Kategori: Ekopol

diego riveira
Mural “Detroit Industry” karya Diego Rivera.

Secara sosiologis, ketidakberdayaan buruh di hadapan pengusaha disebabkan oleh posisi buruh sebagai tenaga kerja belaka, sedangkan pengusaha sebagai pemilik modal. Pengusaha sebagai majikan dengan mudah saja melakukan pemecatan terhadap buruh yang menuntut hak-haknya. Bahkan sekalipun buruh telah berhasil menggalang kekuatan kolektifnya, pengusaha masih dapat mengancam akan menutup perusahaan jika buruh dinilai berbuat “macam-macam” (mogok). Dalam beberapa kasus, ancaman ini benar-benar diwujudkan setelah pengusaha mengamankan stok pengiriman untuk beberapa bulan. Nantinya, setelah beberapa bulan berlalu, pengusaha tersebut dapat beroperasi kembali di tempat yang sama atau pindah ke daerah lain yang upah minimumnya lebih murah.

Buruh yang protes segera dianggap sebagai buruh yang tidak tahu diri. Tidak hanya oleh pengusaha, tapi juga oleh kalangan kelas menengah–kelas borjuis kecil yang berpenghasilan lebih tinggi atau memiliki usaha dengan pendapatan yang lebih tinggi daripada kelas pekerja kebanyakan. Sembari mengatai buruh tidak tahu diri, buruh juga disuruh berwirausaha.

Kedengarannya masuk akal, bahwa jika buruh menjadi pengusaha, nasibnya akan menjadi lebih baik dan bebas dari penderitaan. Olehnya, buruh harus keluar dari perusahaan dan mulai merintis usaha. Kesuksesan pun bakal menanti.

Klaim ini hanya benar sebagian kecil saja. Kita tidak menolak jika memang ada buruh yang beruntung, yang dikenai PHK (pemutusan hubungan kerja), lalu membangun usaha yang berhasil. Tapi, potret keberhasilan ini tak untuk keseluruhan orang. Dalam kapitalisme, hanya sebagian kecil saja usaha yang bertahan dan menghasilkan keuntungan. Sebagian besar bangkrut ditelan oleh persaingan di pasar. Pun sebuah bisnis kelihatannya sukses pada awalnya, dapat bangkrut seketika begitu ada perusahaan lain yang modalnya lebih besar dan lebih efisien mampu menang pasar dengan mengalahkan pesaingnya.

Jika buruh didorong menjadi “pengusaha”, maka yang paling mungkin adalah pada awalnya menjadi “pengusaha” secara kolektif alias mengelola pabrik yang sudah ada.

Swa-Kelola Pabrik

Pada tahun 1998, Argentina ikut merasakan resesi. Salah satu pabrik yang terkena dampaknya adalah pabrik tekstil Brukman. Penjualan menurun, perusahaan terjerat utang dan upah buruh dipotong. Buruh bahkan tidak sanggup membayar biaya transportasi untuk datang ke pabrik. Pengusaha Brukman bersiap kabur membawa lari uang yang tersisa. Pada 18 Desember 2001, sekitar 50 buruh yang kebanyakan perempuan memutuskan bertahan, menduduki dan mengambil alih pabrik untuk bernegosiasi. Tapi pemilik pabrik tak pernah kembali.

Mereka menjalankan pabrik sendiri, dan hasilnya, mereka berhasil mendapatkan pembeli dan membayar utang-utang perusahaan. Buruh mengorganisir majelis untuk mengambil keputusan mengenai masalah pabrik sehari-hari dan menaikkan gaji mereka sendiri. Dalam beberapa bulan mereka mampu menaikkan upah mereka dan mempekerjakan lebih dari 10 pekerja baru.

Pemilik pabrik berusaha kembali. Dengan didukung oleh hakim setempat, pada malam hari 18 April 2003, lebih dari 300 polisi dan 30 milisi sipil mengusir buruh keluar dari pabrik. Namun, beberapa jam kemudian, 3000 demonstran berkumpul di pabrik Brukman untuk mendukung buruh. Pada 21 April, polisi kembali menyerang demonstran, 20 orang terluka dan ratusan ditangkap. Namun, buruh menang, mereka mempertahankan kontrol atas pabrik dan menjalankannya sebagai koperasi.

Kisah para pekerja mempertahankan swa-kelola pabrik bisa ditonton dalam film berjudul The Take, sebuah film dokumentar yang dibuat oleh Naomi Klein dan Avi Lewis.

Selain Brukman, ada pabrik keramik Zanon yang juga menduduki dan menjalankan pabrik kembali dengan bantuan dana dari publik. Setelah pemiliknya kabur pada tahun 2001, 240 buruh Zanon menjalankan pabrik kembali untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2002.

Setelah krisis, dari 1200 pabrik yang bangkrut di Argentina, sebanyak 150 pabrik berhasil diselamatkan oleh buruh-buruhnya. Argentina juga telah memiliki hukum kebangkrutan (the bankruptcy law) yang mengizinkan buruh mengambil alih pabrik-pabrik yang tutup, yang disahkan oleh Presiden Cristina Kirchner pada 29 Juni 2011.

Upaya yang sama juga dilakukan oleh Presiden Bolivia, Evo Morales yang menandatangani dekrit  nomor 1754 pada 7 Oktober 2013. Dekrit ini mengizinkan buruh mengambil alih pabrik-pabrik yang berada di ambang kebangkrutan, tutup dan ditinggalkan oleh pemiliknya.

Di Venezuela, sejak Hugo Chavez berkuasa pada tahun 1998, pengambilalihan perusahaan-perusahaan untuk dikelola oleh buruh telah banyak dilakukan. Dimulai pada tahun 2001 di mana pemerintah Venezuela berusaha mengambil kendali atas perusahaan minyak PDVSA untuk membiayai program-program sosial. Kendati dihadang oleh percobaan kudeta dan protes dari kubu oposisi, upaya ini tidak berhenti. Serangkaian upaya pengambilalihan pabrik dilakukan seperti pengambilalihan pabrik aluminium Alcasa (2004), pabrik kertas Invepal (2004), pabrik tekstil Textileros del Táchira (2005), dan seterusnya. Bahkan setelah Chavez meninggal pada 5 Maret 2013, program ini tetap dilanjutkan.

Baru-baru ini, perusahaan yang kena giliran nasionalisasi adalah produsen pembalut Kimberly-Clark, yang menyatakan penutupan pada Juli 2016 tanpa pemberitahuan sebelumnya sama sekali. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyetujui permohonan pekerja untuk mengambil alih pabrik dan menjanjikan USD$22 juta untuk memulai produksi kembali. Buruh berhasil memproduksi lebih dari 2 juta pembalut dalam sebulan setelah pabrik berproduksi kembali.

Bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, kita telah mengenal BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam bidang yang vital seperti listrik, telekomunikasi dan air, yang kini terus-menerus diprivatisasi sejak krisis 1998 karena dituduh tidak efisien dan terus merugi. Kerugian BUMN sebenarnya lebih banyak karena salah urus dan korupsi pejabat. Selama ini BUMN sama saja dengan perusahaan swasta yang memeras keringat buruhnya, bahkan masih banyak buruhnya berstatus sebagai outsourcing.

BUMN seharusnya menjadi milik sosial, bukan milik negara atau ladang korupsi para pejabat seperti pada masa Orde Baru dan sekarang ini. Jalan keluar dari korupsi seharusnya bukan mengalihkan BUMN ke swasta (swastanisasi), tapi menyerahkan kontrol perusahaan kepada kelas pekerja untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan secara langsung. Perusahaan yang harus diambilalih tidak hanya di bidang vital versi pemerintah, tetapi juga merambah ke bidang produksi manufaktur. Karena sesungguhnya, seluruh hasil-hasil produksi adalah penting bagi masyarakat.

Peraturan perburuhan di Indonesia telah memuat sinyal yang memboleh buruh memiliki saham di perusahaan. Hal ini dimuat di dalam pasal 4 ayat (2) huruf (f) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh yang menyatakan salah satu fungsi serikat buruh adalah “sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.”

Jika buruh minimal dapat memiliki saham di perusahaan, paling tidak ada landasan bagi pembentukan co-management (manajemen bersama) yang diisi oleh wakil buruh dan wakil pengusaha. Buruh memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, dapat melihat data-data perusahaan (terutama data keuangan perusahaan) dan dapat menuntut bagian yang lebih besar. Dengan cara ini, produktivitas buruh pun meningkat secara sukarela.

Namun, co-management ini jangan dipandang sebagai suatu harmonisasi, tapi sebagai suatu “kekuasaan rangkap” yang cepat atau lambat, salah satunya akan menguasai yang lain dengan berbagai cara. Co-management hanyalah kompromi yang seringkali terpaksa diambil pada masa-masa awal kepemilikan sosial atas alat-alat produksi, diperkenalkan.

Tanpa kepemilikan saham untuk buruh, dalam kondisi sekarang co-management sebetulnya sudah bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan milik negara jika saja ada kehendak politik pemerintah untuk itu.

Tidak ada peraturan teknis penunjang yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung buruh bisa memiliki saham di perusahaan. Tidak ada pula program dan agenda serikat buruh untuk mendorong regulasi agar buruh bisa ikut memiliki saham atau pembentukan co-management. Sebagian besar tuntutan serikat buruh di Indonesia masih berupa perbaikan kondisi kerja yang berkutat dalam bentuk tuntutan kenaikan upah dan penetapan status kerja.

Selain membagi kepemilikan saham, negara juga bisa mengambil alih perusahaan yang melakukan lock out (penutupan) untuk dikelola di bawah kontrol kelas pekerjanya. Namun, belum ada regulasi yang mengizinkan pekerja mengambil alih pabrik yang tutup.

Jika perusahaan bangkrut atau tidak mampu membayar kewajibannya seperti utang ke pihak kreditur atau gaji buruhnya, maka proses penyelesaiannya adalah dengan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Setelah mengalami proses yang panjang dan melelahkan serta proses pailit telah dibereskan oleh kurator, barulah buruh bisa ikut mendapatkan bagian.

Salah satu pengalaman menanti proses pengajuan pailit ini adalah 300 buruh PT Kymko Lippo Motor Indonesia. Setelah PT San Ching, salah satu pemasok PT Kymko mempailitkan PT Kymko pada tahun 2008, nasib buruh menjadi tidak jelas. Buruh bertahan menduduki pabrik agar hak-hak mereka dibayar. Proses ini rampung pada tahun 2012. Buruh menduduki pabrik selama empat tahun.

Dalam proses pailit, ada pihak-pihak yang diuntungkan seperti kurator dan kreditur. Kurator mendapatkan bisa mengantongi 2,5-5% dari nilai pailit. Sementara pekerja mendapatkan hak-haknya yang belum dibayar seperti gaji terutang dan pesangon.

Berhubung serikat pekerja memberlakukan pungutan kepada pesangon anggota secara resmi dan tak resmi, maka pengurus serikat pekerja pun diuntungkan. Sebagai contoh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memberlakukan pungutan sebesar 2% dari nilai perkara dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) memberlakukan pungutan sebesar 10% dari nilai perkara. Mengenai potongan-potongan ini, dapat dilihat di Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga (AD/ART) kedua organisasi tersebut. Keberadaan potongan ini memberikan motivasi bagi pengurus serikat untuk berpikir bagaimana mempesangonkan kasus belaka, bukan mempertahankan buruh agar tetap bekerja. Padahal, sebaik-baiknya dana pemogokan dan advokasi sudah dianggarkan dari potongan iuran bulanan saat masih bekerja.

Jika perusahaan menyatakan tutup dan membayar pesangon sesuai ketentuan tanpa drama pailit, buruh tak punya banyak pilihan selain menerima saja. Seandainya negara mendukung buruh untuk mengambilalih pabrik, tentunya ceritanya akan lain. Masalah klasik “investor kabur” dan kenaikan “pengangguran” dapat diatasi. Buruh tentu akan kesulitan dalam manajemen dan pemasaran serta kecakapan lain yang membutuhkan banyak kerja mental akibat dari penindasan fisik yang berat selama bertahun-tahun dalam jam kerja yang berkepanjangan.

Negara yang harus menyediakan modal, manajemen dan pemasaran serta pelatihan keterampilan yang dibutuhkan agar perusahaan dapat berjalan di bawah kontrol buruh. Negara juga harus memfasilitasi dan menjamin berdirinya dewan buruh yang melakukan kontrol langsung terhadap jalannya proses produksi yang dilakukan oleh kerja-kerja buruh itu sendiri.

Pabrik yang dikelola oleh buruh berorientasi pada penyediaan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan secara berangsur-angsur mengurangi jam kerja dan menyerap tenaga kerja baru serta mengkoordinasi keseluruhan produksi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, jam kerja menjadi lebih pendek sehingga buruh memiliki waktu luang untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan pengembangan spiritual lainnya; mengatasi pengangguran, dan; menjadikan produksi sosial benar-benar demi kepentingan masyarakat, bukan pertarungan dalam persaingan pasar.

Berkaca pada pengalaman pengambilalihan pabrik di Argentina, perusahaan-perusahaan kapitalis tidak mau menerima keberadaan pabrik-pabrik swa-kelola dan koperasi kecuali mereka tidak memiliki pilihan lain, misalnya tidak ada sumber pasokan lain atau adanya paksaan dari negara. Sebetulnya, perusahaan-perusahaan kapitalis hanya sedang berupaya melakukan sabotase terhadap pabrik-pabrik yang dikelola oleh buruh agar gagal di tengah jalan sehingga mereka bisa memproklamirkan kemenangan kapitalisme sebagai akhir dari sejarah.

Penutup

Memang sangat mustahil rasanya mengingat elit dan partai politik yang bercokol di kekuasaan sekarang ini dikendalikan oleh para pemodal sehingga mereka tentunya berpihak kepada pemodal dan hanya menyisakan harapan palsu untuk buruh dan rakyat setiap kali Pemilu. Mengharapkan kemauan politik dari negara belaka tanpa adanya pembangunan kekuatan buruh yang terorganisir, tidak akan menghasilkan apa-apa.

Bagaimanapun juga, tulisan ini hendak membuktikan bahwa buruh memiliki pabrik secara bersama adalah mungkin; bahwa program tersebut tumbuh dari dalam masyarakat yang ada sekarang; dalam ide-ide yang masih begitu kabur dan naif; menyelinap di celah-celah pasal-pasal hukum demokrasi kapitalis itu sendiri, menunggu untuk dibangkitkan oleh kekuatan politik buruh yang sadar dan terorganisir.

Sebagai salah satu solusi kesejahteraan buruh, saat kita berjibaku memperjuangkan kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, sejak sekarang kita sudah harus teriakkan tuntutan: pabrik untuk buruh! 

Selain itu, kita harus ingat, kita membutuhkan alat politik yang memungkinkan kelas buruh masuk ke dalam kekuasaan dan mengontrol jalannya kekuasaan serta melakukan transformasi kepemilikan alat-alat produksi yang dimiliki secara pribadi menjadi milik sosial. Buruh tidak membutuhkan go politic yang hanya mengirim wakil-wakil buruh untuk masuk parlemen di bawah kendali partai-partai pemodal, yang sudah terbukti gagal di mana wakil-wakil buruh ternyata tidak bisa berbuat apa-apa saat berada di dalam kekuasaan atau malah berbalik mendukung kekuatan pemodal.

Kita membutuhkan suatu pembangunan alat politik yang demokratis, mandiri dan bebas dari cengkeraman elit politik serta memiliki kapasitas mengusung program-program kerakyatan (salah satunya pabrik untuk buruh). Yang niscaya yang kita butuhkan adalah kekuatan buruh dan rakyat yang terorganisir untuk melakukan transformasi kekuasaan politik, ekonomi dan segala hukum dan budaya lama yang sudah usang, menjadi kekuasaan baru yang menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan setara. Pendek kata: sosialisme.

***

(Alexi Alqaf – kader Partai Pembebasan Rakyat)

Read Full Article

Oleh: Sumirah*

Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) memicu perlawanan dari kelas buruh . PP Pengupahan menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta menghilangkan peluang kelas buruh menggunakan posisi tawarnya dalam perundingan penetapan upah. Segera setelah pengesahan PP Pengupahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan upah hanya sebesar 11,5 persen di seluruh Indonesia.

Sekali lagi, elit-elit serikat buruh membunyikan kembali rencana mogok nasional pada bulan November 2015 sebagai bentuk perlawanan untuk mencabut PP Pengupahan. Namun, mogok tersebut mengalami kegagalan yang bukan saja dilihat dari ketidakberhasilan membatalkan PP Pengupahan itu sendiri, tapi lebih penting lagi menilainya dari rendahnya partisipasi kaum buruh dalam pemogokan.

Berdasarkan observasi, hampir seluruhnya apa yang disebut mogok nasional itu sebenarnya adalah sebuah aksi unjuk rasa belaka! Di Kabupaten Bekasi, misalnya, pada hari pertama, buruh-buruh terbagi dalam kelompok-kelompok kecil kelihatan berkumpul di depan pabrik-pabrik. Setiap ada upaya buruh untuk mengumpulkan massa, aparat dengan sigap membubarkannya.

“Mogok nasional” ini masih mengandalkan unjuk rasa, padahal jika buruh benar-benar berhenti produksi, maka represi relatif dapat dikurangi. Kita harus mengakui bahwa kesadaran buruh untuk mogok belum tinggi. Sebab-sebabnya itulah yang harus kita cari dan atasi.

 

Jangan Berharap pada Otoritas

Kesalahan utama para pimpinan serikat buruh kuning (yang juga kemudian di idap juga oleh serikat merah) adalah melebih-lebihkan peranan otoritas dalam suatu pemogokan. Mereka berpikir, instruksi organisasi beserta sosialisasi-sosialisasinya sudah cukup untuk memobilisasi suatu pemogokan umum. Jargon “satu komando” itu terbukti hanya sebuah bualan omong kosong saat instruksi pemogokan diabaikan.

Keresahan buruh atas ketidakkonsistenan elit serikat buruh memberikan instruksi mogok nasional telah dirasakan sejak tahun 2013. Bukan barang baru! Mogok nasional jilid 2 itu gagal karena pabrik-pabrik di mana pengurus serikat buruh bekerja, justru tidak menghentikan proses produksi. Buruh mengenalnya sebagai “pabrik besar” atau “pabrik bonafid” di mana pengurus serikat buruh bekerja—sudah menjadi kebiasaan pengurus serikat buruh dipilih dari pabrik penyumbang iuran besar. Jumlah anggotanya mencapai ribuan. Sedangkan, “pabrik kecil” yang berusaha menjalankan instruksi menjadi serba salah ketika bos mengatakan “pabrik pengurusmu saja masih jalan”. Buruh tak percaya pada pengurus mereka yang tidak konsisten pada pemogokan. Said Iqbal mengumpulkan pengurus-pengurus ini setelah kegagalan mogok itu dan bahkan, meminta mereka menandatangani pernyataan akan menjalankan instruksi. Hasilnya bisa diketahui pada mogok 2015 yang masih saja gagal meningkatkan partisipasi anggota.

Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya mogok nasional 3 Oktober 2012 yang disebut-sebut melibatkan 2 juta buruh?

Gerakan buruh Indonesia melakukan pemogokan yang melibatkan kurang lebih 2 juta buruh. Pemogokan ini merupakan akumulasi dari pembangunan gerakan buruh sejak tahun 2010 di kalangan buruh metal, bukan merupakan gerakan yang lahir secara spontan. Setidaknya ada empat kunci terjadinya mogok tersebut.

Pertama, pengorganisiran buruh-buruh yang aktif berserikat. Mereka terorganisir dalam pendudukan pabrik dan wadah garis depan serikat buruh. Buruh yang menjadi anggota serikat tidak serta merta aktif berpartisipasi dalam serikat buruh karena keterbatasan waktu luang akibat lembur. Meskipun buruh membayar iuran melalui potongan upah secara otomatis (kebanyakan pada serikat kuning), hal ini tak secara langsung berdampak pada mobilisasi. Artinya, besaran jumlah iuran yang diperoleh oleh serikat kuning tak mencerminkan jumlah mobilisasi faktual di lapangan.

Peranan buruh maju ini sangat penting sebagai ujung tombak. Garda Metal, misalnya, sebagai sayap Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) memiliki peranan dalam mengorganisir buruh agar lebih aktif terlibat dalam kegiatan serikat. Pada awal pembentukannya, birokrasi FSPMI tak langsung setuju, namun mereka berhasil meyakinkan elit FSPMI bahwa Garda Metal tidak akan menggangu otoritas birokrasi yang sudah ada, dalam hal ini Pimpinan Unit Kerja (PUK), Pimpinan Cabang (PC) sampai Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Proses ini juga berhasil mendorong kaderisasi dalam tubuh kepengurusan serikat buruh, walau belum sampai pada pimpinan puncak dan kepengurusan inti yang masih dipegang oleh elit-elit lama.

Kedua, penyadaran ekonomi-politik. 12 tahun reformasi tidak memberikan perubahan pada kurikulum serikat buruh besar yang sebagian besar hanya berisi tentang materi administrasi keserikatan dan hukum ketenagakerjaan belaka. Materi pendidikan ekonomi-politik yang mengajarkan sejarah masyarakat, sistem ekonomi kapitalisme, analisa proses produksi dan siasat pemogokan adalah hal yang asing bagi buruh. Kata “buruh” sendiri baru mulai dimaknai kembali pada tahun 2012 di kalangan serikat besar seperti FSPMI dan SPSI. 32 tahun kekuasaan Orde Baru menghapuskan kata “buruh” dan menggantinya dengan “karyawan”.

Ketiga, menggunakan aksi massa, solidaritas dan aksi tutup kawasan. Pada tahun-tahun itu juga, buruh kembali belajar menggunakan aksi massa sebagai metode perjuangan yang diperluas dengan solidaritas. Penutupan-penutupan kawasan sepanjang tahun 2011 membentuk atmosfer perlawanan langsung di jantung kapitalisme.

Keempat, mengangkat persoalan mayoritas buruh yang paling tertindas, yakni buruh outsourcing. Kondisi kerja outsourcing meluas setelah pengesahan UU No. 13 tahun 2003 yang mengizinkan penggunakan buruh outsourcing. Pengusaha memperluas penggunaannya dengan melanggar peraturan tersebut dengan cara menggunakan buruh outsourcing hampir di semua bidang produksi. Buruh outsourcing mendapatkan diskriminasi besar-besaran, dari mulai pembedaan seragam, tempat parkir, upah dan tunjangan sampai dengan pemotongan upah yang mencapai 30-40 % yang dilakukan oleh yayasan penyalur.

Ketika FSPMI mengangkat persoalan ini dengan program hapus outsourcing dan tolak upah murah (Hostum) dengan metode aksi di (geruduk) pabrik-pabrik, dukungan dari buruh outsourcing meluas. Apalagi, buruh telah menyaksikan sendiri aksi penutupan kawasan 27 Januari 2012 berhasil mempertahankan kenaikan upah sebesar Rp 400 ribu. Buruh outsourcing menggabungkan diri ke serikat dan menambah kekuatan gerakan secara signifikan.

Sehingga, tidak heran, pada 3 Oktober 2012. Mogok nasional dapat dilakukan dengan melibatkan sekitar 2 juta buruh.

Gerakan ini bukanlah gerakan yang direstui oleh elit serikat buruh pada awalnya. Usaha-usaha pembubaran pendidikan ekonomi politik telah ada sejak sebelum 2012. Teriakan birokrasi serikat buruh semakin kencang ketika gerakan membesar. Hasil-hasil dari pembesaran gerakan tersebut diambil alih oleh birokrasi serikat buruh dengan segala cara. Mereka juga secara aktif melarang anggotanya mengikuti pendidikan ekonomi politik yang kala itu diselenggarakan di Rumah Buruh dan Saung Buruh. Para kariris bermunculan seperti jamur di musim hujan yang berharap partisipasi dan otoritas mereka dalam gerakan buruh yang sudah membesar itu, dapat meningkatkan karir mereka.

Apa yang tidak asing dari situasi semacam ini adalah munculnya oportunisme yang ingin meraup hasil-hasil pembesaran gerakan buruh untuk kepentingan reformis belaka (kenaikan recehan, karir, hingga sogokan). Serangan balik dari negara dan kapitalis yang datang dalam bentuk represi aparat dan preman, diatasi dengan kompromi dan penyingkiran unsur-unsur yang dianggap mengganggu kompromi tersebut.

