Kategori: Analisa

diego riveira
Mural “Detroit Industry” karya Diego Rivera.

Secara sosiologis, ketidakberdayaan buruh di hadapan pengusaha disebabkan oleh posisi buruh sebagai tenaga kerja belaka, sedangkan pengusaha sebagai pemilik modal. Pengusaha sebagai majikan dengan mudah saja melakukan pemecatan terhadap buruh yang menuntut hak-haknya. Bahkan sekalipun buruh telah berhasil menggalang kekuatan kolektifnya, pengusaha masih dapat mengancam akan menutup perusahaan jika buruh dinilai berbuat “macam-macam” (mogok). Dalam beberapa kasus, ancaman ini benar-benar diwujudkan setelah pengusaha mengamankan stok pengiriman untuk beberapa bulan. Nantinya, setelah beberapa bulan berlalu, pengusaha tersebut dapat beroperasi kembali di tempat yang sama atau pindah ke daerah lain yang upah minimumnya lebih murah.

Buruh yang protes segera dianggap sebagai buruh yang tidak tahu diri. Tidak hanya oleh pengusaha, tapi juga oleh kalangan kelas menengah–kelas borjuis kecil yang berpenghasilan lebih tinggi atau memiliki usaha dengan pendapatan yang lebih tinggi daripada kelas pekerja kebanyakan. Sembari mengatai buruh tidak tahu diri, buruh juga disuruh berwirausaha.

Kedengarannya masuk akal, bahwa jika buruh menjadi pengusaha, nasibnya akan menjadi lebih baik dan bebas dari penderitaan. Olehnya, buruh harus keluar dari perusahaan dan mulai merintis usaha. Kesuksesan pun bakal menanti.

Klaim ini hanya benar sebagian kecil saja. Kita tidak menolak jika memang ada buruh yang beruntung, yang dikenai PHK (pemutusan hubungan kerja), lalu membangun usaha yang berhasil. Tapi, potret keberhasilan ini tak untuk keseluruhan orang. Dalam kapitalisme, hanya sebagian kecil saja usaha yang bertahan dan menghasilkan keuntungan. Sebagian besar bangkrut ditelan oleh persaingan di pasar. Pun sebuah bisnis kelihatannya sukses pada awalnya, dapat bangkrut seketika begitu ada perusahaan lain yang modalnya lebih besar dan lebih efisien mampu menang pasar dengan mengalahkan pesaingnya.

Jika buruh didorong menjadi “pengusaha”, maka yang paling mungkin adalah pada awalnya menjadi “pengusaha” secara kolektif alias mengelola pabrik yang sudah ada.

Swa-Kelola Pabrik

Pada tahun 1998, Argentina ikut merasakan resesi. Salah satu pabrik yang terkena dampaknya adalah pabrik tekstil Brukman. Penjualan menurun, perusahaan terjerat utang dan upah buruh dipotong. Buruh bahkan tidak sanggup membayar biaya transportasi untuk datang ke pabrik. Pengusaha Brukman bersiap kabur membawa lari uang yang tersisa. Pada 18 Desember 2001, sekitar 50 buruh yang kebanyakan perempuan memutuskan bertahan, menduduki dan mengambil alih pabrik untuk bernegosiasi. Tapi pemilik pabrik tak pernah kembali.

Mereka menjalankan pabrik sendiri, dan hasilnya, mereka berhasil mendapatkan pembeli dan membayar utang-utang perusahaan. Buruh mengorganisir majelis untuk mengambil keputusan mengenai masalah pabrik sehari-hari dan menaikkan gaji mereka sendiri. Dalam beberapa bulan mereka mampu menaikkan upah mereka dan mempekerjakan lebih dari 10 pekerja baru.

Pemilik pabrik berusaha kembali. Dengan didukung oleh hakim setempat, pada malam hari 18 April 2003, lebih dari 300 polisi dan 30 milisi sipil mengusir buruh keluar dari pabrik. Namun, beberapa jam kemudian, 3000 demonstran berkumpul di pabrik Brukman untuk mendukung buruh. Pada 21 April, polisi kembali menyerang demonstran, 20 orang terluka dan ratusan ditangkap. Namun, buruh menang, mereka mempertahankan kontrol atas pabrik dan menjalankannya sebagai koperasi.

Kisah para pekerja mempertahankan swa-kelola pabrik bisa ditonton dalam film berjudul The Take, sebuah film dokumentar yang dibuat oleh Naomi Klein dan Avi Lewis.

Selain Brukman, ada pabrik keramik Zanon yang juga menduduki dan menjalankan pabrik kembali dengan bantuan dana dari publik. Setelah pemiliknya kabur pada tahun 2001, 240 buruh Zanon menjalankan pabrik kembali untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2002.

Setelah krisis, dari 1200 pabrik yang bangkrut di Argentina, sebanyak 150 pabrik berhasil diselamatkan oleh buruh-buruhnya. Argentina juga telah memiliki hukum kebangkrutan (the bankruptcy law) yang mengizinkan buruh mengambil alih pabrik-pabrik yang tutup, yang disahkan oleh Presiden Cristina Kirchner pada 29 Juni 2011.

Upaya yang sama juga dilakukan oleh Presiden Bolivia, Evo Morales yang menandatangani dekrit  nomor 1754 pada 7 Oktober 2013. Dekrit ini mengizinkan buruh mengambil alih pabrik-pabrik yang berada di ambang kebangkrutan, tutup dan ditinggalkan oleh pemiliknya.

Di Venezuela, sejak Hugo Chavez berkuasa pada tahun 1998, pengambilalihan perusahaan-perusahaan untuk dikelola oleh buruh telah banyak dilakukan. Dimulai pada tahun 2001 di mana pemerintah Venezuela berusaha mengambil kendali atas perusahaan minyak PDVSA untuk membiayai program-program sosial. Kendati dihadang oleh percobaan kudeta dan protes dari kubu oposisi, upaya ini tidak berhenti. Serangkaian upaya pengambilalihan pabrik dilakukan seperti pengambilalihan pabrik aluminium Alcasa (2004), pabrik kertas Invepal (2004), pabrik tekstil Textileros del Táchira (2005), dan seterusnya. Bahkan setelah Chavez meninggal pada 5 Maret 2013, program ini tetap dilanjutkan.

Baru-baru ini, perusahaan yang kena giliran nasionalisasi adalah produsen pembalut Kimberly-Clark, yang menyatakan penutupan pada Juli 2016 tanpa pemberitahuan sebelumnya sama sekali. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyetujui permohonan pekerja untuk mengambil alih pabrik dan menjanjikan USD$22 juta untuk memulai produksi kembali. Buruh berhasil memproduksi lebih dari 2 juta pembalut dalam sebulan setelah pabrik berproduksi kembali.

Bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, kita telah mengenal BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam bidang yang vital seperti listrik, telekomunikasi dan air, yang kini terus-menerus diprivatisasi sejak krisis 1998 karena dituduh tidak efisien dan terus merugi. Kerugian BUMN sebenarnya lebih banyak karena salah urus dan korupsi pejabat. Selama ini BUMN sama saja dengan perusahaan swasta yang memeras keringat buruhnya, bahkan masih banyak buruhnya berstatus sebagai outsourcing.

BUMN seharusnya menjadi milik sosial, bukan milik negara atau ladang korupsi para pejabat seperti pada masa Orde Baru dan sekarang ini. Jalan keluar dari korupsi seharusnya bukan mengalihkan BUMN ke swasta (swastanisasi), tapi menyerahkan kontrol perusahaan kepada kelas pekerja untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan secara langsung. Perusahaan yang harus diambilalih tidak hanya di bidang vital versi pemerintah, tetapi juga merambah ke bidang produksi manufaktur. Karena sesungguhnya, seluruh hasil-hasil produksi adalah penting bagi masyarakat.

Peraturan perburuhan di Indonesia telah memuat sinyal yang memboleh buruh memiliki saham di perusahaan. Hal ini dimuat di dalam pasal 4 ayat (2) huruf (f) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh yang menyatakan salah satu fungsi serikat buruh adalah “sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.”

Jika buruh minimal dapat memiliki saham di perusahaan, paling tidak ada landasan bagi pembentukan co-management (manajemen bersama) yang diisi oleh wakil buruh dan wakil pengusaha. Buruh memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, dapat melihat data-data perusahaan (terutama data keuangan perusahaan) dan dapat menuntut bagian yang lebih besar. Dengan cara ini, produktivitas buruh pun meningkat secara sukarela.

Namun, co-management ini jangan dipandang sebagai suatu harmonisasi, tapi sebagai suatu “kekuasaan rangkap” yang cepat atau lambat, salah satunya akan menguasai yang lain dengan berbagai cara. Co-management hanyalah kompromi yang seringkali terpaksa diambil pada masa-masa awal kepemilikan sosial atas alat-alat produksi, diperkenalkan.

Tanpa kepemilikan saham untuk buruh, dalam kondisi sekarang co-management sebetulnya sudah bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan milik negara jika saja ada kehendak politik pemerintah untuk itu.

Tidak ada peraturan teknis penunjang yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung buruh bisa memiliki saham di perusahaan. Tidak ada pula program dan agenda serikat buruh untuk mendorong regulasi agar buruh bisa ikut memiliki saham atau pembentukan co-management. Sebagian besar tuntutan serikat buruh di Indonesia masih berupa perbaikan kondisi kerja yang berkutat dalam bentuk tuntutan kenaikan upah dan penetapan status kerja.

Selain membagi kepemilikan saham, negara juga bisa mengambil alih perusahaan yang melakukan lock out (penutupan) untuk dikelola di bawah kontrol kelas pekerjanya. Namun, belum ada regulasi yang mengizinkan pekerja mengambil alih pabrik yang tutup.

Jika perusahaan bangkrut atau tidak mampu membayar kewajibannya seperti utang ke pihak kreditur atau gaji buruhnya, maka proses penyelesaiannya adalah dengan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Setelah mengalami proses yang panjang dan melelahkan serta proses pailit telah dibereskan oleh kurator, barulah buruh bisa ikut mendapatkan bagian.

Salah satu pengalaman menanti proses pengajuan pailit ini adalah 300 buruh PT Kymko Lippo Motor Indonesia. Setelah PT San Ching, salah satu pemasok PT Kymko mempailitkan PT Kymko pada tahun 2008, nasib buruh menjadi tidak jelas. Buruh bertahan menduduki pabrik agar hak-hak mereka dibayar. Proses ini rampung pada tahun 2012. Buruh menduduki pabrik selama empat tahun.

Dalam proses pailit, ada pihak-pihak yang diuntungkan seperti kurator dan kreditur. Kurator mendapatkan bisa mengantongi 2,5-5% dari nilai pailit. Sementara pekerja mendapatkan hak-haknya yang belum dibayar seperti gaji terutang dan pesangon.

Berhubung serikat pekerja memberlakukan pungutan kepada pesangon anggota secara resmi dan tak resmi, maka pengurus serikat pekerja pun diuntungkan. Sebagai contoh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memberlakukan pungutan sebesar 2% dari nilai perkara dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) memberlakukan pungutan sebesar 10% dari nilai perkara. Mengenai potongan-potongan ini, dapat dilihat di Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga (AD/ART) kedua organisasi tersebut. Keberadaan potongan ini memberikan motivasi bagi pengurus serikat untuk berpikir bagaimana mempesangonkan kasus belaka, bukan mempertahankan buruh agar tetap bekerja. Padahal, sebaik-baiknya dana pemogokan dan advokasi sudah dianggarkan dari potongan iuran bulanan saat masih bekerja.

Jika perusahaan menyatakan tutup dan membayar pesangon sesuai ketentuan tanpa drama pailit, buruh tak punya banyak pilihan selain menerima saja. Seandainya negara mendukung buruh untuk mengambilalih pabrik, tentunya ceritanya akan lain. Masalah klasik “investor kabur” dan kenaikan “pengangguran” dapat diatasi. Buruh tentu akan kesulitan dalam manajemen dan pemasaran serta kecakapan lain yang membutuhkan banyak kerja mental akibat dari penindasan fisik yang berat selama bertahun-tahun dalam jam kerja yang berkepanjangan.

Negara yang harus menyediakan modal, manajemen dan pemasaran serta pelatihan keterampilan yang dibutuhkan agar perusahaan dapat berjalan di bawah kontrol buruh. Negara juga harus memfasilitasi dan menjamin berdirinya dewan buruh yang melakukan kontrol langsung terhadap jalannya proses produksi yang dilakukan oleh kerja-kerja buruh itu sendiri.

Pabrik yang dikelola oleh buruh berorientasi pada penyediaan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan secara berangsur-angsur mengurangi jam kerja dan menyerap tenaga kerja baru serta mengkoordinasi keseluruhan produksi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, jam kerja menjadi lebih pendek sehingga buruh memiliki waktu luang untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan pengembangan spiritual lainnya; mengatasi pengangguran, dan; menjadikan produksi sosial benar-benar demi kepentingan masyarakat, bukan pertarungan dalam persaingan pasar.

Berkaca pada pengalaman pengambilalihan pabrik di Argentina, perusahaan-perusahaan kapitalis tidak mau menerima keberadaan pabrik-pabrik swa-kelola dan koperasi kecuali mereka tidak memiliki pilihan lain, misalnya tidak ada sumber pasokan lain atau adanya paksaan dari negara. Sebetulnya, perusahaan-perusahaan kapitalis hanya sedang berupaya melakukan sabotase terhadap pabrik-pabrik yang dikelola oleh buruh agar gagal di tengah jalan sehingga mereka bisa memproklamirkan kemenangan kapitalisme sebagai akhir dari sejarah.

Penutup

Memang sangat mustahil rasanya mengingat elit dan partai politik yang bercokol di kekuasaan sekarang ini dikendalikan oleh para pemodal sehingga mereka tentunya berpihak kepada pemodal dan hanya menyisakan harapan palsu untuk buruh dan rakyat setiap kali Pemilu. Mengharapkan kemauan politik dari negara belaka tanpa adanya pembangunan kekuatan buruh yang terorganisir, tidak akan menghasilkan apa-apa.

Bagaimanapun juga, tulisan ini hendak membuktikan bahwa buruh memiliki pabrik secara bersama adalah mungkin; bahwa program tersebut tumbuh dari dalam masyarakat yang ada sekarang; dalam ide-ide yang masih begitu kabur dan naif; menyelinap di celah-celah pasal-pasal hukum demokrasi kapitalis itu sendiri, menunggu untuk dibangkitkan oleh kekuatan politik buruh yang sadar dan terorganisir.

Sebagai salah satu solusi kesejahteraan buruh, saat kita berjibaku memperjuangkan kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, sejak sekarang kita sudah harus teriakkan tuntutan: pabrik untuk buruh! 

Selain itu, kita harus ingat, kita membutuhkan alat politik yang memungkinkan kelas buruh masuk ke dalam kekuasaan dan mengontrol jalannya kekuasaan serta melakukan transformasi kepemilikan alat-alat produksi yang dimiliki secara pribadi menjadi milik sosial. Buruh tidak membutuhkan go politic yang hanya mengirim wakil-wakil buruh untuk masuk parlemen di bawah kendali partai-partai pemodal, yang sudah terbukti gagal di mana wakil-wakil buruh ternyata tidak bisa berbuat apa-apa saat berada di dalam kekuasaan atau malah berbalik mendukung kekuatan pemodal.

Kita membutuhkan suatu pembangunan alat politik yang demokratis, mandiri dan bebas dari cengkeraman elit politik serta memiliki kapasitas mengusung program-program kerakyatan (salah satunya pabrik untuk buruh). Yang niscaya yang kita butuhkan adalah kekuatan buruh dan rakyat yang terorganisir untuk melakukan transformasi kekuasaan politik, ekonomi dan segala hukum dan budaya lama yang sudah usang, menjadi kekuasaan baru yang menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan setara. Pendek kata: sosialisme.

***

(Alexi Alqaf – kader Partai Pembebasan Rakyat)

Read Full Article

Oleh: Allen Myers

 

Satu gagasan yang diangkat dan diperdebatkan di majelis umum Pendudukan Sydney (Occupy Sydney general assemblies), dan dijadikan usulan (mosi) untuk disepakati, adalah: “tanggalkan lah segala afiliasi (yang melekat dalam diri kau) di pintu keluar (afiliasi-afialiasi tersebut) saat kau berpartisipasi dalam (gerakan) pendudukan”. Meskipun mosi tersebut tak disepakati, usulan tersebut mendapat dukungan dari beberapa orang yang berpendapat bahwa: para peserta (gerakan) pendudukan (Occupiers) seharusnya menyatu bersama sebagai individu-individu yang tidak puas terhadap bagaimana berbagai hal dijalankan dan berkehendak mengubahnya—bukan sebagai pembela ideologi tertentu.

 

Ironisnya, gagasan bahwa kita semua adalah benar-benar individu-individu yang dapat mengatasi segalanya, juga merupakan ideologi atau filsafat politik. Lebih jauh lagi, gagasan tersebut bukan merupakan ideologi yang sangat berguna bagi gerakan pendudukan atau bagi siapapun yang ingin mengubah dunia menjadi lebih baik, karena gagasan tersebut lebih merupakan cara pandang kaum 1 %. Dalam feodalisme, tatanan sosial yang hadir sebelum kapitalisme di Eropa, setiap orang sudah mendapatkan tempatnya sendiri-sendiri (yang sudah ditentukan). Kemungkinan bahwa kau memiliki perbedaan bakat atau minat yang lebih tepat bagi kedudukan kau, tidak lah dianggap relevan. Jika kau seorang hamba, maka kau tinggal di desa yang sudah ditentukan dan bekerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemilik tanah estate (lahan luas sedikitnya 100 ha—pentj.) (atau perkebunan bangsawan).  Jika Kau tinggal di kota, kau bisa saja melakukan kegiatan perdagangan, namun setelah melalui periode magang yang panjang. Bagi kebanyakan orang, satu-satunya cara untuk keluar dari  warisan peran sosial mereka adalah dengan melalui gereja, yang memberlakukan cara hidup teratur, disiplin dan terisolir (regimentasi).

 

Individualisme, sebagai suatu ideologi, tumbuh bersamaan dengan kemunculan kapitalisme. Gagasan bahwa setiap diri kita  adalah unik dan seharusnya bebas melakukan apa pun yang kita sukai (selama kita tidak melukai individu lain) terkait dengan hubungan-hubungan pasar di dalam masyarakat, di mana orang saling terhubung satu dengan yang lainnya hanya melalui pembelian dan penjualan. Di pasar, setiap orang bebas membuat keputusannya dalam membeli dan menjual apapun, tanpa masukan dari luar.

 

Namun, begitu kapitalisme berkembang, kebebasan pasar ternyata berubah sebagian besar menjadi ilusi. Pasar tidak bertanya pada setiap orang dari mana datangnya uang yang mereka bawa, dan individu-individu yang datang ke pasar membawa sejumlah uang dan barang dagangan yang berbeda-beda. Konsekuensinya, mereka, di pasar, menjadi tak setara, dan mereka yang memiliki uang banyak, menggunakan pasar sebagai alat untuk mengeksploitasi anggota masyarakat lainnya.  Jauh dari memberikan kebebasan bagi individu, pasar justru membelenggu kita di bawah subordinasi orang-orang kaya.

 

Karenanya, sejarah kapitalisme adalah juga sejarah upaya kolektif dalam melawan eksploitasi dan penindasan. Mencoba bangkit (berjuang) melawan kaum 1 % sebagai seorang individu, berarti menerima ideologi kaum 1%. Artinya: tunduk pada aturan mereka (layaknya menikuti aturan pasar). Dengan demikian, kita sendiri yang membuat diri kita kalah, karena tujuan pasar adalah mengembangkan kekayaan dan kekuasaan kaum 1%.

 

Perlawanan yang berhasil adalah perlawanan yang, dalam prakteknya, selayaknya menolak prioritas bagi individu yang terisolasi. Perlawanan yang berhasil harus menyatukan sebanyak mungkin orang dengan landasan: kesamaan penghisapan dan penindasan (yang menimpa mereka), serta tekad (keteguhan) bersama untuk mengakhirinya. Dalam perlawanan tersebut, perbedaan ideologi hanya lah dalam hal bagaimana cara yang terbaik agar upaya kolektif kita bisa berhasil. Membatasi ekspresi mereka hanya lah akan berarti membatasi kemampuan kita untuk melawan.

 

Paradoksnya, mungkin, perlawanan kolektif dapat juga menjadi jalan bagi perkembangan bebas setiap individu. Itu lah yang dijanjikan oleh individualisme kapitalis namun diingkari. Pengendalian masyarakat oleh si kaya membatasi pilihan-pilihan nyata yang (seharusnya) tersedia bagi hidup kita. Pilihan di mana kita bekerja, apa yang kita pelajari, di mana kita tinggal, berapa banyak waktu “bebas” yang kita miliki, bagaimana kita bersantai, siapa yang menjadi kenalan dan terhubung dengan kita—segalanya dibatasi oleh kendali ekonomi, politik dan sosial kaum 1 %. Mengakhiri pengendalian tersebut adalah suatu prakondisi bagi berkembangnya kebebasan kepribadian manusia. Hanya ketika kapitalisme sudah tak ada lagi maka baru lah setiap individu akan bebas untuk berkembang melalui interaksi dengan seluruh umat manusia, tanpa dihalangi oleh pembatasan ekonomi atau hambatan-hambatan kelas.

 

 

 

Diterjemahkan oleh Surya Anta dan Sherr Rinn

Diedit oleh Danial Indrakusuma

 

Sumber: http://directaction.org.au/individualism_and_capitalism

 

Read Full Article

Aksi "Bela Islam". Sumber: Tribunnews.com.
Aksi “Bela Islam”. Sumber: Tribunnews.com.

 

Menggunakan sentimen bela agama (melawan penistaan agama) sangat efektif memobilisasi kalangan orang biasa yang dibesarkan oleh doktrin kesucian agama. Bahkan mampu memobilisasi mereka yang dalam keseharian bukan penganut yang taat dalam menjalankan ajaran agama. Agama mutlak harus dibela jika dihina, sebagai identitas yang dianggap sakral, tanpa cela. Hasilnya, mobilisasi massa semakin besar. Begitu mobilisasi pertama mendapatkan massa besar, maka mobilisasi selanjutnya lebih mudah, karena mobilisasi pertama dapat meyakinkan orang lain bergabung. Dukungan dari pemuka agama yang didapat dari legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin memperbesar kekuatan ini. Apalagi, yang penting juga, aksi-aksi ini minim represi, tidak seperti demo buruh di kawasan industri yang bisa langsung dibubarkan sebelum mampu berkumpul.

Tentu melihat para pelopor aksi bela Islam, Front Pembela Islam (FPI) memiliki hubungan di belakang dengan militer. Mereka sendiri awalnya adalah Pam Swakarsa yang didirikan oleh Wiranto yang kemudian berubah menjadi ormas Islam. Aksi-aksi mereka dibiarkan oleh aparat atau dihukum secara ringan. Mereka menjadi alat serang yang efektif melawan kelompok-kelompok kiri, kelompok identitas minoritas dan berbeda. Aksi Bela Islam ini memberikan alasan kuat bagi militer untuk turun dan ikut campur. Apalagi telah sejak lama gagasan-gagasan politik yang sejak lama disebarluaskan adalah kehidupan rakyat akan lebih baik jika dipimpin oleh militer; Orde Baru lebih baik daripada yang sekarang.

Kebijakan Ahok yang melakukan penggusuran dan reklamasi menyingkirkan orang miskin dan nelayan Jakarta. Dia memanipulasi bantuan-bantuan recehan untuk rakyat miskin menjadi seolah sangat berarti dan dapat menyelesaikan persoalan rakyat, mendapat sambutan dari kalangan kelas menengah yang aktif di media sosial, tapi tak berorganisasi apalagi mampu memobilisasi diri dalam aksi yang nyata.

Kebijakan Ahok yang represif dan anti kelas pekerja miskin menimbulkan korban dari kalangan kelas bawah yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan akibat penggusuran. Mereka menyalurkan perlawanan pada saluran yang kelihatan paling potensial menang (massanya besar) dalam menjatuhkan Ahok. Mereka menggabungkan diri ke dalam aksi-aksi Bela Islam yang terlihat semakin membesar. Hal yang sama juga digunakan dalam membenarkan membenarkan aksi buruh harus digabungkan dengan aksi bela Islam. Serikat buruh yang terlihat aktif dalam hal ini adalah PPMI dan FSPMI/KSPI.

PPMI sejak awal dengan cepat turut mengikuti kelompok-kelompok Islam reaksioner dalam aksi Bela Islam untuk menghukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Masalah dari aksi tersebut bukan pada pembelaan terhadap agama apapun, tapi pada rasisme, manipulatif, dimotori oleh kelompok-kelompok fasis yang selama ini kerap menyerang kebebasan berkumpul dan berekspresi serta bersama dengan kelompok elit politik yang hendak kembali mengembalikan Indonesia ke masa lalu, masa Orde Baru.

Latar belakang PPMI adalah serikat buruh Islam yang pernah mengalami perpecahan yang melahirkan PPMI dan PPMI 98. Belakangan, PPMI mengalami perkembangan yang pesat, khususnya PPMI Karawang karena menginternalisasi aksi-aksi geruduk pabrik sejak tahun 2012. Demi mempercepat pembesaran serikat, PPMI Karawang melakukan serangkaian taktik seperti melakukan koalisi dengan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)[1] yang sama-sama masih setuju dengan aksi geruduk pabrik, bersatu dengan serikat buruh kiri dalam aliansi luas bernama Aliansi Jawa Barat tahun 2013, berjejaring NGO terutama LBH Jakarta dan merekrut serta memberi tempat untuk banyak advokat/pengacara.

Birokratisme masih bercokol kuat di dalam serikat ini. Kita tahu serikat ini berada di bawah pengaruh Eggi Sudjana [2], seorang broker politik dan pengacara senior, yang hari ini membawa unsur-unsur PPMI ikut membangun partai bentukan Tommy Suharto, Partai Pemersatu Bangsa (PPB) yang dipersiapkan untuk berlaga di Pemilu 2019. Pembesaran PPMI bagaimanapun juga menguntungkan birokrat-birokrat serikat buruhnya, tapi seperti dalam kasus PPMI, pembesaran itu tak bisa berlanjut selama masih di bawah syarat-syarat birokratisme yang mengizinkan serikat berkembang hanya sebatas melayani kepentingan-kepentingan transaksional-oportunis elitnya.

Belakangan, hubungan dengan unsur-unsur kiri dan sekutu lamanya, FSPS, makin renggang. FSPS sendiri sudah lama meninggalkan taktik aksi massa (karena keputusan pimpinannya) dan memilih memperjuangkan kasus buruh di pengadilan hubungan industrial (PHI). Setelah itu, kedekatan PPMI adalah dengan unsur-unsur organisasi/serikat kiri dalam Komite Persatuan Rakyat (KPR) pada 2015 lalu yang kemudian juga berakhir karena PPMI semakin dicengkrem oleh elit birokrasinya.

Organisasi ini semakin merosot dengan merekrut pengacara-pengacara yang kerap mengompromikan nasib buruh. Advokasi dianggap sekadar harus ditangani orang pandai, bukan memihak pada nasib buruh. Dilema dari keinginan membesarkan buruh selekas-lekasnya adalah dengan memasukan sebanyak mungkin orang-orang dari luar dengan patokan kapasitas belaka, bukan pemihakan. Mendidik buruh agar pandai membela diri sering dirasa terlalu lama. Kualitas pembelaan semakin menurun karena mengakomodir kepentingan elit politik yang didukung dalam Pilkada Karawang baru-baru ini.

PPMI kembali bersama dengan FSPMI/KSPI. Begitu juga dalam aksi bela Islam. KSPI sendiri membentuk Indonesia (GPI) di mana Kahar S. Cahyono, juru bicara KSPI menjadi juru bicara GPI. Kelompok ini berusaha menggabung aksi buruh dengan aksi bela Islam dan kembali membunyikan mogok nasional dengan harapan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Islam. Mereka memiliki musuh yang sama: Ahok.

Baik FSPMI maupun PPMI berangkat dari kondisi yang sama. Pertama, birokratisme yang kuat yang mencengkram massa anggotanya yang berkait dengan kondisi kedua, kedekatan dan pengaruh dari kelompok-kelompok Islam fundamentalis dan militeris–FSPMI sendiri dipengaruhi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pendukung Prabowo. Begitu juga presiden PPMI, Ahmad Fuad Anwar bersama Eggi Sudjana juga adalah pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dengan menggunakan alat Amanat Indonesia Raya (AIR).

Hal ini menjadikan serikat buruh ini tidak sanggup menjadi kekuatan yang demokratik, apalagi sosialis. Hanya kesadaran anggota dan tindakan yang berani meningalkan elit serikat buruh yang mampu menjadikan mereka sebagai kekuatan yang demokratik.

Semakin hari, semakin berbahaya karena mereka tidak diisolir oleh kekuatan-kekuatan serikat buruh kiri yang paling tidak seharusnya bisa diharapkan dalam perjuangan demokrasi. Kita telah memutuskan untuk tidak bersatu dengan FSPMI sejak mereka mendukung Prabowo Subianto. Dalam kasus PPMI, mereka memutuskan kontak dengan unsur-unsur kiri setelah merasa kiri adalah ancaman yang dapat membahayakan pengorganisiran dan perluasan mereka seperti dalam kasus Sarekat Islam pada awal abad 20. Persis seperti FSPMI membersihkan unsur-unsur yang progresif dan dicap kiri sejak 2013.

Kondisi terakhir memperlihatkan posisi FSPMI/KSPI dan PPMI bahwa Ahok dapat dilawan dengan berbagai cara, sebenarnya adalah ungkapan ketidaksanggupan mereka untuk memimpin gerakan buruh, apalagi gerakan rakyat. Politik menumpang ke isu Islam yang dirasa lebih kuat dan relatif lebih bebas represi (karena “dipelihara” oleh militerisme) memperlihatkan mereka tak sanggup menjadi militan.[3] Kondisi ini adalah hasil dari siasat mundur, mundur dan mundur yang selama ini elitnya instruksikan. Pembenaran bahwa bersatu dengan FSPMI/KSPI akan menghasilkan gerakan buruh yang lebih kuat runtuh dengan kenyataan ini. Dengan masuknya FSPMI/KSPI ke kubu “Bela Islam” mereka menjadi tak lebih dari sekadar peliharaan militer!

Barangkali ada yang tidak akan setuju dengan saya dan menyodorkan kenyataan FSPMI/KSPI mengangkat tuntutan-tuntutan buruh seperti kenaikan upah dan pencabutan PP Pengupahan–dengan demikian, FSPMI/KSPI masih dianggap membela buruh. Saya ingin katakan bahwa pandangan seperti itu ingin menukar kebebasan kita dengan sepotong roti busuk. Mengenyangkan harapan-harapan (dan mungkin perut) buruh dengan tujuan-tujuan ekonomis sembari menyerahkan kebebasan kepada kelompok fundamentalis dan militeris yang ada di belakangnya. Lagipula dari sekarang kita sudah bisa mengukur implikasinya, tujuan-tujuan yang akan menguat adalah tujuan-tujuan kelompok fundamentalis dan kelompok militer di belakangnya.

FSPMI/KSPI berupaya mengilusi massa bahwa seolah-olah mereka sedang berjuang untuk seluruh rakyat dan demo Ahok kali ini bukan yang pertama. Benar, demo melawan Ahok bukanlah kali pertama yang mereka lakukan. Namun, konsistensi mereka dalam melawan hanya ditujukan kepada elit-elit politik tertentu, seperti Jokowi dan Ahok. Nyaris tidak terdengar perlawanan yang serius terhadap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang kader PKS ini.

Aksi-aksi menuntut kenaikan upah ke kantor Gubernur Jawa Barat hanyalah sebatas pengawalan, bukan kecaman terhadap Gubernur yang setiap tahunnya menetapkan upah yang jauh di bawah tuntutan buruh itu sendiri. Bukti lainnya, meskipun Aher mengeluarkan kebijakan penangguhan upah terbanyak, KSPI lebih memilih memberi gelar Bapak Upah Murah kepada Jokowi.

Serikat-serikat kiri yang berada dalam gerbong KPBI semakin memantapkan persatuan dengan kelompok FSPMI/KSPI di dalam Rumah Rakyat Indonesia (RRI). Mereka tidak melakukan tugas mereka untuk memboikot serikat buruh yang nyata-nyata reaksioner dan semakin bertambah kereaksionerannya; serikat buruh yang memainkan kaki di kelompok kiri dan kanan. Kita bisa melihat bagaimana Koran Perdjoengan, corong FSPMI, dapat mempromosikan RRI dan GPI (Aksi Bela Islam).

Dalam sejarah kita, justru memperlihatan kekuatan kiri dapat bangkit setelah memblejeti kekuatan kanan dan mendirikan alat politiknya sendiri yang menegaskan prinsip-prinsipnya. Seperti yang ditunjukan oleh unsur-unsur kiri dalam Sarekat Islam yang keluar setelah kebijakan “disiplin partai”, lalu mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menegaskan kehendak merdeka. Definisi kanan di sini, bukan berarti agama, tapi adalah kelompok penindas, konservatif, anti demokrasi, militeris–mereka yang ingin terus melanggengkan penindasan.

Politik bersatu dengan kelompok reaksioner hanya membingungkan massa belaka. Inilah dosa yang telah dilakukan oleh kelompok KPBI yang bersatu dengan FSPMI/KSPI sejak 2013 dan terus melanjutkan persatuan tersebut bahkan setelah FSPMI/KSPI mendukung Prabowo pada Pemilu 2014 lalu. Jika tak mau disebut kiri gadungan, politik main di dua kaki ini harus segera ditanggalkan. Akan lebih baik jika konsisten bersekutu dengan elemen-elemen pro demokrasi.

Situasi ini akan mengancam kita semua, baik unsur-unsur yang melek demokrasi maupun kelas buruh biasa yang tidak tahu apa-apa. Demokrasi adalah kebutuhan massa tak peduli masih banyak orang yang merasa tidak membutuhkannya dan setuju kembali ke masa lalu.

