Kategori: Analisa

prabowo hatta jokowi jk
Foto ilustrasi. Sumber foto: gambar-kata.com.

(Artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggeris di ISEAS PERSPECTIVES pada tanggal Juli 4, 2014, sebelum pemilihan presiden berlangsung pada tanggal Juli 9. Artikel ini diterjemahkan sukarela oleh Mohamad Zaki Hussein. Terima kasih.)

Setelah periode lobi pra-kampanye yang panjang untuk membentuk koalisi politik, kampanye pemilihan presiden telah berjalan selama tiga minggu. Sudah ada tiga debat di antara kedua calon (dengan tiap debat berfokus pada satu topik spesifik) dan “dialog” antara kedua calon presiden dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang disiarkan secara nasional oleh televisi. Terdapat banyak kegiatan ketika para calon presiden dan juru bicara mereka menenggelamkan diri dalam kampanye; papan iklan dan reklame ada di mana-mana.

Pembelahan yang ada di elit Indonesia sudah cukup jelas. Kedua calon, Joko Widodo (dari PDI-P) dan Prabowo Subianto (dari GERINDRA), mewakili dua jalan ke masa depan (atau kembali ke masa lalu) yang sungguh berbeda bagi Indonesia, tetapi keduanya muncul dari elit berkuasa Indonesia. Widodo berasal dari elit daerah baru yang tumbuh subur dalam eksperimen Indonesia dengan desentralisasi. Prabowo sangat terkait dengan elit lama Orde Baru dan, sekalipun ia sendiri sangat kaya, juga merupakan kakak dari seorang pengusaha yang sangat kaya. Ia adalah mantan menantu Suharto dan anak mantan menteri Suharto, yang juga seorang pengusaha kaya.[1] Di saat ini, kebanyakan jajak pendapat mengungguli Widodo dari Prabowo dengan angka antara 5% dan 7%, dengan 20-30% pemilih yang belum menentukan pilihannya. Widodo, meski masih unggul dalam jajak pendapat, tampak telah kehilangan keunggulan yang ia miliki sebelumnya di tahun ini, ketika beberapa jajak pendapat menempatkannya pada 70%.

“Visi” yang ditawarkan oleh kedua calon mencerminkan pembelahan utama dalam kelas kapitalis Indonesia. Terdapat konglomerat-konglomerat besar yang ingin mengembalikan status kroni mereka, diwakili oleh Prabowo dan Aburizal Bakrie (ketua Golkar), dan ada banyak sekali kapitalis provinsi serta kabupaten, diwakili oleh Widodo dan Jusuf Kalla, yang merupakan bagian terbesar dari elit cabang partai politik di seluruh negeri.[2] Sejak 2000, para kapitalis provinsi dan kabupaten memiliki lebih banyak ruang untuk intervensi politik sebagai akibat dari pemilihan langsung kepala daerah seperti bupati, walikota serta gubernur, dan kekuasaan anggaran yang lebih besar bagi parlemen daerah. Widodo sendiri merupakan contoh dari dinamika ini, setelah menjadi pemimpin utama komunitas bisnis di Solo, lalu menjadi walikota Solo dan kemudian Gubernur Jakarta, sebelum bertarung untuk jabatan Presiden. Prabowo berasal dari sebuah keluarga bisnis yang menjadi kaya setelah ayahnya kembali ke Indonesia menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh Suharto. Baik Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, telah mengembangkan bisnis mereka sebagai pemburu-rente di sektor sumber daya alam.

Dalam debat presiden pertama, Prabowo menyampaikan maksudnya dengan mengkritik pemilihan langsung untuk bupati dan walikota, menganjurkan untuk kembali ke sistem dimana parlemen daerah memilih mereka. (Sebenarnya, di sistem yang lama, parlemen daerah hanya menyampaikan rekomendasi kepada Presiden yang melakukan pengangkatan.) Widodo membela sistem yang sekarang sebagai lebih demokratis, tetapi menyarankan agar pemilihan daerah diselenggarakan di seluruh negeri pada waktu yang sama untuk menghemat uang. Prabowo memberi tanda bahwa ia tidak menyetujui pembentukan lebih banyak lagi unit administratif kabupaten; Widodo mendukung pembentukan itu jika pemerintah daerah yang lebih kecil dapat mendorong bisnis lokal. Prabowo menjanjikan—dengan sangat demagogis dan tanpa detil—proyek pembangunan yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai “Macan Asia,” sementara Widodo menawarkan lebih banyak bantuan untuk bisnis kecil serta menengah di lapangan dan merampingkan proses perizinan untuk semua bisnis (menggemakan baik latar belakangnya maupun dorongan saat ini oleh organisasi neoliberal seperti International Finance Corporation). Prabowo mengklaim bahwa sejumlah besar kekayaan—nyaris satu triliun dollar AS—disalurkan ke luar negeri atau merupakan kerugian potensial, yang dia sebut sebagai “kebocoran” besar dan menekankan bahwa menghentikan kebocoran ini adalah cara untuk membiayai proyek-proyek besar, sekalipun ia tidak memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana ia akan menghentikan kebocoran itu. Meski demikian, Widodo tidak menyebut “kebocoran” kekayaan, kecuali terkait dengan perikanan dan pembalakan liar. Ia membela penjualan perusahaan telekomunikasi INDOSAT oleh mantan Presiden Megawati ke pembeli asing dengan alasan ada krisis keuangan, tetapi menyatakan ia akan membeli kembali saham-sahamnya. Ia mengambil garis lunak terkait kebutuhan renegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing. Ketika didesak oleh anggota Kamar Dagang Indonesia terkait kebutuhan pinjaman yang lebih murah untuk proyek-proyek jangka-panjang, Widodo menjawab bahwa ia setuju dan lebih banyak pinjaman berbunga-murah harus dicari dari luar negeri.

Perspektif kebijakan ekonomi yang berbeda ini antara kapitalis kabupaten dan kapitalis konglomerat tidak menimbulkan banyak diskusi di media arus utama atau media sosial. Diskusi publik lebih banyak ditentukan oleh perbedaan perspektif politik yang dianut kedua calon.

Perspektif politik Prabowo, seperti yang telah ia elaborasi beberapa waktu belakangan ini, betul-betul kembali ke Suhartoisme, tetapi dengan lebih banyak unjuk kemegahan dan demagogi. Ia menyatakan dukungannya terhadap demokrasi, tetapi untuk demokrasi yang “konstruktif,” bukan “destruktif,” yang ia angkat lagi di debat nasional pertama, menggemakan istilah lama Suharto “Demokrasi Pancasila.” Ia menyerukan diakhirinya pemilihan langsung untuk bupati dan walikota (meskipun pasangan calon wakil-presidennya yang berasal dari tipikal partai berbasis-lokal, Partai Amanat Nasional, membantahnya dalam hal ini di debat pertama). Demagogi Prabowo terus menyerang semua partai politik, kecuali partainya sendiri, dan semua politisi secara umum. Gayanya, dengan sebuah keris terselip di ikat pinggangnya, lencana Burung Garuda di kemejanya dan kebanggaan terhadap catatan militernya, menekankan militerismenya. Prabowo telah menerima dukungan dan mendeklarasikan kesediaannya untuk bekerjasama dengan organisasi semacam kelompok Islam radikal (yang memiliki nama buruk) Front Pembela Islam dan ultra-nasionalis Pemuda Pancasila, keduanya merupakan kelompok semi-milisi yang menentang hak asasi manusia, kelompok-kiri dan keyakinan minoritas. Ia menganjurkan kembali ke Konstitusi 1945 yang asli, yang akan menghapuskan banyak institusi liberal-demokratik yang muncul pada dekade terakhir.

Tidak diragukan lagi bahwa pandangan ini, didukung oleh kekuasaan negara, akan menjadi ancaman langsung terhadap ruang demokratik yang meluas dan telah dimenangkan oleh gerakan pro-demokrasi tahun 1990an yang menjatuhkan Suharto dari kekuasaannya. Pandangan itu akan mengantar ke periode ketegangan politik dan sosial yang meningkat dan, mungkin lebih cepat daripada lambat, akan mengancam keberadaan setiap ruang demokratik. Ancaman terhadap ruang demokratik dan pluralisme—ruang untuk minoritas, terutama minoritas agama dan sekuler—inilah yang merangsang banyak kelas menengah bawah urban, sekuler, kota besar dan berbasis sosial media, untuk melawan Prabowo.