Kenapa saya menjelaskan semua fakta di atas untuk memahami bahwa gerakan kebangkitan tahun 2012 dilahirkan bukan karena otoritas “tangan dingin” elit serikat buruh atau spontanitas massa yang meledak seketika. Semua itu diorganisir, kawan-kawan, oleh mereka yang bekerja di dalam serikat kuning dengan gagasan-gagasan progresif! Apa yang dinamakan dengan “kepeloporan” itu nyata. Kelemahannya adalah, kepeloporan itu belum cukup secara kuantitas dan kualitas sehingga ketika efek samping pembesaran suatu gerakan muncul: oportunisme dalam wujud birokrasi serikat buruh, maka kekuatan pelopor tidak sanggup mengatasinya. Jika saja kelompok kiri bersatu sejak awal atau lebih banyak pelopor yang sadar, maka cerita dari akhir kebangkitan gerakan buruh tahun 2012 akan memberikan hasil berbeda karena adanya kehadiran alternatif yang sanggup memimpin kehendak sejati massa yang sedang bangkit, ketika pimpinan serikat buruh reformis berkompromi.

Di mana kah kelompok kiri pada saat itu?

Mereka masih berkutat dengan basis tradisionalnya, seperti KASBI dan Sekber Buruh. Keputusan Sekber Buruh yang setuju bersatu dengan FSPMI/KSPI dilakukan pada Deklarasi KNGB pada bulan September 2013, setahun setelah kebangkitan buruh tahun 2012! Sudah terlambat karena atmosfer gerakan sebagai lahan subur persemaian gagasan-gagasan kiri, telah menurun; massa yang sedang bangkit, telah mengendur. Kelompok progresif kehilangan momentum yang berharga itu.

Sudah menjadi takdir historisnya, penerimaan buruh terhadap gagasan-gagasan kiri (apalagi yang revolusioner) hanya dimungkinkan secara masif dalam keadaan atmosfer perlawanan yang tinggi. Tahun 2012 adalah kesempatan sejarah yang tidak dipergunakan oleh kaum kiri dengan tidak bersatu dengan MPBI. Seandainya tahun 2012, gerakan kiri bersatu dengan MPBI, maka ketika birokrasi mereka berkhianat, gerakan kiri dapat terus maju, dengan teguh dan konsisten yang dapat memenangkan hati buruh untuk bergabung dengan mereka.

Persoalan Tuduhan Sektarian

Dikeluarkannya orang-orang yang dianggap kritis pada April 2013 dan setelahnya, menegaskan posisi birokrasi FSPMI anti pada perbedaan pendapat. Tentu saja, mudah membungkusnya dengan segala macam fitnah agar orang menerima ketidakadilan itu. Celakanya, kelompok pemuja entrisme seperti Ted Sprague yang menganjurkan “kritik juga harus sesuai dengan perasaan massa buruh” tidak memahami kenyataan.

Terdapat suatu tujuan kenapa saya menuliskan “birokrasi FSPMI anti pada perbedaan pendapat” untuk menjelaskan bahwa birokrasi FSPMI sama sekali tak bisa dibantah, apalagi dikritik. Tentu saja konsekuensinya adalah diam atau dikeluarkan. Ada banyak cerita penyingkiran orang-orang yang bukan karena kritik, tapi karena berbeda pendapat dengan pimpinan puncak FSPMI, meskipun sesungguhnya orang yang disingkirkan itu memiliki watak yang sama saja. Melihat birokrasi FSPMI, jangan membayangkan sebuah serikat buruh sosial demokrat ala Eropa, bayangkan saja sebuah “kerajaan”!

Selain itu, kondisi serikat-serikat buruh kita masih relatif cair. Kecuali SPSI, yang lainnya masih seumur reformasi. Bandingkan dengan birokrasi serikat buruh sosial demokrat di Eropa atau Australia yang berumur lebih dari 100 tahun yang begitu mapan dan hegemonik. Komposisi serikat-serikat ini masih mungkin berubah, diorganisir, keluar dan memungkinkan pembangunan serikat-serikat baru sehingga tidak bekerja di dalamnya pun ketika dikeluarkan, tidak lantas mati kutu. Entrisme hanya taktik yang bisa dipakai pada waktu tertentu yang memungkinkan, sebagian besar secara ilegal, dan dilepaskan pada waktu yang lain.

Ketika individu-individu yang bekerja di dalam serikat kuning mau tidak mau harus berposisi terbuka (karena mereka bekerja secara legal) demi membela buruh, dikeluarkan, maka pengecaman terhadap individu-individu itu atas dasar “tidak bisa bertahan bekerja di dalam serikat kuning” atau “mengkritik terlalu keras” adalah serangan yang justru memperkuat birokrasi serikat buruh. Hal itu juga mengandung arti pekerjaan di serikat kuning dipandang sebagai pekerjaan strategis yang harus diemban setiap individu, bukan suatu taktik dan tugas dari organisasi yang dapat dilaksanakan pada suatu waktu dan dilepaskan pada waktu yang lain.

Segala macam khotbah Ted Sprague mengenai harus “mendorong lebih ke depan apa yang dikatakan oleh kaum reformis” atau “mendorong mereka melakukan apa yang sewajarnya perlu dilakukan oleh pemimpin buruh sejati untuk benar-benar membela kepentingan buruh” adalah sepenuhnya sudah dikerjakan selama dua tahun secara legal (terbuka) secara individual selama mendorong kebangkitan gerakan buruh tahun 2012. Tidak adanya kepeloporan yang cukup kuat tidak sanggup mengubah hasil akhir yang menentukan justru karena posisi mayoritas organisasi kiri pada waktu itu menolak bersatu dengan MPBI.

Setelah itu, FSPMI tidak saja membersihkan orang-orang yang dianggap “kiri”, tetapi juga sesama reformis yang memiliki akses ke massa. Semangat dari surat-surat pelarangan FSPMI kepada sejumlah pihak (termasuk LSM reformis, bahkan elit politik) mengandung makna tidak boleh berhubungan dengan massa anggota mereka secara langsung.

Kritik-kritik terhadap oportunisme birokrasi serikat buruh FSPMI kemudian terbukti dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam momen Pilpres 2014 di mana FSPMI/KSPI mendukung Prabowo Subianto. Tetapi, kebenaran saja tidak cukup bagi buruh yang memerlukan kepeloporan dari persatuan organisasi dan serikat kiri sebagai alternatif. Kepeloporan itu menjadi tidak mungkin saat mayoritas serikat progresif memilih bersatu dengan FSPMI/KSPI cs yang justru pada saat ini malah memperkuat hegemoni birokrasi serikat buruh.

Mereka yang pernah bekerja di tengah-tengah massa FSPMI, memahami betul apa makna bekerja mengagitasi dan mengajarkan siasat di tengah-tengah massa saat menyiapkan pemogokan-pemogokan. Sedangkan, persatuan serikat-serikat kiri dengan FSPMI cs yang sekarang adalah suatu persatuan di antara para pimpinan belaka dengan syarat implisit mensyaratkan tak boleh mengkritik elit serikat buruh.

Komite Persatuan Rakyat (KPR) menunjukkan kepeloporan yang ditopang oleh massa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) pada akhir tahun 2015 lalu dalam momentum kenaikan upah. Hal ini menjelaskan, bahwa untuk sementara ini, hasil-hasil perluasan lebih banyak diraup oleh PPMI di mana keanggotaannya bertambah yang sangat tidak stabil karena potensi pengkhianatan pimpinan mereka yang gemar bersekutu dengan elit-elit politik dan situasi gerakan secara umum sedang menurun. Juga, kesadaran (perjuangan) ekonomis memiliki kelemahan terbesar hanya sebagai obat yang bersifat sementara. Kenaikan-kenaikan kesejahteraan dapat diambil kembali dengan mudah oleh kapitalis dalam transaksi yang tidak adil di pasar.

Kegagalan Membangun Kepeloporan Revolusioner

Situasi di atas, sesungguhnya sangat terkait dengan kenyataan tradisi kepeloporan-revolusioner semakin menurun di kalangan kelompok kiri kita yang pada akhirnya berakhir pada likuidasi partai revolusioner. Kecenderungan yang menghilangkan peranan kepeloporan revolusioner dapat dilihat dalam berbagai bentuk: menuntut kelonggaran berorganisasi; menunda pembangunan organisasi revolusioner; tidak memprioritaskan agenda organisasi revolusioner dan menggantinya dengan prioritas kerja-kerja ormas, sampai akhirnya; mengubah partai revolusioner menjadi sekadar grup kiri belaka atau bahkan membubarkannya.

Kita pernah memiliki partai revolusioner yang cukup solid, Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang memiliki peran besar dalam menjatuhkan kediktatoran Orde Baru. Sebagian besar kader-kadernya pada akhirnya memilih berdiaspora dengan menyebar bekerja di LSM-LSM dan partai-partai politik lain. Setelah PRD memutuskan beraliansi dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) melalui alat politiknya Papernas pada tahun 2008, memicu perpecahan yang melahirkan KPRM-PRD yang kemudian berubah nama menjadi PPR. Fase ini adalah berakhirnya PRD sebagai partai kiri-revolusioner dan semakin menunjukkan garis oportunisme. Dalam Pemilu 2009, kader-kader PRD tampil menjadi calon anggota legislatif menggunakan PBR sebagai kendaraan politik. Hal itu terbukti dalam proses selanjutnya, PRD memperlihatkan posisi politiknya yang beralih dari kiri menjadi nasionalis (yang sukarnois) untuk menuntaskan revolusi nasional. Garis ini memberikan kemungkinan bagi terbukanya aliansi dengan borjuasi nasional untuk melawan neoliberalisme, dengan melawan kenyataan bahwa borjuasi di Indonesia adalah agen neoliberal. Keberadaan “borjuasi nasional” yang seolah berlawanan kepentingan dengan imprealis adalah artifisial, palsu, ilusi yang tidak ada dalam kenyataan dan hanya sebuah pembenaran untuk membenarkan kolaborasi dengan elit-elit politik borjuis. Pada tahun 2012, Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono justru menjadi pengurus partai Gerindra, Ketua Bidang Pemetaan Potensi Pemilih. Pada tahun 2015, kembali terpilih dan di saat yang sama juga adalah direktur PT CTPI (MNCTV) milik Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut dari keluarga Cendana-Soeharto.

Tidak mengherankan jika kemudian kehancuran partai kiri terbesar di Indonesia ini disertai dengan berbagai konflik dan polemik melahirkan berbagai macam demoralisasi berpartai. Generasi baru diracuni dengan gagasan “horor” konflik dan disiplin partai revolusioner yang membenarkan konsep organisasi yang longgar yang sebenarnya bukan gagasan baru di Indonesia, tapi sudah hidup dari sejak tahun 1980an. Juga bukan suatu konsep kiri baru, tapi lahir dari tendensi borjuis kecil liberal yang menganggap kontrol (partai revolusioner) adalah suatu momok yang mengerikan. Padahal, seperti kata Lenin, mustahil menghancurkan kapitalisme dengan segala aparatus kekerasannya tanpa disiplin baja.

Kelahiran PRD pada tahun 90an justru adalah hasil memisahkan diri dengan kelompok-kelompok studi yang menjadikan marxisme sebagai teori belaka. Sekadar teoritikus marxis ini memiliki ciri banyak sekali membicarakan marxisme, melakukan interpretasi baru, memproduksi maupun mereproduksi teori yang secara umum menerima marxisme dalam aspek filsafat dan ekonomi politik. Sedangkan di sisi lain, mengecilkan, mengaburkan dan bahkan menolak membahas aspek perjuangan kelas dan keharusan mempraktekannya. Sekalipun ada aspek perjuangan kelas yang dibahas, hanya sebatas bagaimana membangun “gerakan massa” yang menekankan pada seberapa besar jumlah massa belaka. Gagasan yang menginginkan “kelonggaran” berorganisasi baik itu berupa konsep sporadis, gerakanisme, sekadar grup kiri, sekadar ormas, atau seperti yang disebutkan PRD: “ partai kader berbasis massa yang bersifat terbuka” adalah menghancurkan partai revolusioner, memperkuat ekonomisme dan reformisme,  yang berarti tidak akan membawa kita pada sosialisme.

Masalah yang Harus Diatasi

Dalam membangkitkan kembali gerakan buruh, kita menghadapi oportunisme yang secara nyata ditunjukkan oleh serikat-serikat sosial-demokrat seperti FSPMI/KSPI dan SPSI yang mencengkeram mayoritas massa buruh yang terorganisir. Dalam berbagai kesempatan, mereka menunjukan wataknya yang kompromis pada kapitalis dan negara serta menutup ruang demokrasi rapat-rapat di internalnya. Mereka menguasai mayoritas massa bukan karena mereka lebih besar dan kuat, tapi karena mereka melakukan segala macam kompromi yang mengkhianati buruh. Seringkali kita menyaksikan mereka melawan dengan gigihnya hanya untuk kemudian para pimpinannya menukar perlawanan itu dengan sogokan. Saya yakinkan Anda bahwa siapa saja bisa membangun serikat buruh besar dan merekrut anggota dengan gampang jika diberikan kemudahan-kemudahan oleh kapitalis, namun sebagai gantinya, massa buruh terus-menerus diperbudak meski mereka sudah menyandang status sebagai anggota serikat.

Menurunnya minat mengorganisir partai revolusioner adalah masalah yang paling krusial. Serikat-serikat buruh yang berada di bawah pengaruh kelompok kiri mayoritas berposisi  menunda, mengabaikan bahkan melikuidasi partai revolusioner. Mereka yang membangun serikat buruh kiri tanpa membangun partai revolusioner mengalami kesalahan ketika memandang bahwa serikat buruh dapat menjadi organisasi yang homogen dalam bingkai garis politik memperjuangkan sosialisme, sebagaimana halnya partai revolusioner. Jika atmosfer revolusioner sedang meningkat, hal itu sangat mungkin, tapi pembangunan atmosfer ini pun harus dipelopori oleh partai revolusioner. Suatu tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh serikat buruh belaka. Serikat buruh adalah alat tampung massa, sekolah atau tempat belajar dan latihan yang dipersiapkan untuk selanjutnya menjadi anggota partai revolusioner. Dengan cara pandang bahwa serikat buruh adalah alat politik yang mampu mengemban fungsi kepeloporan, maka membangun serikat buruh merah saja dirasa cukup. Cara pandang ini sangat berbahaya, yang secara perlahan-lahan menggerogoti tradisi kepeloporan di dalam gerakan buruh dan gerakan kiri.

Di bawah penindasan otokrasi Tsar di Rusia yang melarang segala macam perkumpulan, Lenin sudah menyadari bahwa situasi tersebut menjadikan partai revolusioner dan serikat buruh seakan tidak ada bedanya. Namun, seorang Lenin mampu memberikan batas pemisah yang ketat antara partai revolusioner dan serikat-serikat buruh.

“Kita harus mempunyai lingkaran-lingkaran, serikat-serikat buruh dan organisasi sedemikian itu dimana-mana dalam jumlah sebanyak mungkin dan dengan fungsi yang sangat beraneka warna; tetapi sunguh omong kosong dan membahayakan jika mencampuradukkan lingkaran-lingkaran tersebut dengan organisasi kaum revolusioner, jika menghapuskan garis pemisah di antara mereka, jika lebih memburamkan lagi pengertian massa yang sudah luar biasa kaburnya itu mengenai hal bahwa untuk “mengabdi” kepada gerakan massa kita harus mempunyai orang-orang yang khusus membaktikan diri sepenuh hati pada aktivitas-aktivitas sosial-demokratis, dan bahwa orang-orang itu harus melatih diri dengan sabar dan tekun menjadi orang-orang  revolusioner profesional.//Ya, pengertian ini telah menjadi luar biasa kaburnya. Dosa kita yang terbesar mengenai organisasi ialah bahwa dengan kerajinan-tanganisme kita, kita telah memerosotkan prestise kaum revolusioner di Rusia. Seseorang yang lembek dan goyah dalam soal-soal teori, yang mempunyai pandangan picik, yang mengemukakan spontanitas massa sebagai dalih bagi kemelempemannya sendiri, yang lebih mirip seorang sekretaris buruh daripada mimbar rakyat, yang tidak sanggup mengajukan suatu rencana yang luas dan berani yang akan menimbulkan rasa hormat bahkan pada lawan-lawan pun, dan yang tak berpengalaman dan kaku dalam seni professionalnya sendiri—seni perjuangan melawan polisi politik—nah, orang demikian itu bukanlah seorang revolusioner melainkan seorang tukang kerajinan-tangan yang menyedihkan!”

Apa yang dituliskan oleh Lenin pada tahun 1902 dalam pamplet “Apa Yang Harus Dituntaskan?” masih begitu relevan jika kita melihat bagaimana serikat-serikat buruh hari ini yang berada di bawah pengaruh kelompok kiri (bahkan kiri revolusioner) terjatuh dalam ekonomisme dengan berbagai berbagai cara mulai dari mengaburkan pengertian serikat buruh seolah sanggup menjadi alat politik sosialis, melikuidasi partai revolusioner, menghancurkan keketatan rekrutmen partai maupun tenggelam dalam tugas-tugas rutin keserikatan-buruhan dengan mengabaikan agitasi dan propaganda politik.

Tentu saja, mereka tidak akan rela jika dituduh sebagai “ekonomis”. Mereka akan berdalih bahwa mereka juga mengajarkan politik kepada massa buruh dan melakukan aksi-aksi politik. Dalih semacam ini justru menunjukan “seseorang yang lembek dan goyah dalam soal-soal teori” yang tidak memahami terdapat bentuk politik “tradeunionism” khas serikat buruh yang hanya melayani tuntutan ekonomis belaka, bukan diarahkan untuk mencapai sosialisme.

Akhirnya, setelah segala persoalan yang saya sampaikan di atas, semakin kuat keyakinan dan kesimpulan saya bahwa persoalan kemunduran gerakan kita hanya akan bisa diatasi jika kita sanggup melahirkan partai revolusioner yang berdisiplin, homogen dan sanggup mengemban tugas-tugas teori dan praktek. Partai semacam ini akan sanggup secara saling dialektik melahirkan pelopor-pelopor yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi untuk mengorganisir, berpropaganda dan melakukan serangan reguler hingga serangan yang menentukan untuk mencapai sosialisme. Selesai.

 

*Penulis adalah anggota Partai Pembebasan Rakyat

** artikel ini sebelumnya diterbitkan dalam versi cetak di Koran Arah Juang

 

 

Read Full Article

Oleh: Max Lane

 

RINGKASAN EKSEKUTIF

1). Presiden Joko Widodo terus membuat kebijakan politik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dimana prioritas politiknya yang utama berpusat pada penarikan investasi untuk infrastruktur. Isu-isu lainnya seperti “Revolusi Mental” atau rekonsiliasi atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia hanya mendapatkan sediit perhatian.

2). Strategi utama Joko Widodo untuk menarik investasi dikemas dalam dua paket perubahan kebijakan yang bertujuan untuk memotong peraturan yang dapat menghambat investasi bisnis, terutama bisnis investasi asing.

3). Sebuah strategi dengan sangat jelas menunjukkan ketergantungan pada penawaran terbuka dari dana asing, dan pada deregulasi untuk membuat investasi lebih mudah, kritik risiko pada nasionalisme, mengingatkan nuansa nasionalistis sewaktu kampanye pemilu 2015 dan kritik yang luas atas kebijakan deregulasi neo-liberal sebagai kebijakan anti -nasional.

4). Pemerintah Joko Widodo memperkenalkan beberapa kebijakan awalan dengan muatan nasionalistik yang simbolik – tetapi mereka telah memainkan ulang, dimana gaya nasionalis terlihat pada masalah-masalah yang minor atau sub-teks” dan ini telah menjadi fitur dari politik yang ditampilkan sehari-hari.

5). Gaya nasionalisme tetap terlihat stabil tetapi hanya pada tingkat yang rendah karena tampaknya tidak ada ideologi – atau bahkan yang berifat taktis – dari oposisi di dalam parlemen untuk kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Kredibilitas oposisi parlemen sendiri sebagai kritikus anti-asing telah melemah oleh beberapa tindakan mereka sendiri.

6). Kebijakan ekonomi nasional yang lebih mendasar – penggunaan wajib rupiah dan perpanjangan Daftar Negatif Investasi[i] – berjalan di tempat, menyebabkan beberapa investor asing dari negara-negara Barat untuk tetap berhati-hati.

* Max Lane merupakan peneliti pendatang senior di Program Studi tentang Indonesia di ISEAS-Yusof Ishak Institute, dan telah menulis ratusan artikel untuk majalah dan Koran di Indonesia. Dia menulis juga di blognya: maxlaneonline.com.

 

PENGANTAR

Ekonomi masih menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo. Sementara dia tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan atau mengulangi serentetan bukaan proyek infrastruktur yang dapat dilihat awal tahun ini,[ii] pada bulan Agustus dan September pemerintah mengeluarkan sejumlah besar kebijakan baru bersamaan dengan paket substansi deregulasi. Paket deregulasi ini, sangat jelas diharapkan, akan mendorong investasi swasta asing, terutama dalam proyek infrastruktur – yang mana Joko Widodo telah menyimpulkan, benar atau salah, adalah harapan utama untuk merangsang kegiatan ekonomi dan kemudian menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Luasnya paket deregulasi (lihat di bawah) memperlihatkan sentralitas pertumbuhan ekonomi, melalui infrastruktur, dalam program politik Joko Widodo – program dimana ia akan mendasarkan popularitasnya, yang masih berada dalam penolakan.[iii] Area lain dari kepemimpinan yang dibicarakan oleh Joko Widodo selama kampanyenya, seperti “Revolusi Mental”, yang seharusnya mengubah mentalitas birokrasi, tetap sulit dipahami. Beberapa dari mereka yang berkampanye untuknya juga berasumsi, atau berharap, bahwa ia akan mengambil inisiatif mengenai rekonsiliasi dan keadilan untuk pelanggaran HAM besar masa lalu. Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, pada satu titik dikabarkan telah siap untuk membuat permintaan maaf negara untuk para korban pembantaian 1965-1966, yang mana kemudian hal tersebut tidak pernah terjadi. Banyak pendukung Joko Widodo berharap bahwa Presiden baru akan melakukan sesuatu pada peringatan 50 tahun pembantaian massal ini, yaitu pada tahun 2015. Namun, juru bicara Presiden menyatakan bahwa tidak ada pikiran mengenai hal tersebut dan isu utama dalam pikiran presiden ialah mengelola ekonomi.[iv] Hal ini selalu menjadi pusat orientasi Joko Widodo.

Penekanan pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi muncul sebagai penyempitan agenda kepemimpinan politik Joko Widodo. Memang, bahkan pada saat ini kebijakan-kebijakan unggulannya mengenai jaminan sosial, yakni Kartu Sehat Indonesia dan Kartu Pintar Indonesia, masih tidak tampak diprioritaskan untuk peluncuran mendesak dan perluasannya. Mungkin ini sedang direncanakan melalui anggaran berikutnya, yakni bulan Januari, tapi hingga kini belum ada kemajuan yang substansial.

Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tampak menghabiskan semua perhatian hingga saat ini. Artikel ini akan menilai tekanan tambahan pada Joko Widodo yang terus mendorong agenda sempit ini. Hal ini juga akan menggambarkan karakter nasionalistik dalam politik yang diciptakan oleh deregulasi ekonomi untuk kegiatan bisnis asing dan keputusasaan dalam pencarian modal asing.

