruh revolusioner” yang tidak mungkin dicapai oleh selain partai revolusioner. Hanya partai revolusioner yang mungkin mengorganisasikan individu-individu revolusioner secara solid, disiplin dan homogen sebagaimana dalam konsep Lenin. Salah satu kunci pembangunan partai revolusioner adalah keketatan rekrutmen anggota. Sedangkan, serikat buruh adalah alat yang bagaimanapun didirikan untuk massa yang beragam yang sedang dalam proses pemasokan kesadaran revolusioner. Seideal apapun anggaran dasar suatu serikat buruh, keberagaman rekrutmen massa buruh hingga yang paling terbelakang tak bisa dihindari. Semerah apapun suatu serikat buruh, tetap saja tuntutan yang mengemuka adalah perbaikan-perbaikan nasib. Jika ada sebuah serikat yang menggunakan standard rekrutmen yang ketat, yang revolusioner, tentu namanya bukan lagi sebuah serikat buruh. Melainkan, menanggalkan identitasnya dari serikat buruh menjadi organisasi revolusioner.

Selain itu, tentu saja, adalah sangat sulit mengajarkan marxisme secara terang-terangan dalam situasi ideologi ini dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia dan juga sulit dipasok begitu saja kepada massa yang terbelakang. Di sini lah relevansinya partai revolusioner yang memberlakukan rekrutmen yang ketat karena memahami bahwa demokrasi borjuis pada hakikatnya tidak bisa dipercaya dan tidak menjamin kebebasan berideologi sosialis yang sepenuhnya bertentangan dengan kapitalisme. Juga akibat dari adanya perbedaan kelas menghasilkan ekses yang membelah manusia menjadi strata berpengetahuan dan strata tidak berpengetahuan;  yang maju dan terbelakang; yang berani dan penakut; pekerja mental dan pekerja manual, dan seterusnya. Leninisme mengajarkan prinsip yang serius dalam rekrutmen: “setiap mereka yang aktif bekerja untuk gerakan kita bisa menerima kerahasiaan yang ketat, melakukan pemilihan anggota secara ketat dan bersedia dilatih sebagai profesional revolusioner”. Itulah salah satu kunci dari partai model Lenin: standar ketat dalam hal kerahasiaan.

Mengajarkan Marxisme

Sejak tahun 2010, telah terjalin kontak yang rapat antara kader partai revolsioner dengan massa buruh di serikat-serikat reformis, yang mencari jalan untuk mengajarkan marxisme dengan segala cara. Kaum revolusioner juga belajar dari kesalahan bahwa bekerja di serikat-serikat reformis tidak memiliki makna tanpa menjadikan diri sebagai bagian dari partai revolusioner. Mengajarkan marxisme kepada buruh adalah salah satu pekerjaan partai revolusioner yang penting. Dengan teori ini kaum revolusioner memerangi penyakit reformisme di serikat-serikat reformis, oportunisme serta sektarianisme di dalam tubuh gerakan kiri dan memberikan kesadaran sosialis kepada kaum buruh.

Di sisi lain, teori marxisme dikembangkan secara terpisah dari massa oleh kelompok intelektual marxis liberal, entah dengan cara membuat teori-teori baru ataupun melakukan penafsiran-penafsiran ataupun dengan berpolemik dalam hingar-bingar yang jauh dari massa. Segala macam kajian marxisme yang sebenarnya hanya menerima marxisme dalam aspek filsafat dan ekonomi politik belaka, namun tidak membahas sama sekali atau tidak mempertajam soal perjuangan kelas. Tentu saja, begitu perjuangan kelas dalam marxisme ditajamkan, maka tuntutan bagi mereka adalah berpraktek! Bukan sekadar menjalankan aktivitas-aktivitas aktivisme, tapi bergabung dan membangun sebuah partai revolusioner. Gagasan yang mengesampingkan partai revolusioner ini terpapar kuat pada kaum muda intelektual (meski tidak secara langsung ke massa), partai revolusioner mengalami likuidasi yang semakin mendalam. Pada akhirnya semakin menguatkan perkembangan ekonomisme, reformisme dan oportunisme di kalangan massa, karena massa buruh tidak mampu melahirkan sendiri gagasan revolusioner dari dalam dirinya.

Malangnya, ada suatu kenyataan saat Lenin hidup di pembuangan di luar Rusia, Lenin berupaya berhubungan dengan kelas buruh sebagai suatu prioritas dan memastikan koran terbitan partai dibaca; sedangkan kaum intelektual marxis hanya terpisah oleh perbedaan kota, tapi begitu sulitnya mencari hubungan dengan massa buruh. Tengoklah para intelektual marxis yang tinggal di Jakarta begitu jauhnya dari kehidupan kelas buruh yang hidup di Bekasi, padahal hanya berjarak 24-50 kilometer saja.

Berkembangnya organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkembang dari kucuran lembaga donor dengan menonjolkan politik identitas isu-isu, menambah lagi penguatan likuidasi terhadap perjuangan kelas dan partai revolusionernya. Seharusnya, keberagaman identitas dan sektor dipertajam dengan propaganda perjuangan kelas. Akhirnya, sekalipun baik LSM maupun intelektual marxis sanggup mengorganisir gerakan yang begitu beragam pada berbagai momentum dan isu, namun belum mampu mengatasi persoalan fragmentasi, lemahnya kepemimpinan gerakan dan ketidaksanggupan meraih keberpihakan massa untuk tujuan-tujuan sosialis. Sementara itu, sektor buruh dan sektor rakyat tertindas lainnya bertebaran di mana-mana, spontan, seringkali dalam jumlah mobilisasi yang signifikan tanpa adanya kepemimpinan politik.

Akhirnya, kaum revolusioner harus lebih kuat lagi mengambil dan menjalani jalan yang sulit ini: mengajarkan marxisme seutuhnya dalam teori revolusioner dan praktek kepada pewarisnya, kelas buruh. Suatu tugas yang erat kaitannya dengan membangun partai dan gerakan revolusioner.

Untuk mengajarkan marxisme pada buruh, yang pertama sekali tentu saja adalah membangun kontak dengan kelas pekerja. Kaum revolusioner telah melakukannya dengan berbagai macam cara: berkomunikasi melalui media sosial, bekerja di serikat buruh reformis maupun membangun serikat sendiri. Kaum revolusioner berusaha sedekat mungkin dengan kelas buruh. Situasi ini melahirkan persoalan dan kontradiksi ‘jika anggota partai menjadi pengurus serikat buruh, khususnya di bidang advokasi, maka anggota partai mau tidak mau akan melakukan kompromi yang bersifat reformis yang akan merugikan nama baik partai dan perjuangan untuk sosialisme.’

Persoalan di atas dapat diatasi dengan cara: pertama, kaum revolusioner harus terus menerus mengevaluasi bentuk-bentuk kompromi mana yang oportunis dan mana yang bukan atau terpaksa diambil di dalam serikat buruh. Dalam pengalaman, kompromi terpaksa terjadi dalam keadaan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, misalnya belum mayoritas massa yang setuju dengan pemogokan; kehabisan dana pemogokan dan sebagainya. Dalam keadaan kekuatan belum kuat, maka harus kembali melakukan konsolidasi, pendidikan untuk menjelaskan syarat-syarat kemenangan yang diperlukan dan uji kekompakan dalam berpegang pada siasat pemogokan. Kaum revolusioner syarat-syarat yang harus dikerjakan untuk maju. Buruh yang maju dan jujur akan mengerti karena sehari-harinya ada banyak situasi di mana mereka menjalani keterpaksaan-keterpaksaan, bukan berkompromi demi pilihan nyaman. Kaum revolusioner harus berpegang teguh pada pendiriannya yang prinsipil sekalipun massa buruh tidak setuju pada awalnya, namun mereka akan belajar dari kesalahan mengikuti para pimpinan reformis. Hal ini biasanya banyak terjadi pada masa-masa awal perkembangan gerakan buruh yang revolusioner.