Perspektif Widodo, lebih bersifat implisit daripada terelaborasi secara eksplisit, menjanjikan keberlanjutan status quo politik. Beberapa pendukung Widodo menunjukpada kemunculan kelompok relawan dalam jumlah besar dan mobilisasi JALAN SEHAT yang mengesankan, yang dijadikan aksi mendukung Widodo di Jakarta pada 20 Juni. Foto Widodo memakai kaos oblong putih dan mengangkat tangan salam dua jari—ia adalah calon nomor 2 di kartu suara—di hadapan 100.000 orang di Monumen Nasional sudah menjadi ikon. “Kerelawanan” baru ini, kata pendukungnya, merepresentasikan sebuah perbaikan kualitatif dalam kehidupan demokratik.[3]Ini merupakan sebuah over-estimasi yang kasar. Di negara dengan 190 juta pemilih, fenomena itu sangat kecil (terutama karena durasinya pendek dan tingkat organisasinya sangat terbatas dalam melampaui demonstrasi “yang dipersiapkan”).

Dokumen “Visi dan Misi” Widodo yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang secara eksplisit berkomitmen pada norma-norma hak asasi manusia modern dan penyelesaian serangkaian panjang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal 1965 dan juga penghilangan serta penculikan 1998, dimana Prabowo terlibat. Meski demikian, terlepas dari penyebutan sesekali, sambil lalu, yang dilaporkan secara online, hal ini belum menjadi tema kampanyenya. Widodo belum menggunakan kesempatan yang ada dalam kemunculannya di televisi nasional untuk menyampaikan sebuah komitmen publik yang jelas terhadap isu ini. Terlebih lagi, ia telah menerima dukungan, dalam koalisinya, dari purnawirawan pejabat militer yang oleh lembaga hak asasi manusia yang utama dianggap juga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti Jenderal Hendropriyono dan Muchdi,[4] yang dianggap banyak orang bertanggung jawab atas pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Terkhusus, Widodo sendiri tidak memerangi Prabowo secara terbuka dalam isu ini, tidak membuat komitmen publik yang jelas, dan membiarkan para pendukungnya di luar partai yang ia wakili membuat janji itu. Terkadang, para pendukungnya ini membuat janji yang perlu segera ia bantah, seperti janji Musdah Mulia,Direktur Institut Megawati, untuk menghapus kategori agama di KTP.[5]

Meskipun Widodo tidak bertarung dengan Prabowo dalam isu-isu demokratik dan hak asasi manusia, untuk sektor masyarakat yang menganggap penting hak-hak demokratik, perbedaannya jelas. Apapun kelemahan yang ada di status quo, kembali ke kediktatoran Suhartois—dan Suhartoisme yang dibela secara demagogis—akan merupakan pukulan besar bagi kemajuan demokratik apapun di negeri ini.

Tidak diragukan lagi bahwa frustrasi, bahkan kebencian massal terhadap elit yang diungkap sebagai korup, merosot dan “transaksional,” yakni terobsesi dengan memperkaya diri mereka sendiri dengan transaksi-transaksi, banyak membingkai atmosfir politik sekarang ini.[6] Baik Widodo dan Prabowo berupaya merespon hal ini. Widodo menawarkan sebuah “revolusi mental” dimana korupsi terutama akan diperangi dengan keteladanan dan pendidikan—tetapi juga didukung oleh lebih banyak dana ke Komisi Pemberantasan Korupsi[7]—yang dijanjikan calon Wakil-Presiden Yusuf Kalla di debat nasional pertama. Keseluruhan pemasaran kampanye Widodo didasarkan pada menjual dirinya sebagai “sederhana, jujur dan merakyat.” Kenyataan bahwa ia bukan seorang konglomerat yang suka bertransaksi cummantan milyarder kroni, tetapi “hanya” seorang jutawan eksportir mebel setingkat-kabupaten dengan kebiasaan gaya hidup sederhana (sejauh yang bisa kita lihat), membantunya menjual citra ini. Apa yang membuatnya bisa mengamankan basis dukungan kelas-bawahnya adalah kesediaannya untuk sering melakukan kunjungan lokal ke tempat dimana rakyat miskin hidup dan bekerja (meski bukan ke pabrik). Respon Prabowo terhadap elit yang rakus, korup dan merosot adalah mengancam secara demagogis akan menundukkan mereka—tetapi lagi-lagi, ia tidak menyebut nama atau menjelaskan secara spesifik bagaimana hal ini akan dilakukan (tidak mengejutkan mengingat status ultra-elit dia).

Mungkin karena aspek lain dalam perang retorika yang membuat Prabowo tampak dapat meningkatkan popularitasnya di jajak pendapat selama beberapa bulan terakhir. Prabowo telah melancarkan semacam jihad retoris terhadap luasnya kemiskinan di Indonesia dan terus menyatakan bahwa hal ini dimungkinkan oleh “kebocoran” kekayaan yang besar dari Indonesia ke dunia luar. Ia mengidentifikasi kebocoran ini sebagai akibat kepemilikan dan/atau dominasi asing di sumber daya alam Indonesia dan kontrak serta perjanjian yang secara berlebihan menguntungkan pihak asing. Retorika dan penekanannya pada hal ini konsisten dan benar-benar terlihat hampir seperti jihad, meski ia menghindar dari penjelasan spesifik tentang bagaimana ia akan mengakhiri situasi ini. Dalam debat nasional tentang pertahanan dan kebijakan luar negeri, ia bahkan mempertanyakan apa gunanya memiliki tank dan pesawat jika rakyat berada dalam kemiskinan. Tanggapan Widodo terhadap isu kemiskinan bernada jauh lebih rendah, memajukan kartu pintar dan kartu sehat gratisnya—simbol penting dari jaring pengaman sosial yang telah dibangun di Indonesia sesuai dengan konsensus neo-liberal pasca-Washington, dan dibayar dengan menghapuskan subsidi yang sebelumnya membuat inflasi rendah.

Jadi, kontras dalam isu kemiskinan dan eksploitasi asing ini adalah antara seorang militer yang “tegas,” yang mengatakan bahwa ia akan melancarkan perang terhadap kemiskinan dan pengambilan kekayaan Indonesia oleh pihak asing, dan seorang Walikota Solo yang menawarkan jaring pengaman sosial serta manajemen yang lebih baik atas dana-dana yang tersedia. Kontras ini mungkin memenangkan dukungan baru untuk Prabowo, dan memperkecil keunggulan Widodo. Para pendukung Widodo, bahkan pendukungnya yang berasal dari NGO liberal dan intelektual kiri yang signifikan dan berkampanye untuknya, serta serangkaian komentator, tampak mengabaikan kenyataan bahwa gambaran yang diberikan Prabowo tentang masyarakat Indonesia—meski ia melakukannya untuk tujuan demagogis—kurang lebihnya akurat. Sejumlah besar massa Indonesia itu miskin, dan terkait dengan standar kehidupan internasional abad ke-21 untuk pendapatan, pendidikan, kesehatan, budaya dan kesenangan, yang keberadaannya di Dunia Pertama mereka lihat melalui media, dan sehari-harinya mewujud di depan mata mereka melalui kelas atas dan menengah Indonesia yang sangat terbaratkan dan tumbuh dengan cepat, 150 juta atau lebih pemilih pada kenyataannya sangat miskin dan ditinggal dengan hina. Tidak diragukan lagi bahwa terdapat kemarahan yang menyakitkan dan meluas terhadap situasi yang sangat nyata ini di antara 150 juta orang tersebut.

Mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi yang diciptakan oleh struktur ketergantungan dan keterbelakangan berjangka-panjang, serta membatasi analisis pada isu-isu rule of law di hak asasi manusia, korupsi dan elit politik transaksional dalam memahami perkembangan Indonesia, terutama (tetapi tidak hanya) terkait dengan mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang mendalam, merupakan sebuah kesalahan besar.

Prabowo menggalang dukungan dengan demagogi, mengklaim bahwa ia akan melancarkan perjuangan habis-habisan melawan kemiskinan dan pengambilan kekayaan oleh asing. Sejalan dengan status quo yang dipimpin oleh Yudhoyono dan agenda yang dimajukan oleh Bank Dunia, Widodo menawarkan manajemen teknokratik yang lebih baik atas dana-dana yang tersedia untuk melakukan perbaikan bertahap, dengan bantuan segera dalam bentuk jaringan pengaman sosial untuk kaum miskin kota—tetapi tidak mengartikulasikan kebijakan atau retorika efektif apapun untuk masalah kemiskinan struktural. Jika jajak pendapat yang ada benar, massa pemilih tampak nyaris terbagi rata pada siapa yang memiliki jawaban yang lebih kredibel. Mungkin masih ada waktu bagi para calon untuk menemukan pemasaran atau retorika baru yang dapat menarik beberapa persen poin ekstra ke kubunya.