 

2015: TEKANAN BARU TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada bulan Juli 2015, terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat. Laporan Triwulan-an Bank Dunia mengenai Indonesia pada bulan Juli menilai bahwa Indonesia memasuki masa “penurunan keuntungan”.[v] Pertumbuhan diperkirakan telah turun dari 5,2% menjadi 4,7%, laju paling lambat sejak 2009. Pada saat yang sama pada bulan Juli, angka investasi langsung (asing) menunjukkan penurunan, yang sangat sedikit, bila diukur dalam dolar AS. Selama periode ini rupiah juga mulai menurun secara substansial terhadap dolar AS, seperti yang terjadi pada berbagai mata uang negara-negara lain di seluruh dunia. Lembaga seperti Bank Dunia, serta ekonom pemerintah, tidak melihat beberapa perkembangan ini sebagai masalah yang tak dapat diselesaikan. Namun, di luar diskusi teknokratis, tiga indikator mengenai penurunan pertumbuhan, penurunan investasi asing dan pergeseran nilai rupiah telah menciptakan suasana politik di mana Joko Widodo berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menunjukkan bahwa ia mengelola ekonomi dengan baik. Joko Widodo sendiri juga telah menyatakan bahwa pada bulan Oktober ekonomi akan meroket.[vi]

Tekanan politik ini juga, dalam hal substantif, merupakan sebuah tekanan ekonomi. Pencarian dana habis-habisan, baik dengan memanfaatkan dana pensiun memanfaatkan dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),[vii] serta mencari investasi asing dan pinjaman luar negeri tidak mendukung strategi ekonomi Joko Widodo. Memaksimalkan investasi di bidang infrastruktur merupakan kebutuhan bagi Joko Widodo, membuat semuanya menjadi lebih mendesak secara politis dengan adanya nuansa indicator dari tiga indikator penurunan yang telah disebutkan sebelumnya. Hingga Oktober, meskipun rupiah telah mengalami sedikirt penguatan, ketiga indikator ini masih berdampak pada suasana politik. Pelaporan mengenai tingkat pertumbuhan yang melambat dan investasi yang menurun, tentu saja, semakin meluas. Penyamaan penurunan rupiah krismon (krisis moneter) yang terjadi pada tahun 1997 silam juga menimbulkan sentimen negatif. Media, termasuk melalui media sosial, mengejek beberapa pejabat pemerintah yang mengklaim bahwa “rakyat” tidak khawatir tentang penurunan rupiah. Kritikus nasionalis pun menjadi lebih vokal mempertanyakan kemampuan Joko Widodo dalam mengelola ekonomi.

Ditekan oleh kedua kebutuhan objektif (mengingat strategi berbasis infrastruktur nya) dan suasana politik, Joko Widodo telah memulai perluasan deregulasi. Meskipun ia tidak pernah benar-benar menggunakan istilah “deregulasi” dalam kampanyenya saat Pemilu yang lalu, ia membuat jelas bahwa ia mendukung perampingan regulasi untuk memudahkan bisnis “untuk melakukan bisnis”. Contoh paling jelas dari orientasi ini adalah dorongan yang cepat untuk membuat sebuah sistem satu atap bagi perusahaan untuk mendapatkan izin yang diperlukan dan memuaskan berbagai masalah pengaduan. Joko Widodo telah berhasil mendirikan semacam izin bisnis satu atap di Solo ketika dia dulu menjabat sebagai Walikota Solo.

Di luar skenario pusat satu atap, hal-hal yang ada, bagaimanapun, lebih rumit lagi. Beberapa keputusan pertama pemerintahan Joko Widodo dikonfirmasi atau bahkan lebih lanjut diwujudkan dalam regulasi, yang sangat tidak populer di mata investor asing, terutama mereka yang berasal dari “Barat”, Amerika Serikat dan Eropa. Peraturan-peraturan kunci yang tidak populer tersebut di antaranya:

  1. Persyaratan bahwa semua transaksi yang terjadi di Indonesia harus dilakukan dalam rupiah. Penggunaan dolar AS tidak dimungkinkan lagi. Perusahaan-perusahaan internasional sekarang harus membayar staf internasional mereka dalam rupiah, serta untuk semua pembelian lainnya. Ini adalah, pertama-tama, sebuah istirahat dari latihan dan karena itu tidak diinginkan, sebagaimana masalah-masalah yang diperkenalkan yang terkait dengan memperkenalkan pergeseran nilai rupiah. Ada hukuman satu tahun penjara yang akan dikenakan bagi penggunaan dolar AS untuk transaksi domestic.[viii][ix]
  2. Persyaratan bahwa semua ekspor dan transaksi impor dilakukan melalui Letter of Credit. Ini sangat populer di kalangan perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, memaksa birokrasi dan potensi penundaan dalam pembayaran untuk transaksi. Ada fasilitas untuk membebaskan hal ini, tetapi hal ini membutuhkan diskresi dari Menteri.[x]
  3. Revisi Daftar Negatif Investasi pada bulan Mei 2015. Daftar ini, yang dikenal sebagai DNI, adalah daftar wilayah-wilayah ekonomi dimana investasi asing dilarang atau sangat dibatasi. Sebuah perpanjangan daftar untuk “lebih berat membatasi investasi asing di sejumlah sektor lainnya, termasuk telekomunikasi, pertanian, minyak, gas, listrik dan daya”[xi] terlihat oleh, misalnya, American Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Amerika sebagai disinsentif umum bagi penanaman Modal Asing. Beberapa pelunakan kecil dalam hal peraturan, misalnya, dalam hal obat-obatan tidak dilihat sebagai usaha untuk menyeimbangkan pembatasan yang lebih berat.[xii] Ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan mundur pada beberapa pembatasan ini, ketika Menteri Perdagangan mengumumkan review dan menyerukan partisipasi publik untuk mengisi daftar. The Jakarta Globe melaporkan bahwa “Menteri koordinator perekonomian Indonesia, Darmin Nasution telah mengatakan sebuah revisi daftar negatif investasi akan menjadi bagian dari langkah-langkah dalam menstimulus ekonomi yang dijalankan pemerintah”.[xiii] Sebuah pelonggaran pembatasan akan menjadi kemunduran dari pendirian nasionalistik sebelumnya.
  4. Persyaratan bahwa semua staf asing harus lulus ujian Bahasa Indonesia pada awal penugasan mereka di Indonesia.

Semua persyaratan ini memiliki daya tarik nasionalis yang populer. Ketika memiliki daya tarik itu, mereka semua bekerja melawan kampanye untuk meyakinkan investor, terutama investor dari negara-negara Barat, untuk membawa dana dalam skala besar ke Indonesia. Investor-investor asing, melalui perusahaan-perusahaan mereka dan badan perwakilan seperti Chambers of Commerce atau Kamar Dagang, telah membuat kritik mereka dikenal.

Selanjutnya, terutama dari investor-investor yang berasal dari negara-negara Barat, termasuk mereka yang sudah beroperasi di Indonesia, meningkatnya regulasi sosial adalah kekecewaan lain bagi investasi selanjutnya. Peningkatan peraturan sosial, terutama didorong oleh inisiatif dari partai-partai Islam yang konservatif, termasuk larangan penjualan alkohol di berbagai supermarket, pengenalan RUU di parlemen yang melarang semua konsumsi alkohol, undang-undang baru yang melarang seorang pria dan seorang wanita yang tinggal bersama-sama jika belum menikah. Ketika beberapa dari mereka masih berupa Undang-Undang, mereka dilihat sebagai gejala dari tren yang akan menciptakan lingkungan yang kurang menarik bagi sejumlah besar pekerja ekspatriat/asing.[xiv]

Di bawah tekanan untuk memaksimalkan masuknya dana asing, Joko Widodo kini memperkenalkan dua paket kebijakan deregulasi.[xv] Sebelum kita melihat politik dari paket-paket kebijakan ini, penting untuk mencatat pembalikan dari beberapa kebijakan yang lebih jelas menunjukkan nasionalistik secara simbolis. Pada bulan Agustus, persyaratan untuk ekspatriat untuk lulus tes Bahasa Indonesia – persyaratan ditegaskan pada bulan Juni – itu dibatalkan, bersamaan dengan janji bahwa izin tinggal untuk pekerja asing akan lebih mudah untuk didapatkan.[xvi] Segera setelah itu, peraturan yang melarang penjualan alkohol di supermarket juga dicabut.[xvii]

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dirilis pada 9 September.[xviii] Tahap Kedua dirilis pada 29 September.[xix] Tahap ketiga dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober, yang menekankan penurunan harga bahan bakar, listrik dan gas untuk industri serta ‘perampingan’ birokrasi dalam mengakses lahan untuk keperluan investasi. Dorongan utama dari tiga paket ini adalah untuk mengurangi masalah regulasi untuk bisnis, dan juga menurunkan beberapa biaya. Ada juga beberapa langkah-langkah yang lebih spesifik di luar wilayah itu. Misalnya, visa masuk gratis diperpanjang untuk lebih dari 70 negara, meskipun ‘distorsi’ nasionalis lainnya termasuk dalam bahwa Australia masih dikecualikan dari rezim bebas visa,[xx] meskipun hal itu juga kini telah dibalik.[xxi] Ada juga peraturan-peraturan yang diduga efisien sehingga dapat mempercepat aliran dana pembangunan desa ke desa-desa.

Deregulasi muncul dalam skala besar dengan ratusan peraturan yang dibatalkan atau diubah. Ketika beberapa dari retorika telah menekankan peningkatan daya saing perusahaan nasional, penekanan lebih berat ada pada menarik investasi asing. Ada juga perubahan untuk membuat investor asing lebih mudah dalam memasuki pasar properti.[xxii] Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung:

“Ini semua untuk memberikan sinyal positif kepada negara-negara tetangga dan masyarakat bahwa Indonesia adalah teman untuk siapa ingin menanamkan modalnya di Indonesia.”[xxiii]

Fokus yang jelas untuk membuat Indonesia menjadi lebih mudah bagi investor asing untuk berinvestasi telah mulai mewujud, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Suharto di tahun 1960-an dan 70-an, seperti itulah fitur utama dari strategi ekonomi Joko Widodo. Target utama – meskipun bukan satu-satunya – adalah investasi asing untuk proyek-proyek infrastruktur, yang diharapkan akan menarik investasi lainnya dalam kegiatan produktif.

Kegiatan pemerintah yang intensif untuk menarik investasi asing sebagian karena ketidakmampuan untuk memobilisasi modal besar-besaran dari dalam Indonesia sendiri. Ketidakmampuan ini, pertama-tama, merupakan cerminan dari kurangnya modal relatif yang tersedia di Indonesia sebagaimana tercermin dalam rendahnya pendapatan per kapita, yang hanya sebesar 4.000 dollar AS. Selain itu, pemerintah, yang terdiri atas pihak yang berhubungan dekat dengan konglomerat swasta besar, dan menghadapi oposisi parlemen juga baik-baik, tidak siap untuk meningkatkan pajak untuk sektor konglomerat swasta, baik asing maupun dalam negeri. Pemerintah belum memenuhi target pengumpulan pajak dari tingkat pendapatan menengah dan bawah. Menurut Bank Dunia: “Pendapatan ditargetkan oleh anggaran untuk ditingkatkan menjadi 30 persen namun turun 1,3 persen pada tahun 2015 sampai Mei.”[xxiv] Sebagaimana ditunjukkan di ISEAS Perspective, Joko Widodo telah menginstruksikan berbagai kementerian untuk menilai apakah ada uang yang tersedia dalam dana sosial dan asuransi lainnya yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.[xxv]

 

KONTRADIKSI DENGAN SENTIMEN NASIONALISTIK

Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo seharusnya bukanlah hal yang mengherankan. Selama kampanyenya dalam pemilu yang lalu, yang paling jelas dalam dialognya di televisi nasional dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) ialah ketika Joko Widodo menjanjikan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mendorong proses pertumbuhan di sector swasta/privat. Dia menunjukkan bahwa kunci untuk mendorong proses tersebut adalah melalui janjinya untuk “memotong, memotong, memotong” ketika berkaitan dengan regulasi. Dalam dialog yang sama dengan KADIN tersebut, ia juga menunjukkan bahwa ia ingin menarik investor dan terbuka untuk mendekati para pemberi pinjaman asing. Ini adalah perspektif kebijakan yang jelas didukung oleh Joko Widodo, ia harus melakukannya dalam iklim di mana retorika nasionalis tinggi, termasuk penolakan nasionalis dari apa yang disebut sebagai neo-liberalisme. Di Indonesia, kebijakan ekonomi neo-liberal sering dilihat sebagai kebijakan deregulasi yang membuat kemudahan bagi investasi asing untuk beroperasi di Indonesia, terkadang, ada klaim, dengan mengorbankan bisnis domestik. Organisasi Non-Pemerintah, sejumlah besar ekonom serta politisi telah menggunakan retorika nasionalis anti-neoliberal ini untuk menyerang pemerintahan sebelumnya (Megawati dan S.B. Yudhoyono). Ada sentimen yang luas bahwa Sumber Daya Alam Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing dan bahwa Indonesia adalah wilayah yang sangat strategis bagi kepentingan-kepentingan tersebut.

Pada 2015, isu semacam ini mendapat sorotan yang cukup tinggi, terutama karena lawan utama Joko Widodo, Prabowo Subianto, mengambil retorika-retorika nasionalis dan membuat tuduhan bahwa ratusan miliar dollar telah tersedot ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan asing. Kritik muncul dalam hal pajak yang dibayar oleh perusahaan pertambangan raksasa, Freeport, di Papua Barat telah menjadi salah satu yang simbolik, namun hanya sebatas resonansi, manifestasi dari sentimen ini. Selama Oktober, telah ada diskusi lebih lanjut, bahkan perselisihan, di Kabinet mengenai bagaimana perpanjangan kontrak Freeport harus ditangani. Menteri Koordinator Kelautan, Rizal Ramli, – yang memiliki reputasi panjang sebagai seorang ekonom nasionalis – telah menegaskan bahwa Freeport harus diminta untuk membayar lebih banyak royalti.[xxvi]

Keberadaan sentimen nasionalistik seperti itu saat ini terkonsolidasi dalam politik Indonesia. Setelah Soeharto membuka pintu investasi asing yang begitu luas pada tahun 1967, politik nasionalis telah benar-benar kalah, seperti yang terlihat dalam kehancuran fisik dari nasionalis. Kiri. Pada 2015, Joko Widodo menghadapi sentimen nasionalis yang dihidupkan kembali. Namun, bagaimanapun, penting untuk dicatat bahwa sentimen ini tidak berada dalam kendaraan politik yang efektif.[xxvii]

Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, bagaimanapun, oposisi parlemen, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, mempelopori retorika anti-“kebocoran” dalam kampanyenya semasa pemilu yang lalu, belum dapat sepenuhnya menggunakan isu ini, karena beberapa disposisinya sendiri terhadap “asing” .

Situasi yang dihadapi oleh Joko Widodo ini telah menghasilkan berbagai pemutarbalikkan nasionalis. Meskipun telah ada penarikan mundur kebijakan pengujian bahasa Indonesia bagi ekspatriat, pelonggaran pembatasan visa bagi pekerja asing, penghapusan peraturan/regulasi tentang penjualan alkohol dan paket deregulasi 9 dan 29 September, ada juga beragam sikap untuk mengimbangi gaya nasionalistik – meskipun, sekali lagi, dalam praktinya, terkadang sulit dipertahankan. Sebagian besar gaya nasionalistik ini juga disajikan lebih sebagai sub-teks, sekunder bagi resep kebijakan utama, dan lebih untuk penuansaan. Untuk saat ini, bagaimanapun, harus tetap dicatat bahwa ketegasan pemerintah tentang penggunaan rupiah dalam semua transaksi, penggunaan Letter of Credit dan perluasan Daftar Negatif Investasi belum dicabut secara eksplisit, meskipun sekarang, Daftar Negatif Investasi, sedang ditinjau dan dapat dilihat mundur.

Gaya nasionalistik dapat dilihat dalam laporan awal pejabat yang berkaitan dengan protes Singapura atas kebakaran hutan yang berasal dari Sumatera. Wakil Presiden Jusuf Kalla telah bersikap sangat meremehkan. Baru-baru ini, mantan aktivis demokrasi dan anti-korupsi, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden Joko Widodo, Teten Mazduki, membuat komentar bahwa Singapura sebenarnya harus bersyukur atas 9 bulan oksigen yang dipasok Indonesia untuk Singapura.[xxviii] Namun, ketika pada awalnya meremehkan tawaran bantuan Singapura untuk melawan kebakaran, Joko Widodo akhirnya menerima tawaran itu, bersama dengan bantuan dari negara-negara lainnya.[xxix]

Gaya nasionalistik lain telah terhubung melalui negosiasi dengan China dan Jepang tentang pembangunan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Proyek ini akhirnya diberikan ke Cina setelah melalui negosiasi yang alot dan setelah adanya pernyataan awal bahwa proyek tidak akan diberikan sama sekali.[xxx] Cina memenangkan kontrak dengan meyakinkan Indonesia bahwa hal itu bisa mendanai proyek tanpa dana anggaran Indonesia. Jepang memprotes keputusan itu, sebagian dengan alasan bahwa Indonesia telah mengubah beberapa kondisi.[xxxi] Sementara pejabat Indonesia menjanjikan bahwa investasi Jepang diterima di daerah lain, termasuk untuk kereta cepat yang lain, media, termasuk media sosial, berperan dalam keputusan Indonesia dalam menegaskan kekuatannya untuk melawan pemain besar seperti Jepang yang ingin Indonesia berkontribusi secara finansial untuk proyek tersebut. Pada saat yang sama, banyak yang memprotes kerjasama dengan Cina, sebagian dimobilisasi atas dasar sentiment lokal anti-Cina, tetapi juga menempel ke sentimen umum yang entah bagaimana Indonesia adalah memang kawasan yang strategis bagi bisnis asing.

Seperti dapat dilihat, retorika nasionalistik telah dibatasi sangat banyak di tingkat “sub-teks”. Isu-isu yang tidak substansial, dan kadang-kadang perlu dibalik. Retorika nasionalistik ini tetap berada di tingkat “sub-teks” karena dua alasan utama. Pertama, tentu saja, retorika nasionalistik yang berjalan langsung bertentangan dengan dasar fundamental dari strategi ekonomi Joko Widodo, yang bertujuan untuk memaksimalkan peran investasi asing dalam perekonomian dan telah mendapatkan dukungan luar biasa dari seluruh elit. Penghujatan awal Joko Widodo di Indonesia di kalangan kritikus neoliberalisme ialah penjualan langsung ke perusahaan asing di beberapa negara untuk datang dan melakukan bisnis di Indonesia. Pembalikan langsung dari beberapa kebijakan, seperti tes bahasa Indonesia untuk ekspatriat, merupakan gejala dari kontradiksi.

Orientasi menuju pembukaan ekonomi ini juga diwujudkan ketika Joko Widodo menunjuk manajer dana investasi sektor swasta di Singapura, Thomas Lembong, sebagai Menteri Perdagangan. Lembong mendampingi Presiden Widodo selama kunjungannya ke Amerika Serikat, di mana ia mengumumkan bahwa Indonesia akhirnya ingin bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), yang tentunya akan membutuhkan keterbukaan lebih lanjut.[xxxii]

Alasan kedua adalah tidak adanya kekuatan politik yang efektif di Indonesia yang mencoba untuk menggunakan retorika nasionalistik ini sebagai fokus utama untuk menentang Joko Widodo. Potensi yang paling jelas di sini adalah Koalisi Merah Putih (KMP), yang secara resmi dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang menggunakan kartu nasionalis selama kampanye pemilu presiden yang lalu. Fadli Zon, anggota parlemen dari partai Prabowo, Gerindra, telah menjadi kritikus tetap Joko Widodo pada berbagai isu. Pada kebijakan ekonomi yang mendasar, seperti dua Paket Kebijakan Ekonomi, kritik yang diberikan relatif lunak, mengambil sikap “tunggu dan lihat”.[xxxiii] Fadli Zon telah lebih aktif mempromosikan dirinya sebagai seorang politisi anti-korupsi, terpilih sebagai kepala badan internasional parlemen melawan korupsi, dan membela eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK). Kritik yang lunak terhadap kebijakan ekonomi konsisten dengan gaya KMP sejak awal Kepresidenan Joko Widodo. KMP telah mendukung amandemen anggaran Joko Widodo dan kebijakan lainnya, tampaknya ingin memastikan bahwa setiap kegagalan ekonomi yang dihasilkan oleh Jokowi Widodo pada akhirnya akan dilihat sebagai kesalahannya sendiri, dan bukan hasil dari pelecehan yang dilakukan oleh oposisi di parlemen. Selain itu, tampaknya tidak ada perbedaan baik ideologis maupun fundamental antara KMP dengan kebijakan ekonomi Joko Widodo. Dalam hal apapun, kredibilitas setiap potensi agitasi anti-asing yang dilancarkan oleh Fadli Zon dan politisi KMP lainnya terganggu oleh tindakan mereka sendiri termasuk ketika mereka berfoto selfie dengan Donald Trump di reli Trump di Amerika Serikat. Biaya tinggi yang dibebankan kepada wajib pajak Indonesia, dari study tour anggota parlemen ‘, yang di dalamnya termasuk biaya untuk asangan dan anak-anak, juga merusak kredibilitas umum mereka.

 

KESIMPULAN

Pola peningkatan keterbukaan terhadap investasi asing, terutama untuk infrastruktur, akan tetap menjadi yang utama dalam Kepresidenan Joko Widodo. Dan hal ini akan terus menghasilkan kontradiksi dengan sentimen nasionalistik yang juga menyebar luas. Kontradiksi ini akan mesyaratkan kelanjutan sikap nasiomalis gaya-gayaan di tingkat bawah. Tidak adanya kendaraan politik nasionalis yang efektif, meskipun partai-partai baru terbentuk, akan memungkinkan sikap ini tetap berada pada tingkat rendah, sampai ada kegagalan utama dalam program infrastruktur atau pertumbuhan memburuk atau ada penurunan yang serius dalam angka FDI.

[i]Sebuah daftar kawasan dalam ekonomi dimana investasi asing dilarang atau dibatasi.

[ii]Max Lane, The Politics of Widodo’s Prioritisation of Accelerated Infrastructure Construction, http://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_43.pdf

[iii]http://www.smh.com.au/national/the-honeymoon-is-over-for-jokowi-20150709-gi98ug.html

[iv]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150922144216-20-80296/jokowi-tak-akan-minta-maaf-kepada-korban-tragedi-g30s/

[v]Indonesia Economic Quarterly, July 2015: “Slower Gains”http://www.indonesia-investments.com/upload/documents/World-Bank-Indonesia-Economic-Quarterly-July-2015-IEQ-Indonesia-Investments.pdf

[vi]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/05/192311826/Jokowi.Mulai.September.Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia.Akan.Meroket

[vii]Lihat Max Lane, The Politics of Widodo’s Prioritisation of Accelerated Infrastructure Construction, http://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_43.pdf

[viii]http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_171115.aspx

[ix]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/09/154921326/Jaga.Stabilitas.Rupiah.BI.Keluarkan. Peraturan.Baru

[x]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551cf0e82975a/mendag-terbitkan-aturan-ketentuan-penggunaan-l-c-ekspor-barang-tertentu

[xi]http://www.amcham.or.id/opinion/4585-indonesia-s-revised-negative-investment-list-is-truly-negative

[xii]http://www.amcham.or.id/opinion/4585-indonesia-s-revised-negative-investment-list-is-truly-negative

[xiii]http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/indonesia-seeks-public-submissions-revised-negative-investment-list/

[xiv]Komuikasi dengan ekspatriat dari Barat di kawasan bisnis Jakarta.

[xv]Paket kebijakan lainnya diluncurkan pada tanggal 15 October bertujuan untuk mengatur upah. Paket kebijakan ini membatasi kenaikan upah minimum tahunan yang didasarkan pada rumusan kenaikan upah yang ketat dan peninjauan atas upah minimum hanya diizinkan setiap lima tahun sekali. Paket kebijakan ini ditolak oleh seluruh serikat buruh dan disambut oleh para pengusaha.

[xvi]http://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/no-indonesian-language-proficiency-test-for-foreign-workers-in-indonesia/item5857

[xvii]http://m.news.viva.co.id/news/read/674713-bir-boleh-dijual-di-minimarket-jakarta–ini-kata-ahok

[xviii]http://setkab.go.id/inilah-pokok-pokok-paket-kebijakan-ekonomi-tahap-i-september-2015/

[xix]http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150929_indonesia_paket_ekonomi2

[xx]Bebas visa kini juga telah tersedia bagi warga Australia. http://www.jakpost.travel/news/47-countries-including-oz-to-enjoy-visa-free-entry-by-october-1ZCPNJATvSdOaGHg.html

[xxi]Ini bukanlah hal yang baru bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga beberapa sanksi melawan pemerintahan Australia semenjak sebuah seri skandal yang melibatkan mata-mata Australia di Indoenesia dan pernyataan mantan Perdana Menteri Tony Abbott yang dinilai tidak diplomatic.

[xxii]http://economy.okezone.com/read/2015/09/09/470/1211353/jokowi-dukung-investasi-asing-di-properti-indonesia

[xxiii]http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150929_indonesia_paket_ekonomi2

[xxiv]http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/07/08/indonesia-economic-quarterly-july-2015 Sepertinya target dari Januari-Mei

[xxv]Max Lane, op cit.

[xxvi]http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/14/078709386/sambil-gebrak-meja-rizal-ramli-tolak-us-3-m-dari-freeport

[xxvii]Beberapa parati baru telah didirikan dimana semuanya menggunakan juga gaya nasionalistik, meskipun hingga saat ini belum ada yang secara serius berada di tingkat nasional.