Kita memerlukan suatu blok demokratik yang kuat, suatu alat untuk melancarkan aksi-aksi membela demokrasi yang semakin terancam oleh militerisme yang ingin kembali berkuasa. Militerisme, yang seperti tahun 1960-an memainkan sekutu-sekutu sipilnya, elit reformis yang pengecut, ormas-ormas reaksioner dan serikat buruh. Blok yang paling mungkin dipelopori oleh serikat buruh, NGO, mahasiswa dan akademisi. Propaganda untuk menyakinkan kelas pekerja dan mobilisasi-mobilisasi akan menjadi penentu kesuksesan gerakan demokrasi.

(Alexi Alqaf – kader Partai Pembebasan Rakyat)

Catatan kaki:

[1] FSPS adalah serikat buruh yang lahir tahun 2013, hasil dari perpecahan dengan FSPMI. Perpecahan ini dilatarbelakangi dengan penyingkiran salah seorang pimpinan FSPS dan pelarangan aksi-aksi ke pabrik.

[2] Eggi Sudjana juga tercatat sebagai pengacara yang mendirikan Tim Pembela Muslim pada tahun 2001, pengacara Prabowo-Hatta dalam sengketa Pilpres 2014 dan pengacara Jenderal Polisi Budi Gunawan saat menjadi tersangka KPK.

[3] Setelah geruduk pabrik berakhir pada 2012, PPMI Karawang terlihat masih aktif dalam menjalankan geruduk pabrik. Hal itu dapat terjadi karena aksi-aksi mereka masih diizinkan oleh otoritas setempat karena menjadi pendukung Bupati Karawang. Seorang sumber kami melihat bagaimana aksi-aksi mereka di pabrik sangat “aman”, hanya dijaga oleh satpam pabrik dan beberapa polisi. Aksi geruduk pabrik yang “mudah” ini tidak terjadi saat mereka mencoba melakukan aksi yang sama di Bekasi. Mereka langsung direpresi oleh polisi Bekasi dan ketua PPMI Karawang sempat ditangkap saat aksi. Sudah lazim jika sebuah serikat buruh dapat melakukan transaksi dengan elit politik setempat agar tidak direpresi, namun hal ini tidak berlaku bagi serikat lain. Dilemanya, ketika mereka kelihatan aman, banyak buruh yang ingin bergabung ke serikat tersebut. Karena semakin banyak kasus, maka kompromi itu mencapai batasnya. Perlu diingat, bahwa kemampuan kapitalisme dalam menyogok hanya berlaku untuk sekelompok kecil orang saja dengan melanggengkan penindasan atas mayoritas buruh/serikat lainnya.

Read Full Article

Surya Anta*

Mobilisasi perlawanan rakyat Papua yang semakin meluas beberapa tahun terakhir menunjukan bahwa harus ada penilaian baru terhadap entitas Papua. Entitas yang tak bisa tidak harus diakui sebagai sebuah bangsa (nation).

Perlawanan rakyat Papua memang sudah ada sejak sebelum PEPERA 1969 diselenggarakan, dan meningkat sejak saat itu. Namun, apa yang membedakan atas perlawanan yang berkembang sekarang ini adalah: metode politik mobilisasi massa. Metode politik mobilisasi massa ini dipimpin dan diinisiatori oleh kelompok pemuda. Kelompok pemuda yang berasal dari AMP, KNPB dan Garda Papua.

Dan kelompok pemuda ini pula yang banyak mengembangkan pengertian bahwa perjuangan pembebasan Papua tak bisa mengharapkan dari “belas kasihan” serta “pengakuan internasional” melainkan dari usaha yang tak kenal lelah dari persatuan rakyat dan Bangsa Papua untuk pembebasannya.

Dalam beberapa momentum, gerakan pemuda ini lah pula yang berhasil mendudukan “kelompok tua” yang tergabung dalam kelompok bersenjata (TPN – OPM) yang sebelumnya terpecah-pecah bersama berbagai faksi kelompok tua lainnya, apakah itu yang tergabung dalam PDP, Dewan Adat Papua, dan lain sebagainya. Sebagaimana mereka dapat duduk bersama dan bersatu dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Proyek semacam itu pernah terjadi pada tahun 2005, namun tak bertahan lama. ULMWP sebagai proyek persatuan lebih terorganisir ketimbang sebelumnya.

Jika pada awal tahun 2000an isu perpecahan gerakan dan rakyat Papua melalui isu “gunung” dan “pantai” mewarnai analisa dan penilaian terhadap Papua serta pergerakannya, beberapa tahun belakangan ini sama sekali tak signifikan. Hal ini bermakna, bahwa persatuan dikalangan rakyat Papua semakin solid. Meski proyek-proyek pecah belah dan adu domba dari rejim dilakukan semakin sering.

Sogokan rejim melalui “Otonomi Khusus” semakin disadari oleh rakyat Papua sekedar sogokan dan ilusi semata. “Otonomi Khusus” telah gagal memberikan kebebasan politik apalagi kesejahteraan bagi rakyat Papua. Dalam banyak kejadian hanya mensisakan bangunan-bangunan sekolah yang tak di isi oleh pengajar, atau pun gedung Puskemas tanpa dokter, dan sebagainya. Secara ekonomi, hanya menguntungkan segelintir elit melalui proyek-proyek infrastruktur, tapi tak menjawab pembangunan manusia Papua seutuhnya.

Keragaman suku yang lebih dari 250an suku serta belum adanya “bahasa papua” tak bisa lagi dijadikan landasan belum ada Papua sebagai sebuah “bangsa”. Atau pun pemecah belahan rakyat Papua sebagai sebuah Bangsa. Karena, perkembangan pergerakan rakyat Papua menunjukan ikatan-ikatan yang semakin erat dan bermakna secara sosial dan politik.

Mengapa? Tentu saja yang paling esensial dalam bagaimana penindasan terhadap kebebasan politik (freedom of expression, freedom of association, freedom of speech, dan freedom of thinking), eksploitasi terhadap alam melalui berbagai perusahaan internasional (misalnya: Freeport) yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia merusak lingkungan Papua. Belum lagi eksploitasi terhadap manusia Papua, misalnya sebagai pekerja dengan upah yang lebih murah daripada non Papua.

Ataupun bagi hasil yang timpang. Perusahaan-perusahaan internasional “merampok” begitu besar terhadap kekayaan alam dan kerja manusia di Papua. Namun, bagi hasil yang kecil itu masih juga “dirampok” lebih besar lagi pemerintah Indonesia.

Mari kita tengok bagaimana entitas papua berkembang dari “embrio” menjadi bangsa yang semakin solid.

Demi kepentingan mencaplok keuntungan dari eksploitasi alam pemaksaan dan manipulasi terhadap PEPERA dilakukan. Paska itu, mereka yang menuntut kebenaran sejarah, mendapatkan represi dari tentara. Kepentingan korporasi internasional dilapangkan oleh militerisme Orde Baru. Penghancuran gerakan Fery Awom ditahun 1967.

Arnorld Wap seorang aktifis dan seniman Papua yang bergerak dalam gerakan kebudayaan di tahun 1984 akhirnya ditangkap oleh Kopashanda. Mayat Arnold Ap ditemukan tergeletak di tengah hutan. Kemudian disusul dengan pembunuhan di Enarotali, Obano, Moanemani dan Wamena akibatnya sebanyak 10.000 Jiwa penduduk Papua lari ke Papua New Guinea (PNG) demi menyelamatkan diri di tahun tahun 1977-1978 sampai awal 1980-an. Memberlakukan status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua. DOM di Papua diberlakukan sejak tahun 1978 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1998.

Di tahun 1988 DR. Thomas Wanggai pendiri gerakan Papua Merdeka Bintang 16 berakhir dengan kematian di Penjara. Kasus yang masih mendapatkan panggung politiknya untuk saat ini adalah kasus Abepura yang mengakibatkan puluhan orang meninggal. Kasus Paniai berdarah. Hal ini belum terhitung penembakan-penembakan lainnya terhadap pejuang-pejuang demokrasi di Papua Barat. Pemenjaraan aktifis selama bertahun-tahun termasuk di antaranya adalah Filep Karma. Pembunuhan terhadap Mako Tabuni. Terakhir, lebih dari 1000 orang aktifis Papua, mayoritas diantaranya adalah anggota KNPB ditangkap dan di tahan. Belum pula pembunuhan oleh orang tak dikenal melalui senjata api atau ditabrak di tengah jalan.

Bukannya, memberikan ruang demokrasi, pemerintah Jokowi, melalui Luhut Panjaitan membiarkan penambahan Kodam dan memberikan pernyataan-pernyataan yang diskriminatif dan anti rakyat Papua.

Secara ekonomi, sangat jelas terlihat penghisapan ekonomi dari sumber daya alam yang sangat besar di Papua. Seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (illegal logging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat didaerah tersebut. Protes dari masyarakat adat kemudian juga berakhir dengan penembakan dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Belum lagi Mega proyek Freeport MacMoran company perusahaan yang mayoritas modalnya berasal dari AS, mulai mengembangkan proyeknya sejak tahun 1960an.

Perusahaan tambang emas dan tembaga ini sebenarnya memberikan keuntungan dari pajak industri mencapai US $ 700 juta – US $ 800 juta pertahun, bahkan dapat mencapai lebih dari US $ 1 Miliar. Belum lagi berbagai suku di Papua kehilangan tanah dan lahan penghidupan mereka karena adanya proyek MIFEE, sebagaimana yang dialami oleh marga Mahuze di Merauke.

Sudah mengalami penindasan yang begitu keji dan perusakan alam yang mereka sebagai sebagai “Ibu” bangsa Papua. Rakyat Papua, mengalami diskriminasi rasial sebagaimana yang mereka alami di tanah Papua ataupun di luar seperti yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di Manado atau pun Yogyakarta, seperti yang baru-baru ini terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kemasan Yogyakarta. Ataupun diskriminasi rasial di tempat kerja, baik di lembaga pemerintahan dan perusahaan.

Belum cukup di situ, rakyat Papua semakin berkurang jumlahnya. Data 2013/2014 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2015, hingga bulan Mei dikabarkan tercatatat jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200.000 (diambil dari statemen AMP).

Berkurangnya jumlah rakyat Papua disebabkan oleh pembunuhan yang sistematis dan massif, atmosfer ketakutan yang dilakukan tentara Indonesia yang mengakibatkan migrasi ke PNG, ataupun penyakit HIV/AIDS, jebakan minum keras, ataupun busung lapar.

Bagi rakyat Papua, hampir 50 tahun menjadi Indonesia, bukan kebahagiaan yang di dapat melainkan penindasan fisik, psikologis dan kehancuran “ibu” mereka. Lalu apa maknanya menjadi Indonesia? Semakin tak ada maknanya. Semakin, tak rasa menjadi Indonesia. Dan itu bermakna, semakin tumbuh perasaan senasib sendiri sebagai sebuah bangsa (nation).

Hubungan ekonomi-politik kapitalisme di Papua mengintegrasikan manusia-manusia di Papua dari berbagai suku dan marga di pasar-pasar, di sekolah dan universitas, rumah sakit, dan tempat-tempat perkumpulan lainnya. Namun, penindasan militeristik, kerusakan alam serta organisasi-organisasi perlawanannya memberikan basis material perkembangan sebagai suatu Bangsa.

Sebagai kaum demokratik dan pembela hak asasi manusia (Human Rights Defenders), mengakui Papua sebagai sebuah Bangsa, mendukung serta memberikan solidaritas bagi hak menentukan nasib sendiri (self determination) melalui referendum untuk Bangsa Papua adalah cara agar lepas dari penindasan militeristik pemerintah Indonesia, agar kekerasan berkurang hingga berhenti, agar kedamaian, kebebeasan dan kesejahteraan bagi Tanah dan Bangsa Papua mendapatkan syarat materialnya.

Oleh karena itu, kami, mengajak kawan-kawan baik organisasi ataupun individu yang telah bersetuju pada posisi mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) melalui Referendum agar mengkonsolidasikan diri dan membangun alat/wadah perjuangan Solidaritas Rakyat Indonesia bagi Bangsa Papua Barat.

* Surya Anta Adalah Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR)

Read Full Article

Oleh: Sumirah*

Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) memicu perlawanan dari kelas buruh . PP Pengupahan menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta menghilangkan peluang kelas buruh menggunakan posisi tawarnya dalam perundingan penetapan upah. Segera setelah pengesahan PP Pengupahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan upah hanya sebesar 11,5 persen di seluruh Indonesia.

Sekali lagi, elit-elit serikat buruh membunyikan kembali rencana mogok nasional pada bulan November 2015 sebagai bentuk perlawanan untuk mencabut PP Pengupahan. Namun, mogok tersebut mengalami kegagalan yang bukan saja dilihat dari ketidakberhasilan membatalkan PP Pengupahan itu sendiri, tapi lebih penting lagi menilainya dari rendahnya partisipasi kaum buruh dalam pemogokan.

Berdasarkan observasi, hampir seluruhnya apa yang disebut mogok nasional itu sebenarnya adalah sebuah aksi unjuk rasa belaka! Di Kabupaten Bekasi, misalnya, pada hari pertama, buruh-buruh terbagi dalam kelompok-kelompok kecil kelihatan berkumpul di depan pabrik-pabrik. Setiap ada upaya buruh untuk mengumpulkan massa, aparat dengan sigap membubarkannya.

“Mogok nasional” ini masih mengandalkan unjuk rasa, padahal jika buruh benar-benar berhenti produksi, maka represi relatif dapat dikurangi. Kita harus mengakui bahwa kesadaran buruh untuk mogok belum tinggi. Sebab-sebabnya itulah yang harus kita cari dan atasi.

 

Jangan Berharap pada Otoritas

Kesalahan utama para pimpinan serikat buruh kuning (yang juga kemudian di idap juga oleh serikat merah) adalah melebih-lebihkan peranan otoritas dalam suatu pemogokan. Mereka berpikir, instruksi organisasi beserta sosialisasi-sosialisasinya sudah cukup untuk memobilisasi suatu pemogokan umum. Jargon “satu komando” itu terbukti hanya sebuah bualan omong kosong saat instruksi pemogokan diabaikan.

Keresahan buruh atas ketidakkonsistenan elit serikat buruh memberikan instruksi mogok nasional telah dirasakan sejak tahun 2013. Bukan barang baru! Mogok nasional jilid 2 itu gagal karena pabrik-pabrik di mana pengurus serikat buruh bekerja, justru tidak menghentikan proses produksi. Buruh mengenalnya sebagai “pabrik besar” atau “pabrik bonafid” di mana pengurus serikat buruh bekerja—sudah menjadi kebiasaan pengurus serikat buruh dipilih dari pabrik penyumbang iuran besar. Jumlah anggotanya mencapai ribuan. Sedangkan, “pabrik kecil” yang berusaha menjalankan instruksi menjadi serba salah ketika bos mengatakan “pabrik pengurusmu saja masih jalan”. Buruh tak percaya pada pengurus mereka yang tidak konsisten pada pemogokan. Said Iqbal mengumpulkan pengurus-pengurus ini setelah kegagalan mogok itu dan bahkan, meminta mereka menandatangani pernyataan akan menjalankan instruksi. Hasilnya bisa diketahui pada mogok 2015 yang masih saja gagal meningkatkan partisipasi anggota.

Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya mogok nasional 3 Oktober 2012 yang disebut-sebut melibatkan 2 juta buruh?

Gerakan buruh Indonesia melakukan pemogokan yang melibatkan kurang lebih 2 juta buruh. Pemogokan ini merupakan akumulasi dari pembangunan gerakan buruh sejak tahun 2010 di kalangan buruh metal, bukan merupakan gerakan yang lahir secara spontan. Setidaknya ada empat kunci terjadinya mogok tersebut.

Pertama, pengorganisiran buruh-buruh yang aktif berserikat. Mereka terorganisir dalam pendudukan pabrik dan wadah garis depan serikat buruh. Buruh yang menjadi anggota serikat tidak serta merta aktif berpartisipasi dalam serikat buruh karena keterbatasan waktu luang akibat lembur. Meskipun buruh membayar iuran melalui potongan upah secara otomatis (kebanyakan pada serikat kuning), hal ini tak secara langsung berdampak pada mobilisasi. Artinya, besaran jumlah iuran yang diperoleh oleh serikat kuning tak mencerminkan jumlah mobilisasi faktual di lapangan.

Peranan buruh maju ini sangat penting sebagai ujung tombak. Garda Metal, misalnya, sebagai sayap Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) memiliki peranan dalam mengorganisir buruh agar lebih aktif terlibat dalam kegiatan serikat. Pada awal pembentukannya, birokrasi FSPMI tak langsung setuju, namun mereka berhasil meyakinkan elit FSPMI bahwa Garda Metal tidak akan menggangu otoritas birokrasi yang sudah ada, dalam hal ini Pimpinan Unit Kerja (PUK), Pimpinan Cabang (PC) sampai Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Proses ini juga berhasil mendorong kaderisasi dalam tubuh kepengurusan serikat buruh, walau belum sampai pada pimpinan puncak dan kepengurusan inti yang masih dipegang oleh elit-elit lama.

Kedua, penyadaran ekonomi-politik. 12 tahun reformasi tidak memberikan perubahan pada kurikulum serikat buruh besar yang sebagian besar hanya berisi tentang materi administrasi keserikatan dan hukum ketenagakerjaan belaka. Materi pendidikan ekonomi-politik yang mengajarkan sejarah masyarakat, sistem ekonomi kapitalisme, analisa proses produksi dan siasat pemogokan adalah hal yang asing bagi buruh. Kata “buruh” sendiri baru mulai dimaknai kembali pada tahun 2012 di kalangan serikat besar seperti FSPMI dan SPSI. 32 tahun kekuasaan Orde Baru menghapuskan kata “buruh” dan menggantinya dengan “karyawan”.

Ketiga, menggunakan aksi massa, solidaritas dan aksi tutup kawasan. Pada tahun-tahun itu juga, buruh kembali belajar menggunakan aksi massa sebagai metode perjuangan yang diperluas dengan solidaritas. Penutupan-penutupan kawasan sepanjang tahun 2011 membentuk atmosfer perlawanan langsung di jantung kapitalisme.

Keempat, mengangkat persoalan mayoritas buruh yang paling tertindas, yakni buruh outsourcing. Kondisi kerja outsourcing meluas setelah pengesahan UU No. 13 tahun 2003 yang mengizinkan penggunakan buruh outsourcing. Pengusaha memperluas penggunaannya dengan melanggar peraturan tersebut dengan cara menggunakan buruh outsourcing hampir di semua bidang produksi. Buruh outsourcing mendapatkan diskriminasi besar-besaran, dari mulai pembedaan seragam, tempat parkir, upah dan tunjangan sampai dengan pemotongan upah yang mencapai 30-40 % yang dilakukan oleh yayasan penyalur.

Ketika FSPMI mengangkat persoalan ini dengan program hapus outsourcing dan tolak upah murah (Hostum) dengan metode aksi di (geruduk) pabrik-pabrik, dukungan dari buruh outsourcing meluas. Apalagi, buruh telah menyaksikan sendiri aksi penutupan kawasan 27 Januari 2012 berhasil mempertahankan kenaikan upah sebesar Rp 400 ribu. Buruh outsourcing menggabungkan diri ke serikat dan menambah kekuatan gerakan secara signifikan.

Sehingga, tidak heran, pada 3 Oktober 2012. Mogok nasional dapat dilakukan dengan melibatkan sekitar 2 juta buruh.

Gerakan ini bukanlah gerakan yang direstui oleh elit serikat buruh pada awalnya. Usaha-usaha pembubaran pendidikan ekonomi politik telah ada sejak sebelum 2012. Teriakan birokrasi serikat buruh semakin kencang ketika gerakan membesar. Hasil-hasil dari pembesaran gerakan tersebut diambil alih oleh birokrasi serikat buruh dengan segala cara. Mereka juga secara aktif melarang anggotanya mengikuti pendidikan ekonomi politik yang kala itu diselenggarakan di Rumah Buruh dan Saung Buruh. Para kariris bermunculan seperti jamur di musim hujan yang berharap partisipasi dan otoritas mereka dalam gerakan buruh yang sudah membesar itu, dapat meningkatkan karir mereka.

Apa yang tidak asing dari situasi semacam ini adalah munculnya oportunisme yang ingin meraup hasil-hasil pembesaran gerakan buruh untuk kepentingan reformis belaka (kenaikan recehan, karir, hingga sogokan). Serangan balik dari negara dan kapitalis yang datang dalam bentuk represi aparat dan preman, diatasi dengan kompromi dan penyingkiran unsur-unsur yang dianggap mengganggu kompromi tersebut.

Kenapa saya menjelaskan semua fakta di atas untuk memahami bahwa gerakan kebangkitan tahun 2012 dilahirkan bukan karena otoritas “tangan dingin” elit serikat buruh atau spontanitas massa yang meledak seketika. Semua itu diorganisir, kawan-kawan, oleh mereka yang bekerja di dalam serikat kuning dengan gagasan-gagasan progresif! Apa yang dinamakan dengan “kepeloporan” itu nyata. Kelemahannya adalah, kepeloporan itu belum cukup secara kuantitas dan kualitas sehingga ketika efek samping pembesaran suatu gerakan muncul: oportunisme dalam wujud birokrasi serikat buruh, maka kekuatan pelopor tidak sanggup mengatasinya. Jika saja kelompok kiri bersatu sejak awal atau lebih banyak pelopor yang sadar, maka cerita dari akhir kebangkitan gerakan buruh tahun 2012 akan memberikan hasil berbeda karena adanya kehadiran alternatif yang sanggup memimpin kehendak sejati massa yang sedang bangkit, ketika pimpinan serikat buruh reformis berkompromi.

Di mana kah kelompok kiri pada saat itu?

Mereka masih berkutat dengan basis tradisionalnya, seperti KASBI dan Sekber Buruh. Keputusan Sekber Buruh yang setuju bersatu dengan FSPMI/KSPI dilakukan pada Deklarasi KNGB pada bulan September 2013, setahun setelah kebangkitan buruh tahun 2012! Sudah terlambat karena atmosfer gerakan sebagai lahan subur persemaian gagasan-gagasan kiri, telah menurun; massa yang sedang bangkit, telah mengendur. Kelompok progresif kehilangan momentum yang berharga itu.

Sudah menjadi takdir historisnya, penerimaan buruh terhadap gagasan-gagasan kiri (apalagi yang revolusioner) hanya dimungkinkan secara masif dalam keadaan atmosfer perlawanan yang tinggi. Tahun 2012 adalah kesempatan sejarah yang tidak dipergunakan oleh kaum kiri dengan tidak bersatu dengan MPBI. Seandainya tahun 2012, gerakan kiri bersatu dengan MPBI, maka ketika birokrasi mereka berkhianat, gerakan kiri dapat terus maju, dengan teguh dan konsisten yang dapat memenangkan hati buruh untuk bergabung dengan mereka.

Persoalan Tuduhan Sektarian

Dikeluarkannya orang-orang yang dianggap kritis pada April 2013 dan setelahnya, menegaskan posisi birokrasi FSPMI anti pada perbedaan pendapat. Tentu saja, mudah membungkusnya dengan segala macam fitnah agar orang menerima ketidakadilan itu. Celakanya, kelompok pemuja entrisme seperti Ted Sprague yang menganjurkan “kritik juga harus sesuai dengan perasaan massa buruh” tidak memahami kenyataan.

Terdapat suatu tujuan kenapa saya menuliskan “birokrasi FSPMI anti pada perbedaan pendapat” untuk menjelaskan bahwa birokrasi FSPMI sama sekali tak bisa dibantah, apalagi dikritik. Tentu saja konsekuensinya adalah diam atau dikeluarkan. Ada banyak cerita penyingkiran orang-orang yang bukan karena kritik, tapi karena berbeda pendapat dengan pimpinan puncak FSPMI, meskipun sesungguhnya orang yang disingkirkan itu memiliki watak yang sama saja. Melihat birokrasi FSPMI, jangan membayangkan sebuah serikat buruh sosial demokrat ala Eropa, bayangkan saja sebuah “kerajaan”!

Selain itu, kondisi serikat-serikat buruh kita masih relatif cair. Kecuali SPSI, yang lainnya masih seumur reformasi. Bandingkan dengan birokrasi serikat buruh sosial demokrat di Eropa atau Australia yang berumur lebih dari 100 tahun yang begitu mapan dan hegemonik. Komposisi serikat-serikat ini masih mungkin berubah, diorganisir, keluar dan memungkinkan pembangunan serikat-serikat baru sehingga tidak bekerja di dalamnya pun ketika dikeluarkan, tidak lantas mati kutu. Entrisme hanya taktik yang bisa dipakai pada waktu tertentu yang memungkinkan, sebagian besar secara ilegal, dan dilepaskan pada waktu yang lain.

Ketika individu-individu yang bekerja di dalam serikat kuning mau tidak mau harus berposisi terbuka (karena mereka bekerja secara legal) demi membela buruh, dikeluarkan, maka pengecaman terhadap individu-individu itu atas dasar “tidak bisa bertahan bekerja di dalam serikat kuning” atau “mengkritik terlalu keras” adalah serangan yang justru memperkuat birokrasi serikat buruh. Hal itu juga mengandung arti pekerjaan di serikat kuning dipandang sebagai pekerjaan strategis yang harus diemban setiap individu, bukan suatu taktik dan tugas dari organisasi yang dapat dilaksanakan pada suatu waktu dan dilepaskan pada waktu yang lain.

Segala macam khotbah Ted Sprague mengenai harus “mendorong lebih ke depan apa yang dikatakan oleh kaum reformis” atau “mendorong mereka melakukan apa yang sewajarnya perlu dilakukan oleh pemimpin buruh sejati untuk benar-benar membela kepentingan buruh” adalah sepenuhnya sudah dikerjakan selama dua tahun secara legal (terbuka) secara individual selama mendorong kebangkitan gerakan buruh tahun 2012. Tidak adanya kepeloporan yang cukup kuat tidak sanggup mengubah hasil akhir yang menentukan justru karena posisi mayoritas organisasi kiri pada waktu itu menolak bersatu dengan MPBI.

Setelah itu, FSPMI tidak saja membersihkan orang-orang yang dianggap “kiri”, tetapi juga sesama reformis yang memiliki akses ke massa. Semangat dari surat-surat pelarangan FSPMI kepada sejumlah pihak (termasuk LSM reformis, bahkan elit politik) mengandung makna tidak boleh berhubungan dengan massa anggota mereka secara langsung.

Kritik-kritik terhadap oportunisme birokrasi serikat buruh FSPMI kemudian terbukti dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam momen Pilpres 2014 di mana FSPMI/KSPI mendukung Prabowo Subianto. Tetapi, kebenaran saja tidak cukup bagi buruh yang memerlukan kepeloporan dari persatuan organisasi dan serikat kiri sebagai alternatif. Kepeloporan itu menjadi tidak mungkin saat mayoritas serikat progresif memilih bersatu dengan FSPMI/KSPI cs yang justru pada saat ini malah memperkuat hegemoni birokrasi serikat buruh.

Mereka yang pernah bekerja di tengah-tengah massa FSPMI, memahami betul apa makna bekerja mengagitasi dan mengajarkan siasat di tengah-tengah massa saat menyiapkan pemogokan-pemogokan. Sedangkan, persatuan serikat-serikat kiri dengan FSPMI cs yang sekarang adalah suatu persatuan di antara para pimpinan belaka dengan syarat implisit mensyaratkan tak boleh mengkritik elit serikat buruh.

Komite Persatuan Rakyat (KPR) menunjukkan kepeloporan yang ditopang oleh massa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) pada akhir tahun 2015 lalu dalam momentum kenaikan upah. Hal ini menjelaskan, bahwa untuk sementara ini, hasil-hasil perluasan lebih banyak diraup oleh PPMI di mana keanggotaannya bertambah yang sangat tidak stabil karena potensi pengkhianatan pimpinan mereka yang gemar bersekutu dengan elit-elit politik dan situasi gerakan secara umum sedang menurun. Juga, kesadaran (perjuangan) ekonomis memiliki kelemahan terbesar hanya sebagai obat yang bersifat sementara. Kenaikan-kenaikan kesejahteraan dapat diambil kembali dengan mudah oleh kapitalis dalam transaksi yang tidak adil di pasar.

Kegagalan Membangun Kepeloporan Revolusioner

Situasi di atas, sesungguhnya sangat terkait dengan kenyataan tradisi kepeloporan-revolusioner semakin menurun di kalangan kelompok kiri kita yang pada akhirnya berakhir pada likuidasi partai revolusioner. Kecenderungan yang menghilangkan peranan kepeloporan revolusioner dapat dilihat dalam berbagai bentuk: menuntut kelonggaran berorganisasi; menunda pembangunan organisasi revolusioner; tidak memprioritaskan agenda organisasi revolusioner dan menggantinya dengan prioritas kerja-kerja ormas, sampai akhirnya; mengubah partai revolusioner menjadi sekadar grup kiri belaka atau bahkan membubarkannya.

Kita pernah memiliki partai revolusioner yang cukup solid, Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang memiliki peran besar dalam menjatuhkan kediktatoran Orde Baru. Sebagian besar kader-kadernya pada akhirnya memilih berdiaspora dengan menyebar bekerja di LSM-LSM dan partai-partai politik lain. Setelah PRD memutuskan beraliansi dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) melalui alat politiknya Papernas pada tahun 2008, memicu perpecahan yang melahirkan KPRM-PRD yang kemudian berubah nama menjadi PPR. Fase ini adalah berakhirnya PRD sebagai partai kiri-revolusioner dan semakin menunjukkan garis oportunisme. Dalam Pemilu 2009, kader-kader PRD tampil menjadi calon anggota legislatif menggunakan PBR sebagai kendaraan politik. Hal itu terbukti dalam proses selanjutnya, PRD memperlihatkan posisi politiknya yang beralih dari kiri menjadi nasionalis (yang sukarnois) untuk menuntaskan revolusi nasional. Garis ini memberikan kemungkinan bagi terbukanya aliansi dengan borjuasi nasional untuk melawan neoliberalisme, dengan melawan kenyataan bahwa borjuasi di Indonesia adalah agen neoliberal. Keberadaan “borjuasi nasional” yang seolah berlawanan kepentingan dengan imprealis adalah artifisial, palsu, ilusi yang tidak ada dalam kenyataan dan hanya sebuah pembenaran untuk membenarkan kolaborasi dengan elit-elit politik borjuis. Pada tahun 2012, Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono justru menjadi pengurus partai Gerindra, Ketua Bidang Pemetaan Potensi Pemilih. Pada tahun 2015, kembali terpilih dan di saat yang sama juga adalah direktur PT CTPI (MNCTV) milik Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut dari keluarga Cendana-Soeharto.

Tidak mengherankan jika kemudian kehancuran partai kiri terbesar di Indonesia ini disertai dengan berbagai konflik dan polemik melahirkan berbagai macam demoralisasi berpartai. Generasi baru diracuni dengan gagasan “horor” konflik dan disiplin partai revolusioner yang membenarkan konsep organisasi yang longgar yang sebenarnya bukan gagasan baru di Indonesia, tapi sudah hidup dari sejak tahun 1980an. Juga bukan suatu konsep kiri baru, tapi lahir dari tendensi borjuis kecil liberal yang menganggap kontrol (partai revolusioner) adalah suatu momok yang mengerikan. Padahal, seperti kata Lenin, mustahil menghancurkan kapitalisme dengan segala aparatus kekerasannya tanpa disiplin baja.

Kelahiran PRD pada tahun 90an justru adalah hasil memisahkan diri dengan kelompok-kelompok studi yang menjadikan marxisme sebagai teori belaka. Sekadar teoritikus marxis ini memiliki ciri banyak sekali membicarakan marxisme, melakukan interpretasi baru, memproduksi maupun mereproduksi teori yang secara umum menerima marxisme dalam aspek filsafat dan ekonomi politik. Sedangkan di sisi lain, mengecilkan, mengaburkan dan bahkan menolak membahas aspek perjuangan kelas dan keharusan mempraktekannya. Sekalipun ada aspek perjuangan kelas yang dibahas, hanya sebatas bagaimana membangun “gerakan massa” yang menekankan pada seberapa besar jumlah massa belaka. Gagasan yang menginginkan “kelonggaran” berorganisasi baik itu berupa konsep sporadis, gerakanisme, sekadar grup kiri, sekadar ormas, atau seperti yang disebutkan PRD: “ partai kader berbasis massa yang bersifat terbuka” adalah menghancurkan partai revolusioner, memperkuat ekonomisme dan reformisme,  yang berarti tidak akan membawa kita pada sosialisme.

Masalah yang Harus Diatasi

Dalam membangkitkan kembali gerakan buruh, kita menghadapi oportunisme yang secara nyata ditunjukkan oleh serikat-serikat sosial-demokrat seperti FSPMI/KSPI dan SPSI yang mencengkeram mayoritas massa buruh yang terorganisir. Dalam berbagai kesempatan, mereka menunjukan wataknya yang kompromis pada kapitalis dan negara serta menutup ruang demokrasi rapat-rapat di internalnya. Mereka menguasai mayoritas massa bukan karena mereka lebih besar dan kuat, tapi karena mereka melakukan segala macam kompromi yang mengkhianati buruh. Seringkali kita menyaksikan mereka melawan dengan gigihnya hanya untuk kemudian para pimpinannya menukar perlawanan itu dengan sogokan. Saya yakinkan Anda bahwa siapa saja bisa membangun serikat buruh besar dan merekrut anggota dengan gampang jika diberikan kemudahan-kemudahan oleh kapitalis, namun sebagai gantinya, massa buruh terus-menerus diperbudak meski mereka sudah menyandang status sebagai anggota serikat.

