Kategori: Analisa

Oleh: Surya Anta*

 

Tanggal 4 Agustus lalu, kita mendapat berita tentang serangan terhadap Presiden Maduro dengan menggunakan pesawat nirawak untuk meledakkan bom. Simpati dan dukungan terhadap Maduro mengalir dari berbagai partai-partai kiri. Berbagai media mencoba untuk berimbang dan tidak mengambil posisi. Namun, tak butuh waktu lama bagi media-media arus utama Amerika Serikat untuk menyatakan bahwa penyerangan lewat pesawat nirawak itu merupakan upaya agar Maduro bisa mengonsolidasikan kekuasaannya sebagai diktator, atau penyerangan tersebut akan menjadi dalih untuk melibas oposisi, semacam dalih 9/11 dalam konteks lokal.

Bagi mereka yang cukup lama mempelajari Venezuela, Chavez dan proyek sosialisme abad 21-nya, media (terutama media-media arus utama Amerika) lebih sering menjadi corong anti Chavez dan Revolusi Bolivarian. Dan, dalam banyak hal menguntungkan kekuatan militer dan oposisi yang mencoba melakukan kudeta, pemogokan minyak, demonstrasi-demonstrasi atau referendum untuk mencopot Chavez.

Venezuela merupakan negeri yang berulang kali mengalami kudeta dalam sejarahnya. Apakah itu kudeta terhadap Presiden kanan oleh kekuatan sipil dan militer (1945), maupun militer kiri seperti Chavez pada 1992 mencoba melakukan kudeta pada penguasa yang pro liberalisme, maupun kudeta militer terhadap Chavez sendiri (April 2002).

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa ancaman pembunuhan dan kudeta terhadap Maduro bukan lah suatu “skenario” yang dibuat-buat. Setahun sebelum peledakan bom-pesawat nirawak, terjadi pemberontakan militer di Valencia, beruntung kudeta militer tersebut segera dipadamkan dan tidak meluas ke berbagai provinsi.

Namun, penyerangan tersebut menjadi penanda bahwa krisis ekonomi di Venezuela sangat mungkin berujung pada pembunuhan dan atau kudeta militer, tidak sekadar pertarungan politik antara kekuatan sipil sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Kemungkinan terburuk bisa saja terjadi.

Karena itu, rakyat Venezuela lebih membutuhkan solidaritas internasional pada momen sekarang ini dibandingkan sebelumnya. Mungkin itu rekomendasi yang tepat untuk saat ini terhadap Venezuela. Krisis saat ini lebih berbeda dari krisis-krisis di masa pemerintahan Chavez. Perbedaannya terletak pada hiperinflasi yang dipicu oleh boikot dan penyelundupan barang oleh kaum kapitalis, maupun korupsi terhadap spekulasi perdagangan mata uang, sangsi dan blokade ekonomi yang semakin besar oleh Imperialis Amerika dan Eropa, semakin sedikitnya sekutu-sekutu di Amerika Latin, dan bertambahnya demoralisasi massa rakyat akibat krisis ekonomi dan politik.

Orientasi Ekonomi-Politik Chavez-Maduro

Setelah meninggalnya Hugo Chavez Frias, Presiden Maduro yang terpilih pada 19 April 2013 lalu, meneruskan proyek Sosialisme Abad 21 yang dicetuskan oleh Chavez pasca kemenangannya pada akhir tahun 1998. Proyek tersebut hendak membedakan dari proyek sosialisme abad 20 yang dianggap melakukan penyimpangan ala birokratisme partai Stalinis.

Proyek Sosialisme Abad 21 ini merupakan proyek yang lebih menekankan pada partisipasi rakyat dalam proses politik tersebut. Begitulah maksud dalam benak Chavez. Dalam prakteknya, semasa masih hidup, Chavez menyelenggarakan berbagai referendum-referendum, dan mendorong komune-komune untuk aktif dan terorganisir, sehingga proses pelibatan rakyat dalam dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya berjalan sesuai yang diharapkan.

Singkatnya, proyek Sosialisme abad 21 yang dikenal sebagai proyek Revolusi Bolivarian tersebut menekankan pada pembangunan manusia, dalam hal ini rakyat dan partisipasinya.

Secara teoritis, perjuangan menuju sosialisme hanya bisa dicapai melalui perluasan demokrasi, kolektivisasi dan sosialisasi tenaga produktif (baik alat-alat produksinya dan tenaga kerjanya) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses penggulingan kelas borjuasi melalui kekuatan kaum buruh dan rakyat.

Syarat pembangunan tenaga produktif ini lah yang menjadi prioritas program-program Chavez selama ia berkuasa, yang kemudian dilanjutkan oleh Nicolas Maduro, penerusnya. Program-program tersebut antara lain: Mission Mercal (misi penyediaan pangan yang disubsidi); misi kesehatan (Mission Barrio Adentro dan Sonrisa); misi perumahan (La Gran Misión Vivienda); misi pendidikan (Simoncito: pendidikan dasar, Robinson: pendidikan melek huruf, Ribas: pendidikan lanjutan, dan Sucre: pendidikan universitas); misi penelitian (Mission Science) misi perumahan (Mission Vivienda); misi kesehatan khusus untuk penduduk yang sangat miskin (Mission Negra Hipolita); Mission Cultura (untuk membantu inisiatif budaya dari komunitas-komunitas lokal); Mission Identidad (misi untuk pembuatan identitas secara gratis); Mission Guacaipuro (untuk melindungi hak atas tanah bagi komunitas masyarakat adat dan menjamin hak-hak kulturalnya); dan misi untuk membantu ibu-ibu miskin secara finansial (Mission Madres del Barrio). Semua misi-misi tersebut merupakan bagian dari Plan Bolivarian 2000.

Pemenuhan syarat tersebut sangat penting, sebab sebagai negeri yang pernah dijajah oleh Spanyol dan berulang kali dikuasai oleh kelompok kanan yang lebih berorientasi pada proyek politik ekonomi Amerika Serikat, mengakibatkan perampasan atas sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam jangka waktu yang lama.
Masa perampasan yang cukup lama tersebut disebabkan oleh faktor “jalan ekonomi” Venezuela yang telah lama dijalankan sebelum Chavez berkuasa, yang itu: menekankan pada penjualan sektor minyak dan gas sebagai ujung tombak ekonomi serta meliberalisasikan industrinya.

Pemerintahan Chavez selanjutnya melakukan nasionalisasi terhadap sektor minyak (PDVSA). Menjadikan hasil penjualan minyak, bagi hasil dan royaltinya untuk membiayai program-program kerakyatan. Namun, selama Chavez berkuasa belum sepenuhnya mampu untuk “banting setir” dari menempatkan produksi minyak sebagai ujung tombak perekonomian (90% berasal dari minyak). Meskipun ada upaya lain seperti meningkatkan pemasukan kas Negara dari pajak dan keuntungan produksi perusahaan-perusahaan negara. Namun belum cukup efektif.

Nah, warisan masalah “jalan ekonomi” lama ini yang tak mau dilihat oleh media-media mainstream baik di Indonesia maupun di luar negeri sebagai salah satu kontribusi persoalan atas krisis di Venezuela hari ini. Jika kita periksa secara umum saja, narasi yang dibangun oleh media-media mainstream tersebut menempatkan kesalahan semata pada: kegagalan proyek Sosialisme Abad 21 dan kegagalan Nicolas Maduro secara personal.

Padahal jelas terdapat perbedaan antara “jalan ekonomi” Chavez-Maduro dengan partai-partai kanan yang berkuasa sebelumnya dalam kaitannya dengan produksi minyak. Kelompok kanan meliberalisasikan industri minyak dan mengakumulasikan keuntungan ke kantong-kantong pribadi kaum elit. Sedangkan Program Revolusi Bolivarian ala Chavez, yang kemudian dilanjutkan oleh Maduro, melakukan Nasionalisasi terhadap sumber-sumber minyak, dan meredistribusikan hasil kekayaan tersebut kepada rakyat melalui berbagai program-program atau misi-misi.

Tekanan dari kaum borjuasi (dalam) dan Imperialis (luar)

Inflasi yang selalu digembar-gemborkan oleh media mainstream sebagai kegagalan proyek sosialisme abad 21 itu berawal dari sabotase ekonomi dan penyelundupan barang-barang oleh kaum borjuis. Siasat sabotase ekonomi dan penyelundupan barang ini merupakan bagian dari upaya menggoyang pemerintahan Chavez sebelum ia wafat.

Siasat ini terus dilakukan hingga lima tahun masa pemerintahan Maduro. Bahkan, pada pemilu legislatif terakhir (akhir 2015 lalu) oposisi kanan yang didukung oleh kaum oligarkis berhasil mengalahkan Partai Persatuan Sosialis Venezuela (PSUV) dalam perolehan jumlah kursi di Parlemen. Kekalahan tersebut tak bisa dipisahkan dari menghilangnya kebutuhan pokok di pasaran seperti susu, beras, kopi, gula, tepung maizena, dan minyak goreng. Sehari setelah pengumuman hasil pemilu barang-barang kebutuhan pokok itu mulai muncul di pasar.

Sabotase ekonomi, penimbunan barang, dan penyelundupan ini mudah saja dilakukan oleh kaum kapitalis, sebab Pemerintahan Venezuela belum banyak melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagaimana yang diakui oleh mantan Duta Besar Venezuela tahun 2010-2011 lalu pada kami, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok Venezuela bergantung pada impor, salah satu dan terutama di impor dari Amerika Serikat.

Duta Besar Venezuela itu juga menyampaikan tawaran kepada pemerintahan SBY pada 2011 lalu untuk melakukan barter minyak murah Venezuela dengan barang-barang kebutuhan pokok. Dan faktanya sebagaimana yang segera terlintas dalam pikiran, pemerintah SBY menolak tawaran barter tersebut.

Pemerintahan Chavez menyadari persoalan ini. Ia dan pemerintahannya mencoba mengatasi masalah pangan ini melalui reforma agraria dan Mission Agro Venezuela (misi untuk kedaulatan pangan), terjadi peningkatan produksi namun belum mencukupi kebutuhan makanan dalam negeri yang jauh lebih besar. Itu lah mengapa impor barang-barang kebutuhan pokok masih cukup tinggi. Dan keadaan sekarang ini terasa dampaknya.

Siasat sabotase ekonomi, penyelundupan dan penimbunan barang serta korupsi terhadap perdagangan gelap mata uang yang oleh Presiden Maduro disebut sebagai “perang ekonomi”, bukanlah satu-satunya siasat. Tak berselang lama setelah terjadinya kelangkaan barang di pasar, harga-harga kemudian meningkat pesat. Grafik inflasi pun jadi makin meningkat.

Hasilnya, gelombang demonstrasi-demonstrasi yang menuntut Maduro turun makin masif dan berujung pada kekerasan. Seperti biasa, media internasional dan nasional mainstream lebih banyak meliput aksi-aksi anti Maduro, tapi tak meliput bagaimana aksi-aksi anti Maduro itu membakar hidup-hidup 23 orang massa pendukung Maduro (Chavistas) serta menewaskan lebih dari 100 orang dalam kurun 2017.

Begitu pula ketika sekelompok militer melakukan pemberontakan di kota Valencia pada Agustus 2017 lalu. Pemerintah Venezuela menduga bahwa pemberontakan militer di lokal ini memiliki “benang merah” dengan pemerintahan Kolombia yang pro Amerika. Dalam soal demonstrasi-demonstrasi anti Chavez dan Maduro tersebut, tak satu pun media mainstream memeriksa hubungan antara aksi-aksi tersebut dengan sokongan dana serta perencanaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga donor Amerika kepada oposisi tengah, kanan, dan kanan ekstrim sejak 2001-2002 hingga saat ini.

Kondisi Venezuela semakin memburuk ketika Imperialisme Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan sanksi dan blokade ekonomi terhadap Venezuela. Sanksi dan blokade yang bertujuan untuk mengucilkan dan menyakiti pemerintahan Maduro berujung pada semakin tingginya inflasi (hiperinflasi). Pada akhirnya sanksi dan blokade tersebut tidak hanya menyakiti rakyat miskin Venezuela, kelas menengah pun merasakannya.

Perang ekonomi ini juga berdampak sulitnya mengimpor barang-barang kebutuhan pokok bahkan peralatan kesehatan. Warga atau Perusahaan Amerika yang melakukan bisnis dengan Venezuela semakin sulit dan dinyatakan ilegal. Penyelundupan barang di pasar-pasar gelap pun semakin tinggi. Jurang antara harga barang dan nilai uang Bolivar pun semakin menganga lebar. Itulah mengapa grafik inflasi makin meningkat.

IMF kemudian memprediksi bahwa Venezuela akan mengalami inflasi hingga 1.000.000%. Sesungguhnya prediksi tersebut merupakan akal bulus guna menciptakan ketakutan psikologis agar Pemerintah Venezuela melakukan liberalisasi terhadap mata uang Bolivar, sistem keuangan dan perdagangannya, atau singkatnya menjalankan proyek neoliberalisme sebagaimana maksud utama mereka sejak dari awal. Akal bulus, sebab tak ada yang bisa memastikan berapa persen inflasi akan terjadi pada penghujung tahun 2018. Apalagi inflasi merupakan sesuatu yang fluktuatif. Rekam jejak grafik inflasi Venezuela dalam kurang lima tahun terakhir menunjukan naik turunnya grafik tersebut.

Penyingkiran Sekutu oleh Kelompok Kanan

Kesulitan Venezuela dan pemerintahan Maduro bertambah saat sekutu-sekutunya di wilayah Amerika Latin terjungkal dari pemerintahan atau kalah saat pemilu. Seperti tersingkirnya Dilma Roussef (Partai Buruh Brasil), pengganti mantan Presiden Lula da Silva yang saat ini dipenjara atas tuduhan korupsi, oleh aliansi kekuatan kanan.

Berkuasanya kekuatan kanan tengah (Maurio Macri) di Argentina—yang menolak kerjasama dengan Venezuela dan Iran, setelah berhasil menyingkirkan kekuatan kiri-tengah yang sebelumnya berkuasa Christina Krichner, yang cukup dekat dengan Venezuela.

Sementara di Ekuador, Raffael Corea yang telah habis masa jabatannya, kemudian mencalonkan Wakil Presidennya, Lenin Moreno sebagai calon presiden. Lenin Moreno akhirnya menang. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, Lenin Moreno berbalik arah dan membangun hubungan kembali dengan Amerika Serikat dan IMF. Dan mengakibatkan hubungan Ekuador dengan Venezuela menjadi panas. Lenin Moreno sendiri berencana untuk menutup gedung UNASUR (Persatuan Negara-Negara Amerika Selatan). Serta “menikam” Raffael Corea dengan tuduhan korupsi.

Kekalahan kiri juga terjadi di Cili, setelah berakhirnya masa jabatan Michele Bachelet, hasil pemilu menunjukan kemenangan bagi kelompok konservatif kanan yang dipimpin oleh Sebastian Pinera.

Beruntung Venezuela masih memiliki Kuba, Bolivia, Nikaragua, Dominica dan beberapa Negara kecil Amerika Latin yang masih menjadi bagian dari ALBA (Alternatif Bolivarian untuk Amerika Latin). Ditambah India, Iran, Rusia, China dan Meksiko yang telah menyatakan menolak patuh pada “perintah pengucilan” dari Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Namun pintu kerjasama dari negara-negara tersebut belum cukup guna mengatasi krisis. Apalagi di tengah krisis ekonomi dunia saat ini, beberapa negara seperti Iran dan Rusia menghadapi pembatasan-pembatasan perdagangan komoditas oleh karena monopoli Imperialis Amerika Serikat.

Dalam kondisi semacam itu, penting sekali solidaritas dari rakyat di Negara-negara maju untuk mengurangi tekanan terhadap Venezuela, membuka pintu perdagangan bagi komoditas-komoditas kebutuhan pokok, peralatan kesehatan dan lainnya.

Demoralisasi

“Perang ekonomi” dan blokade Imperialis ini berdampak pada demoralisasi di kalangan rakyat Venezuela. Meskipun survey yang dilakukan oleh Hinterlances.com menyebutkan 58% rakyat berharap pada pemerintahan Maduro untuk mengatasi persoalan ekonomi saat ini, sebagaimana yang dimuat oleh venezuelaanalysis.com.

Demoralisasi ini ditunjukan dengan menurunnya partisipasi pemilih pada pemilu Presiden Mei tahun ini. Hanya 46,07% yang berpartisipasi dalam pemilu presiden. Dimana Maduro memenangkan 67,8% atau 6,245 juta pemilih dari total pemilih. Jauh di atas kedua pesaingnya dari kelompok kanan. Munafiknya, salah satu oposisi kanan, MUD, menuntut percepatan pemilu pada awalnya, akan tetapi kemudian memboikot pemilu tersebut.

Demoralisasi ini juga terlihat dengan meningkatnya migrasi penduduk ke luar Venezuela. Sebagian diantaranya pergi ke Kolombia, dimana hal tersebut digunakan sebagai komoditas politik oleh Amerika. Sementara pemerintah Kolombia menggunakannya untuk mendapatkan tambahan bantuan dana dari Amerika Serikat dan sokongan persenjataan.

Demoralisasi ini harus diatasi oleh pemerintahan Maduro dengan menjawab persoalan-persoalan kebutuhan mendesak rakyat. Sebelum proyek menyingkirkan kekuatan kiri yang gencar dilakukan Imperialis di Amerika Latin benar-benar tercapai di Venezuela.

Apa yang harus dilakukan?

Setiap revolusi di mana pun ia terjadi pada dasarnya memiliki keunikan dan kekhususannya masing-masing sesuai dengan situasi obyektif masyarakatnya. Oleh karena itu tidak ada blue print atau cetak biru terhadap revolusi yang bisa diterapkan di mana pun dan kapan pun. Namun, revolusi memiliki hukum-hukum sosialnya yang memberikan percepatan atau pun pemunduran terhadap terhadap proses revolusi.

Dalam keadaan saat ini Venezuela mengalami kemandegan dan dalam beberapa hal kemunduran yang dipengaruhi oleh kontradiksi internal dan eksternal. Capaian-capaian perjuangan sebelumnya dalam kurun 14 tahun pemerintahan Chavez sulit berkembang, dan bahkan dapat dipukul mundur, apabila Pemerintahan Maduro tak sanggup mengatasi “perang ekonomi” dan tekanan Imperialis.

Namun memperdalam revolusi dengan misalnya melakukan nasionalisasi seluruh perusahaan-perusahaan oligarkis dan imperialis yang masih ada dan atau memukul mundur kekuatan oposisi kanan dengan pemenjaraan atau pun dengan “kekerasan” yang diperlukan, sangat mungkin tidak mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Kesadaran dan perimbangan kekuatan saat ini memaksa Maduro dan sekutunya bertindak secara cepat dan hati-hati.

Maduro, Partai Persatuan Sosialis Venezuela (PSUV) dan aliansi pendukungnya (Great Patriotic Pole) harus memeriksa kekeliruan kebijakan dan kebangkrutan moral juang dari internal masing-masing kekuatan kiri maupun birokrasi partai dan birokrasi aparatus Negara.

Dalam revolusi di mana pun, birokrasi partai dan birokrasi aparatus Negara selalu menjadi persoalan. Ketika Chavez menang pada 1998 melalui MVR (Gerakan untuk Republik kelima), dan kemudian mendirikan PSUV, kedua partai politik tersebut bukan lah partai revolusioner pelopor. Chavez menyadari hal itu, serta dampak dari ketiadaan partai revolusioner tersebut. Sehingga beberapa momentum penting, tentara dan inisiatif dari komune-komune dan lingkaran-lingkaran Bolivarian menyelamatkan Chavez dan Revolusi Bolivarian, seperti yang terjadi saat kudeta militer yang diprakarsai oleh Pedro Carmona, 12 April 2002.

Maduro harus memeriksa dan menindak aparatus birokrasi yang menggunakan “jubah” Chavismo, Sosialisme abad 21, Marxisme, serta jargon-jargon revolusioner untuk melakukan korupsi, menggerogoti Negara serta memberikan keuntungan politik dan ekonomi yang besar bagi oposisi kanan. Sebagaimana yang juga terjadi dalam kasus Indonesia saat Soekarno berkuasa dan didukung oleh Partai Komunis Indonesia. Para jenderal dan kekuatan yang menggulingkan Soekarno itu pun menggunakan jargon-jargon yang sama.