Meskipun kedua calon secara jelas mendukung perspektif politik dan ekonomi yang muncul dari latar belakang kelas mereka—kapitalis kroni atau kapitalis borjuis kecil daerah—dan sejarah politik mereka—pemain politik militer Suharto dan politisi desentralisasi daerah pasca-kediktatoran, adalah keliru untuk menyimpulkan bahwa elit bisnis dan politik yang luas terbagi secara jelas ke dalam kedua garis tersebut. Oportunisme—atau menggunakan eufemisme para ilmuwan politik, politik transaksional—telah menjadi motivasi yang jelas dari pembelahan elit, baik di tingkat nasional maupun lokal. Tidak diragukan lagi, ada banyak kapitalis kabupaten di koalisi Prabowo, apakah sebagai pendukung individual atau sebagai bagian dari mesin salah satu partai pendukungnya. Koalisi Widodo mendapat dukungan terbuka dari kapitalis konglomerat Surya Paloh, dan anggota parlemen PDIP sudah menyatakan dengan jelas bahwa mereka telah menerima dukungan dari kapital besar (meskipun sekarang terdapat kritik bahwa uangnya langsung hilang dan tidak digunakan dalam kampanye). Setelah pemilihan, kita tentu akan melihat banyak pihak berganti kubu atau terungkap telah mendukung kedua kubu selama ini.

Oportunisme ditampilkan secara mencolok di depan publik selama periode pembentukan koalisi pencalonan. Baik PDIP dan GERINDRA tidak memiliki cukup suara atau kursi di parlemen untuk mencalonkan presiden serta wakil presiden, dan harus mencari mitra. Selama periode itu, hampir semua partai di satu kesempatan atau lainnya menyatakan bahwa mereka dapat bekerja baik dengan Widodo atau Prabowo. Pengecualiannya adalah Nasional Demokrat di bawah Paloh yang dengan cepat bergabung dengan PDIP dan Widodo, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dengan cepat menjelaskan bahwa mereka akan ke GERINDRA dan Prabowo. Terdapat kebimbangan selama beberapa minggu, bahkan di pemain besar seperti GOLKAR yang tersenyum dan bersalaman di depan publik dengan kedua calon. GOLKAR, yang dipimpin oleh seorang mantan-kroni yang klasik, Aburizal Bakrie, pada akhirnya bergabung dengan Prabowo.

Pendekatan dan transaksi yang terjadi juga menyaksikan adanya pembangkang dari hampir semua partai yang menentang garis partai. Ketika koalisi sudah terbentuk, aktivitas pertama dari kedua calon adalah mencari sebanyak mungkin dukungan dari anggota elit yang lain, apakah mereka elit tingkat lokal seperti pemimpin pesantren atau mantan tokoh politik nasional.

Kampanye pencarian dukungan ini juga menyasar purnawirawan pejabat militer senior, yang mengakibatkan saling tuding yang sengit. Tokoh purnawirawan militer yang mendukung Widodo—seperti mantan kepala intelijen, Hendropriyono, yang diidentifikasi oleh semua kelompok hak asasi manusia sebagai bertanggung jawab atas pembantaian dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, menyatakan Prabowo sebagai seorang psikopat. Cercaan balik juga tidak kurang parahnya. Akhirnya, seperti diduga banyak pihak akan terjadi, dokumen Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan agar Prabowo “diberhentikan dari keprajuritan”, yakni dikeluarkan dari angkatan darat, bocor dan tersebar luas serta dibahas di media. Hal ini semakin memperlebar jurang di antara para perwira purnawirawan. Mantan atasan Prabowo, Jenderal Wiranto, yang Partai Hanuranya berada di koalisi Widodo, menyelenggarakan konferensi pers menegaskan kebenaran dokumen tersebut. Wiranto sudah beberapa kali menegaskan, Dewan berkesimpulan bahwa Prabowo harus bertanggung jawab atas penculikan mahasiswa dan aktivis anti-Suharto lainnya pada 1997 dan 1998. Pernyataan Wiranto direspon dengan cercaan dari purnawirawan perwira di kubu Prabowo, bahkan dengan demonstrasi oleh mantan perwira KOPASSUS. Apa yang tidak jelas adalah sejauh mana benturan sengit ini tercermin di perwira yang masih aktif. Setelah beberapa dekade, Prabowo adalah tokoh politik pertama yang benar-benar mempolarisasi baik elit dan massa. Salah satu faktor yang berdampak pada pembelahan seperti ini terhadap masa lalu Prabowo adalah kampanye Suharto dalam melawan kesadaran sejarah kritis, yang sangat efektif dalam menciptakan ketidakpastian di publik tentang versi sejarah mana yang kredibel. Tidak ada memori sejarah yang terbagi bersama secara universal atau bahkan secara luas.[8]

Setelah memutuskan ke kubu mana, pertarungannya menjadi perjuangan mati-matian di antara para elit untuk memperoleh atau mempertahankan posisi. Hal ini bahkan berlaku bagi para pemimpin serikat buruh yang utama, yang mengharapkan posisi menteri, dimana sebagian mendukung Widodo dan sebagian lagi—termasuk serikat yang paling aktif, Federasi Serikat Pekerja Metal—mendukung Prabowo.

Untuk sejumlah besar rakyat miskin berpendapatan antara 1 dan 5 dollar AS per hari, pilihan yang ada tidak membuat semangat. Kedua kubu telah melakukan mobilisasi besar dan mengesankan, tetapi dalam konteks 190 juta pemilih, hal itu tidak mengindikasikan adanya partisipasi aktif rakyat tingkat tinggi. Lapisan bawah dan menengah dari kelas menengah, yang berpendidikan dan berpikiran liberal—sektor media sosial dari masyarakat—mungkin merupakan lapisan yang paling aktif, membentuk barisan relawan, menulis lagu, membuat film iklan dan jingleuntuk Widodo. Tetapi, bahkan setelah berbagai pendapat yang menilai siapa yang dipercaya akan memperbaiki situasi terkristalisasi di masing-masing calon, mood yang ada secara umum tetap pasif. Dalam masyarakat dimana budaya politik yang ada selama 40 tahun adalah budaya patron-klien, dimana sejumlah besar penduduk merasa tergantung kepada elit yang berkuasa, pemilihan ini adalah tentang memilih patron mana yang membuat mereka merasa nyaman bergantung.

Dalam pemilihan parlemen, sekitar 65 juta dari 185 juta pemilih tidak memilih atau memilih secara informal. Sebagian besar komentator dan politisi merasa bahwa suara golput akan menurun di pemilihan presiden, tetapi penurunannya mungkin tidak sebesar yang diperkirakan. Suara yang rendah untuk partai-partai dan suara golput yang tinggi merefleksikan keterasingan sejumlah penting masyarakat dari partai-partai yang ada. Terdapat sejumlah koalisi dan kelompok aktivis—seperti Komite Politik Alternatif[9]—yang aktif mengkampanyekan golput dengan alasan kedua calon tidak memiliki solusi. Yang lain—seperti Koalisi Melawan Lupa[10] dan Buruh Melawan Lupa[11]—memfokuskan serangan mereka secara efektif kepada Prabowo, tetapi tanpa menyerukan secara eksplisit dukungan terhadap Jokowi, dengan alasan ia juga memiliki pelanggar hak asasi manusia berat di timnya. Kelompok ini mewakili minoritas kecil dari kekuatan-kekuatan terorganisir yang aktif di arena pemilihan.