Menurunnya minat mengorganisir partai revolusioner adalah masalah yang paling krusial. Serikat-serikat buruh yang berada di bawah pengaruh kelompok kiri mayoritas berposisi  menunda, mengabaikan bahkan melikuidasi partai revolusioner. Mereka yang membangun serikat buruh kiri tanpa membangun partai revolusioner mengalami kesalahan ketika memandang bahwa serikat buruh dapat menjadi organisasi yang homogen dalam bingkai garis politik memperjuangkan sosialisme, sebagaimana halnya partai revolusioner. Jika atmosfer revolusioner sedang meningkat, hal itu sangat mungkin, tapi pembangunan atmosfer ini pun harus dipelopori oleh partai revolusioner. Suatu tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh serikat buruh belaka. Serikat buruh adalah alat tampung massa, sekolah atau tempat belajar dan latihan yang dipersiapkan untuk selanjutnya menjadi anggota partai revolusioner. Dengan cara pandang bahwa serikat buruh adalah alat politik yang mampu mengemban fungsi kepeloporan, maka membangun serikat buruh merah saja dirasa cukup. Cara pandang ini sangat berbahaya, yang secara perlahan-lahan menggerogoti tradisi kepeloporan di dalam gerakan buruh dan gerakan kiri.

Di bawah penindasan otokrasi Tsar di Rusia yang melarang segala macam perkumpulan, Lenin sudah menyadari bahwa situasi tersebut menjadikan partai revolusioner dan serikat buruh seakan tidak ada bedanya. Namun, seorang Lenin mampu memberikan batas pemisah yang ketat antara partai revolusioner dan serikat-serikat buruh.

“Kita harus mempunyai lingkaran-lingkaran, serikat-serikat buruh dan organisasi sedemikian itu dimana-mana dalam jumlah sebanyak mungkin dan dengan fungsi yang sangat beraneka warna; tetapi sunguh omong kosong dan membahayakan jika mencampuradukkan lingkaran-lingkaran tersebut dengan organisasi kaum revolusioner, jika menghapuskan garis pemisah di antara mereka, jika lebih memburamkan lagi pengertian massa yang sudah luar biasa kaburnya itu mengenai hal bahwa untuk “mengabdi” kepada gerakan massa kita harus mempunyai orang-orang yang khusus membaktikan diri sepenuh hati pada aktivitas-aktivitas sosial-demokratis, dan bahwa orang-orang itu harus melatih diri dengan sabar dan tekun menjadi orang-orang  revolusioner profesional.//Ya, pengertian ini telah menjadi luar biasa kaburnya. Dosa kita yang terbesar mengenai organisasi ialah bahwa dengan kerajinan-tanganisme kita, kita telah memerosotkan prestise kaum revolusioner di Rusia. Seseorang yang lembek dan goyah dalam soal-soal teori, yang mempunyai pandangan picik, yang mengemukakan spontanitas massa sebagai dalih bagi kemelempemannya sendiri, yang lebih mirip seorang sekretaris buruh daripada mimbar rakyat, yang tidak sanggup mengajukan suatu rencana yang luas dan berani yang akan menimbulkan rasa hormat bahkan pada lawan-lawan pun, dan yang tak berpengalaman dan kaku dalam seni professionalnya sendiri—seni perjuangan melawan polisi politik—nah, orang demikian itu bukanlah seorang revolusioner melainkan seorang tukang kerajinan-tangan yang menyedihkan!”

Apa yang dituliskan oleh Lenin pada tahun 1902 dalam pamplet “Apa Yang Harus Dituntaskan?” masih begitu relevan jika kita melihat bagaimana serikat-serikat buruh hari ini yang berada di bawah pengaruh kelompok kiri (bahkan kiri revolusioner) terjatuh dalam ekonomisme dengan berbagai berbagai cara mulai dari mengaburkan pengertian serikat buruh seolah sanggup menjadi alat politik sosialis, melikuidasi partai revolusioner, menghancurkan keketatan rekrutmen partai maupun tenggelam dalam tugas-tugas rutin keserikatan-buruhan dengan mengabaikan agitasi dan propaganda politik.

Tentu saja, mereka tidak akan rela jika dituduh sebagai “ekonomis”. Mereka akan berdalih bahwa mereka juga mengajarkan politik kepada massa buruh dan melakukan aksi-aksi politik. Dalih semacam ini justru menunjukan “seseorang yang lembek dan goyah dalam soal-soal teori” yang tidak memahami terdapat bentuk politik “tradeunionism” khas serikat buruh yang hanya melayani tuntutan ekonomis belaka, bukan diarahkan untuk mencapai sosialisme.

Akhirnya, setelah segala persoalan yang saya sampaikan di atas, semakin kuat keyakinan dan kesimpulan saya bahwa persoalan kemunduran gerakan kita hanya akan bisa diatasi jika kita sanggup melahirkan partai revolusioner yang berdisiplin, homogen dan sanggup mengemban tugas-tugas teori dan praktek. Partai semacam ini akan sanggup secara saling dialektik melahirkan pelopor-pelopor yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi untuk mengorganisir, berpropaganda dan melakukan serangan reguler hingga serangan yang menentukan untuk mencapai sosialisme. Selesai.

 

*Penulis adalah anggota Partai Pembebasan Rakyat

** artikel ini sebelumnya diterbitkan dalam versi cetak di Koran Arah Juang

 

 

Read Full Article

Oleh: Surya Anta*

Pengantar

Dewasa ini, dengan semakin kuatnya cengkraman Imperialisme di negeri ini, kaum borjuis dengan kencang, kembali menggembar-gemborkan perihal Nasionalisme. Sangat penting bagi kaum kiri untuk menilai lebih dalam, apa maksud-maksud dari kampanye ideologis kaum borjuis ini. Apakah suatu jawaban terhadap persoalan hari ini: penyempitan ruang demokrasi dan kemiskinan ataukah jebakan yang menghantarkan mayoritas rakyat miskin Indonesia terjerembab semakin dalam di jurang ketertindasan?

 

Untuk memahami ini, sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu “Nation” atau Bangsa? Kapan, bagaimana dan apa syarat-syarat kemunculannya, terutama dalam konteks Indonesia? Apa itu Nasionalisme? Siapa yang berkepentingan terhadap Nasionalisme? Apa itu Pembebasan Nasional (National Liberation)? Apa kepentingan dan tujuan dari Pembebasan Nasional.

Jika kaum kiri tidak menjawab persoalan-persoalan ini, tidak pelak lagi akan mudah terjatuh dalam chauvinisme, reformisme ataupun oportunisme dalam posisi politiknya, yang ini membahayakan bagi keberlanjutan perjuangan untuk meniadakan penindasan dari manusia terhadap manusia yang lain (Klas).

 

Bangsa Indonesia: Bangsa Koeli

“Nations” atau Bangsa, “Bangsa” tulis Stalin, “dalam sejarahnya terbentuk dari komunitas masyarakat yang stabil/tertentu, yang terbentuk berdasarkan sebuah kesamaan bahasa, teritori (wilayah), kehidupan ekonomi, dan perubahan psikhologi, yang termanifestasikan dalam sebuah kebudayaan bersama”. “Sebuah bangsa dalam sejarahnya tidak muncul secara tiba-tiba tetapi muncul dalam periode sejarah tertentu, yaitu masa munculnya kapitalisme”. (Marxisme and Nationalism Question)

 

Selanjutnya, Doug Lorimer (Revolutionary Sosialist Party) menegaskan kembali pandangan Bolshevik bahwa sebuah bangsa bukan hanya “komunitas masyarakat yang di impikan” tetapi secara obyektif, menurut sejarahnya, merupakan perkembangan kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan basis hubungan ekonomi kapitalis, yang memberikan kesempatan pada seseorang untuk hidup dalam wilayah tertentu yang mempunyai persamaan bahasa dan persamaan budaya.

 

Dari pandangan tersebut, ada 4 kategori yang menjadi syarat lahirnya suatu bangsa, yakni: teritori (wilayah), kehidupan ekonomi, kesamaan psikologis, bahasa yang sama dan kebudayaan bersama.

 

Indonesia[1], sebelum menjadi suatu “Nation” atau bangsa, adalah kepulauan yang dikuasai oleh suku-suku dan kerajaan-kerajaan, terpisah-pisah dan saling bermusuhan satu sama lain. Melalui integrasi hubungan ekonomi-politik kapitalisme, perasaan ketertindasan yang sama, dan perkembangan kebudayaan yang sama (khususnya sastra), menjadikan penduduk di nusantara ini menjadi suatu bangsa. Bangsa yang obyektifnya memiliki syarat untuk besar, tetapi pada kenyataannya masih menjadi bangsa kuli.

Faktor paling mendasar yang menyebabkan bangsa ini masih menjadi bangsa koeli adalah: rendahnya Tenaga Produktif. Tenaga Produktif adalah penggabungan dari Sumber daya Manusia yang berkapasitas/cakap untuk menghasilkan barang-barang materil (Tenaga Kerja) dan Alat-Alat Produksi. Tenaga produktif merupakan basis penting untuk produksi dan produktifitas. Tinggi atau rendahnya kualitas tenaga produktif suatu masyarakat, akan menentukan tingkat produktifitas, kuantitas, serta kualitas hasil produksinya. Menurut Marx, tenaga produktif (force of production) bisa merubah atau menggerakkan revolusi. Hal itu karena, kemajuan tenaga produktif yang sudah tidak bisa ditampung dalam hubungan produksi lama, bisa mengakselerasikan perubahan hubungan produksi yang baru.

 

Mulanya, Tenaga Produktif masyarakat di nusantara ini tinggi. Hal itu terjadi semasa kekuasaan Majapahit (1350-1389). Tidak heran mengapa Majapahit bisa membuat kapal-kapal besar (Jung-jung[2]) yang bisa mengarungi samudera dan menguasai Nusantara hingga ke Selat Malaka; membuat “Cetbang-Cetbang”[3]; dan ketika itu, tinggi tubuh penduduk nusantara ini berkisar 170-an cm—lebih tinggi dari prajurit Jepang pada tahun 1940an. Ini mencerminkan tingkat kemakmuran yang tinggi dari masyarakat Majapahit. Tetapi di masa ini, nusantara belumlah menjadi sebuah bangsa. Nusantara masih dikuasai oleh feudalisme Majapahit. Meski dikuasai oleh Majapahit akan tetapi penduduk di daerah kekuasaan Majapahit tidak menggunakan bahasa yang sama dan memiliki kebudayaan bersama. Daerah-daerah kekuasaan majapahit merupakan daerah-daerah taklukan bukan daerah-daerah yang bersatu karena kesamaan psikologis. Oleh karena itu, pertautan antara kelahiran bangsa Indonesia dengan Majapahit adalah pertautan yang tidak memiliki relasi sama sekali.

 

Kemakmuran yang dihasilkan melalui konsentrasi produksi di tangan pemilik alat produksi (Raja dan Bangsawan Majapahit), itu ternyata tidak bertahan lama. Hubungan produksi[4] Feodalisme[5] (masa Majapahit) membusuk karena korupsi dan perpecahan[6] dalam struktur kerajaan Majapahit, dan berakhir dengan kehancuran Majapahit. Hubungan Produksi, kemudian, tidak bertransformasi menjadi hubungan produksi yang lebih lanjut (kapitalisme). Melainkan tetap dalam corak produksi yang sama: feodalisme. Perbedaannya terletak pada alat produksi, sasaran produksi, dan tenaga produksi yang terpecah-pecah (fragmentatif).

 

Setelah Majapahit runtuh, banyak muncul kerajaan-kerajaan dengan luas kekuasaan yang kecil[7], bahkan terjadi pemecahan-pemecahan kekuasaan, seperti pembagian kekuasaan Mataram melalui perjanjian Giyanti[8] (1755). Ataupun pemberian tanah oleh Kerajaan kepada saudagar, syahbandar, ataupun ulama yang sering disebut sebagai tanah perdikan (Mangir), mengakibatkan pemecahan penguasaan tanah, bahkan hingga pendirian Kerajaan baru (cth: Kesultanan Banten).

 

Selain itu, pola hak waris juga berpengaruh dalam pembagi-bagian tanah. Pola semacam ini dikenal sebagai penyakap (Sikep-sikep/Tenancy). Akibat dari struktur penguasaan tanah semacam ini adalah: tidak adanya konsentrasi produksi, sehingga tenaga produktif tidak berkembang; akumulasi produksi pun tidak melimpah. Dari struktur semacam ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada Tuan Tanah (dalam arti definitif, yang mampu bertransformasi menjadi borjuis seperti halnya di Eropa). (Konsekuensinya), sangat sulit terjadi revolusi borjuis untuk menggantikan kekuasaan feodal di nusantara, karena memang secara tenaga produktif, kaum borjuisnya lemah.

Tenaga Produktif dalam corak produksi yang lebih maju (Kapitalisme), mulai dibangun oleh Kapitalisme (Primitif) Belanda, yang mencangkokkan kapitalisme di Hindia Belanda melalui kebijakan tanam paksa[9] (Cultuurstelsel) pada tahun 1830-1870, pembangunan jalan[10], pembangunan jalan kereta api[11], pembangunan jaringan komunikasi[12] pembukaan perkebunan-perkebunan, pembukaan sekolah-sekolah (dalam rangka mengembangkan tenaga produktif penduduk negeri ini yang sangat rendah).

 

Akumulasi produksi yang didapatkan tidak juga mengembangkan tenaga produktif sepenuh-penuhnya, karena akumulasi produksi di bawa ke pasar Eropa, dan diperuntukkan bagi borjuasi Belanda dan Eropa yang menanamkan modalnya di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Hubungan produksi yang menindas ini menghambat perkembangan tenaga produktif. Memang, tenaga produktifnya dikembangkan oleh kolonialisme Belanda, melalui pendidikan dan pelatihan ataupun yang lainnya, akan tetapi akumulasi kapital yang berada di tangan kolonial belanda menghambat kemajuan tenaga produktif di Hindia Belanda (negeri jajahan).

 

Masuknya kapitalisme Belanda tidak lantas menghancurkan struktur dan kebudayaan feodalisme, bahkan di tahap awal, kekuasaan politik kerajaan di pakai untuk melegitimasi kekuasaan kolonialisme Belanda. Sedikit demi sedikit kewibawaan kaum feodal dilucuti dalam makna ekonomi[13], dan dibatasi secara politik (bahkan pemerintahan Belanda dapat ikut campur dalam suksesi kekuasaan di kerajaan–kerajaan Mataram), tapi digunakan secara kultural untuk melegitimasi ekspansi modal mereka. Inilah yang membuat sisa-sisa feodalisme tidak hancur, melainkan terus bercokol hingga saat ini dalam lapangan kebudayaan. Inilah salah satu hambatan masyarakat Indonesia dalam lapangan kebudayaan, sisa-sisa feodalisme, yang dalam hubungan produksi memiliki pengaruh dalam pengembangan tenaga produktif.

 

Yang utama dari sejarah Bangsa Indonesia adalah rendahnya tenaga produktif, yang ternyata, tetap tidak berkembang meski telah diupayakan oleh kapitalisme Belanda melalui Politik Etis, mobilisasi tenaga kerja, dan mobilisasi alat kerja, untuk membangun basis industri kapitalisme. Akibatnya, kapitalisme Indonesia adalah kapitalisme yang cacat. Kapitalisme dengan tenaga produktif yang rendah, dan dengan kaum borjuisnya yang lemah, yang rendah kapasitas kapitalisnya, serta berwatak calo (komprador).

 

Kaum borjuis “pribumi” merupakan transformasi dari para priyayi yang mulai terlibat dalam perdagangan, menjual tanahnya (yang sedikit itu) sebagai modal (yang kecil pula) untuk membangun pabrik gula—seperti yang dilakukan oleh para sinyo Belanda, pabrik kain (batik), (dan) bukan membangun Industri dasar yang kuat, seperti halnya yang dilakukan Inggris di India dengan membangun Industri Baja dan Besi. Sehingga basis Industri apapun bisa disiapkan sebab teknologinya bisa dikembangkan, bukannya diimpor.

 

Dengan kapasitas semacam ini, borjuis indonesia, tidak akan mampu mengembangkan tenaga produktif, terus bergantung kepada modal asing, dan rendah iman demokrasinya—padahal demokrasi menjadi salah satu kepentingan bagi kaum borjuis untuk melapangkan ekspansi, eksploitasi, dan akumulasi modal mereka. Maka, jangan heran, apabila militerisme begitu kuat di negeri ini. Padahal di negeri-negeri Eropa, militer berada sepenuhnya dibawah kendali kaum borjuis, digunakan sebagai alat kekerasan untuk mempertahankan keberlanjutan proses akumulasi kapital, baik terhadap rakyat yang melawan penghisapan itu, ataupun terhadap serangan dari luar—dari kaum borjuis negeri lain yang hendak menguasai alat-alat produksi mereka.

 

Inilah yang membedakan proses kelahiran kapitalisme di Indonesia dengan di Eropa. Di Perancis, revolusi borjuis-demokratik merupakan hasil dari ketidaksanggupan lagi hubungan produksi feudalisme menampung perkembangan Tenaga Produktif yang semakin lama-semakin maju;yang karena disyaratkan adanya konsentrasi produksi—meski ditangan kaum borjuis dan gilda-gilda. Inilah pula yang membedakan karakter borjuis di eropa dan Indonesia.

 

Embrio Bangsa Indonesia lahir dari integrasi hubungan ekonomi daerah-daerah jajahan Bangsa Belanda, yang dahulu merupakan mayoritas bagian dari kekuasaan majapahit, yang karena keruntuhannya menjadi terpecah-pecah. Integrasi hubungan ekonomi ini tidak lantas secara langsung melahirkan bangsa Indonesia. Integrasi hubungan ekonomi memberikan syarat-syaratnya, akan tetapi yang utama adalah proses dinamis dari penduduk Hindia Belanda dalam mengembangkan kesadarannya, kebudayaannya, bahasanya, organisasinya maupun pergerakannya, itulah faktor yang utama.

 

Antagonisme antara bangsa Belanda dan penduduk negeri ini dalam hubungan ekonomi yang menindas melahirkan suatu kesamaan psikologis, perasaan senasib sebagai orang-orang yang di jajah Belanda. Perasaan ini semakin berkembang dengan kenyataan adanya ketimpangan kesejahteraan, ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, informasi dan komunikasi, ketidaksetaran di mata hukum, ketidaksetaraan dalam pekerjaan, ketidaksetaraan dalam kekuasaan antara kaum pribumi dengan sinyo-sinyo Belanda dan keturunannya memberikan basis perlawanan. Karakter perlawanan ini berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh P.Diponegoro, Cut Nyak Dien, Imam Bonjol yang kepentingannya adalah mempertahankan tanahnya dalam posisi mereka sebagai kaum feudal. Bukan dalam watak yang lebih maju, watak anti penindasan kolonial sebagai sebuah bangsa. Penduduk pribumi negeri ini, terbangun kesamaan psikologisnya, yakni: anti penindasan kolonial.

 

Proses menjadi bangsa ini semakin maju, seiring dengan kebutuhan kapitalisme untuk mengembangkan tenaga produktif melalui politik etis. Politik Etis yang dijalankan Belanda, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga produktif negeri ini justru melahirkan “senjata” yang siap menikam kapitalisme Belanda—suatu pedang bermata dua—yakni: Kaum terpelajar/terdidik, Koran dan Organisasi Massa. Pada tahun 1908, suatu organisasi radikal dengan jumlah keanggotaan 1200 orang lahir, iallah Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1911, Serikat Islam yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islam lahir dan berkembang menjadi organisasi massa terbesar dengan skala nasional. Dari organisasi gerakan inilah karakter nasional sebagai suatu teritorial dan perasaaan senasib berkembang dengan tujuan yang semakin meruncing: kemerdekaan. Melalui organisasi, perjuangan kemeredekaan, koran sebagai media komunikasi dan informasi, bahasa berkembang baik secara lisan melalui berbagai pendiskusian ataupun melalui tulisan dengan berbagai artikel, sikap politik, phamplet, slogan yang menghantarkan bahasa Indonesia menjadi berkembang, melalui politik dan seiring dalam perjuangan kemerdekaan, perjuangan membebaskan negeri ini keluar dari penjajahan Belanda. Produk-produk kebudayaan lahir dengan berbagai bentuk, dengan artikel ataupun karya sastra yang disebarluaskan melalui “bacaan liar” maupun “sekolah liar” misalnya yang dibuat oleh Tirto Adhisuryo, yang memperlihatkan kenyataan kondisi masyarakat Hindia Belanda, seperti Peladjaran Boeat Perempoean Boemipoetera dimuat di Medan Priyayi (MP) pada tahun 1904, Kekedjaman di Banten dimuat di MP tahun 1909, Tjerita Njai Ratna, terbit tahun 1909. R.M. Tirtoadhisoerjo sebagai seorang pelopor pergerakan nasional yang memproduksi bacaan-bacaan fiksi dan non-fiksi, telah mendorong beberapa tokoh pergerakan untuk melakukan hal yang sama, seperti Mas Marco Kartodikromo (Mata Gelap, Student Hidjo), Soeardi Soerjaningrat (Seandainya saya Seorang Belanda), Tjipto Mangoenkoesoemo, Semaoen (Hikayat Kadiroen), Darsono (Moeis telah mendjadi Boedak Setan Oeang, Pengadilan Panah Beratjun) dan lainnya. Selain itu, produk kebudayaan yang berangkat dari kondisi yang real juga dilakukan dengan lukisan, seperti yang dilakukan oleh Sudjojono yang kemudian mempelopori lahirnya Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Bagi Sudjojono, seniman tidak hanya melukis gubuk yang indah dan pegunungan, gambar-gambar romantis tetapi juga melukis pabrik gula dan petani yang kurus, motor-motor orang kaya dan celana panjang pemuda miskin… Sudjojono lah yang mempelopori seni lukis modern dengan watak realisme sosialis. Dari praktek ini dapat kita pahami bahwa kebudayaan nasional berkembang dari kebudayaan rakyat, kebudayaan yang lahir dan berkembang karena adanya antagonisme klas, kebudayaan yang meluas dan meninggi karena di integrasikan dengan perjuangan politik, perjuangan kemerdekaan.

 

Organisasi, koran, buku, rapat akbar, diskusi-diskusi, puisi, nyanyian, lukisan adalah produk kebudayaan modern yang kesemuanya ditempatkan dalam arah menuju perjuangan kemerdekaan serta perdagangan maupun bentuk-bentuk hubungan ekonomi lainnya antar penduduk negeri ini menghantarkan syarat-syarat negeri ini menjadi suatu bangsa. Suatu faktor-faktor yang mulanya dilarang oleh kolonialisme belanda karena membahayakan bagi cengkraman kapitalisme belanda di negeri ini. Di tahun 1928 telah lahir suatu bangsa, bangsa Indonesia. Bangsa yang proses kelahirannya dipicu oleh integrasi ekonomi-politik dalam sistem kapitalisme Belanda, akan tetapi dihambat oleh Belanda proses perkembangan dari Bangsa ini dan terus berproses melalui organisasi dan pergulatan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia sendiri.

 

Proses pembangunan bangsa ini tidak lantas selesai. Terus berproses. Bahkan setelah kemerdekaan (dalam pengertian politik) dicapai pada 17 Agustus 1945. Proses membangun bangsa ini terus bergulat untuk melahirkan karakter dan kebudayaan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan terbebas sepenuh-penuhnya dari bangsa lain yang menindasnya. Proses ini tidak hanya dihambat oleh intervensi-intervensi dari luar, baik oleh Sekutu ataupun Belanda tetapi oleh kepengecutan kaum borjuis “pribumi”. Misalnya dalam soal Revolusi Sosial di Tiga Daerah yang bertujuan untuk memukul sisa-sisa kekuatan lama yang pada masa pra kemerdekaan ikut menyokong kekuasaan Belanda, dimana pemerintah ataupun PKI menyalahkan aksi radikal tersebut. Ataupun, dalam soal persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang delegasinya dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, dimana Belanda dapat kembali memiliki kekuasaan secara ekonomi melalui kesepakatan untuk dikembalikannya perusahaan, perkebunan, pertambangan dan insutri vital lainnya kepada Belanda dan pemerintah Indonesia diwajibkan membayar utang semasa perang sebesar US $40 Miliar serta pemecahbelahan kekuatan nasional dengan disetujuinya konsep Republik Indonesia Serikat (RIS). Proses pergulatan ini terus berlangsung, antara kelompok yang menghendaki kemandirian nasional sebagai sebuah bangsa menjadi pijakan prinsip politik-ekonominya dengan kelompok yang menghendaki berkompromi dengan tekanan dan modal asing (Belanda, Inggris dan Amerika) hingga terjadilah tragedi besar 1965 yang memukul mundur gerakan kiri, memukul mundur proses membangun sebuah bangsa yang besar, yang mandiri, yang berdaulat.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bangsa Indonesia, yang mana komposisinya terdiri dari: Borjuis, Borjuis Kecil, Kaum Miskin (Semi Proletariat Perkotaan/Pedesaan dan Proletariat), memiliki persoalan mendasar yang menyebabkannya menjadi Bangsa Kuli, yakni: Rendahnya Tenaga Produktif. Rendahnya Tenaga Produktif inilah yang menjadi faktor fundamental dari kapitalisme yang cacat, borjuisnya yang komprador, masih bercokolnya sisa-sisa feudalisme serta kuatnya militerisme di negeri ini. Sementara kebudayaanya, terus bergulat antara kebudayaan rakyat yang ditopang oleh pergerakan rakyat dengan kebudayaan sisa feudalisme dan kebudayaan borjuis yang komprador.

 

Dari latar belakang persoalan tersebut pertanyaanya adalah: apakah ada syarat-syarat nasionalisme yang kuat tumbuh di negeri ini saat ini dan kedepannya? Apakah Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar? Lalu apa syarat-syaratnya? Sebelum membahas ini ada faktor lain yang mempengaruhi proses pembangunan bangsa Indonesia: faktor eksternal.

 

Penghancuran basis Kebudayaan Nasional: Kebudayaan Rakyat

1965, merupakan pintu masuk modal asing ke Indonesia. Negeri ini di masuki oleh modal barat, melalui UU PMA 1967[14] dan UU PMDN 1967. Pembangunanisme (Developmentalism) mulai dijalankan dengan mengandalkan investasi modal asing dan pinjaman utang luar negeri[15], serta stabilisasi politik melalui Dwi Fungsi ABRI. Hasilnya, lapangan kerja terbuka, dan angkatan kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi meningkat. Produksi andalannya adalah tekstil, beras, kayu, dll. Akan tetapi, industri ini sejatinya rapuh, karena industri dasar (Besi, Baja), industri berat (mesin-mesin untuk produksi tekstil), dan industri ringannya (industri kosumsi) sedari awal tidak dibangun.

 

1965, juga merupakan titik mundur proses membangun bangsa. Orde Baru menempatkan proses pembangunan bangsa berada di moncong senjata, bukan lagi dalam politik dan kebudayaan melalui diskusi, koran, organisasi, rapat akbar, ataupun segala aktifitas yang membangun kesadaran sebagai sebuah bangsa yang satu, melainkan dipaksakan demi stabilitas ekspansi dan eksploitasi modal asing di negeri ini. Kebudayaan bersama tidak lahir dari praktek kebersamaan yang panjang dan dinamis melainkan pemaksaan budaya jawa yang ditunjukkan dari pakaian, sopan santun, tatabahasa, yang semuanya kental dengan budaya feudalisme jawa. Ordebaru menghambat kemajuan pembangunan bangsa, utamanya diperlihatkan dengan kebijakan orde baru membubarkan organisasi-organisasi politik, membunuh dan memenjarakan tanpa proses peradilan para pendukung Soekarno, membakar buku-buku dan memutarbalikkan fakta sejarah. Akibatnya, pengetahuan masyarakat terhadap bahasa menjadi kurang berkembang, bahasa hanya berkembang dikalangan intektual yang mendapatkan kesempatan pendidikan sedangkan mayoritas kaum miskin yang dibatasi kesempatan berorganisasinya menjadi kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bahasanya. Kebudayaan bersama menjadi terhambat perkembangannya. Karena aktivitas bersama dalam organisasi dan kehidupan politik yang sebelumnya memicu perkembangan kebudayaan menjadi terhambat pada masa kekuasaan Orde Baru yang despotik itu. Bahasa dan kebudayaan hanya berkembang di ranah pendidikan dan kalangan klas menengah yang tentu saja dibatasi tema politiknya. Karya sastra maupun bentuk-bentuk seni yang syarat dengan muatan realisnya dilarang, dan dianggap berbahaya secara politik, padahal tema-tema semacam itulah yang mengembangkan kebudayaan dengan berangkat dari kenyataan yang ada.

Masa kekuasaan Orde Baru memperlihatkan adanya kemunduran proses membangun bangsa. Karakter kebangsaan dipaksakan dengan cara-cara militeristik. Terlebih pada daerah-daerah yang kaya dengan bahan tambang seperti Aceh dan Papua. Untuk mengamankan pengeksploitasian alam oleh korporasi internasional dan pendistribusian kekayaan yang timpang, yang lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat dan korporasi internasional dilakukan cara-cara kekerasan. Kebijakan dan tindakan semacam ini yang melunturkan identitas kebangsaan yang sebelumnya dibangun pada masa Soekarno. Perasaan yang sama sebelumnya sebagai bangsa yang ditindas oleh bangsa penjajah, kemudian memudar dan melahirkan perasaan yang baru, yakni perasaan ditindas oleh pemerintah ordebaru, sebagian lagi menganggap ditindas oleh “bangsa jawa”—karena diangap pemerintahnya adalah orang-orang jawa.

 

Selain itu, kekuasaan Orde Baru menghancurkan budaya mandiri, berdikari yang sebelumnya dibangun dengan kuat oleh Soekarno dengan gerakan kiri. Melalui kebijakan mengemis pada badan keuangan internasional, pemerintah Orde Baru meninabobokkan rakyat dengan subsidi sosial yang tinggi tetapi rapuh pondasi ekonominya. Akibatnya, rakyat dihancurkan kebudayaan majunya dulu, yakni budaya kemandirian secara politik dan ekonomi. Kebudayaan Rakyat dan Budaya Pembebasan yang semula menghegemoni pada masa kekuasaan Sukarno, selanjutnya dihancurkan seiring dengan pembubaran dan penangkapan kelompok Soekarnois dan PKI. Akibatnya, kebudayaan rakyat menjadi tumpul, bahkan lumpuh. Dan kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan borjuis, dengan karya-karyanya abstrak dan idealis—yang sebelumnya dipelopori oleh kelompok Manikebu (Manifesto Kebudayaan), yang banyak disokong oleh Tentara. Selanjutnya, kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan borjuis dan kebudayaan sisa-sisa feudalisme yang mempengaruhi kesadaran massa terlebih dengan adanya politik massa mengambang. Politik dan kebudayaan semacam ini berhasil melumpuhkan kapasitas perjuangan rakyat untuk bangkit dan mendominasi kebudayaan nasional.

 

Neoliberalisme dan Identitas Nasional

Pada saat Kapitalisme mengalami krisis, akibat overproduksi, yang dimulai dari Meksiko selanjutnya merembet ke Asia, Eropa dan Amerika. Pemerintah selanjutnya menelan mentah-mentah obat krisis yang ditawarkan oleh badan-badan keuangan internasional melalui kebijakan neoliberalisme dengan utang sebagai medianya dan penandatanganan letter of intent (LOI) sebagai “ketok palunya”. Neoliberalisme dijabarkan melalui kebijakan penghapusan subsidi sosial, privatisasi aset negara, deregulasi, pasar bebas.

 

Di seluruh dunia, kebijakan neoliberal telah dipaksakan oleh lembaga-lembaga finansial yang memiliki kekuasaan besar, seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Bank Dunia (World Bank/WB), dan Bank Pembangunan Antar Amerika (Inter-American Development Bank), dan WTO (World Trade Organization), kepada pemerintah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena Borjuis “Pribumi” lemah, rendah tenaga produktifnya, berwatak calo, maka mereka menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberal secara serius. Bahkan, mereka menjadi agen neoliberalisme, dengan membenar-benarkan menjalankan kebijakan tersebut secara gamblang; ikut memenangkan kebijakan tersebut menjadi undang-undang (UU investasi/2007, UU Privatisasi, UU Sumber Daya Air) dan berbagai peraturan pemerintah lainnya.

 

Apa akibatnya?

Semenjak kebijakan Neoliberalisme disahkan melalui penandatanganan Letter of Intent semasa pemerintahan Habibie, dan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, anggaran negara tidak lagi diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan sosial. Anggaran negara lebih banyak diprioritaskan untuk membayar utang luar negeri semasa 32 tahun kekuasaan Orde Baru dan utang masa perang sebesar US $40 Miliar (Baswir, 2006) kepada Belanda, yang ditetapkan oleh KMB (Konferensi Meja Bundar) dan disetujui oleh Orde Baru.

 

Hasilnya, subsidi sosial (subsidi pendidikan, kesehatan, BBM Murah, Listrik Murah, dll) dikurangi, sehingga tanggungjawab sosial negara ditetakkan pada pundak individu. Rendahnya subsidi untuk pendidikan dan kesehatan tercermin dari alokasi anggaran tahun 2006 untuk kesehatan sebesar Rp 9,9 triliun (0,4% dari PDB), dan pendidikan sebesar Rp 30,8 triliun (1,4% dari PDB). Bandingkan dengan anggaran pendidikan anjuran UNESCO sebesar minimal 2%; dan anggaran pendidikan di Kuba sebesar 8%.

 

Pengeluaran jauh lebih besar untuk pembayaran bunga utang, yakni sebesar Rp 76,629 triliun (2,5% dari PDB tahun 2006), dan cicilan utang pokoknya sebesar 2,1% dari PDB di tahun yang sama. Bangladesh saja, biaya peningkatan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusianya diatas US$ 1 per kapita; sedangkan di Indonesia dibawah US$ 1. Bagaimana mungkin ada Industrialisasi Nasional apabila program peningkatan tenaga produktinya rendah?

 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprivatisasi, dengan pembenaran agar lebih efesien dan produktif. Pada kenyataannya, aset-aset negara tersebut dijual kepada asing; sekaligus kuasa pengelolaannya. Anggaran negara semakin tipis karena modal lari keluar negeri (capital flight). Kalau pun tersisa, dana (lebih banyak) dipakai untuk belanja militer atau belanja pejabat. Sebagai contoh, pada pos APBN tahun 2006, Belanja Pemerintah Pusat fungsi Pertahanan dan Ketertiban Keamanan sebesar 1,7% PDB.