Pemerintahan Maduro dan aliansi kekuatan kiri sebaiknya menyimpulkan capaian-capaian positif yang dapat didorong lebih maju. Kemenangan Maduro, misalnya, merupakan cerminan bagaimana komune-komune dan lingkaran-lingkaran Bolivarian masih bertahan dan melawan. Oleh karenanya, penting untuk semakin melibatkan komune-komune dan lingkaran-lingkaran Bolivarian itu untuk mengatasi krisis ekonomi, mengontrol dan menjalankan perusahaan-perusahaan, bahkan mengontrol aparatus Negara, sesuai dengan nilai dan semangat sosialisme abad 21.

Kompromi dan negosiasi dalam mengatasi krisis ekonomi, sebagaimana yang direncanakan oleh Maduro melalui mengurangi kontrol terhadap mata uang, mengurangi pajak impor dalam jangka waktu 1 tahun, melakukan redenominasi mata uang, serta penggunaan cryptocurrency, harus beranjak pada prinsip tidak memberikan jalan bagi menguatkan kekuatan kapitalis dalam negeri dan bebas masuknya kekuatan Imperialis.

Keadaan Venezuela ini merupakan kenyataan tipikal dari negeri-negeri berkembang yang tengah berjuang menuju Sosialisme. Beberapa tendensi kiri tertentu menyatakan bahwa tak mungkin bagi negeri berkembang melompat ke sosialisme. Atau mencibir proyek Revolusi Bolivarian bukanlah proyek sosialisme melainkan nasionalisme. Ada pula yang menyebut jalan ekonomi Chavez sebagai new developmentalism (pembangunanisme gaya baru).

Posisi-posisi semacam itu menjadi dasar untuk tak bersikap apa pun terhadap krisis di Venezuela. Kesimpulan berikut sikap politik semacam itu sungguh tak membantu keadaan dan perjuangan rakyat Venezuela. Venezuela dan Kuba sedang berjuang sekuat tenaga dengan kapasitas yang ada serta masalah-masalah yang membelit.

Jika kita sama-sama memahami bahwa perjuangan sosialisme lebih sulit bagi negeri-negeri berkembang dibanding negeri-negeri maju, dan sosialisme satu negeri tak mungkin bisa terwujud, apalagi di negeri berkembang. Maka, kita wajib memberikan dukungan solidaritas, masukan dan kritik atas proses perjuangan yang tengah berlangsung di Venezuela, dan tentu Kuba, Bolivia, serta Nikaragua. Selesai.

*Anggota Partai Pembebasan Rakyat

Read Full Article

(Sam King)

Hampir 100 tahun setelah karyanya ditulis, teori Marxis klasik Lenin tentang imprealisme, terutama yang diungkapkan dalam bukunya, Imperialism, Highest Stage of Capitalism (imprealisme, perkembangan tertinggi kapitalisme)[1], tetap menjadi kerangka terbaik untuk memahami ekonomi politik internasional kapitalisme. Perkembangan kapitalis setelahnya menunjukkan aspek-aspek kunci bahwa tesis Lenin itu benar. Sama seperti gagasan dasar pendapat Marx dalam bukunya Capital (modal), yang terbukti benar bila diamati dari perkembangan kapitalisme masa kini, demikian juga hal tersebut termaktub dalam dasar-dasar teori imprealisme Lenin. Hal tersebut tetap merupakan titik awal yang penting untuk memahami perkembangan dunia internasional saat ini, seperti “globalisasi” dan “kebangkitan Cina”.

Artikel ini dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, tentang garis besar teori Lenin dan gagasan-gagasan kuncinya yang dibutuhkan untuk diterapkan pada kondisi saat ini. Bagian akhir, bagaimana menerapkan kerangka teori Leninis untuk menunjukkan bahwa Cina bukan lah kekuatan imprealis yang sedang bangkit, dan bahkan perkembangan sepenuhnya sebagai ekonomi kapitalis pun dihalangi oleh imprealisme. Sebelum mengamati Cina, bagaimanapun juga, kita harus membuang kesalahpahaman yang menyebabkan kaum Marxis tidak mau menggunakan teori Lenin dan mendorong kita mengabaikan Lenin karena dianggap suatu kesalahan, sehingga ditanggalkan atau disingkirkan. Banyak pihak yang menyelewengkan Lenin. Dalam hal ini, akademisi Marxis, secara keseluruhan, adalah yang paling bersalah ketimbang pihak manapun.[2] Bagaimanapun juga, gagasan yang dimiliki oleh kaum Marxis yang aktif secara politik memiliki konsekuensi yang sangat penting. International Socialist Tendency (IST) adalah aliran (tendensi) Marxis yang paling kuat aktivitasnya di dunia berbahasa Inggris saat ini (di luar India). Jadi, bagian kedua akan berfokus pada kesalahpahaman dari tradisi tersebut dan dari berbagai penulis yang, pada saat tertentu, memiliki kaitan dengannya. 

Teori Lenin di Abad 21

Teori imprealisme Lenin memusatkan diri pada penjelasan tentang eksploitasi (penghisapan) yang sistematis terhadap negeri-negeri terbelakang (yang, secara secara ekonomi, miskin) oleh modal monopoli yang, terutama, berbasis di negeri-negeri kaya. Dalam kerangka-pikir Lenin, perang antar-imperialis bersifat sekunder dalam mengisap negeri-negeri yang, secara ekonomi, miskin, karena semua perang tersebut pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan kembali batas-batas dan syarat-syarat penghisapan tersebut.

Bagi Lenin, kunci untuk memahami imprealisme adalah monopoli. Dia berpendapat: “Jika memang butuh untuk memberikan kemungkinan definisi singkat tentang imprealisme, kita harus mengatakan bahwa imprealisme adalah tahap monopoli kapitalisme. Definisi tersebut akan mencakup hal yang paling penting.”[3] Lenin menguraikan lima ciri utama karakteristik impreliasme pada awal abad 20. Lima ciri utama watak impreliasme pada awal abad 20.(Dan monopoli merupakan inti dari kelima ciri tersebut.) Yaitu:

  1. transisi dari persaingan bebas menuju monopoli;
  2. di atas landasan tersebut, terjadilah pembentukan trust, kartel, bank, dan penggabungan ke dalam bentuk baru, yang lebih tinggi dari monopoli—kapital (modal) finansial;
  3. ekspor modal menjadi lebih sangat penting dibandingkan ekspor komoditas (barang dagangan);
  4. pembagian dunia di antara perusahaan-perusahaan monopoli internasional dimulai;
  5. Tuntasnya pembagian dunia di antara kekuatan-kekuatan besar.

    Namun, sejak Lenin menuliskannya, beberapa bentuk monopoli telah berubah.

Lenin memiliki pemahaman bernuansa monopoli. Ia tidak pernah menyatakan secara spesifik bentuk-bentuk monopoli (dilihat dari tahap-tahap teknis tertentu) yang mencerminkan “perkembangan” tertitinggi yang bisa diwjudkan oleh monopoli. diwakili oleh “negara” yang mengambil-alih peran monopoli. Bukharin membuat kesalahan karena lebih menitik-beratkan pada intervensi (campur-tangan) negara secara langsung sebagai bentuk umum pada masanya, yang dianggap sebagai perkembangan tertinggi dan tak terelakkan dari monopoli kapitalis. Perusahaan “Trust kapitalis negara” sebagaimana yang dikatakan Bukharin[4], di era modern sekarang ini, sebagian besar telah digantikan oleh perusahaan-perusahaan swasta multinasional (MNC). Yakni monopoli kapitalis swasta yang didukung oleh negara dan oligopoli.

Fleksibilitas (keluwesan) pendekatan Lenin dapat dilihat, misalnya, saat memahami kolonialisme. Bila pendekatan “trust kapitalis negara” yang menjadi landasan-pikir, atau bila terlalu literal (harfiah) memahami lima lima ciri imprealismenya Lenin, maka kita akan berpendapat bahwa imprealisme memerlukan kekuasaan kolonial. Namun, Lenin berkali-kali menyatakan sebaliknya, seperti yang akan dibahas di bawah ini.

Teori Lenin telah terbukti menjadi instrumen yang sangat fleksibel untuk memahami imprealisme saat ini. Dalam menerapkannya bukan berarti menghapalkan setiap baris bukunya, tapi sebaiknya dengan mempelajari (lebih dalam) bukunya dan memahami bentuk-bentuk khusus monopoli kontemporer (masa kini). Dengan demikian, kita bisa mengungkapkan cara modern bagaimana nilai dihisap dari negeri-negeri miskin oleh modal imperialis.

Perusahaan Multinasional (MNC) modern merupakan bentuk lebih tinggi dari kapitalis monopoli, ketimbang kartel dan trust pada masa Lenin. Itulah penguatan, bukan pelemahan, monopoli kapitalis yang membuat kadar penguasaan oleh swasta yang lebih besar menjadi mungkin. Dalam kapitalisme yang lebih awal, negara (atau milisi swasta dan semi-swasta, dan lainsebagainya) harus menghilangkan kelemahan hubungan komoditas kapitalis yang terbelakang. Monopoli perizinan negara seperti oleh Inggris dan Hindia Belanda justru memberikan jalan bagi bentuk yang lebih tinggi dalam pertukaran komoditas. Perbudakan digantikan dengan upah buruh. Koloni memenangkan kemerdekaan politik. “Trust negara kapitalis” Bukharin tersebut sekarang digantikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Hal tersebut mencerminkan segala kemajuan dalam hubungan produksi kapitalis.

Era neoliberal  menggambarkan keunggulan pokok monopoli swasta ketimbang kepemilikan negara. Perusahaan swasta dapat memiliki hubungan yang lebih fleksibel dengan negara. Mereka dapat meminta intervensi negara saat mereka mengalami krisis, sehingga mengizinkan perusahaan MNC untuk mensosialisikan kerugiannya (agar ditanggung negara), sambil menswastakan keuntungan mereka. Kapitalis juga mendapatkan jaminan keamanan yang jauh lebih besar bila bisnisnya dijalankan sebagai milik pribadi.

Subsidi negara untuk modal swasta dinormalisasi melalui kolaborasi (kerjasama) “perpanjangan tangan”, misalnya, “kemitraan publik-swasta”. Subdisi negara secara tidak langsung diberikan agar produktivitas tenaga kerja dan perkembangan teknologi yang tinggi terjadi melalui universitas dan lembaga-lembaga keilmuan lainnya yang disponsori negara, serta lembaga teknis lainnya. Melalui cara tersebut, produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi di negeri-negeri utama imprealis menjadi kunci dari monopoli yang dikerahkan oleh perusahaan multinasional di pasar internasional. Hal ini dicapai oleh perusahaan multinasional dengan sangat terorganisir, yang dikombinasikan dengan negara-negara kapitalis yang lebih makmur dan maju.

Ketidaksetaraan Pertukaran Monopolistik

Saat ini, pertukaran nilai yang tidak setara di pasar internasional antara buruh yang berproduktivitas tinggi, yang bekerja di bawah syarat-syarat kerja  “Dunia Pertama”, dengan buruh “Dunia Ketiga”, yang sangat jauh kurang produktif, adalah mekanisme kunci transfer kemakmuran dari negeri-negeri miskin ke negeri-negeri kaya. Lenin tidak secara spesifik mengungkapkan konsep ketidaksetaraan pertukaran di dalam bukunya tentang imprealisme, tapi konsepnya adalah teori pokok tentang nilai, yang ditulis Marx dalam bukunya, Capital. Sebagai contoh, teori “harga produksi” sudah mengungkapkan ketidaksetaraan pertukaran kerja antara modal dalam komposisi organic yang berbeda-beda. Meskipun Marx tidak mengantisipasi bentuk-bentuk khusus dari ketidaksetaraan pertukaran di pasar dunia setelah 150 tahun kematiannya, poin-poin imprealisme Lenin pun mengalami hal yang sama sehingga, kemudian, kaum Marxis pun sekadar melafalkannya belaka.

Pada tahun 1972, seorang Marxis Belgia, Ernest Mandel, menunjukkan bahwa pertukaran yang tidak setara telah menjadi mekanisme utama untuk menghisap nilai yang diciptakan oleh buruh Dunia Ketiga pada periode pasca perang.[5] Mandel (dan sebelumnya Grossman) menunjukkan bahwa teori pertukaran yang tidak setara telah diformulasikan oleh Marx.[6] Mandel mengaplikasikan teorinya pada pasar dunia di tahun 1970-an untuk menunjukkan bahwa, meskipun terjadi penurunan relatif dalam ekspor modal dari negeri kaya ke negeri miskin pada saat itu (sesuatu yang kemudian menjadi  sebaliknya), tidak ada akhir bagi penghisapan nilai tersebut. Perusahaan multinasional semakin mampu untuk merampas nilai tanpa kesulitan harus melakukan investasi langsung. Kecenderungan yang sama terus berlanjut hingga hari ini karena banyak jalur produksi yang semakin “di-outsourcing-kan” (dialih-dayakan) kepada pemasok independen, sedangkan perusahaan multinasional “berhemat” dan berkonsentrasi pada monopoli “kompetensi (kemampuan) pokok”, seperti diuraikan di bawah ini.

Doug Lorimer menguraikan secara spesifik mekanisme yang digunakan (oleh negara imperialis dan perusahaan multinasional dalam “pasar bebas” di era globalisasi neoliberal) untuk membangun posisi monopol yang stabil. Bagi Lorimer, “sejarah kapitalis monopoli adalah, pada saat yang sama, merupakan sejarah penguatan masing-masing negara imperialis dan penggunaannya untuk memajukan kepentingan kaum kapitalis finansial negerinya sendiri di pasar dunia”.[7]

Lorimer mencatat: “segala inovasi teknologi utama dalam 50 tahun terakhir ini diciptakan dan dikembangkan pada awalnya untuk berperang (atau mempersiapkan diri untuk berperang) oleh para peneliti yang bekerja untuk departemen militer negara imprealis… Defisit pemerintah secara massif dihabiskan untuk mengembangkan barang-barang kebutuhan perang, persenjataan, selama Perang Dunia II dan Perang Dingin, yang menciptakan hampir semua inovasi teknologi pada paruh abad 20.”[8] Keuntungan dari pemasaran teknologi ini (seperti mikrowave, internet, radar) dibagi di antara perusahaan-perusahaan multinasional, sementara tanggungjawab dan biaya untuk pengembangannya diambil-alih oleh negara.

Subsidi negara untuk mengembangkan produktivitas tenaga kerja yang tinggi umumnya diberikan kepada lembaga-lembaga negara seperti universitas. Hubungan antara negara dengan modal swasta yang intim tersebut menjelaskan mengapa perusahaan multinasional tidak meluas secara global, seperti yang dahulu pernah populer dipercaya. Hal itu juga menjelaskan mengapa produksi berteknologi tinggi semakin terkonsentrasi di negara-negara kaya—sementara, sensasi yang menyesatkan menunjukkan sebaliknya.

Berbekal teknologi terbaik, produktivitas tenaga kerja tertinggi dan didukung oleh organisasi yang paling kuat di planet ini—negara imperialis—selain berkompetisi di antara mereka sendiri, perusahaan multinasional di pasar dunia menghadapi  produsen non-monopoli, menguasai teknologi  yang sebenarnya dan mudah direproduksi atau diproduksi oleh perusahaan multinasional itu sendiri. Sebagian besar perusahaan non-monopoli tersebut mengerjakan bagiannya yang sederhana, proses produksi “massal” untuk menghasilkan barang-barang non-monopoli. Perusahaan-perusahaan multinasional dapat mendikte baik pembelian maupun harga jual dalam perdagangan mereka dengan produsen non-monopoli. Dengan demikian, produsen non-monopoli diperbolehkan mengambil keuntungan yang sekadar memadai untuk kelangsungan hidup mereka. Sisanya, dari nilai yang dihasilkan oleh para pekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, dirampas oleh perusahaan multinasional.

Dengan demikian, produksi monopoli modern tidak meniadakan pasar tapi memperluasnya. Bahkan, dalam lingkup “persaingan bebas”, diperluas ke daerah berteknologi rendah di mana monopoli yang stabil tidak dapat dibangun. Bagaimanapun juga, “persaingan bebas” hanya ada di bawah kendali dan  disubordinasikan kepada monopoli serta persaingan monopoli. Semuanya, kecuali produksi berteknologi tinggi[9], semakin didorong ke ranah persaingan bebas yang subordinat (dikendalikan). Dengan kata lain: “bebas” bersaing memperebutkan remah-remah (recehan).

Ekspansi besar-besaran pasar dunia selama 30 tahun terakhir ini, termasuk pelipatgandaan angkatan kerja global[10], telah menciptakan lautan tenaga kerja untuk dihisap oleh perusahaan multinasional demi perluasan keuntungannya, bahkan tanpa diawasi secara langsung. Hal itu terutama terjadi di Cina. Produksi komoditas kapitalis yang berkembang pesat di Cina adalah produksi non-monopoli. Perusahaan yang melakukan “produksi missal” secara sederhana, yang tidak mereka monopoli sendiri, karenanya tidak dapat menetapkan harga. Mereka harus menjual dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan multinasional. Hal itu membuat mereka menjadi kapitalis yang kerempeng, kere—berkeuntungan kecil.

Perusahaan multinasional yang didukung oleh negara imprealis semakin besar dan dominan dalam memegang monopoli pengetahuan dan teknologi di pasar internasional, menghisap nilai dari produsen non-monopoli, tidak memiliki arti apapun selain: sebuah sistem global yang saya sebut “ketidaksetaraan pertukaran monopoli”.

Pembagian kerja internasional yang modern dan yang sangat terspesialisasi terkait erat dengan “globalisasi” produksi, yang lebih sempurna mengungkapkan karakter monopoli imperialis dari bentuk yang sebelumnya kurang maju. Pada masa Lenin, monopoli didasarkan terutama pada pemindahan lokasi fisik mesin-mesin imprealis yang paling pokok. Dalam kasus saat ini, mesin yang paling canggih ditahan, sisanya sering dipindahkan ke negeri berupah-rendah. Terdapat kecanggihan yang lebih tinggi dalam pembagian kerja modern: produksi  yang “dicacah-cacah kecil“[11] ke dalam aspek yang dibeda-bedakan dan diorganisir sesuai dengan tingkat kecanggihannya (kesulitan). Dengan demikian, “globalisasi” dalam beberapa dekade terakhir, lebih lengkap memisahkan kapasitas ilmiah dan teknologi (yang secara umum) merupakan pekerjaan kasar atau tenaga kerja berketerampilan rendah. Sejauh mungkin, memisahkan ilmu itu sendiri—murni, hanya mengejar pengetahuan praktis yang disediakan dalam bantuan kemajuan teknis atau budaya—dari proses produktif biasa (yang sudah ditetapkan dan, dengan demikian, relatif berketerampilan rendah).

Bentuk monopoli modern mencerminkan dengan lebih baik bahwa pengetahuan ilmiah, dan aplikasi canggih untuk produksi, terkonsentrasi, pada akhirnya, tidak dalam benda-benda fisik tapi di dalam diri manusia dan interaksi manusia dengan objek lainnya. Maksudnya: itulah monopoli tenaga kerja oleh pekerja yang paling berpendidikan tinggi, baik oleh negara-negara imperialis maupun perusahaan multinasional, yang membentuk basis utama dan paling stabil bagi reproduksi imperialis. Oleh karenanya, pemindahan aparatus industri jenis tertentu ke Cina dan negeri-negeri miskin lainnya (meskipun besarannya berlebihan) tidak merusak reproduksi monopoli dalam ekonomi imperialis selama reproduksi aspek yang paling tinggi masih di kendalikan oleh inti imperialis. Sebagai contoh-contoh kasus, segunung bukti dapat menunjukkan hal tersebut.