[xxviii]http://m.tribunnews.com/nasional/2015/09/28/teten-masdukisingapura-harus-memahami-kesulitan-kita

[xxix]http://dunia.news.viva.co.id/news/read/684485-singapura-lega-ri-akhirnya-mau-terima-bantuan-lawan-asap

[xxx]http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/jakarta-scraps-high-speed-rail-project

[xxxi]http://www.ft.com/intl/cms/s/0/eca4af84-67fa-11e5-97d0-1456a776a4f5.html#axzz3oJI3Cr9s (Japan menangis setelah Indonesia memenangkan China dalam tender proyek pembangunan rel kereta api.)

[xxxii]http://www.nationmultimedia.com/business/Indonesia-not-ready-to-join-TPP-30271769.html

[xxxiii]http://fadlizon.com/perlu-evaluasi-kebijakan-ekonomi.html

Read Full Article

pertemuan revolusioner
Foto ilustrasi.

Kau ada di mana?
[Menengok ke Barat (Western) Menikmati Bintang Utara]

Danial Indrakusuma

Salah satu perbedaan antara manusia dengan binatang adalah bahwa manusia bisa merenungkan sejarah, binatang tidak. Perenungan terhadap sejarah—yang kenyataan-kenyataannya dicari, diunggkap dan diakui secara benar serta jujur—dapat memberikan pelajaran untuk mengenali kekuatan-kekuatan yang didapat oleh kelas yang dihisap dan ditindas untuk dilipatgandakan menjadi senjatanya. Dan kau di mana untuk melipatgandakan kekuatannya?

Kami telah mengalami arus-balik, yang seolah tak bisa menjadi arus-maju lagi, hingga bisa diatasi pada abad ke-20. Hingga kami bisa paham pelajaran dari kapital dan multi-kultur (pertukaran budaya baik) telah memberikan pengertian: bahwa kita harus melawan secara modern dan bernama; hingga kekejian fisik dan budaya 1965 meng-arus-balik-kannya, lagi. Kapital dan multi-kultur pula yang mendorong pelopor-pelopor kaum muda membangkitkan perlawanan kaum mahasiswa, kaum cendikiawan, kaum tani, kaum buruh—tanpa senjata di hadapan kebrutalan rejim Orde Baru—dan mampu menjengkangkan Orde Baru (menurut Pramoedya Anantar Toer: “Itu satu-satunya kejadian dalam sejarah umat manusia, jangan lupakan itu); datang lah “kebebasan reformasi”—walau bertanda kutip, ia juga mampu memberikan kesempatan lebih luas dalam perlawanan kaum yang dihisap dan ditindas, terutama kaum tani, kaum mahasiswa dan kaum buruh (bahkan, sebagaimana masa kekejian Orde Baru, dipelopori oleh kaum muda yang berdiri di simpang Kiri). Perlawanan bahkan merembet hingga ke serikat buruh kuning; namun, sisa-sisa Orde baru lingkaran-dalam yang tidak dituntaskan secara politik dan finansial, rindu restorasi, dan nyaris digjaya—tipis sekali kekalahannya (dalam pemiliha presiden) dari sisa-sisa Orde baru lingkaran-luar, hanya karena kerinduan budaya “Indonesia adil dan makmur” (yang ditipu oleh hegemoni (demagogi) populisme. Serikat buruh kuning—yang, karena warisan sejarahnya dalam Orde Baru, belum bisa bertransformasi menjadi reformis pada pasca-Suharto—mendukung kerinduan restorasi Orde Baru, hendak meng-arus-balik-kan kerinduan populisme kaum yang dihisap dan ditindas. Namun, kemenangan tipis restorasi Orde Baru (dalam pemilihan presiden) mendapatkan bantuan dari parlemen (dengan kemenangannya dalam pemilihan legislatif, Prabowo-Koalisi Merah Putih (KMP). Lagi-lagi, bila kita tidak jeli pada pelajaran renungan sejarah, kaum tertindas dan terhisap terpeleset oleh hegemoni bual-bualan (demagogi) “membela rakyat dan nasionalisme” Prabowo-KMP. Kaum terhisap dan tertindas belum mampu menarik garis demarkasi.

Dan kau di mana saat mengalahkan restorasi Orde Baru lingkaran-dalam?

Aku bantu menjelaskan poisisi yang benar setelah sebelum dan sesudah reformasi:

  1. Partai Rakyat Demokratik (PRD) berkonsentrasi untuk mencari sekutu yang mau berjuang untuk pencabutan Paket 5 UU politik dan penghapusan Dwifungsi ABRI. Bila kami tidak menemukan sekutu (karena masih banyak yang takut), maka kami berjuang, melawan, dan aksi sendiri dengan segala resikonya. Bila sekutu hanya mau mengangkat issue-issue demokratisasi (tanpa mau mengangkat issue Paket 5 UU politik dan penghapusan Dwifungsi ABRI), maka kami terima (malah kami anjurkan persekutuan tersebut), tapi kami benar-benar memilih sekutu demokrasi tersebut, tidak serampangan, dalam arti: benar-benar sudah terbukti penolakannya terhadap Orde Baru, tidak punya kaitan dengan Orde Baru, tidak pernah melakukan tindakan anti-demokrasi, atau berlaku hendak melakukan bargain terhadap Orde Baru untuk mengambil manfaat dari persatuan dengan kita. (Itulah kenapa akhirnya muaranya adalah: Reformasi.) Kami melakukan persekutuan dengan kaum demokrat dengan kreteria tersebut di atas tujuannya adalah agar dapat memanaskan atmosfir perlawanan dan membuka ruang demokrasi sehingga memudahkan perjuangan selanjutnya. Selain itu, kenapa kita tidak mau bersekutu dengan unsur-unsur yang  “pernah melakukan tindakan anti-demokrasi, atau berlaku hendak melakukan bargain terhadap Orde Baru untuk mengambil manfaat dari persatuan dengan kita”, adalah agar rakyat jangan bingung dan berpikir bahwa: kita bisa berkompromi memperlemah (memoderasi) perlawanan terhadap Orde Baru, yang akan menyebabkan konsesi dan perlambatan radikalisme perlawanan terhadap Orde Baru.
  1. Hasil atmosfir perjuangan yang semakin memanas itu—hasil dari persekutuan pimpinan atas ajang politik dengan MASSA (jangan lupakan itu)—kami arahkan untuk lebih memilitankan dan meradikalisir rakyat, karena kami tahu sekutu-sekutu kami terbatas kapasitasnya untuk setia (konsisten) melawan Orde Baru. Dengan landasa itulah kami menginstruksikan kepada kawan-kawan di seluruh nasional—untuk berkorban melepaskan segala kepentingan pribadinya—untuk deploy/pindah ke Jakarta, ditempatkan di 92 kelurahan kampung kumuh, kampus dan pabrik di Jakarta serta sekitarnya. Atmosfir perjuangan semakin memanas, sehingga kami bisa mengintervensi kampanye pemilu (tanpa persetujuan partai-partai yang terlibat dalam pemilu) dan mengarahkannya kepada tuntutan Mega-Bintang-Rakyat (MBR) agar bersatu menjatuhkan Orde Baru. Tuntuan MBR sengaja, harus, diungkapkan di hadapan rakyat (hampir sejuta rakyat yang berarak-arakan kampanye pemilu) agar rakyat sendiri melihat apakah Mega(wati) dan Bintang (Partai Persatuan Pembangunan/PPP) berkehendak atau tidak dalam melawan Orde Baru. Dan bila mereka tidak berkehendak, maka kita akan lebih terhormat di hadapan rakyat. Hampir sejuta rakyat bertempur di jalanan, bahkan mampu men-sweeping tentara. Dan pemanasan atmosfir perjuangan inilah yang merembet menyeret mahasiswa untuk melakukan pukulan akhir pada Orde Baru—tentu sajatak bisa lain, dengan issue reformasi, yang juga dibajak oleh Ciganjur, karena kami tak punya kesempatan muncul dalam strategi atas mengingat kami bergerak dari bawah tanah. Tapi, jelas keuntungannya: ruang demokrasi yang sedikit-banyak terbuka, dan sedang dinikmati oleh kawan-kawan sekarang ini, yang akan memudahkan perjuangan selanjutnya. (Lihat attachment/lampiran, “INDONESIA: ORGANISING THE MASS STRUGGLE FOR REAL DEMOCRACY, interview with Marlin”.)
  1. Setelah kejatuhan Suharto, reformasi, posisi dalam persatuan seperti itu tetap kami pertahankan, termasuk menggunakan semua alat-alat politik legal untuk memperluas penyadaran rakyat secara lebih luas—termasuk terlibat dalam pemilu dalam rangka memanfaatkan kesempatan dapat berbicara kepada rakyat secara lebih luas. Kami sadar bahwa kami tak akan bisa menang dalam pemilu, mengingat keterbatasan sejarah yang ada pada kami, tapi kami gunakan kesempatan sekecil apapun untuk berbicara pada rakyat, yang dimaksimalkan seluas-luasnya. Tapi memang masih ada beberapa kawan yang belum sanggup mengemban posisi tersebut dalam praktek, sehingga mereka lebih memilih berdiaspora dan mengambil posisi yang lain. Posisi kami (termasuk dalam persatuan) adalah menyisihkan dan menghancurkan kaum reformis (gadungan), sisa-sisa Orde Baru, militerisme dan milisia reaksioner—dalam beberapa hal juga adalah fundamentalisme yang anti demokrasi (dalam hal ini, tentu saja anti-kiri). Hasilnya: perlawanan terhadap Golkar meledak di mana-mana secara lebih militan yang, seperti pada masa Orde Baru, tidak dapat diemban oleh sekutu-sekutu demokrat yang terbatas kemampuannya. Lagipula, dengan adanya ruang demokrasi yang lebih luas, kami bisa lebih berkonsentrasi mengajak dan menyerukan pada kaum muda (mahasiswa) dari generasi yang baru yang lebih terbuka pada pemikiran-pemikiran maju (termasuk gagasan-gagasan kiri), pada kaum buruh dan pada kaum tani, serta pada kaum sosial-demokrat kiri anti kapitalisme (yang tidak melakukan propaganda hitam anti-kiri, seperti kaum sosial-demokrat gadungan dan kaum fundamentalis). Di situ lah kami meletakkan posisi kami dalam persatuan.
  1. Menjamurlah kaum muda generasi baru yang terbuka terhadap gagasan-gagasan demokrasi-sejati dan gagasan-gagasan kiri sampai ke tingkat praktek (dengan menjamurnya kelompok-kelompok kiri generasi baru, yang di banyak kelompok punya kaitan dengan generasi kiri lama). Bahkan mereka sanggup membangkitkan gerakan kaum buruh (SEKBER dan Aliansi Buruh Menggugat/ABM) dan kaum tani (KPA, FPR, FMN, AGRA dll). Dalam situasi seperti itu, tentu saja sebagian konsentrasi kami adalah bersekutu dengan mereka. Itulah mengapa kami menolak upaya untuk membawa PRD bersekutu apalagi berfusi dengan Partai Bintang Reformasi/PBR, seperti yang dilakukan oleh “mayoritas” anggota PRD lainnya. Tamat lah kelanjutan PRD dari tradisi posisi-posisi lamanya yang berjangka panjang—karena, sebenarnya posisi-posisi lamanya masih valid, mengingat musuh-musuh rakyat belum sepenuhnya dituntaskan.
  1. Dalam situasi tersebut, di mana terdapat kesulitan untuk mempersatukan unsur-unsur gerakan kiri, masih juga terdapat gangguan terhadap prioritas kerja tersebut—dikarenakan tuduhan bahwa prioritas tersebut akan menyimpangkan pembebasan-pembebasan “rakyat non-kelas”. Itulah landasan kenapa kami berpisah dengan Politik Rakyat (PORAK) dan menghentikan perjuangan internal dengan PRD. Namun, yang menggembirakan, adalah kebangkitan gerakan buruh yang tadinya berasal dari serikat kuning—yang sekarang mau menerima metode aksi massa dalam perjuangannya dan tidak tabu politk (terima kasih pada reformasi), walaupun reformasi belum dapat mentransformasikan pemikiran program-program perjuangannya (ideologinya) disebabkan belum ada perubahan mendasar dalam kurikulum pendidikannya (tentu saja bisa dipahami bila dianalisa secara sosiologis-historis); hambatan lainnya adalah birokratisme serikat kuning yang masih melekat sehingga sulit mewadahi hasrat militan dan radikal keterbukaan pemikiran massanya. Di situlah juga posisi prioritas persatuan kami letakkan.
  1. Dalam massa sebelum pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, dan setelah serangan-balik kapitalis-negara-lumpen/preman, sudah nampak ketidakmampuan (kapasitas) kebangkitan gerakan buruh (bekas serikat kuning) untuk mendorong maju perjuangannya sebagaimana dikehendaki hasrat obyektif perspektif sejarah: menjadi serikat buruh sejati dan bertransformasi menjadi partai tandingan (alternatif) (seperti dalam kasus Partai Buruh Brazil). Hal itu lebih diperparah dengan kesalahan mereka bersekutu dengan sisa-sisa Orde Baru (lingkaran-dalam yang mewujudkan restorasinya), kaum reformis (gadungan), dan kaum fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner). Tentu saja kami paham bahwa Jokowi tidak akan memperbaiki keadaan; tapi Prabowo/GERINDRA-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner) justru akan memperburuk keadaan. Namun Jokowi memiliki ajang strategi atas yang lebih luas yang dapat digunakan untuk melumpuhkan (dalam kasus perebutan kekuasanaan negara) aliansi Prabowo/GERINDRA-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner). Dengan tanpa memperlihatkan dukungan pada Jokowi, kami memperkuat tekanan serangan pada Prabowo/GERINDRA-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner). Karena kurang miltan dan selalu mencari kesempatan kompromi dari anti-militerisme dalam unsur-unsur pro-Jokowi, maka keberhasilan serangan terhadap Prabowo/GERINDRA-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner) tidak lah cukup memuaskan—lihat kemenangan tipis Jokowi, 4,7%, dan kemenangan Prabowo/GERINDRA-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner di parlemen seperti dalam wujud Koalisi Merah-Putih (KMP). (Sudah kelihatan wujud anti-demokrasi mereka diparlemen.) Dan posisi persatuan kami: mengajak dan menyerukan untuk berjuangan melawan militerisme dan Prabowo/GERINDRA-KMP-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner) dalam wujudnya yang kongkrit, yakni: menghancurkan  Prabowo/GERINDRA-KMP-Reformis Gadungan-dan fundamentalisme (FPI, HTI, dan milisia lumpen/preman reaksioner)—yang sekarang lebih terkonsolidasi dalam wujud KMP. Ajakan dan seruan persatuan dengan platform tersebut jelas tidak lah mudah, bahkan di kalangan kelompok-kelompok kiri sekalipun. Di situ lah posisi persatuan kami letakkan.
  1. Namun, kami tak mau menyerah, tak mau melakukan rekapitulasi (menyerah), karena kami harus mampu melihat sisi posistif, di samping sisi negatif, dalam perjalanan sejarah: kita punya kesempatan sejarah untuk memiliki sasaran serang yang jelas dan unsur-unsur persatuan yang sejati (yang harus diberi prioritas):

Kesempatan Politik dalam Sejarah:

Politik adalah formasi kekuatan, perimbangan kekuatan. Saat pilpres, semakin banyak rakyat yang terlibat dalam politik karena rakyat semakin mendambakan politik pro-rakyat dan DEMOKRASI (walaupun masih banyak yang ditipu oleh demagogi elit-elitnya). Bahkan, yang dahulu apatis (putus asa) terhadap politik, seperti kaum buruh, seniman, artis dan kelas menengah lainnya, mulai memberikan sumbangan bagi peningkatan keterlibatan (partisipasi) politik rakyat.

Setelah pilpres, apalagi setelah dipancing (diprovokasi) oleh UU yang tidak demokratik dan tidak pro-rakyat, terutama UU Pilkada, maka semakin tumbuh kesadaran bahwa demokrasi dan kepentingan rakyat semakin terancam. Oleh karena itu, sekarang inilah kesempatan yang diberikan oleh sejarah untuk menyingkirkan Prabowo-KMP dari arena politik karena sangat mengancam kemajuan demokrasi dan kepentingan rakyat.

Bukan kah Prabowo-KMP adalah musuh rakyat yang nyata dan mendesak sehingga harus menjadi sasaran yang konkrit dan tegas. Kalau melihat pendapat yang beredar di media sosial maupun di media-media lainnya, massa sudah menjadi lebih jelas (dapat melihat) kebusukan Prabowo-KMP, hal ini bisa dilihat dari mulai bergeraknya massa (baik yang dikoordinir relawan maupun oleh kelompok pro demokrasi lainnya). Jadi, kami tak mau menarik mundur lagi kesadaran massa dengan mengaburkannya seolah-olah sekadar menjadi tuntutan “kembalikan Pilkada Langsung” atau istilah “Neo-Orba”.

Coba tengok kesejarahan Orde Baru (yang kuat dan brutal) dan sisa-sisanya (yang masih kuat dan anti-demokrasi), apa bisa seandainya sejak dahulu Orde Baru dihadapi dengan “soft-soft-an” (seperti yang dianjurkan PORAK)? Apa bisa Suharto terguling dengan cara “elegan” (seperti yang dianjurkan PORAK)?; apa bisa Prabowo (yang hampir menang dalam pilpres, yang dapat suara 47 % lebih) dikalahkan oleh cara “santun” (seperti yang dianjurkan PORAK)? Sebaiknya, KITA HARUS BELAJAR dari dinamika (lembut dan kerasnya) gerakan mahasiswa sejak 1971-1972; 1974;1978; 1996; 1998; dan partisipasi massa pada masa reformasi.

“ …bukan saja kelas yang berkuasa tak bisa digulingkan dengan cara lain, tapi juga karena kelas yang menggulingkannya hanya bisa mensucikan dirinya melalui revolusi—mereka akan bisa membersihkan dirinya dari SELURUH KOTORAN yang telah melekat berabad-abad, SAMPAH ZAMAN, hingga, dengan demikian, mereka siap mendirikan masyarakat baru.” (Engels)

Konsekwensinya, kelas buruh harus terlibat aktif dalam aksi-aksi massa menentang kekuasaan rejim-rejim anti-demokrasi, menyokong perjuangan untuk MENDORONG DEMOKRASI SEPENUH-PENUHNYA. Dengan demikian, kelas buruh dapat menciptakan KONDISI-KONDISI YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI PERJUANGAN KELAS BURUH DALAM MENENTANG KAPITALIS DAN ANTEK-ANTEKNYA. (M-DI)

Saat kami harus menengok ke ilmu Barat (Western) untuk menikmati Bintang Utara:

Bintang utara
ia lah satu-satunya bintang yang tak pernah bergerak
ajeg
stabil
tak bergeming
bisa jadi panduan melaut.

Lalu, bintang panduan apa untuk revolusi?

Baik hati, berani, mau belajar, mau bekerja
itulah bintang panduan revolusi
yang tak pernah bergerak
ajeg
stabil
tak bergeming
oleh kekalahan.

Read Full Article

senyap

Sayup-Senyap Perjuangan Hak Asasi Manusia

Oleh: Surya Anta*

Setelah sebelumnya penayangan dan pendiskusian film “Jagal/The Act of Killing”, dapat dikatakan berhasil membuka kembali ruang pendiskusian dan perdebatan sekitar tragedi 1965, dengan segala macam kontroversinya, Joshua Oppenheimer, sutradaar film ini membuat filmnya yang paling anyar, berjudul “Senyap”. Film ini lebih menekankan pada suara-suara korban dan ekspresi pelaku saat bertemu dengan anggota keluarga korban.

Ditayangkan dan didiskusikan di 457 tempat, film senyap yang mengangkat isu tragedi 1965 ini, masih saja sebagai sebuah kontroversi, yang dapat dikatakan haram untuk ditonton apalagi didiskusikan. Tentu saja, kekuatan militer dan kelompok sipil reaksioner yang sejak dahulu mudah untuk digerakkan memberangus PKI, dengan alasan-alasan tak rasional membubarkan pemutaran film seperti yang terjadi di Warung Kelir, Malang.

Sebenarnya film senyap merupakan potongan kecil dari tragedi paska 1 Oktober 1965. Namun, potongan kecil dalam film senyap ini menjadi pintu untuk memahami bagaimana pola-pola penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi selama tragedi tersebut berlangsung. Sementara itu tragedi 1965 adalah puzzle terbesar dari berbagai kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu. Puzzle terbesar karena memakan korban kurang lebih 2 Juta manusia. Sementara, puzzle-puzzle yang lain seperti kasus Tanjung Priok, Kedung Ombo, Blangguan, Talang Sari, Timor Leste, Aceh, Papua, Poso, Ambon, Sum Kuning, Penculikan aktivis, Penembakan Misterius (PETRUS), Marsinah, Udin-Bernas, Trisakti, Kerusuhan Rasial Mei 1998,  Semanggi, Munir dan lainnya.

Belum pula selesai, kasus-kasus pelanggaran HAM masa Orde Baru tersebut di bawa ke meja hijau peradilan, dan kebenaran sejarah serta keadilan di tempatkan sebagaimana mestinya, kejahatan-kejahatan baru terjadi, bergulir, bahkan dalam skala yang meningkat.

Hambatan Besar

Al-Araf, Direktur Imparsial dan seorang Human Rights Defender, dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh ELSHAM, menyatakan bahwa isu dan pendiskusikan Hak Asasi Manusia saat ini tak se-ideologis awal-awal tahun paska 1998, paska tergulingnya Suharto. Saat ini sedikit yang tertarik untuk terus memperjuangkan isu HAM, sementara potensi kasus-kasus pelanggaran HAM baru akan terus terjadi.

Benar sekali. Sejak pemerintahan Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY dan saat ini Jokowi, grafik kekerasan dengan berbagai bentuk dan tema berkembang. Dimana Negara dan korporasi yang terlibat melakukan kekerasan, dengan menggunakan aparatus kekerasan Negara (Tentara, Polisi, Satpol PP) ataupun ormas dan preman bayaran dilakukan. Namun, tak jarang Negara pula melakukan pembiaraan tersebut. Dan akibatnya, pelaku merasa bahwa tindakannya benar dan sah. Atau bahkan seperti yang sering kali dijadikan alasan oleh para pelaku pembunuhan dalam “Senyap/The Look Of Silence”: “membela Negara”, “membela agama”.

Berbagai kekerasan HAM terjadi baik yang berbasis perbedaan ideologi-politik, seperti pelarangan mantan-mantan PKI berkumpul, meski untuk arisan sekalipun, seperti yang terjadi di Semarang pada Februari tahun 2014 lalu. Kekerasan berbasis Agama, dengan menggunakan Perda Syariah, SKB 4 Menteri atau pembiaran terhadap Front Pembela Islam, terhadap agama-agama lokal—seperti yang terjadi baru-baru ini dimana Jenazah Penganut Aliran Kepercayaan dilarang dimakamkan di TPU. Bahkan tak luput pula Agama-Agama Islam (Syiah dan Ahmadiyah)  dan Non Islam  yang diakui oleh Negara. Atau bahkan kekerasan terhadap perempuan, bahkan korban, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Aceh, seorang perempuan, korban pemerkosaan di hukum cambuk. Dan meski pasal karet penghinaan terhadap pejabat Negara seperti yang dialami oleh Ignatius Mahendra sebagai korban pemenjaraan paling lama (3 tahun) karena pasal karet tersebut, namun, kekerasan berbasis pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat dilegitimasi oleh UU ITE seperti yang menimpa Ervani di Yogyakarta. Potret suram ini akan terjadi lagi, dan lagi kedepannya. Penutasan pelanggaran HAM masa lalu dan kini, akan “sayup-senyap”.

Ada beberapa faktor mengapa kasus-kasus Pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini, bahkan potensi ke depannya akan “sayup-senyap” untuk dituntaskan:

Pertama, kekuasaan politik masih di tangan kekuatan lama dan atau agen-agen kekuatan Lama, Orde Baru. Dalam film “Senyap”, M.Y. Basrun, Ketua Komando Aksi pembantaian, saat ini masih menjadi Ketua DPRD Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Angkatan 66 yang terlibat mendukung dan bahkan membantai tak sedikit yang menjadi anggota Dewan atau Pemerintah, seperti M.Y. Basrun ini. Oleh karenanya upaya untuk membawa kasus-kasus pelanggaan HAM 1965, dan sesudahnya ke Meja Hijau, teramat sangat sulit, selama pelaku dan pendukungnya masih berkuasa.