 

Pasar Bebas, ternyata tidak membawa keadilan dalam perdagangan (fair trade). Produk-produk tekstil asing, yang masuk dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik—karena tenaga produktifnya lebih tinggi dan modalnya lebih besar—menghancurkan pasar dalam negeri, dan membuat industri tekstil dalam negeri yang dikuasai oleh Borjuasi “Pribumi” dan Borjuasi Tionghoa hancur. Ratusan Ribu bahkan jutaan buruh perusahaan Tekstil, Produk tekstil dan Sepatu, di PHK massal karena tutupnya perusahaan-perusahaan tersebut. Semuanya, disebabkan tidak hanya karena rendahnya tenaga produktif, tetapi juga karena biaya produksi meningkat, seiring dengan meningkatnya biaya energi (Tarif Dasar Listrik, BBM). Di sektor Pertanian dan Peternakan, liberalisasi produk pertanian dan peternakan yang membawa apel, tembakau, beras, ayam, daging dari luar, menghancurkan produksi dalam negeri; membuat para petani tak mau lagi bertani, kemudian menjual tanahnya—yang sempit itu—dan menjadi pekerja kasar di perkotaan ataupun menjadi buruh migran.

 

Akibat ini semua, tingkat pengangguran meningkat pesat sementara daya beli masyarakat tak kunjung meningkat. Pada tahun 2007, angka pengangguran terbuka diperkirakan bertambah 12,6 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 45,7 juta jiwa[16]. Kalau pun ada buruh pabrik yang mendapatkan pesangon karena di PHK dan menjadi pedagang kaki lima, nasibnya berada di ujung sepatu satuan polisi pamong praja (Satpol PP) pemerintah daerah, yang menggusur mata pencaharian mereka.

Dampak kebijakan neoliberalisme yang paling mencolok, ada dalam data kesehatan pada Laporan Dana Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk Anak (Unicef). Dilaporkan, dari 23,5 juta balita di Indonesia, 8,3 persen di antaranya menderita gizi buruk. Sekitar 400.000 bayi yang lahir setiap tahun menderita gangguan intelektual karena kekurangan iodium selama kehamilan. Dan sekitar 14.000 anak per tahun rentan infeksi karena kekurangan vitamin A.

 

Inilah kebijakan Neoliberalisme itu, yang katanya hendak memberikan “tetesan” kesejahteraan dari si Kaya kepada kaum papa, tapi kenyataannya sebaliknya. Neoliberalisme tidak membangun Tenaga Produktif bangsa Indonesia, sebaliknya, Tenaga Produktif semakin dilemahkan, semakin dilumpuhkan. Konsentrasi produksi tidak ditangan negara, melainkan ditangan korporasi internasional; dan akumulasi kapital tidak diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan, karena akumulasi kapital tidak berada di tangan negara (yang pro rakyat) tetapi di tangan korporasi internasional.

 

Internasionalisasi modal pada kenyataannya tidak diikuti oleh internasionalisasi kepemilikan modal, sebaliknya kepemilikan modal dengan cepat terkonsentrasi di tangan korporasi internasional (monopoli) yang memiliki modal besar, teknologi tinggi dan buruh yang sangat terampil. Internasionalisasi modal telah menghempaskan kaum miskin Indonesia semakin dalam pada jurang kemiskinan. Begitupun juga, Borjuis nasional yang terdiri dari borjuis “pribumi”, borjuis Tionghoa, Borjuis keturanan India dan Arab dan sisa-sisa borjuis bersenjata tidak kuasa menahan iklim “kompetitif” yang dibangun oleh sistem ekonomi neoliberal. Dengan modal yang kecil, teknologi yang sedang, manajemen yang kurang profesional maka perusahaan-perusahaan mereka hancur, bangkrut dan diakhiri dengan pemecatan kaum buruh.Beraksi terhadap kekalahan ini, borjuis nasional selanjutnya mengangkat tinggi-tinggi bendera nasionalisme—sikap yang tidak pernah ditunjukkan sebelumnya ketika proyek ekonomi neoliberal dijalankan di negeri ini.

 

Keleluasaan penetrasi modal asing beserta eksploitasinya dilegalisasi dengan produk perundang-undangan (UU, PP, Perpres, Perda) untuk membenarkan proyek privatisasi, pasar bebas, pengurangan tanggungjawab sosial yang intinya adalah pengurangan campurtangan negara dalam urusan ekonomi demi iklim yang “kompetitif”. Akibatnya, posisi negara tersubordinasi dalam skenario politik neoliberal. Sehingga kedaulatan sebagai suatu bangsa menjadi tiada. Lebih jauh lagi, undang-undang otonomi daerah yang memperlihatkan dekonsentrasi dan desentralisasi di daerah membuat kesadaran sebagai bagian bangsa Indonesia menjadi luntur. Kesadaran yang berkembang bukan kesadaran sebagai sebuah nation, melainkan provinsialisme ataupun sukuismenya yang berkembang. Identitas seseorang sebagai bagian identitas nasional hanya ditempatkan ketika keluar dari wilayah Indonesia, tetapi ketika di dalam negeri identitas yang digunakan adalah identitas daerahnya ataupun sukunya. Desentralisasi ini juga berakibat pada terhambatnya kesadaran solidaritas sebagai suatu bangsa. Suatu daerah yang memiliki sumber daya yang lebih banyak akan mementingkan daerahnya sendiri, sehingga daerah dengan sumber daya yang lebih sedikit terpaksa mengandalkan kapasitas yang seadanya.

 

Proyek neoliberal yang berakibat kemiskinan, justru memperluas perkembangan budaya konservatisme (Fundamentalisme agama). Agen-agen budaya konservatisme menawarkan jalan keluar pragmatis melalui budaya yang sudah sangat usang dan berkembang ribuan tahun yang lampau. Dan rakyat terilusi dengan jalan keluar dan budaya semacam itu karena lemahnya gerakan rakyat sebagai tulang punggung untuk mensebarluaskan kebudayaan rakyat;kebudayaan pembebasan.

 

Penerapan neoliberalisme dan kemiskinan kebudayaan rakyat, mengakibatkan kesenjangan kebudayaan (Cultural Gap). Hal itu ditunjukkan dengan fenomena dimana masyarakat mengkonsumsi produk-produk tanpa mengerti esensi fungsi dari produk tersebut. Mereka menggunakan atau membeli produk tertentu karena adanya hegemoni budaya kapitalistik akibatnya terjadi konsumerisme. Hegemoni kebudayaan neoliberal ini melapangkan tujuan ekspansi dan eksploitasi modalnya. Dan hegemoni kebudayaan kapitalistik ini memiliki kesempatan untuk terus meluas dan reproduktif. Selain karena banyaknya produsen-produsen budaya kapitalistik, selain itu media-media propaganda dan cara pengemasan budaya kapitalistik mempermudahnya untuk meluas dan reproduktif.

 

Dalam hal ini, kebudayaan rakyat yang merupakan landasan dari berkembangnya kebudayaan suatu bangsa menjadi terhambat karena dominasi ideologis neoliberal. Masih bercokolnya sisa-sisa feudalisme dalam lapangan budaya dan dominasi budaya neoliberal membuat budaya nasional menjadi terhambat perkembangannya. Budaya nasional sering dianggap lebih rendah dibandingkan budaya neoliberal yang sering dianggap tinggi estetisnya, meski sering tanpa makna. Padahal proses tumbuh dan kembangnya suatu bangsa di syaratkan pula melalui tumbuh kembangnya kebudayaan bersama dalam waktu yang panjang, yang ini sepenuhnya bersandar pada budaya kerakyatan karena kaum borjuis sendiri lemah dalam karakter dan kebudayan sehingga selalu mencomat-comot budaya-budaya feudal dan budaya kapitalistik tanpa memahami esensi kepentingannya dalam membangun bangsa ini.

 

Nasionalisme yang Fiktif

Di atas sudah digambarkan bagaimana kaum borjuasi beraksi atas penerapan ekonomi neoliberal dengan berlagak sok Nasionalis. Beberapa kalangan memandang bahwa respon kaum borjuis dengan berbicara kembali dalam soal-soal nasionalisme dapat menjadi sekutu bagi gerakan kiri untuk membangun aliansi anti neoliberal bersama mereka. Mungkinkah ini? Sebelum itu apa kepentingan nasionalisme bagi kaum borjuis (dalam pengertian umum). Kaum borjuis merupakan satu golongan yang paling berkepentingan terhadap bangsa dan nasionalisme. Karena, identitas nasional dalam pengertian teritorial, relasi ekonomi, maupun budaya memberikan privilege (hak istimewa) bagi kaum borjuis dengan orang-orang sebangsanya untuk melakukan eksploitasi dan ekspansi modalnya dalam batas-batas teritorial negara tersebut, dan utamanya dalam berhadapan dengan kaum borjuis asing yang juga memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia dari bangsa tersebut. Sehingga proteksi ekonomi, budaya, politik melalui legitimasi nasionalisme akan menyelamatkan akumulasi modal kaum borjuis “pribumi” dari terjangan modal kaum borjuis “asing”.

 

Bagi kaum borjuis, nasionalisme memberikan syarat-syarat ideologis untuk melapangkan tujuan tersebut, utamanya dalam pengertian untuk lebih mendukung dan mendahulukan mereka (kaum borjuis) yang sebangsa dan setanah air dengan orang-orang sebangsanya (kaum proletariat, semi proletariat dan borjuis kecil). Sehingga harmonisasi klas dalam suatu bangsa, yang ditunjukkan dengan mencintai tanah airnya, mencintai pemerintahannya, mencintai orang-orang sebangsanya, meskipun kaum borjuis nasional, tentara, ataupun alat-alat kekerasan negara lainnya ikut menindas mereka (mayoritas penduduk suatu bangsa; proletariat, semi proletariat, borjuis kecil);mereka harus tetap mencintainya meskipun proses penghisapan terus menerus berlangsung.

 

Kaum proletariat dan kaum miskin lainnya tidak memiliki kepentingan terhadap nasionalisme. Sebab, nasionalisme tidak memberikan keuntungan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pelenyapan penindasan terhadap mereka. Dihadapan kaum borjuis manapun apakah itu “pribumi” maupun “asing”, proletariat dan kaum miskin lainnya akan tertindas, dengan upah murah, waktu kerja yang panjang, buruh kontrak, ancaman pemecatan, represifitas fisik, pelecehan seksual di tempat kerja. Kaum proletariat dan kaum miskin di negeri manapun memiliki persoalan ketertindasan yang serupa. Oleh karena itu, proletariat dan kaum miskin memiliki musuh yang sama, yang pertentangannya tidak dapat di damaikan selama klas-klas masih ada, yakni: Kaum Borjuis.

 

Lalu apakah kaum borjuis di Indonesia memiliki karakter nasionalisme dalam pengertian diatas?

 

Kaum borjuis yang memiliki karakter “nation” adalah kaum borjuis yang tidak akan tunduk pada modal asing;Imperialisme, yang menghancurkan tenaga produktif di negerinya. Kaum borjuis dengan karakter ini akan berupaya membendung sepenuhnya-penuhnya eksploitasi modal asing atau paling tidak berusaha “menjinakkannya” demi keuntungannya, karena mereka sadar bahwa Imperialisme akan juga “memakan” mereka. Kaum borjuis semacam ini sudah pasti adalah kaum borjuis yang progressif. Dan borjuis progressif umumnya adalah demokratik (dalam pengertian demokrasi borjuis). Sebab, borjuis progressif membutuhkan syarat-syarat demokrasi demi pelipatgandaaan keuntungan modalnya dan iklim kompetitif antara borjuis satu dan lainnya.

 

Terdapat beberapa syarat-syarat borjuis dapat dikategorikan sebagai borjuis progressif, antaralain:

Syarat Ekonomi (Modal, Tenaga Produktif, Manajemen):

  • Dari sejarahnya Kaum Borjuis Nasional merupakan terdiri dari borjuis “pribumi” yang terlahir melalui kapitalisme cangkokan dan borjuis Tionghoa, India dan Arab yang tumbuh dan berkembang dalam iklim kapitalisme cangkokan. Kaum borjuis semacam ini, berkembang dengan modal yang kecil, dengan alat-alat kerja yang tradisional, tenaga kerja yang rendah kapasitasnya (tenaga produktif yang lemah), karena faktor-faktor historis yang mempengaruhinya, baik dari masa feudalisme yang alat, sasaran dan tenaga produktifnya fragmentatif serta pengaruh kelahirannya oleh Kapitalisme Belanda melalui perkebunan, industri gula, tekstil dan bukan mempersiapkan industri-industri dasar (Baja, Besi), Industri Berat dan Industri Konsumsi. Oleh karena itu, Borjuis Nasional sedikit sekali yang memiliki kemampuan manajemen produksi yang baik dan profesional. Sebab, manajemen produksi yang baik merupakan dialektika dari bentuk kerja dan alat kerja yang rumit dalam suatu industri modern. Karena tidak dibangun secara kuat dan sistematis sedari awal baik Industri Hulu hingga Hilir, Industri di negeri ini sangat bergantung dari bahan-bahan dasar dan teknologi dari luar negeri

 

Selain itu, borjuis nasional di negeri ini tidak berkembang dari kapasitasnya melainkan dibantu oleh utang luar negeri pada masa Orde Baru. Itulah yang mengembangkan modal mereka;perusahaan;alat-alat kerja; teknologi pendukung; dan ahli-ahli yang di impor dari luar. Sehingga, sebutan “Macan Asia” bagi borjuasi negeri ini adalah pepesan kosong belaka. Karena semuanya di dapat dari pinjaman utang luar negeri yang selanjutnya dibebankan kepada rakyat Indonesia.

Selain itu, borjuis nasional adalah borjuis yang berkembang dengan jalur distribusi produk yang sempit. Karena, beratus-ratus tahun sejak masa merkantilisme Eropa hingga saat ini, jalur distribusi produk sudah dikuasai oleh borjuasi “asing” yang berkembang dengan modal yang besar, tenaga produktif yang berkualitas, Manajemen produksi yang profesional dan struktur industri yang lengkap (Hilir-Hulu).

 

Syarat Politik:

  • Pengertian borjuis nasional progressif yang dipahami dalam terminologi kiri ialah individu atau golongan yang dalam relasi produksinya menjadi pemilik Kapital dan mendapatkan keuntungan dari akumulasi kapital dari hasil kerja proletariat dan yang konsisten untuk menghancurkan sisa-sisa feudalisme, militerisme, birokratisme negara dan melapangkan demokrasi bagi kepentingan ekonomi-politik klasnya. Sangat sedikit borjuasi semacam ini, misalnya Gusdur. Akan tetapi hanya dalam pengertian demokratik, tetapi tetap saja tunduk pada kebijakan Neoliberalisme. Mayoritas Borjuasi Nasional adalah borjuasi yang tidak pernah tegas melawan aktor-aktor anti demokrasi. Padahal demokrasi merupakan salah satu syarat dari liberalisasi ekonomi, meski tidak dalam pengertian sejati.

 

Selama ini borjuasi yang ada tunduk pada modal internasional dan pelbagai kebijakan imperialisme. Misalnya, dalam persoalan UU Penanaman Modal yang secara nyata menguntungkan korporasi internasional dan merugikan rakyat. Tidak satupun elit politik yang secara tegas dan nyata melakukan perlawanan terhadap kebijakan tersebut dalam praktek. Memang ada yang melakukan perlawanan dalam metode yang minimum (Statement, dsb) akan tetapi cerminan politik tersebut hanya untuk populeritas menuju pemilu 2009 saja.

 

Syarat Kebudayaan:

  • Menurut Leon Trostky (Apakah Budaya Proletar itu, dan mungkinkah ada?): “Setiap kelas yang berkuasa pasti menciptakan budayanya sendiri, dan karenanya juga menciptakan seni mereka sendiri.” Kemudian Trotsky menjelaskan “Pembangunan kebudayaan borjuis dimulai beberapa abad sebelum mereka meraih kekuasaan negara dalam genggaman tangannya dengan melalui serangkaian revolusi. Bahkan ketika borjuis hanyalah warga negara kelas tiga, yang hampir kehilangan hak-haknya, mereka memainkan bagian pertumbuhan yang terus menerus dan besar dalam semua lapangan budaya”

 

Budaya Borjuasi Nasional negeri ini merupakan campuran dari budaya feodal para priyayi yang masih ditunjukkan dalam seni, tata upacara, bahasa dan adopsi budaya liberal yang mempertontonkan kebebasan, konsumerisme, elitisme, yang sesungguhnya saling bertentangan tetapi masih bercokol dalam kesadaran dan kebudayaan kaum borjuis. Inilah gambaran dari budaya tanggung-tanggung klas penguasa di negeri kita. Oleh karena itu, borjuasi nasional negeri ini tidak memiliki budayanya yang orisinal hasil dari perkembangan historisnya, hal ini tak dapat dipungkiri karena pengaruh kelahirannya yang cacat. Ilmu pengetahuan, Seni dan Penilaian terhadap karya Seni, serta Industri lebih di dominasi oleh budaya liberal yang bercampur baur dengan budaya feudalisme. Maka dari itu, kaum borjuasi di negeri ini rendah karakternya, tidak mandiri, miskin keberanian, anti terhadap kontradiksi, tidak haus akan seni dan ilmu pengetahuan (cupet), tapi rakus akan kekayaan dan popularitas.

 

Dari pengertian dan syarat-syarat tersebut, maka tidak ada borjuis progressif di negeri ini. Maka, nasionalisme yang di dengung-dengungkan dengan sok ikut-ikutan berteriak nasionalisasi, kedaulatan nasional, bebas dari intervensi hanyalah FIKTIF belaka, karena kaum borjuisnya—sebagai klas yang paling berkepentingan terhadap Nasionalisme—tidak memiliki syarat ekonomi, politik dan kebudayaan. Semisal, mereka mampu untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing—suatu permisalan yang mustahil. Mereka akan sulit untuk mengembangkannya, karena lemahnya tenaga produktif, rendahnya manajemen. Dan, apabila diembargo oleh Imperialisme, hasilnya borjuis nasional itu akan kembali tunduk pada korporasi internasional.

 

Dalam pengertian diatas pula, bahwa membangun suatu Nasionalisme demokratis bersama kaum Borjuis adalah kekeliruan. Sebab, sedikitnya borjuis yang demokrat dan borjuasi yang memiliki karakter progressif dan sungguh-sungguh nasionalis.

 

Oleh karena itu, persekutuan anti neoliberal bersama dengan borjuasi nasional (Sisa Orde Baru, Reformis Gadungan) adalah suatu persekutuan yang fiktif. Dalam hal ini Lenin menekankan perlunya “…analisa yang tepat terhadap kepentingan-kepentingan kelas yang beragam, yang dipertemukan dengan tujuan-tujuan bersama yang jelas dan terbatas”.[17] Dan jelas kepentingan klas Borjuasi Nasional bukan melawan Neoliberalisme, melainkan menjadi agen;calo (komprador) dari Kapitalisme Internasional.

 

Pembebasan Nasional basis Revolusi Sosialis!

 

Lalu apa jalan keluar bagi rakyat Indonesia?

Jalan keluar bagi Rakyat Indonesia adalah Pembebasan Nasional (National Liberation). Pembebasan Nasional dalam pengertian terbebaskannya suatu bangsa dari dominasi penindasan modal Imperialisme. Tugas Pembebasan Nasional ini tidak dapat diletakkan kepada kaum borjuis. Karena pengertian pembebasan nasional jauh berbeda dari nasionalisme. Pembebasan Nasional membebaskan dirinya dari penindasan modal Imperialisme tetapi tidak kemudian menindas bangsa-bangsa lain. Justru dengan terbebaskannya suatu bangsa, dari cengkraman imperialismel, maka akan memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kaum proletariat dan kaum miskin lainnya di negeri-negeri Imperialis untuk melawan kaum borjuisnya, dan ini merupakan Revolusi Sosialis bagi kaum proletariat di negeri-negeri tersebut.

 

Sedangkan, Pembebasan Nasional bagi Rakyat Indonesia adalah penuntasan Revolusi Demokratik dari Kediktaktoran Modal Asing dalam Ekonomi maupun Politik. Mengapa Pembebasan Nasional merupakan Revolusi Demokratik? Karena Bangsa Indonesia terlepas dari kedikatoran modal asing dan memiliki hak sebagai suatu bangsa untuk menentukan arah politik, ekonomi dan kebudayannya. Dalam Pembebasan Nasional, kaum proletariat, semi proletariat dan borjuis kecil progressif merupakan elemen-elemen klas yang menggantikan kekuasaan agen diktaktor modal internasional (Borjuis nasional) yang menjadi kepanjangantangan Imperialis yang berkuasa atas ranah politik dan ekonomi negara dan bangsa ini. Untuk mencapai tujuan ini, proletariat dan kaum miskin lainnya, harus berhadapan dengan agen-agen Imperialisme (Sisa-Sisa Orde Baru, Reformis Gadungan, Militer, Milisi Sipil Reaksioner) yang membatas-batasi partsipasi politik dan ekonomi mereka, serta menumpulkan kekuatan rakyat melalui depolitisasi dan deideologisasi. Sehingga, Pembebasan Nasional akan sepenuhnya tercapai apabila proletariat dan kaum miskin lainnya dapat menghancurkan dominasi modal Imperialisme, beserta para agen-agennya (Sisa OrBa, Reformis Gadungan, Militer, Milisi Sipil Reaksioner). Dalam pengertian inilah, Pembebasan Nasional merupakan Revolusi Demokratik. Revolusi Demokratik merupakan syarat bagi proletariat dan kaum miskin lainnya untuk mengembangkan kekuatannya (Pengetahuan dan Praktek) dalam bentuk organisasi dan partai politik, mobilisasi politik, partisipasi dalam membuat, mengontrol dan melaksanakan kebijakan—yang ditumpulkan dalam masa pemerintahan agen Imperialis, mengembangkan kebudayannya melalui budaya kerakyatan, mengembangkan kapasitasnya sebagai tenaga produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan;kesehatan;teknologi;perumahan—yang tak mungkin dapat dilaksanakan saat pemerintahan agen Imperialis berkuasa. Hanya dengan menghancurkan dominasi modal Imperialis maka bangsa Indonesia dapat menjadi Bangsa yang Besar bukan lagi Bangsa Koeli. Dan melalui Pembebasan Nasional maka Kaum Proletariat negeri ini dapat menjalankan tugas sejarahnya merebut alat-alat produksi yang masih dikuasai oleh tuan borjuis, mengembangkan kebudayaannya, melaksanakan Revolusi Sosialis.

 

Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai Pembebasan Nasional sebagai basis menuju Revolusi Sosialis?

 

Syarat-syarat tersebut haruslah merupakan syarat yang memberikan kekuatan bagi proletariat dan kaum miskin Indonesia (Rakyat) untuk mencapai tujuannya: Pembebasan Nasional, antaralain:

  • Gerakan. Sebagai kelompok yang paling sadar, yang harus ditunjukkan oleh gerakan kiri dalam perjuangan pembebasan nasional adalah menunjukkan kepada rakyat siapa musuh-musuh pokok, siapa sekutu rakyat Indonesia untuk keluar dari ketertindasannya sebagai bangsa kuli;bangsa yang terjajah. Gerakan haru pula menunjukkan jalan keluar kongkret bagi rakyat Indonesia, baik dalam program ekonomi, politik kebudayaan maupun dalam soal-soal metode perjuangan. Sehingga rakyat mengerti dan memiliki kesadaran untuk melawan, sebab massa yang sadar merupakan basis kekuatan untuk perjuangan dan perubahan, tanpa ini maka perjuangan hanya sekedar kehendak/keinginan dari segelintir orang sadar yang radikal dan jauh dari kesadaran massa.
  • Dalam kepentingan untuk mendekatkan kesadaran massa dan kesadaran gerakan kiri, dimana kesadaran massa lebih banyak di dominasi oleh ideologi borjuis, maka menunjukkan hegemoni ideologisnya melalui “perang posisi” (War Position). “Perang Posisi” dalam pengertian Gramsci (Prison Notebooks) adalah sebuah perjuangan panjang yang perlahan dalam melawan dominasi ideologis borjuis. Dengan tujuan untuk mencapai hegemoni ideologis proletariat dan kaum miskin lainnya. Hegemoni ideologis ini merupakan syarat-syarat sosial agar proletariat dan kaum miskin lainnya dapat menjalankan tugas historisnya. Untuk mencapai hegemoni ideologis ini, alat-alat politik yang dapat menjalankan “perang posisi” harus bersatu (Front Persatuan) sehingga tujuan dalam mencapai hegemoni ideologi terhadap masyarakat tercapai.
  • Dalam konteks Indonesia, Front Persatuan sebagai alat politik merupakan wadah bagi segala kekuatan anti neoliberalisme atau kekuatan yang memiliki cita-cita Pembebasan Nasional untuk bersatu dan mengorganisasikan posisi ideologisnya berhadapan dengan posisi ideologi borjuis dan agen imperialis lainnya. Dalam pengertian ini, Front Persatuan memiliki posisi ideologis untuk menunjukkan kepada rakyat yang masih terjebak dalam kesadaran palsunya (False Consciousness). Untuk menjalankan ini, Front Persatuan harus menunjukkan karakter ideologisnya dalam prinsip-prinsip politik, agar rakyat dapat melihat, memahami dan mengikuti prinsip-prinsip politik tersebut sebagai prinsip perjuangannya. Prinsip politik tersebut adalah Kemandirian. Tanpa prinsip politik ini maka gerakan dan rakyat akan gamang menilai siapa kawan maupun lawan. Sehingga mudah tersubordinasi dalam kepentingan ideologis klas penguasa. Tidak hanya itu, hambatan-hambatan perkembangan gerakan yang ditunjukan dengan fragmentasi gerakan, sektarianisme gerakan dan terkooptasinya gerakan akan menghambat “perang posisi” untuk hegemoni ideologis klas tertindas. Maka dari itu, prinsip politik tersebut harus di tunjukan dalam metode politik yang mendukung tercapainya hegemoni ideologis klas tertindas. Metode politik tersebut adalah: Persatuan Mobilisasi/Penyatuan Perjuangan. Persatuan Mobilisasi/Penyatuan perjuangan tidak sekedar penyatuan serangan dengan program, metode, alat, waktu dan sasaran yang sama tetapi yang terpenting adalah penyatuan pengorganisasian perjuangan rakyat dari proses penyadaran, advokasi, pewadahan/penstrukturan hingga serangan. Karena dengan partisipasi demokratik setiap individu yang sadar dalam penyatuan perjuangan merupakan basis bagi terbangunnya kesadaran politik yang tinggi sebagai syarat untuk mewujudkan serta mempertahankan cita-cita perjuangan. Melalui penyatuan perjuangan maka rakyat dapat melipatgandakan kekuatannya; melipatgandakan tuntutannya; melipatgandakan keberanian perlawanannya; melipatgandakan kualitas perjuangannya sehingga tuntutan mendesak dan strategis dapat terwujud. Mobilisasi perlawanan dengan penyatuan perjuangan harus dirancang dengan terorganisir dan sistematis agar setiap orang yang terlibat dalam persatuan mobilisasi menyadari landasan dan konsekuensi dari mobilisasi (aksi) perlawanan tersebut.
  • Selanjutnya, front persatuan sebagai instrumen hegemoni ideologis klas tertindas harus meninjukkan “perang posisinya” dalam superstruktur ideologis masyarakat (Kebudayaan). Karena superstruktur ideologis klas penguasa dan konservatif menghambat rakyat untuk mencapai perjuangan pembebasan nasional. Oleh karena itu syarat ke (2) adalah kebudayaan.
  • Front Persatuan menunjukkan posisi ideologisnya dengan berbagai macam, yang tujuannya adalah membuat massa memahami/meyakini apa yang kaum kiri pahami/yakini. Sehingga kesenjangan kesadaran antara massa dan gerakan semakin tipis jaraknya, dan itu merupakan syarat bagi pembebasan nasional yang melawan musuh yang teramat berat: Imperialis dan agen-agennya. Lenin dalam artikel “Darimana Kita Mulai” (Where We Begins) menekankan pentingnya Koran Partai untuk mendekatkan kesadaran massa dengan Partai Revolusioner. DN. Aidit dalam “Manifesto Kebudayaan Kaum Marxis[18]” menekankan kaum marxis agar “Politiknya Kiri” dan “Kebudayaannya juga Kiri”. Budaya Kiri atau Budaya Kerakyatan menekankan pentingnya mengangkat moral dan nilai-nilai budaya rakyat yang dapat menjadi “semen” bagi perjuangan pembebasan nasional. Berbicara hal yang serupa, Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dalam “Mukadimah LEKRA 1950” menekankan konsep kebudayaan bangsa Indonesia yang berasal dari budaya rakyat dan unsur-unsur progressif dari budaya luar untuk meninggikan tingkat kebudayaan Indonesia dan menjadikannya sebagai senjata untuk melawan budaya Imperialis dan Feudal.
  • Perjuangan kebudayaan harus menunjukkan garis demarkasi yang jelas antara budaya kerakyatan dengan budaya-budaya yang antagonis denganya: budaya Imperialis dan Sisa-Sisa Feudalisme. Garis demarkasi ini harus ditunjukkan dalam perjuangan politik, dan perjuangan seni. Baik dalam membangkitkan kembali tema-tema kebudayaan Progressif: Budaya Perlawanan, Budaya Solidaritas, Budaya Tidak Anti Kontradiksi, Budaya Berani, Budaya Tolong-Menolong, Budaya Intelektualitas, Budaya Obyektif. Yang diperlihatkan dalam: Puisi, Lagu, Lukisan, Drama, Slogan, Novel, Cerpen. Ataupun bahkan dalam perjuangan mengingatkan dan meluruskan kembali sejarah perjuangan nasional beserta karya-karya sastranya kepada masyarakat negeri ini. Karena perjuangan melawan lupa adalah juga merupakan perjuangan kebudayaan.

 

Maka dari itu, perjuangan kebudayaan merupakan perjuangan untuk hegemoni ideologis dan sekaligus merupakan proses untuk melahirkan Kebudayaan Baru bagi bangsa Indonesia; Kebudayaan Nasional yang sesungguhnya.

“Perang Posisi” juga harus ditunjukan dalam lapangan politik. Politik merupakan syarat ke (4). Maksud “Perang Posisi” dalam lapangan politik selain terus memasok secara berkelanjutan (continue) kepada rakyat akan musuh-musuh politiknya, juga menuntut ruang-ruang politik yang lebih luas kepada rakyat untuk dapat terus menerus meningkatkan kapasitas pengetahuan dan praktek perjuangannya serta memblejeti sistem dan mekanisme demokrasi borjuis (Trias Politica). “Participatory Budgeting” di Porto Alegre, “Referendum” dan pembentukan “Dewan-Dewan Komunal” di Venezuela, “Tolak 5 Paket UU Politik” di Indonesia merupakan bukti-bukti kongkret dimana gerakan memperluas ruang demokrasi sebagai pintu masuk untuk menjalankan hegemoni ideologisnya dan memblejeti hegemoni ideologis borjuis melalui mekanisme dan aturan-aturan politiknya yang menghambat kemajuan tenaga produktif.

 

Dalam aspek ekonomi (5), “Perang Posisi” juga harus ditunjukkan baik dalam menuntut persoalan-persoalan darurat rakyat (pendidikan dan kesehatan gratis, perumahan, air, transportasi yang murah dan massal, upah yang layak), yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas tenaga produktifnya. “Perang Posisi” dalam lapangan ekonomi juga berbicara soal kemampuan rakyat dan gerakan mengelola basis ekonominya melalui partisipasi demokratik. Apa yang telah dilakukan ole venezuela melalui proyek “kontrol buruh” terhadap pabrik, “Pasar Murah” dan “Perumahan Murah” bagi orang-orang miskin, serta “Sekolah Gratis” yang makan siang pelajarnya disubsidi oleh pertanian penduduk desa dan perkotaan di Cuba, serta “Kesehatan Gratis”, “Obat Murah” dan “Dokter Warga” di Cuba telah menampar kapitalisme di mata proletariat dan kaum miskin lainnya yang menerima kenyataan bahwa di bawah sistem ekonomi kapitalis, pendidikan, kesehatan, perumahan, dokter, obat, semua serba mahal dan sulit di akses.

“Perang Posisi” yang ditunjukkan oleh Cuba, Bolivia, Venezuela dengan Minyak Murah, Pendidikan Gratis, Perumahan Murah, Pasar Murah, Nasionalisasi, Kemandirian, Keberanian Melawan Imperialis, Solidaritas sesama negeri-negeri tertindas, lambat laun akan memberikan keyakinan, semangat juang, kesegaran jiwa dalam memahami arti penting menghancurkan dominasi modal Imperialisme. Dan keyakinan serupa seperti yang pernah ditunjukkan oleh negeri-negeri tertindas paska Revolusi Rusia, Oktober 1917, merupakan bentuk Hegemoni Ideologis yang nyata.

Hegemoni Ideologis melalui “Perang Posisi” akan memberikan kekuatan bagi proletariat dan kaum miskin di Indonesia, dalam kesadaran ideologis, untuk berjuang menuntaskan tugas sejarahnya: menuntaskan Revolusi Demokratik (Pembebasan Nasional) dalam suatu “perang manuver” (suatu pergerakan maju dan mundur yang cepat dan menentukan) dan selanjutnya (secara simultan) menjalankan Revolusi Sosialis.
*Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat

** Artikel ini dimuat dalam Jurnal Bersatu edisi III tahun 2008.

*** Sketsa oleh Ata

 

Catatan Kaki:

[1] Indonesia sebetulnya sebutan untuk nama negara kita setelah kemerdekaan. Penyebutan nama tersebut dalam fase-fase sebelum kemerdekaan hanya untuk memudahkan saja, bukan dalam artian Indonesia sudah ada sejak jaman manusia purba. Biasanya Indonesia di masa-masa awal sering disebut Nusantara.

[2] Kapal Jung adalah sejenis kapal layar, yang banyak terdapat di perairan Asia Tenggara sampai ke pantai timur Afrika.

[3] Semacam Meriam tapi lebih kecil.