Pandangan IST tentang imprealisme dan Lenin

Para penulis utama teori imprealisme dalam tradisi IST, Mike Kidron, Chris Harman dan Alex Callinicos, menciptakan aliran teoritis yang runut yang mengajukan posisi umum bagi seluruh pertanyaan mendasar.[12] Inovasi teoritis Kidron dirintis pada 1962, yang ditegaskan kembali oleh Harman dan Cllinicos, sehingga menciptakan kesinambungan tertentu di dalam IST berdasarkan inovasi teori Kidron yang asli tersebut.[13] Sesudah Kidron keluar dari IST, Harman, sampai dengan kematiannya pada tahun 2009, adalah teoritisi imprealisme yang paling berpengaruh. Karyanya yang paling penting, Analysing Imperialism (menganalisa Imprealisme), mempengaruhi IST dan beberapa kelompok yang tidak lagi di dalam tendency secara internasional. [14]

Eksploitasi Dunia Ketiga

Para penulis IST mengklaim telah menegakkan teori imperialismenya Lenin (kadang-kadang menggambarkannya sebagai teori “Lenin-Bukharin”) tapi, sebenarnya, menolak kesimpulan Lenin yang paling mendasar—bahwa imperialisme adalah tentang eksploitasi sistematis negeri-negeri terbelakang oleh modal dari negara-negara inti imprealis. Kesimpulan mendasar Lenin tersebut diselewengkan dengan, secara berlebihan, lebih menekankan pada kompetisi antar- imperialis, yang dipahami melalui prisma konsep monopoli negara kapitalis ala IST.

Penyajian yang tidak tepat tentang teori Lenin (dan teori Bukharin) yang diterapkan dalam berbagai isu, pada akhirnya, akarnya adalah karena mereka menolak makna eksploitasi yang sistematis. Harman berargumen bahwa posisi tersebut dibutuhkan untuk memerangi “nasionalisme kiri”, yang “mengalihkan perhatian dari dinamika sentral sistem dunia dan yang, dalam banyak hal, analisanya lebih dilandaskan pada apa yang terjadi di lokasi akumulasi yang sangat penting, pada investasi asing, dan pada perdagangan”.[15] Di tempat terjadinya eksploitasi, yakni di negeri-negeri miskin, para penulis IST lebih menekankan “persaingan antar-imprealis” dan bentrokan antara kekuatan adi-kuasa yang, menurut dalihnya, terutama bertujuan mengamankan bahan baku dan secara langsung mengambil-alih kendali ekonomi dari kekuatan adi-kuasa lain. Namun, belum ada perang yang berlangsung antara “negeri-negeri industri mapan” selama 70 tahun terakhir ini.

Harman berpandangan, “Sebagai besar negeri Dunia Ketiga, termasuk hampir seluruh Afrika dan banyak negeri Amerika Latin (di luar Brazil dan Meksiko), mengalami penurunan penting ekonomi  dalam dinamika sistem secara keseluruhan. Keuntungan dan pembayaran bunga dari daerah-daerah tersebut hanyalah seperti lapisan krim bagi kue dunia kapitalis, bahkan besarnya tidak sampai sepotong kue itu sendiri”, sementara, “sumber utama nilai lebih di dunia ada di negeri-negeri maju’.[16] Lenin dimunculkan seolah mendukung posisi tersebut.[17]

Tapi, bagi Lenin, “titik fokus dalam program Sosial Demokrat harus bertumpu pada adanya pembelahan antara bangsa penindas dan bangsa yang ditindas, yang membentuk esensi dari imprealisme.”[18] Dua tahun kemudian, ia menulis: “Akan menjadi bijaksana, mungkin, untuk menekankan secara lebih kuat dan mengungkapkan dengan lebih jelas dalam program kita: keunggulan segelintir orang paling kaya di negeri-negeri imperialis yang makmur yang, secara parasit, merampok negeri-negeri koloni dan negeri-negeri yang lebih lemah. Itulah ciri yang sangat penting dari imperialisme.[19] Bagi Lenin, “kapitalisme tumbuh menjadi sebuah sistem dunia penindasan kolonial dan yang, secara finansial, segelintir negeri ‘maju’mencekik mayoritas penduduk dunia.”[20] Imperialisme awal abad 20 menuntaskan pembagian dunia di antara segelintir negara yang, saat ini, masing-masing melakukan eksploitasi (dalam makna penarikan keuntungan-super dari) satu belahan di “seluruh dunia”.[21]

Apapun kebenaran posisi Harman mengenai tidak pentingnya eksploitasi terhadap negeri-negeri miskin demi imprealisme, namun hal itu tidak dapat dikatakan memiliki kesamaan apapun dengan posisi Lenin. 

Ekspor Kapital

Mungkin kesalahpahaman yang paling umum terhadap teori yang diajukanLenin adalah bahwa imprealisme itu prinsipnya mengenai ekspor modal. Harman berpendapat bahwa Lenin “nampaknya membuat seluruh teori imprealisme bersandar pada peran-kunci bank dalam mengekspor modal finansial”. [22]

Tapi Lenin tidak pernah menulis bahwa ekspor modal adalah landasan bagi sandaran imperialisme. Karya-karyanya berulang kali dan secara langsung menentang kesimpulan tersebut. Lenin mengurutkan lima ciri utama imprealisme; ekspor modal hanya salah satunya. Daftar ciri imperialisme tersebut memiliki hubungan sebab-akibat, ekspor modal muncul sebagai ciri ketiga. Dalam 10 bab tulisan Lenin, masing-masing dari lima ciri tersebut ditempatkan dalam satu pembahasan tersendiri. Dan bab “ekspor modal” adalah yang terpendek dari semuanya, hanya 1.115 kata.

Di bab lain bukunya, Lenin menjelaskan tentang “kemungkinan definisi singkat mengenai imperialisme”. Ekspor modal tidak disebutkan. Ia berpendapat:

[I]mperialisme adalah tahap monopoli kapitalisme. Definisi tersebut mencakup apa yang paling penting, untuk, di satu sisi, menjelaskan bahwa modal finansial adalah modal bank dari beberapa bank monopoli yang sangat besar, yang digabungkan dengan modal milik asosiasi monopoli industrialis; dan, di sisi lain, penjelasan bahwa pembagian dunia merupakan transisi dari kebijakan kolonial yang telah diperluas (tanpa hambatan) ke wilayah yang telah direbut oleh kekuatan kapitalis (manapun), menjadi kebijakan kolonial monopoli yang menguasai wilayah dunia yang telah benar-benar berhasil dibagi-bagi.[23]

Dalam perdebatan revisi program Bolshevik pada tahun 1917, Lenin secara eksplisit menentang proposal V. Sokolnikov yang mendefinisikan prinsip imperialisme sebagai “ekspor modal”. Dalam pandangan Lenin, jika program itu dimulai dengan karakterisasi imperialisme, “kita harus memulainya dengan karakterisasi imprealisme secara keseluruhan—dan, dalam kasus ini, kita harus tidak hanya mendefinisikan satu hal saja, “ekspor modal”. Dan keluhan Lenin,  “Definisi kawan Sokolnikov tentang imprealisme hanya sedikit saja cakupannya (yakni ekspor modal)”.[24]

Harman memperkenalkan kesalahpahaman kedua. Ia menegaskan: Lenin menyatakan bahwa ekspor modal mengalir, terutama, dari negeri-negeri maju menuju negeri-negeri terbelakang. Harman menulis bahwa hal itu adalah “titik berangkat utama dari penjelasan Hobson-Lenin” saat pasca perang modal  “arusnya tidak dari negeri industrial ke negeri ‘terbelakang’. Arus modal melimpah ke daerah di mana industri sudah ada.[25]

Lenin tidak menekankan pentingnya arus modal ke negeri-negeri terbelakang; namun, ia tidak percaya bahwa arus ekspor modal “sangat melimpah” dari negeri  maju ke negeri terbelakang. Lenin menyediakan tabel statistik yang menjelaskan secara rinci ekspor modal berdasarkan tujuan ekspornya.  Tabel yang langsung dibantah oleh Harman. Mengomentari hal itu, Lenin mengatakan, “modal Prancis diinvestasikan terutama di Eropa”, sementara modal Jerman “dibagi (paling) merata antara Eropa dan Amerika”. Hanya dalam kasus Inggris, tabel statistik Lenin memberikan pengakuan bahwa kapital mengalir terutama ke daerah yang belum dikembangkan. Dalam hal itu, Lenin menulis, “daerah utama investasi…berada di koloni-koloni Inggris” tapi, bahkan juga, termasuk di negeri-negeri maju, seperti Australia dan Kanada.[26] 

Kolonialisme

“Masalah utama” teori Lenin bagi Harman dan para penulis IST adalah: karena pendekatan Lenin yang sangat kuat lebih bertumpu pada penekanan bahwa kekuatan Barat (sic) yang hebat mendorong adanya pembagian dan pembagian kembali dunia di antara mereka yang, di satu sisi, mengarah pada perang dan, di sisi lain, penguasaan kolonial secara langsung. Hal itu nyaris sulit diterapkan pada situasi di mana kemungkinan perang di antara negara-negara Barat nampaknya semakin mustahil dan koloni-koloni telah memperoleh kemerdekaannya.”[27] itulah kesalahpahaman lainnya. Lenin pernah menegaskan bahwa kolonialisme sangat dibutuhkan bagi imperialisme:

Kecenderungan imperialis mengarah pada imperium besar yang sepenuhnya harus dicapai dan, dalam prakteknya, sering dapat dicapai, dalam bentuk sebuah aliansi antara negara imperialis dengan negara berdaulat—berdaulat secara politik… Perjuangan nasional, pemberontakan nasional, peralihan kekuasaan nasional sepenuhnya “dapat dicapai” dan dipenuhi dalam praktek imprealisme.

Norwegia “meraih”  hak untuk menentukan nasibnya sendiri di era imperialisme yang paling merajalela yang, konon, seharusnya tidak dapat dicapai pada tahun 1905 itu. Oleh karena itu, tidak hanya tak masuk akal, tapi menggelikan, dari sudut pandang teoritis, untuk berbicara tentang “ketidaksanggupan”… modal finansial Inggris bisa (tetap) “berjalan” di negeri Norwegia sebelum maupun sesudah peralihan kekuasaan. Modal finansial Jerman (tetap) “berjalan” di Polandia sebelum peralihan kekuasaan Polandia dari Rusia, dan akan terus “berjalan” di di sana tak peduli apa status politik yang diperoleh Polandia.[28]

Lenin berpendapat: “Era imperialis tidak akan hancur baik oleh kemerdekaan politik nasional ataupun “pencapaian” semacamnya selama dalam batas-batas hubungan imperialis dunia. Di luar batas tersebut, bagaimanapun juga, sebuah Republik Rusia atau, secara umum setiap transformasi demokratik di manapun di dunia ini, ‘tidak bisa diraih’ tanpa serangkaian revolusi dan tidak lah akan stabil jika tanpa sosialisme. [29] Di sini Lenin lebih profetis dalam mengantisipasi munculnya kebangkitan daerah-daerah koloni dalam perjuangan pembebasan nasional.

Industrialisasi

Harman berpendapat bahwa posisi Lenin adalah bahwa “ekspor modal ke negeri-negeri koloni akan mengakibatkan pembangunan industri negeri koloni”. Untuk menguatkan hal itu, ia mengutip Lenin: “Ekspor modal mempengaruhi dan sangat mempercepat perkembangan kapitalisme di negeri-negeri di mana modal tersebut diekspor. Oleh karenanya, sementara ekspor modal bisa jadi cenderung, dalam batas tertentu, menelikung pembangunan di negeri-negeri pengekspor-modal, namun hal itu hanya dapat dilakukan dengan memperluas dan memperdalam perkembangan lebih lanjut kapitalisme di seluruh dunia.”

Tapi, untuk menyimpulkan bahwa kutipan tersebut mendukung pandangan Lenin—bahwa ekspor modal membawa industrialisasi—Harman harus percaya bahwa “perkembangan kapitalisme” dan “industrialisasi” meripakan hal yang sama.

Melanjutkan pencampur-adukan yang sama, Harman menulis: “Salah satu karya Lenin di masa awal, The Development of Capitalism in Russia (perkembangan kapitalisme di Rusia), ditujukan kepada orang-orang yang membantah kemungkinan perkembangan kapitalis. Ia terus bersikukuh di posisi tersebut saat menulis Imperialism (imprealisme). Itulah keyakinan bahwa perkembangan industri yang semakin [terkonsentrasi] di daerah-daerah koloni membuat Lenin menggambarkan negeri-negeri kolonial sebagai ‘parasit’”[30] Sekali lagi, saat Lenin menyebut “kapitalisme”, Harman memahaminya sebagai “perkembangan industri”.

Dengan tidak membuat perbedaan di antara keduanya, Harman harus menyangkal kemungkinan bentuk pra-industri kapitalisme atau, setidaknya, secara tersirat menyangkal bahwa kapitalisme tak terelakkan akan berkembang dari tahap yang lebih rendah ke tahap yang lebih tinggi: kapitalisme industri. Pandangan tersebut yang, sebenarnya, tidak didukung oleh apapun yang dikatakan Lenin, pada akhirnya menjadi landasan bagi posisi IST—bahwa perkembangan kapitalis akan selalu mengarah pada bentuk-bentuk kapitalisme Cina yang lebih maju; dan industrialisasi, oleh karenanya, akan menjadi imperialisme. [31]

Imprealisme modern telah menciptakan sebuah bentuk seni yang mempromosikan “pembangunan” kapitalis non-industri. Pemahaman tersebut sangat dibutuhkan untuk memahami ekonomi-politik saat ini. Contoh yang gamblang adalah Indonesia. Ekonomi borjuis secara umum tidak membedakan antara industri maju dengan industri perakitan padat karya (dengan buruhnya yang berketerampilan rendah). Perakitan sepeda motor (yang suku-komponennya diimpor) dan mesin produksi tekstil genggam di Indonesia, keduanya digolongkan sebagai “manufaktur”. Dalam penggolongan tersebut, keduanya digabungkan dengan industri mesin paling canggih dari AS dan Jepang. Ekonom borjuis (terutama yang bekerja di Bank dunia), sejak awal tahun 1980-an, berpandangan bahwa Indonesia mulai “terindustrialisasi”—tak ada seorang pun di Indonesia yang masih percaya hal itu. Pencampuradukan antara perkembangan kapitalisme dengan industrialisasi, seperti dala pendapat Harman, cenderung mendukung pijakan-kunci teori pembangunan borjuis tersebut.

Imprealisme sebagai tahap kapitalisme

Artikel Kidron yang paling penting tentang imperialisme berjudul “Imperialisme —satu-satunya tahap tertinggi”. Dimulai dengan:

Nasib kurang baik menimpa Lenin saat menulis satu-satunya pamphlet yang ia anggap penting, dan menjadi tulisan yang paling berpengaruh, The Highest Stage of Capitalism (imperialisme: tahap tertinggi kapitalisme)… Sebenarnya pamflet tersebut ditulis untuk menjelaskan penyebab Perang Dunia I namun kemudian, pada puncaknya, [telah] kehilangan pandangan (jauh ke depan), menjadi tidak kritis, menjadi hampir universal, dalam menerima tema-tema sentralnya. Hal itu menjadi lebih aneh karena banyak hal yang ia analisa jelas-jelas telah berlalu atau menjadi kurang penting ketimbang pada zamannya. [32]

Callinicos berpendapat bahwa dalam judul asli (bahasa Rusia) pamplet Lenin tertulis tahap kapitalisme “terbaru”, bukan “tertinggi”; hal itu berubah hanya setelah kematiannya.[33] Callinicos mengambil acuan dari sebuah artikel Bellamy Foster, yang justru sangat bertentangan dengan pengakuannya. Pada khirnya, Bellamy, bagaimanapun juga, mengakui bahwa naskah tulisan tangan Lenin tahun 1916 berjudul Imperialism, the Highest Stage of Capitalism Imprealisme (imperialisme, tahap tertinggi kapitalisme).[34] Hal itu mungkin nampaknya seperti debat semantik, tetapi dampaknya adalah melemahkan legitimasi dan pentingnya teori imprealisme Lenin. Menyimpulkan pandangan tersebut, Harman mengakui bahwa “kekuatan abadi” karya Lenin dan Bukharin “tidak seperti yang lain, (kekuatannya) terletak pada caranya memberikan penjelasan mengenai seluruh apa yang disebut dengan ‘perang 30 tahun’ dalam abad ke-20 ini [1914-1945].[35] Jadi, bagi Harman, “kekuatan abadi” Lenin itu tidak kekal.[36]

Harman berpendapat bahwa “kapitalisme monopoli” telah digantikan oleh “kapitalisme negara” pada tahun 1929.[37] Sebagai akibat dari swastanisasi, yang meluas pada 1980 dan di tengah-tengah keruntuhan Stalinisme pada tahun 1991, Harman sempat menawarkan istilah “kapitalisme trans-negara”.[38] Callinicos lebih suka (memilih) tahap dan tanggal: “imprealisme klasik” (1870-1945); “imperialisme adi-kuasa” (1945-1991), dan “Imperialisme setelah Perang Dingin” (1991 dan seterusnya). Banyak akademisi yang memilih tahapnya sendiri; baik David Harvey maupun Ellen Meiksins Wood memilih versi mereka sendiri. Penggandaan tahap yang terlalu beragam akhirnya  menjadi sewenang-wenang dan deskriptif, tapi kurang analitis—seperti sebuah pepatah, seorang profesor sosiologi yang sibuk memperdebatkan apakah ada lima atau tujuh kelas sosial yang berbeda dalam masyarakat kapitalis. Dalam hal itu, pemaknaan Lenin dalam menjelaskan imperialisme sebagai tahap kapitalisme yang tertinggi dan terakhir tak ada kesamaanya.

Kisruh, sebagaimana menurut Lorimer, “berangkat dari asumsi bahwa kemungkinan-kemungkinan bentuk sosial produksi tertentu (yang dikondisikan secara historis) itu tidak terbatas. Seluruh fakta dan proses yang dianalisa oleh Marx, dan Lenin, menunjukkan justru sebaliknya—hanya secara spesifik terbatas dan bersyarat lah perkembangan tenaga produktif bisa terjadi, setiap bentuk sosial produksi ditentukan oleh kesejarahannya.[39]

Jelas, akan selalu ada gerak dari satu masa tertentu ke masa yang lainnya. Namun, saat Lenin menulis tentang suatu “tahap” kapitalisme, ia tidak bermaksud memberikan penjelasan tentang ciri yang dangkal, tapi tentang kristalisasi bentuk tertinggi dari hubungan sosial produksi kapitalis. Ia mengindentifikasikan adanya kemungkinan perubahan terakhir dalam struktur kelas mendasar yang dibentuk oleh tahap monopoli kapitalisme. Dan monopoli kapitalisme tidak dapat digulingkan tanpa revolusi sosial.

Menurut Marx, dengan terbentuknya perusahaan saham gabungan,

Modal, yang melekat di landasan cara produksi masyarakat dan mensyaratkan konsentrasi sarana-sarana/alat-alat produksi dan tenaga buruh, sekarang bisa menerima bentuk modal sosial (modal gabungan individu-individu secara langsung) yang berbeda dengan modal swasta, dan perusahaan yang terbentuk adalah perusahaan-perusahan sosial yang bertentangan dengan perusahaan-perusahaan swasta. Itulah penghapusan modal sebagai milik pribadi dalam batas-batas cara produksi kapitalis itu sendiri.

Hal ini mencakup:

Transformasi fungsi kapitalis (yang sebenarnya) yakni menjadi sekadar manajer belaka, yang bertanggung jawab terhadap uang orang lain, dan (fungsi) pemilik modal menjadi sekadar pemilik belaka, sekadar kapitalis pemilik uang …pemilikan modal, yang sekarang…sepenuhnya terpisah dari fungsinya dalam proses produksi aktual…Sehingga keuntungan menjadi sekadar sebagai perampasan surplus tenaga kerja orang lain…

Dalam perusahaan saham gabungan, fungsi (produksi) dipisahkan dari kepemilikan modal, sehingga tenaga kerja juga benar-benar terpisah dari kepemilikan sarana-sarana/alat-alat produksi dan surplus tenaga kerja. Hasil produksi kapitalis dalam perkembangan tertingginya (perusahaan saham gabungan) adalah titik penting transisi menuju transformasi modal kembali pada kepemilikan produsennya, meskipun tidak lagi sebagai milik pribadi masing-masing produsen, melainkan sebagai kepemilikan bersama produsen, kepemilikan sosial secara langsung. Hal itu, lebih jauh lagi, menjadi titik transisi menuju transformasi semua fungsi yang sebelumnya terikat pada kepemilikan modal dalam proses reproduksi menjadi fungsi sederhana gabungan/himpunan produsen, menjadi fungsi sosial.