Keduaupaya membangkitkan kerinduan pada Orde Baru atau bahkan menjadikan para pembunuh sebagai Pahlawan, seperti upaya menjadikan Suharto sebagai Pahlawan. Dan hal tersebut bermakna bahwa seluruh korban pelanggaran HAM masa Orde Baru, baik PKI, Islam, Tionghoa, maupun para aktivis pejuang demokrasi sebagai: Penjahat, Iblis atau segala macam keburukan dimuka bumi ini.

Dan upaya membangkitkan kerinduan terhadap Orde Baru ini dipelopori bukan hanya oleh Partai Golkar sebagai alat politik Soeharto semasa ia berkuasa. Namun pula oleh Partai Gerindra yang di pimpin oleh Prabowo—putra mantan petinggi PSI (Sumitro Djojohadikusumo), beserta ormas pendukungnya seperti Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB). Dan, bahkan Partai Keadilan Sosial (PKS)—yang notabene adalah salah satu“anak kandung” keterbukaan dan kebebasan politik (Reformasi)

Ketiga, kaum reformis palsu atau setengah hati, seperti PDIP, Megawati, Amien rais, dan PAN, PKB. Yang semasa Orde Baru sudah mempunyai massa yang besar, tapi tak sungguh-sungguh atau mempelopori perjuangan reformasi, meskipun mereka sangat berkepentingan terhadap keterbukaan politik. Namun, ketika hak-hak politik mereka dilanggar secara pragmatis-oportunis menggunakan isu Hak Asasi Manusia untuk melawan. Tapi diam dan menolak terhadap penuntasan kasus-kasus HAM yang menimpa diluar dirinya.

Dari deretan nama elit diatas, hanya Abdurahman Wahid (Gusdur) yang paling maju dari kesetengah-hatiannya. Abdurahman yang mengusulkan pencabutan TAP MPRS N0 25/1966, meminta maaf terhadap korban-korban Tragedi 1965, dan mengupayakan ditetapkannya Tahun Baru Cina (Imlek).

Potret semacam Amien Rais, Megawati, ataupun Gusdur, yang akan kita terus kita lihat dalam potret diri Joko Widodo ataupun elit yang lain. Jokowi mau bertemu dengan istri almarhum Munir, namun disisi  lain menggandeng Hendro Priyono dalam barisan pendukungnya, serta diam dan tak bergeming ketika ; atau menerima wahyu susilo, adik Widji Thukul, serta anak-anak Widji Thukul (Fitri Nganti Wani dan Fajar Merah) namun tak serius berupaya menuntaskan kasus yang sangat berkaitan dengan rival politiknya, Prabowo Subianto. Atau, dengan leluasanya Jokowi bertemu dan berbincang dengan warga Papua selama masa kampanye pemilu, namun ketika Jokowi berkuasa, ia, menjadikan Ryamizard Ryacudu yang memiliki kasus pelanggaran HAM di Papua, padahal RR adalah mantan Jendral yang sangat ingin agar pendekatan militeristik sebagai ujung tombak menangani Papua. Dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh ELSHAM, seorang mantan Wakil MPR periode 2009-2014 yang hadir menyampaikan, sebelum RR menjadi Menteri Pertahanan, menyampaikan kepadanya berkali-kali secara lisan agar ada anggaran untuk memperbanyak Kodam-Kodam di Papua. Belum 100 hari Jokowi berkuasa, tanah Papua yang pernah ia sambangi itu, baru saja 7 warganya ditembak dengan keji.

Keempat, regulasi perundangan-undangan yang menghambat demokrasi. Sejak SBY berkuasa ada beberapa UU dan RUU yang masuk ke Prolegnas. Jokowi yang diharapkan oleh berbagai aktivis HAM, akan membawa arah angin demokrasi dan HAM ke arah yang lebih baik, justru tak bersikap bahkan bertentangan seperti UU Ormas, yang bahkan sebelum disahkan pun sudah memakan korban di Papua. UU Pengedalian Konflik sosial yang memberikan kesempatan bagi Gubernur/Walikota dan Bupati untuk menyatakan keadaan bahaya sehingga tentara bisa menggunakan pendekatan militeristik. RUU Keamanan Nasional yang sebelumnya ditolak oleh PDIP, justru masuk ke Prolegnas 2015 dan Program NAWACITA-Jokowi.

Kelima, tak menganggap penting perjuangan HAM. Said Ikbal, Presiden KSPI-FSPMI, beberapa waktu sebelum Pemilu Legislatif menyampaikan bahwa isu Hak Asasi Manusia tak dipahami buruh. Sejurus dengan pimpinannya, banyak anggota-anggota serikat yang ia pimpin, dalam perdebatan di media sosial kala dikritik oleh berbagai kalangan atas dukungan Serikatnya kepada Prabowo pada Pemilu Presiden lalu, mencibir isu HAM dengan umpatan, “Hamburger”, “Ham-Hem-Hom”, “Makan itu Ham!”.

Rupanya, pandangan yang menganggap perjuangan HAM tak penting, tidak hanya menghinggapi kepala Pimpinan Serikat buruh yang paling mampu memobilisasi puluhan bahkan ratusan ribu anggotanya dalam “Mogok Nasional” I dan II itu. Aneh, tapi nyata. Ada pula unsur kiri yang mengabaikan isu HAM, isu Militerisme, isu bahayanya upaya membangkitkan Orde Baru oleh Prabowo-Koalisi Merah Putih, dengan argumentasi: Isu HAM atau Militerisme tidak akan membuat massa tumpah ruah dijalanan. Memang aneh, tapi sebuah kenyataan yang harus dirubah.

Padahal isu pelarangan kebebasan berserikat di pabrik (Union Busting). Bebas melakukan demonstrasi, solidaritas antar pabrik, menyebaran selebaran, leaflet dan spanduk di kawasan pabrik, mendapatkan perlindungan dari aparatus negar dari serangan preman bayaran pengusaha, mendapatkan peradilan yang layak, adalah bentuk dari pemenuhan Hak Asasi Manusia-Sipil Politik (Hak SIPOL).

Dan, pemenuhan terhadap perumahan yang layak, air bersih, asrama untuk buruh, bus jemputan, tanah tak dirampas oleh pengusaha, upah yang layak, tunjangan sosial, dan sebagainya adalah bentuk-bentuk dari pemenuhan Hak Asasi Manusia-Ekonomi Sosial Budaya (Hak EKOSOB).

Keenam, budaya mudah melupakan. Keberhasilan Suharto dan Rejim Orde Baru adalah Membuat Rasa Takut. Takut untuk melawan. Takut untuk berani. Dan hasilnya, floating mass (massa mengambang). Namun, ada satu lagi keberhasilan Suharto dan perjuangan untuk melawan dan merubahnya butuh waktu panjang, yakni: Budaya Lupa. Tentu saja, faktor budaya lupa ini disebabkan oleh keberhasilan Suharto dan tatanan Orde Baru secara masif dan sistemik memutarbalikkan sejarah, menjadikan sejarah sebagai deretan ruang dan waktu tanpa konteks dan makna, dan menjadikannya sebagai Hapalan. Terbukti, generasi muda berusia 18 – 25 tahun hari ini tak mengetahui dan memahami kejadian yang paling dekat, seperti Mei 1998 dan penjatuhan Suharto, apalagi kejadian 1965 dan sesudahnya.

Ketujuh, Militerisme belum lumpuh. Militerisme sebagai ideologi-politik masih kuat. Pendidikan militer mengacu pada pendidikan kolonial, Jepang serta port benning (Amerika) dijadikan pegangan untuk “menghadapi” rakyat sendiri. Di tambah lagi, upaya untuk memperbesar “Militerisme” dikalangan mahasiswa melalui Menwa dan kaum muda melalui RUU Tentara Cadangan terus digodok. 15 tahun reformasi, tak satu pun Jendral Pelanggar HAM diadili, dan Komando Teritorial hingga ke desa-desa (Babinsa) tak berhasil dihapuskan.

Penutup

Apa yang kita lihat di masa orde baru dan masa reformasi ini akan terjadi dengan pola yang sama dan kadar berbeda. Namun secara esensi, potret buram penuntasan HAM ini menemukan jalan berliku, panjang dan terjal, sebab penuntasannya menuntut perimbangan kekuatan yang lebih besar pada kekuatan massa yang sadar untuk merebut kekuasaan politiknya (machtsvorming) dari tangan para penguasa lama dan baru.

Sejarah 16 tahun reformasi ini sudah menjelaskan secara gamblang. Siasat untuk mendesakkan perubahan melalui partai dan elit yang berkuasa selalu menemui jalan buntu, atau ditampung tetapi dibelokkan seperti nasib rancangan undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi (RUU KKR)—yang membelokkan menjadi saling memaafkan tanpa pemenuhan rasa keadilan dan pengembalian hak ideologi-politik para korban.

Siasat “merubah dari dalam” atau “ change within” dengan cara masuk ke partai-partai yang ada, justru tak membuahkan hasil. Sebaliknya, tak sedikit larut dalam hingar-bingar parlemen dan budaya using serta korup dari partai-partai yang ada.

Tak bisa lagi mengharapkan pada partai dan elit yang ada. Sejak dari awal, mereka, bukan lah elemen yang paling terdepan, serius dan gigih dalam memperluas demokrasi dan HAM.

Machtsvorming yang dimaksudkan Soekarno sebagai “upaya membuat kaum sana tunduk kepada kita” bisa dan hanya bisa dilakukan melalui Persatuan Politik Alternatif yang Demokratis dan Mandiri—tidak mensubordinasikan diri dibawah ketiak kekuatan lama.

Rumit. Jelas, rumit. Namun yang jelas perjuangan kita menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masa lampau, maupun kasus-kasus pelanggaran HAM paska Orde Baru (Reformasi), adalah upaya mengembalikan sejarah pada tempat yang benar, serta upaya menjadikan kita sebagai Bangsa dan Manusia yang beradab dan bermartabat. Selesai.

*Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat

Read Full Article

korban-65

Artikel ini akan diterbitkan tahun depan dalam sebuah buku kumpulan tulisan saya tentang topik-topik yang berkaitan dengan ulangtahun ke50 persitiwa-persitiwa 1965 – yaitu: digulingkannya Sukarno, pembantaian massa pendukung Sukarno dan didirikannya Orde Baru.

Diterbitkan sekarang untuk menyambut film SENYAP, film sequel buat film JAGAL, yang baru-baru ini mulai ditayangkan.

Artikel ini bisa juga dibaca dalam bahasa Inggris disini: CLICK HERE (Versi bahasa Indonesia ini diterjehmahkan oleh Danial Indrakusuma.)

Artikel ini ditulis Agustus, 2013, sehingga referensi-referensi kontemporer masih zaman Presiden Yudhoyono.

********

Setelah film JAGAL: Indonesia, 1965: Merehabilitasi Korban, Merehabilitasi Revolusi

Sangatlah menggembirakan mengetahui ada diskusi, baik secara internasional maupun di dalam negeri Indonesia, yang semakin meningkat dan lebih terbuka yang membahas pembunuhan massal para pendukung Sukarno dan kaum Kiri Indonesia pada 1965-68, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekejian brutal berdarah dingin dalam pembunuhan massal 1965 terungkap dalam pengakuan di film (dokumenter) “The Act of Killing (versi Indonesianya diberi judul “Jagal”), yang telah memainkan peranan yang sangat penting untuk memancing diskusi ini. Pengungkapan pada publik tentang temuan-temuan penting dalam laporan KOMNASHAM menegaskan mengenai peran sistimatis negara dan militernya dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut, dan laporan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah Indonesia saat ini. Juga sangatlah penting, bahwa pekerjaan pengungkapan tersebut dilakukan oleh mantan-mantan anggota organisasi-organisasi politik Kiri sebelum 1965, yang sekarang kebanyakan telah berusia lanjut, dalam mengangkat masalah tersebut dan penderitaan mereka, menggali kuburan massal, dan melalui bentuk-bentuk kampanye lain yang sangat penting. Mantan pemimpin Gerwani, Sulami, memainkan peran heroik dan mempelopori proses tersebut di kalangan kawan-kawannya. Ada juga hasil-hasil kasus pengadilan dalam menuntut konpensasi bagi milik yang hilang dan kekerasan yang dideritanya, yang kadang berhasil, kadang gagal.

Peran aktivis-aktivis yang lebih muda juga sangat penting di saat-saat tertentu. Penggalian kuburan massal yang pertama dilakukan pada masa Suharto oleh pendiri PRD, Danial Indrakusuma, yang bekerjasama dengan pembuat film dari Inggris, Max Stahl. Indrakusuma juga melakukan kembali dua upaya penggalian kuburan massal selama periode pendek masa peralihan Habibie.

Peningkatan aktivitas tersebut benar-benar telah memenangkan lebih banyak penampangan (profile) dan ruang yang lebih luas untuk mengkapanyekan dan me-lobi masalah rehabilitasi serta keadilan bagi para korban teror 1965-68. Dalam hal tersebut, bagaimana pun juga, kita haruslah mencatat bahwa keuntungan utamanya yang dimenangkannya adalah adanya peningkatan diskusi publik pada kadar yang masih rendah, bukan pergeseran menjadi opini publik, atau bukan perubahan pada level kebijakan negara. Negara, melalui pemerintahan Yudhoyono sekarang ini, telah mengabaikan laporan KOMNASHAM. Sebenarnya, Menteri Politik dan Keamanan telah memberikan pernyataan tentang pembunuhan massal 1965, yang dia pikir bisa dibenarkan karena pembunuhan massal itulah yang menjamin bisa terbentuknya Indonesia seperti sekarang ini. Ada rumor bahwa presiden akan meminta maaf, namun tak pernah dilaksanakan. Memang, rumor tersebut memicu serangkaian organisasi, termasuk Nahdlatul Ulama, untuk membuat pernyataan menolak sikap seperti itu.

Kemampuan melancarkan kampanye dan mendorong kasus-kasusnya ke pengadilan seperti itu menggambarkan perubahan atmosfir yang bisa sangat membantu sehingga, begitu Suharto turun takhta dan Orde Baru dapat diakhiri, maka berhenti pula propaganda nasional anti-PKI dari Orde Baru yang sebelumnya bertubi-tubi dan sistimatis. Perlambangan yang paling jelas adalah dihentikannya kewajiban yang sistimatis untuk memutar film yang mengerikan (namun brutalitasnya hidup), yakni film “Penghianatan G30S-PKI”. Anak-anak sekolah yang telah mengalami sistim sekolah selama 15 tahun terakhir ini tak mengalami pengkhinaan semacam itu. Sekarang telah terjadi perubahan. Sungguh, di sekolah-sekolah, kebijakan lama dalam mengacu pada soal G30S sebagai G30S-PKI baru-baru ini diperkenalkan kembali dengan pesan yang sangat menakut-nakuti, yang dimasukkan ke dalam sistim pelatihan guru.
Negara Kontra-Revolusiener

Kenyataannya, saat kekuasaan represif negara mengalami pukulan berat pada tahun 1998, saat angkatan darat tak bisa lagi melindungi kediktatoran Suharto, dan di tahun 1999, saat tak bisa lagi memaksakan kemenangan dalam referendum Timor Timur, karakter dasar negara dan penguasa yang menggunakannya, tetaplah sama. Tetap saja secara mendasar masih negara kontra-revolusioner.
Dalam kurang-lebih 100 tahun ini, hanya sedikit negara yang berkarakter kontra-revolusioner. Tentu saja, semua negara secara laten kontra-revolusioner, yakni mereka mungkin akan mencoba untuk menindas upaya yang akan menggulingkan dan menghancurkan mereka. Terdapatr banyak contoh negara penindas—di Asia Tenggara, contohnya, Filipina pada masa Marcos. Tapi negara yang benar-benar kontra-revolusioner, yakni negara yang berkuasa dengan landasan penindasan aktif terhadap revolusi sangatlah jarang. Mungkin Hitler, di Jerman, dan Stalin, di Rusia, merupakan dua contoh besar lainnya, walupun dengan dua tipe yang berbeda. Sangatlah penting untuk menidentifikasi perbedaan anatara negara yang represif, bahkan negara yang sangat represif, dengan negara kontra-revolusioner. Dalam abstraksiku, aku mengritik formulasi Douglas Kammen, yang mengacu pada persoalan tersebut dengan kesimpulan bahwa “kontra-revolusi” bertujuan “menghancurkan basis sosial Demokrasi Terpimpin presiden Sukarno yang cenderung ke Kiri”. Walaupun menggunakan istilah “kontra-revolusi”, Kammen gagal mengenali dengan cukup tersurat (explicitly) revolusi yang sedang bejalan, atau sedang berlangsung. Kekerasan kontra-revolusioner 1965-1968 bukanlah ditujukan untuk mengakhiri rejim Sukarno yang cenderung ke Kiri tapi, utamanya, ditujukan untuk menghancurkan basis sosial “pemerintahan mendatang”.

Keduanya, apakah itu ilmuwan liberal dengan penjelasannya sejak 1965, sebagaimana juga sejumput analisa sayap-Kiri, gagal memeberikan bobot yang cukup terhadap kenyataan yang sangat penting: kaum Kiri Indonesia, yang terdiri dari Sukarno, PKI, sayap-Kiri PNI, PARTINDO, kelompok kecil ACOMA (Angkatan Communis Muda) dan organisasi-organisasi massa mereka, sedang di ambang kemenangan politik.

Ironisnya, tapi tak mengagetkan, terdapat komentar dari akedemisi yang paling kanan, seperti Justus van der Kroef dan Arnold Brackman yang mengerikan itu, yang memproklamirkan kenyataan ini: Indonesia sedang di tepi “kejatuhan” (mereka memang akan melihatnya seperti itu). Ilmuwan liberal tidak mau menekankan kenyataan tersebut, aku pikir, karena dalam atmosfir Perang Dingin saat itu, sentimen anti-komunis begitu kuatnya. Pemerintah Inggris, Amerika, dan Australia, semuanya mengungkapkan secara terbuka dan tegas pujian pada kontra-revolusi dan kekerasannya, membela kontra-revolusi secara politik dan diplomatik, sebagaimana juga secara keuangan dan, dalam beberapa kasus, secara militer. Ilmuwan liberal dan Kiri, kupikir, ingin memiliki kemampuan untuk mengatakan bahwa kekerasan secara politik tidaklah dibutuhkan. Mereka juga menekankan bahwa Sukarno sendiri bukanlah seorang komunis.

Sangatlah penting untuk memahami kedekatan Indonesia pada revolusi. Tidak saja Sukarno, PKI, PNI, PARTINDO, dan kelompok-kelompok Kiri lainnya yang memenangkan pertarungan politik, mendapatkan dukungan di kalangan penduduk. Di dalam PNI, sayap-Kirinya dikeluarkan pada bulan Agustus, 1965. Sebagian kalangan penting di dalam kepemimpinan NU juga bersekutu dengan Sukarno. Oposisi sipil utama terhadap Kiri, yang diperlemah oleh kurangnya dukungan relatif, disingkirkan dari sistim, meskipun dengan cara-cara administratif yang tidak demokratis. Masyumi dan PSI dilarang pada tahun 1960, kemudian MURBA pun dilarang setelah dikampanyekan oleh PKI. Pengaruh Kiri, tak diragukan lagi, juga sedang tumbuh di kalangan jajaran perwira angkatan darat. Tapi, ternyata, skala dukungan bagi Kiri merupakan hal yang penting. Ilmuwan seperti Donald Hindley, yang melakukan penelitian tentang PKI di tahun 1960-an, dan juga yang lainnya, memperkirakan bahwa organisasi-organisasi Kiri di Indonesia memiliki keanggotaan aktif sekitar 20 juta. Aku memperkirakan bahwa bila saja ada pemilihan umum pada tahun 1963 atau 1964, mereka kan memperoleh sekita 35 juta suara. Kiri juga secara de fakto “mengendalikan” posisi presiden, walaupun secara signifikan dikeluarkan dari posisi di kabinet dan dalam kepemimpinan tinggi angkatan darat. Prospek pemerintahan Sukarno-PKI-Kiri adalah nyata. Organisasi-organisasi politik tersebut, apapun kritik Kiri terhadap program-program yang mungkin disodorkannya, dilandaskan pada pengerahan kaum miskin dalam menentang kelas sosial tuan tanah dan kapitalis-kapitalis militer. Dari situlah asal-datangnya 20 juta keanggotaan; dan target kelas mereka jelas.

Kedekatan pada revolusi tersebut, yang dilandaskan pada dukungan massa, apapun bentuk Indonesia yang akan atau tidak kan didirikan, menelikung segala sesuatu yang dilakukan Kanan. Revolusi politik dengan landasan perjuangan kelas semacam itu, bila berhasil, jarang membuka kemungkinan untuk kembali pada tatanan sebelumnya. Hal tersebut dipancang sebagai pertempuran hidup-mati. Semakin dekat pada revolusi, yakni bila semakin banyak dukungan pada revolusi, maka semakin bergairah pula kontra-revolusi.

Terdapat semacam keadaan yang jelek, dialektika yang mengerikan terhadap situasi seperti itu, yang sangat gamblang dalam kasus Indonesia. Kiri tumbuh dari puluhan ribu anggota pada pertengahan tahun 1950-an menjadi 20 juta dalam 10 tahun kemudian. Hal itu bisa terwujud karena dukungan ideologis dari presiden, namun harus berhadapan dengan gangguan fisik dari angkatan darat dan kelompok-kelompok konservatif. Suatu pertumbuhan yang benar-benar luar biasa, aku menduga tak pernah terjadi sebelumnya di dunia. Salah satu faktor yang sangat penting, yang membuat hal tersebut bisa terwujud adalah bahwa lawan politik Kiri memiliki basis kelas yang lemah.Tak ada kelas kapitalis yang perlu diwaspadai, yang ada sekadar lautan massa borjuis kecil yang miskin, penjaja, sebagaimana Geertz menyebutnya, dan itu merupakan sebagian besar penduduknya. Ada memang kapitalis-kapitalis militer, yang baru muncul sekitar tahun 1958-60 saat perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasikan, dan menguasai sektor modern yang sudah bangkrut karena kehilangan penanam modal Belandanya. Juga ada kelas tuan tanah, tapi hanya di daerah-daerah tertentu, berserakan, dan tergantung hampir samasekali pada ideologi agama untuk mendapatkan dukungannya. Pada awal 1960-an, sangatlah jelas bahwa partai-partai politik Kanan benar-benar kalah dalam pertarungan tersebut, tak mampu memenangkan hati dan pikiran. Kemudian, mereka tak ada pilihan, selain mengandalkan angkatan darat sebagai pimpinan politik mereka. Pada tahun 1965, saat kekuatan tersebut melakukan pembunuhan massal, mereka juga harus mengandalkan pada pengerahan unsur-unsur lumpen-proletariat, begitu lemah dan tak memiliki apapun kelas elit tersebut secara budaya, politik dan ideologis. Kita bisa menyaksikannya dalam film “The Act of Killing (Jagal)”.

Sekilas perbandingannya dengan Chile cukup menarik. Militer merebut kekuasaan dengan menggulingkan presiden Allende pada tahun 1973, dan dengan kekerasan menghancurkan Kiri Chile. Di Indonesia, Marxisme-Leninisme dilarang. Di Chile, konstitusi baru disyahkan, yang melarang partai yang memiliki ideologi perjuangan kelas sebagai azasnya. Namun dampaknya masih bersifat “de jure”. Bagaimanapun juga, keseimbangan kekuatan aatara Kiri dan Kanan lebih ketat. Saat ada sayap-Kiri yang terorganisir dengan baik dan signifikan, terdapat juga borjuis yang signifikan dan, paling tidak, terdapat dua partai, sayap-kanan dan Kristen Demokrat. Dalam pemilihan parlemen, suaranya ketat, 50-50 melawan Kiri. Allende dari Partai Sosialis dan Unidad Popular, dengan Kristen Demokrat bahkan bisa melakukan pembicaraan untuk membahas kemungkinan koalisi. Parlemen pada tahun 1973 berisi mayoritas yang anti-Allende dan terus menerus merongrong Allende. Di Indonesia, parlemen tahun 1965, yang telah ditunjuk oleh Sukarno, jelas-jelas merupakan mayoritas yang mendukung Sukarno, paling tidak selalu mendukung kebijakan-kebijakannya yang paling radikalnya.

