Kategori: Analisa

Oleh: Max Lane

 

RINGKASAN EKSEKUTIF

1). Presiden Joko Widodo terus membuat kebijakan politik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dimana prioritas politiknya yang utama berpusat pada penarikan investasi untuk infrastruktur. Isu-isu lainnya seperti “Revolusi Mental” atau rekonsiliasi atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia hanya mendapatkan sediit perhatian.

2). Strategi utama Joko Widodo untuk menarik investasi dikemas dalam dua paket perubahan kebijakan yang bertujuan untuk memotong peraturan yang dapat menghambat investasi bisnis, terutama bisnis investasi asing.

3). Sebuah strategi dengan sangat jelas menunjukkan ketergantungan pada penawaran terbuka dari dana asing, dan pada deregulasi untuk membuat investasi lebih mudah, kritik risiko pada nasionalisme, mengingatkan nuansa nasionalistis sewaktu kampanye pemilu 2015 dan kritik yang luas atas kebijakan deregulasi neo-liberal sebagai kebijakan anti -nasional.

4). Pemerintah Joko Widodo memperkenalkan beberapa kebijakan awalan dengan muatan nasionalistik yang simbolik – tetapi mereka telah memainkan ulang, dimana gaya nasionalis terlihat pada masalah-masalah yang minor atau sub-teks” dan ini telah menjadi fitur dari politik yang ditampilkan sehari-hari.

5). Gaya nasionalisme tetap terlihat stabil tetapi hanya pada tingkat yang rendah karena tampaknya tidak ada ideologi – atau bahkan yang berifat taktis – dari oposisi di dalam parlemen untuk kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Kredibilitas oposisi parlemen sendiri sebagai kritikus anti-asing telah melemah oleh beberapa tindakan mereka sendiri.

6). Kebijakan ekonomi nasional yang lebih mendasar – penggunaan wajib rupiah dan perpanjangan Daftar Negatif Investasi[i] – berjalan di tempat, menyebabkan beberapa investor asing dari negara-negara Barat untuk tetap berhati-hati.

* Max Lane merupakan peneliti pendatang senior di Program Studi tentang Indonesia di ISEAS-Yusof Ishak Institute, dan telah menulis ratusan artikel untuk majalah dan Koran di Indonesia. Dia menulis juga di blognya: maxlaneonline.com.

 

PENGANTAR

Ekonomi masih menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo. Sementara dia tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan atau mengulangi serentetan bukaan proyek infrastruktur yang dapat dilihat awal tahun ini,[ii] pada bulan Agustus dan September pemerintah mengeluarkan sejumlah besar kebijakan baru bersamaan dengan paket substansi deregulasi. Paket deregulasi ini, sangat jelas diharapkan, akan mendorong investasi swasta asing, terutama dalam proyek infrastruktur – yang mana Joko Widodo telah menyimpulkan, benar atau salah, adalah harapan utama untuk merangsang kegiatan ekonomi dan kemudian menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Luasnya paket deregulasi (lihat di bawah) memperlihatkan sentralitas pertumbuhan ekonomi, melalui infrastruktur, dalam program politik Joko Widodo – program dimana ia akan mendasarkan popularitasnya, yang masih berada dalam penolakan.[iii] Area lain dari kepemimpinan yang dibicarakan oleh Joko Widodo selama kampanyenya, seperti “Revolusi Mental”, yang seharusnya mengubah mentalitas birokrasi, tetap sulit dipahami. Beberapa dari mereka yang berkampanye untuknya juga berasumsi, atau berharap, bahwa ia akan mengambil inisiatif mengenai rekonsiliasi dan keadilan untuk pelanggaran HAM besar masa lalu. Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, pada satu titik dikabarkan telah siap untuk membuat permintaan maaf negara untuk para korban pembantaian 1965-1966, yang mana kemudian hal tersebut tidak pernah terjadi. Banyak pendukung Joko Widodo berharap bahwa Presiden baru akan melakukan sesuatu pada peringatan 50 tahun pembantaian massal ini, yaitu pada tahun 2015. Namun, juru bicara Presiden menyatakan bahwa tidak ada pikiran mengenai hal tersebut dan isu utama dalam pikiran presiden ialah mengelola ekonomi.[iv] Hal ini selalu menjadi pusat orientasi Joko Widodo.

Penekanan pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi muncul sebagai penyempitan agenda kepemimpinan politik Joko Widodo. Memang, bahkan pada saat ini kebijakan-kebijakan unggulannya mengenai jaminan sosial, yakni Kartu Sehat Indonesia dan Kartu Pintar Indonesia, masih tidak tampak diprioritaskan untuk peluncuran mendesak dan perluasannya. Mungkin ini sedang direncanakan melalui anggaran berikutnya, yakni bulan Januari, tapi hingga kini belum ada kemajuan yang substansial.

Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tampak menghabiskan semua perhatian hingga saat ini. Artikel ini akan menilai tekanan tambahan pada Joko Widodo yang terus mendorong agenda sempit ini. Hal ini juga akan menggambarkan karakter nasionalistik dalam politik yang diciptakan oleh deregulasi ekonomi untuk kegiatan bisnis asing dan keputusasaan dalam pencarian modal asing.

 

2015: TEKANAN BARU TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada bulan Juli 2015, terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat. Laporan Triwulan-an Bank Dunia mengenai Indonesia pada bulan Juli menilai bahwa Indonesia memasuki masa “penurunan keuntungan”.[v] Pertumbuhan diperkirakan telah turun dari 5,2% menjadi 4,7%, laju paling lambat sejak 2009. Pada saat yang sama pada bulan Juli, angka investasi langsung (asing) menunjukkan penurunan, yang sangat sedikit, bila diukur dalam dolar AS. Selama periode ini rupiah juga mulai menurun secara substansial terhadap dolar AS, seperti yang terjadi pada berbagai mata uang negara-negara lain di seluruh dunia. Lembaga seperti Bank Dunia, serta ekonom pemerintah, tidak melihat beberapa perkembangan ini sebagai masalah yang tak dapat diselesaikan. Namun, di luar diskusi teknokratis, tiga indikator mengenai penurunan pertumbuhan, penurunan investasi asing dan pergeseran nilai rupiah telah menciptakan suasana politik di mana Joko Widodo berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menunjukkan bahwa ia mengelola ekonomi dengan baik. Joko Widodo sendiri juga telah menyatakan bahwa pada bulan Oktober ekonomi akan meroket.[vi]

Tekanan politik ini juga, dalam hal substantif, merupakan sebuah tekanan ekonomi. Pencarian dana habis-habisan, baik dengan memanfaatkan dana pensiun memanfaatkan dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),[vii] serta mencari investasi asing dan pinjaman luar negeri tidak mendukung strategi ekonomi Joko Widodo. Memaksimalkan investasi di bidang infrastruktur merupakan kebutuhan bagi Joko Widodo, membuat semuanya menjadi lebih mendesak secara politis dengan adanya nuansa indicator dari tiga indikator penurunan yang telah disebutkan sebelumnya. Hingga Oktober, meskipun rupiah telah mengalami sedikirt penguatan, ketiga indikator ini masih berdampak pada suasana politik. Pelaporan mengenai tingkat pertumbuhan yang melambat dan investasi yang menurun, tentu saja, semakin meluas. Penyamaan penurunan rupiah krismon (krisis moneter) yang terjadi pada tahun 1997 silam juga menimbulkan sentimen negatif. Media, termasuk melalui media sosial, mengejek beberapa pejabat pemerintah yang mengklaim bahwa “rakyat” tidak khawatir tentang penurunan rupiah. Kritikus nasionalis pun menjadi lebih vokal mempertanyakan kemampuan Joko Widodo dalam mengelola ekonomi.

Ditekan oleh kedua kebutuhan objektif (mengingat strategi berbasis infrastruktur nya) dan suasana politik, Joko Widodo telah memulai perluasan deregulasi. Meskipun ia tidak pernah benar-benar menggunakan istilah “deregulasi” dalam kampanyenya saat Pemilu yang lalu, ia membuat jelas bahwa ia mendukung perampingan regulasi untuk memudahkan bisnis “untuk melakukan bisnis”. Contoh paling jelas dari orientasi ini adalah dorongan yang cepat untuk membuat sebuah sistem satu atap bagi perusahaan untuk mendapatkan izin yang diperlukan dan memuaskan berbagai masalah pengaduan. Joko Widodo telah berhasil mendirikan semacam izin bisnis satu atap di Solo ketika dia dulu menjabat sebagai Walikota Solo.

Di luar skenario pusat satu atap, hal-hal yang ada, bagaimanapun, lebih rumit lagi. Beberapa keputusan pertama pemerintahan Joko Widodo dikonfirmasi atau bahkan lebih lanjut diwujudkan dalam regulasi, yang sangat tidak populer di mata investor asing, terutama mereka yang berasal dari “Barat”, Amerika Serikat dan Eropa. Peraturan-peraturan kunci yang tidak populer tersebut di antaranya:

  1. Persyaratan bahwa semua transaksi yang terjadi di Indonesia harus dilakukan dalam rupiah. Penggunaan dolar AS tidak dimungkinkan lagi. Perusahaan-perusahaan internasional sekarang harus membayar staf internasional mereka dalam rupiah, serta untuk semua pembelian lainnya. Ini adalah, pertama-tama, sebuah istirahat dari latihan dan karena itu tidak diinginkan, sebagaimana masalah-masalah yang diperkenalkan yang terkait dengan memperkenalkan pergeseran nilai rupiah. Ada hukuman satu tahun penjara yang akan dikenakan bagi penggunaan dolar AS untuk transaksi domestic.[viii][ix]
  2. Persyaratan bahwa semua ekspor dan transaksi impor dilakukan melalui Letter of Credit. Ini sangat populer di kalangan perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, memaksa birokrasi dan potensi penundaan dalam pembayaran untuk transaksi. Ada fasilitas untuk membebaskan hal ini, tetapi hal ini membutuhkan diskresi dari Menteri.[x]
  3. Revisi Daftar Negatif Investasi pada bulan Mei 2015. Daftar ini, yang dikenal sebagai DNI, adalah daftar wilayah-wilayah ekonomi dimana investasi asing dilarang atau sangat dibatasi. Sebuah perpanjangan daftar untuk “lebih berat membatasi investasi asing di sejumlah sektor lainnya, termasuk telekomunikasi, pertanian, minyak, gas, listrik dan daya”[xi] terlihat oleh, misalnya, American Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Amerika sebagai disinsentif umum bagi penanaman Modal Asing. Beberapa pelunakan kecil dalam hal peraturan, misalnya, dalam hal obat-obatan tidak dilihat sebagai usaha untuk menyeimbangkan pembatasan yang lebih berat.[xii] Ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan mundur pada beberapa pembatasan ini, ketika Menteri Perdagangan mengumumkan review dan menyerukan partisipasi publik untuk mengisi daftar. The Jakarta Globe melaporkan bahwa “Menteri koordinator perekonomian Indonesia, Darmin Nasution telah mengatakan sebuah revisi daftar negatif investasi akan menjadi bagian dari langkah-langkah dalam menstimulus ekonomi yang dijalankan pemerintah”.[xiii] Sebuah pelonggaran pembatasan akan menjadi kemunduran dari pendirian nasionalistik sebelumnya.
  4. Persyaratan bahwa semua staf asing harus lulus ujian Bahasa Indonesia pada awal penugasan mereka di Indonesia.

Semua persyaratan ini memiliki daya tarik nasionalis yang populer. Ketika memiliki daya tarik itu, mereka semua bekerja melawan kampanye untuk meyakinkan investor, terutama investor dari negara-negara Barat, untuk membawa dana dalam skala besar ke Indonesia. Investor-investor asing, melalui perusahaan-perusahaan mereka dan badan perwakilan seperti Chambers of Commerce atau Kamar Dagang, telah membuat kritik mereka dikenal.

Selanjutnya, terutama dari investor-investor yang berasal dari negara-negara Barat, termasuk mereka yang sudah beroperasi di Indonesia, meningkatnya regulasi sosial adalah kekecewaan lain bagi investasi selanjutnya. Peningkatan peraturan sosial, terutama didorong oleh inisiatif dari partai-partai Islam yang konservatif, termasuk larangan penjualan alkohol di berbagai supermarket, pengenalan RUU di parlemen yang melarang semua konsumsi alkohol, undang-undang baru yang melarang seorang pria dan seorang wanita yang tinggal bersama-sama jika belum menikah. Ketika beberapa dari mereka masih berupa Undang-Undang, mereka dilihat sebagai gejala dari tren yang akan menciptakan lingkungan yang kurang menarik bagi sejumlah besar pekerja ekspatriat/asing.[xiv]

Di bawah tekanan untuk memaksimalkan masuknya dana asing, Joko Widodo kini memperkenalkan dua paket kebijakan deregulasi.[xv] Sebelum kita melihat politik dari paket-paket kebijakan ini, penting untuk mencatat pembalikan dari beberapa kebijakan yang lebih jelas menunjukkan nasionalistik secara simbolis. Pada bulan Agustus, persyaratan untuk ekspatriat untuk lulus tes Bahasa Indonesia – persyaratan ditegaskan pada bulan Juni – itu dibatalkan, bersamaan dengan janji bahwa izin tinggal untuk pekerja asing akan lebih mudah untuk didapatkan.[xvi] Segera setelah itu, peraturan yang melarang penjualan alkohol di supermarket juga dicabut.[xvii]

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dirilis pada 9 September.[xviii] Tahap Kedua dirilis pada 29 September.[xix] Tahap ketiga dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober, yang menekankan penurunan harga bahan bakar, listrik dan gas untuk industri serta ‘perampingan’ birokrasi dalam mengakses lahan untuk keperluan investasi. Dorongan utama dari tiga paket ini adalah untuk mengurangi masalah regulasi untuk bisnis, dan juga menurunkan beberapa biaya. Ada juga beberapa langkah-langkah yang lebih spesifik di luar wilayah itu. Misalnya, visa masuk gratis diperpanjang untuk lebih dari 70 negara, meskipun ‘distorsi’ nasionalis lainnya termasuk dalam bahwa Australia masih dikecualikan dari rezim bebas visa,[xx] meskipun hal itu juga kini telah dibalik.[xxi] Ada juga peraturan-peraturan yang diduga efisien sehingga dapat mempercepat aliran dana pembangunan desa ke desa-desa.

Deregulasi muncul dalam skala besar dengan ratusan peraturan yang dibatalkan atau diubah. Ketika beberapa dari retorika telah menekankan peningkatan daya saing perusahaan nasional, penekanan lebih berat ada pada menarik investasi asing. Ada juga perubahan untuk membuat investor asing lebih mudah dalam memasuki pasar properti.[xxii] Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung:

“Ini semua untuk memberikan sinyal positif kepada negara-negara tetangga dan masyarakat bahwa Indonesia adalah teman untuk siapa ingin menanamkan modalnya di Indonesia.”[xxiii]

Fokus yang jelas untuk membuat Indonesia menjadi lebih mudah bagi investor asing untuk berinvestasi telah mulai mewujud, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Suharto di tahun 1960-an dan 70-an, seperti itulah fitur utama dari strategi ekonomi Joko Widodo. Target utama – meskipun bukan satu-satunya – adalah investasi asing untuk proyek-proyek infrastruktur, yang diharapkan akan menarik investasi lainnya dalam kegiatan produktif.

Kegiatan pemerintah yang intensif untuk menarik investasi asing sebagian karena ketidakmampuan untuk memobilisasi modal besar-besaran dari dalam Indonesia sendiri. Ketidakmampuan ini, pertama-tama, merupakan cerminan dari kurangnya modal relatif yang tersedia di Indonesia sebagaimana tercermin dalam rendahnya pendapatan per kapita, yang hanya sebesar 4.000 dollar AS. Selain itu, pemerintah, yang terdiri atas pihak yang berhubungan dekat dengan konglomerat swasta besar, dan menghadapi oposisi parlemen juga baik-baik, tidak siap untuk meningkatkan pajak untuk sektor konglomerat swasta, baik asing maupun dalam negeri. Pemerintah belum memenuhi target pengumpulan pajak dari tingkat pendapatan menengah dan bawah. Menurut Bank Dunia: “Pendapatan ditargetkan oleh anggaran untuk ditingkatkan menjadi 30 persen namun turun 1,3 persen pada tahun 2015 sampai Mei.”[xxiv] Sebagaimana ditunjukkan di ISEAS Perspective, Joko Widodo telah menginstruksikan berbagai kementerian untuk menilai apakah ada uang yang tersedia dalam dana sosial dan asuransi lainnya yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.[xxv]

 

KONTRADIKSI DENGAN SENTIMEN NASIONALISTIK

Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo seharusnya bukanlah hal yang mengherankan. Selama kampanyenya dalam pemilu yang lalu, yang paling jelas dalam dialognya di televisi nasional dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) ialah ketika Joko Widodo menjanjikan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mendorong proses pertumbuhan di sector swasta/privat. Dia menunjukkan bahwa kunci untuk mendorong proses tersebut adalah melalui janjinya untuk “memotong, memotong, memotong” ketika berkaitan dengan regulasi. Dalam dialog yang sama dengan KADIN tersebut, ia juga menunjukkan bahwa ia ingin menarik investor dan terbuka untuk mendekati para pemberi pinjaman asing. Ini adalah perspektif kebijakan yang jelas didukung oleh Joko Widodo, ia harus melakukannya dalam iklim di mana retorika nasionalis tinggi, termasuk penolakan nasionalis dari apa yang disebut sebagai neo-liberalisme. Di Indonesia, kebijakan ekonomi neo-liberal sering dilihat sebagai kebijakan deregulasi yang membuat kemudahan bagi investasi asing untuk beroperasi di Indonesia, terkadang, ada klaim, dengan mengorbankan bisnis domestik. Organisasi Non-Pemerintah, sejumlah besar ekonom serta politisi telah menggunakan retorika nasionalis anti-neoliberal ini untuk menyerang pemerintahan sebelumnya (Megawati dan S.B. Yudhoyono). Ada sentimen yang luas bahwa Sumber Daya Alam Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing dan bahwa Indonesia adalah wilayah yang sangat strategis bagi kepentingan-kepentingan tersebut.

Pada 2015, isu semacam ini mendapat sorotan yang cukup tinggi, terutama karena lawan utama Joko Widodo, Prabowo Subianto, mengambil retorika-retorika nasionalis dan membuat tuduhan bahwa ratusan miliar dollar telah tersedot ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan asing. Kritik muncul dalam hal pajak yang dibayar oleh perusahaan pertambangan raksasa, Freeport, di Papua Barat telah menjadi salah satu yang simbolik, namun hanya sebatas resonansi, manifestasi dari sentimen ini. Selama Oktober, telah ada diskusi lebih lanjut, bahkan perselisihan, di Kabinet mengenai bagaimana perpanjangan kontrak Freeport harus ditangani. Menteri Koordinator Kelautan, Rizal Ramli, – yang memiliki reputasi panjang sebagai seorang ekonom nasionalis – telah menegaskan bahwa Freeport harus diminta untuk membayar lebih banyak royalti.[xxvi]

Keberadaan sentimen nasionalistik seperti itu saat ini terkonsolidasi dalam politik Indonesia. Setelah Soeharto membuka pintu investasi asing yang begitu luas pada tahun 1967, politik nasionalis telah benar-benar kalah, seperti yang terlihat dalam kehancuran fisik dari nasionalis. Kiri. Pada 2015, Joko Widodo menghadapi sentimen nasionalis yang dihidupkan kembali. Namun, bagaimanapun, penting untuk dicatat bahwa sentimen ini tidak berada dalam kendaraan politik yang efektif.[xxvii]

Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, bagaimanapun, oposisi parlemen, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, mempelopori retorika anti-“kebocoran” dalam kampanyenya semasa pemilu yang lalu, belum dapat sepenuhnya menggunakan isu ini, karena beberapa disposisinya sendiri terhadap “asing” .

Situasi yang dihadapi oleh Joko Widodo ini telah menghasilkan berbagai pemutarbalikkan nasionalis. Meskipun telah ada penarikan mundur kebijakan pengujian bahasa Indonesia bagi ekspatriat, pelonggaran pembatasan visa bagi pekerja asing, penghapusan peraturan/regulasi tentang penjualan alkohol dan paket deregulasi 9 dan 29 September, ada juga beragam sikap untuk mengimbangi gaya nasionalistik – meskipun, sekali lagi, dalam praktinya, terkadang sulit dipertahankan. Sebagian besar gaya nasionalistik ini juga disajikan lebih sebagai sub-teks, sekunder bagi resep kebijakan utama, dan lebih untuk penuansaan. Untuk saat ini, bagaimanapun, harus tetap dicatat bahwa ketegasan pemerintah tentang penggunaan rupiah dalam semua transaksi, penggunaan Letter of Credit dan perluasan Daftar Negatif Investasi belum dicabut secara eksplisit, meskipun sekarang, Daftar Negatif Investasi, sedang ditinjau dan dapat dilihat mundur.

Gaya nasionalistik dapat dilihat dalam laporan awal pejabat yang berkaitan dengan protes Singapura atas kebakaran hutan yang berasal dari Sumatera. Wakil Presiden Jusuf Kalla telah bersikap sangat meremehkan. Baru-baru ini, mantan aktivis demokrasi dan anti-korupsi, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden Joko Widodo, Teten Mazduki, membuat komentar bahwa Singapura sebenarnya harus bersyukur atas 9 bulan oksigen yang dipasok Indonesia untuk Singapura.[xxviii] Namun, ketika pada awalnya meremehkan tawaran bantuan Singapura untuk melawan kebakaran, Joko Widodo akhirnya menerima tawaran itu, bersama dengan bantuan dari negara-negara lainnya.[xxix]

Gaya nasionalistik lain telah terhubung melalui negosiasi dengan China dan Jepang tentang pembangunan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Proyek ini akhirnya diberikan ke Cina setelah melalui negosiasi yang alot dan setelah adanya pernyataan awal bahwa proyek tidak akan diberikan sama sekali.[xxx] Cina memenangkan kontrak dengan meyakinkan Indonesia bahwa hal itu bisa mendanai proyek tanpa dana anggaran Indonesia. Jepang memprotes keputusan itu, sebagian dengan alasan bahwa Indonesia telah mengubah beberapa kondisi.[xxxi] Sementara pejabat Indonesia menjanjikan bahwa investasi Jepang diterima di daerah lain, termasuk untuk kereta cepat yang lain, media, termasuk media sosial, berperan dalam keputusan Indonesia dalam menegaskan kekuatannya untuk melawan pemain besar seperti Jepang yang ingin Indonesia berkontribusi secara finansial untuk proyek tersebut. Pada saat yang sama, banyak yang memprotes kerjasama dengan Cina, sebagian dimobilisasi atas dasar sentiment lokal anti-Cina, tetapi juga menempel ke sentimen umum yang entah bagaimana Indonesia adalah memang kawasan yang strategis bagi bisnis asing.