Itulah penghapusan cara produksi kapitalis dalam cara produksi kapitalis itu sendiri, dan karenanya disebut kontradiksi yang menghapuskan dirinya sendiri yang, sekilas saja bisa dipahami, kehadiran dirinya sekadar sebagai titik transisi ke bentuk baru produksi. Kehadiran dirinya merupakan sebuah kontradiksi bahkan dalam permunculannya. Itulah yang melahirkan monopoli dalam lingkup tertentu dan karenanya memprovokasi campur-tangan negara. Itulah juga yang mereproduksi aristokrasi keuangan baru, jenis baru parasit dalam kedok penyokong/pengembang perusahaan, spekulan dan segelintir direksi; seluruh sistem yang menipu dan curang bila dikaitkan dengan pengembangan perusahaan, masalah saham dan transaksi saham. Itu sekadar produksi swasta yang tidak dikendalikan sebagai kepemilikan pribadi. [40]

Pembaca yang mengakrabi Lenin akan mengakui kedekatan argumentasi Lenin dengan apa yang tertulis dalam halaman-halaman Capital  (modal) tersebut. Sebagai yang ditunjukkan oleh Lorimer:

Lenin tak perlu menciptakan sebuah teori baru untuk sampai pada kesimpulan bahwa kapitalisme monopoli finansial adalah tahap tertinggi perkembangan kapitalisme. Ia hanya harus menunjukkan bahwa ciri yang telah Marx gambarkan sebagai karakteristik tahap tersebut—perusahaan bersaham gabungan; pemisahan kepemilikan pribadi kapital dari fungsi manajerial dalam proses produksi langsung; monopoli; munculnya “aristokrasi keuangan”; parasitisme dalam bentuk rentenir; segelintir direksi perusahaan; dan para penipu di bursa saham—telah menjadi bentuk dominan dan khas bisnis kapitalis pada awal abad ke-20. Gambaran Lenin mengenai tahap kapitalisme monopoli finansial sebagai tahap tertinggi—tahap yang kehabisan kemungkinan-kemungkinan untuk “berevolusi” , yang berbeda dengan perkembangan revolusioner—adalah kesetiaan terhadap konsepsi Marx tentang “produksi kapitalis dalam perkembangan tertingginya”.[41]

Lorimer menjelaskan:

Keterasingan produsen langsung dari kepemilikan sarana-sarana/alat-alat produksi adalah relasi internal yang merupakan esensi dari bentuk kapitalis yang memproduksi komoditas. Itulah sebabnya saat terjadi relasi internal, yang menghubungkan individu-individu pekerja dengan  individu-individu kapitalis di dalam proses produksi, maka secara lahiriah terungkap lah perkembangan antagonisme sosial yang sepenuhnya—sebagai konflik sosial antara, di satu sisi, produsen sebenarnya, yang terhimpun oleh proses produksi menjadi kolektif individualitas, dengan, di sisi lain, para penghisap non produsen yang, sama saja, terhimpun oleh kepemilikan mereka sebagai kolektif individualitas yang bertentangan dengan kolektifnya sendiri—jadi, jelas lah bahwa (a) tidak ada kemungkinan terjadi perkembangan selanjutnya dalam hubungan produksi kapitalis; (b) bahwa antagonisme sosial telah menjadi titik awal transisi ke bentuk sosial baru proses produksi; dan (c) bahwa titik awal tersebut merupakan landasan material dan bentuk umum dalam kutub positif dan negatif antagonisme sosial itu sendiri, yakni dalam himpunan produksi oleh himpunan pemilik untuk kepuasan individual dan kebutuhan bersama.[42]

 Modal Keuangan

Harman mengaitkan argumen ini dengan Lenin, yakni bahwa “kunci untuk memahami kapitalisme modern adalah pemahaman mengenai dominasi negeri-negeri maju terhadap ‘modal finansial’ (bank dan bursa saham) dalam modal industri.”[43] Ia berpendapat bahwa, dalam pandangan Lenin, “modal finansial (bank) dainggap memainkan peran sentral. Modal finansial telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam monopolisasi ketimbang industri, dan sangat mengsubordinasi modal industri demi kebutuhannya.”[44] Tapi Lenin tidak pernah mendefinisikan modal finansial sebagai “bank” ataupun “bank dan bursa saham”. Definisinya terang-terangan bertentangan dengan pendapat tersebut.

Lenin mendefinisikan modal finansial sebagai penggabungan (merger) perbankan dengan modal industri, dan kemunculannya merupakan landasan bagi bentuk monopoli yang sama sekali baru serta lebih tinggi. Dengan mengacu pada dari buku Rudolf Hilferding tahun 1910, Finance Capital (modal keuangan), Lenin menulis:

Proporsi modal industri yang terus menerus meningkat…berhenti menjadi milik industrialis yang menanamkan modalnya. Mereka mendapatkan modalnya melalui media, bank yang, dalam kaitannya dengan mereka, mewakili para pemilik modal. Di sisi lain, bank dipaksa untuk meningkatkan porsi penyaluran dananya ke dalam industri. Dengan demikian, dalam tingkat yang lebih tinggi, para bankir sedang berubah menjadi kapitalis industri. Modal bank tersebut, yakni modal dalam bentuk uang, yang sebenarnya sudah diubah menjadi modal … [adalah] “modal finansial”… Modal finansial dikendalikan oleh bank-bank dan dikerjakan (investasinya) oleh para industrialis.

Lenin menambahkan bahwa definisi Hilferding “adalah definisi yang tidak lengkap sejauh definisi tersebut bungkam terhadap satu fakta yang sangat penting—bahwa peningkatkan konsentrasi produksi dan modal hingga kadar sedemikian rupa maka konsentrasi akan mengarah, dan sudah mengarah, menuju monopoli”.[45]

Dalam pandangan Lenin, kemudian, modal keuangan adalah “konsentrasi produksi; monopoli yang lahir darinya; penggabungan atau peleburan bank-bank dengan industri” dan, kemudian, “modal keuangan adalah modal bank dari beberapa bank monopoli yang sangat besar, bergabung dengan modal asosiasi monopolis industrialis.[46]

Lenin juga memberikan nama-nama pemilik modal keuangan. Mereka termasuk pemilik perusahaan-perusahaan Siemens, General Electric, Sugar Trust, United State Steel, Egyptian Sugar Refineries, Union Mining Company of Dortmund, dan Steel Syndicate of Germany. Perusahaan-perusahaan itu bukan bank (namun dimiliki juga oleh para pemilik modal keuangan).

Berdasarkan kesalahan pembacaannya, Harman berpendapat, “Bukharian melanjutkan pengembangan teori yang lebih umum ketimbang Lenin” karena “ia berfokus tidak hanya pada modal keuangan, tetapi pada cara bagaimana modal industri [sic] terlalu didorong pada petualangan militer… dalam banyak hal, sejarah kapitalisme Barat 50 tahun terakhir telah dilengkapi oleh gambaran Bukharin yang lebih umum, yang lebih cermat daripada gambaran Lenin yang agak sempit dengan konsentrasinya sekadar pada ‘modal keuangan’.[47]

Harman kebingungan memahami perbedaan antara modal keuangan yang didapat dari pinjaman dengan uang kredit[48] atau dengan kategori ekonomi sektoral borjuis, “sektor finansial” yang terdiri atas keuangan, asuransi dan perumahan (FIRE). Kategori ekonomi sektoral borjuis adalah kategori teknis dalam pembagian kerja bisnis kapitalis. Definisi Lenin, yang menjelaskan tentang kelahiran dominasi “oligarki finansial”, menggambarkan perubahan kesejarahan dalam struktur kelas kapitalis dan hubungannya dengan produksi.

Dua dekade kemudian, Harman mengayuh-balik pendapatnya, sedikit terbuka menghubungkannya kepada pandangan Lenin yang dianggap salah bahwa “modal keuangan” merupakan sub-sektor yang berbeda dan terpisah dari kelas kapitalis (mempertentangkannya dengan modal industri). Pada tahun 2003, ia hanya mengklaim bahwa “Penyampaian pikiran (phraseology) di bagian lain pamplet Lenin memungkinkan orang [yaitu Harman] menafsirkan apa yang Lenin katakan, sebagaimana juga yang dikatakan Hobson dan Kautsky, bahwa bunga (yang didapat dari bisnis) finansial dan bank-bank terutama merupakan tanggung jawab imperialisme.[49]

Harman berpikir “ungkapan” Lenin  “terutama” membingungkan karena “ia bersikeras mengenai watak ‘parasit’ modal keuangan”. Ia mengutip Lenin sebagai berikut: imperialisme menciptakan “pertumbuhan kelas yang luar biasa, atau lebih tepatnya strata (lapisan) sosial kaum rentenir, yakni orang yang hidup dari ‘guntingan kupon’, yang mengambil bagian dalam setiap perusahaan apapun, yang berprofesi sebagai pemalas (pengangguran). Ekspor modal, yang merupakan salah satu dari basis ekonomi yang paling penting dari imperialisme, samasekali masih mengisolir rentenir dari produksi, dan mensegel parasitisme di seluruh negeri yang hidup dari mengeksploitasi buruh berbagai negeri dan koloni.” [50] Namun, bagi Lenin dan Marx, lapisan parasit rentenir tidak terpisah dari sayap kelas kapitalis, atau berbeda dari “kapitalis produktif”, tetapi merupakan seluruh bagian atasnya—seluruh borjuis besar, yang sekarang terpisah dari produksi, sebagaimana dijelaskan oleh Marx.

Harman lebih lanjut menjelaskan mengapa, meskipun tampaknya ia menyadari kesalahannya dalam  membaca Lenin, ia bersikukuh mengasosiasikan Lenin sebagai pihak yang berpendapat bahwa terjadi pemisahan antara modal produktif dengan “bunga finansial dan bank”. Itu karena pengakuan tersebut mendukung posisi politik penting Harman, bahwa imprealisme bukan tentang eksploitasi ekonomi negeri-negeri terbelakang, sebagaimana Lenin bersikeras. Hal tersebut juga menjadi dasar Harman mengembangkan posisi yang dapat menyebabkan orientasi sektarian nasionalisme Dunia Ketiga.

Harman berpendapat bahwa “penekanan” Lenin “pada ‘parasitisme’ modal keuangan” mengakibatkan “beberapa orang, yang diduga mendasarkan dirinya pada karya Lenin, berposisi (dalam beberapa dekade setelah kematian Lenin) adalah mungkin untuk membentuk aliansi anti-imperialis bersama kelompok modal industri dalam melawan modal finansial—atau, dengan kata lain, jatuh kembali setepat-tepatnya ke dalam kebijaksanaan Kautsky, yang menyerang Lenin dengan begitu getir”. Formulasi Lenin “nampaknya dipandang sebagai teori imperialisme yang yang segalanya dibebankan pada peran kunci bank dalam mengekspor modal”.

Bila kita kesampingkan argumen Harman yang, sebenarnya, bukan apa yang dikatakan oleh Lenin, tapi kita amati “ungkapan” yang nampaknya ia ajukan, maka sangat lah mudah untuk menemukan sanggahan kategorisnya. Lenin menyebutnya sebagai “cara pandang reformis borjuis”, yang percaya  “adalah mungkin, di bawah kapitalisme, memisahkan” antara “modal yang diinvestasikan secara ‘produktif’ (usaha industri dan komersial) dengan modal yang diinvestasikan secara ‘spekulatif’ (dalam Bursa Saham dan operasi-operasi finansial)”.[51]

Sumber: http://marxistleftreview.org/index.php/no8-winter-2014/112-lenins-theory-of-imperialism-a-defence-of-its-relevance-in-the-21st-century

 

[1] Lenin, 1963

[2] Butuh artikel terpisah untuk mengritik tulisan-tulisan tentang imprealisme dari para akademisi yang berpengaruh, seperti David Harvey, John Bellamy Foster dan mazhab (mereka yang tergabung dalam buletin) Monthly Review.

 

[3] Lenin, 1963

[4] Istilah “trust kapitalis negara” Bukharin ini  kadang-kadang (salah) dikaitkan dengan Lenin juga. Lenin sendiri tidak pernah menggunakan istilah ini.

[5] Mandel, 1980.

[6] Tidak seperti Emmanuel—yang merumuskan teori secara eklektif (campur-aduk), dan pada akhirnya menjadi teori non marxis—pertukaran yang tak setara didasarkan pada tingkat upah diferensial. Padahal, hal itu hanyalah gejala, bukan penyebab, dari pertukaran yang tidak setara. Emmanuel, 1972, hal.87.

[7] Lorimer, 1999, hal.13.

[8] Lorimer, 2002, hal.32; juga Eaglen dan Pollak, 2012, hal.1.

[9] Pengecualian ini adalah “alamiah” monopoli berdasarkan kedekatan dengan sumber daya alam atau ke pasar di negara-negara imprealis.

[10] Freeman, 2006.

[11] UNCTAD, 2013a, hal.125.

[12] Kidron mewariskan teori imperialis pada tahun 1965, tak lama sebelum meninggalkan IST. Kidron, 1962.

[13] Dari tahun 2003, Callinicos mulai mengembangkan versi teori “imprealisme baru” yang terkait dengan David Harvey.

[14] Harman, 2003; buku Harman,  Zombie Capitalism (kapitalisme zombie), terbit tahun 2009, sebagian besar isinya mengulang formulasi teoritis tahun 2003 sampai tahun 1991; Jeff Bale, sebagai contoh, menyetujuinya dengan menulis bahwa karya Harman, Analysing Imperialism (menganalisa Imprealisme), “merupakan contoh yang luar biasa bagaimana menganalisa imprealisme secara historis (menyejarah)—baik dari segi bagaimana buku itu membeberkannya dan bagaimana pemikiran Marxis telah berkembang saat menanggapinya. Bale, 2010.

[15] Harman, 2003, p72.

[16] Harman, 2003; juga Callinicos, 2009, p178.

[17] Harman, 2003, p6.

[18] Lenin, 1974.

[19] Lenin, 1972.

[20] Lenin, 1963, Kata Pengantar untuk edisi Prncis dan Jerman.

[21] Lenin, 1963.

[22] Harman, 2003; juga Kidron, 1962; Callinicos, 2009, hal.153, 179.

[23] Lenin, 1963.

[24] Lenin, 1972.

[25] Harman, 2003; juga Kidron, 1962; Callinicos, 2009, pp153, 179,

[26] Lenin, 1963.

[27] Harman, 2003; lihat juga Kidron, 1962; Kidron, 1965; Callinicos, 2009, p179.

[28] Lenin, 1964b.

[29] Lenin, 1964b.

[30] Harman, 2003.

[31] Harman mengklaim bahwa karya Lenin, The Development of Capitalism in Russia  (perkembangan kapitalisme di Rusia), mendukung pendapatnya, tapi tanpa memberikan referensi. Karya Lenin tersebut, secara hati-hati, memisahkan berbagai tahapan perkembangan kapitalis. Lenin, 1964a, Chapter VII, Part XII.

[32] Kidron, 1962

[33] Callinicos, 2009, p44; juga Harman, 2009, p93.

[34] Bellamy Foster, 2004.

[35] Harman, 2003.

[36] Lihat juga Gasper, 2011.

[37] Harman, 1984, pp55, 62,74.

[38] Harman, 1991.

[39] Lorimer, 1999.

[40] Marx, 1981, Chapter 27, pp567-569.

[41] Lorimer, 1999, p17.

[42] Lorimer, 1999, pp17-18.

[43] Harman, 1975.

[44] Harman, 1980; juga Kidron, 1962.

[45] Lenin, 1963.

[46] Lenin, 1963.

[47] Harman, 1980.

[48] Lihat Lorimer, 2011.

[49] Harman, 2003.

[50] Harman, 2003; Callinicos mengutip frasa yang sama, dia menggambarkannya sebagai “salah satu elemen terlemah dari buku Lenin”. Callinicos, 2009, hal.48.

[51] Lenin, 1963.

Read Full Article

diego riveira
Mural “Detroit Industry” karya Diego Rivera.

Secara sosiologis, ketidakberdayaan buruh di hadapan pengusaha disebabkan oleh posisi buruh sebagai tenaga kerja belaka, sedangkan pengusaha sebagai pemilik modal. Pengusaha sebagai majikan dengan mudah saja melakukan pemecatan terhadap buruh yang menuntut hak-haknya. Bahkan sekalipun buruh telah berhasil menggalang kekuatan kolektifnya, pengusaha masih dapat mengancam akan menutup perusahaan jika buruh dinilai berbuat “macam-macam” (mogok). Dalam beberapa kasus, ancaman ini benar-benar diwujudkan setelah pengusaha mengamankan stok pengiriman untuk beberapa bulan. Nantinya, setelah beberapa bulan berlalu, pengusaha tersebut dapat beroperasi kembali di tempat yang sama atau pindah ke daerah lain yang upah minimumnya lebih murah.

Buruh yang protes segera dianggap sebagai buruh yang tidak tahu diri. Tidak hanya oleh pengusaha, tapi juga oleh kalangan kelas menengah–kelas borjuis kecil yang berpenghasilan lebih tinggi atau memiliki usaha dengan pendapatan yang lebih tinggi daripada kelas pekerja kebanyakan. Sembari mengatai buruh tidak tahu diri, buruh juga disuruh berwirausaha.

Kedengarannya masuk akal, bahwa jika buruh menjadi pengusaha, nasibnya akan menjadi lebih baik dan bebas dari penderitaan. Olehnya, buruh harus keluar dari perusahaan dan mulai merintis usaha. Kesuksesan pun bakal menanti.

Klaim ini hanya benar sebagian kecil saja. Kita tidak menolak jika memang ada buruh yang beruntung, yang dikenai PHK (pemutusan hubungan kerja), lalu membangun usaha yang berhasil. Tapi, potret keberhasilan ini tak untuk keseluruhan orang. Dalam kapitalisme, hanya sebagian kecil saja usaha yang bertahan dan menghasilkan keuntungan. Sebagian besar bangkrut ditelan oleh persaingan di pasar. Pun sebuah bisnis kelihatannya sukses pada awalnya, dapat bangkrut seketika begitu ada perusahaan lain yang modalnya lebih besar dan lebih efisien mampu menang pasar dengan mengalahkan pesaingnya.

Jika buruh didorong menjadi “pengusaha”, maka yang paling mungkin adalah pada awalnya menjadi “pengusaha” secara kolektif alias mengelola pabrik yang sudah ada.

Swa-Kelola Pabrik

Pada tahun 1998, Argentina ikut merasakan resesi. Salah satu pabrik yang terkena dampaknya adalah pabrik tekstil Brukman. Penjualan menurun, perusahaan terjerat utang dan upah buruh dipotong. Buruh bahkan tidak sanggup membayar biaya transportasi untuk datang ke pabrik. Pengusaha Brukman bersiap kabur membawa lari uang yang tersisa. Pada 18 Desember 2001, sekitar 50 buruh yang kebanyakan perempuan memutuskan bertahan, menduduki dan mengambil alih pabrik untuk bernegosiasi. Tapi pemilik pabrik tak pernah kembali.

Mereka menjalankan pabrik sendiri, dan hasilnya, mereka berhasil mendapatkan pembeli dan membayar utang-utang perusahaan. Buruh mengorganisir majelis untuk mengambil keputusan mengenai masalah pabrik sehari-hari dan menaikkan gaji mereka sendiri. Dalam beberapa bulan mereka mampu menaikkan upah mereka dan mempekerjakan lebih dari 10 pekerja baru.

Pemilik pabrik berusaha kembali. Dengan didukung oleh hakim setempat, pada malam hari 18 April 2003, lebih dari 300 polisi dan 30 milisi sipil mengusir buruh keluar dari pabrik. Namun, beberapa jam kemudian, 3000 demonstran berkumpul di pabrik Brukman untuk mendukung buruh. Pada 21 April, polisi kembali menyerang demonstran, 20 orang terluka dan ratusan ditangkap. Namun, buruh menang, mereka mempertahankan kontrol atas pabrik dan menjalankannya sebagai koperasi.