Itu berarti bahwa di Chile tak ada keputusasaan total di kalangan partai-partai politik yang anti-kiri sehingga mereka mengandalkan perlindungan militer dalam melawan Kiri, yakni untuk melakukan penghancuran fisik secara total. Mereka memang bersyukur dengan adanya kudeta militer, tapi kelas-kelas yang menentang Kiri mampu mengimbanginya dengan kekuatan politik dan ideologi, terpisah dari angatan darat, untuk mengkonsolidasikan rejim baru di bawah Pinochet. Kekerasan di Chile memang mengerikan, dan slogan sebelum kudeta adalah “Jakarta akan Hadir”[1], namun skala kekerasan penindasan seperti di Indonesia tidak dibutuhkan. Tidak juga perlu menggunakan unsur-unsur lumpern-proletariat dengan skala yang sama. Chile kemudian melakukan reformasinya pada tahun 1988, 10 tahun sebelum Indonesia melakukannya. Negara kontra-revolusioner di Chile lebih lemah dan lebih berumur pendek. Yang paling penting, tradisi ideologi kirinya di kalangan kelas pekerja perkotaan yang besar tak bisa dibasmi. Dalam beberapa hal, kerevolusionerannya tetap bisa beranjak maju sejak tahun 1973, ketimbang di Indonesia sejak tahun 1965.

Di Indonesia, Orde Baru didirikan sebagai bagian dari keberhasilan, kenekadan habis-habisan kontra-revolusi yang sedang mengalami keputusasaan, dalam mencegah keberhasilan revolusi yang sedang di ambang pintu. Ideologi revolusi kelas dan keberadaannya yang panjang serta sangat penting dari ideologi tersebut memang harus dibasmi, dan itu dilakukan secara sistimatis dan bergairah. Marxisme-Leninisme, Sukarnoisme-Kiri, dan semua penulis revolusioner dilarang. Bahkan sekarang, penerbit “Di Bawah Bendera Revolusi” tak berani menerbitkan Jilid II nya yang berisi kumpulan pidato-pidato Sukarno setelah kemerdekaan, walau sering dipampang di rumah-rumah kelas penguasa. Namun Bonnie Triyana dan kawan-kawannya berani menerbitkan pidato Sukarno pasca 30 September, 1965, yang merupakan landasan-terobosan yang sangat penting, dalam buku “Revolusi Belum Selesai”.

Ideologi 20 juta orang yang aktif di kubu Kiri sebelum tahun 1965 dilarang, tabu, dan di-iblis-kan[2]. Dan mempertahankan hal tersebut merupakan hal pokok bagi negara, agar tetap menjadi negara kontra-revolusioner, yang secara organik berkaitan dengan bagaimana negara tersebut terbentuk. Beberapa mekanisme penindasan negara tersebut sudah melemah, namun watak dasarnya belum berubah.

Merehabilitasi korban, merehabilitasi revolusi

Tentu saja, segala upaya dilakukan untuk mengungkapkan penderitaan manusia pada tahun-tahun tersebut; setiap upaya untuk menunjukkan kekerasan, ketidakadilan dan ilegalitas penderitaan tersebut agar menjadi perhatian generasi baru Indonesia serta dalam rangka mencari keadilan, haruslah didukung. Ungkapan “maaf” dari negara, bila saja itu dilakukan, akan membantu. Namun rehabilitasi, keadilan yang sebenarnya tak akan terwujud tanpa juga merehabilitasi ideologi korban—dan, dalam konteks ini, kita harus ingat bahwa 20 juta korban kehilangan hak-haknya untuk mengungkapkan dan mengkampenyekan ideologi mereka.

Di sini, aku tidak akan mempertentangkan bahwa memang diperlukan memenangkan kembali dukungan bagi ideologi tersebut—itu adalah suatu pertanyaan yang terpisah. Yang aku pertentangkan adalah bahwa rehabilitasi penuh bagi korban, seluruh 20 juta korban, apakah mereka masih hidup atau sudah anumerta, tak akan bisa kecuali sebagai bagian dari pengembalian secara penuh dalam hak-hak demokrtaik (liberal) yang normal. Karena itu, perlu memenangkan kembali hak ideologinya, yang sekarang di-iblis-kan, setara dengan hak ideologi lainnya: hak untuk secara terbuka bisa diakui dan aktif. Jutaan korban tak akan bisa direhabilitasi dan keadilan yang mereka derita tak akan diakui bila mereka ditentukan sebagai unsur yang terkait dengan ideologi yang di-iblis-kan. Nasib korban terkait erat dengan bagaimana memenangkan kembali legitimasi, persamaan dan hak tersebut.

Sudah ada upaya-upaya presiden Wahid saat menyatakan keinginannya untuk mencabut larangan terhadap ideologi komunis yang masih tercantum dalam Ketetapan MPR, dan memperbolehkan pasar-bebas gagasan, sebagaiman yang pernah ia katakan. Hal tersebut tak diragukan lagi merupakan salah satu alasan mengapa sebagian elit, baik di dalam maupun di luar parlemen, berbalik menentangnya. Baru-baru ini, hakim di Mahkamah Konstitusi dan calon presiden, Makhfud, menyatakan bahwa komunis dan ateis adalah legal, yang merupakan satu langkah maju, namun masih sangat terbatas karena, menurutnya lagi, dengan jelas ia mengatkan bahwa mereka punya hak hidup untuk “menjadi” komunis tapi tak boleh menyebarluaskan gagasan-gagasannya. Menurut dugaanku, parlemen 100% akan menolak liberalisasi semacam itu.

Film “The Act of Killing (Jagal)” memberikan beberapa hal penting. Salah satu yang terpenting adalah bahwa kontra-revolusi telah menang dan masih berkuasa. Sementara beberapa mekanisme penindasannya telah melemah, negara ini masih sepenuhnya negara kontra-revolusioner—negara ini masih belum dikembalikan menjadi sekadar negara kontra-revolusioner yang laten., sebagaiaman yang berlaku di Chile. Hal tersebutlah yang kadang tidak ada dalam diskusi di Indonesia, hal tersebut sangat jelas terlihat dalam wacana tentang “rekonsiliasi”. Rekonsiliasi dipopulerkan di AfrikaSelatan setelah negeri tersebut terlepas dari apartheid, yakni dalam situasi di mana penindas sebelumnya telah digulingkan dan para korban mulai menyatakan keinginannya untuk berekonsiliasi dengan penindas seblumnya yang barusaja mereka kalahkan. Di Indonesia, dalih rekonsiliasi semacam itu merupakan de facto dalih bahwa para korban, yang masih di-iblis-kan dan masih ditindas, harus berekonsiliasi dengan mereka yang masih terus menerus menganiayanya.

Aku menghadiri suatu acara yang dipersembahkan bagi ulang tahun Joesoef Isak di Taman Ismail Marzuki. Pada malamnya, satu paduan suara ibu-ibu, semuanya mantan tahanan politik dan anggota organisaswi massa Kiri, bernyanyi di atas pentas. Salah satu lagunya adalah terjemahan lagu Internationale. Juga, pada malam itu, Isak, wartawan senior sebelum tahun 1965 dan penerbit buku-buku Pramoedya Ananta Toer sesudah tahun 1980, mengundang wartawan senior terhormat yang anti-PKI, Rosihan Anwar, yang ada di antara penonton, duduk di dekat panggung. Sepertinya itu isyarat “perdamaian. Tapi, besoknya, Anwar mengeluh bahwa bagaimana mungkin ada rekonsiliasi bila masih menyanyikan Internationale. Rekonsiliasi maknanya adalah menerima syarat kemenangan kontra-revolusi. Dalam satu hal, itulah juga masalah di balik polemik tajam anatara Goenawan Muhammad dengan Pramoedya Ananta Toer, saat Muhammad menyerang Pramoedya karena mengatakan “rekonsiliasi” sampah.

***

Memenangkan kembali hak-hak yang sama terhadap ideologi Kiri sebelum tahun 1965, tentu saja, tak terhindarkan lagi, akan merupakan proses yang rumit. Pada satu tingkatan, akan berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi: kekebasan berpendapat dan berorganisasi, hak yang juga belum dimenangkan kembali oleh berbagai aliran agama sebagaimana juga oleh gagasan-gagasan separatis. Tentu saja, harus dibahas pada tingkatan tersebut sebagai prinsip mendasar. Pada saat yang sama, hal itu juga tidak bisa dibahas berdasarkan konteks kesejarahan tertentu.

Kebenaran situasi politik yang berkembang selama tahun 1950-an dan 1960-an sangat mendesak untuk dipelajari kembali, ditulis dan diperdebatkan. Apa yang sedang diperjuangkannya; program-program dan landasan perjuangan (platform) partai; kepentingan yang mereka wakili; kelemahan-kelemahan, batasan-batasan dan kontradiksi-kontradiksi taktik serta metode-metode semua kekuatan harus menjadi persoalan utama politik. Apa yang sesungguhnya terjadi pada malam 30 September dan pagi hari 1 Oktober juga penting dan semakin bisa dijelaskan dengan baik, menurutku, dalam buku John Roosa, “Pretex for Mass Murder (Dalih Pembunuhan Massal)”. Mengungkapkan kenyataan watak teror kekerasan, sebagaimana digambarkan dalam film “The Act of Killing (Jagal)”, merupakan bagian penting dari proses tersebut, agar generasi sekarang bisa dihadapkan pada asal-muasal negara yang tidak manusiawi yang sekarang memerintah mereka. Keseksamaan yang semakin menurun selama 15 tahun terakhir dalam propaganda lama kontra-revolusioner yang sistimatis di sekolah-sekolah merupakan cermin melemahnya mekanisme penindasan, sehingga kaum muda lebih terbuka mendengarkan dan kemudian menyelidikinya sendiri untuk kebutuhan mereka sendiri. Dalam semua wilayah penelitian dan penulisan, para peneliti dan analis dari luar negeri dapat memberikan sumbangannya, walaupun sekarang 1.000-an akedemisi ilmu sosial, juga para aktivis di Indonesia, akan memikul sebagian besar beban tersebut. Kampanye untuk memaksa “pernyataan maaf”; pengadilan kasus-kasusnya; lebih banyak penggalian kuburan massal—semuanya akan memainkan peran yang sangat penting. Namun, dugaanku, semuanya tak akan menghasilkan apapun bila landasan peng-iblis-an terhadap 20 juta korban, melalui peng-iblis-an secara resmi terhadap ideologi yang mereka anut pada saat itu, juga tidak ditantang setidaknya pada tataran hak-hak. Salah satu perwujudan bagaimana masalah tersebut dihindari adalah terciptanya kemenduaan (ambiguities) yang parah, yang tercermin dalam pertentangan baru-baru ini perihal novel dan film yang berlatar-belakang 1965 atau periode malapetaka tersebut, seperti yang diceritakan dalam novel Leila Chudori, “Pulang”. Sementara novel tersebut berisi unsur-unsur yang mengakui bahwa kekerasan 1965 memang merupakan tragedi kemanusiaan, dan terdapat beberapa masalah yang menyebabkan keputusasaan, tak ada satu pun tokoh kiri, yang tanpa rasa malu mengaku sebagai anggota PKI atau organisasi lainnya, dan merasa nyaman atas pilihan ideologinya. Mereka, biasanya, adalah penggambaran orang-orang yang ditangkap sebagai jaminan atas kerusakan, kawan-kawan, kerabat, orang-orang yang dituduh terlibat atau, paling tidak, orang-orang lugu yang tidak tahu-menahu, yang tak sadar apa sebenarnya ideologi yang mereka dukung. Novel-novel dan film-film tersebut, di satu sisi, memperkuat keprihatinan bahwa memang benar terjadi peristiwa yang mengerikan, tapi novel-novel dan film-film tersebut sebenarnya juga mendesakkan peng-iblis-an kepada 20 juta anggota organisasi sayap-Kiri. Mereka dianggap tabu, najis, sehingga tak layak dimunculkan dalam cerita tersebut. Tentu saja, mengingat budaya politik di Indonesia saat ini, seseorang tak bisa berharap rentetan novel yang mengangkat pahlawan Kiri—bukan itu masalahnya. Bahkan tak ada penggambaran orang-orang yang tulus, aktif, dan nyaman dengan pilihan ideologinya, tak peduli apakah dia tokoh penting atau sekadar figuran. Mereka juga di-iblis-kan. Memenangkan rehabilitasi bermakna menaklukkan hegemoni tanpa syarat dalam perspektif tersebut.

Tentu saja, ada aspek lain dalam proses memenangkan hak kesetaraan demokratik ideologi tersebut. Aspek yang didiskusikan di sini, sejauh ini, relevansinya sebagai bagian dari proses rehabilitasi korban kekerasan 1965-68. Aspek lainnya adalah signifikansinya bagi generasi baru Indonesia yang berharap memiliki kebebasan untuk menggunakan hak tersebut di Indonesia masa kini. Sudah sangat jelas bahwa terdapat peningkatan dalam jumlah orang yang sedang menggunakan hak tersebut, sekarang, dalam praktek, walaupun terdapat ilegalitas formal. Hal tersebut akan menjadi bagian dari keseluruhan proses untuk memukul-balik negara kontra-revolusioner, memenangkan paling tidak demokrasi liberal dan kepenuhan hak-haknya. Sementara ideologinya masih di-iblis-kan secara resmi, kaum miskin tak memiliki kosa-kata historis untuk dimanfaatkan dalam merumuskan harapan-harapan mereka. Dan mereka masih harus menghadapi luapan emosi seperti yang mereka terima dari wakil gubernur Jakarta, Ahok, yang mengecam kaum miskin di Pluit sebagai PKI karena menolak digusur dari pemukimannya.

Aku sudah berdalih bahwa pembunuhan dan kekerasan sitimatis pada tahun 1965-68, di mana lembaga pelaku utamanya adalah angkatan darat, yang juga mengerahkan unsur-unsur lumpen-proletariat perkotaan dan pedesaan, sebagai bagian kontra-revolusi yang bertujuan untuk menghambat revolusi sosial dan politik yang sedang berlangsung. Hal tersebut telah membentuk watak kelas penguasa [yang wataknya juga telah diungkapkan secara gamblang dalam film “The Act of Killing (Jagal)”] dan negaranya sekarang ini. Peng-iblis-an ideologi, peng-iblis-an ideologi orang-orang yang dibunuhi oleh kontra-revolusi sangatlah penting dalam membentuk wataknya. Memenangkan kembali kesetaraan hak bagi ideologi tersebut, pertama-tama mungkin harus secara de fakto dan de jure, sangatlah penting dalam proses apapun saat memenangkan rehabilitasi, keadilan dan bahkan konpensasi bagi korban, jutaan mereka dan keturunannya. Korban yang paling menderita adalah mereka yang disiksa kemudian dibunuh dan mereka yang dipenjara serta disiksa. Namun, mereka semua yang kehilangan hak-hak mereka, yang seringkali kehilangan mata-pencariannya, adalah juga korban.Tapi ada juga aspek yang sangat eksistensial dalam analisa ini. Ya, harapan utamanya adalah mengangkat kembali politik apa yang telah terjadi, kemudian apa implikasinya bagi saat ini. Namun terdapat juga aspek eksistensial yang mendalam. Beberapa mantan aktivis tersebut mungkin tak lagi yakin akan ideologi lamanya. Tapi beberapa masih yakin. Beberapa aktivisnya telah berusia sekita 80-an, masih bersemangat menyanyikan “NASAKOM Bersatu” dan “Internationale” serta lagu-lagu ideologis mereka. Itulah memang mereka; dalam beberapa hal, kepribadian mereka ditentukan oleh kesetiaan ideologisnya. Beberapanya mengalami pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sebagian lainnya kehilangan mata-pencarian dan harta benda miliknya, bila memang masih ada. Sebagian besar kehilangan masa mudanya karena dipenjara atau bersembunyi. Namun, semuanya, jutaan dan jutaan dari mereka, karena pelarangan total dan peng-iblis-an ideologi mereka, disingkirkan dari keseluruhan sejarah, juga telah, selama 50 tahun, ditolak kepribadiannya. Mereka hanya bisa menjadi diri mereka sendiri secara pribadi, atau saat bersama kawan-kawannya. Menyedihkan dan membangkitkan amarah menyaksikan akhir dari semuanya. Pramodeya menyebut dirinya seorang bisu yang hanya bisa bernyanyi bagi dirinya: “Nyanyi Sunyi Seroang Bisu”—dan ia adalah seorang korban yang langka yang bisa memenangkan ruang publik. Nyanyian sunyi seorang bisu yang dipaksakan itulah yang harus diakhiri.

***

Artikel ini dipersembahkan pada Konferensi:

“After The Act of Killing: Historical Justice and the 1965-1966 Mass Killing in Indonesia”, University of Melboune and Sekolah Tinggi Filsafat, Jakarta, August 30, 2013.

Read Full Article

max-lane-bangsa

Oleh Max Lane *

RINGKASAN EKSEKUTIF

  • Persaingan yang terus meningkat antara Presiden terpilih Joko Widodo dan Koalisi Merah Putih Koalisi yang memegang mayoritas kursi di parlemen.
  • Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto untuk Presiden melancarkan serangan dengan mengubah aturan posisi kepemimpinan di parlemen. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil posisi ketua dan wakil ketua di parlemen. Pada saat yang sama, kelompok ini telah berhasil mendorong berakhirnya pemilihan kepala daerah secara langsung.
  • Haruskah Merah Putih Koalisi terus “memerintah dari parlemen” dan menantang presiden Joko Widodo, bila ini terjadi kemungkinan besar Indonesia akan menuju ke krisis pemerintah.

* Max Lane adalah Visiting Fellow di ISEAS, Dosen Politik Asia Tenggara dan Sejarah di Victoria University, dan Associate Kehormatan dalam Studi Indonesia di Universitas Sydney.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 25 September, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) meloloskan undang-undang mengakhiri pemilihan langsung gubernur, bupati (bupati / bupati) dan walikota. Undang-undang baru ini mengembalikan proses pemilihan sama seperti model yang digunakan selama masa Orde Baru hingga tahun 2004. Dengan cara yang lama-tapi baru ini, kota, kabupaten dan DPRD provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD) yang akan memilih orang-orang di posisi ini. Hasil suara kemudian akan dikirim kepada Presiden, yang kemudian akan menunjuk pejabat yang bersangkutan. Secara signifikan, posisi bupati dan walikota telah menjadi posisi yang sangat penting selama sepuluh tahun terakhir, sebagai akibat dari berbagai undang-undang desentralisasi, yang mengalokasikan kekuatan anggaran besar untuk dewan legislatif dan administrasi di tingkat kota dan kabupaten.

Pengesahan undang-undang ini adalah hasil dari kampanye di parlemen oleh Koalisi Merah Putih (KMP), yang terdiri dari pihak-pihak yang menominasikan Prabowo Subianto sebagai calon dalam pemilihan presiden baru-baru ini[1]. Prabowo Subianto kalah dari Joko Wibowo dengan margin yang tipis, 47% dengan 53%, perbedaan 8 juta memberikan suaranya dari 190 juta. Subianto dicalonkan oleh partainya sendiri, Gerindra, dan juga oleh Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (Partai Keadilan Sejahtera, PKS), Partai Amanat Nasional (Partai Amanat Nasional, PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (Partai Persatuan Pembangunan, PPP). Sedangkan Joko Widodo dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP), Partai Demokrat Nasional (Nasdem), Partai Kebangkitan Nasional (Partai Kebangkitan Bangsa, PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura) dan Persatuan dan Keadilan Partai Indonesia (Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, PKPI). Dengan berlakunya hukum ini akan sangat mungkin posisi gubernur yang berasal dari Koalisi Merah Putih menjadi nominasi di 31 dari 34 provinsi.2 Jika hal ini terjadi, itu akan menjadi dasar yang kuat bagi KMP untuk menentang pemerintah Widodo-PDIP dan mencoba untuk menerapkan agenda kebijakan mereka sendiri.

Partai lain yang juga mempunyai porsi kursi yang cukup besar adalah Partai Demokrat (PD), yang dipimpin oleh Presiden incumbent Yudhoyono. Sebagian besar anggota PD melakukan aksi walk-out saat proses pemungutan suara untuk rancangan undang-undang, secara efektif mereka abstain, sehingga secara otomatis KMP menjadi mayoritas di parlemen. Presiden Yudhoyono berada di luar negeri pada waktu itu dan dalam pernyataan baru-baru ini nampaknya berusaha menciptakan kesan bahwa walk-out tidak seharusnya terjadi. Ia mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menandatangani RUU menjadi undang-undang. Di Indonesia, undang-undang harus disahkan oleh DPR dan kemudian ditandatangani oleh Presiden sebelum diberlakukan. Namun, RUU ini bisa berlaku setelah 30 hari bahkan tanpa tanda tangan Presiden. Pada tanggal 2 Oktober, Yudhoyono akhirnya memang menandatangani undang-undang baru tersebut tetapi pada saat yang sama, ia mengeluarkan dua Peraturan Presiden yang akan membatalkan undang-undang baru dan mengembalikan pemilihan langsung3. Namun Peraturan Presiden ini akan memerlukan dukungan mayoritas di parlemen baru saja terpilih4. Akan tetapi, sekalipun pihak PD telah berkoalisi dengan  Widodo-PDIP, hanya akan memberikan 48% dari kursi, jumlah yang tidak cukup untuk mengkonfirmasi regulasi5. Koalisi PDIP dikombinasikan dengan PD akan memiliki 268 kursi, sementara KMP memiliki 273. Sementara voting blok PDIP-PD bukanlah hal yang mustahil, fakta bahwa PD berpihak dengan KMP dalam memilih ketua dan wakil ketua DPR, tidak termasuk perwakilan dari koalisi PDIP, menunjukkan bahwa PD dapat menuntut sesuatu yang substansial untuk berpihak pada koalisi6.

Dalam debat di TV nasional, Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan bahwa ia mendukung sistem pemilihan langsung, seperti yang dilakukan partainya, PDIP7. Demikian juga Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla, meskipun di masa lalu ia termasuk pihak yang mendukung kembali sistem lama8.  PDIP menyatakan akan membawa masalah tersebut ke Pengadilan Konstitusi, hal ini menunjukkan bahwa PDIP juga akan menerima putusan Mahkamah terhadap isu ini, bahkan jika itu adalah berupa dukungan terhadap legislasi9.  Partai koalisi PDIP, Nasdem, juga telah menyatakan akan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi10.

DUA PEMILIHAN, DUA HASIL

Kebuntuan muncul ke permukaan oleh karena fakta bahwa dua pemilihan yang diadakan di Indonesia pada tahun ini memiliki hasil yang berbeda. Hasil pemilu pada bulan April menunjukkan rendahnya tingkat dukungan masyarakat untuk PDIP, meskipun PDIP sebelumnya sudah mengumumkan Joko Widodo sebagai calon presiden mereka. Ini adalah sebuah kampanye lemah yang dilakukan oleh Widodo dan PDIP, dengan tidak adanya kebijakannya yang yang jelas, dibedakan “kepribadian politik”, sehingga PDIP hanya 19% suara. Ini tidak ada keraguan besar daripada untuk pihak lain11, tetapi pemilu tidak meninggalkan partai dengan mayoritas atau bahkan dukungan dekat-mayoritas. Pada saat yang sama pemilih yang abstain jumlahnya cukup tinggi 40% dari pemilih terdaftar tidak memilih partai manapun.

Hasil ini menciptakan parlemen baru dengan komponen yang tidak terlalu berbeda dari yang sebelumnya, dimana PDIP merupakan minoritas kecil. Koalisi PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura terdiri 37% dari kursi parlemen, sementara PDIP hanya memiliki 19%, atau setengah dari kursi koalisi. Koalisi ini akan terus mengecil kecuali satu atau lebih pihak dari KMP beralih. Partainya Yudhoyono akan menjadi pecundang terbesar dan dengan jumlah yang kecil, tetapi masih memiliku jumlah kursi di parlemen. Seperti disebutkan di atas, bahkan jika PD mendukung koalisi Widodo, KMP masih akan memiliki mayoritas, sekalipun jauh lebih kecil12.

Keuntungan yang diperoleh KMP dari pemilu (selama koalisi ini masih tetap bersama-sama) tidak diragukan meningkatkan keyakinan KMP untuk mengambil posisi oposisi Widodo dan koalisi PDIP. Meskipun Widodo berhasil menang dalam pemilihan presiden dengan 53% suara, yang 16% darinya merupakan gabungan suara dari partai-partai yang mencalonkannya sebagai presiden, nilai ini 60% di bawah tingkat dukungan yang didapatkannya selama masa jajak pendapat sebelumnya. Dalam situasi tertentu, Widodo tampaknya menjadi pemenang yang cukup “menarik”13.