Seperti dapat dilihat, retorika nasionalistik telah dibatasi sangat banyak di tingkat “sub-teks”. Isu-isu yang tidak substansial, dan kadang-kadang perlu dibalik. Retorika nasionalistik ini tetap berada di tingkat “sub-teks” karena dua alasan utama. Pertama, tentu saja, retorika nasionalistik yang berjalan langsung bertentangan dengan dasar fundamental dari strategi ekonomi Joko Widodo, yang bertujuan untuk memaksimalkan peran investasi asing dalam perekonomian dan telah mendapatkan dukungan luar biasa dari seluruh elit. Penghujatan awal Joko Widodo di Indonesia di kalangan kritikus neoliberalisme ialah penjualan langsung ke perusahaan asing di beberapa negara untuk datang dan melakukan bisnis di Indonesia. Pembalikan langsung dari beberapa kebijakan, seperti tes bahasa Indonesia untuk ekspatriat, merupakan gejala dari kontradiksi.

Orientasi menuju pembukaan ekonomi ini juga diwujudkan ketika Joko Widodo menunjuk manajer dana investasi sektor swasta di Singapura, Thomas Lembong, sebagai Menteri Perdagangan. Lembong mendampingi Presiden Widodo selama kunjungannya ke Amerika Serikat, di mana ia mengumumkan bahwa Indonesia akhirnya ingin bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), yang tentunya akan membutuhkan keterbukaan lebih lanjut.[xxxii]

Alasan kedua adalah tidak adanya kekuatan politik yang efektif di Indonesia yang mencoba untuk menggunakan retorika nasionalistik ini sebagai fokus utama untuk menentang Joko Widodo. Potensi yang paling jelas di sini adalah Koalisi Merah Putih (KMP), yang secara resmi dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang menggunakan kartu nasionalis selama kampanye pemilu presiden yang lalu. Fadli Zon, anggota parlemen dari partai Prabowo, Gerindra, telah menjadi kritikus tetap Joko Widodo pada berbagai isu. Pada kebijakan ekonomi yang mendasar, seperti dua Paket Kebijakan Ekonomi, kritik yang diberikan relatif lunak, mengambil sikap “tunggu dan lihat”.[xxxiii] Fadli Zon telah lebih aktif mempromosikan dirinya sebagai seorang politisi anti-korupsi, terpilih sebagai kepala badan internasional parlemen melawan korupsi, dan membela eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK). Kritik yang lunak terhadap kebijakan ekonomi konsisten dengan gaya KMP sejak awal Kepresidenan Joko Widodo. KMP telah mendukung amandemen anggaran Joko Widodo dan kebijakan lainnya, tampaknya ingin memastikan bahwa setiap kegagalan ekonomi yang dihasilkan oleh Jokowi Widodo pada akhirnya akan dilihat sebagai kesalahannya sendiri, dan bukan hasil dari pelecehan yang dilakukan oleh oposisi di parlemen. Selain itu, tampaknya tidak ada perbedaan baik ideologis maupun fundamental antara KMP dengan kebijakan ekonomi Joko Widodo. Dalam hal apapun, kredibilitas setiap potensi agitasi anti-asing yang dilancarkan oleh Fadli Zon dan politisi KMP lainnya terganggu oleh tindakan mereka sendiri termasuk ketika mereka berfoto selfie dengan Donald Trump di reli Trump di Amerika Serikat. Biaya tinggi yang dibebankan kepada wajib pajak Indonesia, dari study tour anggota parlemen ‘, yang di dalamnya termasuk biaya untuk asangan dan anak-anak, juga merusak kredibilitas umum mereka.

 

KESIMPULAN

Pola peningkatan keterbukaan terhadap investasi asing, terutama untuk infrastruktur, akan tetap menjadi yang utama dalam Kepresidenan Joko Widodo. Dan hal ini akan terus menghasilkan kontradiksi dengan sentimen nasionalistik yang juga menyebar luas. Kontradiksi ini akan mesyaratkan kelanjutan sikap nasiomalis gaya-gayaan di tingkat bawah. Tidak adanya kendaraan politik nasionalis yang efektif, meskipun partai-partai baru terbentuk, akan memungkinkan sikap ini tetap berada pada tingkat rendah, sampai ada kegagalan utama dalam program infrastruktur atau pertumbuhan memburuk atau ada penurunan yang serius dalam angka FDI.

[i]Sebuah daftar kawasan dalam ekonomi dimana investasi asing dilarang atau dibatasi.

[ii]Max Lane, The Politics of Widodo’s Prioritisation of Accelerated Infrastructure Construction, http://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_43.pdf

[iii]http://www.smh.com.au/national/the-honeymoon-is-over-for-jokowi-20150709-gi98ug.html

[iv]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150922144216-20-80296/jokowi-tak-akan-minta-maaf-kepada-korban-tragedi-g30s/

[v]Indonesia Economic Quarterly, July 2015: “Slower Gains”http://www.indonesia-investments.com/upload/documents/World-Bank-Indonesia-Economic-Quarterly-July-2015-IEQ-Indonesia-Investments.pdf

[vi]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/05/192311826/Jokowi.Mulai.September.Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia.Akan.Meroket

[vii]Lihat Max Lane, The Politics of Widodo’s Prioritisation of Accelerated Infrastructure Construction, http://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_43.pdf

[viii]http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_171115.aspx

[ix]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/09/154921326/Jaga.Stabilitas.Rupiah.BI.Keluarkan. Peraturan.Baru

[x]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551cf0e82975a/mendag-terbitkan-aturan-ketentuan-penggunaan-l-c-ekspor-barang-tertentu

[xi]http://www.amcham.or.id/opinion/4585-indonesia-s-revised-negative-investment-list-is-truly-negative

[xii]http://www.amcham.or.id/opinion/4585-indonesia-s-revised-negative-investment-list-is-truly-negative

[xiii]http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/indonesia-seeks-public-submissions-revised-negative-investment-list/

[xiv]Komuikasi dengan ekspatriat dari Barat di kawasan bisnis Jakarta.

[xv]Paket kebijakan lainnya diluncurkan pada tanggal 15 October bertujuan untuk mengatur upah. Paket kebijakan ini membatasi kenaikan upah minimum tahunan yang didasarkan pada rumusan kenaikan upah yang ketat dan peninjauan atas upah minimum hanya diizinkan setiap lima tahun sekali. Paket kebijakan ini ditolak oleh seluruh serikat buruh dan disambut oleh para pengusaha.

[xvi]http://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/no-indonesian-language-proficiency-test-for-foreign-workers-in-indonesia/item5857

[xvii]http://m.news.viva.co.id/news/read/674713-bir-boleh-dijual-di-minimarket-jakarta–ini-kata-ahok

[xviii]http://setkab.go.id/inilah-pokok-pokok-paket-kebijakan-ekonomi-tahap-i-september-2015/

[xix]http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150929_indonesia_paket_ekonomi2

[xx]Bebas visa kini juga telah tersedia bagi warga Australia. http://www.jakpost.travel/news/47-countries-including-oz-to-enjoy-visa-free-entry-by-october-1ZCPNJATvSdOaGHg.html

[xxi]Ini bukanlah hal yang baru bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga beberapa sanksi melawan pemerintahan Australia semenjak sebuah seri skandal yang melibatkan mata-mata Australia di Indoenesia dan pernyataan mantan Perdana Menteri Tony Abbott yang dinilai tidak diplomatic.

[xxii]http://economy.okezone.com/read/2015/09/09/470/1211353/jokowi-dukung-investasi-asing-di-properti-indonesia

[xxiii]http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150929_indonesia_paket_ekonomi2

[xxiv]http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/07/08/indonesia-economic-quarterly-july-2015 Sepertinya target dari Januari-Mei

[xxv]Max Lane, op cit.

[xxvi]http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/14/078709386/sambil-gebrak-meja-rizal-ramli-tolak-us-3-m-dari-freeport

[xxvii]Beberapa parati baru telah didirikan dimana semuanya menggunakan juga gaya nasionalistik, meskipun hingga saat ini belum ada yang secara serius berada di tingkat nasional.

[xxviii]http://m.tribunnews.com/nasional/2015/09/28/teten-masdukisingapura-harus-memahami-kesulitan-kita

[xxix]http://dunia.news.viva.co.id/news/read/684485-singapura-lega-ri-akhirnya-mau-terima-bantuan-lawan-asap

[xxx]http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/jakarta-scraps-high-speed-rail-project

[xxxi]http://www.ft.com/intl/cms/s/0/eca4af84-67fa-11e5-97d0-1456a776a4f5.html#axzz3oJI3Cr9s (Japan menangis setelah Indonesia memenangkan China dalam tender proyek pembangunan rel kereta api.)

[xxxii]http://www.nationmultimedia.com/business/Indonesia-not-ready-to-join-TPP-30271769.html

[xxxiii]http://fadlizon.com/perlu-evaluasi-kebijakan-ekonomi.html

Read Full Article

buruh lawan pergub ahok dan militerisme
Foto: Wahidin / Solidaritas.net

Oleh: Alexi Alqaf*)

Ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 228/2015 yang membatasi kebebasan berunjuk rasa, Persatuan Rakyat Jakarta (PRJ) meresponnya dengan perlawanan dalam bentuk aksi massa dan protes ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada 9 November 2015. Hal yang menggembirkan, terdapat unsur-unsur serikat buruh seperti SGBN, FBTPI, KASBI, FSPASI dan PPMI yang memperjuangkan demokrasi.

Pergub ini kabarnya akan segera dicabut atau direvisi. Tidak saja karena banyak diprotes, tetapi juga karena Pergub ini sangat jorok dalam hal melanggar peraturan di atasnya (inkonsitusional) secara terang-terangan. Pembatasan aksi hanya di tiga lokasi (Parkir Timur Senayan, Alun-Alun Demokrasi DPR, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas) dan dilibatkannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan unjuk rasa melanggar UU TNI dan UU Unjuk Rasa. Selain itu, pengeras suara hanya dibolehkan 20 desibel setara dengan orang yang sedang bercakap-cakap dan pelarangan berjualan untuk para pengunjuk rasa.

Pengesahan Pergub ini secara langsung akan merugikan kaum buruh yang kerap mengambil lokasi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Kementerian-Kementerian, sehingga dampak secara langsung ini memang harus ditentang oleh kaum buruh.

Unsur buruh di dalam PRJ tidak dari kalangan serikat buruh kiri yang terbiasa merespon isu penindasan yang beragam dan politis, tetapi juga serikat buruh non kiri yang terbiasa hanya merespon isu-isu ekonomis belaka. Serikat-serikat buruh ini berkekuatan kecil, sedangkan, serikat-serikat buruh mayoritas justru kelihatan masih banyak absen dalam memperjuangkan isu-isu demokrasi.

Padahal, ruang demokrasi yang terbuka sejak reformasi 98 itulah yang telah mengizinkan kaum buruh untuk membangun serikat-serikat selain SPSI, untuk berunjuk rasa, untuk mogok dan berbicara seluas-luasnya di media massa serta media sosial.

Menjelang Pilpres 2014 lalu, pimpinan serikat buruh FSPMI/KSPI Said Iqbal secara organisasional mendukung Prabowo Subianto yang memiliki skandal HAM di masa lalu yang masih belum diadili hingga kini. Dan, demi mendukung Prabowo, Said Iqbal tega mengatakan bahwa isu Hak Asasi Manusia (HAM) jauh dari kehidupan buruh. Kampenye Pilres 2014 telah menjadi arena dipasoknya gagasan-gagasan anti demokrasi dan anti HAM ke kalangan massa buruh. Tetapi, massa buruh tak pernah benar-benar setuju dengan kesadaran anti demokrasi sebab mereka membutuhkan kebebasan. Sehari-harinya buruh merasakan pengalaman bagaimana kebebasannya dirampas oleh disiplin pabrik, kapitalis, negara, aparat militer, dan preman.

Saat ruang demokrasi berusaha dipukul mundur melalui berbagai instrumen peraturan seperti UU Ormas, RUU KAMNAS, dan UU Penanggulangan Konflik Sosial sampai dengan kebijakan praktis seperti Pergub 228, Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian dan kebijakan Bela Negara, buruh sebagai kekuatan yang terorganisir saat ini harus berdiri paling depan untuk menentangnya.

Di tengah pertarungan elit dan kesibukan mereka untuk berkompromi, kebijakan-kebijakan pada level eksekutif menjadi lebih efisien dalam merampas demokrasi. Dua contoh terakhir adalah kebijakan Pergub 228 dan surat edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian yang dapat langsung dilaksanakan. Dalam masyarakat kapitalis di mana yang kuat menindas yang lemah, maka mereka yang miskin dan yang kritis yang akan ditelan oleh penegakan aturan anti demokrasi ini.

Perjuangan buruh untuk demokrasi akan banyak sekali menghasilkan sekutu-sekutu bahkan dari kalangan liberal/demokrat dan para pemujanya. Segera setelah ujaran kebencian ini efektif, kelas menengah ngehek yang gemar menghinakan perjuangan kesejahteraan buruh, akan ikut menjadi korbannya. Kebebasan mereka dalam mengkritik di media sosial belaka itu akan terganggu. Tetapi, mereka ini hanyalah kelompok yang lemah, tak terorganisir, tak termobilisasi dan hanya menggerutu atau melakukan aksi pajangan perlawanan belaka. Mereka bisa saja lebih melek informasi ketimbang kaum buruh atau bangkit dalam suatu atmosfer politik tertentu, tetapi pengalaman berorganisasi dan mobilisasi tak ada pada mereka. Mereka juga mau tak mau harus menerima gerakan buruh sebagai kekuatan yang sanggup memperjuangkan kebebasan liberal mereka.

Kaum buruh yang paling sanggup untuk memimpin perjuangan demokrasi di Indonesia jika mereka sadar  betapa pentingnya demokrasi dalam memajukan perjuangan kelas buruh dan sanggup memperjuangkannya dalam tindakan. Kaum buruh kita masih merupakan kelompok terbelakang yang belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Pada tahun 2012, buruh berhasil memenangkan metode aksi massa sebagai metode perjuangan, tetapi kesadaran mereka masih tergantung pada elit-elit buruh sisa-sisa SPSI-Orde Baru. Kemandirian belajar dan bergerak belum sepenuhnya pulih. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, mungkin sekali mereka justru menjadi kekuatan yang konservatif atas instruksi elit-elitnya.

Itulah mengapa dalam perjuangan demokrasi, kita harus sudah memutuskan untuk membangun perlawanan internal terhadap elit-elit buruh yang justru mengangkangi demokrasi internal serikat buruh. Elit-elit serikat buruh ini dengan segala cara menyingkirkan anggota-anggota serikat buruh yang kritis dan melarang buruh untuk belajar, bahkan dengan cara bekerja sama dengan kapitalis.

Bagi kaum sosialis sendiri, perjuangan demokrasi adalah syarat untuk melangkah ke perjuangan yang lebih tinggi: pembebasan kelas pekerja dari segala bentuk eksploitasi.

“Perkembangan penuh tenaga-tenaga produksi di dalam masyarakat borjuis moderen, perjuangan kelas yang luas, bebas, dan terbuka, dan pendidikan, pelatihan, dan pengorganisiran politik massa proletar adalah mustahil tanpa kebebasan politik.” (Lenin)

Kita memiliki ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi dalam batas-batas yang diizinkan oleh borjuasi sisa-sisa Orde Baru. Tidak ada kebebasan berpolitik, menganut ideologi sosialisme dan mendirikan partai berhaluan sosialis.

Dalam tujuan yang besar dan tinggi ini, kita memperjuangkan demokrasi sampai tahap kebebasan politik dan berideologi yang hanya mungkin apabila pelopor-pelopor kita terdiri dari intelektual revolusioner dan buruh yang paling cakap dan ideologis.

*) Anggota Partai Pembebasan Rakyat

Read Full Article

pertemuan revolusioner
Foto ilustrasi.

Kau ada di mana?
[Menengok ke Barat (Western) Menikmati Bintang Utara]

Danial Indrakusuma

Salah satu perbedaan antara manusia dengan binatang adalah bahwa manusia bisa merenungkan sejarah, binatang tidak. Perenungan terhadap sejarah—yang kenyataan-kenyataannya dicari, diunggkap dan diakui secara benar serta jujur—dapat memberikan pelajaran untuk mengenali kekuatan-kekuatan yang didapat oleh kelas yang dihisap dan ditindas untuk dilipatgandakan menjadi senjatanya. Dan kau di mana untuk melipatgandakan kekuatannya?

Kami telah mengalami arus-balik, yang seolah tak bisa menjadi arus-maju lagi, hingga bisa diatasi pada abad ke-20. Hingga kami bisa paham pelajaran dari kapital dan multi-kultur (pertukaran budaya baik) telah memberikan pengertian: bahwa kita harus melawan secara modern dan bernama; hingga kekejian fisik dan budaya 1965 meng-arus-balik-kannya, lagi. Kapital dan multi-kultur pula yang mendorong pelopor-pelopor kaum muda membangkitkan perlawanan kaum mahasiswa, kaum cendikiawan, kaum tani, kaum buruh—tanpa senjata di hadapan kebrutalan rejim Orde Baru—dan mampu menjengkangkan Orde Baru (menurut Pramoedya Anantar Toer: “Itu satu-satunya kejadian dalam sejarah umat manusia, jangan lupakan itu); datang lah “kebebasan reformasi”—walau bertanda kutip, ia juga mampu memberikan kesempatan lebih luas dalam perlawanan kaum yang dihisap dan ditindas, terutama kaum tani, kaum mahasiswa dan kaum buruh (bahkan, sebagaimana masa kekejian Orde Baru, dipelopori oleh kaum muda yang berdiri di simpang Kiri). Perlawanan bahkan merembet hingga ke serikat buruh kuning; namun, sisa-sisa Orde baru lingkaran-dalam yang tidak dituntaskan secara politik dan finansial, rindu restorasi, dan nyaris digjaya—tipis sekali kekalahannya (dalam pemiliha presiden) dari sisa-sisa Orde baru lingkaran-luar, hanya karena kerinduan budaya “Indonesia adil dan makmur” (yang ditipu oleh hegemoni (demagogi) populisme. Serikat buruh kuning—yang, karena warisan sejarahnya dalam Orde Baru, belum bisa bertransformasi menjadi reformis pada pasca-Suharto—mendukung kerinduan restorasi Orde Baru, hendak meng-arus-balik-kan kerinduan populisme kaum yang dihisap dan ditindas. Namun, kemenangan tipis restorasi Orde Baru (dalam pemilihan presiden) mendapatkan bantuan dari parlemen (dengan kemenangannya dalam pemilihan legislatif, Prabowo-Koalisi Merah Putih (KMP). Lagi-lagi, bila kita tidak jeli pada pelajaran renungan sejarah, kaum tertindas dan terhisap terpeleset oleh hegemoni bual-bualan (demagogi) “membela rakyat dan nasionalisme” Prabowo-KMP. Kaum terhisap dan tertindas belum mampu menarik garis demarkasi.

Dan kau di mana saat mengalahkan restorasi Orde Baru lingkaran-dalam?

Aku bantu menjelaskan poisisi yang benar setelah sebelum dan sesudah reformasi:

  1. Partai Rakyat Demokratik (PRD) berkonsentrasi untuk mencari sekutu yang mau berjuang untuk pencabutan Paket 5 UU politik dan penghapusan Dwifungsi ABRI. Bila kami tidak menemukan sekutu (karena masih banyak yang takut), maka kami berjuang, melawan, dan aksi sendiri dengan segala resikonya. Bila sekutu hanya mau mengangkat issue-issue demokratisasi (tanpa mau mengangkat issue Paket 5 UU politik dan penghapusan Dwifungsi ABRI), maka kami terima (malah kami anjurkan persekutuan tersebut), tapi kami benar-benar memilih sekutu demokrasi tersebut, tidak serampangan, dalam arti: benar-benar sudah terbukti penolakannya terhadap Orde Baru, tidak punya kaitan dengan Orde Baru, tidak pernah melakukan tindakan anti-demokrasi, atau berlaku hendak melakukan bargain terhadap Orde Baru untuk mengambil manfaat dari persatuan dengan kita. (Itulah kenapa akhirnya muaranya adalah: Reformasi.) Kami melakukan persekutuan dengan kaum demokrat dengan kreteria tersebut di atas tujuannya adalah agar dapat memanaskan atmosfir perlawanan dan membuka ruang demokrasi sehingga memudahkan perjuangan selanjutnya. Selain itu, kenapa kita tidak mau bersekutu dengan unsur-unsur yang  “pernah melakukan tindakan anti-demokrasi, atau berlaku hendak melakukan bargain terhadap Orde Baru untuk mengambil manfaat dari persatuan dengan kita”, adalah agar rakyat jangan bingung dan berpikir bahwa: kita bisa berkompromi memperlemah (memoderasi) perlawanan terhadap Orde Baru, yang akan menyebabkan konsesi dan perlambatan radikalisme perlawanan terhadap Orde Baru.
  1. Hasil atmosfir perjuangan yang semakin memanas itu—hasil dari persekutuan pimpinan atas ajang politik dengan MASSA (jangan lupakan itu)—kami arahkan untuk lebih memilitankan dan meradikalisir rakyat, karena kami tahu sekutu-sekutu kami terbatas kapasitasnya untuk setia (konsisten) melawan Orde Baru. Dengan landasa itulah kami menginstruksikan kepada kawan-kawan di seluruh nasional—untuk berkorban melepaskan segala kepentingan pribadinya—untuk deploy/pindah ke Jakarta, ditempatkan di 92 kelurahan kampung kumuh, kampus dan pabrik di Jakarta serta sekitarnya. Atmosfir perjuangan semakin memanas, sehingga kami bisa mengintervensi kampanye pemilu (tanpa persetujuan partai-partai yang terlibat dalam pemilu) dan mengarahkannya kepada tuntutan Mega-Bintang-Rakyat (MBR) agar bersatu menjatuhkan Orde Baru. Tuntuan MBR sengaja, harus, diungkapkan di hadapan rakyat (hampir sejuta rakyat yang berarak-arakan kampanye pemilu) agar rakyat sendiri melihat apakah Mega(wati) dan Bintang (Partai Persatuan Pembangunan/PPP) berkehendak atau tidak dalam melawan Orde Baru. Dan bila mereka tidak berkehendak, maka kita akan lebih terhormat di hadapan rakyat. Hampir sejuta rakyat bertempur di jalanan, bahkan mampu men-sweeping tentara. Dan pemanasan atmosfir perjuangan inilah yang merembet menyeret mahasiswa untuk melakukan pukulan akhir pada Orde Baru—tentu sajatak bisa lain, dengan issue reformasi, yang juga dibajak oleh Ciganjur, karena kami tak punya kesempatan muncul dalam strategi atas mengingat kami bergerak dari bawah tanah. Tapi, jelas keuntungannya: ruang demokrasi yang sedikit-banyak terbuka, dan sedang dinikmati oleh kawan-kawan sekarang ini, yang akan memudahkan perjuangan selanjutnya. (Lihat attachment/lampiran, “INDONESIA: ORGANISING THE MASS STRUGGLE FOR REAL DEMOCRACY, interview with Marlin”.)
  1. Setelah kejatuhan Suharto, reformasi, posisi dalam persatuan seperti itu tetap kami pertahankan, termasuk menggunakan semua alat-alat politik legal untuk memperluas penyadaran rakyat secara lebih luas—termasuk terlibat dalam pemilu dalam rangka memanfaatkan kesempatan dapat berbicara kepada rakyat secara lebih luas. Kami sadar bahwa kami tak akan bisa menang dalam pemilu, mengingat keterbatasan sejarah yang ada pada kami, tapi kami gunakan kesempatan sekecil apapun untuk berbicara pada rakyat, yang dimaksimalkan seluas-luasnya. Tapi memang masih ada beberapa kawan yang belum sanggup mengemban posisi tersebut dalam praktek, sehingga mereka lebih memilih berdiaspora dan mengambil posisi yang lain. Posisi kami (termasuk dalam persatuan) adalah menyisihkan dan menghancurkan kaum reformis (gadungan), sisa-sisa Orde Baru, militerisme dan milisia reaksioner—dalam beberapa hal juga adalah fundamentalisme yang anti demokrasi (dalam hal ini, tentu saja anti-kiri). Hasilnya: perlawanan terhadap Golkar meledak di mana-mana secara lebih militan yang, seperti pada masa Orde Baru, tidak dapat diemban oleh sekutu-sekutu demokrat yang terbatas kemampuannya. Lagipula, dengan adanya ruang demokrasi yang lebih luas, kami bisa lebih berkonsentrasi mengajak dan menyerukan pada kaum muda (mahasiswa) dari generasi yang baru yang lebih terbuka pada pemikiran-pemikiran maju (termasuk gagasan-gagasan kiri), pada kaum buruh dan pada kaum tani, serta pada kaum sosial-demokrat kiri anti kapitalisme (yang tidak melakukan propaganda hitam anti-kiri, seperti kaum sosial-demokrat gadungan dan kaum fundamentalis). Di situ lah kami meletakkan posisi kami dalam persatuan.
  1. Menjamurlah kaum muda generasi baru yang terbuka terhadap gagasan-gagasan demokrasi-sejati dan gagasan-gagasan kiri sampai ke tingkat praktek (dengan menjamurnya kelompok-kelompok kiri generasi baru, yang di banyak kelompok punya kaitan dengan generasi kiri lama). Bahkan mereka sanggup membangkitkan gerakan kaum buruh (SEKBER dan Aliansi Buruh Menggugat/ABM) dan kaum tani (KPA, FPR, FMN, AGRA dll). Dalam situasi seperti itu, tentu saja sebagian konsentrasi kami adalah bersekutu dengan mereka. Itulah mengapa kami menolak upaya untuk membawa PRD bersekutu apalagi berfusi dengan Partai Bintang Reformasi/PBR, seperti yang dilakukan oleh “mayoritas” anggota PRD lainnya. Tamat lah kelanjutan PRD dari tradisi posisi-posisi lamanya yang berjangka panjang—karena, sebenarnya posisi-posisi lamanya masih valid, mengingat musuh-musuh rakyat belum sepenuhnya dituntaskan.
  1. Dalam situasi tersebut, di mana terdapat kesulitan untuk mempersatukan unsur-unsur gerakan kiri, masih juga terdapat gangguan terhadap prioritas kerja tersebut—dikarenakan tuduhan bahwa prioritas tersebut akan menyimpangkan pembebasan-pembebasan “rakyat non-kelas”. Itulah landasan kenapa kami berpisah dengan Politik Rakyat (PORAK) dan menghentikan perjuangan internal dengan PRD. Namun, yang menggembirakan, adalah kebangkitan gerakan buruh yang tadinya berasal dari serikat kuning—yang sekarang mau menerima metode aksi massa dalam perjuangannya dan tidak tabu politk (terima kasih pada reformasi), walaupun reformasi belum dapat mentransformasikan pemikiran program-program perjuangannya (ideologinya) disebabkan belum ada perubahan mendasar dalam kurikulum pendidikannya (tentu saja bisa dipahami bila dianalisa secara sosiologis-historis); hambatan lainnya adalah birokratisme serikat kuning yang masih melekat sehingga sulit mewadahi hasrat militan dan radikal keterbukaan pemikiran massanya. Di situlah juga posisi prioritas persatuan kami letakkan.
  1. Dalam massa sebelum pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, dan setelah serangan-balik kapitalis-negara-lumpen/preman, sudah nampak ketidakmampuan (kapasitas) kebangkitan gerakan buruh (bekas serikat kuning) untuk mendorong maju perjuangannya sebagaimana dikehendaki hasrat obyektif perspektif sejarah: menjadi serikat buruh sejati dan bertransformasi menjadi partai tandingan (alternatif) (seperti dalam kasus Partai Buruh Brazil). Hal itu lebih diperparah dengan kesalahan mereka bersekutu dengan sisa-sisa Orde Baru (lingkaran-dalam yang mewujudkan restorasinya), kaum reformis (gadungan), dan kaum fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner). Tentu saja kami paham bahwa Jokowi tidak akan memperbaiki keadaan; tapi Prabowo/GERINDRA-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner) justru akan memperburuk keadaan. Namun Jokowi memiliki ajang strategi atas yang lebih luas yang dapat digunakan untuk melumpuhkan (dalam kasus perebutan kekuasanaan negara) aliansi Prabowo/GERINDRA-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner). Dengan tanpa memperlihatkan dukungan pada Jokowi, kami memperkuat tekanan serangan pada Prabowo/GERINDRA-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner). Karena kurang miltan dan selalu mencari kesempatan kompromi dari anti-militerisme dalam unsur-unsur pro-Jokowi, maka keberhasilan serangan terhadap Prabowo/GERINDRA-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner) tidak lah cukup memuaskan—lihat kemenangan tipis Jokowi, 4,7%, dan kemenangan Prabowo/GERINDRA-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner di parlemen seperti dalam wujud Koalisi Merah-Putih (KMP). (Sudah kelihatan wujud anti-demokrasi mereka diparlemen.) Dan posisi persatuan kami: mengajak dan menyerukan untuk berjuangan melawan militerisme dan Prabowo/GERINDRA-KMP-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner) dalam wujudnya yang kongkrit, yakni: menghancurkan  Prabowo/GERINDRA-KMP-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner)—yang sekarang lebih terkonsolidasi dalam wujud KMP. Ajakan dan seruan persatuan dengan platform tersebut jelas tidak lah mudah, bahkan di kalangan kelompok-kelompok kiri sekalipun. Di situ lah posisi persatuan kami letakkan.
  1. Namun, kami tak mau menyerah, tak mau melakukan rekapitulasi (menyerah), karena kami harus mampu melihat sisi posistif, di samping sisi negatif, dalam perjalanan sejarah: kita punya kesempatan sejarah untuk memiliki sasaran serang yang jelas dan unsur-unsur persatuan yang sejati (yang harus diberi prioritas):

Kesempatan Politik dalam Sejarah:

Politik adalah formasi kekuatan, perimbangan kekuatan. Saat pilpres, semakin banyak rakyat yang terlibat dalam politik karena rakyat semakin mendambakan politik pro-rakyat dan DEMOKRASI (walaupun masih banyak yang ditipu oleh demagogi elit-elitnya). Bahkan, yang dahulu apatis (putus asa) terhadap politik, seperti kaum buruh, seniman, artis dan kelas menengah lainnya, mulai memberikan sumbangan bagi peningkatan keterlibatan (partisipasi) politik rakyat.

Setelah pilpres, apalagi setelah dipancing (diprovokasi) oleh UU yang tidak demokratik dan tidak pro-rakyat, terutama UU Pilkada, maka semakin tumbuh kesadaran bahwa demokrasi dan kepentingan rakyat semakin terancam. Oleh karena itu, sekarang inilah kesempatan yang diberikan oleh sejarah untuk menyingkirkan Prabowo-KMP dari arena politik karena sangat mengancam kemajuan demokrasi dan kepentingan rakyat.

Bukan kah Prabowo-KMP adalah musuh rakyat yang nyata dan mendesak sehingga harus menjadi sasaran yang konkrit dan tegas. Kalau melihat pendapat yang beredar di media sosial maupun di media-media lainnya, massa sudah menjadi lebih jelas (dapat melihat) kebusukan Prabowo-KMP, hal ini bisa dilihat dari mulai bergeraknya massa (baik yang dikoordinir relawan maupun oleh kelompok pro demokrasi lainnya). Jadi, kami tak mau menarik mundur lagi kesadaran massa dengan mengaburkannya seolah-olah sekadar menjadi tuntutan “kembalikan Pilkada Langsung” atau istilah “Neo-Orba”.

Coba tengok kesejarahan Orde Baru (yang kuat dan brutal) dan sisa-sisanya (yang masih kuat dan anti-demokrasi), apa bisa seandainya sejak dahulu Orde Baru dihadapi dengan “soft-soft-an” (seperti yang dianjurkan PORAK)? Apa bisa Suharto terguling dengan cara “elegan” (seperti yang dianjurkan PORAK)?; apa bisa Prabowo (yang hampir menang dalam pilpres, yang dapat suara 47 % lebih) dikalahkan oleh cara “santun” (seperti yang dianjurkan PORAK)? Sebaiknya, KITA HARUS BELAJAR dari dinamika (lembut dan kerasnya) gerakan mahasiswa sejak 1971-1972; 1974;1978; 1996; 1998; dan partisipasi massa pada masa reformasi.

“ …bukan saja kelas yang berkuasa tak bisa digulingkan dengan cara lain, tapi juga karena kelas yang menggulingkannya hanya bisa mensucikan dirinya melalui revolusi—mereka akan bisa membersihkan dirinya dari SELURUH KOTORAN yang telah melekat berabad-abad, SAMPAH ZAMAN, hingga, dengan demikian, mereka siap mendirikan masyarakat baru.” (Engels)

Konsekwensinya, kelas buruh harus terlibat aktif dalam aksi-aksi massa menentang kekuasaan rejim-rejim anti-demokrasi, menyokong perjuangan untuk MENDORONG DEMOKRASI SEPENUH-PENUHNYA. Dengan demikian, kelas buruh dapat menciptakan KONDISI-KONDISI YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI PERJUANGAN KELAS BURUH DALAM MENENTANG KAPITALIS DAN ANTEK-ANTEKNYA. (M-DI)

Saat kami harus menengok ke ilmu Barat (Western) untuk menikmati Bintang Utara:

Bintang utara
ia lah satu-satunya bintang yang tak pernah bergerak
ajeg
stabil
tak bergeming
bisa jadi panduan melaut.

Lalu, bintang panduan apa untuk revolusi?

Baik hati, berani, mau belajar, mau bekerja
itulah bintang panduan revolusi
yang tak pernah bergerak
ajeg
stabil
tak bergeming
oleh kekalahan.

Read Full Article

pemutaran senyap
Pembubaran Pemutaran Film Senyap. ©2014 merdeka.com/darmadi sasongko

Kita tentu tak pernah lupa heroik pemuda di jalanan pada masa-masa krisis negeri ini di tahun 1997-1998, gelora pemuda yang sudah muak dengan golongan tua mampu menggegerkan dunia, di mana hanya terjadi sekali, di belahan dunia manapun. Rejim bertangan besi (Soeharto) yang telah menghancur-leburkan cita-cita Revolusi, dengan menggulingkan Soekarno, membubarkan partai-partai politik dan organisasi rakyat yang berbeda pandangan dengannya, pembunuhan massal yang keji, pemenjarahan tanpa pengadilan, bisa runtuh oleh dorongan massa pemuda tanpa senjata!

Setelah reformasi Indonesia sedikit berbeda; kebebasan berpendapat, berkumpul, berdiskusi, sudah tidak menjadi barang langka.Kembalinya ABRI ke dalam BARAK, sehingga tak punya wewenang mengatur lagi persoalan sipil. Lalu berdirinya lembaga independentyang bergerak di bidang HAM dan Korupsi, menjamurnya serikat buruh, dan aksi massanya, memberikan pandangan berbeda di dalam sejarah bangsa Indonesia, yang masa lalunya: masih penuh teka-teki?

Tapi, kebebasan yang berhasil direbut para pemuda heroik, kini semakin lama kembali ditimbun hidup-hidup oleh para penggiat negara. Membiarkan aparatur tanpa pangkat dengan seragam jubah, meronta-ronta marah di tempat diskusi pemutara Film Senyap di Jogja, Malang, Padang, (UGM, ISI, Brawijaya Malang). Pemutara Film Senyap ini diselenggarakan para mahasiswa dan akitivis HAM di kampus-kampus, kafe, sampai di sekretariat organisasi, untuk memenuhi keingintahuan mereka terhadap sejarah yang berbeda dari versi pemerintah, namun dibubarkan tanpa penjelasan yang rasional.

Yang terkesan “aneh” tapi nyata, adalah saat tentara juga ikut terlibat menghadang pemutaran Film Senyap. Di Malang misalnya: pemuda-pemudi yang haus akan pengetahuan terhadap sejarah, harus mendapat teror dari tentara, hanya karena ingin memutar film Senyap, saat memeringati hari Hari HAM pada 10 Desember 2014 di kampus mereka sendiri. Lalu kenapa tentara hadir? Bukanya mereka seharusnya di Barak?

Film Senyap (The Look Of Silence hasil kerja keras Joshua Oppenheimer. Sebelumnyaia juga mengeluarkan karya fenomenal: Jagal (The Act Of Killing),mendapat banyak penghargaan di dunia internasional. Fillm Senyap berdurasi tak lebih dari 2 jam banyak menggambarkan peristiwa-peristiwa pelik yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Melalui pemeran utamanya Adi Rukun yang di dalam Film tersebut dipertemukan dengan pembantai kakaknya yang selama ini ia cari.

Di dalam film ini Adi Rukun berperan sebagai pencari keterangan tentang kematian kakaknya Ramli Rukun. Dia menjumpai satu persatu pembunuh kakaknya, yang ternyata para pembunuh tersebut dengan bangga mengatakan: pembantaian massal itu pekerjaan yang terhormat demi kepentingan negara. Raut wajah yang bingar dan tanpa penyesalan itu Adi dapatkan saat menjumpai Yusuf Basrunsatu anggota DPRD Deli Serdang, dengan semangat berlebihan mengatakan: “Jika saya salah tidak mungkin saya dipercaya seperti ini”. Ungkapan-ungkapan yang membuat Adi marah terus dia dapatkan dari para pembunuh kakaknya, namun Adi menjawab segala macam ungkapan-ungkapan pengakuan yang tak memerlihatkan penyesalan itu, dengan rendah hati: “Mungkin karena penyesalan begitu dalam yang dia lakukan pada waktu itu. Karena rasa penyesalan yang begitu dalam, saat memeragakan pembunuhan itu seperti mati rasa”.

Jika kita dapat menelisik maksud dari film tersebut dengan jelas ingin memperlihatkan bagaimana para bajingan-bajingan yang bernaung di dalam Pemuda Pancasila digambarkan oleh film itu sebagai algojo-algojo yang melakukan pembantaian secara keji pada orang-orang yang dicap PKI, maupun para simpatisannya. Seperti film Jagal yang terbit dahulu sebelum Senyap dengan terang mengupas kulit sejarah yang dikotori daki Soeharto. Jagal memerlihatkan algojo-algojo pembantaian tanpa belas kasihan menyiksa para korban, memberi isyarat nyata pada kita bahwa Soeharto yang selalu mengaggungkan perdamaian, ternyata berkuasa di atas jutaan mayat rakyat Indonesia.

Lantas kenapa TNI membubarkan pemutaran film Senyap?

Mengatakan bahwa Joshua Oppenheimer membuat film ini tanpa maksud juga keliru, namun jauh lebih keliru yang mengatakan film Senyap dibuat untuk menjadikan rakyat bersimpati terhadap ajaran Marxisme. Jika kita melihat secara gamblang dua film karya Joshua Oppenheimer tidak memuat keterangan-keterangan tentang ajaran Marxisme. Sehingga upaya pelarangan memutar film Senyap, karena ditakutkan jatuh pada keyakinan Marxisme, adalah tindakan yang kebelinger. Kita tidak perlu menonton film Senyap jika ingin mempelajari Marxisme, buku-buku Marxis dan koran on line maupun cetak begitu gampang ditemukan saat ini di Indonesia. Di dalam film Senyap dan Jagal,Joshua Oppenheimer memiliki tujuan kemanusiaanyang tergambar jelas di dalam film tersebut, dimana para korban ingin negara mengakui kejahatan HAM di masa lalu. Tentu harapan korban dan Joshua Oppenheimer dengan para pemuda tidak berbeda dalam aspek demokratis.Dengan adanya film ini negara harus mengakui  peristiwa yang menyedihkan terjadi di Indonesia, selama priode 1965-1968, dan dengan tegas meminta maaf kepada para korban Orde Baru, memberikan kompensasi terhadap kerugian harta benda, serta merehabilitasi korban dan keturunannya, sampai pada penghapusan aturan keliru: Tap MPRS XXV/1966, yang membatasi rakyat untuk berideologi. Film Senyap memang hanya menggambarkan sedikit peristiwa pembantaaian massal yang terjadi di seluruh Indonesia. Namun film ini bisa menjadi jembatan untuk rakyat melek sejarah, bertanya apa sebenarnya yang pernah terjadi di kampungnya masing-masing, di pinggiran sungai, di sudut gang kota dan ladang-ladang.

Apakah perjuangan kemanusiaan yang menjadi tujuan dalam Film Senyap karya Joshua Oppenheimer bertentangan dengan TNI, atau dengan para Organisasi “Islam” reaksioner? Kebingungan ini dapat kita jawab dengan membuka sedikit sejarah tentang peristiwa yang banyak kalangan menyebutnya: Gerakan 30 September, yang menjadi titik awal api. Konfik di dalam Angkatan darat berakhir pada tewasnya tujuh petinggi militer yang ditemukan di Lubang Buaya. Berselang dari penemuan mayat-mayat para Perwira Tinggi, TNI dengan lantang lansung menuduh bahwa penyebab kematian para Perwira Tinggi adalah PKI. Setelah berhasil menuduh PKI, Soeharto mengambil alihkepemimpinan Angkatan Darat dengan membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) sebagai alat utama untuk menjalankan pembantaian massal, seperti apa yang pernah dikatakan Sarwo Edhi: bahwa dia telah menumpas tiga juta orang komunis di Indonesia.

Tak sampai disitu, tentara dengan Kopkamtibnya merekrut organisasi-organisasi yang sebelumnya anti Soekarno dan rakyat yang dipengaruhi oleh propganda hitam tentara, seperti: PKI pembunuh para Perwira Tinggi, bahwa PKI anti Agama, PKI berkhianat pada negara. Propaganda hitam itu dimaksudkan memprovokasi, agar organisasi dan rakyat yang dapat dipengaruhi tentara bisa terlibat lansung melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang dicap PKI. Seperti yang ada di dalam film Jagal, Algojo utamanya Anwar Kongo (Pemuda Pancasila) mengakui bahwa dia membantai PKI hanya karena selama menjadi preman di bioskop mendapat penghasilan kecil, sebab PKI mendukung Soekarno yang mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap film Amerika di putar di Indonesia, karena film-film tersebut menurut Soekarno, membawa budaya individualis, hedonis, dan kekerasan. Atau Banser NU yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh para Kyai di Jawa Timur, untuk menghadang gerakan petani yang menjalankan reformasi agraria, berhasil digandeng tentara untuk melakukan pembantaian secara brutal di Jawa Timur.

Tentu kenyataan sejarah yang dimanupulasi berbeda dengan apa yang di propagandakan Soeharto dan Militer, contohnya di dalam Museum Nassional tesirat Nugroho Notousanto berupaya keras membangun kultus individu yang menyerupai Soekarno terhadap Soeharto. Bersama dengan para petinggi militer lainnya, ia menyelipkan peran Soeharto di dalam rancangan museum 1969, hadir di dalam tiga adegan: “Pembebasan Irian Raya”, “Hari Kesaktian Pancasila”, serta “Surat Perintah Sebelas Maret”, sengaja ditampilkan agar Soeharto di mata rakyat sebagai pahlawan negara, yang tak perlu diragukan lagi, dan tentara menjadi satu-satunya organisasi negara yang besar kontribusinya terhadap kemerdekaan maupun memertahankan negara dari “Bahaya Komunisme”.

Jadi kita masih ingin bertanya kenapa tindakan “aneh” TNI dan Ormas “Islam” reaksioner bisa terjadi? Ya cukup sederahana jawabannya: bahwa TNI sebagai Institusi yang maha agung di mata masyarakat awam, tidak tercoreng wajahnya dengan pemutaran film Senyap. Dimana saat rakyat sadar bahwa ada ketidakberesan di dalam sejarah akan menambah keingintahuan rakyat untuk menggali kebenaran sejarah yang pada akhirnya berujung pada antipati rakyat terhadap insititusi maha agung tersebut. Jika satu saja kejahatan yang dilakukan TNI terbongkar, maka tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga ikut terbongkar, seperti pelanggaran HAM di Aceh, kasus Kedung Ombo, penculikan para pejuang demokrasi, peristiwa Tanjung Priok, penembakan mahasiswa Trisakti, atau bisnis para tentara yang merajalela saat berkuasa akan terbongkar, dan tentu itu tidak diinginkan oleh tentara. Sementara sudah dari dulu kita mengetahui jika organisasi reaksioner yang berkedok agama maupun kedaerahan memang dipelihara oleh negara untuk meneror gerakan buruh dan rakyat. Pelarangan terhadap pemutaran film senyap ini juga dapat dilihat bahwa, tentara tidak hanya memusuhi para pemuda yangingin meluruskan sejarah, lebih dari itu, bahwa sesungguhnya tentara tidak ingin rakyat memaksa negara untuk mengakui kesalahan di massa lalu, karena akan berakibat fatal bagi tentara jika permintaan maaf negara dikeluarkan. Tuntutan rakyat akan bertambah dengan menutut pencabutan Tap MPRS XXV 1966 yang berisi pelarangan menyebarluaskan gagasan Marxisme-Leninnisme. TNI tidak akan memiliki alasan lagi untuk menghadang bangkitnya kembali perjuangan rakyat yang revolusioner, dan pendiskusian secara terang-terangan tentang ideologi Marxis akan mengusik kenyamanan TNI.

Kampus kerajaan kecil di tengah negara.

Ya selayaknya kerajaan di dalam negara, kampus juga mempunyai prajurit yang setia terhadapnya, seperti Satpam dan Memwa. Kekuatan prajurit seperti ini pernah ditunjukkan dengan bangga oleh Rektor UMY saat menggunakan Satpam sebagai barisan terdepan untuk menggebuki mahasiswanya yang sedang melakukan demonstrasi pada tahun 2011. Rektor sebagai raja, yang mempunyai kekuasaan begitu besar tanpa tandingan di dalam kampus bisa setiap saat bersikap sewenang-wenang. Seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dimana seorang Raja membredel penerbitan buletin salah satu UKM Jurnalis di dalam kampusnya. Belum hilang dari ingatan kebiadaban Rektor UNY kini kita kembali tercengang jijik melihat sikap Rektor Universitas Brawijaya Malang, Muhammad Bisri yang melarang pemutaran film Senyap di kampusnya. Ini adalah bukti-bukti nyata kalau mereka yang biasa disebut para akademisi, tidak bertanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan.