Meski demikian, pertanyaan yang juga muncul adalah apakah terdapat kecenderungan sosiologis yang dapat mendorong kemunculan pandangan alternatif dari visi Prabowo dan Jokowi, yang dapat direspon oleh massa yang terasing. Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan politik baru dan utama yang masih kuat dandapat menjadi tantangan terhadap mentalitas klien, serta bisa terhubung dengan suara yang menolak apa yang sekarang dilayani oleh politik elit, adalah aktivisme serikat-serikat buruh baru, terutama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan serikat-serikat yang bekerja dengan FSPMI. Mereka telah memobilisasi ratusan ribu orang yang sebagian besar adalah buruh pabrik di mogok nasional pada 2012 dan 2013—pada 2013 di hadapan kekerasan dari gang-gang anti-serikat yang terorganisir. Saat ini, terdapat jutaan anggota serikat pembayar-iuran, yang semakin memahami kegunaan dan potensi politik dari organisasi massa. Di lingkaran ini, pembicaraan tentang sebuah partai buruh baru semakin populer. Keputusan pimpinan FSPMI, yang diambil tanpa diskusi massal, untuk mendukung dan betul-betul berkampanye demi Prabowo, serta penegakan disiplin untuk mempertahankan garis yang monolitik terhadap hal ini terlepas dari adanya suara yang jelas besar untuk PDIP dalam pemilihan parlemen pada bulan April di daerah dimana anggota serikat tinggal, untuk sementara menekan diskusi-diskusi tentang sebuah partai baru dan eksperimen politik baru, bahkan pembangkangan terhadap garis pro-Prabowo, ke bawah tanah (atau ke Facebook).

Meski demikian, kemunculan serikat-serikat baru sebagai sebuah fenomena sosiologis dan arena politik baru, tidak akan pergi. Walau tidak ada jaminan bahwa hal ini akan menjadi proses yang cepat dan lancar, kemunculan kembali diskusi tentang partai baru adalah sebuah keniscayaan.

+++++++++++++++++++++++

Diterjemahkan oleh Mohamad Zaki Hussein dari Max Lane, “Gap Narrows between Candidates in Indonesian Presidential Elections,” dalam ISEAS Perspective, #39, 4 Juli 2014. Diakses 30 Juli 2014 dari http://www.iseas.edu.sg/documents/publication/ISEAS_Perspective_2014_39rev.pdf.

[1] Lihat Max Lane, “Who Will be Indonesian President in 2014”, ISEAS Perspectives, 18 Juli 2013.

[2] Lihat Max Lane (2013), Decentralisation and its Discontents: an essay on Class, Political Agency and National Perspective in Indonesian Politics (Singapura: ISEAS) untuk lebih banyak diskusi mengenai pembelahan ini.

[3] Ari Dwipoayana, dari Universitas Gajah Mada, lihat http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/06/22/1754152/prabowo-hatta.vs.jokowi-jk.mobilisasi.massa.vs.voluntarisme?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

[4]http://m.bisnis.com/pemilu/read/20140606/355/233933/ini-35-jenderal-pendukung-jokowi-jk-5-jenderal-diduga-bermasalah mendaftar 135 purnawirawan jenderal yang mendukung Widodo. Lembaga Bantuan Hukum mendaftar lima yang perlu menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia berat.

[5]http://politik.news.viva.co.id/news/read/514219-joko-widodo-tidak-setuju-kolom-agama-di-ktp-dihapus

[6]Edward Aspinall, “Indonesia’s on the knife’s edge,” 17 Juni 2014, http://inside.org.au/indonesia-on-the-knifes-edge/, membahas politik transaksional dan korupsi sebagai penjelasan dari meningkatnya popularitas Prabowo. Artikel itu memberikan deskripsi yang baik tentang kepribadian politik Prabowo.

[7]Hal ini dinyatakan oleh calon Wakil-Presiden Yusuf Kalla di debat nasional pertama.

[8] Lihat “Memory” dalam Max Lane, Unfinished Nation: Indonesia before and after Suharto, Verso, 2008, hlm. 91-115.

[9]Lihat http://komitepolitikalternatif.blogspot.sg/

[10]http://news.liputan6.com/read/2057539/4-tuntutan-koalisi-melawan-lupa-tragedi-mei-98

[11]http://nasional.kompas.com/read/2014/06/13/1359331/Gerakan.Buruh.Melawan.Lupa.Tuntut.KPU.Diskualifikasi.Prabowo

Read Full Article

max-lane-bangsa

Oleh: DR. Max Lane

Artikel ini merupakan salah satu Bab dari buku yang diterbitkan pada 2014, berjudul “Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi” disusun oleh  Usman Hamid, AE Priyono. Artikel ini dirampungkan pada pertengahan 2013. Penerbitan artikel ini telah seijin penulis artikel dengan tujuan untuk pendidikan dan penyadaran.

Politik Pasca Pasca-Orde-Baru

Pengorganisasian kembali kelas pekerja Indonesia
Kelas buruh Indonesia berperan penting dalam gerakan memaksa Suharto turun. Aksi bersama kaum buruh dan mahasiswa serta gerakan mogok dengan tuntutan high-profile selama tahun 1990an mempelopori suasana pemberontakan. Suasana ini menciptakan munculnya ratusan ribu massa yang siap turun ke jalan untuk menuntut kebutuhan kelasnya – demokrasi – yang juga didukung oleh kelas buruh Indonesia. Mereka tidak bergerak di bawah bendera serikat buruh ataupun partai buruh. Memang pada tahun 1990an bentuk kekuatan sosial-politik yang sempat berkembang ialah organisasi-organisasi sementara, wadah-wadah ad hoc, sampai juga termasuk respon bersama terhadap seruan-seruan selebaran. Inilah cikal-bakal untuk munculnya serikat-serikat alternatif terhadap organisasi resmi buruh masih sangat yang dikendalikan pemerintah. Pengamatan ini menjadi penting karena fungsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ketika itu terutama adalah sebagai perpanjangan tangan kekuatan negara dan dunia usaha. SPSI tidak memfasilitasi kelas buruh mengorganisir diri bersama-sama, justeru sebaliknya.

Pada tahun 1998 bukan hanya kroni yang kehilangan dukungan kekuatan represi militer. Serikat buruh SPSI dengan elitenya dan strukturnya juga tidak lagi dilindungi negara. Bahkan Presiden Habibie bergerak sangat cepat untuk melepaskan SPSI dari kontrol pemerintah. Selama sekitar periode 1998-2008 dunia serikat buruh, termasuk berbagai elemen SPSI, berkembang dengan dinamika-dinamikanya sendiri. Tidak semua dinamika ini tampak kelihatan bagi yang mengamati dari luar, tetapi jelas bergairah meski penuh kontradiksi.

Tampak sangat jelas bahwa apa yang sedang terjadi di sektor buruh formal dan serikatnya merupakan pengorganisiran diri kembali dari sebuah bagian dari kelas sosial proletar yang memiliki ratusan ribu anggota, sumberdaya, serta juga posisi, yang strategis dalam proses perubahan ekonomi-politik negeri ini. Ini merupakan faktor – meski masih seawal-awalnya – yang sama sekali baru dalam perpolitikan Indonesia saat ini. Saya menduga, situasi tahun 1920an bisa berulang kembali dalam versi modernnya pada periode pasca 2014. Sudah pasti ini akan berdampak radikal bagi kehidupan politik kepartaian. Pertanyaan pentingnya adalah: siapa yang paling siap mengambil manfaat dari situasi ini? Kapan dan bagaimana akan muncul sebuah partai buruh massa di Indonesia yang situasi-situasi kelahirannya akan menjadi semakin matang dalam waktu yang dekat ini?

Read Full Article

max lane
Max Lane.

Oleh: DR. Max Lane

Artikel ini merupakan salah satu Bab dari buku yang diterbitkan pada 2014, berjudul “Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi” disusun oleh  Usman Hamid, AE Priyono. Artikel ini dirampungkan pada pertengahan 2013. Penerbitan artikel ini telah seijin penulis artikel dengan tujuan untuk pendidikan dan penyadaran.

Mundurnya Presiden Suharto pada Mei 1998 di bawah tekanan gerakan pro-demokrasi mengakhiri 33 tahun kediktatoran militeristik. Suharto mundur dari kedudukan sebagai Presiden karena terpaksa oleh tekanan dahsyat sebuah gerakan politik. Suharto sendiri tidak sempat mengatur proses kemunduran dan suksesinya. Ketika dia menyelenggarakan sebuah kabinet pada awal 1998, dia masih berpikir akan tetap berkuasa terus. Tetapi dia salah hitung. Yang dia hadapi saat itu adalah munculnya sebuah gerakan politik pro-demokrasi yang menuntut berbagai perubahan secara besar-besaran. Pada bulan April dan Mei 1998, Suharto dikhianati dan ditinggalkan teman-teman kekuasaannya, mulai dari menteri-menteri sampai pimpinan militer. Mereka semua takut bahwa tuntutan perubahan dari gerakan politik itu akan semakin meluas dan mengalami radikalisasi kalau situasi tidak segera dibikin tenang. Suharto dikorbankan, dan dia sendiri akhirnya mau mengakhiri kekuasaannya. Tapi ini dilakukan demi menyelamatkan kedudukan seluruh kelas-penguasa Indonesia sebagai suatu kelas yang berkuasa.