Kedua, bekerja di tengah-tengah massa buruh agar sedekat mungkin dengan mereka. Kebenaran teori revolusioner  diuji dalam pekerjaan revolusioner di tengah-tengah massa buruh. Di bawah ancaman represi, kedekatan langsung dapat sulit terjadi, tapi bagaimanapun juga kaum revolusioner harus memiliki kontak langsung dengan berbagai cara, minimal berkorespondensi. “Pekerjaan revolusioner” ini harus digarisbawahi sebagai pekerjaan yang mengajarkan teori revolusioner, membimbing buruh menjadi kader partai revolusioner dan melakukan kerja-kerja yang dibutuhkan untuk membangun syarat-syarat revolusi sosialis, bukan pekerjaan-pekerjaan keserikatburuhan yang melayani ekonomisme massa belaka. Seringkali ada klaim bahwa seluruh pekerjaan keserikatburuhan adalah pekerjaan revolusioner. Akibatnya, individu revolusioner seringkali terperangkap dalam pekerjaan rutin keserikatburuhan yang membuat mereka sibuk dan melupakan kerja-kerja revolusioner. Kejatuhan itu ditandai dengan kegagalan memajukan kapasitas keterampilan dan ideologi buruh-buruh di sekitarnya, tapi ia sekadar menjadi “pelayan” kasus buruh. Terperangkap dalam perasaan “belas kasih” harus menolong buruh (yang sebenarnya menjerumuskan), ketimbang membuat buruh mampu melakukannya sendiri.

“Sosial Demokrasi adalah gabungan dari gerakan buruh dengan sosialisme. Tugasnya bukanlah melayani gerakan kelas pekerja secara pasif pada setiap tahap-tahapnya yang terpisah, melainkan mewakili kepentingan gerakan secara keseluruhan, menunjukkan tujuan-tujuan pokok dan tugas-tugas politiknya, dan melindungi kemandirian politik dan ideologinya. Kalau gerakan buruh terisolasi dari Sosial Demokrasi, gerakan buruh akan menjadi picik dan secara tak terelakkan menjadi berwatak borjuis; dengan hanya melakukan perjuangan ekonomi, kelas pekerja kehilangan kemandirian politiknya; ia menjadi buntut dari partai-partai lain dan mengkhianati slogan besar:”Pembebasan kelas buruh haruslah menjadi tugas kelas buruh itu sendiri”. (Lenin, Tugas-Tugas Mendesak Kita)

Setiap keberhasilan mendorong maju seorang buruh, makamenyediakan lebih banyak waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan revolusioner itu sendiri dan juga terjadi pembangunan tradisi revolusioner dengan mencetak buruh pelopor yang akan siap bergabung dengan partai revolusioner.

Ketiga, pengorganisasian buruh-buruh maju bergabung dalam kelompok studi belajar marxisme. Kaum revolusioner mengumpulkan orang-orang maju dari mahasiswa, buruh dan sektor lainnya ke dalam kelompok belajar. Di sini kaum revolusioner melatih kesatuan gagasan dan tindakan dalam mengatasi persoalan gerakan, serta mempelajari marxisme.

Meskipun kaum revolusioner mendirikan atau terlibat dalam serikat kiri, harus dipahami serikat buruh bukan organisasi yang mampu membawa kita kepada revolusi sosialis. Serikat buruh adalah organisasi yang pintu keanggotaannya dibuka lebar-lebar sehingga tidak bisa menghindari kesadaran yang begitu heterogen di dalamnya meskipun menetapkan asas “sosialisme ilmiah” di anggaran dasar. Hanya partai revolusioner lah yang mampu mengemban tugas mengorganisasikan syarat-syarat revolusi dan memimpin kelas proletariat menuju sosialisme. Serikat buruh adalah sekolah perlawanan kaum buruh.

Ketika  ekonomi politik marxis saja diajarkan kepada buruh, maka seketika menunjukkan perbedaan dengan pendidikan serikat buruh reformis yang melihat hak buruh ada pada sebatas hak yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan (normatif). Hal ini membuka kesadaran buruh untuk melihat besarnya penghisapan kapitalis, keuntungan yang dihasilkan dan berapa bagian yang diperoleh oleh buruh, serta bagaimana negara melegalkan penghisapan itu dalam hukum kepemilikan pribadi atas alam dan alat-alat produksi. Pendidikan semacam ini membuka suatu perspektif ke depan jika alat-alat produksi dimiliki secara sosial, yang kemudian dapat didorong kepada pemahaman ‘pemilikan secara sosial hanya mungkin melalui perjuangan kelas tanpa ampun’.

*) Anggota Partai Pembebasan Rakyat (PPR), tinggal di Jakarta.

Read Full Article

buruh lawan pergub ahok dan militerisme
Foto: Wahidin / Solidaritas.net

Oleh: Alexi Alqaf*)

Ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 228/2015 yang membatasi kebebasan berunjuk rasa, Persatuan Rakyat Jakarta (PRJ) meresponnya dengan perlawanan dalam bentuk aksi massa dan protes ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada 9 November 2015. Hal yang menggembirkan, terdapat unsur-unsur serikat buruh seperti SGBN, FBTPI, KASBI, FSPASI dan PPMI yang memperjuangkan demokrasi.

Pergub ini kabarnya akan segera dicabut atau direvisi. Tidak saja karena banyak diprotes, tetapi juga karena Pergub ini sangat jorok dalam hal melanggar peraturan di atasnya (inkonsitusional) secara terang-terangan. Pembatasan aksi hanya di tiga lokasi (Parkir Timur Senayan, Alun-Alun Demokrasi DPR, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas) dan dilibatkannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan unjuk rasa melanggar UU TNI dan UU Unjuk Rasa. Selain itu, pengeras suara hanya dibolehkan 20 desibel setara dengan orang yang sedang bercakap-cakap dan pelarangan berjualan untuk para pengunjuk rasa.

Pengesahan Pergub ini secara langsung akan merugikan kaum buruh yang kerap mengambil lokasi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Kementerian-Kementerian, sehingga dampak secara langsung ini memang harus ditentang oleh kaum buruh.

Unsur buruh di dalam PRJ tidak dari kalangan serikat buruh kiri yang terbiasa merespon isu penindasan yang beragam dan politis, tetapi juga serikat buruh non kiri yang terbiasa hanya merespon isu-isu ekonomis belaka. Serikat-serikat buruh ini berkekuatan kecil, sedangkan, serikat-serikat buruh mayoritas justru kelihatan masih banyak absen dalam memperjuangkan isu-isu demokrasi.

Padahal, ruang demokrasi yang terbuka sejak reformasi 98 itulah yang telah mengizinkan kaum buruh untuk membangun serikat-serikat selain SPSI, untuk berunjuk rasa, untuk mogok dan berbicara seluas-luasnya di media massa serta media sosial.