Kisah para pekerja mempertahankan swa-kelola pabrik bisa ditonton dalam film berjudul The Take, sebuah film dokumentar yang dibuat oleh Naomi Klein dan Avi Lewis.

Selain Brukman, ada pabrik keramik Zanon yang juga menduduki dan menjalankan pabrik kembali dengan bantuan dana dari publik. Setelah pemiliknya kabur pada tahun 2001, 240 buruh Zanon menjalankan pabrik kembali untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2002.

Setelah krisis, dari 1200 pabrik yang bangkrut di Argentina, sebanyak 150 pabrik berhasil diselamatkan oleh buruh-buruhnya. Argentina juga telah memiliki UU Kepailitan (the bankruptcy law) yang mengizinkan buruh mengambil alih pabrik-pabrik yang tutup, yang disahkan oleh Presiden Cristina Kirchner pada 29 Juni 2011.

Upaya yang sama juga dilakukan oleh Presiden Bolivia, Evo Morales yang menandatangani dekrit  nomor 1754 pada 7 Oktober 2013. Dekrit ini mengizinkan buruh mengambil alih pabrik-pabrik yang berada di ambang kebangkrutan, tutup dan ditinggalkan oleh pemiliknya.

Di Venezuela, sejak Hugo Chavez berkuasa pada tahun 1998, pengambilalihan perusahaan-perusahaan untuk dikelola oleh buruh telah banyak dilakukan. Dimulai pada tahun 2001 di mana pemerintah Venezuela berusaha mengambil kendali atas perusahaan minyak PDVSA untuk membiayai program-program sosial. Kendati dihadang oleh percobaan kudeta dan protes dari kubu oposisi, upaya ini tidak berhenti. Serangkaian upaya pengambilalihan pabrik dilakukan seperti pengambilalihan pabrik aluminium Alcasa (2004), pabrik kertas Invepal (2004), pabrik tekstil Textileros del Táchira (2005), dan seterusnya. Bahkan setelah Chavez meninggal pada 5 Maret 2013, program ini tetap dilanjutkan.

Baru-baru ini, perusahaan yang kena giliran nasionalisasi adalah produsen pembalut Kimberly-Clark, yang menyatakan penutupan pada Juli 2016 tanpa pemberitahuan sebelumnya sama sekali. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyetujui permohonan pekerja untuk mengambil alih pabrik dan menjanjikan USD$22 juta untuk memulai produksi kembali. Buruh berhasil memproduksi lebih dari 2 juta pembalut dalam sebulan setelah pabrik berproduksi kembali.

Bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, kita telah mengenal BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam bidang yang vital seperti listrik, telekomunikasi dan air, yang kini terus-menerus diprivatisasi sejak krisis 1998 karena dituduh tidak efisien dan terus merugi. Kerugian BUMN sebenarnya lebih banyak karena salah urus dan korupsi pejabat. Selama ini BUMN sama saja dengan perusahaan swasta yang memeras keringat buruhnya, bahkan masih banyak buruhnya berstatus sebagai outsourcing.

BUMN seharusnya menjadi milik sosial, bukan milik negara atau ladang korupsi para pejabat seperti pada masa Orde Baru dan sekarang ini. Jalan keluar dari korupsi seharusnya bukan mengalihkan BUMN ke swasta (swastanisasi), tapi menyerahkan kontrol perusahaan kepada kelas pekerja untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan secara langsung. Perusahaan yang harus diambilalih tidak hanya di bidang vital versi pemerintah, tetapi juga merambah ke bidang produksi manufaktur. Karena sesungguhnya, seluruh hasil-hasil produksi adalah penting bagi masyarakat.

Peraturan perburuhan di Indonesia telah memuat sinyal yang memboleh buruh memiliki saham di perusahaan. Hal ini dimuat di dalam pasal 4 ayat (2) huruf (f) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh yang menyatakan salah satu fungsi serikat buruh adalah “sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.”

Jika buruh minimal dapat memiliki saham di perusahaan, paling tidak ada landasan bagi pembentukan co-management (manajemen bersama) yang diisi oleh wakil buruh dan wakil pengusaha. Buruh memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, dapat melihat data-data perusahaan (terutama data keuangan perusahaan) dan dapat menuntut bagian yang lebih besar. Dengan cara ini, produktivitas buruh pun meningkat secara sukarela.

Namun, co-management ini jangan dipandang sebagai suatu harmonisasi, tapi sebagai suatu “kekuasaan rangkap” yang cepat atau lambat, salah satunya akan menguasai yang lain dengan berbagai cara. Co-management hanyalah kompromi yang seringkali terpaksa diambil pada masa-masa awal kepemilikan sosial atas alat-alat produksi, diperkenalkan.

Tanpa kepemilikan saham untuk buruh, dalam kondisi sekarang co-management sebetulnya sudah bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan milik negara jika saja ada kehendak politik pemerintah untuk itu.

Tidak ada peraturan teknis penunjang yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung buruh bisa memiliki saham di perusahaan. Tidak ada pula program dan agenda serikat buruh untuk mendorong regulasi agar buruh bisa ikut memiliki saham atau pembentukan co-management. Sebagian besar tuntutan serikat buruh di Indonesia masih berupa perbaikan kondisi kerja yang berkutat dalam bentuk tuntutan kenaikan upah dan penetapan status kerja.

Selain membagi kepemilikan saham, negara juga bisa mengambil alih perusahaan yang melakukan lock out (penutupan) untuk dikelola di bawah kontrol kelas pekerjanya. Namun, belum ada regulasi yang mengizinkan pekerja mengambil alih pabrik yang tutup.

Jika perusahaan bangkrut atau tidak mampu membayar kewajibannya seperti utang ke pihak kreditur atau gaji buruhnya, maka proses penyelesaiannya adalah dengan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Setelah mengalami proses yang panjang dan melelahkan serta proses pailit telah dibereskan oleh kurator, barulah buruh bisa ikut mendapatkan bagian.

Salah satu pengalaman menanti proses pengajuan pailit ini adalah 300 buruh PT Kymko Lippo Motor Indonesia. Setelah PT San Ching, salah satu pemasok PT Kymko mempailitkan PT Kymko pada tahun 2008, nasib buruh menjadi tidak jelas. Buruh bertahan menduduki pabrik agar hak-hak mereka dibayar. Proses ini rampung pada tahun 2012. Buruh menduduki pabrik selama empat tahun.

Dalam proses pailit, ada pihak-pihak yang diuntungkan seperti kurator dan kreditur. Kurator mendapatkan bisa mengantongi 2,5-5% dari nilai pailit. Sementara pekerja mendapatkan hak-haknya yang belum dibayar seperti gaji terutang dan pesangon.

Berhubung serikat pekerja memberlakukan pungutan kepada pesangon anggota secara resmi dan tak resmi, maka pengurus serikat pekerja pun diuntungkan. Sebagai contoh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memberlakukan pungutan sebesar 2% dari nilai perkara dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) memberlakukan pungutan sebesar 10% dari nilai perkara. Mengenai potongan-potongan ini, dapat dilihat di Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga (AD/ART) kedua organisasi tersebut. Keberadaan potongan ini memberikan motivasi bagi pengurus serikat untuk berpikir bagaimana mempesangonkan kasus belaka, bukan mempertahankan buruh agar tetap bekerja. Padahal, sebaik-baiknya dana pemogokan dan advokasi sudah dianggarkan dari potongan iuran bulanan saat masih bekerja.

Jika perusahaan menyatakan tutup dan membayar pesangon sesuai ketentuan tanpa drama pailit, buruh tak punya banyak pilihan selain menerima saja. Seandainya negara mendukung buruh untuk mengambilalih pabrik, tentunya ceritanya akan lain. Masalah klasik “investor kabur” dan kenaikan “pengangguran” dapat diatasi. Buruh tentu akan kesulitan dalam manajemen dan pemasaran serta kecakapan lain yang membutuhkan banyak kerja mental akibat dari penindasan fisik yang berat selama bertahun-tahun dalam jam kerja yang berkepanjangan.

Negara yang harus menyediakan modal, manajemen dan pemasaran serta pelatihan keterampilan yang dibutuhkan agar perusahaan dapat berjalan di bawah kontrol buruh. Negara juga harus memfasilitasi dan menjamin berdirinya dewan buruh yang melakukan kontrol langsung terhadap jalannya proses produksi yang dilakukan oleh kerja-kerja buruh itu sendiri.

Pabrik yang dikelola oleh buruh berorientasi pada penyediaan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan secara berangsur-angsur mengurangi jam kerja dan menyerap tenaga kerja baru serta mengkoordinasi keseluruhan produksi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, jam kerja menjadi lebih pendek sehingga buruh memiliki waktu luang untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan pengembangan spiritual lainnya; mengatasi pengangguran, dan; menjadikan produksi sosial benar-benar demi kepentingan masyarakat, bukan pertarungan dalam persaingan pasar.

Berkaca pada pengalaman pengambilalihan pabrik di Argentina, perusahaan-perusahaan kapitalis tidak mau menerima keberadaan pabrik-pabrik swa-kelola dan koperasi kecuali mereka tidak memiliki pilihan lain, misalnya tidak ada sumber pasokan lain atau adanya paksaan dari negara. Sebetulnya, perusahaan-perusahaan kapitalis hanya sedang berupaya melakukan sabotase terhadap pabrik-pabrik yang dikelola oleh buruh agar gagal di tengah jalan sehingga mereka bisa memproklamirkan kemenangan kapitalisme sebagai akhir dari sejarah.

Penutup

Memang sangat mustahil rasanya mengingat elit dan partai politik yang bercokol di kekuasaan sekarang ini dikendalikan oleh para pemodal sehingga mereka tentunya berpihak kepada pemodal dan hanya menyisakan harapan palsu untuk buruh dan rakyat setiap kali Pemilu. Mengharapkan kemauan politik dari negara belaka tanpa adanya pembangunan kekuatan buruh yang terorganisir, tidak akan menghasilkan apa-apa.

Bagaimanapun juga, tulisan ini hendak membuktikan bahwa buruh memiliki pabrik secara bersama adalah mungkin; bahwa program tersebut tumbuh dari dalam masyarakat yang ada sekarang; dalam ide-ide yang masih begitu kabur dan naif; menyelinap di celah-celah pasal-pasal hukum demokrasi kapitalis itu sendiri, menunggu untuk dibangkitkan oleh kekuatan politik buruh yang sadar dan terorganisir.

Sebagai salah satu solusi kesejahteraan buruh, saat kita berjibaku memperjuangkan kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, sejak sekarang kita sudah harus teriakkan tuntutan: pabrik untuk buruh! 

Selain itu, kita harus ingat, kita membutuhkan alat politik yang memungkinkan kelas buruh masuk ke dalam kekuasaan dan mengontrol jalannya kekuasaan serta melakukan transformasi kepemilikan alat-alat produksi yang dimiliki secara pribadi menjadi milik sosial. Buruh tidak membutuhkan go politic yang hanya mengirim wakil-wakil buruh untuk masuk parlemen di bawah kendali partai-partai pemodal, yang sudah terbukti gagal di mana wakil-wakil buruh ternyata tidak bisa berbuat apa-apa saat berada di dalam kekuasaan atau malah berbalik mendukung kekuatan pemodal.

Kita membutuhkan suatu pembangunan alat politik yang demokratis, mandiri dan bebas dari cengkeraman elit politik serta memiliki kapasitas mengusung program-program kerakyatan (salah satunya pabrik untuk buruh). Yang niscaya yang kita butuhkan adalah kekuatan buruh dan rakyat yang terorganisir untuk melakukan transformasi kekuasaan politik, ekonomi dan segala hukum dan budaya lama yang sudah usang, menjadi kekuasaan baru yang menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan setara. Pendek kata: sosialisme.

***

(Alexi Alqaf – kader Partai Pembebasan Rakyat)

Read Full Article

Oleh: Allen Myers

 

Satu gagasan yang diangkat dan diperdebatkan di majelis umum Pendudukan Sydney (Occupy Sydney general assemblies), dan dijadikan usulan (mosi) untuk disepakati, adalah: “tanggalkan lah segala afiliasi (yang melekat dalam diri kau) di pintu keluar (afiliasi-afialiasi tersebut) saat kau berpartisipasi dalam (gerakan) pendudukan”. Meskipun mosi tersebut tak disepakati, usulan tersebut mendapat dukungan dari beberapa orang yang berpendapat bahwa: para peserta (gerakan) pendudukan (Occupiers) seharusnya menyatu bersama sebagai individu-individu yang tidak puas terhadap bagaimana berbagai hal dijalankan dan berkehendak mengubahnya—bukan sebagai pembela ideologi tertentu.

 

Ironisnya, gagasan bahwa kita semua adalah benar-benar individu-individu yang dapat mengatasi segalanya, juga merupakan ideologi atau filsafat politik. Lebih jauh lagi, gagasan tersebut bukan merupakan ideologi yang sangat berguna bagi gerakan pendudukan atau bagi siapapun yang ingin mengubah dunia menjadi lebih baik, karena gagasan tersebut lebih merupakan cara pandang kaum 1 %. Dalam feodalisme, tatanan sosial yang hadir sebelum kapitalisme di Eropa, setiap orang sudah mendapatkan tempatnya sendiri-sendiri (yang sudah ditentukan). Kemungkinan bahwa kau memiliki perbedaan bakat atau minat yang lebih tepat bagi kedudukan kau, tidak lah dianggap relevan. Jika kau seorang hamba, maka kau tinggal di desa yang sudah ditentukan dan bekerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemilik tanah estate (lahan luas sedikitnya 100 ha—pentj.) (atau perkebunan bangsawan).  Jika Kau tinggal di kota, kau bisa saja melakukan kegiatan perdagangan, namun setelah melalui periode magang yang panjang. Bagi kebanyakan orang, satu-satunya cara untuk keluar dari  warisan peran sosial mereka adalah dengan melalui gereja, yang memberlakukan cara hidup teratur, disiplin dan terisolir (regimentasi).

 

Individualisme, sebagai suatu ideologi, tumbuh bersamaan dengan kemunculan kapitalisme. Gagasan bahwa setiap diri kita  adalah unik dan seharusnya bebas melakukan apa pun yang kita sukai (selama kita tidak melukai individu lain) terkait dengan hubungan-hubungan pasar di dalam masyarakat, di mana orang saling terhubung satu dengan yang lainnya hanya melalui pembelian dan penjualan. Di pasar, setiap orang bebas membuat keputusannya dalam membeli dan menjual apapun, tanpa masukan dari luar.

 

Namun, begitu kapitalisme berkembang, kebebasan pasar ternyata berubah sebagian besar menjadi ilusi. Pasar tidak bertanya pada setiap orang dari mana datangnya uang yang mereka bawa, dan individu-individu yang datang ke pasar membawa sejumlah uang dan barang dagangan yang berbeda-beda. Konsekuensinya, mereka, di pasar, menjadi tak setara, dan mereka yang memiliki uang banyak, menggunakan pasar sebagai alat untuk mengeksploitasi anggota masyarakat lainnya.  Jauh dari memberikan kebebasan bagi individu, pasar justru membelenggu kita di bawah subordinasi orang-orang kaya.

 

Karenanya, sejarah kapitalisme adalah juga sejarah upaya kolektif dalam melawan eksploitasi dan penindasan. Mencoba bangkit (berjuang) melawan kaum 1 % sebagai seorang individu, berarti menerima ideologi kaum 1%. Artinya: tunduk pada aturan mereka (layaknya menikuti aturan pasar). Dengan demikian, kita sendiri yang membuat diri kita kalah, karena tujuan pasar adalah mengembangkan kekayaan dan kekuasaan kaum 1%.

 

Perlawanan yang berhasil adalah perlawanan yang, dalam prakteknya, selayaknya menolak prioritas bagi individu yang terisolasi. Perlawanan yang berhasil harus menyatukan sebanyak mungkin orang dengan landasan: kesamaan penghisapan dan penindasan (yang menimpa mereka), serta tekad (keteguhan) bersama untuk mengakhirinya. Dalam perlawanan tersebut, perbedaan ideologi hanya lah dalam hal bagaimana cara yang terbaik agar upaya kolektif kita bisa berhasil. Membatasi ekspresi mereka hanya lah akan berarti membatasi kemampuan kita untuk melawan.

 

Paradoksnya, mungkin, perlawanan kolektif dapat juga menjadi jalan bagi perkembangan bebas setiap individu. Itu lah yang dijanjikan oleh individualisme kapitalis namun diingkari. Pengendalian masyarakat oleh si kaya membatasi pilihan-pilihan nyata yang (seharusnya) tersedia bagi hidup kita. Pilihan di mana kita bekerja, apa yang kita pelajari, di mana kita tinggal, berapa banyak waktu “bebas” yang kita miliki, bagaimana kita bersantai, siapa yang menjadi kenalan dan terhubung dengan kita—segalanya dibatasi oleh kendali ekonomi, politik dan sosial kaum 1 %. Mengakhiri pengendalian tersebut adalah suatu prakondisi bagi berkembangnya kebebasan kepribadian manusia. Hanya ketika kapitalisme sudah tak ada lagi maka baru lah setiap individu akan bebas untuk berkembang melalui interaksi dengan seluruh umat manusia, tanpa dihalangi oleh pembatasan ekonomi atau hambatan-hambatan kelas.

 

 

 

Diterjemahkan oleh Surya Anta dan Sherr Rinn

Diedit oleh Danial Indrakusuma

 

Sumber: http://directaction.org.au/individualism_and_capitalism

 

Read Full Article

Aksi "Bela Islam". Sumber: Tribunnews.com.
Aksi “Bela Islam”. Sumber: Tribunnews.com.

 

Menggunakan sentimen bela agama (melawan penistaan agama) sangat efektif memobilisasi kalangan orang biasa yang dibesarkan oleh doktrin kesucian agama. Bahkan mampu memobilisasi mereka yang dalam keseharian bukan penganut yang taat dalam menjalankan ajaran agama. Agama mutlak harus dibela jika dihina, sebagai identitas yang dianggap sakral, tanpa cela. Hasilnya, mobilisasi massa semakin besar. Begitu mobilisasi pertama mendapatkan massa besar, maka mobilisasi selanjutnya lebih mudah, karena mobilisasi pertama dapat meyakinkan orang lain bergabung. Dukungan dari pemuka agama yang didapat dari legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin memperbesar kekuatan ini. Apalagi, yang penting juga, aksi-aksi ini minim represi, tidak seperti demo buruh di kawasan industri yang bisa langsung dibubarkan sebelum mampu berkumpul.

Tentu melihat para pelopor aksi bela Islam, Front Pembela Islam (FPI) memiliki hubungan di belakang dengan militer. Mereka sendiri awalnya adalah Pam Swakarsa yang didirikan oleh Wiranto yang kemudian berubah menjadi ormas Islam. Aksi-aksi mereka dibiarkan oleh aparat atau dihukum secara ringan. Mereka menjadi alat serang yang efektif melawan kelompok-kelompok kiri, kelompok identitas minoritas dan berbeda. Aksi Bela Islam ini memberikan alasan kuat bagi militer untuk turun dan ikut campur. Apalagi telah sejak lama gagasan-gagasan politik yang sejak lama disebarluaskan adalah kehidupan rakyat akan lebih baik jika dipimpin oleh militer; Orde Baru lebih baik daripada yang sekarang.

Kebijakan Ahok yang melakukan penggusuran dan reklamasi menyingkirkan orang miskin dan nelayan Jakarta. Dia memanipulasi bantuan-bantuan recehan untuk rakyat miskin menjadi seolah sangat berarti dan dapat menyelesaikan persoalan rakyat, mendapat sambutan dari kalangan kelas menengah yang aktif di media sosial, tapi tak berorganisasi apalagi mampu memobilisasi diri dalam aksi yang nyata.

Kebijakan Ahok yang represif dan anti kelas pekerja miskin menimbulkan korban dari kalangan kelas bawah yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan akibat penggusuran. Mereka menyalurkan perlawanan pada saluran yang kelihatan paling potensial menang (massanya besar) dalam menjatuhkan Ahok. Mereka menggabungkan diri ke dalam aksi-aksi Bela Islam yang terlihat semakin membesar. Hal yang sama juga digunakan dalam membenarkan membenarkan aksi buruh harus digabungkan dengan aksi bela Islam. Serikat buruh yang terlihat aktif dalam hal ini adalah PPMI dan FSPMI/KSPI.