Skenario ini berarti bahwa proses berakhirnya kediktatoran di Indonesia memiliki dua sifat utama. Pertama, terjadi sebuah penguatan gerakan masyarakat yang berhasil mengancam kelas yang berkuasa sehingga kelas tersebut terpaksa mengakhiri sistem kekuasaannya yang lama, yakni sistem kediktatoran. Kedua, kelas berkuasa sendiri tetap berhasil mempertahankan kekuasaannya, meski dalam situasi tidak sekuat sebelumnya dalam menghadapi masyarakat dan tanpa mereka sendiripun “dipimpin” oleh kekuatan kediktatoran lagi.

Adalah kombinasi dari dua ciri ini yang mendefinisikan sifat-sifat periode pasca kediktatoran antara 1998-2008, sebuah periode selama satu dasawarsa yang mungkin bisa disebut sebagai “periode reformasi.” Kalau dua hal di atas diamati sebagai sebuah kesatuan, terjadi situasi di mana kelas berkuasa Indonesia mengalami pelemahan paling serius sebagai kekuatan politik dibandingkan dengan yang dialami kelas-kelas lain. Tetapi pelemahan itu tidak diakhiri dengan peniadaan atau pergantian karena kemenangan gerakan pro-demokrasi segera mengalami demobilisasi. Gerakan pro-demokrasi yang berkembang pesat antara tahun 1996-1998 menuntut turunnya Suharto dan terselenggarakannya “demokrasi,” juga tuntutan agar militer mundur dari keterlibatannya dalam politik, yaitu sebagai pelaku represi. Tetapi ketika tuntutan ini tercapai (kecuali di Papua), gerakan mengalami demobilisasi. Dan inilah ironisnya: pada pada saat elite politik dan bisnis Indonesia mengalamai pelemahan kekuatan, gerakan politik yang tadinya berhasil mengalahkannya berhenti bergerak. Ironi ini sebenarnya ada penjelasannya. Dan seharusnya kita tidak perlu kaget dengan situasi tersebut.

Read Full Article

jokowi prabowo

(Mengapa Perolehan Suaranya Ketat?)

 Memang, Pemilu Presiden 9 Juli sudah rampung, namun perseteruannya belum usai. Hasil pemilu baru akan ditentukan pada tanggal 22 Juli nanti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan itu pun tidak berarti perseteruan akan usai, namun perseteruan di antara faksi-faksi borjuasi bisa saja didamaikan—dengan kompromi demi kepentingan pertimbangan ekonomi-politiknya.

Pangkal pertarungannya tak bisa di ukur dari perbedaan hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survey yang memenangkan kubu koalisi Prabowo-Hatta (di satu sisi) dan kubu Jokowi-JK (di sisi lain). Akan tetapi, ilusi (dalam retorika, bual-bualan) yang dibangun keduanya telah menghasilkan “terbelahnya” rakyat dalam posisi (ketat) mendukung calon presidennya. Dukungan rakyat terhadap faksi-faksi borjuasi ini, memang harus dinilai sebagai dukungan yang meningkat—dilihat dari menurunnya tingkat Golput; dan partisipasi rakyat dalam membangun komunitas-komunitas relawan. Misalnya, terbangun lebih dari 1.200 organisasi komunitas relawan untuk memenangkan Jokowi-JK.

Dukungan rakyat yang marak ini merupakan cerminan dari: pertama, muak pada gaya pejabatisme; kedua, benci pada korupsi; ketiga, marah pada sistem ekonomi neoliberalisme yang berimbas pada kemiskinan dan ketimpangan; keempat, hasrat akan kemandirian bangsa menyaksikan dominasi modal asing atau imperialisme; kelima, keinginan untuk perubahan; keenam, tak ada alternatif lain yang disediakan oleh kaum pergerakan.

Kehendak untuk perubahan itu lah yang kemudian dimanfaatkan, di satu sisi, oleh borjuasi kabupaten/lokal seperti Jokowi, yang mendapatkan popularitas yang mencuat selama 3 tahun terakhir ini dengan jargon-jargon “Jujur, Merakyat, Sederhana” “blusukan” dan lain-lain; dan, di sisi lain, oleh kekuatan lama borjuasi(kroni) sisa-sisa Orde Baru (OrBa) yang hendak bangkit dengan cara membelokkan harapan rakyat tersebut dengan jargon-jargon lama “Macan Asia!”, “lebih enak jaman Orba!”, “Indonesia Bangkit!”, “Tegas”, “Berani” dan lain sebagainya. Serta borjuis bagian paling belakang pendukung kekuatan sisa-sisa OrBa—sebut saja ring (lingkaran) kedua atau ketiga—yang diakhir-akhir reformasi berbalik mengkhianati “tuannya”, Soeharto, segera setelah jutaan massa turun menggulingkan rejim paling berdarah dalam sejarah negeri ini. (Sedangkan lingkaran pertama borjuasi kroninya praktis lumpuh secara politik sehingga modalnya tidak bisa lagi berkembang, kecuali sisa-sisa modalnya yang mengalami kesulitan dikembangkan sebagai borjuis independen, terutama karena sulitnya mendapat dukungan dana dari konsorsium-konsorsium modal asing. Prabowo adalah cerminan borjuis kroni lingkaran pertama yang berusaha merebut kembali otoritas politik demi menjadi borjuis kroni lingkaran pertama lagi.)

Read Full Article

 

max dan pram
Max Lane dan Pram.

 

Wawancara dengan Max Lane

Koran Pembebasan berkesempatan melakukan wawancara dengan DR Max Lane. Wawancara ini dilakukan setelah hiruk pikuk pemilu legislatif 2014 dan selanjutnya kita dihadapkan pada pemilu presiden yang akan berlangsung bulan Juli nanti. Perbedaan-perbedaan pandangan terhadap pemilu 2014 mengemuka dari berbagai kelompok, begitu pula akan terjadi dalam pemilu presiden 2014. Ada kah kemungkinan-kemungkinan alternatif yang perlu dibangun? Mari kita simak bagian kedua ini. 

 

 

 

Surya: Bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada Pemilu Presiden nanti?

Max Lane: Saat ini orang melihat akan ada : Prabowo Subianto, ARB, dan Joko Widodo. Entah siapa yang akan jadi calon wakil presiden dari masing-masing Capres. Bisa juga nanti kalau hamper semua partai yakin Widodo akan gampang menang, semua gabung ke sana dan hanya ada satu capres.

Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana nanti sifat-sifat kampanye yang sekarang akan berlangsung. Apakah kampanye menuju pemilihan presiden sama dengan kampanye Pemilu legislatif, penuh retorika pencitraan. Dan tanpa kelihatan ada perbedaan ideologis atau program yang berarti.  Atau akan lebih daripada itu. Kalau kampanyenya, masih kampanye retorika doang, ini akan sangat menguntungkan kekuatan reaksioner di Indonesia, baik sekarang maupun tahun depan. Kalau retorika PDIP: Indonesia Hebat!,  kemudian terjadi perdebatan dan kritikan dan jawabannya tetap orapopo, maka, PDIP dan Capresnya bisa semakin kehilangan momentum. Tetapi apakah memang ada perbedaan diantara 3 Capres ini? Semua memang mendukung strategi Neoliberal Washington Consensus, cuma dengan sedikit tekanan berbeda-beda yang tidak signifikan. Tetapi dalam membayangkan model politik yang sering di ungkapkan Bakrie maupun  Prabowo, mereka berdua-dua sering melontarkan ide bahwa model politik jaman Soeharto adalah yang paling bagus. Bahkan Prabowo dan Gerindra tidak segan mengatakan bahwa hak asasi tidak penting dan menampilkan Capresnya memang sebagai pemimpin, penguasa militer, daripada penguasa sipil. Hanya Subianto yang di kampanye-kampanyenya pasang “keris” di ikat pinggangnya. Apakah Widodo, sanggup melakukan kampanye yang lantang, jelas dan kongkret menolak segala aspek kembali kepada model politik Soeharto? Apakah Jokowi sanggup berkampanye dengan slogan: Demokrasi yes, Militerisme ala Soeharto No? Apakah Jokowi sanggup berkampanye dengan menyatakan:  jangan memilih pelanggar HAM berat? Apakah Jokowi sanggup di depan publik berjanji akan mengadili para pelanggar HAM berat? Atau apakah perbedaan tentang model politik kembali kepada masa Soeharto berani ditentang habis-habisan oleh Jokowi?