Menjelang Pilpres 2014 lalu, pimpinan serikat buruh FSPMI/KSPI Said Iqbal secara organisasional mendukung Prabowo Subianto yang memiliki skandal HAM di masa lalu yang masih belum diadili hingga kini. Dan, demi mendukung Prabowo, Said Iqbal tega mengatakan bahwa isu Hak Asasi Manusia (HAM) jauh dari kehidupan buruh. Kampenye Pilres 2014 telah menjadi arena dipasoknya gagasan-gagasan anti demokrasi dan anti HAM ke kalangan massa buruh. Tetapi, massa buruh tak pernah benar-benar setuju dengan kesadaran anti demokrasi sebab mereka membutuhkan kebebasan. Sehari-harinya buruh merasakan pengalaman bagaimana kebebasannya dirampas oleh disiplin pabrik, kapitalis, negara, aparat militer, dan preman.

Saat ruang demokrasi berusaha dipukul mundur melalui berbagai instrumen peraturan seperti UU Ormas, RUU KAMNAS, dan UU Penanggulangan Konflik Sosial sampai dengan kebijakan praktis seperti Pergub 228, Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian dan kebijakan Bela Negara, buruh sebagai kekuatan yang terorganisir saat ini harus berdiri paling depan untuk menentangnya.

Di tengah pertarungan elit dan kesibukan mereka untuk berkompromi, kebijakan-kebijakan pada level eksekutif menjadi lebih efisien dalam merampas demokrasi. Dua contoh terakhir adalah kebijakan Pergub 228 dan surat edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian yang dapat langsung dilaksanakan. Dalam masyarakat kapitalis di mana yang kuat menindas yang lemah, maka mereka yang miskin dan yang kritis yang akan ditelan oleh penegakan aturan anti demokrasi ini.

Perjuangan buruh untuk demokrasi akan banyak sekali menghasilkan sekutu-sekutu bahkan dari kalangan liberal/demokrat dan para pemujanya. Segera setelah ujaran kebencian ini efektif, kelas menengah ngehek yang gemar menghinakan perjuangan kesejahteraan buruh, akan ikut menjadi korbannya. Kebebasan mereka dalam mengkritik di media sosial belaka itu akan terganggu. Tetapi, mereka ini hanyalah kelompok yang lemah, tak terorganisir, tak termobilisasi dan hanya menggerutu atau melakukan aksi pajangan perlawanan belaka. Mereka bisa saja lebih melek informasi ketimbang kaum buruh atau bangkit dalam suatu atmosfer politik tertentu, tetapi pengalaman berorganisasi dan mobilisasi tak ada pada mereka. Mereka juga mau tak mau harus menerima gerakan buruh sebagai kekuatan yang sanggup memperjuangkan kebebasan liberal mereka.

Kaum buruh yang paling sanggup untuk memimpin perjuangan demokrasi di Indonesia jika mereka sadar  betapa pentingnya demokrasi dalam memajukan perjuangan kelas buruh dan sanggup memperjuangkannya dalam tindakan. Kaum buruh kita masih merupakan kelompok terbelakang yang belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Pada tahun 2012, buruh berhasil memenangkan metode aksi massa sebagai metode perjuangan, tetapi kesadaran mereka masih tergantung pada elit-elit buruh sisa-sisa SPSI-Orde Baru. Kemandirian belajar dan bergerak belum sepenuhnya pulih. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, mungkin sekali mereka justru menjadi kekuatan yang konservatif atas instruksi elit-elitnya.

Itulah mengapa dalam perjuangan demokrasi, kita harus sudah memutuskan untuk membangun perlawanan internal terhadap elit-elit buruh yang justru mengangkangi demokrasi internal serikat buruh. Elit-elit serikat buruh ini dengan segala cara menyingkirkan anggota-anggota serikat buruh yang kritis dan melarang buruh untuk belajar, bahkan dengan cara bekerja sama dengan kapitalis.

Bagi kaum sosialis sendiri, perjuangan demokrasi adalah syarat untuk melangkah ke perjuangan yang lebih tinggi: pembebasan kelas pekerja dari segala bentuk eksploitasi.

“Perkembangan penuh tenaga-tenaga produksi di dalam masyarakat borjuis moderen, perjuangan kelas yang luas, bebas, dan terbuka, dan pendidikan, pelatihan, dan pengorganisiran politik massa proletar adalah mustahil tanpa kebebasan politik.” (Lenin)

Kita memiliki ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi dalam batas-batas yang diizinkan oleh borjuasi sisa-sisa Orde Baru. Tidak ada kebebasan berpolitik, menganut ideologi sosialisme dan mendirikan partai berhaluan sosialis.

Dalam tujuan yang besar dan tinggi ini, kita memperjuangkan demokrasi sampai tahap kebebasan politik dan berideologi yang hanya mungkin apabila pelopor-pelopor kita terdiri dari intelektual revolusioner dan buruh yang paling cakap dan ideologis.

*) Anggota Partai Pembebasan Rakyat

Read Full Article

aksi mahasiswa tahun 98(Danial Indrakusuma)

Dikutip dari majalah PROGRES No. 3, Jilid 2, 1992 hal. 59 yang menerbitkan tulisan ini dengan nama Madjid.

Kesalahan Cara Memandang Gerakan/Pergerakan

Kesalahan cara memandang gerakan, yakni memandang gerakan hanya dari satu seginya saja, yakni segi yang negatif, bisa mengakibatkan hilangnya arah positif gerakan. Dan bila ini dibiarkan, akan mengakibatkan hancurnya semangat berjuang. Singkatnya: mengakibatkan hancurnya pergerakan itu sendiri. Adalah sungguh salah bila memandang gerakan dari satu seginya saja, apalagi bila bukan merupakan hasil dari kesimpulan dialektika sejarah. Harus dicamkan dalam-dalam, bahwa kenyataan/realitas apapun memiliki dua sisi, sisi yang negatif dan sisi yang positif; di dunia ini, tidak ada satu hal ihwal pun yang bersegi satu, yakni hanya segi negatifnya saja. Dan gerak (motion) maju sejarah merupakan hasil pergulatan (contradictions) segi yang positif dengan segi yang negatif. Akhirnya, dalam pergerakan yang memilki semangat yang tinggi –militansi yang tinggi– segi positif sekecil apa pun (apalagi bila besar) harus diusahakan agar dikondisikan, dikonsolidasikan dan dimanfaatkan untuk mendorong maju pergerakan, merevolusionerkan pergerakan.

Kesalahan cara memandang ini disebabkan karena lemahnya alat analisa kaum pergerakan:

  1. Tidak dapat membedakan segi-segi yang positif dengan segi-segi yang negatif di dalam sejarah pergerakan;
  2. Tidak mau mengakui bahwa tahap-tahap sejarah pergerakan merupakan gerak yang dihasilkan oleh pergulatan segi-segi yang positif dengan segi-segi yang negatif;
  3. Terjerumus pada jebakan suatu gejala sesaat (snapshot), yang hanya dipandang segi negatifnya saja, tidak bisa dipandang segi positifnya;
  4. Idealis-romantis-penyedih dalam memandang polarisasi, seolah-olah polarisasi dianggap sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak boleh terjadi. Padahal, harus diakui, bahwa polarisasi merupakan konsekwensi ideologi, garis politik dan keorganisasian pergerakan. Polarisasi jelas menghasilkan unsur positif (unsur maju) dan unsur negatif (unsur konservatif dan reaksioner), itu pasti. Jadi, menangisi polarisasi, menangisi perpisahan, sama halnya dengan menangisi perginya unsur konservatif dan reaksioner. Atau mungkin takut, rendah diri, akan reaksi unsur konservatif dan reaksioner.
  5. Tidak dapat memanfaatkan –terutama konsolidasi– unsur positif yang dihasilkan oleh sejarah pergerakan (salah satunya, yang dihasilkan oleh polarisasi) untuk mendorong maju gerakan mati kutu.