Lalu kita mendengar kabar mengharukan dari UGM, diberitakan dalam media on line maupun cetak jika Rektor UGM ingin menggalang kekuatan untuk melawan intimidasi, tapi ternyata itu tidak benar sepenuhnya, sebab saat ada beberapa organisasi yang ingin kembali memutar film tersebut dalam waktu dekat pasca pemutaran film dibubarkan di UGM.Sebagai penunjukan sikap yang menentang intimidasi, Rektor beserta jajaranya, masing-masing saling melemparkan tanggung jawab, dan memberi alasan yang berbeli-belit agar pemutaran film tersebut ditunda, dan berjanji akan membuat konsep untuk pemutaran film tersebut. Kita sudah muak terhadap janji-janji para pejabat negara, kini kita mendapat lagi janji manis dari seorang raja yang kecenderungan besarnya mencari aman dari segala persoalan demi sebuah kenyamanan sebagai raja di tengah rakyatnya (mahasiswa) yang sebagian besar lupa pada sejarah.

Dimanakah para dosen? Yang selalu “membimbing” mahaisiswa untuk berani berpendapat. Ternyata mereka sedang sembunyi di balik lemari perpustakaan. Selama berdirinya Orde Baru, kampus bukan lagi menjadi tempat dimana ilmu pengetahuan bebas diperdebatkan, kebebasan-kebebasan kecil memang didapatkan oleh mahasiswa namun dalam batas tertentu: asal tidak merugikan kampus. Sementara para dosennya dibuat seperti mayat tanpa hati nurani, selalu memoderasi mahasiswa dengan kesadaran palsu: bahwa mahasiswa, harus menjadi orang sukses ditengah pemuda-pemuda tidak bekerja, mahasiswa harus membangun negara dengan cara yang lama. Seluruh ungkapan yang dikeluarkan para dosen seperti sudah diatur sebelumnya di dalam bilik perpustakaan, yang tentunya harus tunduk pada raja, raja tunduk pada presiden, presiden tunduk pada kekuatatan modal.

Mahasiswa sudah tidak bisa berlindung lagi dibalik almamater yang secara terang-terangan menghambat kemajuan mahasiswa. Kampus yang selama ini sudah menjadi lembaga resmi kekuatan modal, dengan mengajarkan teori yang menghalalkan: manusia menindas manusia lainya, sudah tidak bisa diharapkan untuk berlaku demokratis terhadap agenda-agenda mahasiswa. Dengan aturan adminitrasi (presensi 75%, Batas Kuliah, dll) kampus mengkrangkeng mahasiswa untuk tidak kritis, apalagi dengan kembali aktifnya Menwa di bawah kendali tentara, semakin memperlihatkan kampus juga menjadi bagian dari ideologisasi militerisme yang digagas tentara melalui Menwa, akan semakin membahayakan bagi mahasiswa yang pro-demokrasi.

Dimanakah Pemerintah? Mereka ada di Jamban!

Saat pembubaran Film Senyap terjadi di berbagai daerah, banyak dari para peserta pemutaran film bertanya, dimana pemerintah? Pertanyaan yang sudah kusam, namun tanpa di sadari pertanyaan itu selalu muncul di benak rakyat saat menghadapi ancaman. Sementara para polisi yang seharusnya menjamin keamanan rakyat saat berkumpul dan berdiskusi tidak berbuat apapun untuk menghadang kelompok anti dmokrasi, justru sebaliknya meminta para panita pemutaran film Senyap untuk membubarkan acaranya. Apakah pemerintah bisa menjawab pertanyaan usang yang ditanyakan rakyat saat menghadapi ancaman? Tidak mungkin pemerintah dapat menjawabnya dengan gamblang, sebab pemimpinya lagi asyik bersafari keliling pulau-pulau Nusantara. Sampai pada peristiwa bengis yang baru-baru ini terjadi menimpa masyarakat papua,menelan korban jiwa, hasil dari kebiadaban angkatan bersenjata yang bertindak sewenang-wenang,tak menggubris hati nurani pemerintah, justru memilih sikap diam yang membuat rakyat antipati.

Padahal kita masih ingat betul janji-janji Jokowi saat masa kampanye pemilihan presiden, lewat Andi sebagai juru bicara Tim Transisi Jokowi mengatakan, pemerintah menjanjikan akan menyelesaikan kasus 1965, dan akan meminta maaf kepada korban pembantaian 1965. Namun belum 100 hari Jokowi terpilih jadi presiden, Yusuf Kalla sudah mengatakan tegas bahwa pemerintah tidak akan melakukan permintaan maaf terhadap korban kejahatan HAM masa lalu. Tragis bukan? kemanusiaan hanya dijadikan bahan kampanye.Sampai saat ini saja pemerintah belum berbuat apapun untuk membuka ruang demokrasi di Indonesia. Kita masih melihat bahwa UU yang anti demokrasi (UU Ormas, UU PKS, UU Intelejen dll) masih berdiri tegak di dalam konstitusi, padahal janji partai penguasa akan memberikan demokrasi kepada rakyat.

Dari kenyataan-kenyatan yang ada apakah kita masih mengharapkan pemerintah untuk menuntaskan kasus kejahatan HAM di masa lalu, semetara sebagian pelakunya seperti Hendropriyono dkk ada dibalik kekuasaanya. Di satu sisi lain kita melihat kekuatan militerisme semakin kuat dengan partai-partai politiknya, yang dalamsewaktu-waktu dapat membahayakan demokrasi, propaganda kerinduan terhadap Orba disebarkan kemana-mana, penyelundupan watak militerisme melalui Menwa kembali dijalankan, komando-komando teritorial diperbanyak. Lalu dimanakah pemerintah? Mereka ada di jamban!

Awas! Kembali ke Orde Baru.

Tentu kita tidak ingin Indonesia menjadi Jerman di bawah Adolf Hitler: Sebelum Hitler berkuasa tak ada satupun pengamat politik Jerman yang dapat memprediksi jika Hitler akan berkuasa. Pada tahun 1928 Partai Nasional Sosialist(NAZI) masih berada di pinggiran politik Jerman, pada tahun berikutnya 1929, ekonomi dunia mengalami krisis yang membuat negara-negara besar di Eropa berada dalam ambang kehancuran. Bagi rakyat Jerman,  inflasi yang terjadi menjadi bencana besar. 6 juta rakyat Jerman menjadi pengangguran, dan hanya mengharapkan tunjangan yang tidak layak dari negara. Wajah-wajah lesuh yang khawatir menatap masa depan, menggambarkan kehidupan pelik yang di derita oleh rakyat Jerman. Hingga keputusan memberi dukungan kepada Hitler.Rakyat Jerman menjadi percaya terhadap gagasan-gagasan Hitler yang dianggap sebagai jalan keluar, walau dmokrasi punah di bawah kediktatoran Hitler.

Hitler dan Nazi memberikan harapan semu kepada rakyat Jerman, seruan mereka adalah sesuatu yang emosional. Mereka menjanjikan Jerman akan bangkit dari keterpurukan ekonomi dan kebangkitan Jerman harus berdasarkan kebanggaan Ras dan Kesetiaan. Propaganda-propaganda Nazi terus diterima rakyat Jerman, namun isian propaganda Nazi disampaikan berbeda berdasarkan klas sosial. Jika berhadapan dengan rakyat yang menderita kelaparan, Nazi mengatakan mereka yang menderita kelaparan adalah Ras yang unggul. Dan dibangnlah kesadaran di rakyat Jerman, diluar dari Rasnya adalah kambing hitam, seperti yang dimaksud Nazi terhadap Ras Yahudi. Bagi kelas menengah seruannya: Nazi akan menjaga hukum dan tata tertib, dan melindungi mereka dari bahaya Merah. Bagi bangsawan, pemimpin militer, dan pemilik-pemilik industri, orang-orang pendukung yang sangat vital, pesannya Nazi kepada mereka: hanya negara yang sangat kuat dapat melindungi kepentingan mereka. Percayanya rakyat terhadap janji-janji palsu membuat Nazi berhasil berkuasa, walau dengan mengorbankan jutaan orang Yahudi yang dijadikan kambing hitam dari krisis yang melanda eropa, menjadikan tindakan Nazi tak terampuni karena telah melakukan kejahatan HAM terbesar di dunia.

Kalau di Jerman ada Hitler, maka di Indonesia ada Soeharto yang tak kalah brengseknya dalam melakukan kejahatan HAM. Di Jerman gagasan-gagasan Fasisme sudah tidak mendapat dukungan dari rakyat, sementara di negeri kita ini, sisa-sisa Orde Baru masih memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Kita dapat melihat hasil pemilu 2014 lalu bahwa Golkar, Gerindra, Hanura, masih mendapat suara yang begitu besar. Propaganda rindu Orde Baru berhasil membuat rakyat kembali terilusi dengan kehidupan di zaman Soeharto. Sehingga bahaya politik yang dapat menghancurkan kebebasan rakyat di Indonesia adalah bangkitnya kembali Orde Baru lewat partai-partai politik. Kebangkitan Orde Baru terlihat saat Prabowo mendapat suara yang begitu besar pada pemilihan presiden 2014, karena keberhasilannya membohongi rakyat. Di satu sisi Prabwo menjanjikan kepada buruh, upah layak dan kerja tetap, sementara ia juga menjadi Dewan Pembina GIBAS, organisasi preman yang selama ini menghadang demontrasi buruh. Prabowo berjanji kepada para akademisiuntuk menjalankan demokrasi di Indonesia, tetapi cacatan sejarah memperlihatkan bahwa dia petinggi TNI yang membetuk Tim Mawar yang bertugas menculik para pejuang demokrasi.

Jika gerakan tak tanggap melihat situasi politik yang berubah-ubah maka tak mengherakan jika kelak Prabowo atau siapapun yang menjadi sisa-sisa Orde Baru akan berkuasa. Kita harus melihat sejarah rakyat Jerman, yang menaruh harapannya kepada Hitler hingga menghasilkan kehidupan yang lebih kacau. Jangan sampai kekacauan yang dialami rakyat Jerman, dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Jangan menunda, ayo galang kekuatan.

Kita tak bisa menunda terlalu lama untuk menggalang persatuan yang memegang teguh prinsip demokrasi dan memperjuangkan demokrasi. Di tengah situasi yang kacau ini, cepat atau lambat, kebebasan akan direbut kembali dari tangan kita. Menjadi penting melakukan penggalangan persatuan sebagai tahap awal yang harus kita lakukan merespon situasi yang ada. Langkah taktis yang dapat dilakuan oleh aliansi ataupun Fron, adalah menggalang kembali pemutara film Senyap sebagai tahapan awal yang secara terang-terangan melakukan perlawanan terhadap pembredelan.

Belajar dari gerakan buruh, di Jakarta-Bekasi-Karawang-Batam kita dapat mengambil pentingnya pembangunan Satgas, atau Laskar Rakyat, sebagai barisan terdepan menghadang kelompok-kelompok anti demokrasi. Kekerasan tidak bisa dimaknai secara fulgar, seperti kebanyakan terdapat pada pandangan kaum biokrat,: bahwa melakukan perlawanan terhadap anti demokrasi bisa dilakukan dengan baik-baik (konferensi pers, lewat jalur litigasi) melakukan perlawanan dengan komunakatif yang persuasif. Pandangan tersebut sudah menjadi daki sejarah, yang terus menggulirkan kekalahan-kekalahan di massa rakyat, akhirnya memperpanjang barisan Demorisasi. Yang membedakan Laskar Rakyat dengan kelumpok sipil reaksioner dapat kita lihat dari landasan dan tujuannya berdiri . Laskar Rakyat dibangun di atas program rakyat memperjuangkan demokrasi, sementara para kelompok reaksioner hanya berpedoman dengan saweran yang diberikan oleh militer atau elit-elit politik. Tidak menjadi persoalan kita mempertahankan kebebasan yang secuil ini dengan kekerasan, sebab kelompok organsasi reaksioner tidak akan pernah bersedia jika ditawarkan untuk berdialog, melakukan kekerasan demi mempertahankan diri dilakukan oleh seluruh rakyat di dunia, dari zaman, ke zaman, demi sebuah perubahan.

Situasi yang berubah-ubah ini harus diketahui rakyat, rakyat tidak bisa terus dibiarkan hanya membaca koran-koran yang berafiliasi pada kepentingan modal. Sebab di dalam media tersebutrakyat tidak akan menemukan jalan keluar baginya. Sudah saatnya pula persatuan-persatuan organisasi yang pro-demokrasi membangun media untuk rakyat secara bersama, mau itu on line atau pun koran cetak, media propaganda ini akan menjadi jembatan antara rakyat dan fron. Media propaganda ini yang akan memberi penjelasan pada rakyat bahwa Jokowi tidak dapat berbuat apa-apa, Prabowo bukan jalan keluar. Satu-satunya jalan adalah kekuatan politik alternatif yang dibangun dengan persatuan rakyat dan berdasarkan kepentingan rakyat. Media propganda ini juga bisa menjadi tempat perdebatan di kalangan organisasi yang masih saling berseteru terhadap perbedaan pandangan. Gagasan-gagasandiperdebatkan dalam media propaganda sebagai upaya memperkecil perbedaan, dan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih gagasan yang paling baik dalam memperjuangkan kepentingannya. Media propganda ini juga dapat dimaknai sebagai ukuran bahwa organisasi-organisasi yang terlibat di dalam fron atau aliansi serius membangun kekuatan politik alternatif untuk dirinya sendiri dan rakyat.

Jika tahap-tahap tersebut berjalan dengan baik, fron berjalan di atas program, persatuan teruji dengan kerja nyata (propganda dan mobilisasi massa untuk aksi massa), langkah selanjutnya kita dapat kembali merumuskan pembangunan kekuatan politik alternatif sebagai jalan keluar untuk rakyat memperjuangkan kesehjateran dan demokrasi yang seluas-luasnya.

 *Mirza Asahan.

Daftar Rujukan:

 http://www.tempo.co/read/news/2014/12/10/058627715/Militer-Intimidasi-Pemutaran-Film-Senyap-di-Malang

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/10/058627715/Militer-Intimidasi-Pemutaran-Film-Senyap-di-Malang

http://news.detik.com/read/2014/12/19/152009/2782627/10/pemutaran-film-senyap-dibubarkan-ormas-rektor-ugm-hentikan-intimidasi?n991104466

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/10/058627745/Ini-Alasan-Rektor-Unibraw-Larang-Pemutaran-Senyap

http://sinarharapan.co/news/read/141004063/jokowi-akan-tuntaskan-kejahatan-ham-span-span-

http://koranpembebasan.org/2014/12/setelah-film-jagal-indonesia-1965-merehabilitasi-korban-merehabilitasi-revolusi.html

Katharine E. McGregor, Ketika Sejarah Berseragam, Yogyakarta: Syarikat, 2008.

Hugh Purcell, Fasisme, Yogyakarta: Insist Press, 2000.

Arah Juang, Pelajaran Dari Pemilu 2014, Edisi III, November 2014.

Read Full Article

senyap

Sayup-Senyap Perjuangan Hak Asasi Manusia

Oleh: Surya Anta*

Setelah sebelumnya penayangan dan pendiskusian film “Jagal/The Act of Killing”, dapat dikatakan berhasil membuka kembali ruang pendiskusian dan perdebatan sekitar tragedi 1965, dengan segala macam kontroversinya, Joshua Oppenheimer, sutradaar film ini membuat filmnya yang paling anyar, berjudul “Senyap”. Film ini lebih menekankan pada suara-suara korban dan ekspresi pelaku saat bertemu dengan anggota keluarga korban.

Ditayangkan dan didiskusikan di 457 tempat, film senyap yang mengangkat isu tragedi 1965 ini, masih saja sebagai sebuah kontroversi, yang dapat dikatakan haram untuk ditonton apalagi didiskusikan. Tentu saja, kekuatan militer dan kelompok sipil reaksioner yang sejak dahulu mudah untuk digerakkan memberangus PKI, dengan alasan-alasan tak rasional membubarkan pemutaran film seperti yang terjadi di Warung Kelir, Malang.

Sebenarnya film senyap merupakan potongan kecil dari tragedi paska 1 Oktober 1965. Namun, potongan kecil dalam film senyap ini menjadi pintu untuk memahami bagaimana pola-pola penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi selama tragedi tersebut berlangsung. Sementara itu tragedi 1965 adalah puzzle terbesar dari berbagai kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu. Puzzle terbesar karena memakan korban kurang lebih 2 Juta manusia. Sementara, puzzle-puzzle yang lain seperti kasus Tanjung Priok, Kedung Ombo, Blangguan, Talang Sari, Timor Leste, Aceh, Papua, Poso, Ambon, Sum Kuning, Penculikan aktivis, Penembakan Misterius (PETRUS), Marsinah, Udin-Bernas, Trisakti, Kerusuhan Rasial Mei 1998,  Semanggi, Munir dan lainnya.

Belum pula selesai, kasus-kasus pelanggaran HAM masa Orde Baru tersebut di bawa ke meja hijau peradilan, dan kebenaran sejarah serta keadilan di tempatkan sebagaimana mestinya, kejahatan-kejahatan baru terjadi, bergulir, bahkan dalam skala yang meningkat.

Hambatan Besar

Al-Araf, Direktur Imparsial dan seorang Human Rights Defender, dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh ELSHAM, menyatakan bahwa isu dan pendiskusikan Hak Asasi Manusia saat ini tak se-ideologis awal-awal tahun paska 1998, paska tergulingnya Suharto. Saat ini sedikit yang tertarik untuk terus memperjuangkan isu HAM, sementara potensi kasus-kasus pelanggaran HAM baru akan terus terjadi.

Benar sekali. Sejak pemerintahan Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY dan saat ini Jokowi, grafik kekerasan dengan berbagai bentuk dan tema berkembang. Dimana Negara dan korporasi yang terlibat melakukan kekerasan, dengan menggunakan aparatus kekerasan Negara (Tentara, Polisi, Satpol PP) ataupun ormas dan preman bayaran dilakukan. Namun, tak jarang Negara pula melakukan pembiaraan tersebut. Dan akibatnya, pelaku merasa bahwa tindakannya benar dan sah. Atau bahkan seperti yang sering kali dijadikan alasan oleh para pelaku pembunuhan dalam “Senyap/The Look Of Silence”: “membela Negara”, “membela agama”.

Berbagai kekerasan HAM terjadi baik yang berbasis perbedaan ideologi-politik, seperti pelarangan mantan-mantan PKI berkumpul, meski untuk arisan sekalipun, seperti yang terjadi di Semarang pada Februari tahun 2014 lalu. Kekerasan berbasis Agama, dengan menggunakan Perda Syariah, SKB 4 Menteri atau pembiaran terhadap Front Pembela Islam, terhadap agama-agama lokal—seperti yang terjadi baru-baru ini dimana Jenazah Penganut Aliran Kepercayaan dilarang dimakamkan di TPU. Bahkan tak luput pula Agama-Agama Islam (Syiah dan Ahmadiyah)  dan Non Islam  yang diakui oleh Negara. Atau bahkan kekerasan terhadap perempuan, bahkan korban, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Aceh, seorang perempuan, korban pemerkosaan di hukum cambuk. Dan meski pasal karet penghinaan terhadap pejabat Negara seperti yang dialami oleh Ignatius Mahendra sebagai korban pemenjaraan paling lama (3 tahun) karena pasal karet tersebut, namun, kekerasan berbasis pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat dilegitimasi oleh UU ITE seperti yang menimpa Ervani di Yogyakarta. Potret suram ini akan terjadi lagi, dan lagi kedepannya. Penutasan pelanggaran HAM masa lalu dan kini, akan “sayup-senyap”.

Ada beberapa faktor mengapa kasus-kasus Pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini, bahkan potensi ke depannya akan “sayup-senyap” untuk dituntaskan:

Pertama, kekuasaan politik masih di tangan kekuatan lama dan atau agen-agen kekuatan Lama, Orde Baru. Dalam film “Senyap”, M.Y. Basrun, Ketua Komando Aksi pembantaian, saat ini masih menjadi Ketua DPRD Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Angkatan 66 yang terlibat mendukung dan bahkan membantai tak sedikit yang menjadi anggota Dewan atau Pemerintah, seperti M.Y. Basrun ini. Oleh karenanya upaya untuk membawa kasus-kasus pelanggaan HAM 1965, dan sesudahnya ke Meja Hijau, teramat sangat sulit, selama pelaku dan pendukungnya masih berkuasa.

Keduaupaya membangkitkan kerinduan pada Orde Baru atau bahkan menjadikan para pembunuh sebagai Pahlawan, seperti upaya menjadikan Suharto sebagai Pahlawan. Dan hal tersebut bermakna bahwa seluruh korban pelanggaran HAM masa Orde Baru, baik PKI, Islam, Tionghoa, maupun para aktivis pejuang demokrasi sebagai: Penjahat, Iblis atau segala macam keburukan dimuka bumi ini.

Dan upaya membangkitkan kerinduan terhadap Orde Baru ini dipelopori bukan hanya oleh Partai Golkar sebagai alat politik Soeharto semasa ia berkuasa. Namun pula oleh Partai Gerindra yang di pimpin oleh Prabowo—putra mantan petinggi PSI (Sumitro Djojohadikusumo), beserta ormas pendukungnya seperti Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB). Dan, bahkan Partai Keadilan Sosial (PKS)—yang notabene adalah salah satu“anak kandung” keterbukaan dan kebebasan politik (Reformasi)

Ketiga, kaum reformis palsu atau setengah hati, seperti PDIP, Megawati, Amien rais, dan PAN, PKB. Yang semasa Orde Baru sudah mempunyai massa yang besar, tapi tak sungguh-sungguh atau mempelopori perjuangan reformasi, meskipun mereka sangat berkepentingan terhadap keterbukaan politik. Namun, ketika hak-hak politik mereka dilanggar secara pragmatis-oportunis menggunakan isu Hak Asasi Manusia untuk melawan. Tapi diam dan menolak terhadap penuntasan kasus-kasus HAM yang menimpa diluar dirinya.

Dari deretan nama elit diatas, hanya Abdurahman Wahid (Gusdur) yang paling maju dari kesetengah-hatiannya. Abdurahman yang mengusulkan pencabutan TAP MPRS N0 25/1966, meminta maaf terhadap korban-korban Tragedi 1965, dan mengupayakan ditetapkannya Tahun Baru Cina (Imlek).

Potret semacam Amien Rais, Megawati, ataupun Gusdur, yang akan kita terus kita lihat dalam potret diri Joko Widodo ataupun elit yang lain. Jokowi mau bertemu dengan istri almarhum Munir, namun disisi  lain menggandeng Hendro Priyono dalam barisan pendukungnya, serta diam dan tak bergeming ketika ; atau menerima wahyu susilo, adik Widji Thukul, serta anak-anak Widji Thukul (Fitri Nganti Wani dan Fajar Merah) namun tak serius berupaya menuntaskan kasus yang sangat berkaitan dengan rival politiknya, Prabowo Subianto. Atau, dengan leluasanya Jokowi bertemu dan berbincang dengan warga Papua selama masa kampanye pemilu, namun ketika Jokowi berkuasa, ia, menjadikan Ryamizard Ryacudu yang memiliki kasus pelanggaran HAM di Papua, padahal RR adalah mantan Jendral yang sangat ingin agar pendekatan militeristik sebagai ujung tombak menangani Papua. Dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh ELSHAM, seorang mantan Wakil MPR periode 2009-2014 yang hadir menyampaikan, sebelum RR menjadi Menteri Pertahanan, menyampaikan kepadanya berkali-kali secara lisan agar ada anggaran untuk memperbanyak Kodam-Kodam di Papua. Belum 100 hari Jokowi berkuasa, tanah Papua yang pernah ia sambangi itu, baru saja 7 warganya ditembak dengan keji.