PPMI sejak awal dengan cepat turut mengikuti kelompok-kelompok Islam reaksioner dalam aksi Bela Islam untuk menghukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Masalah dari aksi tersebut bukan pada pembelaan terhadap agama apapun, tapi pada rasisme, manipulatif, dimotori oleh kelompok-kelompok fasis yang selama ini kerap menyerang kebebasan berkumpul dan berekspresi serta bersama dengan kelompok elit politik yang hendak kembali mengembalikan Indonesia ke masa lalu, masa Orde Baru.

Latar belakang PPMI adalah serikat buruh Islam yang pernah mengalami perpecahan yang melahirkan PPMI dan PPMI 98. Belakangan, PPMI mengalami perkembangan yang pesat, khususnya PPMI Karawang karena menginternalisasi aksi-aksi geruduk pabrik sejak tahun 2012. Demi mempercepat pembesaran serikat, PPMI Karawang melakukan serangkaian taktik seperti melakukan koalisi dengan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)[1] yang sama-sama masih setuju dengan aksi geruduk pabrik, bersatu dengan serikat buruh kiri dalam aliansi luas bernama Aliansi Jawa Barat tahun 2013, berjejaring NGO terutama LBH Jakarta dan merekrut serta memberi tempat untuk banyak advokat/pengacara.

Birokratisme masih bercokol kuat di dalam serikat ini. Kita tahu serikat ini berada di bawah pengaruh Eggi Sudjana [2], seorang broker politik dan pengacara senior, yang hari ini membawa unsur-unsur PPMI ikut membangun partai bentukan Tommy Suharto, Partai Pemersatu Bangsa (PPB) yang dipersiapkan untuk berlaga di Pemilu 2019. Pembesaran PPMI bagaimanapun juga menguntungkan birokrat-birokrat serikat buruhnya, tapi seperti dalam kasus PPMI, pembesaran itu tak bisa berlanjut selama masih di bawah syarat-syarat birokratisme yang mengizinkan serikat berkembang hanya sebatas melayani kepentingan-kepentingan transaksional-oportunis elitnya.

Belakangan, hubungan dengan unsur-unsur kiri dan sekutu lamanya, FSPS, makin renggang. FSPS sendiri sudah lama meninggalkan taktik aksi massa (karena keputusan pimpinannya) dan memilih memperjuangkan kasus buruh di pengadilan hubungan industrial (PHI). Setelah itu, kedekatan PPMI adalah dengan unsur-unsur organisasi/serikat kiri dalam Komite Persatuan Rakyat (KPR) pada 2015 lalu yang kemudian juga berakhir karena PPMI semakin dicengkrem oleh elit birokrasinya.

Organisasi ini semakin merosot dengan merekrut pengacara-pengacara yang kerap mengompromikan nasib buruh. Advokasi dianggap sekadar harus ditangani orang pandai, bukan memihak pada nasib buruh. Dilema dari keinginan membesarkan buruh selekas-lekasnya adalah dengan memasukan sebanyak mungkin orang-orang dari luar dengan patokan kapasitas belaka, bukan pemihakan. Mendidik buruh agar pandai membela diri sering dirasa terlalu lama. Kualitas pembelaan semakin menurun karena mengakomodir kepentingan elit politik yang didukung dalam Pilkada Karawang baru-baru ini.

PPMI kembali bersama dengan FSPMI/KSPI. Begitu juga dalam aksi bela Islam. KSPI sendiri membentuk Indonesia (GPI) di mana Kahar S. Cahyono, juru bicara KSPI menjadi juru bicara GPI. Kelompok ini berusaha menggabung aksi buruh dengan aksi bela Islam dan kembali membunyikan mogok nasional dengan harapan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Islam. Mereka memiliki musuh yang sama: Ahok.

Baik FSPMI maupun PPMI berangkat dari kondisi yang sama. Pertama, birokratisme yang kuat yang mencengkram massa anggotanya yang berkait dengan kondisi kedua, kedekatan dan pengaruh dari kelompok-kelompok Islam fundamentalis dan militeris–FSPMI sendiri dipengaruhi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pendukung Prabowo. Begitu juga presiden PPMI, Ahmad Fuad Anwar bersama Eggi Sudjana juga adalah pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dengan menggunakan alat Amanat Indonesia Raya (AIR).

Hal ini menjadikan serikat buruh ini tidak sanggup menjadi kekuatan yang demokratik, apalagi sosialis. Hanya kesadaran anggota dan tindakan yang berani meningalkan elit serikat buruh yang mampu menjadikan mereka sebagai kekuatan yang demokratik.

Semakin hari, semakin berbahaya karena mereka tidak diisolir oleh kekuatan-kekuatan serikat buruh kiri yang paling tidak seharusnya bisa diharapkan dalam perjuangan demokrasi. Kita telah memutuskan untuk tidak bersatu dengan FSPMI sejak mereka mendukung Prabowo Subianto. Dalam kasus PPMI, mereka memutuskan kontak dengan unsur-unsur kiri setelah merasa kiri adalah ancaman yang dapat membahayakan pengorganisiran dan perluasan mereka seperti dalam kasus Sarekat Islam pada awal abad 20. Persis seperti FSPMI membersihkan unsur-unsur yang progresif dan dicap kiri sejak 2013.

Kondisi terakhir memperlihatkan posisi FSPMI/KSPI dan PPMI bahwa Ahok dapat dilawan dengan berbagai cara, sebenarnya adalah ungkapan ketidaksanggupan mereka untuk memimpin gerakan buruh, apalagi gerakan rakyat. Politik menumpang ke isu Islam yang dirasa lebih kuat dan relatif lebih bebas represi (karena “dipelihara” oleh militerisme) memperlihatkan mereka tak sanggup menjadi militan.[3] Kondisi ini adalah hasil dari siasat mundur, mundur dan mundur yang selama ini elitnya instruksikan. Pembenaran bahwa bersatu dengan FSPMI/KSPI akan menghasilkan gerakan buruh yang lebih kuat runtuh dengan kenyataan ini. Dengan masuknya FSPMI/KSPI ke kubu “Bela Islam” mereka menjadi tak lebih dari sekadar peliharaan militer!

Barangkali ada yang tidak akan setuju dengan saya dan menyodorkan kenyataan FSPMI/KSPI mengangkat tuntutan-tuntutan buruh seperti kenaikan upah dan pencabutan PP Pengupahan–dengan demikian, FSPMI/KSPI masih dianggap membela buruh. Saya ingin katakan bahwa pandangan seperti itu ingin menukar kebebasan kita dengan sepotong roti busuk. Mengenyangkan harapan-harapan (dan mungkin perut) buruh dengan tujuan-tujuan ekonomis sembari menyerahkan kebebasan kepada kelompok fundamentalis dan militeris yang ada di belakangnya. Lagipula dari sekarang kita sudah bisa mengukur implikasinya, tujuan-tujuan yang akan menguat adalah tujuan-tujuan kelompok fundamentalis dan kelompok militer di belakangnya.

FSPMI/KSPI berupaya mengilusi massa bahwa seolah-olah mereka sedang berjuang untuk seluruh rakyat dan demo Ahok kali ini bukan yang pertama. Benar, demo melawan Ahok bukanlah kali pertama yang mereka lakukan. Namun, konsistensi mereka dalam melawan hanya ditujukan kepada elit-elit politik tertentu, seperti Jokowi dan Ahok. Nyaris tidak terdengar perlawanan yang serius terhadap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang kader PKS ini.

Aksi-aksi menuntut kenaikan upah ke kantor Gubernur Jawa Barat hanyalah sebatas pengawalan, bukan kecaman terhadap Gubernur yang setiap tahunnya menetapkan upah yang jauh di bawah tuntutan buruh itu sendiri. Bukti lainnya, meskipun Aher mengeluarkan kebijakan penangguhan upah terbanyak, KSPI lebih memilih memberi gelar Bapak Upah Murah kepada Jokowi.

Serikat-serikat kiri yang berada dalam gerbong KPBI semakin memantapkan persatuan dengan kelompok FSPMI/KSPI di dalam Rumah Rakyat Indonesia (RRI). Mereka tidak melakukan tugas mereka untuk memboikot serikat buruh yang nyata-nyata reaksioner dan semakin bertambah kereaksionerannya; serikat buruh yang memainkan kaki di kelompok kiri dan kanan. Kita bisa melihat bagaimana Koran Perdjoengan, corong FSPMI, dapat mempromosikan RRI dan GPI (Aksi Bela Islam).

Dalam sejarah kita, justru memperlihatan kekuatan kiri dapat bangkit setelah memblejeti kekuatan kanan dan mendirikan alat politiknya sendiri yang menegaskan prinsip-prinsipnya. Seperti yang ditunjukan oleh unsur-unsur kiri dalam Sarekat Islam yang keluar setelah kebijakan “disiplin partai”, lalu mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menegaskan kehendak merdeka. Definisi kanan di sini, bukan berarti agama, tapi adalah kelompok penindas, konservatif, anti demokrasi, militeris–mereka yang ingin terus melanggengkan penindasan.

Politik bersatu dengan kelompok reaksioner hanya membingungkan massa belaka. Inilah dosa yang telah dilakukan oleh kelompok KPBI yang bersatu dengan FSPMI/KSPI sejak 2013 dan terus melanjutkan persatuan tersebut bahkan setelah FSPMI/KSPI mendukung Prabowo pada Pemilu 2014 lalu. Jika tak mau disebut kiri gadungan, politik main di dua kaki ini harus segera ditanggalkan. Akan lebih baik jika konsisten bersekutu dengan elemen-elemen pro demokrasi.

Situasi ini akan mengancam kita semua, baik unsur-unsur yang melek demokrasi maupun kelas buruh biasa yang tidak tahu apa-apa. Demokrasi adalah kebutuhan massa tak peduli masih banyak orang yang merasa tidak membutuhkannya dan setuju kembali ke masa lalu.

Kita memerlukan suatu blok demokratik yang kuat, suatu alat untuk melancarkan aksi-aksi membela demokrasi yang semakin terancam oleh militerisme yang ingin kembali berkuasa. Militerisme, yang seperti tahun 1960-an memainkan sekutu-sekutu sipilnya, elit reformis yang pengecut, ormas-ormas reaksioner dan serikat buruh. Blok yang paling mungkin dipelopori oleh serikat buruh, NGO, mahasiswa dan akademisi. Propaganda untuk menyakinkan kelas pekerja dan mobilisasi-mobilisasi akan menjadi penentu kesuksesan gerakan demokrasi.

(Alexi Alqaf – kader Partai Pembebasan Rakyat)

Catatan kaki:

[1] FSPS adalah serikat buruh yang lahir tahun 2013, hasil dari perpecahan dengan FSPMI. Perpecahan ini dilatarbelakangi dengan penyingkiran salah seorang pimpinan FSPS dan pelarangan aksi-aksi ke pabrik.

[2] Eggi Sudjana juga tercatat sebagai pengacara yang mendirikan Tim Pembela Muslim pada tahun 2001, pengacara Prabowo-Hatta dalam sengketa Pilpres 2014 dan pengacara Jenderal Polisi Budi Gunawan saat menjadi tersangka KPK.

[3] Setelah geruduk pabrik berakhir pada 2012, PPMI Karawang terlihat masih aktif dalam menjalankan geruduk pabrik. Hal itu dapat terjadi karena aksi-aksi mereka masih diizinkan oleh otoritas setempat karena menjadi pendukung Bupati Karawang. Seorang sumber kami melihat bagaimana aksi-aksi mereka di pabrik sangat “aman”, hanya dijaga oleh satpam pabrik dan beberapa polisi. Aksi geruduk pabrik yang “mudah” ini tidak terjadi saat mereka mencoba melakukan aksi yang sama di Bekasi. Mereka langsung direpresi oleh polisi Bekasi dan ketua PPMI Karawang sempat ditangkap saat aksi. Sudah lazim jika sebuah serikat buruh dapat melakukan transaksi dengan elit politik setempat agar tidak direpresi, namun hal ini tidak berlaku bagi serikat lain. Dilemanya, ketika mereka kelihatan aman, banyak buruh yang ingin bergabung ke serikat tersebut. Karena semakin banyak kasus, maka kompromi itu mencapai batasnya. Perlu diingat, bahwa kemampuan kapitalisme dalam menyogok hanya berlaku untuk sekelompok kecil orang saja dengan melanggengkan penindasan atas mayoritas buruh/serikat lainnya.

Read Full Article

Surya Anta*

Mobilisasi perlawanan rakyat Papua yang semakin meluas beberapa tahun terakhir menunjukan bahwa harus ada penilaian baru terhadap entitas Papua. Entitas yang tak bisa tidak harus diakui sebagai sebuah bangsa (nation).

Perlawanan rakyat Papua memang sudah ada sejak sebelum PEPERA 1969 diselenggarakan, dan meningkat sejak saat itu. Namun, apa yang membedakan atas perlawanan yang berkembang sekarang ini adalah: metode politik mobilisasi massa. Metode politik mobilisasi massa ini dipimpin dan diinisiatori oleh kelompok pemuda. Kelompok pemuda yang berasal dari AMP, KNPB dan Garda Papua.

Dan kelompok pemuda ini pula yang banyak mengembangkan pengertian bahwa perjuangan pembebasan Papua tak bisa mengharapkan dari “belas kasihan” serta “pengakuan internasional” melainkan dari usaha yang tak kenal lelah dari persatuan rakyat dan Bangsa Papua untuk pembebasannya.

Dalam beberapa momentum, gerakan pemuda ini lah pula yang berhasil mendudukan “kelompok tua” yang tergabung dalam kelompok bersenjata (TPN – OPM) yang sebelumnya terpecah-pecah bersama berbagai faksi kelompok tua lainnya, apakah itu yang tergabung dalam PDP, Dewan Adat Papua, dan lain sebagainya. Sebagaimana mereka dapat duduk bersama dan bersatu dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Proyek semacam itu pernah terjadi pada tahun 2005, namun tak bertahan lama. ULMWP sebagai proyek persatuan lebih terorganisir ketimbang sebelumnya.

Jika pada awal tahun 2000an isu perpecahan gerakan dan rakyat Papua melalui isu “gunung” dan “pantai” mewarnai analisa dan penilaian terhadap Papua serta pergerakannya, beberapa tahun belakangan ini sama sekali tak signifikan. Hal ini bermakna, bahwa persatuan dikalangan rakyat Papua semakin solid. Meski proyek-proyek pecah belah dan adu domba dari rejim dilakukan semakin sering.

Sogokan rejim melalui “Otonomi Khusus” semakin disadari oleh rakyat Papua sekedar sogokan dan ilusi semata. “Otonomi Khusus” telah gagal memberikan kebebasan politik apalagi kesejahteraan bagi rakyat Papua. Dalam banyak kejadian hanya mensisakan bangunan-bangunan sekolah yang tak di isi oleh pengajar, atau pun gedung Puskemas tanpa dokter, dan sebagainya. Secara ekonomi, hanya menguntungkan segelintir elit melalui proyek-proyek infrastruktur, tapi tak menjawab pembangunan manusia Papua seutuhnya.

Keragaman suku yang lebih dari 250an suku serta belum adanya “bahasa papua” tak bisa lagi dijadikan landasan belum ada Papua sebagai sebuah “bangsa”. Atau pun pemecah belahan rakyat Papua sebagai sebuah Bangsa. Karena, perkembangan pergerakan rakyat Papua menunjukan ikatan-ikatan yang semakin erat dan bermakna secara sosial dan politik.

Mengapa? Tentu saja yang paling esensial dalam bagaimana penindasan terhadap kebebasan politik (freedom of expression, freedom of association, freedom of speech, dan freedom of thinking), eksploitasi terhadap alam melalui berbagai perusahaan internasional (misalnya: Freeport) yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia merusak lingkungan Papua. Belum lagi eksploitasi terhadap manusia Papua, misalnya sebagai pekerja dengan upah yang lebih murah daripada non Papua.

Ataupun bagi hasil yang timpang. Perusahaan-perusahaan internasional “merampok” begitu besar terhadap kekayaan alam dan kerja manusia di Papua. Namun, bagi hasil yang kecil itu masih juga “dirampok” lebih besar lagi pemerintah Indonesia.

Mari kita tengok bagaimana entitas papua berkembang dari “embrio” menjadi bangsa yang semakin solid.

Demi kepentingan mencaplok keuntungan dari eksploitasi alam pemaksaan dan manipulasi terhadap PEPERA dilakukan. Paska itu, mereka yang menuntut kebenaran sejarah, mendapatkan represi dari tentara. Kepentingan korporasi internasional dilapangkan oleh militerisme Orde Baru. Penghancuran gerakan Fery Awom ditahun 1967.

Arnorld Wap seorang aktifis dan seniman Papua yang bergerak dalam gerakan kebudayaan di tahun 1984 akhirnya ditangkap oleh Kopashanda. Mayat Arnold Ap ditemukan tergeletak di tengah hutan. Kemudian disusul dengan pembunuhan di Enarotali, Obano, Moanemani dan Wamena akibatnya sebanyak 10.000 Jiwa penduduk Papua lari ke Papua New Guinea (PNG) demi menyelamatkan diri di tahun tahun 1977-1978 sampai awal 1980-an. Memberlakukan status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua. DOM di Papua diberlakukan sejak tahun 1978 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1998.

Di tahun 1988 DR. Thomas Wanggai pendiri gerakan Papua Merdeka Bintang 16 berakhir dengan kematian di Penjara. Kasus yang masih mendapatkan panggung politiknya untuk saat ini adalah kasus Abepura yang mengakibatkan puluhan orang meninggal. Kasus Paniai berdarah. Hal ini belum terhitung penembakan-penembakan lainnya terhadap pejuang-pejuang demokrasi di Papua Barat. Pemenjaraan aktifis selama bertahun-tahun termasuk di antaranya adalah Filep Karma. Pembunuhan terhadap Mako Tabuni. Terakhir, lebih dari 1000 orang aktifis Papua, mayoritas diantaranya adalah anggota KNPB ditangkap dan di tahan. Belum pula pembunuhan oleh orang tak dikenal melalui senjata api atau ditabrak di tengah jalan.

Bukannya, memberikan ruang demokrasi, pemerintah Jokowi, melalui Luhut Panjaitan membiarkan penambahan Kodam dan memberikan pernyataan-pernyataan yang diskriminatif dan anti rakyat Papua.

Secara ekonomi, sangat jelas terlihat penghisapan ekonomi dari sumber daya alam yang sangat besar di Papua. Seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (illegal logging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat didaerah tersebut. Protes dari masyarakat adat kemudian juga berakhir dengan penembakan dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Belum lagi Mega proyek Freeport MacMoran company perusahaan yang mayoritas modalnya berasal dari AS, mulai mengembangkan proyeknya sejak tahun 1960an.

Perusahaan tambang emas dan tembaga ini sebenarnya memberikan keuntungan dari pajak industri mencapai US $ 700 juta – US $ 800 juta pertahun, bahkan dapat mencapai lebih dari US $ 1 Miliar. Belum lagi berbagai suku di Papua kehilangan tanah dan lahan penghidupan mereka karena adanya proyek MIFEE, sebagaimana yang dialami oleh marga Mahuze di Merauke.

Sudah mengalami penindasan yang begitu keji dan perusakan alam yang mereka sebagai sebagai “Ibu” bangsa Papua. Rakyat Papua, mengalami diskriminasi rasial sebagaimana yang mereka alami di tanah Papua ataupun di luar seperti yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di Manado atau pun Yogyakarta, seperti yang baru-baru ini terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kemasan Yogyakarta. Ataupun diskriminasi rasial di tempat kerja, baik di lembaga pemerintahan dan perusahaan.

Belum cukup di situ, rakyat Papua semakin berkurang jumlahnya. Data 2013/2014 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2015, hingga bulan Mei dikabarkan tercatatat jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200.000 (diambil dari statemen AMP).