Garis Besar Sejarah Pergerakan Progeresif-Kerakyatan radikal Dekade 80-an

Setelah sadar, bahwa ‘pergerakan” partai politik, “oposisi” sosdem (baik yang moderat maupun yang radikal), pergerakan mahasiswa dekade 70-an hingga awal 80-an, pergerakan kelompok studi, tidak berdaya dalam berhadapan dengan rejim orde baru, maka pergerakan mahasiswa-pemuda-rakyat yang radikal pada dekade 80-an (tepatnya setelah 1985) telah berupaya dan berhasil membuka ruang demokrasi –walau masih terbatas– yang kemudian memberikan peluang bagi pergerakan Progresif- Kerakyatan-Radikal, dan juga bagi oposisi lainnya sekalipun, untuk tetap maju.

Setelah melewati tahun 1985, kebekuan merespon masyarakat terhadap kondisi ekonomi-politik budaya yang sangat negatif, berhasil dibuka, dikuakkan, oleh pergerakan mahasiswa-pemuda-rakyat yang radikal, yang mahasiswa-pemudanya kebanyakan berasal dari latar belakang sosial kelas menengah ke bawah. Pemanfaatan celah-celah kesempatan—yang merupakan segi yang positif bagi pergerakan, dan segi yang negatif (bumerang) bagi rejim orde baru –seperti kegiatan persdan tersebarnya media kampus, selebaran-selebaran gelap (terutama yang progresip kerakyatan), adanya unsur-unsur mahasiswa-pemuda yang berkonsolidasi kedaerah-daerah lain, kegiatan diskusi, aksi-aksi massa yang bertahap-tahap (dari yang rendah resikonya ke yang tinggi resikonya), dan lain sebagainya, benar-benar telah memberikan pengalaman yang sangat berharga, baik dari segi pematangan pemahaman, penyatuan alam pikir dan aksi, pemihakan terhadap rakyat, maupun rekonsolidasi bagi proses, gerak, selanjutnya pergerakan kaum Progresif-Kerakyatan-Radikal.

Segi-segi Positif yang dihasilkan oleh Pergerakan Progresif-kerakyatan Radikal Dekade 80-an Seperti Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pergerakan Progresif Kerakyatan Radikal dekade 80-an telah berhasil membuka ruang demokrasi -walaupun masih terbatas- yang dapat dijadikan sebagai senjata (peluang) bagi proses, gerak, selanjutnya ke arah pergerakan revolusioner. Ruang demokrasi yang telah dihasilkan oleh pergerakan Progresif-Kerakyatan-Radikal tersebut adalah:

  1. Sentimen kerakyatan kini telah lebih populer, atau bermakna kembali di tengah-tengah massa. Kini lebih banyak orang dengan lebih mudah dan mencoba lebih mendalam berbicara soal rakyat– bahkan rejim Orde Baru pun kini lebih giat berdemagogi kerakyatan. Kata rakyat dan atmosfir kerakyatan mulai beraroma lagi;
  2. Baik langsung maupun tidak langsung, tingkat agitasi dan propaganda mulai melebar ke segala sektor masyarakat. Yang terpenting, rakyat kini mulai lebih sadar akan bobroknya rezim orde baru dan mendambakan alternatif yang lain –inilah yang disebut kekosongan, kevakuman, ideologi yang harus diisi dengan segera oleh pergerakan;
  3. Tingkat mobilisasi, pengerahan, massa, dalam tingkat tertentu, sudah tidak bisa dikendalikan oleh rezim orde baru. Aksi massa, baik yang diorganisir maupun yang tidak, mulai banyak dilancarkan oleh berbagai sektor masyarakat;
  4. Tingkat militansi dan radikalisasi massa mulai meningkat. Berbagai tindakan penindasan oleh rezim orde baru terhadap pergerakan tidak dapat menghentikan gerak maju, peningkatan isi dan cara tuntutan massa;.
  5. Pembentukan organisasi massa tandingan (alternatif), dalam tingkat tertentu, sudah dapat dilaksanakan dan, dalam beberapa kasus, sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh rezim orde baru;
  6. Unsur-unsur maju di kalangan kaum pergerakan –baik yang sudah menyatakan diri maupun yang masih bimbang– merupakan mayoritas.

Polarisasi yang keliru Dipandang Negatif oleh Kaum Pergerakan Progresif Kerakyatan Radikal

Sesuatu yang harus dipandang wajar—bukannya dipandang negatif—dalam gerak perjuangan pergerakan progresif-kerakyatan-radikal adalah polarisasi. Karena polarisasi adalah konsekuensi logis ideologi, garis politik, dan keorganisasian dari pergerakan. Konsekuensi logis tersebut adalah polarisasi pergerakan menjadi berisi unsur maju dan unsur konservatif/reaksioner. Dan kita harus memadang unsur konservatif dan reaksioner tersebut sebagai bukan pergerakan, baik ideologinya, garis politiknya, dan keorganisasiannya. Apalagi bila polarisasi tersebut bukan merupakan hasil perbedaan, pertikaian politik—perbedaan ideologis, strategi dan taktik—tapi hanya atas dasar intrik-ambisi pribadi borjuis kecil. Jadi, mengapa harus menolak polarisasi, menangisi polarisas, mengangisi perpisahan dengan unsur yang kini menjadi konservatif dan reaksioner. Biarkanlah yang menangis ditinggalkan revolusi yang sedang maju, yang konservatif dan reaksioner harus kita isolasi.

Tugas Kita, Kaum Pergerakan Progresif-Kerakyatan-Radikal

Tugas kita dalam merespon/menanggapi polarisasi adalah memanfaatkan atau memaksimalkan enam hal positif seperti telah disebut di atas, dengan jalan mengkonsolidasikan unsur-unsur maju dalam wadah organisasi yang lebih solid. Tujuannya jelas: mengisolasi unsur-unsur konservatif dan reaksioner, serta meningkatkan kembali semangat unsur-unsur maju yang masih bimbang dan sedang menangisi polarisasi. Atau dengan kata lain: itulah apa yang dinamakan propaganda, cara memetik buah ranum sejarah pergerakan Progresif-kerakyatan-Radikal. Kita tidak membutuhkan unsur-unsur konservatif dan reaksioner. Kondisi objektif sejarah kita yang lalu telah membuktikan bahwa ruang demokrasi (lihat enam segi positif di atas) telah dan hanya berhasil dibuka—walaupun masih terbatas—oleh unsur-unsur radikal-militan-pelopor. Bukti sejarah—lihat lagi enam segi positif di atas—tidak bisa diingkari. Bahkan sekarang pun kita masih belum membutuhkan unsur-unsur moderat; Sekarang, tanpa unsur-unsur Radikal-Militan-Pelopor, kotak pandora pergerakan Rakyat-revolusioner sama sekali tidak akan bisa dibuka.