Keempat, regulasi perundangan-undangan yang menghambat demokrasi. Sejak SBY berkuasa ada beberapa UU dan RUU yang masuk ke Prolegnas. Jokowi yang diharapkan oleh berbagai aktivis HAM, akan membawa arah angin demokrasi dan HAM ke arah yang lebih baik, justru tak bersikap bahkan bertentangan seperti UU Ormas, yang bahkan sebelum disahkan pun sudah memakan korban di Papua. UU Pengedalian Konflik sosial yang memberikan kesempatan bagi Gubernur/Walikota dan Bupati untuk menyatakan keadaan bahaya sehingga tentara bisa menggunakan pendekatan militeristik. RUU Keamanan Nasional yang sebelumnya ditolak oleh PDIP, justru masuk ke Prolegnas 2015 dan Program NAWACITA-Jokowi.

Kelima, tak menganggap penting perjuangan HAM. Said Ikbal, Presiden KSPI-FSPMI, beberapa waktu sebelum Pemilu Legislatif menyampaikan bahwa isu Hak Asasi Manusia tak dipahami buruh. Sejurus dengan pimpinannya, banyak anggota-anggota serikat yang ia pimpin, dalam perdebatan di media sosial kala dikritik oleh berbagai kalangan atas dukungan Serikatnya kepada Prabowo pada Pemilu Presiden lalu, mencibir isu HAM dengan umpatan, “Hamburger”, “Ham-Hem-Hom”, “Makan itu Ham!”.

Rupanya, pandangan yang menganggap perjuangan HAM tak penting, tidak hanya menghinggapi kepala Pimpinan Serikat buruh yang paling mampu memobilisasi puluhan bahkan ratusan ribu anggotanya dalam “Mogok Nasional” I dan II itu. Aneh, tapi nyata. Ada pula unsur kiri yang mengabaikan isu HAM, isu Militerisme, isu bahayanya upaya membangkitkan Orde Baru oleh Prabowo-Koalisi Merah Putih, dengan argumentasi: Isu HAM atau Militerisme tidak akan membuat massa tumpah ruah dijalanan. Memang aneh, tapi sebuah kenyataan yang harus dirubah.

Padahal isu pelarangan kebebasan berserikat di pabrik (Union Busting). Bebas melakukan demonstrasi, solidaritas antar pabrik, menyebaran selebaran, leaflet dan spanduk di kawasan pabrik, mendapatkan perlindungan dari aparatus negar dari serangan preman bayaran pengusaha, mendapatkan peradilan yang layak, adalah bentuk dari pemenuhan Hak Asasi Manusia-Sipil Politik (Hak SIPOL).

Dan, pemenuhan terhadap perumahan yang layak, air bersih, asrama untuk buruh, bus jemputan, tanah tak dirampas oleh pengusaha, upah yang layak, tunjangan sosial, dan sebagainya adalah bentuk-bentuk dari pemenuhan Hak Asasi Manusia-Ekonomi Sosial Budaya (Hak EKOSOB).

Keenam, budaya mudah melupakan. Keberhasilan Suharto dan Rejim Orde Baru adalah Membuat Rasa Takut. Takut untuk melawan. Takut untuk berani. Dan hasilnya, floating mass (massa mengambang). Namun, ada satu lagi keberhasilan Suharto dan perjuangan untuk melawan dan merubahnya butuh waktu panjang, yakni: Budaya Lupa. Tentu saja, faktor budaya lupa ini disebabkan oleh keberhasilan Suharto dan tatanan Orde Baru secara masif dan sistemik memutarbalikkan sejarah, menjadikan sejarah sebagai deretan ruang dan waktu tanpa konteks dan makna, dan menjadikannya sebagai Hapalan. Terbukti, generasi muda berusia 18 – 25 tahun hari ini tak mengetahui dan memahami kejadian yang paling dekat, seperti Mei 1998 dan penjatuhan Suharto, apalagi kejadian 1965 dan sesudahnya.

Ketujuh, Militerisme belum lumpuh. Militerisme sebagai ideologi-politik masih kuat. Pendidikan militer mengacu pada pendidikan kolonial, Jepang serta port benning (Amerika) dijadikan pegangan untuk “menghadapi” rakyat sendiri. Di tambah lagi, upaya untuk memperbesar “Militerisme” dikalangan mahasiswa melalui Menwa dan kaum muda melalui RUU Tentara Cadangan terus digodok. 15 tahun reformasi, tak satu pun Jendral Pelanggar HAM diadili, dan Komando Teritorial hingga ke desa-desa (Babinsa) tak berhasil dihapuskan.

Penutup

Apa yang kita lihat di masa orde baru dan masa reformasi ini akan terjadi dengan pola yang sama dan kadar berbeda. Namun secara esensi, potret buram penuntasan HAM ini menemukan jalan berliku, panjang dan terjal, sebab penuntasannya menuntut perimbangan kekuatan yang lebih besar pada kekuatan massa yang sadar untuk merebut kekuasaan politiknya (machtsvorming) dari tangan para penguasa lama dan baru.

Sejarah 16 tahun reformasi ini sudah menjelaskan secara gamblang. Siasat untuk mendesakkan perubahan melalui partai dan elit yang berkuasa selalu menemui jalan buntu, atau ditampung tetapi dibelokkan seperti nasib rancangan undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi (RUU KKR)—yang membelokkan menjadi saling memaafkan tanpa pemenuhan rasa keadilan dan pengembalian hak ideologi-politik para korban.

Siasat “merubah dari dalam” atau “ change within” dengan cara masuk ke partai-partai yang ada, justru tak membuahkan hasil. Sebaliknya, tak sedikit larut dalam hingar-bingar parlemen dan budaya using serta korup dari partai-partai yang ada.

Tak bisa lagi mengharapkan pada partai dan elit yang ada. Sejak dari awal, mereka, bukan lah elemen yang paling terdepan, serius dan gigih dalam memperluas demokrasi dan HAM.

Machtsvorming yang dimaksudkan Soekarno sebagai “upaya membuat kaum sana tunduk kepada kita” bisa dan hanya bisa dilakukan melalui Persatuan Politik Alternatif yang Demokratis dan Mandiri—tidak mensubordinasikan diri dibawah ketiak kekuatan lama.

Rumit. Jelas, rumit. Namun yang jelas perjuangan kita menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masa lampau, maupun kasus-kasus pelanggaran HAM paska Orde Baru (Reformasi), adalah upaya mengembalikan sejarah pada tempat yang benar, serta upaya menjadikan kita sebagai Bangsa dan Manusia yang beradab dan bermartabat. Selesai.

*Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat

Read Full Article

aksi mahasiswa tahun 98(Danial Indrakusuma)

Dikutip dari majalah PROGRES No. 3, Jilid 2, 1992 hal. 59 yang menerbitkan tulisan ini dengan nama Madjid.

Kesalahan Cara Memandang Gerakan/Pergerakan

Kesalahan cara memandang gerakan, yakni memandang gerakan hanya dari satu seginya saja, yakni segi yang negatif, bisa mengakibatkan hilangnya arah positif gerakan. Dan bila ini dibiarkan, akan mengakibatkan hancurnya semangat berjuang. Singkatnya: mengakibatkan hancurnya pergerakan itu sendiri. Adalah sungguh salah bila memandang gerakan dari satu seginya saja, apalagi bila bukan merupakan hasil dari kesimpulan dialektika sejarah. Harus dicamkan dalam-dalam, bahwa kenyataan/realitas apapun memiliki dua sisi, sisi yang negatif dan sisi yang positif; di dunia ini, tidak ada satu hal ihwal pun yang bersegi satu, yakni hanya segi negatifnya saja. Dan gerak (motion) maju sejarah merupakan hasil pergulatan (contradictions) segi yang positif dengan segi yang negatif. Akhirnya, dalam pergerakan yang memilki semangat yang tinggi –militansi yang tinggi– segi positif sekecil apa pun (apalagi bila besar) harus diusahakan agar dikondisikan, dikonsolidasikan dan dimanfaatkan untuk mendorong maju pergerakan, merevolusionerkan pergerakan.

Kesalahan cara memandang ini disebabkan karena lemahnya alat analisa kaum pergerakan:

  1. Tidak dapat membedakan segi-segi yang positif dengan segi-segi yang negatif di dalam sejarah pergerakan;
  2. Tidak mau mengakui bahwa tahap-tahap sejarah pergerakan merupakan gerak yang dihasilkan oleh pergulatan segi-segi yang positif dengan segi-segi yang negatif;
  3. Terjerumus pada jebakan suatu gejala sesaat (snapshot), yang hanya dipandang segi negatifnya saja, tidak bisa dipandang segi positifnya;
  4. Idealis-romantis-penyedih dalam memandang polarisasi, seolah-olah polarisasi dianggap sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak boleh terjadi. Padahal, harus diakui, bahwa polarisasi merupakan konsekwensi ideologi, garis politik dan keorganisasian pergerakan. Polarisasi jelas menghasilkan unsur positif (unsur maju) dan unsur negatif (unsur konservatif dan reaksioner), itu pasti. Jadi, menangisi polarisasi, menangisi perpisahan, sama halnya dengan menangisi perginya unsur konservatif dan reaksioner. Atau mungkin takut, rendah diri, akan reaksi unsur konservatif dan reaksioner.
  5. Tidak dapat memanfaatkan –terutama konsolidasi– unsur positif yang dihasilkan oleh sejarah pergerakan (salah satunya, yang dihasilkan oleh polarisasi) untuk mendorong maju gerakan mati kutu.

Garis Besar Sejarah Pergerakan Progeresif-Kerakyatan radikal Dekade 80-an

Setelah sadar, bahwa ‘pergerakan” partai politik, “oposisi” sosdem (baik yang moderat maupun yang radikal), pergerakan mahasiswa dekade 70-an hingga awal 80-an, pergerakan kelompok studi, tidak berdaya dalam berhadapan dengan rejim orde baru, maka pergerakan mahasiswa-pemuda-rakyat yang radikal pada dekade 80-an (tepatnya setelah 1985) telah berupaya dan berhasil membuka ruang demokrasi –walau masih terbatas– yang kemudian memberikan peluang bagi pergerakan Progresif- Kerakyatan-Radikal, dan juga bagi oposisi lainnya sekalipun, untuk tetap maju.

Setelah melewati tahun 1985, kebekuan merespon masyarakat terhadap kondisi ekonomi-politik budaya yang sangat negatif, berhasil dibuka, dikuakkan, oleh pergerakan mahasiswa-pemuda-rakyat yang radikal, yang mahasiswa-pemudanya kebanyakan berasal dari latar belakang sosial kelas menengah ke bawah. Pemanfaatan celah-celah kesempatan—yang merupakan segi yang positif bagi pergerakan, dan segi yang negatif (bumerang) bagi rejim orde baru –seperti kegiatan persdan tersebarnya media kampus, selebaran-selebaran gelap (terutama yang progresip kerakyatan), adanya unsur-unsur mahasiswa-pemuda yang berkonsolidasi kedaerah-daerah lain, kegiatan diskusi, aksi-aksi massa yang bertahap-tahap (dari yang rendah resikonya ke yang tinggi resikonya), dan lain sebagainya, benar-benar telah memberikan pengalaman yang sangat berharga, baik dari segi pematangan pemahaman, penyatuan alam pikir dan aksi, pemihakan terhadap rakyat, maupun rekonsolidasi bagi proses, gerak, selanjutnya pergerakan kaum Progresif-Kerakyatan-Radikal.

Segi-segi Positif yang dihasilkan oleh Pergerakan Progresif-kerakyatan Radikal Dekade 80-an Seperti Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pergerakan Progresif Kerakyatan Radikal dekade 80-an telah berhasil membuka ruang demokrasi -walaupun masih terbatas- yang dapat dijadikan sebagai senjata (peluang) bagi proses, gerak, selanjutnya ke arah pergerakan revolusioner. Ruang demokrasi yang telah dihasilkan oleh pergerakan Progresif-Kerakyatan-Radikal tersebut adalah:

  1. Sentimen kerakyatan kini telah lebih populer, atau bermakna kembali di tengah-tengah massa. Kini lebih banyak orang dengan lebih mudah dan mencoba lebih mendalam berbicara soal rakyat– bahkan rejim Orde Baru pun kini lebih giat berdemagogi kerakyatan. Kata rakyat dan atmosfir kerakyatan mulai beraroma lagi;
  2. Baik langsung maupun tidak langsung, tingkat agitasi dan propaganda mulai melebar ke segala sektor masyarakat. Yang terpenting, rakyat kini mulai lebih sadar akan bobroknya rezim orde baru dan mendambakan alternatif yang lain –inilah yang disebut kekosongan, kevakuman, ideologi yang harus diisi dengan segera oleh pergerakan;
  3. Tingkat mobilisasi, pengerahan, massa, dalam tingkat tertentu, sudah tidak bisa dikendalikan oleh rezim orde baru. Aksi massa, baik yang diorganisir maupun yang tidak, mulai banyak dilancarkan oleh berbagai sektor masyarakat;
  4. Tingkat militansi dan radikalisasi massa mulai meningkat. Berbagai tindakan penindasan oleh rezim orde baru terhadap pergerakan tidak dapat menghentikan gerak maju, peningkatan isi dan cara tuntutan massa;.
  5. Pembentukan organisasi massa tandingan (alternatif), dalam tingkat tertentu, sudah dapat dilaksanakan dan, dalam beberapa kasus, sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh rezim orde baru;
  6. Unsur-unsur maju di kalangan kaum pergerakan –baik yang sudah menyatakan diri maupun yang masih bimbang– merupakan mayoritas.

Polarisasi yang keliru Dipandang Negatif oleh Kaum Pergerakan Progresif Kerakyatan Radikal

Sesuatu yang harus dipandang wajar—bukannya dipandang negatif—dalam gerak perjuangan pergerakan progresif-kerakyatan-radikal adalah polarisasi. Karena polarisasi adalah konsekuensi logis ideologi, garis politik, dan keorganisasian dari pergerakan. Konsekuensi logis tersebut adalah polarisasi pergerakan menjadi berisi unsur maju dan unsur konservatif/reaksioner. Dan kita harus memadang unsur konservatif dan reaksioner tersebut sebagai bukan pergerakan, baik ideologinya, garis politiknya, dan keorganisasiannya. Apalagi bila polarisasi tersebut bukan merupakan hasil perbedaan, pertikaian politik—perbedaan ideologis, strategi dan taktik—tapi hanya atas dasar intrik-ambisi pribadi borjuis kecil. Jadi, mengapa harus menolak polarisasi, menangisi polarisas, mengangisi perpisahan dengan unsur yang kini menjadi konservatif dan reaksioner. Biarkanlah yang menangis ditinggalkan revolusi yang sedang maju, yang konservatif dan reaksioner harus kita isolasi.

Tugas Kita, Kaum Pergerakan Progresif-Kerakyatan-Radikal

Tugas kita dalam merespon/menanggapi polarisasi adalah memanfaatkan atau memaksimalkan enam hal positif seperti telah disebut di atas, dengan jalan mengkonsolidasikan unsur-unsur maju dalam wadah organisasi yang lebih solid. Tujuannya jelas: mengisolasi unsur-unsur konservatif dan reaksioner, serta meningkatkan kembali semangat unsur-unsur maju yang masih bimbang dan sedang menangisi polarisasi. Atau dengan kata lain: itulah apa yang dinamakan propaganda, cara memetik buah ranum sejarah pergerakan Progresif-kerakyatan-Radikal. Kita tidak membutuhkan unsur-unsur konservatif dan reaksioner. Kondisi objektif sejarah kita yang lalu telah membuktikan bahwa ruang demokrasi (lihat enam segi positif di atas) telah dan hanya berhasil dibuka—walaupun masih terbatas—oleh unsur-unsur radikal-militan-pelopor. Bukti sejarah—lihat lagi enam segi positif di atas—tidak bisa diingkari. Bahkan sekarang pun kita masih belum membutuhkan unsur-unsur moderat; Sekarang, tanpa unsur-unsur Radikal-Militan-Pelopor, kotak pandora pergerakan Rakyat-revolusioner sama sekali tidak akan bisa dibuka.

Read Full Article

elit-elit pengkhianat demokrasi

Oleh Surya Anta*)

Upah 2015 secara nasional akan di “ketok palu” pada akhir November ini. Beberapa serikat sudah melakukan aksi dan mengajukan tuntutannya masing-masing. Ada yang mengajukan kenaikan upah 30 persen, ada pula yang mengajukan 50 persen.

Berbeda dengan 2 tahun terakhir, perjuangan upah tak lagi dilakukan dalam seruan “mogok nasional”. Tanda kutip, dalam mogok nasional tersebut, bermakna bahwa selama dua kali seruan mogok nasional terakhir, bukan lah mogok secara nasional, melainkan unjuk rasa secara nasional. Sebab pengertian mendasar dari mogok adalah menghentikan proses produksi.

Namun, ada yang berbeda dan cukup kontroversial dalam perjuangan upah tahun ini, yakni (sikap) penolakan GSPB (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh) untuk bersatu dengan serikat-serikat pendukung Prabowo (KSPSI/FSPMI—Said Iqbal cs) dalam memenangkan perjuangan upah.

Sikap politik menolak kerjasama persatuan dengan serikat pendukung Prabowo ini menuai kecaman dan sindiran. Ada yang berkomentar, “subyektif”, terlalu “personifikasi” pada diri prabowo, atau tak serius memenangkan tuntutan upah.

Namun, mengingat beberapa minggu lalu, GSPB melakukan aksi “solo” ke kantor Bupati Bekasi dengan 3 tuntutan: Naikkan upah minimal 50 persen, Tolak UU Pilkada melalui DPRD, dan Hapuskan Sistem Kontrak dan Outsourcing, memang ada yang mendasar dari sikap politik tersebut, yakni: DEMOKRASI.

Sebelumnya pada pemilu kemarin, GSPB bukan lah pendukung Jokowi, dan (sebaliknya) posisi mereka terangkum dalam slogan “ Lawan Pemilu 2014, Lawan Militerisme dan Bangun Partai Alternatif!”.

Saya setuju dengan sikap politik GSPB tersebut, dengan argumentasi:

Pertama, kita harus memahami konstelasi politik kemarin, hari ini dan ke depannya, yakni: ada dua kekuatan besar dalam pergumulan politik nasional saat ini. Pertama, kekuatan pendukung pemerintahan Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Kedua, kekuatan pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Masing-masing kekuatan di dukung oleh faksi-faksi militer, yang tentu lekat dengan militerisme-nya.

Namun, dari dua kekuatan politik diatas, kubu Prabowo yang bernaung dalam Koalisi Merah Putih, tidak hanya pro kapitalisme, dan sesungguhnya pula pro pasar bebas, namun (lebih daripada itu) hendak mengembalikan keadaan politik kita hari ini kembali ke masa kejayaan Orde Baru, yang dalam makna lain berarti: membungkam kebebasan politik (anti demokrasi).

Kedua, benar bahwa tujuan dari persatuan adalah melipatgandakan kekuatan untuk mencapai kemenangan tuntutan. Namun, seperti halnya yang ditekankan oleh Mahatma Ghandi, politik harus lah punya prinsip. Prinsip pertama dalam perjuangan memenangkan kesejahteraan adalah menghargai capaian demokrasi, mempertahankannya, dan lebih lanjut memperluas demokrasi itu sendiri. Jadi tak mungkin bisa menggapai secuil kemenangan namun di sisi lain, “nyawa” (demokrasi) dari perjuangan kaum buruh dan rakyat ditikam hingga tak ayal pula dibunuh.

Ketiga, lagi dan lagi, tak ada kesejahteraan tanpa demokrasi! Mari melihat kembali sejarah 20 tahun terakhir, sebelum dan sesudah Soeharto terguling. Tak boleh berserikat selain SPSI. Tak boleh demonstrasi. Hanya boleh lobi. Tak boleh mogok pabrik apalagi sweeping dan geruduk pabrik. Tak boleh rapat akbar. Tak boleh membaca buku-buku “terlarang”. Tak boleh diskusi politik. Buruh dan rakyat tak punya kesempatan berpolitik. Buruh yang melakukan mogok tak sedikit ditangkap, di siksa, atau dibunuh seperti Marsinah.

Jaman reformasi, buruh bisa membuat serikat selain SPSI. Bisa mogok pabrik hingga “mogok nasional”. Bisa diskusi ekonomi politik hingga kursus politik. Bisa aksi kawasan hingga geruduk pabrik. Bisa menaikkan upah 10 -50 persen, meski tak sebanding dengan naiknya harga barang.

Terima kasih! Ya, terima kasih, pada anak-anak emas perjuangan demokrasi yang hilang dan terbunuh: Herman Hendrawan (aktifis mahasiswa yang terjun ke buruh), Widji Thukul (buruh, penyair dan aktifis), Suyat (aktifis Mahasiswa), Bimo Petrus (aktifis Mahasiswa), Gilang (Aktifis Serikat Pengamen), dan segudang nama lainnya yang keringat, air mata dan darah mereka tumpah untuk kemerdekaan berpikir, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, kebebasan politik (DEMOKRASI!)

Jadi, apa masih tak sadar, arti penting demokrasi bagi jalan panjang perjuangan kesejahteraan?!

Keempat, Kontradiktif dan membingungkan. Kita masih ingat saat mogok nasional jilid II terakhir, beberapa orang buruh dipukuli, dibacok. Kawasan-kawasan pabrik di Bekasi tak hanya di jaga oleh Polisi dan Tentara, namun juga oleh preman bayaran. Tak hanya Pemuda Pancasila, Gibas, termasuk IKAPUD. Dan salah satu diantara organisasi preman bayaran tersebut, Prabowo Subianto, menjadi dewan pembinanya.

Senjata kaum buruh dan rakyat dalam memenangkan tuntutannya adalah organisasi dan aksi massa (geruduk pabrik, sweeping merupakan varian metode), tanpa ini, mustahil tercapai. Jadi, bukan kah kontradiktif dan membingungkan, menitipkan nasib pada tokoh dan koalisinya yang tak hanya elit politik, namun juga kapitalis, dan anti terhadap metode politik perjuangan kaum buruh dan rakyat.

Kelima, kita sudah melihat bagaimana kubu prabowo dan koalisi menggunakan segala cara untuk merebut kekuasaan. Baik itu dengan menyebar fitnah, rasisme, kebencian, bahkan tak luput ke depannya adalah menunggangi demonstrasi-demonstrasi buruh dan rakyat. Dalam hal ini kita harus lah cerdas.

Lalu apa dan bagaimana?