Berkurangnya jumlah rakyat Papua disebabkan oleh pembunuhan yang sistematis dan massif, atmosfer ketakutan yang dilakukan tentara Indonesia yang mengakibatkan migrasi ke PNG, ataupun penyakit HIV/AIDS, jebakan minum keras, ataupun busung lapar.

Bagi rakyat Papua, hampir 50 tahun menjadi Indonesia, bukan kebahagiaan yang di dapat melainkan penindasan fisik, psikologis dan kehancuran “ibu” mereka. Lalu apa maknanya menjadi Indonesia? Semakin tak ada maknanya. Semakin, tak rasa menjadi Indonesia. Dan itu bermakna, semakin tumbuh perasaan senasib sendiri sebagai sebuah bangsa (nation).

Hubungan ekonomi-politik kapitalisme di Papua mengintegrasikan manusia-manusia di Papua dari berbagai suku dan marga di pasar-pasar, di sekolah dan universitas, rumah sakit, dan tempat-tempat perkumpulan lainnya. Namun, penindasan militeristik, kerusakan alam serta organisasi-organisasi perlawanannya memberikan basis material perkembangan sebagai suatu Bangsa.

Sebagai kaum demokratik dan pembela hak asasi manusia (Human Rights Defenders), mengakui Papua sebagai sebuah Bangsa, mendukung serta memberikan solidaritas bagi hak menentukan nasib sendiri (self determination) melalui referendum untuk Bangsa Papua adalah cara agar lepas dari penindasan militeristik pemerintah Indonesia, agar kekerasan berkurang hingga berhenti, agar kedamaian, kebebeasan dan kesejahteraan bagi Tanah dan Bangsa Papua mendapatkan syarat materialnya.

Oleh karena itu, kami, mengajak kawan-kawan baik organisasi ataupun individu yang telah bersetuju pada posisi mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) melalui Referendum agar mengkonsolidasikan diri dan membangun alat/wadah perjuangan Solidaritas Rakyat Indonesia bagi Bangsa Papua Barat.

* Surya Anta Adalah Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR)

Read Full Article

Oleh: Sumirah*

Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) memicu perlawanan dari kelas buruh . PP Pengupahan menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta menghilangkan peluang kelas buruh menggunakan posisi tawarnya dalam perundingan penetapan upah. Segera setelah pengesahan PP Pengupahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan upah hanya sebesar 11,5 persen di seluruh Indonesia.

Sekali lagi, elit-elit serikat buruh membunyikan kembali rencana mogok nasional pada bulan November 2015 sebagai bentuk perlawanan untuk mencabut PP Pengupahan. Namun, mogok tersebut mengalami kegagalan yang bukan saja dilihat dari ketidakberhasilan membatalkan PP Pengupahan itu sendiri, tapi lebih penting lagi menilainya dari rendahnya partisipasi kaum buruh dalam pemogokan.

Berdasarkan observasi, hampir seluruhnya apa yang disebut mogok nasional itu sebenarnya adalah sebuah aksi unjuk rasa belaka! Di Kabupaten Bekasi, misalnya, pada hari pertama, buruh-buruh terbagi dalam kelompok-kelompok kecil kelihatan berkumpul di depan pabrik-pabrik. Setiap ada upaya buruh untuk mengumpulkan massa, aparat dengan sigap membubarkannya.

“Mogok nasional” ini masih mengandalkan unjuk rasa, padahal jika buruh benar-benar berhenti produksi, maka represi relatif dapat dikurangi. Kita harus mengakui bahwa kesadaran buruh untuk mogok belum tinggi. Sebab-sebabnya itulah yang harus kita cari dan atasi.

 

Jangan Berharap pada Otoritas

Kesalahan utama para pimpinan serikat buruh kuning (yang juga kemudian di idap juga oleh serikat merah) adalah melebih-lebihkan peranan otoritas dalam suatu pemogokan. Mereka berpikir, instruksi organisasi beserta sosialisasi-sosialisasinya sudah cukup untuk memobilisasi suatu pemogokan umum. Jargon “satu komando” itu terbukti hanya sebuah bualan omong kosong saat instruksi pemogokan diabaikan.

Keresahan buruh atas ketidakkonsistenan elit serikat buruh memberikan instruksi mogok nasional telah dirasakan sejak tahun 2013. Bukan barang baru! Mogok nasional jilid 2 itu gagal karena pabrik-pabrik di mana pengurus serikat buruh bekerja, justru tidak menghentikan proses produksi. Buruh mengenalnya sebagai “pabrik besar” atau “pabrik bonafid” di mana pengurus serikat buruh bekerja—sudah menjadi kebiasaan pengurus serikat buruh dipilih dari pabrik penyumbang iuran besar. Jumlah anggotanya mencapai ribuan. Sedangkan, “pabrik kecil” yang berusaha menjalankan instruksi menjadi serba salah ketika bos mengatakan “pabrik pengurusmu saja masih jalan”. Buruh tak percaya pada pengurus mereka yang tidak konsisten pada pemogokan. Said Iqbal mengumpulkan pengurus-pengurus ini setelah kegagalan mogok itu dan bahkan, meminta mereka menandatangani pernyataan akan menjalankan instruksi. Hasilnya bisa diketahui pada mogok 2015 yang masih saja gagal meningkatkan partisipasi anggota.

Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya mogok nasional 3 Oktober 2012 yang disebut-sebut melibatkan 2 juta buruh?

Gerakan buruh Indonesia melakukan pemogokan yang melibatkan kurang lebih 2 juta buruh. Pemogokan ini merupakan akumulasi dari pembangunan gerakan buruh sejak tahun 2010 di kalangan buruh metal, bukan merupakan gerakan yang lahir secara spontan. Setidaknya ada empat kunci terjadinya mogok tersebut.

Pertama, pengorganisiran buruh-buruh yang aktif berserikat. Mereka terorganisir dalam pendudukan pabrik dan wadah garis depan serikat buruh. Buruh yang menjadi anggota serikat tidak serta merta aktif berpartisipasi dalam serikat buruh karena keterbatasan waktu luang akibat lembur. Meskipun buruh membayar iuran melalui potongan upah secara otomatis (kebanyakan pada serikat kuning), hal ini tak secara langsung berdampak pada mobilisasi. Artinya, besaran jumlah iuran yang diperoleh oleh serikat kuning tak mencerminkan jumlah mobilisasi faktual di lapangan.

Peranan buruh maju ini sangat penting sebagai ujung tombak. Garda Metal, misalnya, sebagai sayap Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) memiliki peranan dalam mengorganisir buruh agar lebih aktif terlibat dalam kegiatan serikat. Pada awal pembentukannya, birokrasi FSPMI tak langsung setuju, namun mereka berhasil meyakinkan elit FSPMI bahwa Garda Metal tidak akan menggangu otoritas birokrasi yang sudah ada, dalam hal ini Pimpinan Unit Kerja (PUK), Pimpinan Cabang (PC) sampai Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Proses ini juga berhasil mendorong kaderisasi dalam tubuh kepengurusan serikat buruh, walau belum sampai pada pimpinan puncak dan kepengurusan inti yang masih dipegang oleh elit-elit lama.

Kedua, penyadaran ekonomi-politik. 12 tahun reformasi tidak memberikan perubahan pada kurikulum serikat buruh besar yang sebagian besar hanya berisi tentang materi administrasi keserikatan dan hukum ketenagakerjaan belaka. Materi pendidikan ekonomi-politik yang mengajarkan sejarah masyarakat, sistem ekonomi kapitalisme, analisa proses produksi dan siasat pemogokan adalah hal yang asing bagi buruh. Kata “buruh” sendiri baru mulai dimaknai kembali pada tahun 2012 di kalangan serikat besar seperti FSPMI dan SPSI. 32 tahun kekuasaan Orde Baru menghapuskan kata “buruh” dan menggantinya dengan “karyawan”.

Ketiga, menggunakan aksi massa, solidaritas dan aksi tutup kawasan. Pada tahun-tahun itu juga, buruh kembali belajar menggunakan aksi massa sebagai metode perjuangan yang diperluas dengan solidaritas. Penutupan-penutupan kawasan sepanjang tahun 2011 membentuk atmosfer perlawanan langsung di jantung kapitalisme.

Keempat, mengangkat persoalan mayoritas buruh yang paling tertindas, yakni buruh outsourcing. Kondisi kerja outsourcing meluas setelah pengesahan UU No. 13 tahun 2003 yang mengizinkan penggunakan buruh outsourcing. Pengusaha memperluas penggunaannya dengan melanggar peraturan tersebut dengan cara menggunakan buruh outsourcing hampir di semua bidang produksi. Buruh outsourcing mendapatkan diskriminasi besar-besaran, dari mulai pembedaan seragam, tempat parkir, upah dan tunjangan sampai dengan pemotongan upah yang mencapai 30-40 % yang dilakukan oleh yayasan penyalur.

Ketika FSPMI mengangkat persoalan ini dengan program hapus outsourcing dan tolak upah murah (Hostum) dengan metode aksi di (geruduk) pabrik-pabrik, dukungan dari buruh outsourcing meluas. Apalagi, buruh telah menyaksikan sendiri aksi penutupan kawasan 27 Januari 2012 berhasil mempertahankan kenaikan upah sebesar Rp 400 ribu. Buruh outsourcing menggabungkan diri ke serikat dan menambah kekuatan gerakan secara signifikan.

Sehingga, tidak heran, pada 3 Oktober 2012. Mogok nasional dapat dilakukan dengan melibatkan sekitar 2 juta buruh.

Gerakan ini bukanlah gerakan yang direstui oleh elit serikat buruh pada awalnya. Usaha-usaha pembubaran pendidikan ekonomi politik telah ada sejak sebelum 2012. Teriakan birokrasi serikat buruh semakin kencang ketika gerakan membesar. Hasil-hasil dari pembesaran gerakan tersebut diambil alih oleh birokrasi serikat buruh dengan segala cara. Mereka juga secara aktif melarang anggotanya mengikuti pendidikan ekonomi politik yang kala itu diselenggarakan di Rumah Buruh dan Saung Buruh. Para kariris bermunculan seperti jamur di musim hujan yang berharap partisipasi dan otoritas mereka dalam gerakan buruh yang sudah membesar itu, dapat meningkatkan karir mereka.

Apa yang tidak asing dari situasi semacam ini adalah munculnya oportunisme yang ingin meraup hasil-hasil pembesaran gerakan buruh untuk kepentingan reformis belaka (kenaikan recehan, karir, hingga sogokan). Serangan balik dari negara dan kapitalis yang datang dalam bentuk represi aparat dan preman, diatasi dengan kompromi dan penyingkiran unsur-unsur yang dianggap mengganggu kompromi tersebut.

Kenapa saya menjelaskan semua fakta di atas untuk memahami bahwa gerakan kebangkitan tahun 2012 dilahirkan bukan karena otoritas “tangan dingin” elit serikat buruh atau spontanitas massa yang meledak seketika. Semua itu diorganisir, kawan-kawan, oleh mereka yang bekerja di dalam serikat kuning dengan gagasan-gagasan progresif! Apa yang dinamakan dengan “kepeloporan” itu nyata. Kelemahannya adalah, kepeloporan itu belum cukup secara kuantitas dan kualitas sehingga ketika efek samping pembesaran suatu gerakan muncul: oportunisme dalam wujud birokrasi serikat buruh, maka kekuatan pelopor tidak sanggup mengatasinya. Jika saja kelompok kiri bersatu sejak awal atau lebih banyak pelopor yang sadar, maka cerita dari akhir kebangkitan gerakan buruh tahun 2012 akan memberikan hasil berbeda karena adanya kehadiran alternatif yang sanggup memimpin kehendak sejati massa yang sedang bangkit, ketika pimpinan serikat buruh reformis berkompromi.

Di mana kah kelompok kiri pada saat itu?

Mereka masih berkutat dengan basis tradisionalnya, seperti KASBI dan Sekber Buruh. Keputusan Sekber Buruh yang setuju bersatu dengan FSPMI/KSPI dilakukan pada Deklarasi KNGB pada bulan September 2013, setahun setelah kebangkitan buruh tahun 2012! Sudah terlambat karena atmosfer gerakan sebagai lahan subur persemaian gagasan-gagasan kiri, telah menurun; massa yang sedang bangkit, telah mengendur. Kelompok progresif kehilangan momentum yang berharga itu.

Sudah menjadi takdir historisnya, penerimaan buruh terhadap gagasan-gagasan kiri (apalagi yang revolusioner) hanya dimungkinkan secara masif dalam keadaan atmosfer perlawanan yang tinggi. Tahun 2012 adalah kesempatan sejarah yang tidak dipergunakan oleh kaum kiri dengan tidak bersatu dengan MPBI. Seandainya tahun 2012, gerakan kiri bersatu dengan MPBI, maka ketika birokrasi mereka berkhianat, gerakan kiri dapat terus maju, dengan teguh dan konsisten yang dapat memenangkan hati buruh untuk bergabung dengan mereka.

Persoalan Tuduhan Sektarian

Dikeluarkannya orang-orang yang dianggap kritis pada April 2013 dan setelahnya, menegaskan posisi birokrasi FSPMI anti pada perbedaan pendapat. Tentu saja, mudah membungkusnya dengan segala macam fitnah agar orang menerima ketidakadilan itu. Celakanya, kelompok pemuja entrisme seperti Ted Sprague yang menganjurkan “kritik juga harus sesuai dengan perasaan massa buruh” tidak memahami kenyataan.

Terdapat suatu tujuan kenapa saya menuliskan “birokrasi FSPMI anti pada perbedaan pendapat” untuk menjelaskan bahwa birokrasi FSPMI sama sekali tak bisa dibantah, apalagi dikritik. Tentu saja konsekuensinya adalah diam atau dikeluarkan. Ada banyak cerita penyingkiran orang-orang yang bukan karena kritik, tapi karena berbeda pendapat dengan pimpinan puncak FSPMI, meskipun sesungguhnya orang yang disingkirkan itu memiliki watak yang sama saja. Melihat birokrasi FSPMI, jangan membayangkan sebuah serikat buruh sosial demokrat ala Eropa, bayangkan saja sebuah “kerajaan”!

Selain itu, kondisi serikat-serikat buruh kita masih relatif cair. Kecuali SPSI, yang lainnya masih seumur reformasi. Bandingkan dengan birokrasi serikat buruh sosial demokrat di Eropa atau Australia yang berumur lebih dari 100 tahun yang begitu mapan dan hegemonik. Komposisi serikat-serikat ini masih mungkin berubah, diorganisir, keluar dan memungkinkan pembangunan serikat-serikat baru sehingga tidak bekerja di dalamnya pun ketika dikeluarkan, tidak lantas mati kutu. Entrisme hanya taktik yang bisa dipakai pada waktu tertentu yang memungkinkan, sebagian besar secara ilegal, dan dilepaskan pada waktu yang lain.

Ketika individu-individu yang bekerja di dalam serikat kuning mau tidak mau harus berposisi terbuka (karena mereka bekerja secara legal) demi membela buruh, dikeluarkan, maka pengecaman terhadap individu-individu itu atas dasar “tidak bisa bertahan bekerja di dalam serikat kuning” atau “mengkritik terlalu keras” adalah serangan yang justru memperkuat birokrasi serikat buruh. Hal itu juga mengandung arti pekerjaan di serikat kuning dipandang sebagai pekerjaan strategis yang harus diemban setiap individu, bukan suatu taktik dan tugas dari organisasi yang dapat dilaksanakan pada suatu waktu dan dilepaskan pada waktu yang lain.

Segala macam khotbah Ted Sprague mengenai harus “mendorong lebih ke depan apa yang dikatakan oleh kaum reformis” atau “mendorong mereka melakukan apa yang sewajarnya perlu dilakukan oleh pemimpin buruh sejati untuk benar-benar membela kepentingan buruh” adalah sepenuhnya sudah dikerjakan selama dua tahun secara legal (terbuka) secara individual selama mendorong kebangkitan gerakan buruh tahun 2012. Tidak adanya kepeloporan yang cukup kuat tidak sanggup mengubah hasil akhir yang menentukan justru karena posisi mayoritas organisasi kiri pada waktu itu menolak bersatu dengan MPBI.

Setelah itu, FSPMI tidak saja membersihkan orang-orang yang dianggap “kiri”, tetapi juga sesama reformis yang memiliki akses ke massa. Semangat dari surat-surat pelarangan FSPMI kepada sejumlah pihak (termasuk LSM reformis, bahkan elit politik) mengandung makna tidak boleh berhubungan dengan massa anggota mereka secara langsung.

Kritik-kritik terhadap oportunisme birokrasi serikat buruh FSPMI kemudian terbukti dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam momen Pilpres 2014 di mana FSPMI/KSPI mendukung Prabowo Subianto. Tetapi, kebenaran saja tidak cukup bagi buruh yang memerlukan kepeloporan dari persatuan organisasi dan serikat kiri sebagai alternatif. Kepeloporan itu menjadi tidak mungkin saat mayoritas serikat progresif memilih bersatu dengan FSPMI/KSPI cs yang justru pada saat ini malah memperkuat hegemoni birokrasi serikat buruh.

Mereka yang pernah bekerja di tengah-tengah massa FSPMI, memahami betul apa makna bekerja mengagitasi dan mengajarkan siasat di tengah-tengah massa saat menyiapkan pemogokan-pemogokan. Sedangkan, persatuan serikat-serikat kiri dengan FSPMI cs yang sekarang adalah suatu persatuan di antara para pimpinan belaka dengan syarat implisit mensyaratkan tak boleh mengkritik elit serikat buruh.

Komite Persatuan Rakyat (KPR) menunjukkan kepeloporan yang ditopang oleh massa Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) pada akhir tahun 2015 lalu dalam momentum kenaikan upah. Hal ini menjelaskan, bahwa untuk sementara ini, hasil-hasil perluasan lebih banyak diraup oleh PPMI di mana keanggotaannya bertambah yang sangat tidak stabil karena potensi pengkhianatan pimpinan mereka yang gemar bersekutu dengan elit-elit politik dan situasi gerakan secara umum sedang menurun. Juga, kesadaran (perjuangan) ekonomis memiliki kelemahan terbesar hanya sebagai obat yang bersifat sementara. Kenaikan-kenaikan kesejahteraan dapat diambil kembali dengan mudah oleh kapitalis dalam transaksi yang tidak adil di pasar.

Kegagalan Membangun Kepeloporan Revolusioner

Situasi di atas, sesungguhnya sangat terkait dengan kenyataan tradisi kepeloporan-revolusioner semakin menurun di kalangan kelompok kiri kita yang pada akhirnya berakhir pada likuidasi partai revolusioner. Kecenderungan yang menghilangkan peranan kepeloporan revolusioner dapat dilihat dalam berbagai bentuk: menuntut kelonggaran berorganisasi; menunda pembangunan organisasi revolusioner; tidak memprioritaskan agenda organisasi revolusioner dan menggantinya dengan prioritas kerja-kerja ormas, sampai akhirnya; mengubah partai revolusioner menjadi sekadar grup kiri belaka atau bahkan membubarkannya.

Kita pernah memiliki partai revolusioner yang cukup solid, Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang memiliki peran besar dalam menjatuhkan kediktatoran Orde Baru. Sebagian besar kader-kadernya pada akhirnya memilih berdiaspora dengan menyebar bekerja di LSM-LSM dan partai-partai politik lain. Setelah PRD memutuskan beraliansi dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) melalui alat politiknya Papernas pada tahun 2008, memicu perpecahan yang melahirkan KPRM-PRD yang kemudian berubah nama menjadi PPR. Fase ini adalah berakhirnya PRD sebagai partai kiri-revolusioner dan semakin menunjukkan garis oportunisme. Dalam Pemilu 2009, kader-kader PRD tampil menjadi calon anggota legislatif menggunakan PBR sebagai kendaraan politik. Hal itu terbukti dalam proses selanjutnya, PRD memperlihatkan posisi politiknya yang beralih dari kiri menjadi nasionalis (yang sukarnois) untuk menuntaskan revolusi nasional. Garis ini memberikan kemungkinan bagi terbukanya aliansi dengan borjuasi nasional untuk melawan neoliberalisme, dengan melawan kenyataan bahwa borjuasi di Indonesia adalah agen neoliberal. Keberadaan “borjuasi nasional” yang seolah berlawanan kepentingan dengan imprealis adalah artifisial, palsu, ilusi yang tidak ada dalam kenyataan dan hanya sebuah pembenaran untuk membenarkan kolaborasi dengan elit-elit politik borjuis. Pada tahun 2012, Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono justru menjadi pengurus partai Gerindra, Ketua Bidang Pemetaan Potensi Pemilih. Pada tahun 2015, kembali terpilih dan di saat yang sama juga adalah direktur PT CTPI (MNCTV) milik Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut dari keluarga Cendana-Soeharto.