Read Full Article

elit-elit pengkhianat demokrasi

Oleh Surya Anta*)

Upah 2015 secara nasional akan di “ketok palu” pada akhir November ini. Beberapa serikat sudah melakukan aksi dan mengajukan tuntutannya masing-masing. Ada yang mengajukan kenaikan upah 30 persen, ada pula yang mengajukan 50 persen.

Berbeda dengan 2 tahun terakhir, perjuangan upah tak lagi dilakukan dalam seruan “mogok nasional”. Tanda kutip, dalam mogok nasional tersebut, bermakna bahwa selama dua kali seruan mogok nasional terakhir, bukan lah mogok secara nasional, melainkan unjuk rasa secara nasional. Sebab pengertian mendasar dari mogok adalah menghentikan proses produksi.

Namun, ada yang berbeda dan cukup kontroversial dalam perjuangan upah tahun ini, yakni (sikap) penolakan GSPB (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh) untuk bersatu dengan serikat-serikat pendukung Prabowo (KSPSI/FSPMI—Said Iqbal cs) dalam memenangkan perjuangan upah.

Sikap politik menolak kerjasama persatuan dengan serikat pendukung Prabowo ini menuai kecaman dan sindiran. Ada yang berkomentar, “subyektif”, terlalu “personifikasi” pada diri prabowo, atau tak serius memenangkan tuntutan upah.

Namun, mengingat beberapa minggu lalu, GSPB melakukan aksi “solo” ke kantor Bupati Bekasi dengan 3 tuntutan: Naikkan upah minimal 50 persen, Tolak UU Pilkada melalui DPRD, dan Hapuskan Sistem Kontrak dan Outsourcing, memang ada yang mendasar dari sikap politik tersebut, yakni: DEMOKRASI.

Sebelumnya pada pemilu kemarin, GSPB bukan lah pendukung Jokowi, dan (sebaliknya) posisi mereka terangkum dalam slogan “ Lawan Pemilu 2014, Lawan Militerisme dan Bangun Partai Alternatif!”.

Saya setuju dengan sikap politik GSPB tersebut, dengan argumentasi:

Pertama, kita harus memahami konstelasi politik kemarin, hari ini dan ke depannya, yakni: ada dua kekuatan besar dalam pergumulan politik nasional saat ini. Pertama, kekuatan pendukung pemerintahan Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Kedua, kekuatan pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Masing-masing kekuatan di dukung oleh faksi-faksi militer, yang tentu lekat dengan militerisme-nya.

Namun, dari dua kekuatan politik diatas, kubu Prabowo yang bernaung dalam Koalisi Merah Putih, tidak hanya pro kapitalisme, dan sesungguhnya pula pro pasar bebas, namun (lebih daripada itu) hendak mengembalikan keadaan politik kita hari ini kembali ke masa kejayaan Orde Baru, yang dalam makna lain berarti: membungkam kebebasan politik (anti demokrasi).

Kedua, benar bahwa tujuan dari persatuan adalah melipatgandakan kekuatan untuk mencapai kemenangan tuntutan. Namun, seperti halnya yang ditekankan oleh Mahatma Ghandi, politik harus lah punya prinsip. Prinsip pertama dalam perjuangan memenangkan kesejahteraan adalah menghargai capaian demokrasi, mempertahankannya, dan lebih lanjut memperluas demokrasi itu sendiri. Jadi tak mungkin bisa menggapai secuil kemenangan namun di sisi lain, “nyawa” (demokrasi) dari perjuangan kaum buruh dan rakyat ditikam hingga tak ayal pula dibunuh.

Ketiga, lagi dan lagi, tak ada kesejahteraan tanpa demokrasi! Mari melihat kembali sejarah 20 tahun terakhir, sebelum dan sesudah Soeharto terguling. Tak boleh berserikat selain SPSI. Tak boleh demonstrasi. Hanya boleh lobi. Tak boleh mogok pabrik apalagi sweeping dan geruduk pabrik. Tak boleh rapat akbar. Tak boleh membaca buku-buku “terlarang”. Tak boleh diskusi politik. Buruh dan rakyat tak punya kesempatan berpolitik. Buruh yang melakukan mogok tak sedikit ditangkap, di siksa, atau dibunuh seperti Marsinah.

Jaman reformasi, buruh bisa membuat serikat selain SPSI. Bisa mogok pabrik hingga “mogok nasional”. Bisa diskusi ekonomi politik hingga kursus politik. Bisa aksi kawasan hingga geruduk pabrik. Bisa menaikkan upah 10 -50 persen, meski tak sebanding dengan naiknya harga barang.

Terima kasih! Ya, terima kasih, pada anak-anak emas perjuangan demokrasi yang hilang dan terbunuh: Herman Hendrawan (aktifis mahasiswa yang terjun ke buruh), Widji Thukul (buruh, penyair dan aktifis), Suyat (aktifis Mahasiswa), Bimo Petrus (aktifis Mahasiswa), Gilang (Aktifis Serikat Pengamen), dan segudang nama lainnya yang keringat, air mata dan darah mereka tumpah untuk kemerdekaan berpikir, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, kebebasan politik (DEMOKRASI!)

Jadi, apa masih tak sadar, arti penting demokrasi bagi jalan panjang perjuangan kesejahteraan?!

Keempat, Kontradiktif dan membingungkan. Kita masih ingat saat mogok nasional jilid II terakhir, beberapa orang buruh dipukuli, dibacok. Kawasan-kawasan pabrik di Bekasi tak hanya di jaga oleh Polisi dan Tentara, namun juga oleh preman bayaran. Tak hanya Pemuda Pancasila, Gibas, termasuk IKAPUD. Dan salah satu diantara organisasi preman bayaran tersebut, Prabowo Subianto, menjadi dewan pembinanya.

Senjata kaum buruh dan rakyat dalam memenangkan tuntutannya adalah organisasi dan aksi massa (geruduk pabrik, sweeping merupakan varian metode), tanpa ini, mustahil tercapai. Jadi, bukan kah kontradiktif dan membingungkan, menitipkan nasib pada tokoh dan koalisinya yang tak hanya elit politik, namun juga kapitalis, dan anti terhadap metode politik perjuangan kaum buruh dan rakyat.

Kelima, kita sudah melihat bagaimana kubu prabowo dan koalisi menggunakan segala cara untuk merebut kekuasaan. Baik itu dengan menyebar fitnah, rasisme, kebencian, bahkan tak luput ke depannya adalah menunggangi demonstrasi-demonstrasi buruh dan rakyat. Dalam hal ini kita harus lah cerdas.

Lalu apa dan bagaimana?

Menolak Prabowo dan pendukung Prabowo tak lantas menjadikan kita adalah pendukung Jokowi. Justru, menolak prabowo dan pendukungnya adalah upaya menarik garis pembatas (demarkasi) demi mempertahankan dan memperluas demokrasi. Dan itu berarti kita tengah bersiap-siap dan menegaskan perjuangan, apabila pemerintahan Jokowi berubah menjadi “Dracula” demokrasi.

Prinsip dalam persatuan terangkum dalam frase “kemandirian dan kebebasan propaganda”, “menyerang bersama dan berbaris masing-masing” dan “persatuan itu relatif, perjuangan adalah keharusan!”.

Dalam hal diatas, apa yang dilakukan oleh GSPB adalah tepat. Menolak bekerjasama dengan pendukung kekuatan anti demokrasi, dalam hal ini menyatakan prinsip “kemandirian dan berbaris sendiri”. Dan melakukan aksi sendiri untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan perjuanganya, sebagai pengejewantahan prinsip “kebebasan propaganda dan menyerang bersama”.