Menolak Prabowo dan pendukung Prabowo tak lantas menjadikan kita adalah pendukung Jokowi. Justru, menolak prabowo dan pendukungnya adalah upaya menarik garis pembatas (demarkasi) demi mempertahankan dan memperluas demokrasi. Dan itu berarti kita tengah bersiap-siap dan menegaskan perjuangan, apabila pemerintahan Jokowi berubah menjadi “Dracula” demokrasi.

Prinsip dalam persatuan terangkum dalam frase “kemandirian dan kebebasan propaganda”, “menyerang bersama dan berbaris masing-masing” dan “persatuan itu relatif, perjuangan adalah keharusan!”.

Dalam hal diatas, apa yang dilakukan oleh GSPB adalah tepat. Menolak bekerjasama dengan pendukung kekuatan anti demokrasi, dalam hal ini menyatakan prinsip “kemandirian dan berbaris sendiri”. Dan melakukan aksi sendiri untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan perjuanganya, sebagai pengejewantahan prinsip “kebebasan propaganda dan menyerang bersama”.

Penerapan prinsip diatas, bagi GSPB adalah perwujudan dari visi “Bukan Blok Jokowi dan Prabowo, tapi Blok Persatuan Alternatif dari Buruh dan Rakyat!”. Dan sepenuhnya, saya setuju dengan hal tersebut!.

*) Penulis adalah Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat

Read Full Article

jokowi prabowo

Oleh: Surya Anta*

Kekayaaan tanpa Kerja! Kenikmatan tanpa Hati! Pengetahuan tanpa Karakter! Bisnis tanpa Etika! Agama tanpa Pengorbanan! POLITIK tanpa PRINSIP! (7 Dosa Sosial yang Menghancurkan Kita, Mahatma Ghandi)

Setelah 1 tahun Mogok Nasional (MoNas) jilid II berlangsung, Mogok Nasional jilid III mulai dikumandangkan kembali oleh para petinggi konfederasi serikat buruh. Bedanya, jika dalam mogok nasional jilid II, KSPSI dan KSBSI tidak bergabung. Dan inisiator mogok nasional II tidak lagi menggunakan nama MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) melainkan dengan nama KNGB (Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh). Dan, di KNGB, konsolidasi serikat buruh merah yang bernaung dalam nama Sekber Buruh turut bergabung pula.

Kedua konfederasi besar ini (KSPSI dan KSPI) pun berbeda pandangan dalam merespon momentum pemilu presiden kemarin, bahkan sebenarnya hingga saat ini. KSPSI yang dipimpin oleh Andi Gani Nuwawea, putra dari mantan MENAKER dan Politisi PDIP, Jakob Nuwawea, mendukung Pasangan Jokowi-JK. KSBSI juga turut mendukung Jokowi-JK pada Pilpres lalu. Sedangkan KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal, (Mantan) Deklarator PKS ini mendukung pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa.

Dalam sebuah diskusi mempersiapkan pembangunan “Rumah Rakyat” yang saya hadiri bersama Haris Azhar, Wilson, Arie Lamondjong, Surya Tjandra, Said Iqbal serta lainnya, bertempat di Kantor Kontras, pada Februari 2014 lalu, Said Ikbal menyatakan alasan dukungan KSPI-FSPMI kepada pasangan Prabowo-Hatta, antara lain: Pertama, Jokowi-JK tak mau menemuinya dan Jokowi, saat masih menjabat sebagai Gubernur, tidak menaikkan upah DKI Jakarta sesuai dengan tuntutan buruh setelah MoNas II. Kedua, sebagai latihan buruh go politic, dan sebelumnya latihan dilakukan dengan menjadi caleg-caleg dari seluruh partai-partai kontestan pemilu. Ketiga, dianggap tak ada hubungannya: demokrasi dan HAM terhadap persoalan kaum buruh. Keempat, KSPI dijanjikan empat jabatan apabila Prabowo-Hatta berkuasa: Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pendidikan dan Ketua BNP2TKI.

Namun, perbedaan politik diantara KSPSI, KSBSI, dan KSPI begitu mudah cair. Dan selanjutnya mereka bersatu kembali di bawah bendera MPBI setelah 1 tahun lebih MPBI tidak aktif, dan boleh dikata: bubar.

Rupanya, setelah UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kota/kabupaten) ditetapkan, dan setelah kenaikan harga BBM diputuskan oleh Rejim Neoliberal Jokowi-JK, MPBI diaktifkan kembali dan merencanakan mogok nasional, setelah konfederasi besar di atas diundang oleh komisi IX yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Budaya tanpa Prinsip

Ya, ini lah salah satu contoh kongkret dan aktual bagaimana politik tanpa prinsip terjadi. Bersatu dan berpisah tanpa prinsip! Kami menyatakan berpisah dan menolak kerjsama dengan KSPI dengan seluruh organisasi yang mendukung Prabowo dan KMP karena tak mungkin ada kesejahteraan tanpa ada demokrasi seluas-luasnya. Tak mungkin kapitalisme dan imperialisme di tumbangkan, apabila kekuatan Militerisme, Sisa Orde Baru dan elemen anti demokrasi lainnya memperbesar kekuatannya dan berkuasa.

“Lautan” Kebudayaan Politik Tanpa Prinsip di negeri ini terjadi sejak Soeharto dan Orde Baru berkuasa. Politik tak lagi untuk mempertarungkan gagasan. Sebaliknya, Politik tanpa gagasan untuk memupuk pundi-pundi kekayaan dengan sebesar-besarnya membuka pintu bagi: modal asing.

Budaya politik tanpa prinsip ini lah yang setiap kali kita lihat di televisi sejak Soeharto berkuasa hingga saat ini: Harmoko si Tangan Kanan Soeharto “menikam” Soeharto pada detik-detik akhir kekuasaanya; Gusdur digulingkan oleh sekutu-sekutunya (Amien Rais, Megawati, dsb) yang sebelumnya mengangkatnya ke Kursi Presiden. Megawati bersekutu dengan Sutiyoso—yang merupakan salah satu jendral yang berada dibelakang kasus Kuda Tuli (27 Juli 1996). Megawati bersama Prabowo yang notabene adalah mantan menantu Soeharto dan Orbais pada Pemilu 2009. PDIP menolak kenaikan harga BBM saat 10 tahun menjadi oposisi dan belum 100 hari Jokowi-JK berkuasa, pemerintahan Koalisi Indonesia Hebat yang dipimpin oleh PDIP tersebut menaikkan harga BBM.

Tak hanya dikalangan elit. Di kalangan masyarakat budaya politik tanpa prinsip begitu kuat mencengkeram. Misalnya saja, setiap kali pemilihan kepala desa, walikota, bupati, gubernur, legislatif atau presiden, bukan program dan sejarah kerja politik apa yang sudah diperbuat. Tapi, “berani bayar berapa?” dan “akan memberikan apa?” saat terpilih, sebagai dasar untuk memberikan dukungan.

Kiri yang tak berprinsip

Anehnya, di kalangan pergerakan kiri yang dikenal sebagai kalangan yang terdidik, sadar dan militan pun budaya politik tanpa prinsip sering terjadi, antara lain: Mau bersatu hanya dengan yang BESAR (jumlah anggotanya). Tak peduli yang BESAR itu salah, dan sangat salah, misal saat serikat BESAR ini mendukung Calon Presiden Pelanggar HAM. Beberapa elemen kiri tak mengkritiknya, bahkan tetap bekerja sama dengan serikat pendukung Prabowo itu. Hanya dengan argumentasi, yang penting masuk dan berpropaganda, mereka (serikat pendukung Prabowo) itu akan berubah. Bagaimana mungkin mereka akan berubah, apabila tak mengkritik, apabila tak mendelegitimasi elit-elit serikat buruhnya yang tak meminta maaf bahkan hingga hari ini masih mendukung Prabowo dan Koalisinya? Omongkosong! Itu hanya isapan jempol belaka.

Kaum Kiri, menyandang predikat KIRI, karena anti terhadap penindasan. Anti terhadap Kapitalisme. Anti Militerisme. Dan segala elemen penindasan lainnya. Dan dengan begitu, kita sedang tidak menjadikan diri kita menjadi NAIF terhadap kejadian-kejadian, perkembangan sosial dan kekuatan-kekuatan politik yang bermain.

Justru aneh dan NAIF apabila kita tak melihat dan bersandar terhadap konteks politik kemarin, hari ini dan kemungkinan-kemungkinan kedepannya. Meskipun Pemilu Presiden memang sudah selesai, namun pertarungan diantara kubu Jokowi vs Prabowo, atau Koalisi Indonesia Hebat vs Koalisi Merah Putih belum selesai. Kedua kubu akan terus bertarung, berkompromi dan bertarung.

Lihat saja, di tengah gejolak perlawanan menolak/membatalkan kenaikan BBM dan gejolak perlawanan buruh menuntut upah naik 50 persen, hingga melakukan pemblokiran tol, Koalisi Merah Putih (KMP) menyerukan: turunkan Jokowi, ganti dengan Prabowo!

Atau sebelumnya, KMP memenangkan bidak-bidak politik mereka lewat UU Pilkada, UU MD3, bahkan kedepannya adalah UU Keamanan Nasional atau kembali ke Pemilihan Presiden lewat MPR yang membuat mereka lebih leluasa memperbesar kekuatan, bahkan sangat mungkin melakukan impeachment, dengan terlebih dahulu menunggangi gerakan.

Ada pula elemen kiri yang menyatakan bahwa Jokowi dan Prabowo sama berbahayanya, sama-sama neoliberalisme. Dan lebih tololnya lagi menyatakan bahwa jangan terjebak dengan “personifikasi” Prabowo sebagai simbol Orde Baru. Lanjutnya, bukankah di kubu Jokowi-JK ada elemen Orde Baru, seperti JK, Sutioso, Surya Paloh, dsb.

Atas pandangan bodoh dan tolol seperti di atas, jawabannya sederhana: apakah ketika Budiman Sudjatmiko, Dita Sari, Faisol Reza, Masinton Pasaribu, atau Adian Napitupulu mendukung Jokowi – JK lantas kubu tersebut menjadi revolusioner atau reformis? TIDAK! Atau ketika sebagian besar pengurus dan tak sedikit mantan PRD mendukung Kubu Prabowo-Hatta lantas kubu PRAHARA menjadi demokratis, revolusioner, kiri? Sekali lagi TIDAK!

Kita harus kembali bukan pada per Individunya, melainkan dari kekuatan-kekuatan politik kaum borjuasi yang bertarung ini membawa pandangan dan visi apa? Jelas sekali baik Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pro pasar bebas, pro kapitalisme neoliberal. Namun, secara politik Prabowo dan KMP hendak membawa Indonesia ke “Jaman” Orde Baru: Presiden dipilih MPR, Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih oleh DPRD, stabilisasi politik lebih besar lagi, penggunaan tentara lebih intensif. Belum lagi, bagaimana kubu Prabowo menggunakan politik SARA untuk memecah belah rakyat dan membina organisasi-organisasi milisi sipil reaksioner.

Apabila Prabowo-KMP berkuasa maka: Demokrasi akan semakin menyempit, bahkan segala capaian 16 tahun ini akan berakhir sia-sia belaka.

Sama sekali tak mungkin Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera apabila tak ada Demokrasi. Tak ada kemerdekaan berpikir dan berpendapat. Tak ada kebebasan berorganisasi dan berdemonstrasi.

Slogan “BURUH berkuasa! Rakyat Sejahtera!” hanya lah omong kosong belaka apabila tak ada demokrasi. Sebab, ruang demokrasi yang kita dapat hari ini, hasil jerih payah puluhan tahun aktivis pro demokrasi dibawah rejim militeristik Soeharto, membuat kaum buruh dan rakyat bebas melakukan: pendidikan politik, kursus jurnalistik, pelatihan advokasi, diskusi ekonomi-politi, kursus politik, menerbitkan Koran, membuat web/blog, mendirikan serikat, federasi bahkan konfederasi diluar konfederasi yang dianggap sah oleh pemerintah.

Dengan mempertahankan dan memperluas ruang demokrasi lah, maka syarat-syarat material buruh berkesadaran politik dan berkesadaran kelas (sadar siapa dirinya dan tugas sejarahnya) akan tercapai! Bukan dengan menganggap tak penting mengangkat isu demokrasi dan anti militerisme. Sebaliknya, sensitifitas kesadaran demokratik kaum buruh harus dimajukan di manapun penindasan itu terjadi, bahkan diluar kelas dirinya sekalipun, dan justru dengan demikian lah kepemimpinan dan kepeloporan kaum buruh sedang dibangun.

Apa yang Harus dilakukan?

Sekali lagi, pertarungan kubu Jokowi dan Prabowo, belum selesai.

Ilusi Jokowi akan luntur lebih cepat karena konsistensi dia menjalankan seluruh kebijakan neoliberal—yang memiskinkan rakyat itu, seperti yang dianjurkan oleh Bank Dunia dan punggawa-punggawa ekonom kapitalis yang menyokongnya. Serta pengaruh delegitimasi KMP maupun gerakan rakyat yang mengikisnya.

Dan ketika Jokowi semakin tidak populer, Prabowo lah yang akan menjadi alternatif. Sejauh apabila Gerakan Rakyat tak juga mendelegitimasi Prabowo-KMP dan membangun Blok Politik Alternatif.

Kita bisa menyerukan: “Bukan Jokowi, Bukan Prabowo tapi Persatuan Rakyat sebagai alternatif!” Tapi tidak cukup! Tak mungkin membangun persatuan rakyat sebagai alternatif apabila ilusi Jokowi dan (terutama) Prabowo tidak dikikis hingga dihancurkan.

Dan, tak bisa mengikis ilusi (terutama) terhadap Prabowo di kepala serikat/organisasi pendukungnya dengan cara: “bersekutu dan mengelus-elus kepala mereka, sembari berbisik, ayo bangun partai alternatif.”

Politik Alternatif hanya bisa lahir melalui kontradiksi dan kritik yang keras terhadap kesalahan prinsipil seperti mendukung elit borjuasi, apalagi borjuis-militeristik seperti Prabowo.

Justru sangat mungkin, apa yang dilakukan oleh serikat dan organisasi-organisasi pendukung prabowo melakukan aksi massa dan tidak sedikit di antaranya berupaya untuk masuk ke dalam konsolidasi gerakan, dalam upaya menjalankan strategi bawah (politik) Prabowo-Koalisi Merah Putih. Sementara, Prabowo dan agen-agennya di Parlemen menjalankan Strategi Atas.

Tak Boleh Naif. Harus Cerdas. Seruan: “bergerak bersama” nampaknya, baik-baik saja. Namun riskan jika diaplikasikan tanpa melihat konteks politiknya. Tak mungkin kita bersekutu dengan dengan elemen-elemen yang akan menunggangi aksi-aksi politik kita demi populeritas Prabowo dan KMP. Tindakan semacam itu berarti memberikan kesempatan lebih besar bagi Prabowo berkuasa, dan setelah berkuasa: menindas buruh dan rakyat jauh lebih keji lagi.

Demarkasi! Ya, demarkasi, dengan kaki-tangan pendukung Prabowo dan Koalisi Merah Putih, yang harus dilakukan. Kita menyerang Jokowi dan Prabowi secara politik, tanpa memberikan kesempatan bagi Prabowo dan KMP untuk menunggangi atau memannfaatkan mobilisasi perlawanan rakyat.

Demarkasi ini bisa kita lakukan dengan terus menyatakan pada setiap momentum-momentum politik yang ada: Tidak Pada Prabowo dan Jokowi! Tangkap Adili dan Penjarakan Penjahat HAM! Lawan Militerisme! Tidak bersekutu dengan Serikat/Organisasi Pendukung Prabowo! Bangun Politik Alternatif!

Sekali lagi, ini lah prinsip politik persatuan yang akan terus kita jalankan: “Menyerang Bersama, Berbaris masing-masing”, “Kebebasan mengkritik dan Kesatuan tindakan!” “Kompromi dan Keluwesan yang tak menanggalkan Prinsip!”

Kita akan dukung Mogok Nasional, tapi tak bersatu dengan Serikat Pendukung Prabowo. Kita akan terlibat Front Persatuan manapun sejauh tak melibatkan serikat pendukung Prabowo. Dan jika ada upaya menggiring untuk bersatu dengan Serikat Pendukung Prabowo, kita akan mempertarungkannya secara gagasan, dan apabila prinsip politik kita tak diterima: Tak segan Berpisah!

Dan, seandainya pun dengan prinsip politik ini membuat kita akan sendiri dan tersisihkan, tak mengapa. Akan kita jalankan dengan keteguhan yang mendalam. Keteguhan pada Politik Berprinsip! Sekian

*Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat!

Read Full Article

korban-65

Artikel ini akan diterbitkan tahun depan dalam sebuah buku kumpulan tulisan saya tentang topik-topik yang berkaitan dengan ulangtahun ke50 persitiwa-persitiwa 1965 – yaitu: digulingkannya Sukarno, pembantaian massa pendukung Sukarno dan didirikannya Orde Baru.

Diterbitkan sekarang untuk menyambut film SENYAP, film sequel buat film JAGAL, yang baru-baru ini mulai ditayangkan.

Artikel ini bisa juga dibaca dalam bahasa Inggris disini: CLICK HERE (Versi bahasa Indonesia ini diterjehmahkan oleh Danial Indrakusuma.)

Artikel ini ditulis Agustus, 2013, sehingga referensi-referensi kontemporer masih zaman Presiden Yudhoyono.

********

Setelah film JAGAL: Indonesia, 1965: Merehabilitasi Korban, Merehabilitasi Revolusi

Sangatlah menggembirakan mengetahui ada diskusi, baik secara internasional maupun di dalam negeri Indonesia, yang semakin meningkat dan lebih terbuka yang membahas pembunuhan massal para pendukung Sukarno dan kaum Kiri Indonesia pada 1965-68, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekejian brutal berdarah dingin dalam pembunuhan massal 1965 terungkap dalam pengakuan di film (dokumenter) “The Act of Killing (versi Indonesianya diberi judul “Jagal”), yang telah memainkan peranan yang sangat penting untuk memancing diskusi ini. Pengungkapan pada publik tentang temuan-temuan penting dalam laporan KOMNASHAM menegaskan mengenai peran sistimatis negara dan militernya dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut, dan laporan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah Indonesia saat ini. Juga sangatlah penting, bahwa pekerjaan pengungkapan tersebut dilakukan oleh mantan-mantan anggota organisasi-organisasi politik Kiri sebelum 1965, yang sekarang kebanyakan telah berusia lanjut, dalam mengangkat masalah tersebut dan penderitaan mereka, menggali kuburan massal, dan melalui bentuk-bentuk kampanye lain yang sangat penting. Mantan pemimpin Gerwani, Sulami, memainkan peran heroik dan mempelopori proses tersebut di kalangan kawan-kawannya. Ada juga hasil-hasil kasus pengadilan dalam menuntut konpensasi bagi milik yang hilang dan kekerasan yang dideritanya, yang kadang berhasil, kadang gagal.

Peran aktivis-aktivis yang lebih muda juga sangat penting di saat-saat tertentu. Penggalian kuburan massal yang pertama dilakukan pada masa Suharto oleh pendiri PRD, Danial Indrakusuma, yang bekerjasama dengan pembuat film dari Inggris, Max Stahl. Indrakusuma juga melakukan kembali dua upaya penggalian kuburan massal selama periode pendek masa peralihan Habibie.

Peningkatan aktivitas tersebut benar-benar telah memenangkan lebih banyak penampangan (profile) dan ruang yang lebih luas untuk mengkapanyekan dan me-lobi masalah rehabilitasi serta keadilan bagi para korban teror 1965-68. Dalam hal tersebut, bagaimana pun juga, kita haruslah mencatat bahwa keuntungan utamanya yang dimenangkannya adalah adanya peningkatan diskusi publik pada kadar yang masih rendah, bukan pergeseran menjadi opini publik, atau bukan perubahan pada level kebijakan negara. Negara, melalui pemerintahan Yudhoyono sekarang ini, telah mengabaikan laporan KOMNASHAM. Sebenarnya, Menteri Politik dan Keamanan telah memberikan pernyataan tentang pembunuhan massal 1965, yang dia pikir bisa dibenarkan karena pembunuhan massal itulah yang menjamin bisa terbentuknya Indonesia seperti sekarang ini. Ada rumor bahwa presiden akan meminta maaf, namun tak pernah dilaksanakan. Memang, rumor tersebut memicu serangkaian organisasi, termasuk Nahdlatul Ulama, untuk membuat pernyataan menolak sikap seperti itu.

Kemampuan melancarkan kampanye dan mendorong kasus-kasusnya ke pengadilan seperti itu menggambarkan perubahan atmosfir yang bisa sangat membantu sehingga, begitu Suharto turun takhta dan Orde Baru dapat diakhiri, maka berhenti pula propaganda nasional anti-PKI dari Orde Baru yang sebelumnya bertubi-tubi dan sistimatis. Perlambangan yang paling jelas adalah dihentikannya kewajiban yang sistimatis untuk memutar film yang mengerikan (namun brutalitasnya hidup), yakni film “Penghianatan G30S-PKI”. Anak-anak sekolah yang telah mengalami sistim sekolah selama 15 tahun terakhir ini tak mengalami pengkhinaan semacam itu. Sekarang telah terjadi perubahan. Sungguh, di sekolah-sekolah, kebijakan lama dalam mengacu pada soal G30S sebagai G30S-PKI baru-baru ini diperkenalkan kembali dengan pesan yang sangat menakut-nakuti, yang dimasukkan ke dalam sistim pelatihan guru.
Negara Kontra-Revolusiener

Kenyataannya, saat kekuasaan represif negara mengalami pukulan berat pada tahun 1998, saat angkatan darat tak bisa lagi melindungi kediktatoran Suharto, dan di tahun 1999, saat tak bisa lagi memaksakan kemenangan dalam referendum Timor Timur, karakter dasar negara dan penguasa yang menggunakannya, tetaplah sama. Tetap saja secara mendasar masih negara kontra-revolusioner.
Dalam kurang-lebih 100 tahun ini, hanya sedikit negara yang berkarakter kontra-revolusioner. Tentu saja, semua negara secara laten kontra-revolusioner, yakni mereka mungkin akan mencoba untuk menindas upaya yang akan menggulingkan dan menghancurkan mereka. Terdapatr banyak contoh negara penindas—di Asia Tenggara, contohnya, Filipina pada masa Marcos. Tapi negara yang benar-benar kontra-revolusioner, yakni negara yang berkuasa dengan landasan penindasan aktif terhadap revolusi sangatlah jarang. Mungkin Hitler, di Jerman, dan Stalin, di Rusia, merupakan dua contoh besar lainnya, walupun dengan dua tipe yang berbeda. Sangatlah penting untuk menidentifikasi perbedaan anatara negara yang represif, bahkan negara yang sangat represif, dengan negara kontra-revolusioner. Dalam abstraksiku, aku mengritik formulasi Douglas Kammen, yang mengacu pada persoalan tersebut dengan kesimpulan bahwa “kontra-revolusi” bertujuan “menghancurkan basis sosial Demokrasi Terpimpin presiden Sukarno yang cenderung ke Kiri”. Walaupun menggunakan istilah “kontra-revolusi”, Kammen gagal mengenali dengan cukup tersurat (explicitly) revolusi yang sedang bejalan, atau sedang berlangsung. Kekerasan kontra-revolusioner 1965-1968 bukanlah ditujukan untuk mengakhiri rejim Sukarno yang cenderung ke Kiri tapi, utamanya, ditujukan untuk menghancurkan basis sosial “pemerintahan mendatang”.