[4] Dalam proses kerja produksi, atau dalam proses produksi, manusia memerlukan dan mengadakan hubungan antar satu dengan yang lain, yang disebut hubungan produksi, yaitu hubungan antar manusia untuk memproduksi sesuatu. Oleh karena itu, produksi selalu bersifat sosial karena suatu produksi selalu sebagai hasil kerja sama atau hasil hubungan bersama antar manusia. karena itu pula produksi juga berwatak dan bersifat sebagai milik bersama, untuk kepentingan bersama. Hubungan produksi terdapat dua macam bentuk dan sifat, yaitu hubungan produksi kerja sama, dan hubungan produksi kerja penindasan.

[5] Feodalisme berasal dari kata feodum yang artinya tanah. Dalam tahapan masyarakat feodal ini, terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja, dan para kerabatnya. Ada antagonisme antara rakyat tak bertanah, dengan para pemilik tanah dan kalangan kerajaan. Kerajaan, merupakan alat kalangan feodal untuk mempertahankan kekuasaan atas rakyat, tanah, kebenaran moral, etika agama, serta seluruh tata nilainya

[6] Yang paling terkenal adalah Perang Paregreg (1404).

[7] Di Jawa, tumbuh kerajaan-kerajaan otonom yang masing-masing menguasai wilayah sendiri. Ada kerajaan Demak, Tuban, Jepara, ada Blambangan. Masing-masing kerajaan ini menguasai tanah-tanah sesuai luas kekuasaanya.

[8] Paska perjanjian Giyanti, Mataram terbelah menjadi tiga—Surakarta (Kasunanan), Mangkunegara, Yogyakarta (Kasultanan). Masing-masing kerjaan ini menguasai tanah seluas daerah kekuasaanya. Pada masa Rafles, Kasultanan dibagi menjadi dua, satu menjadi Pakualam—yang juga menguasai tanah seluas daerah kekuasannya.

[9] Dimulai pada era kekuasaan Gubernur Jendral Van Den Bosch.

[10] Jalan Raya Pos, ia bentangkan dari Anyer, di ujung barat P. Jawa, sampai Panarukan di ujung timur P. Jawa, dimulai pada masa pemerintahan Daendels. Pembangunan jalan ini merupakan patok awal kapitalisme di Hindia Belanda.

[11] Jalur pertama jalan kereta api antara Semarang-Kedung Jati di resmikan tahun 1871.

[12] Telegraf sebagai alat komunikasi telah membantu perkembangan industrialisasi di Jawa. Dibangun pertama kali mulai tahun 1856, kawat antara Batavia-Buitenzorg (1857), antara Batavia-Surabaya (1859) dan bisa digunakan oleh pihak swasta. Pada tahun 1859, jaringan di Jawa panjangnya telah mencapai 2700 km, dan terdapat 20 pos untuk umum.

[13] Melalui kebijakan sewa tanah (landrent) yang dilakukan oleh Rafless membawa pengaruh terhadap kepemilikan tanah. Tanah-tanah kerajaan diambil alih oleh pemerintah Inggris. Akibatnya Raja tidak lagi mendapat upeti dari rakyatnya, tetapi dari gaji yang diberikan oleh pemerintah kolonial.

[14] Sebenarnya, kontrak karya Freeport sudah disahkan (bahkan) sebelum pengesahan UU PMA 1967.

[15] Pada tahun 1967-1969 anggaran negara sudah 26 persen dibiayai oleh utang luar negeri.

[16] Koordinator Tim Prospek Perekonomian Indonesia LIPI, M. Tri. Sambodo

[17] Lenin, V.I, Collected Works, Jilid 15, hal. 39, Progress Publishers, Moscow, 1964-1970.

[18] Pokok-pokok Referat di hadapan Konfernas Sastra dan Seni Revolusioner di Jakarta, 28 Agustus 1964.

 

Read Full Article

marx engels lenin
Kredit: socialhistory.org.

Oleh: Alexi Alqaf*)

Terdapat 46,6 juta pekerja formal di Indonesia, termasuk 15 juta pekerja di sektor manufaktur, sektor buruh yang paling aktif dalam mobilisasi gerakan buruh tahun 2011 sampai sekarang. Bekasi menjadi daerah geopolitik di mana terdapat 1,5 juta buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional dan perusahaan-perusahaan rantai pasokannya. Daerah ini menjadi kantung terbesar massa serikat buruh dan paling termobilisasi. Rekor mobilisasi May Day terbesar terjadi di Jakarta pada tahun 2012 ketika gerakan buruh berhasil memobilisasi 150 ribu massa hanya di Jakarta saja. Seruan pemogokan nasional 3 Oktober 2012 memobilisasi 1 jutaan buruh untuk bergerak di kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia.

Namun, dengan cepat perjuangan ini menurun ketika para bos menyerang balik dengan menggunakan kekuatan aparat dan preman yang direspon oleh pimpinan serikat buruh dengan kompromi. Watak reformis tumbuh dominan di dalam gerakan buruh, dilestarikan oleh pimpinan-pimpinan serikat peninggalan Orde Baru yang enggan beranjak ke perjuangan politik (apalagi dengan tuntutan revolusioner). Pada tahun 2012, sebagian besar pimpinan serikat buruh yang sebelumnya tidak aktif membangun gerakan, muncul. Mereka kebetulan berada dalam struktur (jabatan) formal serikat buruh sebagai pengambil keputusan, saat kepeloporan dari bawah melahirkan gerakan yang besar. Dengan posisi mereka di serikat buruh, mereka mengambil-alih kepemimpinan gerakan untuk berkompromi dan berperan penting dalam mengambil sogokan dari kapitalis. Apakah sogokan itu berupa pemenuhan sebagian tuntutan, sepenuhnya tuntutan reformis maupun sogokan kepada individu pengurus yang sifatnya penyuapan (korupsi). Birokratisme serikat buruh mengalahkan massa buruh yang belum berpengalaman dan belum mendapatkan pengaruh yang cukup kuat dari kaum revolusioner. Apa yang dimenangkan baru berupa kembalinya aksi massa.

Capaian gerakan buruh pada tahun 2012 itu juga belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan capaian gerakan buruh pada masa sebelum tahun 1965. Serikat buruh kiri berjumlah 3,3 juta pekerja atau sekitar 60 persen dari jumlah pekerja pada masa itu–basis material yang siap berkuasa, namun digagalkan oleh pembantaian 65. Namun, capaian tahun 2012 adalah penting, meskipun terjadi penurunan setelahnya. Buruh telah menciptakan sejarah mobilisasi buruh terbesar dalam 47 tahun terakhir dan mendapatkan pengalaman berharga untuk perjuangan yang akan datang.

Apa yang Kaum Revolusioner Hadapi?

Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan yang membatasi kenaikan upah untuk tahun ini hanya 11,5 persen saja. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan upah riil lebih dari 50 persen selama 17 tahun terakhir maupun kenaikan rata-rata iuran jaminan (asuransi) kesehatan BPJS sebesar 42,8 persen. Kapitalis dan negara juga menyerang buruh dengan mengkriminalisasi mereka dengan tuduhan melawan perintah penguasa sampai dengan pencemaran nama baik. Pemerintah sedang merencanakan kebijakan perumahan yang akan memotong upah buruh 1-3 persen untuk pengadaan cicilan perumahan. Upaya pemerintah menyerap lebih banyak lagi dana dari masyarakat setelah sebelumnya kebijakan neoliberal telah dilaksanakan secara masif (berupa pencabutan subsidi, privatisasi, liberalisasi investasi, upah murah dan seterusnya) telah menyerang kesejahteraan buruh dan rakyat lebih dalam lagi. Jumlah utang semakin membengkak sebagai akibat pembangunan berbasis investasi dan utang serta korupsi yang tinggi. Kita menghadapi krisis yang semakin niscaya di mana pemerintah berusaha mengatasinya dengan tanpa mengganggu penghisapan kapitalis, melainkan justru dibebankan pada kelas bawah. Negara mempertahankan dukungan rakyat dengan politik populisme (palsu), hegemoni media dan buzzer media sosial. Populisme ini adalah bentuk dari negara yang terus-menerus memperbaharui metode hegemoni untuk mengatasi rakyat yang mengalami krisis kepercayaan dan golput.

Kelas buruh menjalankan produksi sebagai jantungnya masyarakat dan berdaya mobilisasi riil yang dapat diarahkan untuk memimpin suatu revolusi sosialis di dalam masyarakat. Namun, reformisme yang hanya mengharapkan perubahan tambal-sulam belaka, masih menguasai ideologi kelas buruh. Meskipun perubahan tambal-sulam kelihatannya semakin tidak menjanjikan dan tidak memberikan jalan keluar, tapi keberanian buruh melangkah lebih jauh dihalang-halangi oleh hegemoni pimpinan reformis serikat buruh. Padahal, untuk menuntut perbaikan upah saja, buruh mendapatkan perlakuan kekerasan dari negara. 23 buruh dijadikan tersangka dengan tuduhan melawan hukum dalam aksi menolak PP Pengupahan pada 30 Oktober 2015. Kesanggupan untuk memperjuangkan tuntutan reformis pun mengalami penurunan karena keberanian tidak diwadahi. Buruh seperti Sebastian yang membakar dirinya pada May Day 2015 tahun lalu untuk memperjuangkan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan cerminan bahwa adanya kesanggupan buruh berjuang dengan militansi sepenuh jiwa dan raga.

Kaum revolusioner sedang bekerja di lautan massa buruh reformis dan menghadapi situasi gerakan buruh sebagai berikut: pertama, reformisme yang secara nyata ditunjukkan oleh serikat-serikat reformis seperti FSPMI/KSPI dan SPSI yang mencengkeram mayoritas massa buruh yang terorganisir. Dalam berbagai kesempatan, mereka menunjukan wataknya yang kompromis pada kapitalis dan negara serta anti kritik dengan menutup ruang demokrasi di internalnya. Buruh yang dianggap membangkang terhadap kebijakan pengurus serikat buruh, dipinggirkan dan disingkirkan. Akibatnya, situasi anti kritik ini hanya mewadahi buruh-buruh yang sejenis dengan mereka: sekadar para pencari karir untuk mengisi jabatan di pabrik dan pemerintahan (melalui go politic, yang sebenarnya go parlement belaka); tidak mewadahi keberanian dan militansi massa buruh yang menjadi anggotanya. Ada keresahan yang tak tersuarakan di kalangan akar rumput buruh bagaimana pengurus serikat buruh mengabaikan nasib mereka, terutama nasib buruh yang status kerjanya tidak tetap. Sedikit sekali buruh maju yang berusaha mencari jalan keluar yang benar, sebagian berpikir jalan keluar ada pada pengurus (bukan kekuatan anggota), dan sebagian besar memilih bungkam karena tak melihat adanya harapan kemenangan lagi. Ketidakpercayaan terhadap pimpinan reformis serikat buruh meningkat, tapi buruh tidak melihat kekuatan yang lain, yang alternatif, yang cukup besar (signifikan), untuk berpindah.

Kedua, fungsi kepeloporan melemah. Di kalangan kiri berkembang gagasan tidak diperlukannya lagi partai revolusioner, tapi yang penting adalah pembangunan gerakan dan persatuan. Konsekuensi dari menurunnya minat membangun partai revolusioner adalah melikuidasi tradisi kepeloporan itu sendiri. Ada hubungannya mengapa serikat-serikat yang bergabung dalam Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) memiliki kecenderungan berkompromi dengan elit-elit reformis serikat pendukung sisa-sisa Orde Baru, dengan keadaan partai revolusioner pimpinan-pimpinannya, yang ditunda, diabaikan dan bahkan ada yang melikuidasi partai revolusioner dengan mengubahnya menjadi sekadar grup kiri. Hal ini menjelaskan mengapa mereka bersikap toleran pada kesalahan-kesalahan elit-elit serikat reformis, tidak mengkritik dan tidak menunjukan posisi kepeloporan saat kesepakatan mogok nasional dikhianati dalam berbagai kesempatan oleh elit-elit serikat reformis di mana mereka bersatu di Gerakan Buruh Indonesia (GBI). Juga bersikap permisif terhadap persekutuan antara FSPMI dengan elit-elit politik dan partai sisa Orde Baru. Serikat buruh kiri terbesar, KASBI, telah melepaskan diri dari pengaruh KPO-PRP dalam suatu perpecahan baru-baru ini tanpa upaya membangun partai revolusioner yang baru, yang pada akhirnya hal ini menjadi bersifat merugikan. Meskipun kelihatannya KASBI adalah serikat merah yang militan, namun pengaruh partai revolusioner adalah tidak tergantikan oleh serikat buruh. Saya akan menjelaskan batasan sebuah serikat buruh (sekalipun di bawah slogan-slogan revolusioner!).

Ketiga, pekerjaan-pekerjaan anggota partai revolusioner atau individu kiri di serikat-serikat buruh jatuh ke dalam ekonomisme. Pekerjaan keserikatburuhan, terutama advokasi, dijadikan sebagai pekerjaan prioritas pekerjaan dengan mengabaikan tugas-tugas partai. Kaderasasi tidak berjalan sehingga tidak ada tenaga baru untuk mengurus aktivitas-aktivitas keserikatburuhan. Penumpukan pekerjaan keserikatburuhan pada akhirnya menjatuhkan individu kiri menjadi sekadar sekretaris atau advokat serikat buruh belaka. Dengan sendirinya, pekerjaan mendidik buruh menjadi seorang revolusioner untuk direkrut ke partai, terbengkalai. Ada juga semacam “ketakutan” memasok kesadaran sosialis yang dinilai terlalu tinggi karena khawatir massa akan tidak bisa menerima teori yang terlalu berat dan “lari” dari serikat, sehingga kurikulum pendidikan serikat buruh hanya berisi persoalan-persoalan normatif keserikatburuhan belaka. Padahal, kesalahannya adalah ketidakmampuan mengajarkan marxisme secara sederhana, naratif, mudah dimengerti dan praktikal (bisa dipraktekan)

Di sisi lain, usaha membangun serikat buruh kiri sosialis yang revolusioner dengan mencantumkannya ke dalam dokumen resmi organisasi dilakukan dengan mengabaikan pembangunan partai revolusioner. Keberadaan serikat buruh revolusioner ini dianggap dapat menggantikan fungsi partai. Partai dianggap kian tidak relevan dengan pengorganisiran dan pendidikan serikat buruh. Cukuplah dengan membangun serikat buruh merah yang revolusioner sebagai jalan menuju revolusi. Jika pun ada keinginan pembangunan partai, pastilah partai itu adalah partai massa luas. Dalam banyak kasus, di serikat buruh itu, aktivis kiri tidak mengajarkan marxisme secara utuh kepada kaum buruh di serikat revolusioner itu. Paling sering terjadi adalah menahap-nahapkan pendidikan dengan alasan, sekali lagi, buruh tidak mampu belajar teori yang terlalu rumit. Padahal, jika diperiksa, alasan sebenarnya adalah karena jika kurikulum pendidikan terlalu radikal, maka buruh akan ketakutan dan situasi represif (apalagi marxisme dilarang di Indonesia), bukan karena buruh kurang pandai untuk memahaminya sebagai pengetahuan.

Memang, kaum revolusioner tidak boleh terjebak pada istilah “serikat buruh revolusioner” yang tidak mungkin dicapai oleh selain partai revolusioner. Hanya partai revolusioner yang mungkin mengorganisasikan individu-individu revolusioner secara solid, disiplin dan homogen sebagaimana dalam konsep Lenin. Salah satu kunci pembangunan partai revolusioner adalah keketatan rekrutmen anggota. Sedangkan, serikat buruh adalah alat yang bagaimanapun didirikan untuk massa yang beragam yang sedang dalam proses pemasokan kesadaran revolusioner. Seideal apapun anggaran dasar suatu serikat buruh, keberagaman rekrutmen massa buruh hingga yang paling terbelakang tak bisa dihindari. Semerah apapun suatu serikat buruh, tetap saja tuntutan yang mengemuka adalah perbaikan-perbaikan nasib. Jika ada sebuah serikat yang menggunakan standard rekrutmen yang ketat, yang revolusioner, tentu namanya bukan lagi sebuah serikat buruh. Melainkan, menanggalkan identitasnya dari serikat buruh menjadi organisasi revolusioner.

Selain itu, tentu saja, adalah sangat sulit mengajarkan marxisme secara terang-terangan dalam situasi ideologi ini dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia dan juga sulit dipasok begitu saja kepada massa yang terbelakang. Di sini lah relevansinya partai revolusioner yang memberlakukan rekrutmen yang ketat karena memahami bahwa demokrasi borjuis pada hakikatnya tidak bisa dipercaya dan tidak menjamin kebebasan berideologi sosialis yang sepenuhnya bertentangan dengan kapitalisme. Juga akibat dari adanya perbedaan kelas menghasilkan ekses yang membelah manusia menjadi strata berpengetahuan dan strata tidak berpengetahuan;  yang maju dan terbelakang; yang berani dan penakut; pekerja mental dan pekerja manual, dan seterusnya. Leninisme mengajarkan prinsip yang serius dalam rekrutmen: “setiap mereka yang aktif bekerja untuk gerakan kita bisa menerima kerahasiaan yang ketat, melakukan pemilihan anggota secara ketat dan bersedia dilatih sebagai profesional revolusioner”. Itulah salah satu kunci dari partai model Lenin: standar ketat dalam hal kerahasiaan.

Mengajarkan Marxisme

Sejak tahun 2010, telah terjalin kontak yang rapat antara kader partai revolsioner dengan massa buruh di serikat-serikat reformis, yang mencari jalan untuk mengajarkan marxisme dengan segala cara. Kaum revolusioner juga belajar dari kesalahan bahwa bekerja di serikat-serikat reformis tidak memiliki makna tanpa menjadikan diri sebagai bagian dari partai revolusioner. Mengajarkan marxisme kepada buruh adalah salah satu pekerjaan partai revolusioner yang penting. Dengan teori ini kaum revolusioner memerangi penyakit reformisme di serikat-serikat reformis, oportunisme serta sektarianisme di dalam tubuh gerakan kiri dan memberikan kesadaran sosialis kepada kaum buruh.

Di sisi lain, teori marxisme dikembangkan secara terpisah dari massa oleh kelompok intelektual marxis liberal, entah dengan cara membuat teori-teori baru ataupun melakukan penafsiran-penafsiran ataupun dengan berpolemik dalam hingar-bingar yang jauh dari massa. Segala macam kajian marxisme yang sebenarnya hanya menerima marxisme dalam aspek filsafat dan ekonomi politik belaka, namun tidak membahas sama sekali atau tidak mempertajam soal perjuangan kelas. Tentu saja, begitu perjuangan kelas dalam marxisme ditajamkan, maka tuntutan bagi mereka adalah berpraktek! Bukan sekadar menjalankan aktivitas-aktivitas aktivisme, tapi bergabung dan membangun sebuah partai revolusioner. Gagasan yang mengesampingkan partai revolusioner ini terpapar kuat pada kaum muda intelektual (meski tidak secara langsung ke massa), partai revolusioner mengalami likuidasi yang semakin mendalam. Pada akhirnya semakin menguatkan perkembangan ekonomisme, reformisme dan oportunisme di kalangan massa, karena massa buruh tidak mampu melahirkan sendiri gagasan revolusioner dari dalam dirinya.

Malangnya, ada suatu kenyataan saat Lenin hidup di pembuangan di luar Rusia, Lenin berupaya berhubungan dengan kelas buruh sebagai suatu prioritas dan memastikan koran terbitan partai dibaca; sedangkan kaum intelektual marxis hanya terpisah oleh perbedaan kota, tapi begitu sulitnya mencari hubungan dengan massa buruh. Tengoklah para intelektual marxis yang tinggal di Jakarta begitu jauhnya dari kehidupan kelas buruh yang hidup di Bekasi, padahal hanya berjarak 24-50 kilometer saja.

Berkembangnya organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkembang dari kucuran lembaga donor dengan menonjolkan politik identitas isu-isu, menambah lagi penguatan likuidasi terhadap perjuangan kelas dan partai revolusionernya. Seharusnya, keberagaman identitas dan sektor dipertajam dengan propaganda perjuangan kelas. Akhirnya, sekalipun baik LSM maupun intelektual marxis sanggup mengorganisir gerakan yang begitu beragam pada berbagai momentum dan isu, namun belum mampu mengatasi persoalan fragmentasi, lemahnya kepemimpinan gerakan dan ketidaksanggupan meraih keberpihakan massa untuk tujuan-tujuan sosialis. Sementara itu, sektor buruh dan sektor rakyat tertindas lainnya bertebaran di mana-mana, spontan, seringkali dalam jumlah mobilisasi yang signifikan tanpa adanya kepemimpinan politik.

Akhirnya, kaum revolusioner harus lebih kuat lagi mengambil dan menjalani jalan yang sulit ini: mengajarkan marxisme seutuhnya dalam teori revolusioner dan praktek kepada pewarisnya, kelas buruh. Suatu tugas yang erat kaitannya dengan membangun partai dan gerakan revolusioner.

Untuk mengajarkan marxisme pada buruh, yang pertama sekali tentu saja adalah membangun kontak dengan kelas pekerja. Kaum revolusioner telah melakukannya dengan berbagai macam cara: berkomunikasi melalui media sosial, bekerja di serikat buruh reformis maupun membangun serikat sendiri. Kaum revolusioner berusaha sedekat mungkin dengan kelas buruh. Situasi ini melahirkan persoalan dan kontradiksi ‘jika anggota partai menjadi pengurus serikat buruh, khususnya di bidang advokasi, maka anggota partai mau tidak mau akan melakukan kompromi yang bersifat reformis yang akan merugikan nama baik partai dan perjuangan untuk sosialisme.’

Persoalan di atas dapat diatasi dengan cara: pertama, kaum revolusioner harus terus menerus mengevaluasi bentuk-bentuk kompromi mana yang oportunis dan mana yang bukan atau terpaksa diambil di dalam serikat buruh. Dalam pengalaman, kompromi terpaksa terjadi dalam keadaan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, misalnya belum mayoritas massa yang setuju dengan pemogokan; kehabisan dana pemogokan dan sebagainya. Dalam keadaan kekuatan belum kuat, maka harus kembali melakukan konsolidasi, pendidikan untuk menjelaskan syarat-syarat kemenangan yang diperlukan dan uji kekompakan dalam berpegang pada siasat pemogokan. Kaum revolusioner syarat-syarat yang harus dikerjakan untuk maju. Buruh yang maju dan jujur akan mengerti karena sehari-harinya ada banyak situasi di mana mereka menjalani keterpaksaan-keterpaksaan, bukan berkompromi demi pilihan nyaman. Kaum revolusioner harus berpegang teguh pada pendiriannya yang prinsipil sekalipun massa buruh tidak setuju pada awalnya, namun mereka akan belajar dari kesalahan mengikuti para pimpinan reformis. Hal ini biasanya banyak terjadi pada masa-masa awal perkembangan gerakan buruh yang revolusioner.

Kedua, bekerja di tengah-tengah massa buruh agar sedekat mungkin dengan mereka. Kebenaran teori revolusioner  diuji dalam pekerjaan revolusioner di tengah-tengah massa buruh. Di bawah ancaman represi, kedekatan langsung dapat sulit terjadi, tapi bagaimanapun juga kaum revolusioner harus memiliki kontak langsung dengan berbagai cara, minimal berkorespondensi. “Pekerjaan revolusioner” ini harus digarisbawahi sebagai pekerjaan yang mengajarkan teori revolusioner, membimbing buruh menjadi kader partai revolusioner dan melakukan kerja-kerja yang dibutuhkan untuk membangun syarat-syarat revolusi sosialis, bukan pekerjaan-pekerjaan keserikatburuhan yang melayani ekonomisme massa belaka. Seringkali ada klaim bahwa seluruh pekerjaan keserikatburuhan adalah pekerjaan revolusioner. Akibatnya, individu revolusioner seringkali terperangkap dalam pekerjaan rutin keserikatburuhan yang membuat mereka sibuk dan melupakan kerja-kerja revolusioner. Kejatuhan itu ditandai dengan kegagalan memajukan kapasitas keterampilan dan ideologi buruh-buruh di sekitarnya, tapi ia sekadar menjadi “pelayan” kasus buruh. Terperangkap dalam perasaan “belas kasih” harus menolong buruh (yang sebenarnya menjerumuskan), ketimbang membuat buruh mampu melakukannya sendiri.

“Sosial Demokrasi adalah gabungan dari gerakan buruh dengan sosialisme. Tugasnya bukanlah melayani gerakan kelas pekerja secara pasif pada setiap tahap-tahapnya yang terpisah, melainkan mewakili kepentingan gerakan secara keseluruhan, menunjukkan tujuan-tujuan pokok dan tugas-tugas politiknya, dan melindungi kemandirian politik dan ideologinya. Kalau gerakan buruh terisolasi dari Sosial Demokrasi, gerakan buruh akan menjadi picik dan secara tak terelakkan menjadi berwatak borjuis; dengan hanya melakukan perjuangan ekonomi, kelas pekerja kehilangan kemandirian politiknya; ia menjadi buntut dari partai-partai lain dan mengkhianati slogan besar:”Pembebasan kelas buruh haruslah menjadi tugas kelas buruh itu sendiri”. (Lenin, Tugas-Tugas Mendesak Kita)

Setiap keberhasilan mendorong maju seorang buruh, makamenyediakan lebih banyak waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan revolusioner itu sendiri dan juga terjadi pembangunan tradisi revolusioner dengan mencetak buruh pelopor yang akan siap bergabung dengan partai revolusioner.

Ketiga, pengorganisasian buruh-buruh maju bergabung dalam kelompok studi belajar marxisme. Kaum revolusioner mengumpulkan orang-orang maju dari mahasiswa, buruh dan sektor lainnya ke dalam kelompok belajar. Di sini kaum revolusioner melatih kesatuan gagasan dan tindakan dalam mengatasi persoalan gerakan, serta mempelajari marxisme.

Meskipun kaum revolusioner mendirikan atau terlibat dalam serikat kiri, harus dipahami serikat buruh bukan organisasi yang mampu membawa kita kepada revolusi sosialis. Serikat buruh adalah organisasi yang pintu keanggotaannya dibuka lebar-lebar sehingga tidak bisa menghindari kesadaran yang begitu heterogen di dalamnya meskipun menetapkan asas “sosialisme ilmiah” di anggaran dasar. Hanya partai revolusioner lah yang mampu mengemban tugas mengorganisasikan syarat-syarat revolusi dan memimpin kelas proletariat menuju sosialisme. Serikat buruh adalah sekolah perlawanan kaum buruh.

Ketika  ekonomi politik marxis saja diajarkan kepada buruh, maka seketika menunjukkan perbedaan dengan pendidikan serikat buruh reformis yang melihat hak buruh ada pada sebatas hak yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan (normatif). Hal ini membuka kesadaran buruh untuk melihat besarnya penghisapan kapitalis, keuntungan yang dihasilkan dan berapa bagian yang diperoleh oleh buruh, serta bagaimana negara melegalkan penghisapan itu dalam hukum kepemilikan pribadi atas alam dan alat-alat produksi. Pendidikan semacam ini membuka suatu perspektif ke depan jika alat-alat produksi dimiliki secara sosial, yang kemudian dapat didorong kepada pemahaman ‘pemilikan secara sosial hanya mungkin melalui perjuangan kelas tanpa ampun’.

*) Anggota Partai Pembebasan Rakyat (PPR), tinggal di Jakarta.

Read Full Article

Oleh: James Petras 

Pengantar

Tindakan pemerintah Amerika Serikat dan pihak militer Chili tidaklah terlepas dari kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perjuangan kelas, antara kelas pekerja dengan borjuasi di Chili. Pendapat yang menyatakan bahwa kudeta 11 September 1973 semata-mata merupakan kerja sama antara CIA dengan jendral-jendral boneka, tidak bisa membantah fakta bahwa sebelum September 1973, kekuatan-kekuatan tersebut ternyata tidak bisa melancarkan kudeta secara berhasil, meskipun, selama periode bulan September 1970 hingga Juli 1973, telah terjadi beberapa kali percobaan kudeta.

Usaha-usaha kudeta oleh pemerintah Amerika Serikat dan militer Chili hanya akan berhasil jika polarisasi kekuatan-kekuatan kelas di Chili sudah menciptakan kondisi-kondisi yang matang bagi sebuah kontra revolusi. Sebenarnya, para golpista [i] AS dan Chili bergerak melalui struktur kelas masyarakat Chili, yakni sebuah masyarakat yang didominasi kelas borjuis. Sementara itu, kelas dominan ini pun memiliki kepentingan-kepentingan, strategi dan organisasi politiknya sendiri. Memang benar bahwa pemerintah AS dan kaum militer Chili memainkan peranan menentukan dalam kudeta tersebut; namun seluruh manuver dan keberhasilan kudeta itu bergantung pada kemampuan borjuasi Chili dalam mengorganisir dan mengarahkan perlawanan politiknya terhadap pemerintahan Salvador Allende.

Jika penggulingan pemerintahan Persatuan Rakyat (Unidad Popular/UP) semata-mata ditentukan oleh Washington, maka tentu saja Allende tak akan pernah berkesempatan menduduki jabatan kepresidenannya pada tahun 1970; dan tentu saja mafia Pinochet sudah bisa menggulingkan Allende di bulan April 1972, saat dia mulai merencanakan kudeta. Apa yang luput dari kedua anggapan tadi adalah kondisi politik dan sosial yang memungkinkan kudeta tersebut berhasil. Di antara kondisi-kondisi yang dimaksud di sini adalah: borjuis kecil yang termobilisir, terorganisir dan yang berhubungan dengan borjuasi. Secara bersama-sama, mereka akan mampu mengganggu pemerintah, melumpuhkan perekonomian, mempengaruhi dan merecruit kader-kader dari kalangan militer dan kepolisian federal.

Ketidakmampuan pemerintah UP dalam menggunakan awal-awal keberhasilannya untuk segera merebut kepemimpinan dari borjuasi, sembari terus menerus memajukan kesadaran sosialis di kalangan kelas pekerja, menyebabkan borjuasi mampu menarik borjuis kecil ke pihaknya. Hal ini pula yang memungkinkan borjuasi bisa mengarahkan kekecewaan borjuis kecil terhadap pemerintahan Allende. Lemahnya inisiatif pemerintah tersebut. bukan disebabkan tidak lengkapnya “program”: justru tindakan-tindakan pemerintah UP pada dua tahun terakhir kekuasaannya diarahkan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan borjuis kecil ini. Bahkan pemerintah mengajukan perangsang-perangsang, seperti: pemberian pinjaman, kredit, perwakilan-perwakilan khusus borjuis kecil dalam badan-badan pemerintah, dsb. Yang menjadi permasalahan di sini bukanlah sejauh mana konsesi-konsesi tersebut telah diberikan pemerintah Allende untuk “menarik” kaum borjuis kecil ke pihaknya—permasalahannya adalah caranya konsesi-konsesi tersebut diberikan, yakni jalur-jalur organisasional, konteks politik dan konsekuensi-konsekuensi yang mereka hadapi ketika menyalurkan konsesi tersebut. Hal ini semakin penting di tengah memuncaknya perjuangan kelas antara buruh melawan borjuasi. Dalam menghadapi sikap mendua borjuis kecil dan meningkatnya radikalisme kelas pekerja, pemerintah UP lengah dalam memperhitungkan faktor-faktor yang membentuk dan mencairkan kesadaran kelas serta faktor sentralitas organisasi politik. Faktor-faktor ini tidak bisa dihitung hanya dengan merumuskan program, namun ia juga memerlukan pengarahan terhadap hasil-hasil program tersebut.

Borjuis Kecil: Posisi Struktural dan Orientasi Politiknya

Borjuis kecil di Chili, sebagaimana juga di seluruh Amerika Latin (dan mungkin juga di seluruh Dunia Ketiga), merupakan strata masyarakat yang sangat beragam. Mereka terkonsentrasi di wilayah-wilayah metropolis, dimana biasanya letak pusat pemerintahan dan kekuasaan berada. Dan borjuis kecil, yang terorganisir serta termobilisir oleh borjuasi, dapat menjadi penghalang besar bagi sebuah revolusi sosial. Sebagai contoh, di wilayah Santiago Raya saja, hampir 60% angkatan kerja terserap dalam sektor jasa, sementara aktivitas sektor produktif (seperti pertanian, pertambangan, industri dan konstruksi) hanya menyerap 32% nya. Selanjutnya, dari 26% angkatan kerja yang terserap dalam sektor industri, setengahnya bekerja di bengkel-bengkel kecil permesinan dan sentra-sentra kerajinan—dimana rata-rata si pemiliknya sekaligus merangkap sebagai pekerja industri tersebut. Di Santiago, buruh yang bekerja di industri berskala besar dan menengah hanya berjumlah sekitar 150.000, sementara sekitar 178.000 orang[ii] bekerja di sektor perdagangan.

Dalam sektor transportasi, para pemilik yang sekaligus merangkap operator truk, berjumlah jauh lebih besar ketimbang mereka yang melulu bekerja sebagai buruh upahan transportasi (sebagai supir atau kernet truk. Pent.). Dari seluruh truk yang ada, hanya sepertiganya yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, sementara dua pertiganya dipunyai pemilik yang sekaligus merangkap operatornya. Karakter pembangunan kapitalis yang “tidak tuntas” dan tidak seimbang di Chili ini, merupakan produk dari sejumlah reformasi yang dilakukan oleh rejim-rejim borjuis kecil sebelum berkuasanya Allende; dalam kondisi seperti ini, kapitalis monopoli merasuk ke dalam konstelasi perusahaan-perusahaan kecil yang masih dalam taraf pra-industri. Perusahaan-perusahaan kecil itu berperan sebagai perusahaan jasa pelayanan, satelit-satelit bagi perawatan maupun agen-agen distribusi yang tergantung kepada perusahaan-perusahaan monopoli tadi. Sementara itu, sektor pertambangan dan industri hanya bersifat enclave (kantong) ekonomi tersendiri di tengah-tengah lautan borjuis kecil masyarakat Chili. Diantaranya ada yang menjadi agen-agen perusahaan asing, sementara yang lain terkait dengan segelintir rekanan bisnis Chili yang sudah menjadi client, dan jumlahnya pun terbatas.