Penerapan prinsip diatas, bagi GSPB adalah perwujudan dari visi “Bukan Blok Jokowi dan Prabowo, tapi Blok Persatuan Alternatif dari Buruh dan Rakyat!”. Dan sepenuhnya, saya setuju dengan hal tersebut!.

*) Penulis adalah Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat

Read Full Article

jokowi prabowo

Oleh: Surya Anta*

Kekayaaan tanpa Kerja! Kenikmatan tanpa Hati! Pengetahuan tanpa Karakter! Bisnis tanpa Etika! Agama tanpa Pengorbanan! POLITIK tanpa PRINSIP! (7 Dosa Sosial yang Menghancurkan Kita, Mahatma Ghandi)

Setelah 1 tahun Mogok Nasional (MoNas) jilid II berlangsung, Mogok Nasional jilid III mulai dikumandangkan kembali oleh para petinggi konfederasi serikat buruh. Bedanya, jika dalam mogok nasional jilid II, KSPSI dan KSBSI tidak bergabung. Dan inisiator mogok nasional II tidak lagi menggunakan nama MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) melainkan dengan nama KNGB (Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh). Dan, di KNGB, konsolidasi serikat buruh merah yang bernaung dalam nama Sekber Buruh turut bergabung pula.

Kedua konfederasi besar ini (KSPSI dan KSPI) pun berbeda pandangan dalam merespon momentum pemilu presiden kemarin, bahkan sebenarnya hingga saat ini. KSPSI yang dipimpin oleh Andi Gani Nuwawea, putra dari mantan MENAKER dan Politisi PDIP, Jakob Nuwawea, mendukung Pasangan Jokowi-JK. KSBSI juga turut mendukung Jokowi-JK pada Pilpres lalu. Sedangkan KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal, (Mantan) Deklarator PKS ini mendukung pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa.

Dalam sebuah diskusi mempersiapkan pembangunan “Rumah Rakyat” yang saya hadiri bersama Haris Azhar, Wilson, Arie Lamondjong, Surya Tjandra, Said Iqbal serta lainnya, bertempat di Kantor Kontras, pada Februari 2014 lalu, Said Ikbal menyatakan alasan dukungan KSPI-FSPMI kepada pasangan Prabowo-Hatta, antara lain: Pertama, Jokowi-JK tak mau menemuinya dan Jokowi, saat masih menjabat sebagai Gubernur, tidak menaikkan upah DKI Jakarta sesuai dengan tuntutan buruh setelah MoNas II. Kedua, sebagai latihan buruh go politic, dan sebelumnya latihan dilakukan dengan menjadi caleg-caleg dari seluruh partai-partai kontestan pemilu. Ketiga, dianggap tak ada hubungannya: demokrasi dan HAM terhadap persoalan kaum buruh. Keempat, KSPI dijanjikan empat jabatan apabila Prabowo-Hatta berkuasa: Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pendidikan dan Ketua BNP2TKI.

Namun, perbedaan politik diantara KSPSI, KSBSI, dan KSPI begitu mudah cair. Dan selanjutnya mereka bersatu kembali di bawah bendera MPBI setelah 1 tahun lebih MPBI tidak aktif, dan boleh dikata: bubar.

Rupanya, setelah UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kota/kabupaten) ditetapkan, dan setelah kenaikan harga BBM diputuskan oleh Rejim Neoliberal Jokowi-JK, MPBI diaktifkan kembali dan merencanakan mogok nasional, setelah konfederasi besar di atas diundang oleh komisi IX yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Budaya tanpa Prinsip

Ya, ini lah salah satu contoh kongkret dan aktual bagaimana politik tanpa prinsip terjadi. Bersatu dan berpisah tanpa prinsip! Kami menyatakan berpisah dan menolak kerjsama dengan KSPI dengan seluruh organisasi yang mendukung Prabowo dan KMP karena tak mungkin ada kesejahteraan tanpa ada demokrasi seluas-luasnya. Tak mungkin kapitalisme dan imperialisme di tumbangkan, apabila kekuatan Militerisme, Sisa Orde Baru dan elemen anti demokrasi lainnya memperbesar kekuatannya dan berkuasa.

“Lautan” Kebudayaan Politik Tanpa Prinsip di negeri ini terjadi sejak Soeharto dan Orde Baru berkuasa. Politik tak lagi untuk mempertarungkan gagasan. Sebaliknya, Politik tanpa gagasan untuk memupuk pundi-pundi kekayaan dengan sebesar-besarnya membuka pintu bagi: modal asing.

Budaya politik tanpa prinsip ini lah yang setiap kali kita lihat di televisi sejak Soeharto berkuasa hingga saat ini: Harmoko si Tangan Kanan Soeharto “menikam” Soeharto pada detik-detik akhir kekuasaanya; Gusdur digulingkan oleh sekutu-sekutunya (Amien Rais, Megawati, dsb) yang sebelumnya mengangkatnya ke Kursi Presiden. Megawati bersekutu dengan Sutiyoso—yang merupakan salah satu jendral yang berada dibelakang kasus Kuda Tuli (27 Juli 1996). Megawati bersama Prabowo yang notabene adalah mantan menantu Soeharto dan Orbais pada Pemilu 2009. PDIP menolak kenaikan harga BBM saat 10 tahun menjadi oposisi dan belum 100 hari Jokowi-JK berkuasa, pemerintahan Koalisi Indonesia Hebat yang dipimpin oleh PDIP tersebut menaikkan harga BBM.

Tak hanya dikalangan elit. Di kalangan masyarakat budaya politik tanpa prinsip begitu kuat mencengkeram. Misalnya saja, setiap kali pemilihan kepala desa, walikota, bupati, gubernur, legislatif atau presiden, bukan program dan sejarah kerja politik apa yang sudah diperbuat. Tapi, “berani bayar berapa?” dan “akan memberikan apa?” saat terpilih, sebagai dasar untuk memberikan dukungan.

Kiri yang tak berprinsip

Anehnya, di kalangan pergerakan kiri yang dikenal sebagai kalangan yang terdidik, sadar dan militan pun budaya politik tanpa prinsip sering terjadi, antara lain: Mau bersatu hanya dengan yang BESAR (jumlah anggotanya). Tak peduli yang BESAR itu salah, dan sangat salah, misal saat serikat BESAR ini mendukung Calon Presiden Pelanggar HAM. Beberapa elemen kiri tak mengkritiknya, bahkan tetap bekerja sama dengan serikat pendukung Prabowo itu. Hanya dengan argumentasi, yang penting masuk dan berpropaganda, mereka (serikat pendukung Prabowo) itu akan berubah. Bagaimana mungkin mereka akan berubah, apabila tak mengkritik, apabila tak mendelegitimasi elit-elit serikat buruhnya yang tak meminta maaf bahkan hingga hari ini masih mendukung Prabowo dan Koalisinya? Omongkosong! Itu hanya isapan jempol belaka.

Kaum Kiri, menyandang predikat KIRI, karena anti terhadap penindasan. Anti terhadap Kapitalisme. Anti Militerisme. Dan segala elemen penindasan lainnya. Dan dengan begitu, kita sedang tidak menjadikan diri kita menjadi NAIF terhadap kejadian-kejadian, perkembangan sosial dan kekuatan-kekuatan politik yang bermain.