Kampanye pemilihan presiden membagi-magi kalangan elit politik Indonesia ke dalam dua kubu. Keretakan ini diwakili oleh sisi kalangan konglomerat modal (kelompok Prabowo Subianto), dan kalangan provinsi atau kabupaten (kelompok Joko Widodo). Keduanya termasuk konglomerat dan modal lokal, dengan kekuatan utama yang berbeda, yang menyediakan dasar untuk perspektif politik yang berbeda-beda pula. Para konglomerat mengusulkan pengembalian kekuasaan negara yang terpusat dan promosi dari proyek-proyek14. Sementara ekonomi skala besar Koalisi Widodo-PDIP merasa nyaman dengan kapitalisme desentralisasi, di mana ada ruang yang lebih besar untuk pertumbuhan modal kecil dan menengah di bebagai provinsi. Perpecahan ini akan berlangsung antara KMP dan koalisi Widodo-PDIP.

 

POLITIK KESENJANGAN DAN POLITIK PEMILU

Koalisi KMP tidak hanya didorong oleh keinginan untuk mendirikan sistem politik terpusat dan mengembalikan sumbu negara dalam perekonomian. Hal ini juga bereaksi terhadap konsekuensi tidak terelakkan dari pembentukan sistem di mana kontrol atas pemerintah eksekutif dan posisi eksekutif tergantung pada pihak-pihak yang memenangkan pemilihan langsung. Mereka membutuhkan kandidat yang bisa menang dalam kontes popularitas15.

Tokoh masyarakat lokal memiliki pengalaman yang l nyata dalam berhubungan dengan non-elit, daripada mereka yang berbasis di Jakarta, yang tinggal di lingkungan elit dan bergaul dengan kalangan super-kaya. Sementara sebagian besar para pemimpin lo

kal yang muncul dari kapitalisme desentralisasi dengan cepat terlibat dalam kronisme lokal dan korupsi, beberapa diantaranya yang telah muncul memahami pentingnya memenangkan popularitas berdasarkan kebijakan, atau pencitraan kebijakan, di antaranya Widodo telah  menjadi contoh yang luar biasa. Selama masa Orde Baru, tujuan politisi adalah untuk menanamkan rasa takut dan kagum, tidak untuk memenangkan popularitas, baik dengan mengusulkan kebijakan yang baik, atau dengan berbohong, menipu dan melakukan berbagai tindakan. sementara Prabowo berkampanye keras sebagai seorang politisi, seperti yang dilakukan Bakrie dari Golkar pada Pemilu di bulan April, keduanya tidak menyukai hal ini sebagia metode politik. Widodo terbukti jauh lebih mampu berdiri selama dua jam dan berjabat tangan dengan masyarakat miskin dibandingkan Bakrie atau Prabowo, yang gayanya memancarkan otoritas dan kekuasaan. Yang satu berkampanye menggunakan taktik sederhana, yang lain menggunakan citra “pemimpin kuat”. Tapi pemimpin yang kuat, pada akhirnya, membenci kebutuhan untuk meminta persetujuan dari orang-orang yang seharusnya untuk memerintah.

Faktor yang baru ini – kebutuhan untuk memenangkan popularitas – telah memunculkan kemungkinan baru, sebuah “anomali” dalam proses pemilihan: bahwa tokoh dari partai atau koalisi dengan dukungan minoritas di parlemen dapat memenangkan jabatan politik tertinggi di negara ini. Pemuli tahun 2014 telah menunjukkan bahwahal ini mungkin terjadi, dan bisa saja terjadi di level lokal pula.

Dengan demikian, ketika KMP yang kini telas berhasil meluluskan undang-undang yang menghapuskan pemilihan langsung kepala daerah, akan melakukan hal yang sama untuk kantor Presiden16, dengan niat mengembalikan hak untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR), yang terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (Dewan Perwakilan Daerah, DPD).

DUKUNGAN UNTUK PEMILIHAN LANGSUNG

Selama kampanye pemilihan presiden Prabowo telah menegaskan bahwa ia mendukung diakhirinya sistem pemilihan langsung untuk bupati, walikota dan gubernur. Di sisi lain, Widodo dan pasangannya Kalla berpihak pada pemilihan langsung, dan menjelaskan bahwa mereka akan mencoba menghemat anggaran pelaksanaannya dengan menjadwalkan semua pemilihan dilakukan serentak pada waktu yang sama.

Dengan kesuksesan KMP mengikis pemilihan langsung, muncullak dukungan luas untuk tetap menjaga pemilihan langsung kepala daerah. Beberapa media liberal, seperti Jakarta Post, Jakarta Globe dan surat kabar dan majalah Tempo, telah berkampanye dengan keras untuk mengembalikan pemilihan langsung, dan mengutuk KMP dengan mengatakan bahwa koalisi ini hanya menginginkan kembalinya era Orde Baru.

Pernyataan dukungan untuk pemilihan langsung juga datang dari beberapa bupati, walikota, dan gubernur yang kini tengah menjabat. Dianranya yang paling sering dipublikan dan yang paling dramatis yaitu dari Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Plt Gubernur DKI Jakarta, yang mengundurkan diri dari Prabowo Partai Gerindra sebagai aksi protesnya. Walikota Bandung, Ridwan Kamil, yang juga kepala Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), juga telah menentang penghapusan pemilihan langsung17. Kamil juga dicalonkan oleh Gerindra dan Partai KMP lain, PKS, ketika dicalonkan dalam pemilihan Walikota.

Di luar lingkaran basis elit oposisi ini, telah muncul pula sejumlah kecil (namun terus meningkat) protes jalanan, yang dilakukan baik oleh pelajar atau kelompok hak asasi manusia, serta para pemrotes yang menggunakan internet. Di Twitter, protes terhadap sikap abstain PD mencapai lebih dari 100.000 dalam hitungan hari18. Nampaknya hal Ini telah menjadi sentimen luas. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan bahwa dalam jajak pendapat yang dilakukan pada bulan September, 81% dari responden mendukung pemilihan langsung kepala daerah, 11% memilih seleksi oleh DPRD, dan 5% mendukung penunjukan oleh President19. Jajak pendapat LSI lain menyatakan bahwa sebanyak 70% pemilih yang mendukung partai KMP juga turut mendukung keputusan Presiden Yudhoyono untuk menerbitkan peraturan presiden mengembalikan pemilihan langsung.

Mungkin terjadi akan muncul koalisi baru hak asasi manusia, [2]mahasiswa dan organisasi “masyarakat sipil” lainnya untuk kampanye untuk mengembalikan pemilihan langsung. Namun, seberapa jauh gerakan itu dapat tumbuh, hingga batasan tertentu, sangat tergantung pada kepemimpinan dan dukungan langsung dari Widodo dan PDIP20.

Sejak penyelenggaraan pemilihan presiden, banyak media terutama yang bersimpati kepada Widodo, berspekulasi dengan menyatakan bahwa satu atau beberapa pihak dalam KMP akan menyeberang ke koalisi Widodo-PDIP. Setiap kali seorang tokoh KMP tidak hadir dalam sebuah acara yang diselenggarakan koalisi ini pasti akan menciptakan spekulasi-spekulasi baru. Hal ini juga didorong oleh pernyataan publik dari beberapa tokoh di Golkar, PPP dan PAN bahwa mereka lebih suka berada dalam pemerintahan dengan Widodo dan PDIP. Namun, sampai September 2014, sepertinya tidak ada cross-over yang terjadi, meskipun jelas bahwa Widodo dan PDIP telah mendorong kemungkinan ini.  Baik Widodo maupun Megawati sudah membuat pernyataan yang mendorong pihak lain untuk bergabung dengan koalisi mereka, juga terlihat dari upaya telah dilakukan PDIP untuk memenangkan PPP, PAN dan PD. Juru bicara PDIP juga telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak mendukung mobilisasi massa dan lebih memilih untuk membangn hubungan formal21. Jika terjadi perubahan posisi, mungkin ada kesempatan untuk mengumpulkan dan membawa hal ini mendapatkan dukungan publik sebagaimana yang tercermin di media sosial, dalam aksi-aksi dan jajak pendapat publik.

Dengan terpilihnya seorang politisi Golkar sebagai ketua DPR, dan Gerindra, PKS dan PAN anggota sebagai wakil ketua, dengan mengesampingkan perwakilan dari PDIP yang memimpin koalisi, menunjukkan bahwa lobi ini sama sekali belum berhasil sejauh ini. Hal ini dimungkinkan setelah kemenangan KMP sebelumnya dalam mengubah aturan lama yang secara otomatis memberi posisi ketua DPR kepada pihak yang memenangkan kursi terbanyak, yang seharusnya adalah PDIP.  Aturan baru ini telah membuka semua posisi untuk suara mayoritas di DPR, yang dalam hal ini adalah para anggota KMP. Dalam komentar terakhir, Widodo tampaknya masih berharap akan mendapatkan dukungan dari partai lain22. Namun, dalam laporan yang sama ia memperingatkan gejolak yang kini tengah terjadi di parlemen dan bahkan mengklaim bahwa KMP mungkin mencoba untuk mencegah pelantikannya pada Oktober 2023. Jika ini terjadi, Indonesia akan tanpa Presiden, dan hal ini akan memicu krisis konstitusional di mana mekanisme resolusi menjadi tidak jelas. Namun menurut KMP tindakan seperti itu akan bertentangan dengan pernyataan dibuat oleh sekretaris jenderal KMP seusai Mahkamah Konstitusi menolak banding Prabowo terhadap hasil pemilu. Dalam pernyataan itu, mereka menerima legalitas keputusan Mahkamah Konstitusi, meskipun juru bicara Gerindra masih mengkritiknya hal ini sebagai ketidakadilan24.

MENGUASAI PARLEMEN: TANTANGAN ATAU PERUNDINGAN?

KMP tidak hanya berhasil mengubah aturan parlemen yang sukses menempatkan  mereka di posiis kunci dalam parlemen. Merela juga telah berhasil mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD, dan menyuarakan niatnya untuk mengembalikan kekuatan pemilihan Presiden ke MPR25. Bahkan, Prabowo telah mengumumkan niat ini selama kampanye pemilu26. Bila KMP bermaksud untuk mempertahankan mayoritas di parlemen, undang-undang pemilu harus diubah untuk memungkinkan hal ini terjadi. KMP mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan sebuah komisi parlemen untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan presiden, yang arahnya seperti ingin membuka kemungkinan untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Ini akan menjadi taktik yang lebih cocok dilakukan KMP untuk menghapus Widodo bawah undang-undang saat ini. Pilihan untuk impeachment membutuhkan pembuktian kesalahan politik, atau perilaku kriminal, dan korupsi yang dilakukan Widodo, dan bila hal ini terjadi makan secara otomatis kekuasaan akan diberikan kepada wakil presiden Jusuf Kalla.

Lebih penting lagi, dalam jangka pendek, KMP berencana mengubah sebanyak 122 undang-undang, termasuk yang meliputi bidang ekonomi, seperti perbankan dan telekomunikasi. Mengingat jumlah mereka di parlemen dan kontrol mereka atas posisi yang mengelola proses kerja parlemen, mereka harus mampu mengatur agenda sesuai dengan prioritas mereka. Secara efektif hal Ini memungkinkan mereka untuk “mengatur” negara dari parlemen, dan melawan pengaruh presiden. Karena keduanya bisa mengklaim legitimasi pemilihan, didasarkan pada dua pemilihan yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan krisis politik di beberapa titik.

Interpretasi dari dinamika parlemen saat ini adalah bahwa masih ada kesempatan bagi partai seperti PPP, PAN atau PD untuk bergabung dengan koalisi Widodo-PDIP, dan bahwa dukungan mereka terhadap manuver terbaru KMP adalah taktik untuk meningkatkan posisi tawar mereka dengan PDIP. Hal ini terlihat sangat jelas sekalis, sehingga spekulasi yang beredar mengatakan akan lebih baik bagi Widodo untuk memberi pihak-pihak ini posisi sebagai menteri sebagai pertukaran untuk posisi mayoritas di parlemen demi untuk  stabilitas pemerintah untuk lima tahun ke depan.

Jika koalisi Widodo-PDIP gagal memenangkan posisi mayoritas di parlemen, maka mereka harus menghadapi tantangan konstan untuk kepresidenen Widodo, dan prospek terjadinya krisis dalam pemerintah akan meningkat. Salah satu tes pertama ialah peratiran presiden yang dilekuarkan Yudhoyono untuk membatalkan UU Pemilu yang baru saja disahkan dan mengembalikan langsung pemilihan pimpinan daerah. Pertanyaannya adalah apakah sentimen publik yang ingin mempertahankan pemilihan langsung dapat dimobilisasi dan bisa diubah menjadi kekuatan politik yang dapat mempengaruhi proses parlemen.

Singapura | 16 Oktober 2014

Catatan kaki:

[1] Hal yang harus di catat adalah bahwa kementerian Dalam Negeri lah yang pertama kali mencetuskan RUU ini. Namun, segera setelah mengajukan rencana ini, pemerintah malah terombang-ambing akibat masalah ini.

2 http://www.tempo.co/read/news/2014/09/08/078605241/UU-Pilkada-Sah-Koalisi-Prabowo-

Borong-31-Gubernur

6.http://www.smh.com.au/world/joko-widodo-menghadapi-tantangan-sebagai-oposisi-dalam-parlemen-indonesia-tahun-2014.1002-10pe6j.html.

7 untuk melihat rekaman debat ini buka https://www.youtube.com/watch?v=MuL-1sW5b-8.menariknya, dalam debat ini, calon wakil presiden pasangan Prabowo’s Hatta Rajasa, menyatakan dukungan atas pemilihan langsung dengan pemilu yang diadakan serentak di seluruh indonesia

8 lihat laporan tahun 2011.http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/10/02/lses3bjenjang-demokrasi-terlalu-panjang-jk-dukung-pilgub-langsung-dihapus

Read Full Article

prabowo hatta jokowi jk
Foto ilustrasi. Sumber foto: gambar-kata.com.

(Artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggeris di ISEAS PERSPECTIVES pada tanggal Juli 4, 2014, sebelum pemilihan presiden berlangsung pada tanggal Juli 9. Artikel ini diterjemahkan sukarela oleh Mohamad Zaki Hussein. Terima kasih.)

Setelah periode lobi pra-kampanye yang panjang untuk membentuk koalisi politik, kampanye pemilihan presiden telah berjalan selama tiga minggu. Sudah ada tiga debat di antara kedua calon (dengan tiap debat berfokus pada satu topik spesifik) dan “dialog” antara kedua calon presiden dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang disiarkan secara nasional oleh televisi. Terdapat banyak kegiatan ketika para calon presiden dan juru bicara mereka menenggelamkan diri dalam kampanye; papan iklan dan reklame ada di mana-mana.

Pembelahan yang ada di elit Indonesia sudah cukup jelas. Kedua calon, Joko Widodo (dari PDI-P) dan Prabowo Subianto (dari GERINDRA), mewakili dua jalan ke masa depan (atau kembali ke masa lalu) yang sungguh berbeda bagi Indonesia, tetapi keduanya muncul dari elit berkuasa Indonesia. Widodo berasal dari elit daerah baru yang tumbuh subur dalam eksperimen Indonesia dengan desentralisasi. Prabowo sangat terkait dengan elit lama Orde Baru dan, sekalipun ia sendiri sangat kaya, juga merupakan kakak dari seorang pengusaha yang sangat kaya. Ia adalah mantan menantu Suharto dan anak mantan menteri Suharto, yang juga seorang pengusaha kaya.[1] Di saat ini, kebanyakan jajak pendapat mengungguli Widodo dari Prabowo dengan angka antara 5% dan 7%, dengan 20-30% pemilih yang belum menentukan pilihannya. Widodo, meski masih unggul dalam jajak pendapat, tampak telah kehilangan keunggulan yang ia miliki sebelumnya di tahun ini, ketika beberapa jajak pendapat menempatkannya pada 70%.

“Visi” yang ditawarkan oleh kedua calon mencerminkan pembelahan utama dalam kelas kapitalis Indonesia. Terdapat konglomerat-konglomerat besar yang ingin mengembalikan status kroni mereka, diwakili oleh Prabowo dan Aburizal Bakrie (ketua Golkar), dan ada banyak sekali kapitalis provinsi serta kabupaten, diwakili oleh Widodo dan Jusuf Kalla, yang merupakan bagian terbesar dari elit cabang partai politik di seluruh negeri.[2] Sejak 2000, para kapitalis provinsi dan kabupaten memiliki lebih banyak ruang untuk intervensi politik sebagai akibat dari pemilihan langsung kepala daerah seperti bupati, walikota serta gubernur, dan kekuasaan anggaran yang lebih besar bagi parlemen daerah. Widodo sendiri merupakan contoh dari dinamika ini, setelah menjadi pemimpin utama komunitas bisnis di Solo, lalu menjadi walikota Solo dan kemudian Gubernur Jakarta, sebelum bertarung untuk jabatan Presiden. Prabowo berasal dari sebuah keluarga bisnis yang menjadi kaya setelah ayahnya kembali ke Indonesia menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh Suharto. Baik Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, telah mengembangkan bisnis mereka sebagai pemburu-rente di sektor sumber daya alam.

Dalam debat presiden pertama, Prabowo menyampaikan maksudnya dengan mengkritik pemilihan langsung untuk bupati dan walikota, menganjurkan untuk kembali ke sistem dimana parlemen daerah memilih mereka. (Sebenarnya, di sistem yang lama, parlemen daerah hanya menyampaikan rekomendasi kepada Presiden yang melakukan pengangkatan.) Widodo membela sistem yang sekarang sebagai lebih demokratis, tetapi menyarankan agar pemilihan daerah diselenggarakan di seluruh negeri pada waktu yang sama untuk menghemat uang. Prabowo memberi tanda bahwa ia tidak menyetujui pembentukan lebih banyak lagi unit administratif kabupaten; Widodo mendukung pembentukan itu jika pemerintah daerah yang lebih kecil dapat mendorong bisnis lokal. Prabowo menjanjikan—dengan sangat demagogis dan tanpa detil—proyek pembangunan yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai “Macan Asia,” sementara Widodo menawarkan lebih banyak bantuan untuk bisnis kecil serta menengah di lapangan dan merampingkan proses perizinan untuk semua bisnis (menggemakan baik latar belakangnya maupun dorongan saat ini oleh organisasi neoliberal seperti International Finance Corporation). Prabowo mengklaim bahwa sejumlah besar kekayaan—nyaris satu triliun dollar AS—disalurkan ke luar negeri atau merupakan kerugian potensial, yang dia sebut sebagai “kebocoran” besar dan menekankan bahwa menghentikan kebocoran ini adalah cara untuk membiayai proyek-proyek besar, sekalipun ia tidak memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana ia akan menghentikan kebocoran itu. Meski demikian, Widodo tidak menyebut “kebocoran” kekayaan, kecuali terkait dengan perikanan dan pembalakan liar. Ia membela penjualan perusahaan telekomunikasi INDOSAT oleh mantan Presiden Megawati ke pembeli asing dengan alasan ada krisis keuangan, tetapi menyatakan ia akan membeli kembali saham-sahamnya. Ia mengambil garis lunak terkait kebutuhan renegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing. Ketika didesak oleh anggota Kamar Dagang Indonesia terkait kebutuhan pinjaman yang lebih murah untuk proyek-proyek jangka-panjang, Widodo menjawab bahwa ia setuju dan lebih banyak pinjaman berbunga-murah harus dicari dari luar negeri.

Perspektif kebijakan ekonomi yang berbeda ini antara kapitalis kabupaten dan kapitalis konglomerat tidak menimbulkan banyak diskusi di media arus utama atau media sosial. Diskusi publik lebih banyak ditentukan oleh perbedaan perspektif politik yang dianut kedua calon.

Perspektif politik Prabowo, seperti yang telah ia elaborasi beberapa waktu belakangan ini, betul-betul kembali ke Suhartoisme, tetapi dengan lebih banyak unjuk kemegahan dan demagogi. Ia menyatakan dukungannya terhadap demokrasi, tetapi untuk demokrasi yang “konstruktif,” bukan “destruktif,” yang ia angkat lagi di debat nasional pertama, menggemakan istilah lama Suharto “Demokrasi Pancasila.” Ia menyerukan diakhirinya pemilihan langsung untuk bupati dan walikota (meskipun pasangan calon wakil-presidennya yang berasal dari tipikal partai berbasis-lokal, Partai Amanat Nasional, membantahnya dalam hal ini di debat pertama). Demagogi Prabowo terus menyerang semua partai politik, kecuali partainya sendiri, dan semua politisi secara umum. Gayanya, dengan sebuah keris terselip di ikat pinggangnya, lencana Burung Garuda di kemejanya dan kebanggaan terhadap catatan militernya, menekankan militerismenya. Prabowo telah menerima dukungan dan mendeklarasikan kesediaannya untuk bekerjasama dengan organisasi semacam kelompok Islam radikal (yang memiliki nama buruk) Front Pembela Islam dan ultra-nasionalis Pemuda Pancasila, keduanya merupakan kelompok semi-milisi yang menentang hak asasi manusia, kelompok-kiri dan keyakinan minoritas. Ia menganjurkan kembali ke Konstitusi 1945 yang asli, yang akan menghapuskan banyak institusi liberal-demokratik yang muncul pada dekade terakhir.

Tidak diragukan lagi bahwa pandangan ini, didukung oleh kekuasaan negara, akan menjadi ancaman langsung terhadap ruang demokratik yang meluas dan telah dimenangkan oleh gerakan pro-demokrasi tahun 1990an yang menjatuhkan Suharto dari kekuasaannya. Pandangan itu akan mengantar ke periode ketegangan politik dan sosial yang meningkat dan, mungkin lebih cepat daripada lambat, akan mengancam keberadaan setiap ruang demokratik. Ancaman terhadap ruang demokratik dan pluralisme—ruang untuk minoritas, terutama minoritas agama dan sekuler—inilah yang merangsang banyak kelas menengah bawah urban, sekuler, kota besar dan berbasis sosial media, untuk melawan Prabowo.

Perspektif Widodo, lebih bersifat implisit daripada terelaborasi secara eksplisit, menjanjikan keberlanjutan status quo politik. Beberapa pendukung Widodo menunjukpada kemunculan kelompok relawan dalam jumlah besar dan mobilisasi JALAN SEHAT yang mengesankan, yang dijadikan aksi mendukung Widodo di Jakarta pada 20 Juni. Foto Widodo memakai kaos oblong putih dan mengangkat tangan salam dua jari—ia adalah calon nomor 2 di kartu suara—di hadapan 100.000 orang di Monumen Nasional sudah menjadi ikon. “Kerelawanan” baru ini, kata pendukungnya, merepresentasikan sebuah perbaikan kualitatif dalam kehidupan demokratik.[3]Ini merupakan sebuah over-estimasi yang kasar. Di negara dengan 190 juta pemilih, fenomena itu sangat kecil (terutama karena durasinya pendek dan tingkat organisasinya sangat terbatas dalam melampaui demonstrasi “yang dipersiapkan”).

Dokumen “Visi dan Misi” Widodo yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang secara eksplisit berkomitmen pada norma-norma hak asasi manusia modern dan penyelesaian serangkaian panjang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal 1965 dan juga penghilangan serta penculikan 1998, dimana Prabowo terlibat. Meski demikian, terlepas dari penyebutan sesekali, sambil lalu, yang dilaporkan secara online, hal ini belum menjadi tema kampanyenya. Widodo belum menggunakan kesempatan yang ada dalam kemunculannya di televisi nasional untuk menyampaikan sebuah komitmen publik yang jelas terhadap isu ini. Terlebih lagi, ia telah menerima dukungan, dalam koalisinya, dari purnawirawan pejabat militer yang oleh lembaga hak asasi manusia yang utama dianggap juga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti Jenderal Hendropriyono dan Muchdi,[4] yang dianggap banyak orang bertanggung jawab atas pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Terkhusus, Widodo sendiri tidak memerangi Prabowo secara terbuka dalam isu ini, tidak membuat komitmen publik yang jelas, dan membiarkan para pendukungnya di luar partai yang ia wakili membuat janji itu. Terkadang, para pendukungnya ini membuat janji yang perlu segera ia bantah, seperti janji Musdah Mulia,Direktur Institut Megawati, untuk menghapus kategori agama di KTP.[5]

Meskipun Widodo tidak bertarung dengan Prabowo dalam isu-isu demokratik dan hak asasi manusia, untuk sektor masyarakat yang menganggap penting hak-hak demokratik, perbedaannya jelas. Apapun kelemahan yang ada di status quo, kembali ke kediktatoran Suhartois—dan Suhartoisme yang dibela secara demagogis—akan merupakan pukulan besar bagi kemajuan demokratik apapun di negeri ini.