Read Full Article

max lane

Wawancara dengan Max Lane

 Koran Pembebasan berkesempatan melakukan wawancara dengan DR Max Lane. Wawancara ini dilakukan setelah hiruk pikuk pemilu legislatif 2014 dan selanjutnya kita dihadapkan pada pemilu presiden yang akan berlangsung bulan Juli nanti. Perbedaan-perbedaan pandangan terhadap pemilu 2014 mengemuka dari berbagai kelompok, begitu pula akan terjadi dalam pemilu presiden 2014. Ada kah kemungkinan-kemungkinan alternatif yang perlu dibangun? Mari kita simak.

 

Surya: Selamat siang bung Max Lane. Bagaimana pandangan bung Max Lane terhadap pemilu 2014 ini?

Max Lane: Kalau dipandang dari hasilnya secara umum pola hasil pemilu ini sama dengan pemilu-pemilu paska 1999. Memang ada partai baru yang  berhasil masuk parlemen seperti Partai Nasdem, ada partai yang kehilangan suara seperti Partai Demokrat, ada partai-partai yang sedikitbanyak bertambah suara seperti:  PDIP, Gerindra, PAN, dan PKB. Ada perbedaan-perbedaan dengan pemilu sebelumnya, tetapi tidak terlalu penting dibanding dengan hal-hal yang sama dengan pemilu sebelumnya, yaitu: pertama, bahwa sebagian besar masyarakat miskin Indonesia teralienasi atau terasingkan, merasa aspirasinya sama sekali tidak disuarakan atau diwakili oleh partai-partai yang ada. Ini tercerminkan dalam dua hal: pertama, orang yang tidak memilih, Golput itu sebesar 37%, belum lagi tercatat orang yang merusak surat suaranya sebagai tanda protes. Dan, belum juga termasuk orang yang terdaftar, menjadi pemilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih, itu berarti minimal 45% orang Indonesia yang menurut perhitungan saya orang yang berhak memilih tetapi tidak memilih. Padahal di tahun 1999, Golput itu sangat rendah. Ada pola, sejak 1999 sampai sekarang, semakin banyak orang merasa tidak terwakili melalui organisasi-organisasi yang ada sekarang ini.

Faktor kedua adalah bahwa dukungan terhadap partai-partai yang ada sangat rendah sekali, mungkin yang terendah di dunia. Yang unggul adalah PDIP dengan 19,70%, aku hitung yang mendukung PDIP di rakyat Indonesia hanya sekitar 11-12% orang.  Dan dukungan itu hanya pasif, hanya memilih. Kalau kita lihat yang mendukung kampanye dan mobilisasi hanya yang berkaos merah –tidak ada rakyat yang spontan mendadak ikut kampanye. Belum lagi partailainnya,  misalnya, Gerindra naik suaranya mendapatkan 12%, tetapi 12% dari 60% yang berarti hanya 8% yang memilih Gerindra dan secara pasif. Faktor ini, Golput yang tinggi dan dukungan yang pasif pun untuk partai-partai yang sangat rendah sudah menunjukkan bahwa memang ada alienasi masyarakat daripada situasi sistem proses formal politik yang ada.

Read Full Article

                                                               kapitalis media massa

[Bagian kedua dari tiga tulisan]

Oleh: Obet*

Banyak teori yang mencoba menjelaskan relasi antara kapitalisme dengan organisasi media, baik dari perspektif Marxis ataupun non Marxis. Marxisme Klasik memandang media merupakan alat produksi yang disesuaikan dengan tipe umum industri kapitalis beserta faktor produksi dan hubungan produksinya.

Pertama, pendekatan Marxisme Klasik memandang media cenderung dimonopoli oleh kapitalis, yang penanganannya dilaksanakan baik secara nasional maupun internasional untuk memenuhi hasrat kelas tersebut. Para kapitalis melakukan hal tersebut untuk mengeksploitasi pekerja budaya dan konsumen secara material demi memperoleh keuntungan yang berlebihan Pemikiran dasar teori inilah yang kemudian mendorong lahirnya teori-teori lain seperti Teori Ekonomi Politik, Teori Kritis dan Teori Hegemoni Budaya.

Kedua, Pendekatan Hegemoni Media, Teori ini lebih menekankan pada ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan dan mekanisme yang dijalankannya untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para kelas pekerja. Sehingga, upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam fikiran mereka. Pergeseran perhatian dari faktor ke faktor ideologi terkait erat dengan kelanjutan hidup kapitalisme. Pergeseran ini dinilai William telah mengangkat derajat media massa setara dengan alat ideologi negara lainnya.

Ketiga, Pendekatan Sosial Budaya, pendekatan ini lebih melihat tinjauan positif dari produk media massa dengan keinginan untuk memahai makna dan peran yang dibawakan budaya terakhir dalam kehidupan kelompok tertentu dalam masyarakat. Pendekatan ini juga berusaha menjelaskan cara budaya massa berperan mengintegrasikan golongan masyarakat yang mungkin menyimpang dan menentang. Pendekatan ini juga mengalami pesan dan publik melalui pemahaman pengalaman sosial kelompok-kelompok kecil masyarakat dengan cermat, kritis dan terarah. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan mengenai pola pilihan dan reaksi terhadap media.

Keempat, Pendekatan Fungsional Struktural, Pendekatan ini memandang institusi/organisasi media dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud terutama berkaitan dengan kesinambungan, ketertiban, integrasi, motivasi, pengarahan, dan adaptasi. Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan atau sub sistem, setiap sub sitem tersebut memiliki peran yang berarti. Media diharapkan dapat menjamin integrasi ke dalam, ketertiban dan memiliki kemampuan memberikan respon terhadap subsistem lainnya. Namun kenyataannya pendekatan fungsional struktural seringkali menjadi subsistem yang memiliki ketergantungan penuh pada sistem kapitalis. Sehingga kemampuan untuk melakukan fungsi media secara ideal tidak bisa terealisir karena dikalahkan kepentingan pemodal.

Ekonomi Politik Media

Pada dasarnya Pendekatan ekonomi politik media juga dikatakan sebagai pendekatan teori dalam kaitanya dengan kapitalisme media. Teori ini lebih ditujukan pada pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada muatan ideologis media. Teori ini mengungkapkan ketergantungan ideologi pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja pada media. Dalam tinjauan Garnham, organisasi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem politik, kualitas pengatahuan tentang masyarakat, yang diproduksi oleh media untuk masyarakat, sebagian besar dapat ditentukan oleh nilai tukar beragam isi dalam kondisi yang memaksakan perluasan pasar, dan juga ditentukan oleh kepentingan ekonomi para pemilik dan penentu kebijakan. Kepentingan-kepentingan tersebut, berkonsekuensi pada kurangnya jumlah sumber media yang independent, munculnya sikap apatis terhadap khalayak pada sektor kecil serta menciptakan konsentrasi pada pasar besar.

Istilah ekonomi politik diartikan secara sempit oleh Mosco sebagai: studi tentang hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi, termasuk didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi. (Boyd Barrett, 1999: 186).

Boyd Barrett secara lebih gamblang mengartikan ekonomi politik sebagai studi tentang kontrol dan pertahanan dalam kehidupan sosial. (Boyd Barrett, 1999: 186) Dari pendapat Mosco ini, pengertian ekonomi politik dipahamai secara lebih sederhana sebagai hubungan kekuasaan (politik) dalam sumber-sumber ekonomi yang ada di masyarakat.

Bila seseorang atau sekelompok orang dapat mengontrol masyarakat berarti dia berkuasa secara de facto, walaupun de jure tidak memegang kekuasaan sebagai eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pandangan Mosco tentang penguasa lebih ditekankan pada penguasa dalam arti de facto, yaitu orang atau kelompok orang yang mengendalikan kehidupan masyarakat. Sedangkan dasar dari kehidupan sosial adalah ekonomi. Maka pendekatan ‘ekonomi politik’ merupakan cara pandang yang dapat membongkar dasar atas sesuatu masalah yang tampak pada permukaan. Untuk memahami bagaimana penerapan pendekatan ekonomi politik digunakan dalam studi media massa, maka ada tiga  konsep awal yang harus dipahami, yaitu:

  • Commodification- segala sesuatu dikomoditaskan (dianggap barang dagangan).
  • Spatialization- proses mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial.
  • Structuration- penyeragaman ideologi secara terstruktur.