Justru aneh dan NAIF apabila kita tak melihat dan bersandar terhadap konteks politik kemarin, hari ini dan kemungkinan-kemungkinan kedepannya. Meskipun Pemilu Presiden memang sudah selesai, namun pertarungan diantara kubu Jokowi vs Prabowo, atau Koalisi Indonesia Hebat vs Koalisi Merah Putih belum selesai. Kedua kubu akan terus bertarung, berkompromi dan bertarung.

Lihat saja, di tengah gejolak perlawanan menolak/membatalkan kenaikan BBM dan gejolak perlawanan buruh menuntut upah naik 50 persen, hingga melakukan pemblokiran tol, Koalisi Merah Putih (KMP) menyerukan: turunkan Jokowi, ganti dengan Prabowo!

Atau sebelumnya, KMP memenangkan bidak-bidak politik mereka lewat UU Pilkada, UU MD3, bahkan kedepannya adalah UU Keamanan Nasional atau kembali ke Pemilihan Presiden lewat MPR yang membuat mereka lebih leluasa memperbesar kekuatan, bahkan sangat mungkin melakukan impeachment, dengan terlebih dahulu menunggangi gerakan.

Ada pula elemen kiri yang menyatakan bahwa Jokowi dan Prabowo sama berbahayanya, sama-sama neoliberalisme. Dan lebih tololnya lagi menyatakan bahwa jangan terjebak dengan “personifikasi” Prabowo sebagai simbol Orde Baru. Lanjutnya, bukankah di kubu Jokowi-JK ada elemen Orde Baru, seperti JK, Sutioso, Surya Paloh, dsb.

Atas pandangan bodoh dan tolol seperti di atas, jawabannya sederhana: apakah ketika Budiman Sudjatmiko, Dita Sari, Faisol Reza, Masinton Pasaribu, atau Adian Napitupulu mendukung Jokowi – JK lantas kubu tersebut menjadi revolusioner atau reformis? TIDAK! Atau ketika sebagian besar pengurus dan tak sedikit mantan PRD mendukung Kubu Prabowo-Hatta lantas kubu PRAHARA menjadi demokratis, revolusioner, kiri? Sekali lagi TIDAK!

Kita harus kembali bukan pada per Individunya, melainkan dari kekuatan-kekuatan politik kaum borjuasi yang bertarung ini membawa pandangan dan visi apa? Jelas sekali baik Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pro pasar bebas, pro kapitalisme neoliberal. Namun, secara politik Prabowo dan KMP hendak membawa Indonesia ke “Jaman” Orde Baru: Presiden dipilih MPR, Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih oleh DPRD, stabilisasi politik lebih besar lagi, penggunaan tentara lebih intensif. Belum lagi, bagaimana kubu Prabowo menggunakan politik SARA untuk memecah belah rakyat dan membina organisasi-organisasi milisi sipil reaksioner.

Apabila Prabowo-KMP berkuasa maka: Demokrasi akan semakin menyempit, bahkan segala capaian 16 tahun ini akan berakhir sia-sia belaka.

Sama sekali tak mungkin Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera apabila tak ada Demokrasi. Tak ada kemerdekaan berpikir dan berpendapat. Tak ada kebebasan berorganisasi dan berdemonstrasi.

Slogan “BURUH berkuasa! Rakyat Sejahtera!” hanya lah omong kosong belaka apabila tak ada demokrasi. Sebab, ruang demokrasi yang kita dapat hari ini, hasil jerih payah puluhan tahun aktivis pro demokrasi dibawah rejim militeristik Soeharto, membuat kaum buruh dan rakyat bebas melakukan: pendidikan politik, kursus jurnalistik, pelatihan advokasi, diskusi ekonomi-politi, kursus politik, menerbitkan Koran, membuat web/blog, mendirikan serikat, federasi bahkan konfederasi diluar konfederasi yang dianggap sah oleh pemerintah.

Dengan mempertahankan dan memperluas ruang demokrasi lah, maka syarat-syarat material buruh berkesadaran politik dan berkesadaran kelas (sadar siapa dirinya dan tugas sejarahnya) akan tercapai! Bukan dengan menganggap tak penting mengangkat isu demokrasi dan anti militerisme. Sebaliknya, sensitifitas kesadaran demokratik kaum buruh harus dimajukan di manapun penindasan itu terjadi, bahkan diluar kelas dirinya sekalipun, dan justru dengan demikian lah kepemimpinan dan kepeloporan kaum buruh sedang dibangun.

Apa yang Harus dilakukan?

Sekali lagi, pertarungan kubu Jokowi dan Prabowo, belum selesai.

Ilusi Jokowi akan luntur lebih cepat karena konsistensi dia menjalankan seluruh kebijakan neoliberal—yang memiskinkan rakyat itu, seperti yang dianjurkan oleh Bank Dunia dan punggawa-punggawa ekonom kapitalis yang menyokongnya. Serta pengaruh delegitimasi KMP maupun gerakan rakyat yang mengikisnya.

Dan ketika Jokowi semakin tidak populer, Prabowo lah yang akan menjadi alternatif. Sejauh apabila Gerakan Rakyat tak juga mendelegitimasi Prabowo-KMP dan membangun Blok Politik Alternatif.

Kita bisa menyerukan: “Bukan Jokowi, Bukan Prabowo tapi Persatuan Rakyat sebagai alternatif!” Tapi tidak cukup! Tak mungkin membangun persatuan rakyat sebagai alternatif apabila ilusi Jokowi dan (terutama) Prabowo tidak dikikis hingga dihancurkan.

Dan, tak bisa mengikis ilusi (terutama) terhadap Prabowo di kepala serikat/organisasi pendukungnya dengan cara: “bersekutu dan mengelus-elus kepala mereka, sembari berbisik, ayo bangun partai alternatif.”

Politik Alternatif hanya bisa lahir melalui kontradiksi dan kritik yang keras terhadap kesalahan prinsipil seperti mendukung elit borjuasi, apalagi borjuis-militeristik seperti Prabowo.

Justru sangat mungkin, apa yang dilakukan oleh serikat dan organisasi-organisasi pendukung prabowo melakukan aksi massa dan tidak sedikit di antaranya berupaya untuk masuk ke dalam konsolidasi gerakan, dalam upaya menjalankan strategi bawah (politik) Prabowo-Koalisi Merah Putih. Sementara, Prabowo dan agen-agennya di Parlemen menjalankan Strategi Atas.

Tak Boleh Naif. Harus Cerdas. Seruan: “bergerak bersama” nampaknya, baik-baik saja. Namun riskan jika diaplikasikan tanpa melihat konteks politiknya. Tak mungkin kita bersekutu dengan dengan elemen-elemen yang akan menunggangi aksi-aksi politik kita demi populeritas Prabowo dan KMP. Tindakan semacam itu berarti memberikan kesempatan lebih besar bagi Prabowo berkuasa, dan setelah berkuasa: menindas buruh dan rakyat jauh lebih keji lagi.

Demarkasi! Ya, demarkasi, dengan kaki-tangan pendukung Prabowo dan Koalisi Merah Putih, yang harus dilakukan. Kita menyerang Jokowi dan Prabowi secara politik, tanpa memberikan kesempatan bagi Prabowo dan KMP untuk menunggangi atau memannfaatkan mobilisasi perlawanan rakyat.