Tidak diragukan lagi bahwa frustrasi, bahkan kebencian massal terhadap elit yang diungkap sebagai korup, merosot dan “transaksional,” yakni terobsesi dengan memperkaya diri mereka sendiri dengan transaksi-transaksi, banyak membingkai atmosfir politik sekarang ini.[6] Baik Widodo dan Prabowo berupaya merespon hal ini. Widodo menawarkan sebuah “revolusi mental” dimana korupsi terutama akan diperangi dengan keteladanan dan pendidikan—tetapi juga didukung oleh lebih banyak dana ke Komisi Pemberantasan Korupsi[7]—yang dijanjikan calon Wakil-Presiden Yusuf Kalla di debat nasional pertama. Keseluruhan pemasaran kampanye Widodo didasarkan pada menjual dirinya sebagai “sederhana, jujur dan merakyat.” Kenyataan bahwa ia bukan seorang konglomerat yang suka bertransaksi cummantan milyarder kroni, tetapi “hanya” seorang jutawan eksportir mebel setingkat-kabupaten dengan kebiasaan gaya hidup sederhana (sejauh yang bisa kita lihat), membantunya menjual citra ini. Apa yang membuatnya bisa mengamankan basis dukungan kelas-bawahnya adalah kesediaannya untuk sering melakukan kunjungan lokal ke tempat dimana rakyat miskin hidup dan bekerja (meski bukan ke pabrik). Respon Prabowo terhadap elit yang rakus, korup dan merosot adalah mengancam secara demagogis akan menundukkan mereka—tetapi lagi-lagi, ia tidak menyebut nama atau menjelaskan secara spesifik bagaimana hal ini akan dilakukan (tidak mengejutkan mengingat status ultra-elit dia).

Mungkin karena aspek lain dalam perang retorika yang membuat Prabowo tampak dapat meningkatkan popularitasnya di jajak pendapat selama beberapa bulan terakhir. Prabowo telah melancarkan semacam jihad retoris terhadap luasnya kemiskinan di Indonesia dan terus menyatakan bahwa hal ini dimungkinkan oleh “kebocoran” kekayaan yang besar dari Indonesia ke dunia luar. Ia mengidentifikasi kebocoran ini sebagai akibat kepemilikan dan/atau dominasi asing di sumber daya alam Indonesia dan kontrak serta perjanjian yang secara berlebihan menguntungkan pihak asing. Retorika dan penekanannya pada hal ini konsisten dan benar-benar terlihat hampir seperti jihad, meski ia menghindar dari penjelasan spesifik tentang bagaimana ia akan mengakhiri situasi ini. Dalam debat nasional tentang pertahanan dan kebijakan luar negeri, ia bahkan mempertanyakan apa gunanya memiliki tank dan pesawat jika rakyat berada dalam kemiskinan. Tanggapan Widodo terhadap isu kemiskinan bernada jauh lebih rendah, memajukan kartu pintar dan kartu sehat gratisnya—simbol penting dari jaring pengaman sosial yang telah dibangun di Indonesia sesuai dengan konsensus neo-liberal pasca-Washington, dan dibayar dengan menghapuskan subsidi yang sebelumnya membuat inflasi rendah.

Jadi, kontras dalam isu kemiskinan dan eksploitasi asing ini adalah antara seorang militer yang “tegas,” yang mengatakan bahwa ia akan melancarkan perang terhadap kemiskinan dan pengambilan kekayaan Indonesia oleh pihak asing, dan seorang Walikota Solo yang menawarkan jaring pengaman sosial serta manajemen yang lebih baik atas dana-dana yang tersedia. Kontras ini mungkin memenangkan dukungan baru untuk Prabowo, dan memperkecil keunggulan Widodo. Para pendukung Widodo, bahkan pendukungnya yang berasal dari NGO liberal dan intelektual kiri yang signifikan dan berkampanye untuknya, serta serangkaian komentator, tampak mengabaikan kenyataan bahwa gambaran yang diberikan Prabowo tentang masyarakat Indonesia—meski ia melakukannya untuk tujuan demagogis—kurang lebihnya akurat. Sejumlah besar massa Indonesia itu miskin, dan terkait dengan standar kehidupan internasional abad ke-21 untuk pendapatan, pendidikan, kesehatan, budaya dan kesenangan, yang keberadaannya di Dunia Pertama mereka lihat melalui media, dan sehari-harinya mewujud di depan mata mereka melalui kelas atas dan menengah Indonesia yang sangat terbaratkan dan tumbuh dengan cepat, 150 juta atau lebih pemilih pada kenyataannya sangat miskin dan ditinggal dengan hina. Tidak diragukan lagi bahwa terdapat kemarahan yang menyakitkan dan meluas terhadap situasi yang sangat nyata ini di antara 150 juta orang tersebut.

Mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi yang diciptakan oleh struktur ketergantungan dan keterbelakangan berjangka-panjang, serta membatasi analisis pada isu-isu rule of law di hak asasi manusia, korupsi dan elit politik transaksional dalam memahami perkembangan Indonesia, terutama (tetapi tidak hanya) terkait dengan mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang mendalam, merupakan sebuah kesalahan besar.

Prabowo menggalang dukungan dengan demagogi, mengklaim bahwa ia akan melancarkan perjuangan habis-habisan melawan kemiskinan dan pengambilan kekayaan oleh asing. Sejalan dengan status quo yang dipimpin oleh Yudhoyono dan agenda yang dimajukan oleh Bank Dunia, Widodo menawarkan manajemen teknokratik yang lebih baik atas dana-dana yang tersedia untuk melakukan perbaikan bertahap, dengan bantuan segera dalam bentuk jaringan pengaman sosial untuk kaum miskin kota—tetapi tidak mengartikulasikan kebijakan atau retorika efektif apapun untuk masalah kemiskinan struktural. Jika jajak pendapat yang ada benar, massa pemilih tampak nyaris terbagi rata pada siapa yang memiliki jawaban yang lebih kredibel. Mungkin masih ada waktu bagi para calon untuk menemukan pemasaran atau retorika baru yang dapat menarik beberapa persen poin ekstra ke kubunya.

Meskipun kedua calon secara jelas mendukung perspektif politik dan ekonomi yang muncul dari latar belakang kelas mereka—kapitalis kroni atau kapitalis borjuis kecil daerah—dan sejarah politik mereka—pemain politik militer Suharto dan politisi desentralisasi daerah pasca-kediktatoran, adalah keliru untuk menyimpulkan bahwa elit bisnis dan politik yang luas terbagi secara jelas ke dalam kedua garis tersebut. Oportunisme—atau menggunakan eufemisme para ilmuwan politik, politik transaksional—telah menjadi motivasi yang jelas dari pembelahan elit, baik di tingkat nasional maupun lokal. Tidak diragukan lagi, ada banyak kapitalis kabupaten di koalisi Prabowo, apakah sebagai pendukung individual atau sebagai bagian dari mesin salah satu partai pendukungnya. Koalisi Widodo mendapat dukungan terbuka dari kapitalis konglomerat Surya Paloh, dan anggota parlemen PDIP sudah menyatakan dengan jelas bahwa mereka telah menerima dukungan dari kapital besar (meskipun sekarang terdapat kritik bahwa uangnya langsung hilang dan tidak digunakan dalam kampanye). Setelah pemilihan, kita tentu akan melihat banyak pihak berganti kubu atau terungkap telah mendukung kedua kubu selama ini.

Oportunisme ditampilkan secara mencolok di depan publik selama periode pembentukan koalisi pencalonan. Baik PDIP dan GERINDRA tidak memiliki cukup suara atau kursi di parlemen untuk mencalonkan presiden serta wakil presiden, dan harus mencari mitra. Selama periode itu, hampir semua partai di satu kesempatan atau lainnya menyatakan bahwa mereka dapat bekerja baik dengan Widodo atau Prabowo. Pengecualiannya adalah Nasional Demokrat di bawah Paloh yang dengan cepat bergabung dengan PDIP dan Widodo, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dengan cepat menjelaskan bahwa mereka akan ke GERINDRA dan Prabowo. Terdapat kebimbangan selama beberapa minggu, bahkan di pemain besar seperti GOLKAR yang tersenyum dan bersalaman di depan publik dengan kedua calon. GOLKAR, yang dipimpin oleh seorang mantan-kroni yang klasik, Aburizal Bakrie, pada akhirnya bergabung dengan Prabowo.

Pendekatan dan transaksi yang terjadi juga menyaksikan adanya pembangkang dari hampir semua partai yang menentang garis partai. Ketika koalisi sudah terbentuk, aktivitas pertama dari kedua calon adalah mencari sebanyak mungkin dukungan dari anggota elit yang lain, apakah mereka elit tingkat lokal seperti pemimpin pesantren atau mantan tokoh politik nasional.

Kampanye pencarian dukungan ini juga menyasar purnawirawan pejabat militer senior, yang mengakibatkan saling tuding yang sengit. Tokoh purnawirawan militer yang mendukung Widodo—seperti mantan kepala intelijen, Hendropriyono, yang diidentifikasi oleh semua kelompok hak asasi manusia sebagai bertanggung jawab atas pembantaian dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, menyatakan Prabowo sebagai seorang psikopat. Cercaan balik juga tidak kurang parahnya. Akhirnya, seperti diduga banyak pihak akan terjadi, dokumen Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan agar Prabowo “diberhentikan dari keprajuritan”, yakni dikeluarkan dari angkatan darat, bocor dan tersebar luas serta dibahas di media. Hal ini semakin memperlebar jurang di antara para perwira purnawirawan. Mantan atasan Prabowo, Jenderal Wiranto, yang Partai Hanuranya berada di koalisi Widodo, menyelenggarakan konferensi pers menegaskan kebenaran dokumen tersebut. Wiranto sudah beberapa kali menegaskan, Dewan berkesimpulan bahwa Prabowo harus bertanggung jawab atas penculikan mahasiswa dan aktivis anti-Suharto lainnya pada 1997 dan 1998. Pernyataan Wiranto direspon dengan cercaan dari purnawirawan perwira di kubu Prabowo, bahkan dengan demonstrasi oleh mantan perwira KOPASSUS. Apa yang tidak jelas adalah sejauh mana benturan sengit ini tercermin di perwira yang masih aktif. Setelah beberapa dekade, Prabowo adalah tokoh politik pertama yang benar-benar mempolarisasi baik elit dan massa. Salah satu faktor yang berdampak pada pembelahan seperti ini terhadap masa lalu Prabowo adalah kampanye Suharto dalam melawan kesadaran sejarah kritis, yang sangat efektif dalam menciptakan ketidakpastian di publik tentang versi sejarah mana yang kredibel. Tidak ada memori sejarah yang terbagi bersama secara universal atau bahkan secara luas.[8]

Setelah memutuskan ke kubu mana, pertarungannya menjadi perjuangan mati-matian di antara para elit untuk memperoleh atau mempertahankan posisi. Hal ini bahkan berlaku bagi para pemimpin serikat buruh yang utama, yang mengharapkan posisi menteri, dimana sebagian mendukung Widodo dan sebagian lagi—termasuk serikat yang paling aktif, Federasi Serikat Pekerja Metal—mendukung Prabowo.

Untuk sejumlah besar rakyat miskin berpendapatan antara 1 dan 5 dollar AS per hari, pilihan yang ada tidak membuat semangat. Kedua kubu telah melakukan mobilisasi besar dan mengesankan, tetapi dalam konteks 190 juta pemilih, hal itu tidak mengindikasikan adanya partisipasi aktif rakyat tingkat tinggi. Lapisan bawah dan menengah dari kelas menengah, yang berpendidikan dan berpikiran liberal—sektor media sosial dari masyarakat—mungkin merupakan lapisan yang paling aktif, membentuk barisan relawan, menulis lagu, membuat film iklan dan jingleuntuk Widodo. Tetapi, bahkan setelah berbagai pendapat yang menilai siapa yang dipercaya akan memperbaiki situasi terkristalisasi di masing-masing calon, mood yang ada secara umum tetap pasif. Dalam masyarakat dimana budaya politik yang ada selama 40 tahun adalah budaya patron-klien, dimana sejumlah besar penduduk merasa tergantung kepada elit yang berkuasa, pemilihan ini adalah tentang memilih patron mana yang membuat mereka merasa nyaman bergantung.

Dalam pemilihan parlemen, sekitar 65 juta dari 185 juta pemilih tidak memilih atau memilih secara informal. Sebagian besar komentator dan politisi merasa bahwa suara golput akan menurun di pemilihan presiden, tetapi penurunannya mungkin tidak sebesar yang diperkirakan. Suara yang rendah untuk partai-partai dan suara golput yang tinggi merefleksikan keterasingan sejumlah penting masyarakat dari partai-partai yang ada. Terdapat sejumlah koalisi dan kelompok aktivis—seperti Komite Politik Alternatif[9]—yang aktif mengkampanyekan golput dengan alasan kedua calon tidak memiliki solusi. Yang lain—seperti Koalisi Melawan Lupa[10] dan Buruh Melawan Lupa[11]—memfokuskan serangan mereka secara efektif kepada Prabowo, tetapi tanpa menyerukan secara eksplisit dukungan terhadap Jokowi, dengan alasan ia juga memiliki pelanggar hak asasi manusia berat di timnya. Kelompok ini mewakili minoritas kecil dari kekuatan-kekuatan terorganisir yang aktif di arena pemilihan.

Meski demikian, pertanyaan yang juga muncul adalah apakah terdapat kecenderungan sosiologis yang dapat mendorong kemunculan pandangan alternatif dari visi Prabowo dan Jokowi, yang dapat direspon oleh massa yang terasing. Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan politik baru dan utama yang masih kuat dandapat menjadi tantangan terhadap mentalitas klien, serta bisa terhubung dengan suara yang menolak apa yang sekarang dilayani oleh politik elit, adalah aktivisme serikat-serikat buruh baru, terutama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan serikat-serikat yang bekerja dengan FSPMI. Mereka telah memobilisasi ratusan ribu orang yang sebagian besar adalah buruh pabrik di mogok nasional pada 2012 dan 2013—pada 2013 di hadapan kekerasan dari gang-gang anti-serikat yang terorganisir. Saat ini, terdapat jutaan anggota serikat pembayar-iuran, yang semakin memahami kegunaan dan potensi politik dari organisasi massa. Di lingkaran ini, pembicaraan tentang sebuah partai buruh baru semakin populer. Keputusan pimpinan FSPMI, yang diambil tanpa diskusi massal, untuk mendukung dan betul-betul berkampanye demi Prabowo, serta penegakan disiplin untuk mempertahankan garis yang monolitik terhadap hal ini terlepas dari adanya suara yang jelas besar untuk PDIP dalam pemilihan parlemen pada bulan April di daerah dimana anggota serikat tinggal, untuk sementara menekan diskusi-diskusi tentang sebuah partai baru dan eksperimen politik baru, bahkan pembangkangan terhadap garis pro-Prabowo, ke bawah tanah (atau ke Facebook).

Meski demikian, kemunculan serikat-serikat baru sebagai sebuah fenomena sosiologis dan arena politik baru, tidak akan pergi. Walau tidak ada jaminan bahwa hal ini akan menjadi proses yang cepat dan lancar, kemunculan kembali diskusi tentang partai baru adalah sebuah keniscayaan.

+++++++++++++++++++++++

Diterjemahkan oleh Mohamad Zaki Hussein dari Max Lane, “Gap Narrows between Candidates in Indonesian Presidential Elections,” dalam ISEAS Perspective, #39, 4 Juli 2014. Diakses 30 Juli 2014 dari http://www.iseas.edu.sg/documents/publication/ISEAS_Perspective_2014_39rev.pdf.

[1] Lihat Max Lane, “Who Will be Indonesian President in 2014”, ISEAS Perspectives, 18 Juli 2013.

[2] Lihat Max Lane (2013), Decentralisation and its Discontents: an essay on Class, Political Agency and National Perspective in Indonesian Politics (Singapura: ISEAS) untuk lebih banyak diskusi mengenai pembelahan ini.

[3] Ari Dwipoayana, dari Universitas Gajah Mada, lihat http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/06/22/1754152/prabowo-hatta.vs.jokowi-jk.mobilisasi.massa.vs.voluntarisme?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

[4]http://m.bisnis.com/pemilu/read/20140606/355/233933/ini-35-jenderal-pendukung-jokowi-jk-5-jenderal-diduga-bermasalah mendaftar 135 purnawirawan jenderal yang mendukung Widodo. Lembaga Bantuan Hukum mendaftar lima yang perlu menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia berat.

[5]http://politik.news.viva.co.id/news/read/514219-joko-widodo-tidak-setuju-kolom-agama-di-ktp-dihapus

[6]Edward Aspinall, “Indonesia’s on the knife’s edge,” 17 Juni 2014, http://inside.org.au/indonesia-on-the-knifes-edge/, membahas politik transaksional dan korupsi sebagai penjelasan dari meningkatnya popularitas Prabowo. Artikel itu memberikan deskripsi yang baik tentang kepribadian politik Prabowo.

[7]Hal ini dinyatakan oleh calon Wakil-Presiden Yusuf Kalla di debat nasional pertama.

[8] Lihat “Memory” dalam Max Lane, Unfinished Nation: Indonesia before and after Suharto, Verso, 2008, hlm. 91-115.

[9]Lihat http://komitepolitikalternatif.blogspot.sg/

[10]http://news.liputan6.com/read/2057539/4-tuntutan-koalisi-melawan-lupa-tragedi-mei-98

[11]http://nasional.kompas.com/read/2014/06/13/1359331/Gerakan.Buruh.Melawan.Lupa.Tuntut.KPU.Diskualifikasi.Prabowo

Read Full Article

max-lane-bangsa

Oleh: DR. Max Lane

Artikel ini merupakan salah satu Bab dari buku yang diterbitkan pada 2014, berjudul “Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi” disusun oleh  Usman Hamid, AE Priyono. Artikel ini dirampungkan pada pertengahan 2013. Penerbitan artikel ini telah seijin penulis artikel dengan tujuan untuk pendidikan dan penyadaran.

Politik Pasca Pasca-Orde-Baru

Pengorganisasian kembali kelas pekerja Indonesia
Kelas buruh Indonesia berperan penting dalam gerakan memaksa Suharto turun. Aksi bersama kaum buruh dan mahasiswa serta gerakan mogok dengan tuntutan high-profile selama tahun 1990an mempelopori suasana pemberontakan. Suasana ini menciptakan munculnya ratusan ribu massa yang siap turun ke jalan untuk menuntut kebutuhan kelasnya – demokrasi – yang juga didukung oleh kelas buruh Indonesia. Mereka tidak bergerak di bawah bendera serikat buruh ataupun partai buruh. Memang pada tahun 1990an bentuk kekuatan sosial-politik yang sempat berkembang ialah organisasi-organisasi sementara, wadah-wadah ad hoc, sampai juga termasuk respon bersama terhadap seruan-seruan selebaran. Inilah cikal-bakal untuk munculnya serikat-serikat alternatif terhadap organisasi resmi buruh masih sangat yang dikendalikan pemerintah. Pengamatan ini menjadi penting karena fungsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ketika itu terutama adalah sebagai perpanjangan tangan kekuatan negara dan dunia usaha. SPSI tidak memfasilitasi kelas buruh mengorganisir diri bersama-sama, justeru sebaliknya.

Pada tahun 1998 bukan hanya kroni yang kehilangan dukungan kekuatan represi militer. Serikat buruh SPSI dengan elitenya dan strukturnya juga tidak lagi dilindungi negara. Bahkan Presiden Habibie bergerak sangat cepat untuk melepaskan SPSI dari kontrol pemerintah. Selama sekitar periode 1998-2008 dunia serikat buruh, termasuk berbagai elemen SPSI, berkembang dengan dinamika-dinamikanya sendiri. Tidak semua dinamika ini tampak kelihatan bagi yang mengamati dari luar, tetapi jelas bergairah meski penuh kontradiksi.

Tampak sangat jelas bahwa apa yang sedang terjadi di sektor buruh formal dan serikatnya merupakan pengorganisiran diri kembali dari sebuah bagian dari kelas sosial proletar yang memiliki ratusan ribu anggota, sumberdaya, serta juga posisi, yang strategis dalam proses perubahan ekonomi-politik negeri ini. Ini merupakan faktor – meski masih seawal-awalnya – yang sama sekali baru dalam perpolitikan Indonesia saat ini. Saya menduga, situasi tahun 1920an bisa berulang kembali dalam versi modernnya pada periode pasca 2014. Sudah pasti ini akan berdampak radikal bagi kehidupan politik kepartaian. Pertanyaan pentingnya adalah: siapa yang paling siap mengambil manfaat dari situasi ini? Kapan dan bagaimana akan muncul sebuah partai buruh massa di Indonesia yang situasi-situasi kelahirannya akan menjadi semakin matang dalam waktu yang dekat ini?

Read Full Article

max lane
Max Lane.

Oleh: DR. Max Lane

Artikel ini merupakan salah satu Bab dari buku yang diterbitkan pada 2014, berjudul “Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi” disusun oleh  Usman Hamid, AE Priyono. Artikel ini dirampungkan pada pertengahan 2013. Penerbitan artikel ini telah seijin penulis artikel dengan tujuan untuk pendidikan dan penyadaran.

Mundurnya Presiden Suharto pada Mei 1998 di bawah tekanan gerakan pro-demokrasi mengakhiri 33 tahun kediktatoran militeristik. Suharto mundur dari kedudukan sebagai Presiden karena terpaksa oleh tekanan dahsyat sebuah gerakan politik. Suharto sendiri tidak sempat mengatur proses kemunduran dan suksesinya. Ketika dia menyelenggarakan sebuah kabinet pada awal 1998, dia masih berpikir akan tetap berkuasa terus. Tetapi dia salah hitung. Yang dia hadapi saat itu adalah munculnya sebuah gerakan politik pro-demokrasi yang menuntut berbagai perubahan secara besar-besaran. Pada bulan April dan Mei 1998, Suharto dikhianati dan ditinggalkan teman-teman kekuasaannya, mulai dari menteri-menteri sampai pimpinan militer. Mereka semua takut bahwa tuntutan perubahan dari gerakan politik itu akan semakin meluas dan mengalami radikalisasi kalau situasi tidak segera dibikin tenang. Suharto dikorbankan, dan dia sendiri akhirnya mau mengakhiri kekuasaannya. Tapi ini dilakukan demi menyelamatkan kedudukan seluruh kelas-penguasa Indonesia sebagai suatu kelas yang berkuasa.

Skenario ini berarti bahwa proses berakhirnya kediktatoran di Indonesia memiliki dua sifat utama. Pertama, terjadi sebuah penguatan gerakan masyarakat yang berhasil mengancam kelas yang berkuasa sehingga kelas tersebut terpaksa mengakhiri sistem kekuasaannya yang lama, yakni sistem kediktatoran. Kedua, kelas berkuasa sendiri tetap berhasil mempertahankan kekuasaannya, meski dalam situasi tidak sekuat sebelumnya dalam menghadapi masyarakat dan tanpa mereka sendiripun “dipimpin” oleh kekuatan kediktatoran lagi.

Adalah kombinasi dari dua ciri ini yang mendefinisikan sifat-sifat periode pasca kediktatoran antara 1998-2008, sebuah periode selama satu dasawarsa yang mungkin bisa disebut sebagai “periode reformasi.” Kalau dua hal di atas diamati sebagai sebuah kesatuan, terjadi situasi di mana kelas berkuasa Indonesia mengalami pelemahan paling serius sebagai kekuatan politik dibandingkan dengan yang dialami kelas-kelas lain. Tetapi pelemahan itu tidak diakhiri dengan peniadaan atau pergantian karena kemenangan gerakan pro-demokrasi segera mengalami demobilisasi. Gerakan pro-demokrasi yang berkembang pesat antara tahun 1996-1998 menuntut turunnya Suharto dan terselenggarakannya “demokrasi,” juga tuntutan agar militer mundur dari keterlibatannya dalam politik, yaitu sebagai pelaku represi. Tetapi ketika tuntutan ini tercapai (kecuali di Papua), gerakan mengalami demobilisasi. Dan inilah ironisnya: pada pada saat elite politik dan bisnis Indonesia mengalamai pelemahan kekuatan, gerakan politik yang tadinya berhasil mengalahkannya berhenti bergerak. Ironi ini sebenarnya ada penjelasannya. Dan seharusnya kita tidak perlu kaget dengan situasi tersebut.

Read Full Article