Commodification (komodifikasi) adalah upaya mengubah apapun menjadi komoditas atau barang dagangan sebagai alat mendapatkan keuntungan. Tiga hal yang saling terkait adalah: Isi media, jumlah audience dan iklan. Berita atau isi media adalah komoditas untuk menaikkan jumlah audiencee atau oplah. Jumlah audience atau oplah juga merupakan komoditas yang dapat dijual pada pengiklan. Uang yang masuk merupakan profit dan dapat digunakan untuk ekspansi media.

Ekspansi media menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi dalam mengendalikan masyarakat melalui sumber-sumber produksi media berupa teknologi, jaringan dan lainnya. Selain itu tentunya profit bagi pengusaha. Komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. Proses transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar, dalam media massa selalu melibatkan para awak media, khalayak pembaca, pasar, dan negara apabila masing-masing di antaranya mempunyai kepentingan (Mosco, 1996).

Spatialization adalah cara-cara mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, jarak dan waktu bukan lagi hambatan dalam praktek ekonomi politik. Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling tepat dikatakan sebagai transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial.

Dengan kata lain, spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan usaha media (Mosco, 1996). Ukuran badan usaha media dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Horizontal artinya bahwa bentuk badan usaha media tersebut adalah bentuk-bentuk konglomerasi, monopoli. Proses spasialisasi yang bersifat vertikal adalah proses integrasi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya yang dilakukan dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi, terutama untuk memperoleh kontrol dalam produksi media.

Berkaitan dengan media massa, maka kegiatan yang berada di kota kecil dapat disiarkan langsung oleh televisi nasional yang berpusat di Jakarta untuk kemudian dikomoditaskan. Dengan kekuatan modal besar untuk berinvestasi pada tehnologi komunikasi, pengusaha media Jakarta akan melibas pengusaha media kota-kota lain yang kemungkinan memiliki modal lebih kecil. Dengan demikian, semua kegiatan yang ada dalam sebuah negara, akan diliput oleh  jurnalis yang sama.

Padahal, sebuah kegiatan di daerah misalnya, bila diliput oleh jurnalis televisi daerah akan menghasilkan siaran yang berbeda karena kemungkinan memiliki ‘angle’ yang berbeda. ‘Angle’ berbeda karena ideologi dan filosofi wartawannya berbeda. Liputan-liputan langsung oleh media jakarta menghasilkan strukturasi atau menyeragaman ideologi. Dalam kasus ini adalah idelogi yang dianut pengusaha media Jakarta.

Structuration (Strukturasi) yaitu penyeragaman ideologi secara terstruktur juga terjadi karena seperti  wartawan Redaksi Metro TV merangkap jabatan sebagai redaksi Media Indonesia. Kompas juga memimpin usaha-usaha penerbitan anak usaha Kompas. Koran-koran daerah juga dikuasai oleh kelompok pengusaha media di Jakarta. Dalam struktur kepemilikan yang demikian, pemimpin redaksi koran-koran daerah biasanya adalah didikan dari Jakarta.

Jadi media yang sama pemiliknya akan memiliki ideologi yang sama pula. bahwa: “Isi media selalu merefleksikan kepentingan pihak yang membiayai mereka”. (McQuails, 2000: 193). Strukturasi berkaitan dengan hubungan antara gagasan agensi, proses sosial dan praktek sosial dalam analisa struktur. Strukturasi merupakan interaksi interdependensi antara agen dengan struktur sosial yang melingkupinya (Mosco, 1996).

Secara makro, Peter Golding dan Graham Murdock (dalam Curran dan Gurevitch, 1991:15-32) menunjukkan bahwa perspektif ekonomi politik media bisa dibedakan menjadi dua macam paradigma yaitu perspektif ekonomi politik dalam paradigma liberal; dan perspektif ekonomi politik dalam paradigma kritis.

Perspektif ekonomi politik liberal berpusat pada isu proses pertukaran pasar di mana individu sebagai konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih komoditas-komoditas yang sedang berkompetisi berdasarkan manfaat dan kepuasan yang ditawarkannya. Semakin besar kekuatan pasar memainkan perannya, semakin besar kebebasan konsumen untuk menentukan pilihannya.

Golding dan Murdock menempatkan perspektif ekonomi politik media pada paradigma kritis. Mereka berpendapat bahwa perspektif ekonomi politik kritis berbeda dengan arus utama dalam ilmu ekonomi dalam hal holisisme, keseimbangan antara usaha kapitalis dengan intervensi publik; dan keterkaitan dengan persoalan-persoalan moralitas seperti masalah keadilan, kesamaan, dan kebaikan publik (public goods).

Sifat holistik dalam perspektif ini merupakan satu dari beberapa pertimbangan yang dibuat dalam konteks perspektif ekonomi politik kritis. Holistik di sini berarti menunjukan adanya keterkaitan saling mempengaruhi antara organisasi ekonomi dan kehidupan politik, sosial, dan kultural. Analisisnya bersifat historis dan secara moral menunjukkan keterkaitannya dengan persoalan public good. Aspek historis dalam sifat holisme perspektif ekonomi politik kritis berpusat pada analisa pertumbuhan media, perluasan jaringan dan jangkauan perusahaan media, komodifikasi dan peran negara.

Analisa ekonomi politik kritis memperhatikan perluasan “dominasi” perusahaan media, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi budaya yang langsung dilindungi oleh pemilik modal. Tentu saja, ekstensifikasi dominasi media dikontrol melalui dominasi produksi isi media yang sejalan dengan preferensi pemilik modal. Proses komodifikasi media massa memperlihatkan dominasi peran kekuatan pasar. Proses komodifikasi justru menunjukkan menyempitnya ruang kebebasan bagi para konsumen media untuk memilih dan menyaring informasi.

Dalam konstalasi di atas, maka tidak mengherankan apabila peran media di sini justru menjadi alat legitimasi kepentingan kelas yang memiliki dan mengontrol media melalui produksi kesadaran dan laporan palsu tentang realitas objektif yang sudah bias karena dibutnuk oleh kelompok kepentingan baik secara politik maupun ekonomis.

Perjuangan kelas biasanya didasarkan pada antagonisme ekonomi-politik. Posisi dan peran media adalah menutupi dan merepresentasi secara bias dan manipulatif antagonisme tersebut. Ideologi dimanfaatkan untuk menghapus dan mengeliminasi perjuangan kelas. Kontrol atas kelas dibuktikan dengan mencocokkan ideologi yang tersirat dalam pesan media dengan kepentingan kelas yang dominan.

Perspektif ekonomi politik kritis juga menganalisa secara penuh pada campur tangan publik sebagai proses legitimasi melalui ketidaksepakatan publik atas bentuk-bentuk yang harus diambil karena adanya usaha kaum kapitalis mempersempit ruang diskursus publik dan representasi. Dalam konteks ini dapat juga disebut adanya distorsi dan ketidakseimbangan antara masyarakat, pasar dan sistem yang ada.

Sedangkan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh analisa ekonomi politik kritis terdiri dari tiga kriteria. Kriteria pertama adalah masyarakat kapitalis menjadi kelompok (kelas) yang mendominasi. Kedua, media dilihat sebagai bagian dari ideologis di mana di dalamnya kelas-kelas dalam masyarakat melakukan pertarungan, walaupun dalam konteks dominasi kelas-kelas tertentu. Kriteria terakhir, profesional media menikmati ilusi otonomi yang disosialisasikan ke dalam norma-norma budaya dominan.

Perspektif ekonomi-politik kritis memiliki tiga varian utama. Ketiga varian tersebut adalah instrumentalisme, kulturalisme, dan strukturalisme. Dalam penelitian ini, varian yang digunakan adalah perspektif instrumentalisme. Perspektif ini memberikan penekanan pada determinisme ekonomi, di mana segala sesuatu pada akhirnya akan dikaitkan secara langsung dengan kekuatan-kekuatan ekonomi. Perspektif ini melihat media sebagai instrumen dari kelas yang mendominasi. Dalam hal ini kapitalis dilihat sebagai pihak yang menggunakan kekuatan ekonominya – untuk kepentingan apapun – dalam sistem pasar komersial untuk memastikan bahwa arus informasi publik sesuai dengan kepentingannya.