Demarkasi ini bisa kita lakukan dengan terus menyatakan pada setiap momentum-momentum politik yang ada: Tidak Pada Prabowo dan Jokowi! Tangkap Adili dan Penjarakan Penjahat HAM! Lawan Militerisme! Tidak bersekutu dengan Serikat/Organisasi Pendukung Prabowo! Bangun Politik Alternatif!

Sekali lagi, ini lah prinsip politik persatuan yang akan terus kita jalankan: “Menyerang Bersama, Berbaris masing-masing”, “Kebebasan mengkritik dan Kesatuan tindakan!” “Kompromi dan Keluwesan yang tak menanggalkan Prinsip!”

Kita akan dukung Mogok Nasional, tapi tak bersatu dengan Serikat Pendukung Prabowo. Kita akan terlibat Front Persatuan manapun sejauh tak melibatkan serikat pendukung Prabowo. Dan jika ada upaya menggiring untuk bersatu dengan Serikat Pendukung Prabowo, kita akan mempertarungkannya secara gagasan, dan apabila prinsip politik kita tak diterima: Tak segan Berpisah!

Dan, seandainya pun dengan prinsip politik ini membuat kita akan sendiri dan tersisihkan, tak mengapa. Akan kita jalankan dengan keteguhan yang mendalam. Keteguhan pada Politik Berprinsip! Sekian

*Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat!

Read Full Article

 

max dan pram
Max Lane dan Pram.

 

Wawancara dengan Max Lane

Koran Pembebasan berkesempatan melakukan wawancara dengan DR Max Lane. Wawancara ini dilakukan setelah hiruk pikuk pemilu legislatif 2014 dan selanjutnya kita dihadapkan pada pemilu presiden yang akan berlangsung bulan Juli nanti. Perbedaan-perbedaan pandangan terhadap pemilu 2014 mengemuka dari berbagai kelompok, begitu pula akan terjadi dalam pemilu presiden 2014. Ada kah kemungkinan-kemungkinan alternatif yang perlu dibangun? Mari kita simak bagian kedua ini. 

 

 

 

Surya: Bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada Pemilu Presiden nanti?

Max Lane: Saat ini orang melihat akan ada : Prabowo Subianto, ARB, dan Joko Widodo. Entah siapa yang akan jadi calon wakil presiden dari masing-masing Capres. Bisa juga nanti kalau hamper semua partai yakin Widodo akan gampang menang, semua gabung ke sana dan hanya ada satu capres.

Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana nanti sifat-sifat kampanye yang sekarang akan berlangsung. Apakah kampanye menuju pemilihan presiden sama dengan kampanye Pemilu legislatif, penuh retorika pencitraan. Dan tanpa kelihatan ada perbedaan ideologis atau program yang berarti.  Atau akan lebih daripada itu. Kalau kampanyenya, masih kampanye retorika doang, ini akan sangat menguntungkan kekuatan reaksioner di Indonesia, baik sekarang maupun tahun depan. Kalau retorika PDIP: Indonesia Hebat!,  kemudian terjadi perdebatan dan kritikan dan jawabannya tetap orapopo, maka, PDIP dan Capresnya bisa semakin kehilangan momentum. Tetapi apakah memang ada perbedaan diantara 3 Capres ini? Semua memang mendukung strategi Neoliberal Washington Consensus, cuma dengan sedikit tekanan berbeda-beda yang tidak signifikan. Tetapi dalam membayangkan model politik yang sering di ungkapkan Bakrie maupun  Prabowo, mereka berdua-dua sering melontarkan ide bahwa model politik jaman Soeharto adalah yang paling bagus. Bahkan Prabowo dan Gerindra tidak segan mengatakan bahwa hak asasi tidak penting dan menampilkan Capresnya memang sebagai pemimpin, penguasa militer, daripada penguasa sipil. Hanya Subianto yang di kampanye-kampanyenya pasang “keris” di ikat pinggangnya. Apakah Widodo, sanggup melakukan kampanye yang lantang, jelas dan kongkret menolak segala aspek kembali kepada model politik Soeharto? Apakah Jokowi sanggup berkampanye dengan slogan: Demokrasi yes, Militerisme ala Soeharto No? Apakah Jokowi sanggup berkampanye dengan menyatakan:  jangan memilih pelanggar HAM berat? Apakah Jokowi sanggup di depan publik berjanji akan mengadili para pelanggar HAM berat? Atau apakah perbedaan tentang model politik kembali kepada masa Soeharto berani ditentang habis-habisan oleh Jokowi?

Read Full Article

max lane

Wawancara dengan Max Lane

 Koran Pembebasan berkesempatan melakukan wawancara dengan DR Max Lane. Wawancara ini dilakukan setelah hiruk pikuk pemilu legislatif 2014 dan selanjutnya kita dihadapkan pada pemilu presiden yang akan berlangsung bulan Juli nanti. Perbedaan-perbedaan pandangan terhadap pemilu 2014 mengemuka dari berbagai kelompok, begitu pula akan terjadi dalam pemilu presiden 2014. Ada kah kemungkinan-kemungkinan alternatif yang perlu dibangun? Mari kita simak.

 

Surya: Selamat siang bung Max Lane. Bagaimana pandangan bung Max Lane terhadap pemilu 2014 ini?

Max Lane: Kalau dipandang dari hasilnya secara umum pola hasil pemilu ini sama dengan pemilu-pemilu paska 1999. Memang ada partai baru yang  berhasil masuk parlemen seperti Partai Nasdem, ada partai yang kehilangan suara seperti Partai Demokrat, ada partai-partai yang sedikitbanyak bertambah suara seperti:  PDIP, Gerindra, PAN, dan PKB. Ada perbedaan-perbedaan dengan pemilu sebelumnya, tetapi tidak terlalu penting dibanding dengan hal-hal yang sama dengan pemilu sebelumnya, yaitu: pertama, bahwa sebagian besar masyarakat miskin Indonesia teralienasi atau terasingkan, merasa aspirasinya sama sekali tidak disuarakan atau diwakili oleh partai-partai yang ada. Ini tercerminkan dalam dua hal: pertama, orang yang tidak memilih, Golput itu sebesar 37%, belum lagi tercatat orang yang merusak surat suaranya sebagai tanda protes. Dan, belum juga termasuk orang yang terdaftar, menjadi pemilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih, itu berarti minimal 45% orang Indonesia yang menurut perhitungan saya orang yang berhak memilih tetapi tidak memilih. Padahal di tahun 1999, Golput itu sangat rendah. Ada pola, sejak 1999 sampai sekarang, semakin banyak orang merasa tidak terwakili melalui organisasi-organisasi yang ada sekarang ini.

Faktor kedua adalah bahwa dukungan terhadap partai-partai yang ada sangat rendah sekali, mungkin yang terendah di dunia. Yang unggul adalah PDIP dengan 19,70%, aku hitung yang mendukung PDIP di rakyat Indonesia hanya sekitar 11-12% orang.  Dan dukungan itu hanya pasif, hanya memilih. Kalau kita lihat yang mendukung kampanye dan mobilisasi hanya yang berkaos merah –tidak ada rakyat yang spontan mendadak ikut kampanye. Belum lagi partailainnya,  misalnya, Gerindra naik suaranya mendapatkan 12%, tetapi 12% dari 60% yang berarti hanya 8% yang memilih Gerindra dan secara pasif. Faktor ini, Golput yang tinggi dan dukungan yang pasif pun untuk partai-partai yang sangat rendah sudah menunjukkan bahwa memang ada alienasi masyarakat daripada situasi sistem proses formal politik yang ada.

Read Full Article