Kondisi seperti inilah yang menghalangi transformasi industri secara menyeluruh, merintangi perkembangan hubungan-hubungan sosial kapitalis secara penuh dan menghambat proletariatisasi pada sektor-sektor penting masyarakat perkotaan. Urbanisasi dan keterbelakangan industri di hampir seluruh negeri Dunia Ketiga adalah faktor yang menyebabkan terus berkembangnya lapisan masyarakat pedagang dan birokrat. Lapisan masyarakat inilah yang selama ini menjadi basis massa bagi gerakan-gerakan nasionalis, populis dan juga bagi gerakan-gerakan sayap kanan. Dari seluruh sektor ekonomi yang ada, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling kurang terorganisir dan kurang dirasuki kapitalisme.

Dilihat dari sudut pandang historis, aktivitas perdagangan merupakan mata rantai yang menghubungkan pusat-pusat metropolis kolonial dengan pusat-pusat pertanian dan pertambangan di wilayah-wilayah pedalaman. Kesemuanya dikontrol oleh perusahaan-perusahaan perdagangan besar, milik asing maupun dalam negeri. Sebagai konsekuensinya, perusahaan-perusahaan eceran yang melayani pasaran dalam negeri (dan juga jabatan-jabatan administratif dalam birokrasi), menjamur sebagai sektor yang tidak wajar: sektor ini dipenuhi individu-individu ambisius yang terlibat dalam perdagangan berskala kecil, karena wilayah bisnis yang lain–tempat dimana kapital diakumulasi, seperti pada sektor pertambangan, pertanian, perbankan, dan, dalam skala yang lebih kecil, sektor industri—telah dikuasai oleh oligarki. Borjuis kecil yang bergerak di sela-sela masyarakat kapitalis yang monopolistik dan bersifat tergantung ini, tidaklah mampu bertahan dengan sumber daya ekonominya yang sedikit. Hal tersebut menyebabkan mereka berwawasan politik sempit, dan secara bersama-sama mereka akan menjadi kekuatan politik yang perlu diperhitungkan, karena mereka ini rentan terhadap hubungan patronase politik. Lapisan borjuis kecil yang sangat besar dan terkonsentrasi di kota-kota besar ini—dan secara relatif mereka lebih aktif dan lebih terorganisir ketimbang kelas bawah—merupakan lahan yang subur bagi kekuatan politik apa pun yang mampu mengorganisir dan mengarahkan tuntutan-tuntutan mereka. Walaupun borjuis kecil ini mungkin akan mendukung aspek “anti-monopoli”nya program pemerintah UP, tetapi mereka pun tidak menyukai visi kolektivismenya. Selama tahap-tahap awal pemerintahan UP, borjuis kecil tertarik dengan kebijaksanaan kemudahan kredit dan pinjaman dari pemerintah, meningkatnya pangsa pasar (karena selama pemerintahan UP, daya beli kelas bawah terus meningkat dan semakin mengimbangi kelas atas), dan masuknya barang-barang konsumsi impor dalam skala besar. Akan tetapi, dalam tahap-tahap selanjutnya, borjuis kecil mulai memusuhi pemerintahan UP karena kebijaksanaan pemerintah yang menekankan pengendalian harga, dan juga kelangkaan barang-barang serta meningkatnya militansi buruh. Pengusaha-pengusaha kecil—sebagai kekuatan yang menghisap buruh dengan cara-cara yang paling brutal (melalui pengupahan yang rendah, jam kerja yang panjang, kurangnya jaminan sosial, “pengawasan kerja” secara personal terhadap buruh-buruhnya)—sangat ketakutan kalau bisnis mereka, yang menjamin keberlangsungan kehidupan mereka, akan diambil-alih oleh buruh-buruh (yang dalam periode-periode selanjutnya selama berkuasanya UP, telah terjadi pengambilalihan dengan frekuensi tinggi), walaupun UP sendiri menolak pengambil-alihan tersebut. Isu-isu yang paling mengkhawatirkan borjuis kecil (seperti kelangkaan barang-barang dan bahan-bahan mentah, penggantian peranan mereka dalam bisnis, militansi buruh dan sebagainya) diangkat oleh partai-partai politik borjuasi atau oleh asosiasi-asosiasi pengusaha yang telah mengambil-alih kepemimpinan politik terhadap gremios borjuis kecil ini.

Yang termasuk dalam lapisan borjuis kecil ini adalah para pemilik bisnis dan perusahaan-perusahaan kecil (yang rata-rata mempekerjakan kurang dari 20 buruh), para pemilik yang merangkap operator truk, serta juga kaum profesional mandiri (misalnya para dokter, pengacara, dan lain-lain). Beberapa ciri struktural ini menjadikan barisan borjuis kecil sebuah kelompok yang sangat penting, dan sekaligus tidak stabil pada saat-saat diadakannya mobilisasi politik.

Mari kita ambil contoh pengusaha toko kecil dan pedagang eceran atau juga pemilik bengkel dan truk. Di seluruh Amerika Latin (termasuk Chili), kelas menengah rendahan—

di luar kelas buruh dan petani— merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dalam masyarakat. Borjuis kecil, baik itu yang bergerak di sektor perdagangan maupun sektor produktif, terlibat dalam sebuah dunia yang penuh persaingan: secara berdampingan, ratusan pemilik toko dan bisnis kecil harus bersaing, dan dengan sumber daya mereka yang langka, mereka berusaha memasuki pasar yang sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang membedakan borjuis kecil dengan borjuis besar bukan cuma posisi kompetisi mereka yang tidak menguntungkan, namun juga dikarenakan kekurangan modal dan—yang lebih penting lagi—tidak mudahnya memperoleh kredit. Borjuis kecil sangat terpengaruh oleh perubahan harga, fluktuasi dalam aliran barang dan jasa, dan bunga yang berlebihan dari kredit berjangka pendek, hal ini menyebabkan mereka sangat rapuh: sehari-hari mereka selalu dibayangi ancaman kebangkrutan, dan dengan modal pas-pasan, mereka berjuang agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Kondisi mereka yang sangat rapuh menyebabkan mereka tergantung pada para kapitalis monopoli dalam transaksi sehari-hari. Para pemasok dan calo selalu menyediakan barang-barang dengan segala macam persyaratan yang harus ditanggung oleh borjuis kecil; sementara para pemilik truk mematok harga seenaknya untuk setiap muatan yang mereka bawa—hal demikian menyebabkan para pemilik toko kecil selalu merasa terjepit dari segala sisi, baik itu oleh para pesaing yang besar maupun yang sama-sama kecil, ditekan oleh para kreditor, perusahaan pengangkutan/ekspedisi, makelar dan sebagainya. Dalam situasi yang sedemikian menekan itu, borjuis kecil justru semakin tergantung pada patronnya untuk bisa terus menjalankan usahanya, dan dalam banyak kasus, mereka pun tergantung secara politik terhadap si patron tersebut. Borjuis kecil yang mengoperasikan bisnisnya di wilayah borjuasi, mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan orientasi politik yang dominan di wilayah itu. Di samping itu, borjuis kecil condong ter konsentrasi bermukim di wilayah-wilayah sekitar pusat kota. Dengan demikian ia akan lebih dekat dengan pusat dunia bisnis, kaum profesional dan para pegawai kerah putih yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Sehingga ia selalu ada dalam tekanan pengaruh nilai-nilai serta orientasi politik kelompok masyarakat tadi. Tegasnya, borjuis kecil itu dihisap dan sekaligus tergantung kepada borjuasi. Dalam pandangan dunia usahawan kecil, problema sehari-hari hanya berkisar soal harga dan laba: kebencian, dendam dan permusuhan politik mereka tercantum dari angka-angka yang tertera dalam mesin penghitung uangnya. Borjuis kecil memusuhi siapa saja, baik itu pemerintah—karena mereka mengontrol harga-harga—maupun para calo, yang dengan mematok harga tinggi menyebabkan borjuis kecil hanya meraih keuntungan sedikit. Borjuis kecil ini merasa benci karena harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, sekaligus gemetar di hadapan ancaman nasio nalisasi perusahaan-perusahaan mereka oleh pemerintah UP.

Retorika politik borjuis kecil merupakan perpaduan dari kebencian mereka terhadap kolektivisme dan monopoli dengan proyeksi mereka yang ideal tentang etos individualisme bisnis kecil, kerja keras dan ketertiban politik. Karena jumlahnya yang besar, posisi kelasnya, sekaligus ketidakmampuannya membangun dunia sesuai dengan cita-citanya—yakni membesarkan produksi berskala kecilnya dengan akumulasi kapital secara cepat—menjadikan borjuis kecil sebuah kekuatan politik yang kritis dalam perpolitikan Chili. Terjepit di antara dua kekuatan utama yang saling bertentangan dalam masyarakat—yakni kelas pekerja dan borjuasi, menyebabkan lapisan yang sangat beragam dan berjumlah besar ini bersikap bimbang selama tahun-tahun kekuasaan Allende—sampai akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melampiaskan dendam mereka terhadap pemerintahan Sosialis.

Tidak lah cukup untuk menjelaskan orientasi politik borjuis kecil berdasarkan posisi strukturalnya (yang bersifat mendua) maupun hubungannya dengan kelas-kelas lainnya saja; namun ia juga harus diterangkan dari (1) ikatan-ikatan politik dan organisasio- nal, yang nantinya menentukan orientasi tindakan praktis bagi pe mecahan konflik yang dihadapi borjuis kecil; dan (2) dinamika organisasional dan politik dari dua kelas sosial fundamental yang saling bertentangan, serta saling perimbangan kekuatan antara proletariat dengan borjuasi. Jika partai proletariat menjadi dominan dalam arena politik, maka kaum borjuis kecil akan berdiam diri; namun begitu borjuasi telah meraih cukup momentum guna mencipta- kan kubu kekuasaan lain yang bisa mempengaruhi dan mengarahkan perkembangan sosial, maka borjuis kecil akan berduyun-duyun berdiri di belakangnya. Jika borjuasi tidak berinisiatif untuk menentang dominasi proletariat, maka borjuis kecil tidak akan pernah menjadi kekuatan kontra-revolusioner yang bisa dimobilisir. Akhirnya, orientasi politik kelas ini ditentukan oleh situasi umum perekonomian: selama periode kemajuan dan ekspansi ekonomi, borjuis kecil akan “setia di pihak Kiri”; selama masa-masa sulit, mereka mulai menggerutu; dan selama saat-saat genting, mereka mencari ketertiban dan berjalannya otoritas politik, yang—jika tak mendapatkannya dari sayap kiri—mereka akan mencarinya dari sayap kanan.

Borjuis kecil adalah salah satu lapisan sosial penting yang mendukung penggulingan Allende. Meskipun alasan-alasan dukungan yang mereka berikan dan keterlibatan mereka dalam perpolitikan sayap kanan sangat beragam dan rumit, setidaknya terdapat 3 cara untuk menganalisanya: secara struktural, organisasional dan secara ideologis. Pada setiap level analisa tersebut, selalu ada “kemungkinan” bahwa sesungguhnya borjuis kecil bisa dicegah untuk tidak dimobilisir menjadi sebuah kekuatan massal oleh sayap kanan. Posisi struktural borjuis kecil sesungguhnya kontradiktif, ideologinya bisa ke mana-mana dan mendua, lagi pula organisasinya yang cukup otonom memungkinkan berkembangnya beragam aliran politik alternatif, dan ini setidaknya bisa mencegah energi politik borjuis kecil untuk tidak dijadikan ujung tombak perpolitikan sayap kanan.

Strategi Sayap Kanan: Rencana Kudeta

Pada saat sayap kiri sedang mengkonsentrasikan diri dalam pengorganisiran kaum buruh industri dan kaum tani tak bertanah, sayap kanan mulai mendekati dan mempengaruhi organisasi-organisasi pengusaha kecil, petani menengah dan golongan-golongan pemilik kecil lainnya. Sayap kanan menggabungkan inisiatifnya itu dengan upayanya untuk menyatukan perhimpunan-perhimpunan borjuis kecil dengan perhimpunan borjuis besar ke dalam organisasi bersama atau konfederasi. Dari sini lah, borjuis kecil mulai digiring untuk menerima kepemimpinan dan arahan politik secara langsung dari borjuasi. Proses penundukkan borjuis kecil di bawah borjuis besar ini diperkuat dengan ikatan ideologis antar mereka sebagai “sesama” pemilik alat produksi—yang mempersatukannya untuk menentang proletariat yang tak bermilik. Dalam kerangka kesamaan organisasional dan ideologis ini, perbedaan-perbedaan maupun konflik di antara para pengusaha besar dengan para pengusaha kecil berhasil diredam, sebaliknya, kebencian serta permusuhan kaum pengusaha kecil ini berhasil dilampiaskan ke pihak pemerintah dan kelas pekerja.

Di sini kita bisa melihat adanya 4 formasi politik sayap kanan. Yang pertama adalah Partai Kristen Demokrat, mereka ini mewakili fraksi borjuasi yang bergerak di bidang konstruksi, jasa, industri, borjuasi dagang, modal asing, kelompok-kelompok tertentu borjuis kecil (seperti pemilik toko, kaum profesional), dan sebagian besar pegawai kerah putih serta sebagian kecil buruh industri yang masih terpengaruh oleh Katolikisme. Dalam pandangan politiknya, partai ini cenderung memperjuangkan tatanan sosial kapitalis yang masih memungkinkan negara untuk campur tangan guna mempromosikan borjuasi nasional dalam berhubungan dengan modal luar negeri. Dengan hanya sejumlah kecil kaum liberal—yang menentang kudeta militer—dalam partai ini (walaupun mereka ini cukup berperan dalam keberhasilan kudeta tersebut), dan dengan terjadinya proses militerisasi pemerintahan sesudah kudeta, serta setelah sejumlah pimpinan konservatif dalam partai berhasil disingkirkan, Partai Kristen Demokrat kemudian mengambil sikap kritis, namun tetap moderat, terhadap pemerintahan militer paska kudeta ini. Kaum Kriten Demokrat merupakan wakil sayap kanan yang menggunakan kudeta militer tersebut untuk memulihkan rejim parlementar lain yang kapitalis, membersihkan sayap kiri dan membangun tatanan sosial yang memungkinkan borjuis nasional, yang bekerja sama dengan modal imperialis, untuk mengeksploitasi Chili.

Sementara itu, di spektrum politik yang lebih kanan, terdapat Partai Nasional. Partai ini mewakili sebagian besar tuan tanah borjuis, borjuasi dagang, pemilik bank, borjuasi industri, modal asing, dan sekelompok borjuis kecil (seperti pengacara, dokter, dan pengusaha kecil). Partai Nasional, yang selalu memperoleh sedikit suara dalam pemilu, tidak berkeinginan untuk kembali ke sistem pemilihan pemerintahan melalui kotak suara—bahkan meskipun tanpa kehadiran sayap kiri. Dalam kedekatan hubungannya dengan asosiasi-asosiasi pengusaha (gremios), partai ini bermaksud menggunakan kudeta tersebut untuk melenyapkan seluruh sistem politik demokratik-borjuis dan mendukung berkuasanya rejim militer. Partai Nasional cenderung memilih sistem politik korporatis, karena sistem inilah yang memungkinkan partai ini untuk mempengaruhi jalannya sistem politik, yaitu dengan mendudukkan para anggotanya (yang tidak mendapat dukungan luas dari rakyat) di posisi-posisi elit.

Di posisi yang lebih kanan lagi di banding Partai Nasional, terdapat sebuah organisasi paramiliter [iii] yang bergerak di luar parlemen, yakni organisasi Patria y Libertad (Tanah Air dan Kebebasan). Organisasi ini dipenuhi dengan banyak kepentingan dan orientasi personal yang saling bertumpang tindih, namun pada hakekatnya ia merupakan organisasi yang pro-kapitalis. Patria y Libertad didukung oleh golongan-golongan borjuasi nasional dan asing yang alat-alat produksinya sudah diambil-alih pemerintah Allende (yakni bekas tuan tanah, bekas bankir dan elemen-elemen dendam dari kelas borjuis). Tindakan-tindakan politiknya yang ekstrim telah mampu menyeret pemuda borjuis yang tergabung dalam Partai Nasional; sumber keuangannya yang luas bisa dimanfaatkan untuk merecruit kaum lumpenproletariat[iv] ke dalam organisasi ini. Dan kekuatan yang terakhir, yang merupakan kekuatan politik paling agresif dan berpengaruh di kalangan sayap kanan Chili, adalah Angkatan Darat dan Kepolisian Federal (carabineros). Pimpinan militer, yang sebelum terjadinya kudeta dilukiskan oleh Partai Komunis sebagai “kekuatan nasional-patriotik dan konstitusionalis”, adalah kekuatan anti demokrasi parlementer, pro kapitalis (khususnya pro modal asing) dan bertujuan menerapkan bentuk kekuasaan korporatis serta militeristik. Meskipun banyak perwiranya berasal dari kelas “borjuis kecil”, namun pilihan penggalangan strateginya lebih dipengaruhi oleh aliansi-aliansi politik dan sosial yang berkembang sebelum, selama dan sesudah kudeta, ketimbang dipengaruhi asal-usul kelasnya. Kaum borjuasi dan pemerintah Amerika Serikat, dengan modal internasional yang dialirkannya ke Chili, telah menjadi penentu kebijakan sosial ekonomi. Berdirinya kekuasaan teror militer di Chili merupakan upaya untuk mengamankan kebijakan pembangunannya. Ia dirancang untuk menjaga kepentingan-kepentingan basis sosial rejim militer dalam menghadapi meluasnya oposisi yang nyata maupun yang masih potensial.

Seiring dengan ikatan-ikatan vertikal antara borjuis besar dengan borjuis kecil, hubungan juga terjalin antara para pimpinan asosiasi-asosiasi borjuis besar dengan partai-partai politik sayap kanan. Secara individual, para pimpinan asosiasi memiliki keanggotaan rangkap—pada saat yang sama pimpinan-pimpinan asosiasi tersebut juga menjadi anggota salah satu dari partai-partai atau kelompok-kelompok sayap kanan (Partai Nasional, Kristen Demokrat, Patria y Libertad dan sebagainya). Ikatan-ikatan ini cukup fleksibel, sehingga memungkinkan para pimpinan asosiasi untuk mengorganisir aksi-aksi dengan inisiatif mereka sendiri. Dan pada saat yang bersamaan, sekutu-sekutu politik mereka mulai menyeret sejumlah besar pengusaha kecil dan asosiasi-asosiasi yang “apolitis”. Tapi, perlu diketahui bahwa meskipun partai-partai sayap kanan itu mampu menggunakan dan mempengaruhi asosiasi melalui keanggotaan rangkap, asosiasi-asosiasi tersebut juga berisi elemen-elemen “non-partai” (dan “anti-partai”) yang, walaupun menerima dukungan yang diberikan oleh partai-partai tadi, tetap mempertahankan asosiasi untuk “independen dalam bertindak”.[v]

Ikatan-ikatan dan hubungan yang terjalin di kalangan asosiasi serta antara asosiasi-asosiasi tersebut dengan partai-partai politik dan organisasi paramiliter sayap kanan, telah menjadi dasar untuk menyatukan aktivitas mereka. Keanggotaan yang rangkap memudahkan komunikasi dan memungkinkan koordinasi di antara berbagai sektor dan kelompok-kelompok kecil di kalangan asosiasi-asosiasi bisnis dan profesional. Selama tahun pertama kekuasaan Presiden Allende, protes-protes secara terpisah, yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok maupun asosiasi tersebut, tidak lah efektif dan tidak “kumulatif” (di mana tidak berhasil menghimpun kekuatan-kekuatan baru). Namun selama tahun ke dua, dampak dari kekuatan-kekuatan organisasional, yang menyatukan sejumlah sektor kelas pemilik dan sektor profesional, mulai mampu melumpuhkan aktivitas ekonomi dan hajat hidup rakyat. Dan yang lebih penting adalah bahwa kekuatan yang mulai tumbuh—yang berasal dari penyatuan kekuatan dan sumber daya asosiasi-asosiasi serta sekutu-sekutu politik mereka—mulai berhasil menyeret sejumlah besar pengusaha kecil dan kaum profesional. Walaupun sebelumnya mereka tidak aktif dan tidak bersikap secara politik. Terbentuk nya kubu politik “berbasiskan kepentingan kaum pemilik”, yang memiliki sumber daya besar, organisasi yang efisien, kepemimpinan yang jelas dan kemampuan untuk memenangkan aksi, akan dapat melipatgandakan dan mengerahkan kekuatan-kekuatan sosial secara cepat. Individu-individu maupun asosiasi-asosiasi borjuis kecil mulai menyumbangkan uang, waktu dan energi mereka, begitu borjuis kecil semakin yakin bahwa gelombang politik mulai menghantam pemerintah Allende, dan situasi mulai berada di bawah kontrol kelompok-kelompok borjuis besar.

 

Pada tingkat taktis, dan atas desakan pimpinan-pimpinan “non-partai”, asosiasi-asosiasi itu mengawali perjuangan mereka menentang pemerintah dengan mengajukan tuntutan-tuntutan ekonomi: tampaknya tuntutan-tuntutan itu sengaja diajukan dengan batas waktu yang mendesak sehingga tak mungkin dikabulkan segera. Dengan demikian selalu ada alasan bagi borjuis kecil untuk melakukan boikot, melarang buruh-buruh mereka yang akan bekerja, dan melakukan protes. Dampak yang paling cepat terasa adalah terganggunya aktivitas ekonomi dan tekanan terhadap pemerintah agar mau mengerahkan waktu dan sumber dayanya untuk bernegosiasi. Begitu diskusi-diskusi sudah berjalan dan kesepakatan mulai akan tercapai, asosiasi-asosiasi itu mulai menambahkan tuntutan-tuntutan baru. Ketika negosiasi gagal, para pimpinan asosiasi mulai mengajukan platform politik kepada para anggotanya, dengan demikian mereka mulai merancang tahapan baru yakni: konfrontasi dengan pemerintah. Dalam kasus-kasus tertentu, ketika kesepakatan sementara berhasil dicapai, para pimpinan asosiasi mulai memperkuat otoritas mereka dan mulai memperketat disiplin organisasi yakni dengan cara mengontrol distribusi hasil-hasil yang didapat dari pemerintah. Perjuangan yang berhasil dalam menangani masalah-masalah tersebut telah semakin menguatkan posisi para pimpinan sayap kanan yang bercokol dalam asosiasi-asosiasi sehingga berhasil menyeret kekuatan-kekuatan baru. Dengan demikian, ia pun melemahkan setiap upaya yang dilakukan kekuatan-kekuatan pro pemerintah, yang selama ini berusaha menarik jajaran pengusaha kecil agar berpihak ke pemerintah.

 

Untuk mencegah agar tidak salah dalam bertindak, dan menghindari setiap kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan di luar kendali mereka, kaum borjuasi menghembus-hembuskan isu bahwa yang menyebabkan kebangkitan kelas bawah adalah orang-orang asing dan kaum Yahudi. Di kalangan kelas menengah rendahan dan orang-orang kaya dihembus-hembuskan semangat xenophobia [vi] dan juga, dengan kadar tertentu, anti-Semitisme. Hal itu dilakukan untuk mengaburkan kembalinya ketergantungan perekonomian Chili terhadap perusahaan-perusahaan dan kapital keuangan (banking capital) Amerika Serikat.

 

Tekanan yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi militan dan partai sayap kanan diarahkan guna melapangkan jalan bagi kaum militer untuk mengambil-alih kekuasaan. Pada permulaannya, tujuan dari aksi-aksi tersebut adalah untuk mendudukan perwira-perwira militer di pemerintahan—dengan demikian mereka tetap mempertahan “bentuk” pemerintahan secara konstitusional, sambil melakukan perubahan isi dan arah kebijaksanaan pemerintah secara radikal dari dalam. Untuk sementara waktu, perpecahan yang terjadi di kalangan perwira militer dapat mencegah terjadinya perubahan yang mendasar dalam kebijaksanaan pemerintah. Akan tetapi, orang-orang kanan berhasil meraih cukup pengaruh di kalangan eksekutif. Hal ini memungkinkan mereka untuk merongrong ketahanan pemerintah dalam menghadapi sabotase politik, administratif dan ekonomi yang dilancarkan asosiasi-asosiasi dan partai sayap kanan. Koalisi militer-asosiasi partai tersebut berhasil membangun basis politik untuk melancarkan kampanye teror, yang diorganisir oleh organisasi-organisasi paramiliter sayap kanan di pedesaan dan perkotaan. Pola yang dilakukan oleh koalisi anti-pemerintah adalah sebagai berikut: selama teror tersebut berjalan, koalisi menuduh pemerintahan Allende bersifat “tidak sah”, oleh karenanya mereka membenarkan terjadinya aksi-aksi teror tersebut; koalisi menuduh orang-orang pro sosialis telah melakukan kejahatan, yang sebenar nya diorganisir oleh kaum teroris; mereka membesar-besarkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari aksi teror tadi dan meletakan kesalahannya pada pemerintah; akhirnya, pihak koalisi membesar-besarkan kekacauan yang ditimbulkannya, namun mereka tetap menentang kekuasaan pemerintah dan aparatus-aparatusnya untuk menumpas kelompok-kelompok teroris tadi. Sementara pihak koalisi anti-pemerintah berhasil “menyelubungi” aksi-aksi terorisme, mereka juga mengorganisir para penjahat untuk melakukan pembersihan terhadap anggota-anggota organisasinya yang tidak menyetujui aksi-aksi teror tersebut. Pembersihan itu dilakukan dengan cara: serangan-serangan fisik, teror-teror mental, dan pembunuhan-pembunuhan. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka menyeragamkan sikap politik anggota, sehingga akan memudahkan pelaksanaan keputusan-keputusan politik para pimpinan koalisi. Dengan cara itu, begitu gerakan kanan berhasil meraih momentum, mereka kemudian memadukan tindakan-tindakan legal dan illegal serta meningkatkan aktivitas kelompok untuk menghancurkan otoritas pemerintah. Akhirnya, kesemuanya itu diarahkan untuk menciptakan dalih bagi pengambil-alihan kekuasaan oleh militer.

 

Mata rantai yang paling ujung dari rangkaian organisasi koalisi dan aktivitas anti-Allende tersebut adalah persekongkolan perusahaan besar-CIA-militer-pemerintah AS dan kelompok-kelompok militer-perusahaan besar Brazil. Dengan dorongan dari pihak koalisi anti pemerintah, agen-agen kredit dan bank-bank swasta AS menghentikan pemberian kredit jangka pendek. Dan pengiriman barang yang sudah dipesan, juga ditunda-tunda oleh perusahaan-perusahaan AS—hal ini mengakibatkan kelangkaan barang kebutuhan sehari-hari. Kelangkaan barang-barang ini sangat mempengaruhi konsumen kelas menengah rendahan, para pemilik truk, pengusaha kecil dan professional—mereka ini adalah konsumen yang sangat tergantung pada barang-barang buatan AS. Oleh karenanya tidak mengherankan, jika massa borjuis kecil ini—yang diorganisir, dipasok informasi, dan yang diarahkan oleh pimpinan-pimpinan sayap kanan asosiasi—kemudian memusuhi pemerintah. Akan tetapi, karena pemerintah Allende lebih memilih menjaga hubungan baik dengan pemerintah AS, ia tidak sungguh-sungguh dalam memobilisir kekuatannya dalam menentang biang keladi dari kekacauan penyediaan barang ini. Walaupun memutuskan dengan pemerintah AS, pemerintah tidak mendapatkan apa-apa secara ekonomis, bahkan keputusan tersebut lebih banyak merugikan pihak pemerintah Allende secara politis. Namun sementara itu, pihak koalisi oposisi telah memperbesar upayanya dalam menarik dukungan dari luar negeri secara rahasia: pasokan dana dan militer, dukungan taktis dan bantuan logistik terus mengalir dari AS dan Brazil. Pihak koalisi, baik dengan menjanjikan datangnya “jaman keemasan” maupun menggunakan ancaman serangan fisik, menawarkan hadiah-hadiah bagi individu-individu maupun asosiasi yang mau menghentikan aliran barang dan jasa kepada konsumen. Situasi demikian—dalam suasana terkepung oleh kekuatan-kekuatan yang siap tempur, yang memusuhi dan sekaligus membujuknya untuk bergabung—telah menyebabkan elemen-elemen yang apolitis sekalipun seperti: para pengusaha truk, pemilik toko, supir-supir bus atau para dokter terseret oleh seruan bagi “kesatuan aksi” menentang pemerintah. Di tengah lingkungan keseharian seperti itu, setiap individu borjuis kecil (walaupun dia itu seorang demokrat atau bahkan sosialis sekali pun) berada dalam keadaan terpojok; pihak oposisi tidak banyak memberikan pilihan, dan pemerintah pun tidak mengambil tindakan tegas untuk menghadapi tantangan tersebut.

 

Kelas menengah dan kelas menengah rendahan, yang dihadapkan pada pilihan antara tatanan sosialis parlementarian dan rejim kediktatoran militer, lebih memilih yang terakhir. Untuk itu, mereka mendukung aktivitas-aktivitas yang mengganggu stabilitas politik, melanggar tatanan hukum secara terang-terangan, mendorong terorisme, dan menciptakan kekacauan; lebih jauh lagi, mereka pun menggunakan cara-cara legal dan illegal untuk melancarkan aktivitas subversif terhadap konstitusi dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi dalam berpolitik. Nilai-nilai dan tingkah laku mereka merupakan cerminan dari posisi struktural mereka di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami perubahan secara cepat; akan tetapi, posisi kelas menengah rendahan yang mendua telah menghambat posisi strukturalnya dalam mempengaruhi praktek-praktek politiknya secara langsung: hanya karena campur tangan kaum pengusaha besar secara organisasional dan duduknya politisi-politisi sayap kanan di posisi strategis dalam struktur asosiasi-asosiasi pengusaha, maka keresahan borjuis kecil dapat dipacu dan diarahkan. Mungkin hasilnya akan lain jika saja orang-orang Kiri juga aktif melakukan campur tangan dengan segala kekuatan dan tenaganya terhadap asosiasi-asosiasi tersebut: bersaing dengan orang-orang kanan dalam merebut kepememimpinan asosiasi, menggunakan kekuatan aparat negara untuk menumpas aksi illegal dan menindak para teroris, menyalurkan konsesi-konsesi ke pihak borjuis kecil dengan tetap mengontrol jalur-jalur penyalurannya, memberi penghargaan terhadap pihak-pihak yang mau bekerjasama dengan pemerintah dan menindak aksi-aksi pembangkangan.

 

Sebenarnya, borjuis kecil bukan lah kekuatan yang bisa diandalkan sepenuhnya untuk melancarkan oposisi terhadap pemerintahan UP. Hal ini disebabkan posisinya yang kontradiktif, dan juga karena proses penggabungannya dalam koalisi sayap kanan berjalan secara tersendat-sendat. Borjuis kecil hanya akan bersungguh-sungguh terlibat dalam aktivitas oposisi sayap kanan, ketika mereka sudah merasakan sejumlah kemenangan dan memperoleh konsesi dari pemerintah. Komitmen borjuis kecil terhadap pihak kanan semakin menguat, terutama ketika tatanan politik legal mengalami keretakan, sementara pemerintah sudah tidak mampu mengontrol peristiwa-peristiwa yang menimpanya dari hari ke hari. Di lain pihak, persekutuan/aliansi borjuis kecil dengan kelas borjuasi pun bersifat konjungtural dan tidak stabil: pada periode setelah kudeta, borjuis kecil, yang telah berperan dalam keberhasilan kudeta tersebut, tidak mendapatkan apa-apa. Menaiknya harga-harga, langkanya barang, menurunnya daya beli dan sulitnya memperoleh kredit serta pinjaman, telah banyak menurunkan standar hidup borjuis kecil. Ratusan pengusaha kecil pemilik truk—yang menjadi ujung tombak dalam menjatuhkan Allende—mengalami kebangkrutan, karena mereka dihadapkan dengan kenaikan harga bahan bakar serta sedikitnya pesanan bagi pengangkutan barang-barang. Sekarang, kediktatoran militer-borjuis, yang merebut kekuasaan dengan ditopang pemberontakan borjuis kecil terhadap proletariat, memukul sekutu lamanya ini. Oleh karenanya, tidak lah mengherankan jika sayap borjuis kecil di kalangan Partai Kristen Demokrat (di bawah pimpinan Bernar do Leighton) kemudian menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Front Anti-Fasis yang diproklamirkan oleh Partai Komunis. Jika orang-orang Kiri ini berhasil menggulingkan kediktatoran militer-borjuis, masih muncul pertanyaan: apakah teori revolusi bertahap—yang sekarang sedang menjalani aliansi Anti-Fasis ini—akan kembali dimainkan? Kalau kita melihat kembali jejak sejarahnya, maka seharusnya kelas buruh Chili bisa melakukan sesuatu yang lebih baik ketimbang sekedar tragedi dan lelucon.

 

Bagi orang-orang Kiri, apa yang disebut dengan “mengerahkan segala kekuatan dan tenaga” tak lain adalah: berjuang keras untuk menciptakan basis kekuasaan politik-administratif alternatif, karena, bagaimanapun juga, parlemen adalah kuburan bagi semua ini- siatif pemerintah dan menteri-menteri sayap kiri. Oleh karenanya, agar pemerintah UP berhasil dalam memenangkan atau menetralisir borjuis kecil, pertama-tama ia harus mendasarkan aktivitas dan mengembangkan kebijakan-kebijakannya pada perluasan serta penguatan organisasi-organisasi kelas pekerja. Hanya pada tahap-tahap selanjutnya selama pemerintahan Allende, di tengah-tengah tekanan kekerasan dan konfrontasi yang kian memanas, militan-militan kelas pekerja mulai mengorganisir organisasi-organisasi tempur pada tingkat lokal—tapi kesemuanya sudah terlambat dan jadi sia-sia belaka.