Apabila mainstream ilmu ekonomi melihat persoalan ekonomi sebagai satu hal dominan yang terpisah dan khusus, maka perspektif ekonomi politik kritis melihat persoalan ekonomi itu berada dalam hubungan dengan kehidupan politik, sosial, dan budaya. Liberalisme menekankan pada kedaulatan dan kebebasan individual dalam kapitalisme, maka paradigma kritis memberikan penekanan pada relasi sosial dan kekuasaan. Usaha untuk memahami proses relasional antara ideologi, media massa dan ekonomi politik media termasuk dalam kategori perspektif ekonomi politik. Vincent Mosco menyebutkan bahwa:

”…Ekonomi politik komunikasi berupaya menjadikan media bukan sebagai pusat perhatian, dengan konsentrasi lebih diarahkan pada kajian mengenai keterkaitannya dengan ekonomi, politik dan faktor-faktor lainnya. Menjadikan media bukan sebagai pusat perhatian berarti memandang sistem komunikasi sebagai terintegrasi dengan proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya fundamental dalam masyarakat.”

Usaha untuk mengetahui dan mengeksplorasi prilaku media beserta profesionalitas jurnalis, akan lebih bijak jika kita kenali dahulu sistem dan perspektif ekonomi politik yang berkembang dan menjadi atmosfer suatu media. Sistem politik selalu berhubungan dengan organisasi dan manajemen kekuasaan serta control yang ada pada suatu kelompok sosial atau masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupannya, khususnya aspek relasi sosial.

Di lain pihak, sistem ekonomi berhubungan dengan pengaturan serta penataan produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya ekonomi dan sosial manusia agar kehidupan berlangsung lebih manusiawi.  Setidaknya kerangka pokok di atas juga menjadi titik tolak refleksi ekonomi politik media yang akan menjadi bahan diskusi paper ini selanjutnya. Studi perspektif ekonomi politik yang berdasarkan pemahaman relasi-relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan yang secara bersama-sama membentuk atau mempengaruhi produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya, tetap menajdi bagian integral.

Tetapi aspek kontrol dan survive dalam sistem sosial juga menjadi aspek penajaman definisi yang perlu ditambahkan. Selain untuk menajamkan refleksi, beberapa aspek itu dipakai untuk memperluas cara pandang kita mengenai dimensi politik dan ekonomi dalam sebuah media berikut organiasai yang dibentuk serta profesionalitas yang mempengaruhi para awak dapur sebuah media terutama jurnalis.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ruang lingkup yang perlu disepakati bersama. Ruang lingkup tersebut, yakni pertama, aspek politik yang berkisar tentang control dan pengaruh timbalbalik antara sistem ideologi, organisasi media dan profesi yang ada. Kedua, aspek ekonomi terkait dengan usaha atau aktivitas yang dilakukan untuk dapat bertahan dan berkembang secara ekonomis, yang dilakukan oleh pelaku media yang ada.

Oleh karena itu, dalam tulisan in kita memperhatikan lingkup kontrol langsung atau tak langsung sebuah media yang mempengaruhi sistem organisasi media yang pada akhirnya masuk dalam ide sistem nilai para awak media. Secara umum, kita berbicara tentang cara, sistem, tujuan produksi, distribusi berikut konsumsi media. Maka, dalam kerangka ruang lingkup semacam itulah setidaknya kita mempunyai tiga perspektif dalam pendekatan sosial-ekonomi media. Perspektif-perspektif tersebut pada mulanya ingin menjejaki sejauh mana sistem kerja media dalam dimensi sosialnya. Akan tetapi bisa saja perspektif ini dipakai sebagai titik pandang perspektif ekonomi politik media secara umum.

Pertama, visi perspektif yang lebih menitikberatkan pada ekonomi politik murni, dimana sistem dan proses media selalu berhubungan dengan hasil media yang dikaitkan pada struktur ekonomi organisasi media.  Kedua, visi perspektif yang lebih menitikberatkan pada sistem sosial yang mempengaruhi sisitem media tertentu. Secara jelas dikatakan bahwa media merupakan organisasi terstruktur secara sosial sehingga hasil-hasilnya bisa berwujud representasi relasi sosial atau bisa saja berisi rekonstruksi social.  Ketiga, visi perspektif yang lebih akan menunjukkan bahwa sistem merupakan tata nilai media terkait pada proses tarik menarik kekuatan serta sistem simbol budaya yang terkandung di dalamnya atau secara implisit ada dalam organisasi  media, yakni: kode etik atau sistem nilai profesionalisme setiap awak media.

Secara umum, perspektif ekonomi politik media melihat bahwa terjadi konspirasi besar antara struktur modal dengan para pelaku media, sistem organisasi, dan etikanya. Konspirasi besar dalam pemaknaan bahwa telah terjadi konspirasi kepentingan saling menguntungkan antara sistem nilai kapitalisme-struktur capital dengan organisasi media yang ada.

Keuntungan yang diambil dari persekongkolan adalah keuntungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Keuntungan sosial berwujud pada adanya previligi-previligi sosial yang didapatkan dalam sistem sosial oleh para pelaku modal, dan media. Keuntungan ekonomi tak lepas dari logika kapitalisme yang melebarkan dasar akselerasi dan akumulasi modal.  Keuntungan politik lebih dinyatakan dalam posisi control dan kekuasaan yang lebih besar. Dan keuntungan budaya lebih digambarkan pada kemampuan mendominasi dan melanggengkan hegemoni yang sudah ada.

Media Massa dalam Perspektif Teori Kritis

Teori kritis yang dimaksud adalah teori yang diajarkan mazhab Frankfurt (aliran Marxis ketiga). Para ahli teori kritik menganut pendekatan yang disebut budaya. Mereka yang prihatin terhadap tanda-tanda kegagalan ramalan Marxis tentang revolusi perubahan sosial, beralih mengandalkan kemapuan superstruktur yang terutama berujud dalam media massa guna menggantikan proses perubahan sejarah ekonomi. Dalam pandangan teori ini, budaya massa yang komersil dan universal merupakan sarana utama yang menunjang tercapainya keberhasilan monopoli modal tersebut. Seluruh sistem produksi barang, jasa dan ide yang diproduksi misalnya membuka kemungkinan diterimanya sebagian atau seluruh sistem kapitalisme. Mereka yang berpandangan ini dapat dikatakan melakukan upaya mengkombinasikan pandangan serba media dengan dominasi satu kelas social.

Media dalam konteks Teori Kritis selalu berhubungan dengan ideologi dan hegemoni. Hal ini berkaitan dengan cara bagaimana sebuah realitas wacana atau teks ditafsirkan dan dimaknai dengan cara pandang tertentu. Pendapat Golding dan Murdock (Currant & Guravitch ed., 1991:188) menunjukkan bahwa studi wacana media meliputi tiga wilayah kajian, yaitu teks itu sendiri, produksi dan konsumsi teks. Kerangka teoritis semacam ini adalah kerangka teoritis yang senada dikembangkan oleh Norman Fairclough. Perbedaan analisis Golding dan Murdock jika dibandingkan dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough terletak pada wilayah analisis teks, produksi dan konsumsi sebagai kajian tersendiri. Fairclough mempunyai kerangka teks, praktek wacana dan praktek sosial budaya sebagai wilayah analisis kritisnya. Dari konteks perspektif analisis di atas maka teks ditafsirkan. Wacana teks selalu melibatkan dengan apa yang disebut dengan peralihan timbal balik antara dua fokus kembar analisis wacana, yaitu kejadian komunikatif dengan tatanan wacana. Kejadian komunikatif meliputi aspek teks, praktek wacana dan praktek sosial budaya. Wilayah teks media merupakan representasi yang berkaitan dengan realitas produksi dan konsumsi.

Fairclough melihat bahwa wilayah teks merupakan wilayah analisis fungsi representasional-interpersonal teks dan tatanan wacana. Fungsi representasional teks menyatakan bahwa teks berkaitan dengan bagaimana kejadian, situasi, hubungan dan orang yang direpresentasikan dalam teks. Ini berarti bahwa teks media bukan hanya sebagai cermin realitas tapi juga membuat versi yang sesuai dengan posisi sosial, kepentingan dan sasaran yang memproduksi teks. Fungsi interpersonal adalah proses yang berlangsung secara simultan dalam teks. Ciri pertama adalah ciri pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Realitas dalam pandangan kritis sering disebut dengan realitas semu. Realitas ini tidak alami tapi lebih karena bangun konstruk kekuatan sosial, politik dan ekonomi.

 *Obet adalah mantan anggota LMND Makasar pada awal 2000an. Obet pernah terlibat penggorganisiran buruh di Bali dan Surabaya pada tahun 2002. Obet aktif sebagai jurnalis independen, dan sedang berupaya melanjutkan kuliah paska sarjana. Sebagai mantan aktivis mahasiswa dan organiser buruh, Obet ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui tulisannya.

Read Full Article