Keduanya, apakah itu ilmuwan liberal dengan penjelasannya sejak 1965, sebagaimana juga sejumput analisa sayap-Kiri, gagal memeberikan bobot yang cukup terhadap kenyataan yang sangat penting: kaum Kiri Indonesia, yang terdiri dari Sukarno, PKI, sayap-Kiri PNI, PARTINDO, kelompok kecil ACOMA (Angkatan Communis Muda) dan organisasi-organisasi massa mereka, sedang di ambang kemenangan politik.

Ironisnya, tapi tak mengagetkan, terdapat komentar dari akedemisi yang paling kanan, seperti Justus van der Kroef dan Arnold Brackman yang mengerikan itu, yang memproklamirkan kenyataan ini: Indonesia sedang di tepi “kejatuhan” (mereka memang akan melihatnya seperti itu). Ilmuwan liberal tidak mau menekankan kenyataan tersebut, aku pikir, karena dalam atmosfir Perang Dingin saat itu, sentimen anti-komunis begitu kuatnya. Pemerintah Inggris, Amerika, dan Australia, semuanya mengungkapkan secara terbuka dan tegas pujian pada kontra-revolusi dan kekerasannya, membela kontra-revolusi secara politik dan diplomatik, sebagaimana juga secara keuangan dan, dalam beberapa kasus, secara militer. Ilmuwan liberal dan Kiri, kupikir, ingin memiliki kemampuan untuk mengatakan bahwa kekerasan secara politik tidaklah dibutuhkan. Mereka juga menekankan bahwa Sukarno sendiri bukanlah seorang komunis.

Sangatlah penting untuk memahami kedekatan Indonesia pada revolusi. Tidak saja Sukarno, PKI, PNI, PARTINDO, dan kelompok-kelompok Kiri lainnya yang memenangkan pertarungan politik, mendapatkan dukungan di kalangan penduduk. Di dalam PNI, sayap-Kirinya dikeluarkan pada bulan Agustus, 1965. Sebagian kalangan penting di dalam kepemimpinan NU juga bersekutu dengan Sukarno. Oposisi sipil utama terhadap Kiri, yang diperlemah oleh kurangnya dukungan relatif, disingkirkan dari sistim, meskipun dengan cara-cara administratif yang tidak demokratis. Masyumi dan PSI dilarang pada tahun 1960, kemudian MURBA pun dilarang setelah dikampanyekan oleh PKI. Pengaruh Kiri, tak diragukan lagi, juga sedang tumbuh di kalangan jajaran perwira angkatan darat. Tapi, ternyata, skala dukungan bagi Kiri merupakan hal yang penting. Ilmuwan seperti Donald Hindley, yang melakukan penelitian tentang PKI di tahun 1960-an, dan juga yang lainnya, memperkirakan bahwa organisasi-organisasi Kiri di Indonesia memiliki keanggotaan aktif sekitar 20 juta. Aku memperkirakan bahwa bila saja ada pemilihan umum pada tahun 1963 atau 1964, mereka kan memperoleh sekita 35 juta suara. Kiri juga secara de fakto “mengendalikan” posisi presiden, walaupun secara signifikan dikeluarkan dari posisi di kabinet dan dalam kepemimpinan tinggi angkatan darat. Prospek pemerintahan Sukarno-PKI-Kiri adalah nyata. Organisasi-organisasi politik tersebut, apapun kritik Kiri terhadap program-program yang mungkin disodorkannya, dilandaskan pada pengerahan kaum miskin dalam menentang kelas sosial tuan tanah dan kapitalis-kapitalis militer. Dari situlah asal-datangnya 20 juta keanggotaan; dan target kelas mereka jelas.

Kedekatan pada revolusi tersebut, yang dilandaskan pada dukungan massa, apapun bentuk Indonesia yang akan atau tidak kan didirikan, menelikung segala sesuatu yang dilakukan Kanan. Revolusi politik dengan landasan perjuangan kelas semacam itu, bila berhasil, jarang membuka kemungkinan untuk kembali pada tatanan sebelumnya. Hal tersebut dipancang sebagai pertempuran hidup-mati. Semakin dekat pada revolusi, yakni bila semakin banyak dukungan pada revolusi, maka semakin bergairah pula kontra-revolusi.

Terdapat semacam keadaan yang jelek, dialektika yang mengerikan terhadap situasi seperti itu, yang sangat gamblang dalam kasus Indonesia. Kiri tumbuh dari puluhan ribu anggota pada pertengahan tahun 1950-an menjadi 20 juta dalam 10 tahun kemudian. Hal itu bisa terwujud karena dukungan ideologis dari presiden, namun harus berhadapan dengan gangguan fisik dari angkatan darat dan kelompok-kelompok konservatif. Suatu pertumbuhan yang benar-benar luar biasa, aku menduga tak pernah terjadi sebelumnya di dunia. Salah satu faktor yang sangat penting, yang membuat hal tersebut bisa terwujud adalah bahwa lawan politik Kiri memiliki basis kelas yang lemah.Tak ada kelas kapitalis yang perlu diwaspadai, yang ada sekadar lautan massa borjuis kecil yang miskin, penjaja, sebagaimana Geertz menyebutnya, dan itu merupakan sebagian besar penduduknya. Ada memang kapitalis-kapitalis militer, yang baru muncul sekitar tahun 1958-60 saat perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasikan, dan menguasai sektor modern yang sudah bangkrut karena kehilangan penanam modal Belandanya. Juga ada kelas tuan tanah, tapi hanya di daerah-daerah tertentu, berserakan, dan tergantung hampir samasekali pada ideologi agama untuk mendapatkan dukungannya. Pada awal 1960-an, sangatlah jelas bahwa partai-partai politik Kanan benar-benar kalah dalam pertarungan tersebut, tak mampu memenangkan hati dan pikiran. Kemudian, mereka tak ada pilihan, selain mengandalkan angkatan darat sebagai pimpinan politik mereka. Pada tahun 1965, saat kekuatan tersebut melakukan pembunuhan massal, mereka juga harus mengandalkan pada pengerahan unsur-unsur lumpen-proletariat, begitu lemah dan tak memiliki apapun kelas elit tersebut secara budaya, politik dan ideologis. Kita bisa menyaksikannya dalam film “The Act of Killing (Jagal)”.

Sekilas perbandingannya dengan Chile cukup menarik. Militer merebut kekuasaan dengan menggulingkan presiden Allende pada tahun 1973, dan dengan kekerasan menghancurkan Kiri Chile. Di Indonesia, Marxisme-Leninisme dilarang. Di Chile, konstitusi baru disyahkan, yang melarang partai yang memiliki ideologi perjuangan kelas sebagai azasnya. Namun dampaknya masih bersifat “de jure”. Bagaimanapun juga, keseimbangan kekuatan aatara Kiri dan Kanan lebih ketat. Saat ada sayap-Kiri yang terorganisir dengan baik dan signifikan, terdapat juga borjuis yang signifikan dan, paling tidak, terdapat dua partai, sayap-kanan dan Kristen Demokrat. Dalam pemilihan parlemen, suaranya ketat, 50-50 melawan Kiri. Allende dari Partai Sosialis dan Unidad Popular, dengan Kristen Demokrat bahkan bisa melakukan pembicaraan untuk membahas kemungkinan koalisi. Parlemen pada tahun 1973 berisi mayoritas yang anti-Allende dan terus menerus merongrong Allende. Di Indonesia, parlemen tahun 1965, yang telah ditunjuk oleh Sukarno, jelas-jelas merupakan mayoritas yang mendukung Sukarno, paling tidak selalu mendukung kebijakan-kebijakannya yang paling radikalnya.

Itu berarti bahwa di Chile tak ada keputusasaan total di kalangan partai-partai politik yang anti-kiri sehingga mereka mengandalkan perlindungan militer dalam melawan Kiri, yakni untuk melakukan penghancuran fisik secara total. Mereka memang bersyukur dengan adanya kudeta militer, tapi kelas-kelas yang menentang Kiri mampu mengimbanginya dengan kekuatan politik dan ideologi, terpisah dari angatan darat, untuk mengkonsolidasikan rejim baru di bawah Pinochet. Kekerasan di Chile memang mengerikan, dan slogan sebelum kudeta adalah “Jakarta akan Hadir”[1], namun skala kekerasan penindasan seperti di Indonesia tidak dibutuhkan. Tidak juga perlu menggunakan unsur-unsur lumpern-proletariat dengan skala yang sama. Chile kemudian melakukan reformasinya pada tahun 1988, 10 tahun sebelum Indonesia melakukannya. Negara kontra-revolusioner di Chile lebih lemah dan lebih berumur pendek. Yang paling penting, tradisi ideologi kirinya di kalangan kelas pekerja perkotaan yang besar tak bisa dibasmi. Dalam beberapa hal, kerevolusionerannya tetap bisa beranjak maju sejak tahun 1973, ketimbang di Indonesia sejak tahun 1965.

Di Indonesia, Orde Baru didirikan sebagai bagian dari keberhasilan, kenekadan habis-habisan kontra-revolusi yang sedang mengalami keputusasaan, dalam mencegah keberhasilan revolusi yang sedang di ambang pintu. Ideologi revolusi kelas dan keberadaannya yang panjang serta sangat penting dari ideologi tersebut memang harus dibasmi, dan itu dilakukan secara sistimatis dan bergairah. Marxisme-Leninisme, Sukarnoisme-Kiri, dan semua penulis revolusioner dilarang. Bahkan sekarang, penerbit “Di Bawah Bendera Revolusi” tak berani menerbitkan Jilid II nya yang berisi kumpulan pidato-pidato Sukarno setelah kemerdekaan, walau sering dipampang di rumah-rumah kelas penguasa. Namun Bonnie Triyana dan kawan-kawannya berani menerbitkan pidato Sukarno pasca 30 September, 1965, yang merupakan landasan-terobosan yang sangat penting, dalam buku “Revolusi Belum Selesai”.

Ideologi 20 juta orang yang aktif di kubu Kiri sebelum tahun 1965 dilarang, tabu, dan di-iblis-kan[2]. Dan mempertahankan hal tersebut merupakan hal pokok bagi negara, agar tetap menjadi negara kontra-revolusioner, yang secara organik berkaitan dengan bagaimana negara tersebut terbentuk. Beberapa mekanisme penindasan negara tersebut sudah melemah, namun watak dasarnya belum berubah.

Merehabilitasi korban, merehabilitasi revolusi

Tentu saja, segala upaya dilakukan untuk mengungkapkan penderitaan manusia pada tahun-tahun tersebut; setiap upaya untuk menunjukkan kekerasan, ketidakadilan dan ilegalitas penderitaan tersebut agar menjadi perhatian generasi baru Indonesia serta dalam rangka mencari keadilan, haruslah didukung. Ungkapan “maaf” dari negara, bila saja itu dilakukan, akan membantu. Namun rehabilitasi, keadilan yang sebenarnya tak akan terwujud tanpa juga merehabilitasi ideologi korban—dan, dalam konteks ini, kita harus ingat bahwa 20 juta korban kehilangan hak-haknya untuk mengungkapkan dan mengkampenyekan ideologi mereka.

Di sini, aku tidak akan mempertentangkan bahwa memang diperlukan memenangkan kembali dukungan bagi ideologi tersebut—itu adalah suatu pertanyaan yang terpisah. Yang aku pertentangkan adalah bahwa rehabilitasi penuh bagi korban, seluruh 20 juta korban, apakah mereka masih hidup atau sudah anumerta, tak akan bisa kecuali sebagai bagian dari pengembalian secara penuh dalam hak-hak demokrtaik (liberal) yang normal. Karena itu, perlu memenangkan kembali hak ideologinya, yang sekarang di-iblis-kan, setara dengan hak ideologi lainnya: hak untuk secara terbuka bisa diakui dan aktif. Jutaan korban tak akan bisa direhabilitasi dan keadilan yang mereka derita tak akan diakui bila mereka ditentukan sebagai unsur yang terkait dengan ideologi yang di-iblis-kan. Nasib korban terkait erat dengan bagaimana memenangkan kembali legitimasi, persamaan dan hak tersebut.

Sudah ada upaya-upaya presiden Wahid saat menyatakan keinginannya untuk mencabut larangan terhadap ideologi komunis yang masih tercantum dalam Ketetapan MPR, dan memperbolehkan pasar-bebas gagasan, sebagaiman yang pernah ia katakan. Hal tersebut tak diragukan lagi merupakan salah satu alasan mengapa sebagian elit, baik di dalam maupun di luar parlemen, berbalik menentangnya. Baru-baru ini, hakim di Mahkamah Konstitusi dan calon presiden, Makhfud, menyatakan bahwa komunis dan ateis adalah legal, yang merupakan satu langkah maju, namun masih sangat terbatas karena, menurutnya lagi, dengan jelas ia mengatkan bahwa mereka punya hak hidup untuk “menjadi” komunis tapi tak boleh menyebarluaskan gagasan-gagasannya. Menurut dugaanku, parlemen 100% akan menolak liberalisasi semacam itu.

Film “The Act of Killing (Jagal)” memberikan beberapa hal penting. Salah satu yang terpenting adalah bahwa kontra-revolusi telah menang dan masih berkuasa. Sementara beberapa mekanisme penindasannya telah melemah, negara ini masih sepenuhnya negara kontra-revolusioner—negara ini masih belum dikembalikan menjadi sekadar negara kontra-revolusioner yang laten., sebagaiaman yang berlaku di Chile. Hal tersebutlah yang kadang tidak ada dalam diskusi di Indonesia, hal tersebut sangat jelas terlihat dalam wacana tentang “rekonsiliasi”. Rekonsiliasi dipopulerkan di AfrikaSelatan setelah negeri tersebut terlepas dari apartheid, yakni dalam situasi di mana penindas sebelumnya telah digulingkan dan para korban mulai menyatakan keinginannya untuk berekonsiliasi dengan penindas seblumnya yang barusaja mereka kalahkan. Di Indonesia, dalih rekonsiliasi semacam itu merupakan de facto dalih bahwa para korban, yang masih di-iblis-kan dan masih ditindas, harus berekonsiliasi dengan mereka yang masih terus menerus menganiayanya.

Aku menghadiri suatu acara yang dipersembahkan bagi ulang tahun Joesoef Isak di Taman Ismail Marzuki. Pada malamnya, satu paduan suara ibu-ibu, semuanya mantan tahanan politik dan anggota organisaswi massa Kiri, bernyanyi di atas pentas. Salah satu lagunya adalah terjemahan lagu Internationale. Juga, pada malam itu, Isak, wartawan senior sebelum tahun 1965 dan penerbit buku-buku Pramoedya Ananta Toer sesudah tahun 1980, mengundang wartawan senior terhormat yang anti-PKI, Rosihan Anwar, yang ada di antara penonton, duduk di dekat panggung. Sepertinya itu isyarat “perdamaian. Tapi, besoknya, Anwar mengeluh bahwa bagaimana mungkin ada rekonsiliasi bila masih menyanyikan Internationale. Rekonsiliasi maknanya adalah menerima syarat kemenangan kontra-revolusi. Dalam satu hal, itulah juga masalah di balik polemik tajam anatara Goenawan Muhammad dengan Pramoedya Ananta Toer, saat Muhammad menyerang Pramoedya karena mengatakan “rekonsiliasi” sampah.

***

Memenangkan kembali hak-hak yang sama terhadap ideologi Kiri sebelum tahun 1965, tentu saja, tak terhindarkan lagi, akan merupakan proses yang rumit. Pada satu tingkatan, akan berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi: kekebasan berpendapat dan berorganisasi, hak yang juga belum dimenangkan kembali oleh berbagai aliran agama sebagaimana juga oleh gagasan-gagasan separatis. Tentu saja, harus dibahas pada tingkatan tersebut sebagai prinsip mendasar. Pada saat yang sama, hal itu juga tidak bisa dibahas berdasarkan konteks kesejarahan tertentu.

Kebenaran situasi politik yang berkembang selama tahun 1950-an dan 1960-an sangat mendesak untuk dipelajari kembali, ditulis dan diperdebatkan. Apa yang sedang diperjuangkannya; program-program dan landasan perjuangan (platform) partai; kepentingan yang mereka wakili; kelemahan-kelemahan, batasan-batasan dan kontradiksi-kontradiksi taktik serta metode-metode semua kekuatan harus menjadi persoalan utama politik. Apa yang sesungguhnya terjadi pada malam 30 September dan pagi hari 1 Oktober juga penting dan semakin bisa dijelaskan dengan baik, menurutku, dalam buku John Roosa, “Pretex for Mass Murder (Dalih Pembunuhan Massal)”. Mengungkapkan kenyataan watak teror kekerasan, sebagaimana digambarkan dalam film “The Act of Killing (Jagal)”, merupakan bagian penting dari proses tersebut, agar generasi sekarang bisa dihadapkan pada asal-muasal negara yang tidak manusiawi yang sekarang memerintah mereka. Keseksamaan yang semakin menurun selama 15 tahun terakhir dalam propaganda lama kontra-revolusioner yang sistimatis di sekolah-sekolah merupakan cermin melemahnya mekanisme penindasan, sehingga kaum muda lebih terbuka mendengarkan dan kemudian menyelidikinya sendiri untuk kebutuhan mereka sendiri. Dalam semua wilayah penelitian dan penulisan, para peneliti dan analis dari luar negeri dapat memberikan sumbangannya, walaupun sekarang 1.000-an akedemisi ilmu sosial, juga para aktivis di Indonesia, akan memikul sebagian besar beban tersebut. Kampanye untuk memaksa “pernyataan maaf”; pengadilan kasus-kasusnya; lebih banyak penggalian kuburan massal—semuanya akan memainkan peran yang sangat penting. Namun, dugaanku, semuanya tak akan menghasilkan apapun bila landasan peng-iblis-an terhadap 20 juta korban, melalui peng-iblis-an secara resmi terhadap ideologi yang mereka anut pada saat itu, juga tidak ditantang setidaknya pada tataran hak-hak. Salah satu perwujudan bagaimana masalah tersebut dihindari adalah terciptanya kemenduaan (ambiguities) yang parah, yang tercermin dalam pertentangan baru-baru ini perihal novel dan film yang berlatar-belakang 1965 atau periode malapetaka tersebut, seperti yang diceritakan dalam novel Leila Chudori, “Pulang”. Sementara novel tersebut berisi unsur-unsur yang mengakui bahwa kekerasan 1965 memang merupakan tragedi kemanusiaan, dan terdapat beberapa masalah yang menyebabkan keputusasaan, tak ada satu pun tokoh kiri, yang tanpa rasa malu mengaku sebagai anggota PKI atau organisasi lainnya, dan merasa nyaman atas pilihan ideologinya. Mereka, biasanya, adalah penggambaran orang-orang yang ditangkap sebagai jaminan atas kerusakan, kawan-kawan, kerabat, orang-orang yang dituduh terlibat atau, paling tidak, orang-orang lugu yang tidak tahu-menahu, yang tak sadar apa sebenarnya ideologi yang mereka dukung. Novel-novel dan film-film tersebut, di satu sisi, memperkuat keprihatinan bahwa memang benar terjadi peristiwa yang mengerikan, tapi novel-novel dan film-film tersebut sebenarnya juga mendesakkan peng-iblis-an kepada 20 juta anggota organisasi sayap-Kiri. Mereka dianggap tabu, najis, sehingga tak layak dimunculkan dalam cerita tersebut. Tentu saja, mengingat budaya politik di Indonesia saat ini, seseorang tak bisa berharap rentetan novel yang mengangkat pahlawan Kiri—bukan itu masalahnya. Bahkan tak ada penggambaran orang-orang yang tulus, aktif, dan nyaman dengan pilihan ideologinya, tak peduli apakah dia tokoh penting atau sekadar figuran. Mereka juga di-iblis-kan. Memenangkan rehabilitasi bermakna menaklukkan hegemoni tanpa syarat dalam perspektif tersebut.

Tentu saja, ada aspek lain dalam proses memenangkan hak kesetaraan demokratik ideologi tersebut. Aspek yang didiskusikan di sini, sejauh ini, relevansinya sebagai bagian dari proses rehabilitasi korban kekerasan 1965-68. Aspek lainnya adalah signifikansinya bagi generasi baru Indonesia yang berharap memiliki kebebasan untuk menggunakan hak tersebut di Indonesia masa kini. Sudah sangat jelas bahwa terdapat peningkatan dalam jumlah orang yang sedang menggunakan hak tersebut, sekarang, dalam praktek, walaupun terdapat ilegalitas formal. Hal tersebut akan menjadi bagian dari keseluruhan proses untuk memukul-balik negara kontra-revolusioner, memenangkan paling tidak demokrasi liberal dan kepenuhan hak-haknya. Sementara ideologinya masih di-iblis-kan secara resmi, kaum miskin tak memiliki kosa-kata historis untuk dimanfaatkan dalam merumuskan harapan-harapan mereka. Dan mereka masih harus menghadapi luapan emosi seperti yang mereka terima dari wakil gubernur Jakarta, Ahok, yang mengecam kaum miskin di Pluit sebagai PKI karena menolak digusur dari pemukimannya.

Aku sudah berdalih bahwa pembunuhan dan kekerasan sitimatis pada tahun 1965-68, di mana lembaga pelaku utamanya adalah angkatan darat, yang juga mengerahkan unsur-unsur lumpen-proletariat perkotaan dan pedesaan, sebagai bagian kontra-revolusi yang bertujuan untuk menghambat revolusi sosial dan politik yang sedang berlangsung. Hal tersebut telah membentuk watak kelas penguasa [yang wataknya juga telah diungkapkan secara gamblang dalam film “The Act of Killing (Jagal)”] dan negaranya sekarang ini. Peng-iblis-an ideologi, peng-iblis-an ideologi orang-orang yang dibunuhi oleh kontra-revolusi sangatlah penting dalam membentuk wataknya. Memenangkan kembali kesetaraan hak bagi ideologi tersebut, pertama-tama mungkin harus secara de fakto dan de jure, sangatlah penting dalam proses apapun saat memenangkan rehabilitasi, keadilan dan bahkan konpensasi bagi korban, jutaan mereka dan keturunannya. Korban yang paling menderita adalah mereka yang disiksa kemudian dibunuh dan mereka yang dipenjara serta disiksa. Namun, mereka semua yang kehilangan hak-hak mereka, yang seringkali kehilangan mata-pencariannya, adalah juga korban.Tapi ada juga aspek yang sangat eksistensial dalam analisa ini. Ya, harapan utamanya adalah mengangkat kembali politik apa yang telah terjadi, kemudian apa implikasinya bagi saat ini. Namun terdapat juga aspek eksistensial yang mendalam. Beberapa mantan aktivis tersebut mungkin tak lagi yakin akan ideologi lamanya. Tapi beberapa masih yakin. Beberapa aktivisnya telah berusia sekita 80-an, masih bersemangat menyanyikan “NASAKOM Bersatu” dan “Internationale” serta lagu-lagu ideologis mereka. Itulah memang mereka; dalam beberapa hal, kepribadian mereka ditentukan oleh kesetiaan ideologisnya. Beberapanya mengalami pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sebagian lainnya kehilangan mata-pencarian dan harta benda miliknya, bila memang masih ada. Sebagian besar kehilangan masa mudanya karena dipenjara atau bersembunyi. Namun, semuanya, jutaan dan jutaan dari mereka, karena pelarangan total dan peng-iblis-an ideologi mereka, disingkirkan dari keseluruhan sejarah, juga telah, selama 50 tahun, ditolak kepribadiannya. Mereka hanya bisa menjadi diri mereka sendiri secara pribadi, atau saat bersama kawan-kawannya. Menyedihkan dan membangkitkan amarah menyaksikan akhir dari semuanya. Pramodeya menyebut dirinya seorang bisu yang hanya bisa bernyanyi bagi dirinya: “Nyanyi Sunyi Seroang Bisu”—dan ia adalah seorang korban yang langka yang bisa memenangkan ruang publik. Nyanyian sunyi seorang bisu yang dipaksakan itulah yang harus diakhiri.