Perkembangan Kesadaran Kelas Pekerja

Selama ini diskusi tentang kesadaran kelas pekerja bersifat statis dan terlalu stereotype. Kaum Maois dan Troskyis berpendapat bahwa selama periode antara 1970-1973, kelas pekerja Chili sesungguhnya sudah menjadi kekuatan revolusioner, sudah berjuang untuk sosialisme, namun mereka itu dipimpin oleh pimpinan reformis dan birokratis “yang berkhianat”, sehingga mereka melenceng dari “apa yang seharusnya”. Di lain pihak, kaum komunis dan sosial-demokrat berpendapat bahwa kaum buruh masih berkesadaran “ekono- mistis” dan hanya bisa meraih kesadaran sosialis setelah melalui pendidikan sosialis dan mengalami perubahan ekonomi secara bertahap di bawah kepemimpinan partai. Namun kedua macam pandangan itu tidak bisa memahami bahwa kesadaran sosialis sesungguhnya merupakan proses yang berkembang dari perjuangan kelas, di mana kelas pekerja bisa mengembangkan instrumen-instrumennya untuk mengontrol dan mengarahkan aktivitas ekonomi [vii]. Pengalaman Chili sesungguhnya sudah mengungkapkan tidak tepatnya analisa yang “statis” terhadap kesadaran kelas pekerja. Pendapat “yang kekiri-kirian” tidak bisa menjelaskan alasan di balik dukungan kelas pekerja terhadap politik parlementarian dan politik kesejahteraan[viii] yang dicanangkan pada tahun pertama pemerintahan Allende. Demikian juga dengan analisa “reformis”, mereka tidak bisa menjelaskan semangat politik konfrontatif dan menjamurnya pusat-pusat kekuasaan kelas pekerja yang otonom dari pemerintah, terutama selama tahun terakhir kekuasaan Allende. Artinya, mereka semua gagal dalam memahami situasi di mana kelas pekerja, yang semula mendukung kepemimpinan politik yang reformis [ix] (termasuk mendukung strategi dan programnya), kemudian berkembang menjadi kelas yang revolusioner, walaupun tanpa kepemimpinan revolusioner. Tanpa melewati periode politik reformis, kelas pekerja tak akan bisa mengembangkan perspektif revolusionernya yang kemudian melintasi kerangka “formal” yang digariskan oleh pimpinan-pimpinan mereka. Dengan demikian, periode reformis merupakan kondisi yang dibutuhkan bagi mobilisasi kelas dan merupakan penciptaan kondisi untuk melancarkan perjuangan revolusioner. Namun ketidakmampuan dalam menterjemahkan pandangan-pandangan politiknya yang mendasar dan dalam menerapkan strategi baru oleh para pimpinan reformis di tengah-tengah situasi politik yang terus berubah, telah menjadi penghalang serius dalam memperjuangkan sosialisme.

Pada awalnya, yakni pada bulan September 1970, sebagian besar kelas pekerja Chili mendukung politik parlementarian dan kebijakan ekonomi negara kesejahteraan yang diterapkan pemerintah. Enam bulan kemudian, politik parlementarian dan kesejahteraan itu didukung oleh sekitar 75% kaum buruh, hal ini tercermin pada pemilihan tingkat kota praja (April 1971). Namun setelah melalui masa dua setengah tahun, 75% kaum buruh di Chili lebih mendukung cara-cara ekstra-parlementer (dengan cara menduduki pabrik, mempersiapkan aksi-aksi frontal, mengkritik kelemahan pemerintah dalam menghadapi kaum Kanan) untuk menghadapi para teroris sayap kanan, melakukan sosialisasi dalam perekonomian, meningkatkan produksi serta menginstitusikan kekuasaan-kekuasaan baru kelas pekerja.

Peningkatan jumlah mereka yang mendukung metode pemungutan suara dalam enam bulan pertama itu disebabkan beberapa faktor, yaitu: (1) untuk mencegah penggunaan cara-cara kekerasan baik oleh pemerintah maupun para majikan, (2) untuk memberi kesempatan pada pemerintah dalam menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial, (3) menurunnya efektifitas propaganda hitam yang dilancarkan oleh kaum kanan, dan yang terakhir (4) mendukung kemenangan yang sudah diraih oleh UP melalui politik pemilu.

Pemerintah, yang “memimpin” kelas pekerja untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dan politik, termasuk dalam melakukan reformasi agraria dan nasionalisasi pertambangan tembaga milik AS, didesak oleh kelas pekerja untuk memperluas penerapan politik nasionalisasi terhadap industri-industri kapitalis dalam negeri; memperluas kontrol pemerintah terhadap sektor transportasi, perdagangan dan konstruksi; serta untuk mengakui kekuasaan legislatif dewan-dewan kelas pekerja—yang kesemuanya itu ditolak oleh pemerintah. Pada tahap awal, kepemimpinan UP berhasil meningkatkan dukungan buruh terhadap pemerintah dan organisasi-organisasi sosialis melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang “populis” (seperti peningkatan upah, pengontrolan harga, fasilitas kesehatan dan sebagainya), yang secara jelas membela kepentingan kaum buruh. Dari hal tersebut, terciptalah kesamaan kepentingan antara pemerintah dengan kelas pekerja. Serangan-serangan yang diarahkan ke pemerintah oleh oposisi politik sayap kanan dan kelompok-kelompok pengusaha, semakin memperkuat persatuan buruh, mempertajam permusuhan kelas, meningkatkan solidaritas atau kesadaran kelas di antara kaum buruh. Jumlah basis kelas pekerja yang mendukung pemerintahan UP, relatif terus bertahan sejak pertengahan 1971 hingga tergulingnya pemerintah pada bulan September 1973. Pemerintah dan partai-partai pendukungnya semakin mendapatkan prestise politik dengan meningkatnya dukungan terhadap kaum Kiri. Akan tetapi, perubahan-perubahan mendasar sesungguhnya terjadi di kalangan kelas pekerja, yakni perubahan dalam alasan mereka untuk memberikan dukungan politik pada pemerintahan Allende, metode-metode politik, taktik, strategi dan organisasinya. Kaum buruh tidak lagi sekedar menjadi pendukung aktif bagi program kesejahteraan yang diinisiatifkan dan diatur oleh pemerintah, namun ia sekarang telah menjadi partisipan aktif dalam proses perubahan hu- bungan kepemilikan alat-alat produksi. Mereka tidak lagi sekedar ikut-ikutan dalam rally-rally massa, yang tidak tertarik dengan perdebatan-perdebatan di parlemen atau kongres-kongres serikat buruh. Namun sekarang kaum buruh sudah mulai mengembangkan partisipasinya secara terus menerus dalam organisasi. Selama tiga tahun kekuasaan Allende, kaum buruh telah meningkat dari sekedar mengambil posisi “ekonomistik” menjadi kekuatan yang berperspektif sosialis. Perubahan kualitatif ini merupakan hasil dari perjuangan sosial yang terjadi selama tahun terakhir pemerintahan Allende. Struktur, arahan, intensitas dan keluasan perjuangan sosial ini semakin meningkatkan kesadaran kelas mereka.

Sebenarnya, yang memprovokasi perjuangan sosial tersebut—yang semakin meningkatkan kesadaran kelas di kalangan buruh—adalah kelas-kelas pemilik alat produksi beserta sekutu-sekutunya di kalangan asosiasi kaum profesonal. Memang pemerintahan Allende pun telah melakukan perubahan-perubahan secara mendalam, namun apa yang dilakukan pemerintah hanya sebatas pada program nasionalisasi terhadap industri-industri, transportasi dan firma-firma perdagangan yang besar saja. Para pemilik firma ini, yang terorganisir dalam asosiasi pengusaha swasta dan yang menjalin hubungan dengan partai-partai sayap kanan, kalangan perwira militer dan organisasi-organisasi paramiliter, berusaha keras untuk meruntuhkan pemerintah melalui lockout (penghentian produksi); yakni dengan menutup pabrik-pabrik, menghentikan kegiatan bisnis, melumpuhkan transportasi dan jasa pelayanan kaum profesional. Kesemuanya itu diarahkan untuk memperlancar kudeta militer. Aksi-aksi yang dilancarkan secara serentak oleh kelompok-kelompok pengusaha dalam mempertahankan kepentingan ekonominya itu, telah mendorong kaum buruh untuk melakukan tindakan yang sama. Kaum buruh mulai menduduki dan mengoperasikan pabrik-pabrik. Kegiatan produksi dilakukan tanpa campur tangan majikan. Meskipun menghadapi krisis ekonomi, pengalaman praktis yang mereka temukan bahwa industri pun dapat berfungsi tanpa adanya kelas kapitalis, telah menjadi elemen kunci dalam meradikalisir kelas pekerja. Berangkat dari kebutuhan untuk mengorganisir produksi, transportasi dan distribusi, telah muncul jaringan kerja yang menyatukan seluruh buruh dari berbagai sektor yang sebelumnya saling berpencaran. Tindak kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh kaum majikan dan sekutu-sekutu politik mereka untuk melumpuhkan perekonomian, telah mendorong kaum buruh untuk membentuk kelompok-kelompok paramiliter yang bertugas menjaga instalasi-instalasi produktif.

Perubahan kesadaran kelas pekerja terjadi melalui serangkaian aksi dalam mempertahankan kebijaksanaan distribusi pemerintah, yang mendapat ancaman dari kaum majikan. Perubahan-perubahan kualitatif yang terjadi, merupakan hasil dari pengalaman buruh dalam menjalankan manajemen; setelah kaum buruh mengambil-alih industri “untuk mempertahankan negara kesejahteraan”, mereka mulai memegang kekuasaan manajemen dan hak-hak istimewa. Konfrontasi yang terjadi antara pemerintah dengan kaum majikan telah memancing mobilisasi kekuatan-kekuatan sosial secara massal, meningkatkan solidaritas dan memunculkan organisasi-organisasi di kalangan kelas pekerja dalam merebut kontrol dan pengaturan alat-alat produksi. Namun, dalam tingkatan praktis terdapat perbedaan antara kesadaran buruh dengan orientasi politik yang diambil pemerintah. Bagi para pejabat, yang lebih menjadi permasalahan adalah bagaimana menjaga keutuhan pemerintahan; mereka beranggapan bahwa aktivitas kaum buruh merupakan sarana yang positif—walaupun hanya untuk sementara—untuk memaksa kaum borjuasi agar menghargai norma-norma politik parlementarian, serta agar mereka mau kembali berproduksi secara “normal”. Sementara itu, kaum buruh (yang sampai saat itu sudah mulai kritis terhadap aspek-aspek tertentu dari ke bijakan pemerintah, namun masih tetap memahami perspektif pemerintah dalam menjalankan proses ekonomi-politik),  dalam hal ini buruh industri, sosialisasi industri secara menyeluruh (yakni pendudukan dan pengoperasian pabrik-pabrik) haruslah menjadi tujuan dan orientasi kebijakan pemerintah. Intensitas perjuangan kelas telah mendorong kaum buruh melampaui “batas-batas” dan proses sosialisasi secara abstrak, yang selama ini dicanangkan para pejabat pemerintah.

Sebenarnya, definisi “sosialisme abstrak” sangat beragam, namun yang dimaksud di sini adalah: tidak terpadunya praktek-praktek institusional oleh pemerintah dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh massa. Sebagai contoh, UP selalu menyatakan dirinya sebagai pemerintahan kelas pekerja, namun dalam kenyataannya ia selalu bergantung pada parlemen yang dikontrol oleh borjuasi, dan di lain pihak justru mengecilkan peranan dan aktivitas organisasi-organisasi pekerja (Dewan Buruh, Dewan Kotapraja dan Dewan-Dewan Petani). Aktivitas sehari-hari dan struktur organisasi sayap Kiri di daerah-daerah pertambangan yang telah dinasionalisasi, tidak mengalami perubahan dibanding sebelumnya. Selain itu, walaupun kaum Kiri secara terus menerus mendorong kaum pekerja untuk berpartisipasi, berproduksi dan untuk bersikap sebagai kaum sosialis—mereka tidaklah menciptakan saluran-saluran organisasional yang memungkinkan berlakunya hal tersebut, dan bahkan, dalam sejumlah kasus, mereka tidak memberikan contoh-contoh secara personal dalam mengarahkan orientasi kelas. “Pendidikan sosialis” dilancarkan melalui ceramah-ceramah dan pamflet, namun pengalaman kerja sehari-hari dan struktur kehidupan masyarakat masih diatur dengan norma-norma borjuis. Inilah yang dimaksud dengan “sosialisme abstrak”. Pendekatan seperti ini pun terjadi dalam penyusunan strategi pembangunan sosialis, yang diarahkan untuk memenangkan suara di parlemen dan mendudukkan orang-orang Kiri di pemerintahan. Mereka melakukan negosiasi dengan partai utama kaum borjuasi, yaitu Partai Kristen Demokrat, dan secara diam-diam menjalin hubungan dengan “perwira-perwira Angkatan Darat yang patriotik dan profesional”. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, massa dilibatkan sebagai kekuatan tawar menawar dan untuk mendesak oposisi agar mau memberikan konsesi kepada pemerintah. Di mata pemerintah, perubahan-perubahan mendasar hanya mungkin terjadi setelah melewati rentang waktu yang panjang—yakni setelah “revolusi demokratik-nasional” diselesaikan (yakni setelah hubungan-hubungan sosial kapitalis dan kapasitas perekonomian nasional bisa ditingkatkan dengan membebaskannya dari kontrol imperialisme dan koloni-koloni perkebunan feodal). Beranjak dari pendapat tersebut, Partai Komunis kemudian lebih mempertahankan bentuk-bentuk organisasi kolektivistis yang mirip pengorganisasian produksi kapitalis, dengan menginstitusikan: dewan-dewan direktur dan manajer-manajer yang otonom dalam menangani perusahaan, serta diberlakukannya prinsip-prinsip yang terlalu birokratis. Untuk mengamankan jalannya “revolusi demokratik-nasional” ini, kaum Komunis lebih memfokuskan diri dalam “menormalkan” pembangunan masyarakat, memberikan perangsang-perangsang material, subsidi, kredit dan pinjaman bagi struktur permodalan Chili (hal ini sama saja dengan “menanam modal” bagi sebuah kontra-revolusi), menyetujui undang-undang yang mengontrol pemilikan senjata (yang artinya melucuti kaum pekerja dan memberi peluang bagi kaum Kanan untuk mempersenjatai diri melalui Angkatan Bersenjata) dan, terutama sekali, mereka memfokuskan diri pada “peningkatan produksi”. Slogan “perluasan produksi” ini (sebuah slogan yang absurd dan bodoh di tengah-tengah periode pra-perang saudara/menjelang kudeta) merupa kan konsekuensi logis dari visi mereka tentang sosialisme bertahap. Dalam hal ini, kaum Komunis hanya menjalankan peran yang sebelumnya tidak mau dilakukan oleh borjuasi. Dengan menjalankan peran tersebut, program-program mereka menjadi abstrak dan semakin tercerabut dari pengalaman, kejadian-kejadian dan kondisi sehari-hari kaum pekerja di Chili.

Sampai saat itu, para pejabat sayap kiri masih menganggap para buruh Chili belum berkesadaran sosialis, artinya mereka masih dianggap “ekonomistis”. Mereka telah berupaya sekuat tenaga untuk memperluas kesadaran politik di kalangan pekerja. Upaya tersebut dilakukan dengan mengkombinasikan program-program pendidikan dan distribusi. Akan tetapi, walaupun sejumlah buruh sudah menyadari implikasi-implikasi politik yang ditimbulkan dari penggunaan metode-metode ini, namun pengalaman-pengalaman praktis yang dihadapi kelas pekerja dalam menjalankan produksi di pabrik-pabrik telah mendorong maju kesadaran sosialis di kalangan mereka. Upaya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi sayap kiri untuk memisahkan sosialisme dengan pengalaman praktis perjuangan kelas pekerja, (artinya memperkenalkan sosialisme dengan hanya menggunakan metode pendidikan) telah menghambat perkembangan kesadaran kelas pekerja secara kualitatif. Oleh karenanya tidak lah mengherankan jika meluasnya radikalisasi di kalangan kelas pekerja lebih didorong oleh faktor-faktor eksternal, yakni terdorong oleh aktivitas-aktivitas oposisi terhadap pemerintah. Dalam hal ini, pihak oposisi memancing munculnya masalah yang mendasar, yaitu konflik di pusat-pusat produksi. Menurut kaum oposisi, yang menjadi masalah bukanlah masalah produksi (sebagaimana yang ditekankan oleh pejabat-pejabat resmi sayap kiri), melainkan: siapa kah yang mengontrol alat-alat produksi? Dengan melakukan penutupan pabrik-pabrik dan melarang buruhnya untuk bekerja, kaum majikan berarti menolak segala argumen-argumen “produksionis” yang diajukan oleh pejabat resmi sayap kiri, karena pokok masalahnya adalah: hegemoni kelas, yang sekarang sedang diuji dan diperebutkan oleh kelas borjuasi dengan kelas pekerja. Dengan demikian, bisa dikatakan, kesadaran kelas pekerja bersesuaian (namun sekaligus saling berhadapan dengan) kesadaran kelas borjuasi. Dengan mendudukkan problem produksi di bawah persoalan penguasaan alat-alat produksi, maka kelas pekerja dihadapkan pada 2 pilihan, yakni: kelas pekerja—dengan pimpinan kelas kapitalis—memilih mogok kerja, menutup pabrik-pabrik dan menentang pemerintah, atau, merebut industri-industri tersebut dari tangan kelas kapitalis dan menyerahkannya pada pemerintah, yang notabene adalah pemerintahan kelas pekerja. Kelas pekerja memilih yang terakhir; pejabat-pejabat sayap kiri dalam pemerintahan tidak menjatuhkan pilihan. 

Akan tetapi, perkembangan yang terjadi dalam hubungan segitiga (antara kelas pekerja, pejabat resmi sayap kiri dan kaum majikan) tidak sampai menimbulkan perpecahan organisasional di antara pejabat resmi sayap kiri dengan kelas pekerja. Perpecahan tersebut tidak terjadi karena memang tidak adanya pilihan organisasi yang lain bagi kelas pekerja radikal.

Bisa dikatakan kekuatan sayap kiri sedang mengalami pergulatan: di tengah memuncaknya perjuangan kelas, pemerintah menerima terjadinya perubahan kesadaran kelas pekerja yang ditimbulkan oleh aksi-aksi dan tekanan mereka (seperti aksi perebutan pabrik, tanah dan sebagainya), dan pemerintah pun bisa menerima inisiatif-inisiatif terorganisir oleh kelas pekerja. Namun kemudian pemerintah mengubahnya sebagai alat untuk meraih tujuan politiknya. Sebagai contoh bisa ditunjukkan di sini: berdirinya Dewan-Dewan Buruh tidak ditentang oleh pemerintah, justru kemudian pemerintah mengunakan dewan-dewan tersebut untuk menekan kaum borjuasi agar mau mematuhi aturan-aturan politik demokrasi borjuis. Demikian juga dengan jaringan-jaringan pekerja, kesemuanya tidak dilarang, tetapi digabungkan ke dalam Konfederasi Persatuan Buruh (CUT), yang dipimpin oleh kaum reformis, atau, jika tidak, jaringan tersebut dibiarkan saling berpencaran, tanpa ada arahan dan tugas-tugas setelah terjadi konfrontasi dengan kaum majikan.

Sementara itu, pada tingkat lokal, pimpinan buruh tetap konsisten. Kaum pekerja mulai mengalihkan dukungannya ke sosialis radikal yang tergabung dalam Gerakan Aksi Persatuan Rakyat (MAPU, yang dipimpin oleh Oscar Garreton), Kristen Kiri (IC), dan Gerakan Kiri Revolusioner (MIR); namun berragamnya organisasi-organisasi kiri yang ada, serta masih bergabungnya sosialis-sosialis radikal dalam Partai Sosialis (PS)—yang khawatir jika mereka meninggalkan partai tersebut akan menyebabkan jatuhnya Allende dan “memecah belah kekuatan kelas”, dan lagi pula mereka tetap berharap masih mungkin untuk mengerahkan dukungan mayoritas kelas pekerja dalam perjuangan mereka merebut kepemimpinan partai—telah menyebabkan an Kiri Revolusioner (MIR); namun beragamnya organisasi-organisasi kiri yang ada, serta masih bergabungnya sosialis-sosialis radikal dalam Partai Sosialis (PS)—yang khawatir jika mereka meninggalkan partai tersebut akan menyebabkan jatuhnya Allende dan “memecah belah kekuatan kelas”, dan lagi pula mereka tetap berharap masih mungkin untuk mengerahkan dukungan mayoritas kelas pekerja dalam perjuangan mereka merebut kepemimpinan partai—telah menyebabkan masalah yang sangat mendasar, yakni: tidak adanya alat-alat organisasional dan strategi yang bisa menghimpun massa pengikutnya dalam mewujudkan program tersebut. Dalam hal ini, sayap radikal PS dihadapkan pada dilema, karena bagaimanapun juga, mereka secara organisasional terikat dengan UP. Sebaliknya, UP selama ini terobsesi untuk membuat kesepakatan dengan minoritas sayap kiri Kristen Demokrat, namun yang tetap terikat pada pimpinan sayap kanan yang mendominasi partai tersebut yaitu Eduardo Frei, (yang justru sedang melibatkan diri dalam persiapan kudeta). Dengan demikian sayap radikal PS menjauhkan diri dari massa pekerja radikal yang sebenarnya mampu membangun basis baru bagi kubu kekuatan revolusioner. Di lain pihak, organisasi MIR tidak memiliki kader-kader kelas pekerja dan jaringan di pusat-pusat industri kunci, sehinga ia tidak mempunyai pengaruh yang penting di kalangan kekuatan paling revolusioner dalam masyarakat Chili—yakni kelas pekerja. Karena banyak bergerak di luar pabrik, MIR, walaupun memiliki strategi yang tepat dan kedisiplinan organisasi, tidak bisa mengarahkan buruh dalam menghadapi konfrontasi-konfrontasi yang akan terjadi kemudian. Ikatan-ikatan antara kelas pekerja dengan partai-partai tradisional sayap kiri telah terjalin kuat melalui perjuangan dan pengalaman bersama selama puluhan tahun, sehingga ikatan-ikatan tersebut tidak mudah putus begitu saja. Adalah lebih mudah bagi kaum buruh untuk mengalihkan dukungan mereka dari satu fraksi ke fraksi lainnya, dari satu taktik ke taktik lainnya dalam partai, ketimbang bergabung dengan organisasi lain yang tidak punya basis di pabrik-pabrik.

Juga ada beberapa alasan lain yang menyebabkan tidak lahirnya organisasi alternatif, walaupun di kalangan massa pekerja sudah berkembang kesadaran sosialis. Di antara alasan tersebut adalah perpecahan yang terjadi di kalangan sayap kiri revolusioner: MIR, MAPU (pimpinan Oscar Garreton), IC (Kristen Kiri) dan kelompok-kelompok lainnya sering bersaing di basis-basis sosial yang sama, sehingga banyak menguras tenaga dan membingungkan kaum buruh. Perpecahan ini juga semakin diperparah oleh kepemimpinan “yang sangat personalistik” di organisasi-organisasi ini.

Kampanye pemilu yang terakhir untuk memilih anggota konggres Chili (pada bulan Maret 1973), telah menjadi saksi bagaimana kelas pekerja secara besar-besaran tetap memilih sayap kiri, namun pilihan mereka bukan lagi berdasarkan “alasan-alasan ekonomistik” (karena, sebelum kampanye dimulai, telah terjadi kelangkaan barang akibat sabotase kaum majikan dan terhentinya pasokan dari stock pemerintah). Pada pemilu tersebut, basis kelas pekerja untuk memilih sayap kiri adalah pengalaman positif mereka dalam perjuangan kelas, solidaritas kelas dan distribusi kekuasaan politik. Momentum historis bagi perjuangan revolusioner sudah di depan mata, tetapi pimpinan sayap kiri gagal memanfaatkannya.

Organisasi-organisasi otonom kelas pekerja (yakni Dewan-Dewan Buruh, Dewan-Dewan Kotapraja) didirikan sebagai alat untuk merebut kekuasaan negara dan untuk mempertahankan hasil-hasil sosial ekonomi dan keberlangsungan pemerintahan Allende. Konfrontasi yang terjadi pada bulan Oktober 1972 dan kudeta militer yang gagal pada Juni 1973 merupakan prakondisi bagi mobilisasi buruh dan kaum tani secara besar-besaran sehingga menciptakan situasi revolusioner, seperti: perebutan pabrik secara besar-besaran, pendudukan kota-kota, pembentukan unit-unit milisia, kesadaran di kalangan pekerja bahwa musuh utama mereka adalah borjuasi, perpecahan di kalangan Angkatan Bersenjata, semuanya itu adalah faktor-faktor obyektif yang mendorong perjuangan revolusioner—dengan syarat ada partai revolusioner yang siap mengorganisir pemberontakan. Walaupun tanpa kepemimpinan partai, organisasi-organisasi pekerja tetap menyokong pemerintahan Allende dan meluaskan sektor sosial ekonomi dalam sistem politik yang ada. Konsekuensinya, organisasi-organisasi buruh itu hanya menjadi ekspresi sindikalisme revolusioner[x], karena partai-partai sayap kiri tetap bersikukuh di posisi reformis. Namun sindikalisme revolusioner yang dimaksud di sini bukanlah hasil dari kesadaran kaum buruh dan juga ia bukan aliran ideologis tertentu, namun merupakan akibat pembatasan yang dilakukan sayap kiri parlementer terhadap organisasi kelas pekerja, sehingga organisasi tersebut berikap defensif terhadap organisasi politik dan kekuasaan pemerintah—organisasi-organisasi tersebut hanya mempertahankan pabrik-pabrik yang telah mereka rebut dan tidak meningkatkannya pada perjuangan perebutan kekuasaan negara. Akibatnya, ketika kudeta militer 11 September 1973 terjadi, pabrik-pabrik yang selama ini dipertahankan oleh kaum buruh malah menjadi jebakan dan ladang kematian mereka.

Pejabat-pejabat resmi sayap kiri, setelah duduk dalam pemerintahan Allende, gagal untuk menggabungkan pengalaman, organisasi dan perkembangan kesadaran sosialis kelas pekerja ke dalam strategi besar bagi perjuangan revolusioner untuk mengambil-alih negara dari kelas borjuasi. Mereka terjebak dalam Marxisme abstrak menurut versi mereka sendiri: sosialisme hanya menjadi proyek teoritis yang tercerabut dari realitas politik sehari-hari—meskipun realitas politik ini sudah menjembatani jurang antara perjuangan politik sehari-hari dengan permasalahan yang mendasar, yakni: hegemoni politik.

James Petras adalah seorang Profesor Sosiologi di Universitas Binghampton, New York, Amerika Serikat. Tulisan-tulisannya banyak mengupas soal politik dan pengalaman praktek gerakan revolusioner di Amerika Latin.

[i] Golpe adalah kata dalam bahasa Spanyol, yang artinya adalah kudeta; golpista artinya adalah para pelaku atau simpatisan kudeta.

[ii] Pola pembangunan yang tidak seimbang dalam sektor industri di Chili sangatlah kentara, di mana 114 firma mengontrol produksi, sementara ada sekitar 35.000 firma (yang mempekerjakan sebagian besar angkatan kerja di Chili) yang tumbuh bagaikan jamur dalam sistem industrinya. Di seluruh negeri, asosiasi pengusaha eceran mempunyai anggota sebanyak 160.000 orang, di mana sebagian besar- nya adalah para pemilik toko kecil di luar pemilik supermarket.

[iii] Paramiliter: kekuatan-kekuatan sipil yang dipersenjatai dengan baik dan terlatih secara militer. Pent.

[iv] Lumpenproletariat: elemen-elemen yang tidak produktif dalam ma syarakat, seperti: para penjahat, preman dsb. Pent.

[v] Para pimpinan asosiasi yang anti-partai ini merupakan pendukung-pendukung yang kuat bagi berdirinya negara polisi militer di Chili. Dalam beberapa kasus, elemen-elemen anti-partai tersebut bahkan memperoleh kedudukan yang berpengaruh dalam pemerintahan militer Pinochet.

[vi] Xenophobia: Anti-orang asing. Pent.

[vii] Tugas partai adalah untuk mengorganisir dan memperdalam proses “yang spontan” ini, yakni mempersiapkan jalan (secara militer mau pun politik) bagi perjuangan merebut kekuasaan. Partai tidak lah sama dengan kelas, sekaligus juga tidak berada “di luar” kelas; justru melalui kader-kader kelas pekerjanya, partai menyatukan di ri dalam perjuangan kelas.

[viii] Baca: reformisme dalam bidang politik dan ekonomi. Pent.

[ix] Karakteristik dari kecenderungan politik reformis adalah seba- gai berikut: (1) penerapan teori transformasi sosialis secara bertahap, yaitu hanya berfokus pada perubahan-perubahan struktural tanpa mengkaitkannya dengan perkembangan kapitalis-nasional; (2) tidak adanya upaya untuk mengkaitkan perubahan-perubahan demokratik-nasionalis dengan perjuangan bagi sosialisme: yakni, tidak dikaitkan dengan pengorganisiran kekuatan militer dan politik bagi perebutan kekuasaan; (3) diterapkannya metode sebagai berikut: “menyusup” ke institusi-institusi yang ada, mempe-

ngaruhi sektor Angkatan Bersenjata borjuis, menerima keabsahan tatanan institusional borjuis — bahkan ketika pihak borjuasi sendiri tidak lagi mengakui tatanan tersebut; (4) menganggap perjuangan melalui kotak suara sebagai fokus sentral bagi aktivitas politik, mengerahkan seluruh aktivitas dan organisasi ke dalam arena tersebut, di mana perjuangan-perjuangan sosial di- arahkan untuk memenangkan pemilu.

[x] Sindikalisme Revolusioner yang dimaksud di sini adalah: pola tindakan politik kelas pekerja yang membatasi diri hanya dengan penguasaan alat-alat produksi milik borjuis (seperti pabrik-pa- brik, perkebunan dsb) , tanpa mengkaitkannya dengan perjuangan se cara terprogram guna merebut negara dari kelas borjuis. Pent.

 

Read Full Article

Oleh: Max Lane

 

RINGKASAN EKSEKUTIF

1). Presiden Joko Widodo terus membuat kebijakan politik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dimana prioritas politiknya yang utama berpusat pada penarikan investasi untuk infrastruktur. Isu-isu lainnya seperti “Revolusi Mental” atau rekonsiliasi atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia hanya mendapatkan sediit perhatian.

2). Strategi utama Joko Widodo untuk menarik investasi dikemas dalam dua paket perubahan kebijakan yang bertujuan untuk memotong peraturan yang dapat menghambat investasi bisnis, terutama bisnis investasi asing.

3). Sebuah strategi dengan sangat jelas menunjukkan ketergantungan pada penawaran terbuka dari dana asing, dan pada deregulasi untuk membuat investasi lebih mudah, kritik risiko pada nasionalisme, mengingatkan nuansa nasionalistis sewaktu kampanye pemilu 2015 dan kritik yang luas atas kebijakan deregulasi neo-liberal sebagai kebijakan anti -nasional.

4). Pemerintah Joko Widodo memperkenalkan beberapa kebijakan awalan dengan muatan nasionalistik yang simbolik – tetapi mereka telah memainkan ulang, dimana gaya nasionalis terlihat pada masalah-masalah yang minor atau sub-teks” dan ini telah menjadi fitur dari politik yang ditampilkan sehari-hari.

5). Gaya nasionalisme tetap terlihat stabil tetapi hanya pada tingkat yang rendah karena tampaknya tidak ada ideologi – atau bahkan yang berifat taktis – dari oposisi di dalam parlemen untuk kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Kredibilitas oposisi parlemen sendiri sebagai kritikus anti-asing telah melemah oleh beberapa tindakan mereka sendiri.

6). Kebijakan ekonomi nasional yang lebih mendasar – penggunaan wajib rupiah dan perpanjangan Daftar Negatif Investasi[i] – berjalan di tempat, menyebabkan beberapa investor asing dari negara-negara Barat untuk tetap berhati-hati.

* Max Lane merupakan peneliti pendatang senior di Program Studi tentang Indonesia di ISEAS-Yusof Ishak Institute, dan telah menulis ratusan artikel untuk majalah dan Koran di Indonesia. Dia menulis juga di blognya: maxlaneonline.com.

 

PENGANTAR

Ekonomi masih menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo. Sementara dia tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan atau mengulangi serentetan bukaan proyek infrastruktur yang dapat dilihat awal tahun ini,[ii] pada bulan Agustus dan September pemerintah mengeluarkan sejumlah besar kebijakan baru bersamaan dengan paket substansi deregulasi. Paket deregulasi ini, sangat jelas diharapkan, akan mendorong investasi swasta asing, terutama dalam proyek infrastruktur – yang mana Joko Widodo telah menyimpulkan, benar atau salah, adalah harapan utama untuk merangsang kegiatan ekonomi dan kemudian menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Luasnya paket deregulasi (lihat di bawah) memperlihatkan sentralitas pertumbuhan ekonomi, melalui infrastruktur, dalam program politik Joko Widodo – program dimana ia akan mendasarkan popularitasnya, yang masih berada dalam penolakan.[iii] Area lain dari kepemimpinan yang dibicarakan oleh Joko Widodo selama kampanyenya, seperti “Revolusi Mental”, yang seharusnya mengubah mentalitas birokrasi, tetap sulit dipahami. Beberapa dari mereka yang berkampanye untuknya juga berasumsi, atau berharap, bahwa ia akan mengambil inisiatif mengenai rekonsiliasi dan keadilan untuk pelanggaran HAM besar masa lalu. Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, pada satu titik dikabarkan telah siap untuk membuat permintaan maaf negara untuk para korban pembantaian 1965-1966, yang mana kemudian hal tersebut tidak pernah terjadi. Banyak pendukung Joko Widodo berharap bahwa Presiden baru akan melakukan sesuatu pada peringatan 50 tahun pembantaian massal ini, yaitu pada tahun 2015. Namun, juru bicara Presiden menyatakan bahwa tidak ada pikiran mengenai hal tersebut dan isu utama dalam pikiran presiden ialah mengelola ekonomi.[iv] Hal ini selalu menjadi pusat orientasi Joko Widodo.

Penekanan pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi muncul sebagai penyempitan agenda kepemimpinan politik Joko Widodo. Memang, bahkan pada saat ini kebijakan-kebijakan unggulannya mengenai jaminan sosial, yakni Kartu Sehat Indonesia dan Kartu Pintar Indonesia, masih tidak tampak diprioritaskan untuk peluncuran mendesak dan perluasannya. Mungkin ini sedang direncanakan melalui anggaran berikutnya, yakni bulan Januari, tapi hingga kini belum ada kemajuan yang substansial.

Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tampak menghabiskan semua perhatian hingga saat ini. Artikel ini akan menilai tekanan tambahan pada Joko Widodo yang terus mendorong agenda sempit ini. Hal ini juga akan menggambarkan karakter nasionalistik dalam politik yang diciptakan oleh deregulasi ekonomi untuk kegiatan bisnis asing dan keputusasaan dalam pencarian modal asing.

 

2015: TEKANAN BARU TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada bulan Juli 2015, terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat. Laporan Triwulan-an Bank Dunia mengenai Indonesia pada bulan Juli menilai bahwa Indonesia memasuki masa “penurunan keuntungan”.[v] Pertumbuhan diperkirakan telah turun dari 5,2% menjadi 4,7%, laju paling lambat sejak 2009. Pada saat yang sama pada bulan Juli, angka investasi langsung (asing) menunjukkan penurunan, yang sangat sedikit, bila diukur dalam dolar AS. Selama periode ini rupiah juga mulai menurun secara substansial terhadap dolar AS, seperti yang terjadi pada berbagai mata uang negara-negara lain di seluruh dunia. Lembaga seperti Bank Dunia, serta ekonom pemerintah, tidak melihat beberapa perkembangan ini sebagai masalah yang tak dapat diselesaikan. Namun, di luar diskusi teknokratis, tiga indikator mengenai penurunan pertumbuhan, penurunan investasi asing dan pergeseran nilai rupiah telah menciptakan suasana politik di mana Joko Widodo berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menunjukkan bahwa ia mengelola ekonomi dengan baik. Joko Widodo sendiri juga telah menyatakan bahwa pada bulan Oktober ekonomi akan meroket.[vi]

Tekanan politik ini juga, dalam hal substantif, merupakan sebuah tekanan ekonomi. Pencarian dana habis-habisan, baik dengan memanfaatkan dana pensiun memanfaatkan dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),[vii] serta mencari investasi asing dan pinjaman luar negeri tidak mendukung strategi ekonomi Joko Widodo. Memaksimalkan investasi di bidang infrastruktur merupakan kebutuhan bagi Joko Widodo, membuat semuanya menjadi lebih mendesak secara politis dengan adanya nuansa indicator dari tiga indikator penurunan yang telah disebutkan sebelumnya. Hingga Oktober, meskipun rupiah telah mengalami sedikirt penguatan, ketiga indikator ini masih berdampak pada suasana politik. Pelaporan mengenai tingkat pertumbuhan yang melambat dan investasi yang menurun, tentu saja, semakin meluas. Penyamaan penurunan rupiah krismon (krisis moneter) yang terjadi pada tahun 1997 silam juga menimbulkan sentimen negatif. Media, termasuk melalui media sosial, mengejek beberapa pejabat pemerintah yang mengklaim bahwa “rakyat” tidak khawatir tentang penurunan rupiah. Kritikus nasionalis pun menjadi lebih vokal mempertanyakan kemampuan Joko Widodo dalam mengelola ekonomi.

Ditekan oleh kedua kebutuhan objektif (mengingat strategi berbasis infrastruktur nya) dan suasana politik, Joko Widodo telah memulai perluasan deregulasi. Meskipun ia tidak pernah benar-benar menggunakan istilah “deregulasi” dalam kampanyenya saat Pemilu yang lalu, ia membuat jelas bahwa ia mendukung perampingan regulasi untuk memudahkan bisnis “untuk melakukan bisnis”. Contoh paling jelas dari orientasi ini adalah dorongan yang cepat untuk membuat sebuah sistem satu atap bagi perusahaan untuk mendapatkan izin yang diperlukan dan memuaskan berbagai masalah pengaduan. Joko Widodo telah berhasil mendirikan semacam izin bisnis satu atap di Solo ketika dia dulu menjabat sebagai Walikota Solo.

Di luar skenario pusat satu atap, hal-hal yang ada, bagaimanapun, lebih rumit lagi. Beberapa keputusan pertama pemerintahan Joko Widodo dikonfirmasi atau bahkan lebih lanjut diwujudkan dalam regulasi, yang sangat tidak populer di mata investor asing, terutama mereka yang berasal dari “Barat”, Amerika Serikat dan Eropa. Peraturan-peraturan kunci yang tidak populer tersebut di antaranya:

  1. Persyaratan bahwa semua transaksi yang terjadi di Indonesia harus dilakukan dalam rupiah. Penggunaan dolar AS tidak dimungkinkan lagi. Perusahaan-perusahaan internasional sekarang harus membayar staf internasional mereka dalam rupiah, serta untuk semua pembelian lainnya. Ini adalah, pertama-tama, sebuah istirahat dari latihan dan karena itu tidak diinginkan, sebagaimana masalah-masalah yang diperkenalkan yang terkait dengan memperkenalkan pergeseran nilai rupiah. Ada hukuman satu tahun penjara yang akan dikenakan bagi penggunaan dolar AS untuk transaksi domestic.[viii][ix]
  2. Persyaratan bahwa semua ekspor dan transaksi impor dilakukan melalui Letter of Credit. Ini sangat populer di kalangan perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, memaksa birokrasi dan potensi penundaan dalam pembayaran untuk transaksi. Ada fasilitas untuk membebaskan hal ini, tetapi hal ini membutuhkan diskresi dari Menteri.[x]
  3. Revisi Daftar Negatif Investasi pada bulan Mei 2015. Daftar ini, yang dikenal sebagai DNI, adalah daftar wilayah-wilayah ekonomi dimana investasi asing dilarang atau sangat dibatasi. Sebuah perpanjangan daftar untuk “lebih berat membatasi investasi asing di sejumlah sektor lainnya, termasuk telekomunikasi, pertanian, minyak, gas, listrik dan daya”[xi] terlihat oleh, misalnya, American Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Amerika sebagai disinsentif umum bagi penanaman Modal Asing. Beberapa pelunakan kecil dalam hal peraturan, misalnya, dalam hal obat-obatan tidak dilihat sebagai usaha untuk menyeimbangkan pembatasan yang lebih berat.[xii] Ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan mundur pada beberapa pembatasan ini, ketika Menteri Perdagangan mengumumkan review dan menyerukan partisipasi publik untuk mengisi daftar. The Jakarta Globe melaporkan bahwa “Menteri koordinator perekonomian Indonesia, Darmin Nasution telah mengatakan sebuah revisi daftar negatif investasi akan menjadi bagian dari langkah-langkah dalam menstimulus ekonomi yang dijalankan pemerintah”.[xiii] Sebuah pelonggaran pembatasan akan menjadi kemunduran dari pendirian nasionalistik sebelumnya.
  4. Persyaratan bahwa semua staf asing harus lulus ujian Bahasa Indonesia pada awal penugasan mereka di Indonesia.

Semua persyaratan ini memiliki daya tarik nasionalis yang populer. Ketika memiliki daya tarik itu, mereka semua bekerja melawan kampanye untuk meyakinkan investor, terutama investor dari negara-negara Barat, untuk membawa dana dalam skala besar ke Indonesia. Investor-investor asing, melalui perusahaan-perusahaan mereka dan badan perwakilan seperti Chambers of Commerce atau Kamar Dagang, telah membuat kritik mereka dikenal.

Selanjutnya, terutama dari investor-investor yang berasal dari negara-negara Barat, termasuk mereka yang sudah beroperasi di Indonesia, meningkatnya regulasi sosial adalah kekecewaan lain bagi investasi selanjutnya. Peningkatan peraturan sosial, terutama didorong oleh inisiatif dari partai-partai Islam yang konservatif, termasuk larangan penjualan alkohol di berbagai supermarket, pengenalan RUU di parlemen yang melarang semua konsumsi alkohol, undang-undang baru yang melarang seorang pria dan seorang wanita yang tinggal bersama-sama jika belum menikah. Ketika beberapa dari mereka masih berupa Undang-Undang, mereka dilihat sebagai gejala dari tren yang akan menciptakan lingkungan yang kurang menarik bagi sejumlah besar pekerja ekspatriat/asing.[xiv]

Di bawah tekanan untuk memaksimalkan masuknya dana asing, Joko Widodo kini memperkenalkan dua paket kebijakan deregulasi.[xv] Sebelum kita melihat politik dari paket-paket kebijakan ini, penting untuk mencatat pembalikan dari beberapa kebijakan yang lebih jelas menunjukkan nasionalistik secara simbolis. Pada bulan Agustus, persyaratan untuk ekspatriat untuk lulus tes Bahasa Indonesia – persyaratan ditegaskan pada bulan Juni – itu dibatalkan, bersamaan dengan janji bahwa izin tinggal untuk pekerja asing akan lebih mudah untuk didapatkan.[xvi] Segera setelah itu, peraturan yang melarang penjualan alkohol di supermarket juga dicabut.[xvii]

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dirilis pada 9 September.[xviii] Tahap Kedua dirilis pada 29 September.[xix] Tahap ketiga dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober, yang menekankan penurunan harga bahan bakar, listrik dan gas untuk industri serta ‘perampingan’ birokrasi dalam mengakses lahan untuk keperluan investasi. Dorongan utama dari tiga paket ini adalah untuk mengurangi masalah regulasi untuk bisnis, dan juga menurunkan beberapa biaya. Ada juga beberapa langkah-langkah yang lebih spesifik di luar wilayah itu. Misalnya, visa masuk gratis diperpanjang untuk lebih dari 70 negara, meskipun ‘distorsi’ nasionalis lainnya termasuk dalam bahwa Australia masih dikecualikan dari rezim bebas visa,[xx] meskipun hal itu juga kini telah dibalik.[xxi] Ada juga peraturan-peraturan yang diduga efisien sehingga dapat mempercepat aliran dana pembangunan desa ke desa-desa.

Deregulasi muncul dalam skala besar dengan ratusan peraturan yang dibatalkan atau diubah. Ketika beberapa dari retorika telah menekankan peningkatan daya saing perusahaan nasional, penekanan lebih berat ada pada menarik investasi asing. Ada juga perubahan untuk membuat investor asing lebih mudah dalam memasuki pasar properti.[xxii] Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung:

“Ini semua untuk memberikan sinyal positif kepada negara-negara tetangga dan masyarakat bahwa Indonesia adalah teman untuk siapa ingin menanamkan modalnya di Indonesia.”[xxiii]

Fokus yang jelas untuk membuat Indonesia menjadi lebih mudah bagi investor asing untuk berinvestasi telah mulai mewujud, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Suharto di tahun 1960-an dan 70-an, seperti itulah fitur utama dari strategi ekonomi Joko Widodo. Target utama – meskipun bukan satu-satunya – adalah investasi asing untuk proyek-proyek infrastruktur, yang diharapkan akan menarik investasi lainnya dalam kegiatan produktif.

Kegiatan pemerintah yang intensif untuk menarik investasi asing sebagian karena ketidakmampuan untuk memobilisasi modal besar-besaran dari dalam Indonesia sendiri. Ketidakmampuan ini, pertama-tama, merupakan cerminan dari kurangnya modal relatif yang tersedia di Indonesia sebagaimana tercermin dalam rendahnya pendapatan per kapita, yang hanya sebesar 4.000 dollar AS. Selain itu, pemerintah, yang terdiri atas pihak yang berhubungan dekat dengan konglomerat swasta besar, dan menghadapi oposisi parlemen juga baik-baik, tidak siap untuk meningkatkan pajak untuk sektor konglomerat swasta, baik asing maupun dalam negeri. Pemerintah belum memenuhi target pengumpulan pajak dari tingkat pendapatan menengah dan bawah. Menurut Bank Dunia: “Pendapatan ditargetkan oleh anggaran untuk ditingkatkan menjadi 30 persen namun turun 1,3 persen pada tahun 2015 sampai Mei.”[xxiv] Sebagaimana ditunjukkan di ISEAS Perspective, Joko Widodo telah menginstruksikan berbagai kementerian untuk menilai apakah ada uang yang tersedia dalam dana sosial dan asuransi lainnya yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.[xxv]

 

KONTRADIKSI DENGAN SENTIMEN NASIONALISTIK

Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo seharusnya bukanlah hal yang mengherankan. Selama kampanyenya dalam pemilu yang lalu, yang paling jelas dalam dialognya di televisi nasional dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) ialah ketika Joko Widodo menjanjikan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mendorong proses pertumbuhan di sector swasta/privat. Dia menunjukkan bahwa kunci untuk mendorong proses tersebut adalah melalui janjinya untuk “memotong, memotong, memotong” ketika berkaitan dengan regulasi. Dalam dialog yang sama dengan KADIN tersebut, ia juga menunjukkan bahwa ia ingin menarik investor dan terbuka untuk mendekati para pemberi pinjaman asing. Ini adalah perspektif kebijakan yang jelas didukung oleh Joko Widodo, ia harus melakukannya dalam iklim di mana retorika nasionalis tinggi, termasuk penolakan nasionalis dari apa yang disebut sebagai neo-liberalisme. Di Indonesia, kebijakan ekonomi neo-liberal sering dilihat sebagai kebijakan deregulasi yang membuat kemudahan bagi investasi asing untuk beroperasi di Indonesia, terkadang, ada klaim, dengan mengorbankan bisnis domestik. Organisasi Non-Pemerintah, sejumlah besar ekonom serta politisi telah menggunakan retorika nasionalis anti-neoliberal ini untuk menyerang pemerintahan sebelumnya (Megawati dan S.B. Yudhoyono). Ada sentimen yang luas bahwa Sumber Daya Alam Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing dan bahwa Indonesia adalah wilayah yang sangat strategis bagi kepentingan-kepentingan tersebut.

Pada 2015, isu semacam ini mendapat sorotan yang cukup tinggi, terutama karena lawan utama Joko Widodo, Prabowo Subianto, mengambil retorika-retorika nasionalis dan membuat tuduhan bahwa ratusan miliar dollar telah tersedot ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan asing. Kritik muncul dalam hal pajak yang dibayar oleh perusahaan pertambangan raksasa, Freeport, di Papua Barat telah menjadi salah satu yang simbolik, namun hanya sebatas resonansi, manifestasi dari sentimen ini. Selama Oktober, telah ada diskusi lebih lanjut, bahkan perselisihan, di Kabinet mengenai bagaimana perpanjangan kontrak Freeport harus ditangani. Menteri Koordinator Kelautan, Rizal Ramli, – yang memiliki reputasi panjang sebagai seorang ekonom nasionalis – telah menegaskan bahwa Freeport harus diminta untuk membayar lebih banyak royalti.[xxvi]

Keberadaan sentimen nasionalistik seperti itu saat ini terkonsolidasi dalam politik Indonesia. Setelah Soeharto membuka pintu investasi asing yang begitu luas pada tahun 1967, politik nasionalis telah benar-benar kalah, seperti yang terlihat dalam kehancuran fisik dari nasionalis. Kiri. Pada 2015, Joko Widodo menghadapi sentimen nasionalis yang dihidupkan kembali. Namun, bagaimanapun, penting untuk dicatat bahwa sentimen ini tidak berada dalam kendaraan politik yang efektif.[xxvii]

Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, bagaimanapun, oposisi parlemen, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, mempelopori retorika anti-“kebocoran” dalam kampanyenya semasa pemilu yang lalu, belum dapat sepenuhnya menggunakan isu ini, karena beberapa disposisinya sendiri terhadap “asing” .

Situasi yang dihadapi oleh Joko Widodo ini telah menghasilkan berbagai pemutarbalikkan nasionalis. Meskipun telah ada penarikan mundur kebijakan pengujian bahasa Indonesia bagi ekspatriat, pelonggaran pembatasan visa bagi pekerja asing, penghapusan peraturan/regulasi tentang penjualan alkohol dan paket deregulasi 9 dan 29 September, ada juga beragam sikap untuk mengimbangi gaya nasionalistik – meskipun, sekali lagi, dalam praktinya, terkadang sulit dipertahankan. Sebagian besar gaya nasionalistik ini juga disajikan lebih sebagai sub-teks, sekunder bagi resep kebijakan utama, dan lebih untuk penuansaan. Untuk saat ini, bagaimanapun, harus tetap dicatat bahwa ketegasan pemerintah tentang penggunaan rupiah dalam semua transaksi, penggunaan Letter of Credit dan perluasan Daftar Negatif Investasi belum dicabut secara eksplisit, meskipun sekarang, Daftar Negatif Investasi, sedang ditinjau dan dapat dilihat mundur.

Gaya nasionalistik dapat dilihat dalam laporan awal pejabat yang berkaitan dengan protes Singapura atas kebakaran hutan yang berasal dari Sumatera. Wakil Presiden Jusuf Kalla telah bersikap sangat meremehkan. Baru-baru ini, mantan aktivis demokrasi dan anti-korupsi, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden Joko Widodo, Teten Mazduki, membuat komentar bahwa Singapura sebenarnya harus bersyukur atas 9 bulan oksigen yang dipasok Indonesia untuk Singapura.[xxviii] Namun, ketika pada awalnya meremehkan tawaran bantuan Singapura untuk melawan kebakaran, Joko Widodo akhirnya menerima tawaran itu, bersama dengan bantuan dari negara-negara lainnya.[xxix]

Gaya nasionalistik lain telah terhubung melalui negosiasi dengan China dan Jepang tentang pembangunan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Proyek ini akhirnya diberikan ke Cina setelah melalui negosiasi yang alot dan setelah adanya pernyataan awal bahwa proyek tidak akan diberikan sama sekali.[xxx] Cina memenangkan kontrak dengan meyakinkan Indonesia bahwa hal itu bisa mendanai proyek tanpa dana anggaran Indonesia. Jepang memprotes keputusan itu, sebagian dengan alasan bahwa Indonesia telah mengubah beberapa kondisi.[xxxi] Sementara pejabat Indonesia menjanjikan bahwa investasi Jepang diterima di daerah lain, termasuk untuk kereta cepat yang lain, media, termasuk media sosial, berperan dalam keputusan Indonesia dalam menegaskan kekuatannya untuk melawan pemain besar seperti Jepang yang ingin Indonesia berkontribusi secara finansial untuk proyek tersebut. Pada saat yang sama, banyak yang memprotes kerjasama dengan Cina, sebagian dimobilisasi atas dasar sentiment lokal anti-Cina, tetapi juga menempel ke sentimen umum yang entah bagaimana Indonesia adalah memang kawasan yang strategis bagi bisnis asing.

Seperti dapat dilihat, retorika nasionalistik telah dibatasi sangat banyak di tingkat “sub-teks”. Isu-isu yang tidak substansial, dan kadang-kadang perlu dibalik. Retorika nasionalistik ini tetap berada di tingkat “sub-teks” karena dua alasan utama. Pertama, tentu saja, retorika nasionalistik yang berjalan langsung bertentangan dengan dasar fundamental dari strategi ekonomi Joko Widodo, yang bertujuan untuk memaksimalkan peran investasi asing dalam perekonomian dan telah mendapatkan dukungan luar biasa dari seluruh elit. Penghujatan awal Joko Widodo di Indonesia di kalangan kritikus neoliberalisme ialah penjualan langsung ke perusahaan asing di beberapa negara untuk datang dan melakukan bisnis di Indonesia. Pembalikan langsung dari beberapa kebijakan, seperti tes bahasa Indonesia untuk ekspatriat, merupakan gejala dari kontradiksi.

Orientasi menuju pembukaan ekonomi ini juga diwujudkan ketika Joko Widodo menunjuk manajer dana investasi sektor swasta di Singapura, Thomas Lembong, sebagai Menteri Perdagangan. Lembong mendampingi Presiden Widodo selama kunjungannya ke Amerika Serikat, di mana ia mengumumkan bahwa Indonesia akhirnya ingin bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), yang tentunya akan membutuhkan keterbukaan lebih lanjut.[xxxii]

Alasan kedua adalah tidak adanya kekuatan politik yang efektif di Indonesia yang mencoba untuk menggunakan retorika nasionalistik ini sebagai fokus utama untuk menentang Joko Widodo. Potensi yang paling jelas di sini adalah Koalisi Merah Putih (KMP), yang secara resmi dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang menggunakan kartu nasionalis selama kampanye pemilu presiden yang lalu. Fadli Zon, anggota parlemen dari partai Prabowo, Gerindra, telah menjadi kritikus tetap Joko Widodo pada berbagai isu. Pada kebijakan ekonomi yang mendasar, seperti dua Paket Kebijakan Ekonomi, kritik yang diberikan relatif lunak, mengambil sikap “tunggu dan lihat”.[xxxiii] Fadli Zon telah lebih aktif mempromosikan dirinya sebagai seorang politisi anti-korupsi, terpilih sebagai kepala badan internasional parlemen melawan korupsi, dan membela eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK). Kritik yang lunak terhadap kebijakan ekonomi konsisten dengan gaya KMP sejak awal Kepresidenan Joko Widodo. KMP telah mendukung amandemen anggaran Joko Widodo dan kebijakan lainnya, tampaknya ingin memastikan bahwa setiap kegagalan ekonomi yang dihasilkan oleh Jokowi Widodo pada akhirnya akan dilihat sebagai kesalahannya sendiri, dan bukan hasil dari pelecehan yang dilakukan oleh oposisi di parlemen. Selain itu, tampaknya tidak ada perbedaan baik ideologis maupun fundamental antara KMP dengan kebijakan ekonomi Joko Widodo. Dalam hal apapun, kredibilitas setiap potensi agitasi anti-asing yang dilancarkan oleh Fadli Zon dan politisi KMP lainnya terganggu oleh tindakan mereka sendiri termasuk ketika mereka berfoto selfie dengan Donald Trump di reli Trump di Amerika Serikat. Biaya tinggi yang dibebankan kepada wajib pajak Indonesia, dari study tour anggota parlemen ‘, yang di dalamnya termasuk biaya untuk asangan dan anak-anak, juga merusak kredibilitas umum mereka.

 

KESIMPULAN

Pola peningkatan keterbukaan terhadap investasi asing, terutama untuk infrastruktur, akan tetap menjadi yang utama dalam Kepresidenan Joko Widodo. Dan hal ini akan terus menghasilkan kontradiksi dengan sentimen nasionalistik yang juga menyebar luas. Kontradiksi ini akan mesyaratkan kelanjutan sikap nasiomalis gaya-gayaan di tingkat bawah. Tidak adanya kendaraan politik nasionalis yang efektif, meskipun partai-partai baru terbentuk, akan memungkinkan sikap ini tetap berada pada tingkat rendah, sampai ada kegagalan utama dalam program infrastruktur atau pertumbuhan memburuk atau ada penurunan yang serius dalam angka FDI.

[i]Sebuah daftar kawasan dalam ekonomi dimana investasi asing dilarang atau dibatasi.

[ii]Max Lane, The Politics of Widodo’s Prioritisation of Accelerated Infrastructure Construction, http://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_43.pdf

[iii]http://www.smh.com.au/national/the-honeymoon-is-over-for-jokowi-20150709-gi98ug.html

[iv]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150922144216-20-80296/jokowi-tak-akan-minta-maaf-kepada-korban-tragedi-g30s/

[v]Indonesia Economic Quarterly, July 2015: “Slower Gains”http://www.indonesia-investments.com/upload/documents/World-Bank-Indonesia-Economic-Quarterly-July-2015-IEQ-Indonesia-Investments.pdf

[vi]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/05/192311826/Jokowi.Mulai.September.Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia.Akan.Meroket

[vii]Lihat Max Lane, The Politics of Widodo’s Prioritisation of Accelerated Infrastructure Construction, http://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_43.pdf

[viii]http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_171115.aspx

[ix]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/09/154921326/Jaga.Stabilitas.Rupiah.BI.Keluarkan. Peraturan.Baru

[x]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551cf0e82975a/mendag-terbitkan-aturan-ketentuan-penggunaan-l-c-ekspor-barang-tertentu

[xi]http://www.amcham.or.id/opinion/4585-indonesia-s-revised-negative-investment-list-is-truly-negative

[xii]http://www.amcham.or.id/opinion/4585-indonesia-s-revised-negative-investment-list-is-truly-negative

[xiii]http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/indonesia-seeks-public-submissions-revised-negative-investment-list/

[xiv]Komuikasi dengan ekspatriat dari Barat di kawasan bisnis Jakarta.

[xv]Paket kebijakan lainnya diluncurkan pada tanggal 15 October bertujuan untuk mengatur upah. Paket kebijakan ini membatasi kenaikan upah minimum tahunan yang didasarkan pada rumusan kenaikan upah yang ketat dan peninjauan atas upah minimum hanya diizinkan setiap lima tahun sekali. Paket kebijakan ini ditolak oleh seluruh serikat buruh dan disambut oleh para pengusaha.

[xvi]http://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/no-indonesian-language-proficiency-test-for-foreign-workers-in-indonesia/item5857

[xvii]http://m.news.viva.co.id/news/read/674713-bir-boleh-dijual-di-minimarket-jakarta–ini-kata-ahok

[xviii]http://setkab.go.id/inilah-pokok-pokok-paket-kebijakan-ekonomi-tahap-i-september-2015/

[xix]http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150929_indonesia_paket_ekonomi2

[xx]Bebas visa kini juga telah tersedia bagi warga Australia. http://www.jakpost.travel/news/47-countries-including-oz-to-enjoy-visa-free-entry-by-october-1ZCPNJATvSdOaGHg.html

[xxi]Ini bukanlah hal yang baru bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga beberapa sanksi melawan pemerintahan Australia semenjak sebuah seri skandal yang melibatkan mata-mata Australia di Indoenesia dan pernyataan mantan Perdana Menteri Tony Abbott yang dinilai tidak diplomatic.

[xxii]http://economy.okezone.com/read/2015/09/09/470/1211353/jokowi-dukung-investasi-asing-di-properti-indonesia

[xxiii]http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150929_indonesia_paket_ekonomi2

[xxiv]http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/07/08/indonesia-economic-quarterly-july-2015 Sepertinya target dari Januari-Mei

[xxv]Max Lane, op cit.

[xxvi]http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/14/078709386/sambil-gebrak-meja-rizal-ramli-tolak-us-3-m-dari-freeport

[xxvii]Beberapa parati baru telah didirikan dimana semuanya menggunakan juga gaya nasionalistik, meskipun hingga saat ini belum ada yang secara serius berada di tingkat nasional.

[xxviii]http://m.tribunnews.com/nasional/2015/09/28/teten-masdukisingapura-harus-memahami-kesulitan-kita

[xxix]http://dunia.news.viva.co.id/news/read/684485-singapura-lega-ri-akhirnya-mau-terima-bantuan-lawan-asap

[xxx]http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/jakarta-scraps-high-speed-rail-project

[xxxi]http://www.ft.com/intl/cms/s/0/eca4af84-67fa-11e5-97d0-1456a776a4f5.html#axzz3oJI3Cr9s (Japan menangis setelah Indonesia memenangkan China dalam tender proyek pembangunan rel kereta api.)

[xxxii]http://www.nationmultimedia.com/business/Indonesia-not-ready-to-join-TPP-30271769.html

[xxxiii]http://fadlizon.com/perlu-evaluasi-kebijakan-ekonomi.html

Read Full Article

buruh lawan pergub ahok dan militerisme
Foto: Wahidin / Solidaritas.net

Oleh: Alexi Alqaf*)

Ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 228/2015 yang membatasi kebebasan berunjuk rasa, Persatuan Rakyat Jakarta (PRJ) meresponnya dengan perlawanan dalam bentuk aksi massa dan protes ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada 9 November 2015. Hal yang menggembirkan, terdapat unsur-unsur serikat buruh seperti SGBN, FBTPI, KASBI, FSPASI dan PPMI yang memperjuangkan demokrasi.

Pergub ini kabarnya akan segera dicabut atau direvisi. Tidak saja karena banyak diprotes, tetapi juga karena Pergub ini sangat jorok dalam hal melanggar peraturan di atasnya (inkonsitusional) secara terang-terangan. Pembatasan aksi hanya di tiga lokasi (Parkir Timur Senayan, Alun-Alun Demokrasi DPR, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas) dan dilibatkannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan unjuk rasa melanggar UU TNI dan UU Unjuk Rasa. Selain itu, pengeras suara hanya dibolehkan 20 desibel setara dengan orang yang sedang bercakap-cakap dan pelarangan berjualan untuk para pengunjuk rasa.

Pengesahan Pergub ini secara langsung akan merugikan kaum buruh yang kerap mengambil lokasi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Kementerian-Kementerian, sehingga dampak secara langsung ini memang harus ditentang oleh kaum buruh.

Unsur buruh di dalam PRJ tidak dari kalangan serikat buruh kiri yang terbiasa merespon isu penindasan yang beragam dan politis, tetapi juga serikat buruh non kiri yang terbiasa hanya merespon isu-isu ekonomis belaka. Serikat-serikat buruh ini berkekuatan kecil, sedangkan, serikat-serikat buruh mayoritas justru kelihatan masih banyak absen dalam memperjuangkan isu-isu demokrasi.

Padahal, ruang demokrasi yang terbuka sejak reformasi 98 itulah yang telah mengizinkan kaum buruh untuk membangun serikat-serikat selain SPSI, untuk berunjuk rasa, untuk mogok dan berbicara seluas-luasnya di media massa serta media sosial.

Menjelang Pilpres 2014 lalu, pimpinan serikat buruh FSPMI/KSPI Said Iqbal secara organisasional mendukung Prabowo Subianto yang memiliki skandal HAM di masa lalu yang masih belum diadili hingga kini. Dan, demi mendukung Prabowo, Said Iqbal tega mengatakan bahwa isu Hak Asasi Manusia (HAM) jauh dari kehidupan buruh. Kampenye Pilres 2014 telah menjadi arena dipasoknya gagasan-gagasan anti demokrasi dan anti HAM ke kalangan massa buruh. Tetapi, massa buruh tak pernah benar-benar setuju dengan kesadaran anti demokrasi sebab mereka membutuhkan kebebasan. Sehari-harinya buruh merasakan pengalaman bagaimana kebebasannya dirampas oleh disiplin pabrik, kapitalis, negara, aparat militer, dan preman.

Saat ruang demokrasi berusaha dipukul mundur melalui berbagai instrumen peraturan seperti UU Ormas, RUU KAMNAS, dan UU Penanggulangan Konflik Sosial sampai dengan kebijakan praktis seperti Pergub 228, Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian dan kebijakan Bela Negara, buruh sebagai kekuatan yang terorganisir saat ini harus berdiri paling depan untuk menentangnya.

Di tengah pertarungan elit dan kesibukan mereka untuk berkompromi, kebijakan-kebijakan pada level eksekutif menjadi lebih efisien dalam merampas demokrasi. Dua contoh terakhir adalah kebijakan Pergub 228 dan surat edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian yang dapat langsung dilaksanakan. Dalam masyarakat kapitalis di mana yang kuat menindas yang lemah, maka mereka yang miskin dan yang kritis yang akan ditelan oleh penegakan aturan anti demokrasi ini.

Perjuangan buruh untuk demokrasi akan banyak sekali menghasilkan sekutu-sekutu bahkan dari kalangan liberal/demokrat dan para pemujanya. Segera setelah ujaran kebencian ini efektif, kelas menengah ngehek yang gemar menghinakan perjuangan kesejahteraan buruh, akan ikut menjadi korbannya. Kebebasan mereka dalam mengkritik di media sosial belaka itu akan terganggu. Tetapi, mereka ini hanyalah kelompok yang lemah, tak terorganisir, tak termobilisasi dan hanya menggerutu atau melakukan aksi pajangan perlawanan belaka. Mereka bisa saja lebih melek informasi ketimbang kaum buruh atau bangkit dalam suatu atmosfer politik tertentu, tetapi pengalaman berorganisasi dan mobilisasi tak ada pada mereka. Mereka juga mau tak mau harus menerima gerakan buruh sebagai kekuatan yang sanggup memperjuangkan kebebasan liberal mereka.

Kaum buruh yang paling sanggup untuk memimpin perjuangan demokrasi di Indonesia jika mereka sadar  betapa pentingnya demokrasi dalam memajukan perjuangan kelas buruh dan sanggup memperjuangkannya dalam tindakan. Kaum buruh kita masih merupakan kelompok terbelakang yang belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Pada tahun 2012, buruh berhasil memenangkan metode aksi massa sebagai metode perjuangan, tetapi kesadaran mereka masih tergantung pada elit-elit buruh sisa-sisa SPSI-Orde Baru. Kemandirian belajar dan bergerak belum sepenuhnya pulih. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, mungkin sekali mereka justru menjadi kekuatan yang konservatif atas instruksi elit-elitnya.

Itulah mengapa dalam perjuangan demokrasi, kita harus sudah memutuskan untuk membangun perlawanan internal terhadap elit-elit buruh yang justru mengangkangi demokrasi internal serikat buruh. Elit-elit serikat buruh ini dengan segala cara menyingkirkan anggota-anggota serikat buruh yang kritis dan melarang buruh untuk belajar, bahkan dengan cara bekerja sama dengan kapitalis.

Bagi kaum sosialis sendiri, perjuangan demokrasi adalah syarat untuk melangkah ke perjuangan yang lebih tinggi: pembebasan kelas pekerja dari segala bentuk eksploitasi.

“Perkembangan penuh tenaga-tenaga produksi di dalam masyarakat borjuis moderen, perjuangan kelas yang luas, bebas, dan terbuka, dan pendidikan, pelatihan, dan pengorganisiran politik massa proletar adalah mustahil tanpa kebebasan politik.” (Lenin)

Kita memiliki ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi dalam batas-batas yang diizinkan oleh borjuasi sisa-sisa Orde Baru. Tidak ada kebebasan berpolitik, menganut ideologi sosialisme dan mendirikan partai berhaluan sosialis.

Dalam tujuan yang besar dan tinggi ini, kita memperjuangkan demokrasi sampai tahap kebebasan politik dan berideologi yang hanya mungkin apabila pelopor-pelopor kita terdiri dari intelektual revolusioner dan buruh yang paling cakap dan ideologis.

*) Anggota Partai Pembebasan Rakyat

Read Full Article