***

Artikel ini dipersembahkan pada Konferensi:

“After The Act of Killing: Historical Justice and the 1965-1966 Mass Killing in Indonesia”, University of Melboune and Sekolah Tinggi Filsafat, Jakarta, August 30, 2013.

Read Full Article

max-lane-bangsa

Oleh Max Lane *

RINGKASAN EKSEKUTIF

  • Persaingan yang terus meningkat antara Presiden terpilih Joko Widodo dan Koalisi Merah Putih Koalisi yang memegang mayoritas kursi di parlemen.
  • Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto untuk Presiden melancarkan serangan dengan mengubah aturan posisi kepemimpinan di parlemen. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil posisi ketua dan wakil ketua di parlemen. Pada saat yang sama, kelompok ini telah berhasil mendorong berakhirnya pemilihan kepala daerah secara langsung.
  • Haruskah Merah Putih Koalisi terus “memerintah dari parlemen” dan menantang presiden Joko Widodo, bila ini terjadi kemungkinan besar Indonesia akan menuju ke krisis pemerintah.

* Max Lane adalah Visiting Fellow di ISEAS, Dosen Politik Asia Tenggara dan Sejarah di Victoria University, dan Associate Kehormatan dalam Studi Indonesia di Universitas Sydney.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 25 September, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) meloloskan undang-undang mengakhiri pemilihan langsung gubernur, bupati (bupati / bupati) dan walikota. Undang-undang baru ini mengembalikan proses pemilihan sama seperti model yang digunakan selama masa Orde Baru hingga tahun 2004. Dengan cara yang lama-tapi baru ini, kota, kabupaten dan DPRD provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD) yang akan memilih orang-orang di posisi ini. Hasil suara kemudian akan dikirim kepada Presiden, yang kemudian akan menunjuk pejabat yang bersangkutan. Secara signifikan, posisi bupati dan walikota telah menjadi posisi yang sangat penting selama sepuluh tahun terakhir, sebagai akibat dari berbagai undang-undang desentralisasi, yang mengalokasikan kekuatan anggaran besar untuk dewan legislatif dan administrasi di tingkat kota dan kabupaten.

Pengesahan undang-undang ini adalah hasil dari kampanye di parlemen oleh Koalisi Merah Putih (KMP), yang terdiri dari pihak-pihak yang menominasikan Prabowo Subianto sebagai calon dalam pemilihan presiden baru-baru ini[1]. Prabowo Subianto kalah dari Joko Wibowo dengan margin yang tipis, 47% dengan 53%, perbedaan 8 juta memberikan suaranya dari 190 juta. Subianto dicalonkan oleh partainya sendiri, Gerindra, dan juga oleh Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (Partai Keadilan Sejahtera, PKS), Partai Amanat Nasional (Partai Amanat Nasional, PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (Partai Persatuan Pembangunan, PPP). Sedangkan Joko Widodo dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP), Partai Demokrat Nasional (Nasdem), Partai Kebangkitan Nasional (Partai Kebangkitan Bangsa, PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura) dan Persatuan dan Keadilan Partai Indonesia (Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, PKPI). Dengan berlakunya hukum ini akan sangat mungkin posisi gubernur yang berasal dari Koalisi Merah Putih menjadi nominasi di 31 dari 34 provinsi.2 Jika hal ini terjadi, itu akan menjadi dasar yang kuat bagi KMP untuk menentang pemerintah Widodo-PDIP dan mencoba untuk menerapkan agenda kebijakan mereka sendiri.

Partai lain yang juga mempunyai porsi kursi yang cukup besar adalah Partai Demokrat (PD), yang dipimpin oleh Presiden incumbent Yudhoyono. Sebagian besar anggota PD melakukan aksi walk-out saat proses pemungutan suara untuk rancangan undang-undang, secara efektif mereka abstain, sehingga secara otomatis KMP menjadi mayoritas di parlemen. Presiden Yudhoyono berada di luar negeri pada waktu itu dan dalam pernyataan baru-baru ini nampaknya berusaha menciptakan kesan bahwa walk-out tidak seharusnya terjadi. Ia mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menandatangani RUU menjadi undang-undang. Di Indonesia, undang-undang harus disahkan oleh DPR dan kemudian ditandatangani oleh Presiden sebelum diberlakukan. Namun, RUU ini bisa berlaku setelah 30 hari bahkan tanpa tanda tangan Presiden. Pada tanggal 2 Oktober, Yudhoyono akhirnya memang menandatangani undang-undang baru tersebut tetapi pada saat yang sama, ia mengeluarkan dua Peraturan Presiden yang akan membatalkan undang-undang baru dan mengembalikan pemilihan langsung3. Namun Peraturan Presiden ini akan memerlukan dukungan mayoritas di parlemen baru saja terpilih4. Akan tetapi, sekalipun pihak PD telah berkoalisi dengan  Widodo-PDIP, hanya akan memberikan 48% dari kursi, jumlah yang tidak cukup untuk mengkonfirmasi regulasi5. Koalisi PDIP dikombinasikan dengan PD akan memiliki 268 kursi, sementara KMP memiliki 273. Sementara voting blok PDIP-PD bukanlah hal yang mustahil, fakta bahwa PD berpihak dengan KMP dalam memilih ketua dan wakil ketua DPR, tidak termasuk perwakilan dari koalisi PDIP, menunjukkan bahwa PD dapat menuntut sesuatu yang substansial untuk berpihak pada koalisi6.

Dalam debat di TV nasional, Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan bahwa ia mendukung sistem pemilihan langsung, seperti yang dilakukan partainya, PDIP7. Demikian juga Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla, meskipun di masa lalu ia termasuk pihak yang mendukung kembali sistem lama8.  PDIP menyatakan akan membawa masalah tersebut ke Pengadilan Konstitusi, hal ini menunjukkan bahwa PDIP juga akan menerima putusan Mahkamah terhadap isu ini, bahkan jika itu adalah berupa dukungan terhadap legislasi9.  Partai koalisi PDIP, Nasdem, juga telah menyatakan akan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi10.

DUA PEMILIHAN, DUA HASIL

Kebuntuan muncul ke permukaan oleh karena fakta bahwa dua pemilihan yang diadakan di Indonesia pada tahun ini memiliki hasil yang berbeda. Hasil pemilu pada bulan April menunjukkan rendahnya tingkat dukungan masyarakat untuk PDIP, meskipun PDIP sebelumnya sudah mengumumkan Joko Widodo sebagai calon presiden mereka. Ini adalah sebuah kampanye lemah yang dilakukan oleh Widodo dan PDIP, dengan tidak adanya kebijakannya yang yang jelas, dibedakan “kepribadian politik”, sehingga PDIP hanya 19% suara. Ini tidak ada keraguan besar daripada untuk pihak lain11, tetapi pemilu tidak meninggalkan partai dengan mayoritas atau bahkan dukungan dekat-mayoritas. Pada saat yang sama pemilih yang abstain jumlahnya cukup tinggi 40% dari pemilih terdaftar tidak memilih partai manapun.

Hasil ini menciptakan parlemen baru dengan komponen yang tidak terlalu berbeda dari yang sebelumnya, dimana PDIP merupakan minoritas kecil. Koalisi PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura terdiri 37% dari kursi parlemen, sementara PDIP hanya memiliki 19%, atau setengah dari kursi koalisi. Koalisi ini akan terus mengecil kecuali satu atau lebih pihak dari KMP beralih. Partainya Yudhoyono akan menjadi pecundang terbesar dan dengan jumlah yang kecil, tetapi masih memiliku jumlah kursi di parlemen. Seperti disebutkan di atas, bahkan jika PD mendukung koalisi Widodo, KMP masih akan memiliki mayoritas, sekalipun jauh lebih kecil12.

Keuntungan yang diperoleh KMP dari pemilu (selama koalisi ini masih tetap bersama-sama) tidak diragukan meningkatkan keyakinan KMP untuk mengambil posisi oposisi Widodo dan koalisi PDIP. Meskipun Widodo berhasil menang dalam pemilihan presiden dengan 53% suara, yang 16% darinya merupakan gabungan suara dari partai-partai yang mencalonkannya sebagai presiden, nilai ini 60% di bawah tingkat dukungan yang didapatkannya selama masa jajak pendapat sebelumnya. Dalam situasi tertentu, Widodo tampaknya menjadi pemenang yang cukup “menarik”13.

Kampanye pemilihan presiden membagi-magi kalangan elit politik Indonesia ke dalam dua kubu. Keretakan ini diwakili oleh sisi kalangan konglomerat modal (kelompok Prabowo Subianto), dan kalangan provinsi atau kabupaten (kelompok Joko Widodo). Keduanya termasuk konglomerat dan modal lokal, dengan kekuatan utama yang berbeda, yang menyediakan dasar untuk perspektif politik yang berbeda-beda pula. Para konglomerat mengusulkan pengembalian kekuasaan negara yang terpusat dan promosi dari proyek-proyek14. Sementara ekonomi skala besar Koalisi Widodo-PDIP merasa nyaman dengan kapitalisme desentralisasi, di mana ada ruang yang lebih besar untuk pertumbuhan modal kecil dan menengah di bebagai provinsi. Perpecahan ini akan berlangsung antara KMP dan koalisi Widodo-PDIP.

 

POLITIK KESENJANGAN DAN POLITIK PEMILU

Koalisi KMP tidak hanya didorong oleh keinginan untuk mendirikan sistem politik terpusat dan mengembalikan sumbu negara dalam perekonomian. Hal ini juga bereaksi terhadap konsekuensi tidak terelakkan dari pembentukan sistem di mana kontrol atas pemerintah eksekutif dan posisi eksekutif tergantung pada pihak-pihak yang memenangkan pemilihan langsung. Mereka membutuhkan kandidat yang bisa menang dalam kontes popularitas15.

Tokoh masyarakat lokal memiliki pengalaman yang l nyata dalam berhubungan dengan non-elit, daripada mereka yang berbasis di Jakarta, yang tinggal di lingkungan elit dan bergaul dengan kalangan super-kaya. Sementara sebagian besar para pemimpin lo

kal yang muncul dari kapitalisme desentralisasi dengan cepat terlibat dalam kronisme lokal dan korupsi, beberapa diantaranya yang telah muncul memahami pentingnya memenangkan popularitas berdasarkan kebijakan, atau pencitraan kebijakan, di antaranya Widodo telah  menjadi contoh yang luar biasa. Selama masa Orde Baru, tujuan politisi adalah untuk menanamkan rasa takut dan kagum, tidak untuk memenangkan popularitas, baik dengan mengusulkan kebijakan yang baik, atau dengan berbohong, menipu dan melakukan berbagai tindakan. sementara Prabowo berkampanye keras sebagai seorang politisi, seperti yang dilakukan Bakrie dari Golkar pada Pemilu di bulan April, keduanya tidak menyukai hal ini sebagia metode politik. Widodo terbukti jauh lebih mampu berdiri selama dua jam dan berjabat tangan dengan masyarakat miskin dibandingkan Bakrie atau Prabowo, yang gayanya memancarkan otoritas dan kekuasaan. Yang satu berkampanye menggunakan taktik sederhana, yang lain menggunakan citra “pemimpin kuat”. Tapi pemimpin yang kuat, pada akhirnya, membenci kebutuhan untuk meminta persetujuan dari orang-orang yang seharusnya untuk memerintah.

Faktor yang baru ini – kebutuhan untuk memenangkan popularitas – telah memunculkan kemungkinan baru, sebuah “anomali” dalam proses pemilihan: bahwa tokoh dari partai atau koalisi dengan dukungan minoritas di parlemen dapat memenangkan jabatan politik tertinggi di negara ini. Pemuli tahun 2014 telah menunjukkan bahwahal ini mungkin terjadi, dan bisa saja terjadi di level lokal pula.

Dengan demikian, ketika KMP yang kini telas berhasil meluluskan undang-undang yang menghapuskan pemilihan langsung kepala daerah, akan melakukan hal yang sama untuk kantor Presiden16, dengan niat mengembalikan hak untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR), yang terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (Dewan Perwakilan Daerah, DPD).

DUKUNGAN UNTUK PEMILIHAN LANGSUNG

Selama kampanye pemilihan presiden Prabowo telah menegaskan bahwa ia mendukung diakhirinya sistem pemilihan langsung untuk bupati, walikota dan gubernur. Di sisi lain, Widodo dan pasangannya Kalla berpihak pada pemilihan langsung, dan menjelaskan bahwa mereka akan mencoba menghemat anggaran pelaksanaannya dengan menjadwalkan semua pemilihan dilakukan serentak pada waktu yang sama.

Dengan kesuksesan KMP mengikis pemilihan langsung, muncullak dukungan luas untuk tetap menjaga pemilihan langsung kepala daerah. Beberapa media liberal, seperti Jakarta Post, Jakarta Globe dan surat kabar dan majalah Tempo, telah berkampanye dengan keras untuk mengembalikan pemilihan langsung, dan mengutuk KMP dengan mengatakan bahwa koalisi ini hanya menginginkan kembalinya era Orde Baru.

Pernyataan dukungan untuk pemilihan langsung juga datang dari beberapa bupati, walikota, dan gubernur yang kini tengah menjabat. Dianranya yang paling sering dipublikan dan yang paling dramatis yaitu dari Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Plt Gubernur DKI Jakarta, yang mengundurkan diri dari Prabowo Partai Gerindra sebagai aksi protesnya. Walikota Bandung, Ridwan Kamil, yang juga kepala Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), juga telah menentang penghapusan pemilihan langsung17. Kamil juga dicalonkan oleh Gerindra dan Partai KMP lain, PKS, ketika dicalonkan dalam pemilihan Walikota.

Di luar lingkaran basis elit oposisi ini, telah muncul pula sejumlah kecil (namun terus meningkat) protes jalanan, yang dilakukan baik oleh pelajar atau kelompok hak asasi manusia, serta para pemrotes yang menggunakan internet. Di Twitter, protes terhadap sikap abstain PD mencapai lebih dari 100.000 dalam hitungan hari18. Nampaknya hal Ini telah menjadi sentimen luas. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan bahwa dalam jajak pendapat yang dilakukan pada bulan September, 81% dari responden mendukung pemilihan langsung kepala daerah, 11% memilih seleksi oleh DPRD, dan 5% mendukung penunjukan oleh President19. Jajak pendapat LSI lain menyatakan bahwa sebanyak 70% pemilih yang mendukung partai KMP juga turut mendukung keputusan Presiden Yudhoyono untuk menerbitkan peraturan presiden mengembalikan pemilihan langsung.

Mungkin terjadi akan muncul koalisi baru hak asasi manusia, [2]mahasiswa dan organisasi “masyarakat sipil” lainnya untuk kampanye untuk mengembalikan pemilihan langsung. Namun, seberapa jauh gerakan itu dapat tumbuh, hingga batasan tertentu, sangat tergantung pada kepemimpinan dan dukungan langsung dari Widodo dan PDIP20.

Sejak penyelenggaraan pemilihan presiden, banyak media terutama yang bersimpati kepada Widodo, berspekulasi dengan menyatakan bahwa satu atau beberapa pihak dalam KMP akan menyeberang ke koalisi Widodo-PDIP. Setiap kali seorang tokoh KMP tidak hadir dalam sebuah acara yang diselenggarakan koalisi ini pasti akan menciptakan spekulasi-spekulasi baru. Hal ini juga didorong oleh pernyataan publik dari beberapa tokoh di Golkar, PPP dan PAN bahwa mereka lebih suka berada dalam pemerintahan dengan Widodo dan PDIP. Namun, sampai September 2014, sepertinya tidak ada cross-over yang terjadi, meskipun jelas bahwa Widodo dan PDIP telah mendorong kemungkinan ini.  Baik Widodo maupun Megawati sudah membuat pernyataan yang mendorong pihak lain untuk bergabung dengan koalisi mereka, juga terlihat dari upaya telah dilakukan PDIP untuk memenangkan PPP, PAN dan PD. Juru bicara PDIP juga telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak mendukung mobilisasi massa dan lebih memilih untuk membangn hubungan formal21. Jika terjadi perubahan posisi, mungkin ada kesempatan untuk mengumpulkan dan membawa hal ini mendapatkan dukungan publik sebagaimana yang tercermin di media sosial, dalam aksi-aksi dan jajak pendapat publik.

Dengan terpilihnya seorang politisi Golkar sebagai ketua DPR, dan Gerindra, PKS dan PAN anggota sebagai wakil ketua, dengan mengesampingkan perwakilan dari PDIP yang memimpin koalisi, menunjukkan bahwa lobi ini sama sekali belum berhasil sejauh ini. Hal ini dimungkinkan setelah kemenangan KMP sebelumnya dalam mengubah aturan lama yang secara otomatis memberi posisi ketua DPR kepada pihak yang memenangkan kursi terbanyak, yang seharusnya adalah PDIP.  Aturan baru ini telah membuka semua posisi untuk suara mayoritas di DPR, yang dalam hal ini adalah para anggota KMP. Dalam komentar terakhir, Widodo tampaknya masih berharap akan mendapatkan dukungan dari partai lain22. Namun, dalam laporan yang sama ia memperingatkan gejolak yang kini tengah terjadi di parlemen dan bahkan mengklaim bahwa KMP mungkin mencoba untuk mencegah pelantikannya pada Oktober 2023. Jika ini terjadi, Indonesia akan tanpa Presiden, dan hal ini akan memicu krisis konstitusional di mana mekanisme resolusi menjadi tidak jelas. Namun menurut KMP tindakan seperti itu akan bertentangan dengan pernyataan dibuat oleh sekretaris jenderal KMP seusai Mahkamah Konstitusi menolak banding Prabowo terhadap hasil pemilu. Dalam pernyataan itu, mereka menerima legalitas keputusan Mahkamah Konstitusi, meskipun juru bicara Gerindra masih mengkritiknya hal ini sebagai ketidakadilan24.

MENGUASAI PARLEMEN: TANTANGAN ATAU PERUNDINGAN?

KMP tidak hanya berhasil mengubah aturan parlemen yang sukses menempatkan  mereka di posiis kunci dalam parlemen. Merela juga telah berhasil mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD, dan menyuarakan niatnya untuk mengembalikan kekuatan pemilihan Presiden ke MPR25. Bahkan, Prabowo telah mengumumkan niat ini selama kampanye pemilu26. Bila KMP bermaksud untuk mempertahankan mayoritas di parlemen, undang-undang pemilu harus diubah untuk memungkinkan hal ini terjadi. KMP mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan sebuah komisi parlemen untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan presiden, yang arahnya seperti ingin membuka kemungkinan untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Ini akan menjadi taktik yang lebih cocok dilakukan KMP untuk menghapus Widodo bawah undang-undang saat ini. Pilihan untuk impeachment membutuhkan pembuktian kesalahan politik, atau perilaku kriminal, dan korupsi yang dilakukan Widodo, dan bila hal ini terjadi makan secara otomatis kekuasaan akan diberikan kepada wakil presiden Jusuf Kalla.

Lebih penting lagi, dalam jangka pendek, KMP berencana mengubah sebanyak 122 undang-undang, termasuk yang meliputi bidang ekonomi, seperti perbankan dan telekomunikasi. Mengingat jumlah mereka di parlemen dan kontrol mereka atas posisi yang mengelola proses kerja parlemen, mereka harus mampu mengatur agenda sesuai dengan prioritas mereka. Secara efektif hal Ini memungkinkan mereka untuk “mengatur” negara dari parlemen, dan melawan pengaruh presiden. Karena keduanya bisa mengklaim legitimasi pemilihan, didasarkan pada dua pemilihan yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan krisis politik di beberapa titik.

Interpretasi dari dinamika parlemen saat ini adalah bahwa masih ada kesempatan bagi partai seperti PPP, PAN atau PD untuk bergabung dengan koalisi Widodo-PDIP, dan bahwa dukungan mereka terhadap manuver terbaru KMP adalah taktik untuk meningkatkan posisi tawar mereka dengan PDIP. Hal ini terlihat sangat jelas sekalis, sehingga spekulasi yang beredar mengatakan akan lebih baik bagi Widodo untuk memberi pihak-pihak ini posisi sebagai menteri sebagai pertukaran untuk posisi mayoritas di parlemen demi untuk  stabilitas pemerintah untuk lima tahun ke depan.

Jika koalisi Widodo-PDIP gagal memenangkan posisi mayoritas di parlemen, maka mereka harus menghadapi tantangan konstan untuk kepresidenen Widodo, dan prospek terjadinya krisis dalam pemerintah akan meningkat. Salah satu tes pertama ialah peratiran presiden yang dilekuarkan Yudhoyono untuk membatalkan UU Pemilu yang baru saja disahkan dan mengembalikan langsung pemilihan pimpinan daerah. Pertanyaannya adalah apakah sentimen publik yang ingin mempertahankan pemilihan langsung dapat dimobilisasi dan bisa diubah menjadi kekuatan politik yang dapat mempengaruhi proses parlemen.

Singapura | 16 Oktober 2014

Catatan kaki:

[1] Hal yang harus di catat adalah bahwa kementerian Dalam Negeri lah yang pertama kali mencetuskan RUU ini. Namun, segera setelah mengajukan rencana ini, pemerintah malah terombang-ambing akibat masalah ini.

2 http://www.tempo.co/read/news/2014/09/08/078605241/UU-Pilkada-Sah-Koalisi-Prabowo-

Borong-31-Gubernur

6.http://www.smh.com.au/world/joko-widodo-menghadapi-tantangan-sebagai-oposisi-dalam-parlemen-indonesia-tahun-2014.1002-10pe6j.html.

7 untuk melihat rekaman debat ini buka https://www.youtube.com/watch?v=MuL-1sW5b-8.menariknya, dalam debat ini, calon wakil presiden pasangan Prabowo’s Hatta Rajasa, menyatakan dukungan atas pemilihan langsung dengan pemilu yang diadakan serentak di seluruh indonesia

8 lihat laporan tahun 2011.http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/10/02/lses3bjenjang-demokrasi-terlalu-panjang-jk-dukung-pilgub-langsung-dihapus

Read Full Article