Tidak mengherankan jika kemudian kehancuran partai kiri terbesar di Indonesia ini disertai dengan berbagai konflik dan polemik melahirkan berbagai macam demoralisasi berpartai. Generasi baru diracuni dengan gagasan “horor” konflik dan disiplin partai revolusioner yang membenarkan konsep organisasi yang longgar yang sebenarnya bukan gagasan baru di Indonesia, tapi sudah hidup dari sejak tahun 1980an. Juga bukan suatu konsep kiri baru, tapi lahir dari tendensi borjuis kecil liberal yang menganggap kontrol (partai revolusioner) adalah suatu momok yang mengerikan. Padahal, seperti kata Lenin, mustahil menghancurkan kapitalisme dengan segala aparatus kekerasannya tanpa disiplin baja.

Kelahiran PRD pada tahun 90an justru adalah hasil memisahkan diri dengan kelompok-kelompok studi yang menjadikan marxisme sebagai teori belaka. Sekadar teoritikus marxis ini memiliki ciri banyak sekali membicarakan marxisme, melakukan interpretasi baru, memproduksi maupun mereproduksi teori yang secara umum menerima marxisme dalam aspek filsafat dan ekonomi politik. Sedangkan di sisi lain, mengecilkan, mengaburkan dan bahkan menolak membahas aspek perjuangan kelas dan keharusan mempraktekannya. Sekalipun ada aspek perjuangan kelas yang dibahas, hanya sebatas bagaimana membangun “gerakan massa” yang menekankan pada seberapa besar jumlah massa belaka. Gagasan yang menginginkan “kelonggaran” berorganisasi baik itu berupa konsep sporadis, gerakanisme, sekadar grup kiri, sekadar ormas, atau seperti yang disebutkan PRD: “ partai kader berbasis massa yang bersifat terbuka” adalah menghancurkan partai revolusioner, memperkuat ekonomisme dan reformisme,  yang berarti tidak akan membawa kita pada sosialisme.

Masalah yang Harus Diatasi

Dalam membangkitkan kembali gerakan buruh, kita menghadapi oportunisme yang secara nyata ditunjukkan oleh serikat-serikat sosial-demokrat seperti FSPMI/KSPI dan SPSI yang mencengkeram mayoritas massa buruh yang terorganisir. Dalam berbagai kesempatan, mereka menunjukan wataknya yang kompromis pada kapitalis dan negara serta menutup ruang demokrasi rapat-rapat di internalnya. Mereka menguasai mayoritas massa bukan karena mereka lebih besar dan kuat, tapi karena mereka melakukan segala macam kompromi yang mengkhianati buruh. Seringkali kita menyaksikan mereka melawan dengan gigihnya hanya untuk kemudian para pimpinannya menukar perlawanan itu dengan sogokan. Saya yakinkan Anda bahwa siapa saja bisa membangun serikat buruh besar dan merekrut anggota dengan gampang jika diberikan kemudahan-kemudahan oleh kapitalis, namun sebagai gantinya, massa buruh terus-menerus diperbudak meski mereka sudah menyandang status sebagai anggota serikat.

Menurunnya minat mengorganisir partai revolusioner adalah masalah yang paling krusial. Serikat-serikat buruh yang berada di bawah pengaruh kelompok kiri mayoritas berposisi  menunda, mengabaikan bahkan melikuidasi partai revolusioner. Mereka yang membangun serikat buruh kiri tanpa membangun partai revolusioner mengalami kesalahan ketika memandang bahwa serikat buruh dapat menjadi organisasi yang homogen dalam bingkai garis politik memperjuangkan sosialisme, sebagaimana halnya partai revolusioner. Jika atmosfer revolusioner sedang meningkat, hal itu sangat mungkin, tapi pembangunan atmosfer ini pun harus dipelopori oleh partai revolusioner. Suatu tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh serikat buruh belaka. Serikat buruh adalah alat tampung massa, sekolah atau tempat belajar dan latihan yang dipersiapkan untuk selanjutnya menjadi anggota partai revolusioner. Dengan cara pandang bahwa serikat buruh adalah alat politik yang mampu mengemban fungsi kepeloporan, maka membangun serikat buruh merah saja dirasa cukup. Cara pandang ini sangat berbahaya, yang secara perlahan-lahan menggerogoti tradisi kepeloporan di dalam gerakan buruh dan gerakan kiri.

Di bawah penindasan otokrasi Tsar di Rusia yang melarang segala macam perkumpulan, Lenin sudah menyadari bahwa situasi tersebut menjadikan partai revolusioner dan serikat buruh seakan tidak ada bedanya. Namun, seorang Lenin mampu memberikan batas pemisah yang ketat antara partai revolusioner dan serikat-serikat buruh.

“Kita harus mempunyai lingkaran-lingkaran, serikat-serikat buruh dan organisasi sedemikian itu dimana-mana dalam jumlah sebanyak mungkin dan dengan fungsi yang sangat beraneka warna; tetapi sunguh omong kosong dan membahayakan jika mencampuradukkan lingkaran-lingkaran tersebut dengan organisasi kaum revolusioner, jika menghapuskan garis pemisah di antara mereka, jika lebih memburamkan lagi pengertian massa yang sudah luar biasa kaburnya itu mengenai hal bahwa untuk “mengabdi” kepada gerakan massa kita harus mempunyai orang-orang yang khusus membaktikan diri sepenuh hati pada aktivitas-aktivitas sosial-demokratis, dan bahwa orang-orang itu harus melatih diri dengan sabar dan tekun menjadi orang-orang  revolusioner profesional.//Ya, pengertian ini telah menjadi luar biasa kaburnya. Dosa kita yang terbesar mengenai organisasi ialah bahwa dengan kerajinan-tanganisme kita, kita telah memerosotkan prestise kaum revolusioner di Rusia. Seseorang yang lembek dan goyah dalam soal-soal teori, yang mempunyai pandangan picik, yang mengemukakan spontanitas massa sebagai dalih bagi kemelempemannya sendiri, yang lebih mirip seorang sekretaris buruh daripada mimbar rakyat, yang tidak sanggup mengajukan suatu rencana yang luas dan berani yang akan menimbulkan rasa hormat bahkan pada lawan-lawan pun, dan yang tak berpengalaman dan kaku dalam seni professionalnya sendiri—seni perjuangan melawan polisi politik—nah, orang demikian itu bukanlah seorang revolusioner melainkan seorang tukang kerajinan-tangan yang menyedihkan!”

Apa yang dituliskan oleh Lenin pada tahun 1902 dalam pamplet “Apa Yang Harus Dituntaskan?” masih begitu relevan jika kita melihat bagaimana serikat-serikat buruh hari ini yang berada di bawah pengaruh kelompok kiri (bahkan kiri revolusioner) terjatuh dalam ekonomisme dengan berbagai berbagai cara mulai dari mengaburkan pengertian serikat buruh seolah sanggup menjadi alat politik sosialis, melikuidasi partai revolusioner, menghancurkan keketatan rekrutmen partai maupun tenggelam dalam tugas-tugas rutin keserikatan-buruhan dengan mengabaikan agitasi dan propaganda politik.

Tentu saja, mereka tidak akan rela jika dituduh sebagai “ekonomis”. Mereka akan berdalih bahwa mereka juga mengajarkan politik kepada massa buruh dan melakukan aksi-aksi politik. Dalih semacam ini justru menunjukan “seseorang yang lembek dan goyah dalam soal-soal teori” yang tidak memahami terdapat bentuk politik “tradeunionism” khas serikat buruh yang hanya melayani tuntutan ekonomis belaka, bukan diarahkan untuk mencapai sosialisme.

Akhirnya, setelah segala persoalan yang saya sampaikan di atas, semakin kuat keyakinan dan kesimpulan saya bahwa persoalan kemunduran gerakan kita hanya akan bisa diatasi jika kita sanggup melahirkan partai revolusioner yang berdisiplin, homogen dan sanggup mengemban tugas-tugas teori dan praktek. Partai semacam ini akan sanggup secara saling dialektik melahirkan pelopor-pelopor yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi untuk mengorganisir, berpropaganda dan melakukan serangan reguler hingga serangan yang menentukan untuk mencapai sosialisme. Selesai.

 

*Penulis adalah anggota Partai Pembebasan Rakyat

** artikel ini sebelumnya diterbitkan dalam versi cetak di Koran Arah Juang

 

 

Read Full Article

Oleh: Surya Anta*

Pengantar

Dewasa ini, dengan semakin kuatnya cengkraman Imperialisme di negeri ini, kaum borjuis dengan kencang, kembali menggembar-gemborkan perihal Nasionalisme. Sangat penting bagi kaum kiri untuk menilai lebih dalam, apa maksud-maksud dari kampanye ideologis kaum borjuis ini. Apakah suatu jawaban terhadap persoalan hari ini: penyempitan ruang demokrasi dan kemiskinan ataukah jebakan yang menghantarkan mayoritas rakyat miskin Indonesia terjerembab semakin dalam di jurang ketertindasan?

 

Untuk memahami ini, sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu “Nation” atau Bangsa? Kapan, bagaimana dan apa syarat-syarat kemunculannya, terutama dalam konteks Indonesia? Apa itu Nasionalisme? Siapa yang berkepentingan terhadap Nasionalisme? Apa itu Pembebasan Nasional (National Liberation)? Apa kepentingan dan tujuan dari Pembebasan Nasional.

Jika kaum kiri tidak menjawab persoalan-persoalan ini, tidak pelak lagi akan mudah terjatuh dalam chauvinisme, reformisme ataupun oportunisme dalam posisi politiknya, yang ini membahayakan bagi keberlanjutan perjuangan untuk meniadakan penindasan dari manusia terhadap manusia yang lain (Klas).

 

Bangsa Indonesia: Bangsa Koeli

“Nations” atau Bangsa, “Bangsa” tulis Stalin, “dalam sejarahnya terbentuk dari komunitas masyarakat yang stabil/tertentu, yang terbentuk berdasarkan sebuah kesamaan bahasa, teritori (wilayah), kehidupan ekonomi, dan perubahan psikhologi, yang termanifestasikan dalam sebuah kebudayaan bersama”. “Sebuah bangsa dalam sejarahnya tidak muncul secara tiba-tiba tetapi muncul dalam periode sejarah tertentu, yaitu masa munculnya kapitalisme”. (Marxisme and Nationalism Question)

 

Selanjutnya, Doug Lorimer (Revolutionary Sosialist Party) menegaskan kembali pandangan Bolshevik bahwa sebuah bangsa bukan hanya “komunitas masyarakat yang di impikan” tetapi secara obyektif, menurut sejarahnya, merupakan perkembangan kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan basis hubungan ekonomi kapitalis, yang memberikan kesempatan pada seseorang untuk hidup dalam wilayah tertentu yang mempunyai persamaan bahasa dan persamaan budaya.

 

Dari pandangan tersebut, ada 4 kategori yang menjadi syarat lahirnya suatu bangsa, yakni: teritori (wilayah), kehidupan ekonomi, kesamaan psikologis, bahasa yang sama dan kebudayaan bersama.

 

Indonesia[1], sebelum menjadi suatu “Nation” atau bangsa, adalah kepulauan yang dikuasai oleh suku-suku dan kerajaan-kerajaan, terpisah-pisah dan saling bermusuhan satu sama lain. Melalui integrasi hubungan ekonomi-politik kapitalisme, perasaan ketertindasan yang sama, dan perkembangan kebudayaan yang sama (khususnya sastra), menjadikan penduduk di nusantara ini menjadi suatu bangsa. Bangsa yang obyektifnya memiliki syarat untuk besar, tetapi pada kenyataannya masih menjadi bangsa kuli.

Faktor paling mendasar yang menyebabkan bangsa ini masih menjadi bangsa koeli adalah: rendahnya Tenaga Produktif. Tenaga Produktif adalah penggabungan dari Sumber daya Manusia yang berkapasitas/cakap untuk menghasilkan barang-barang materil (Tenaga Kerja) dan Alat-Alat Produksi. Tenaga produktif merupakan basis penting untuk produksi dan produktifitas. Tinggi atau rendahnya kualitas tenaga produktif suatu masyarakat, akan menentukan tingkat produktifitas, kuantitas, serta kualitas hasil produksinya. Menurut Marx, tenaga produktif (force of production) bisa merubah atau menggerakkan revolusi. Hal itu karena, kemajuan tenaga produktif yang sudah tidak bisa ditampung dalam hubungan produksi lama, bisa mengakselerasikan perubahan hubungan produksi yang baru.

 

Mulanya, Tenaga Produktif masyarakat di nusantara ini tinggi. Hal itu terjadi semasa kekuasaan Majapahit (1350-1389). Tidak heran mengapa Majapahit bisa membuat kapal-kapal besar (Jung-jung[2]) yang bisa mengarungi samudera dan menguasai Nusantara hingga ke Selat Malaka; membuat “Cetbang-Cetbang”[3]; dan ketika itu, tinggi tubuh penduduk nusantara ini berkisar 170-an cm—lebih tinggi dari prajurit Jepang pada tahun 1940an. Ini mencerminkan tingkat kemakmuran yang tinggi dari masyarakat Majapahit. Tetapi di masa ini, nusantara belumlah menjadi sebuah bangsa. Nusantara masih dikuasai oleh feudalisme Majapahit. Meski dikuasai oleh Majapahit akan tetapi penduduk di daerah kekuasaan Majapahit tidak menggunakan bahasa yang sama dan memiliki kebudayaan bersama. Daerah-daerah kekuasaan majapahit merupakan daerah-daerah taklukan bukan daerah-daerah yang bersatu karena kesamaan psikologis. Oleh karena itu, pertautan antara kelahiran bangsa Indonesia dengan Majapahit adalah pertautan yang tidak memiliki relasi sama sekali.

 

Kemakmuran yang dihasilkan melalui konsentrasi produksi di tangan pemilik alat produksi (Raja dan Bangsawan Majapahit), itu ternyata tidak bertahan lama. Hubungan produksi[4] Feodalisme[5] (masa Majapahit) membusuk karena korupsi dan perpecahan[6] dalam struktur kerajaan Majapahit, dan berakhir dengan kehancuran Majapahit. Hubungan Produksi, kemudian, tidak bertransformasi menjadi hubungan produksi yang lebih lanjut (kapitalisme). Melainkan tetap dalam corak produksi yang sama: feodalisme. Perbedaannya terletak pada alat produksi, sasaran produksi, dan tenaga produksi yang terpecah-pecah (fragmentatif).

 

Setelah Majapahit runtuh, banyak muncul kerajaan-kerajaan dengan luas kekuasaan yang kecil[7], bahkan terjadi pemecahan-pemecahan kekuasaan, seperti pembagian kekuasaan Mataram melalui perjanjian Giyanti[8] (1755). Ataupun pemberian tanah oleh Kerajaan kepada saudagar, syahbandar, ataupun ulama yang sering disebut sebagai tanah perdikan (Mangir), mengakibatkan pemecahan penguasaan tanah, bahkan hingga pendirian Kerajaan baru (cth: Kesultanan Banten).

 

Selain itu, pola hak waris juga berpengaruh dalam pembagi-bagian tanah. Pola semacam ini dikenal sebagai penyakap (Sikep-sikep/Tenancy). Akibat dari struktur penguasaan tanah semacam ini adalah: tidak adanya konsentrasi produksi, sehingga tenaga produktif tidak berkembang; akumulasi produksi pun tidak melimpah. Dari struktur semacam ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada Tuan Tanah (dalam arti definitif, yang mampu bertransformasi menjadi borjuis seperti halnya di Eropa). (Konsekuensinya), sangat sulit terjadi revolusi borjuis untuk menggantikan kekuasaan feodal di nusantara, karena memang secara tenaga produktif, kaum borjuisnya lemah.

Tenaga Produktif dalam corak produksi yang lebih maju (Kapitalisme), mulai dibangun oleh Kapitalisme (Primitif) Belanda, yang mencangkokkan kapitalisme di Hindia Belanda melalui kebijakan tanam paksa[9] (Cultuurstelsel) pada tahun 1830-1870, pembangunan jalan[10], pembangunan jalan kereta api[11], pembangunan jaringan komunikasi[12] pembukaan perkebunan-perkebunan, pembukaan sekolah-sekolah (dalam rangka mengembangkan tenaga produktif penduduk negeri ini yang sangat rendah).

 

Akumulasi produksi yang didapatkan tidak juga mengembangkan tenaga produktif sepenuh-penuhnya, karena akumulasi produksi di bawa ke pasar Eropa, dan diperuntukkan bagi borjuasi Belanda dan Eropa yang menanamkan modalnya di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Hubungan produksi yang menindas ini menghambat perkembangan tenaga produktif. Memang, tenaga produktifnya dikembangkan oleh kolonialisme Belanda, melalui pendidikan dan pelatihan ataupun yang lainnya, akan tetapi akumulasi kapital yang berada di tangan kolonial belanda menghambat kemajuan tenaga produktif di Hindia Belanda (negeri jajahan).

 

Masuknya kapitalisme Belanda tidak lantas menghancurkan struktur dan kebudayaan feodalisme, bahkan di tahap awal, kekuasaan politik kerajaan di pakai untuk melegitimasi kekuasaan kolonialisme Belanda. Sedikit demi sedikit kewibawaan kaum feodal dilucuti dalam makna ekonomi[13], dan dibatasi secara politik (bahkan pemerintahan Belanda dapat ikut campur dalam suksesi kekuasaan di kerajaan–kerajaan Mataram), tapi digunakan secara kultural untuk melegitimasi ekspansi modal mereka. Inilah yang membuat sisa-sisa feodalisme tidak hancur, melainkan terus bercokol hingga saat ini dalam lapangan kebudayaan. Inilah salah satu hambatan masyarakat Indonesia dalam lapangan kebudayaan, sisa-sisa feodalisme, yang dalam hubungan produksi memiliki pengaruh dalam pengembangan tenaga produktif.

 

Yang utama dari sejarah Bangsa Indonesia adalah rendahnya tenaga produktif, yang ternyata, tetap tidak berkembang meski telah diupayakan oleh kapitalisme Belanda melalui Politik Etis, mobilisasi tenaga kerja, dan mobilisasi alat kerja, untuk membangun basis industri kapitalisme. Akibatnya, kapitalisme Indonesia adalah kapitalisme yang cacat. Kapitalisme dengan tenaga produktif yang rendah, dan dengan kaum borjuisnya yang lemah, yang rendah kapasitas kapitalisnya, serta berwatak calo (komprador).

 

Kaum borjuis “pribumi” merupakan transformasi dari para priyayi yang mulai terlibat dalam perdagangan, menjual tanahnya (yang sedikit itu) sebagai modal (yang kecil pula) untuk membangun pabrik gula—seperti yang dilakukan oleh para sinyo Belanda, pabrik kain (batik), (dan) bukan membangun Industri dasar yang kuat, seperti halnya yang dilakukan Inggris di India dengan membangun Industri Baja dan Besi. Sehingga basis Industri apapun bisa disiapkan sebab teknologinya bisa dikembangkan, bukannya diimpor.

 

Dengan kapasitas semacam ini, borjuis indonesia, tidak akan mampu mengembangkan tenaga produktif, terus bergantung kepada modal asing, dan rendah iman demokrasinya—padahal demokrasi menjadi salah satu kepentingan bagi kaum borjuis untuk melapangkan ekspansi, eksploitasi, dan akumulasi modal mereka. Maka, jangan heran, apabila militerisme begitu kuat di negeri ini. Padahal di negeri-negeri Eropa, militer berada sepenuhnya dibawah kendali kaum borjuis, digunakan sebagai alat kekerasan untuk mempertahankan keberlanjutan proses akumulasi kapital, baik terhadap rakyat yang melawan penghisapan itu, ataupun terhadap serangan dari luar—dari kaum borjuis negeri lain yang hendak menguasai alat-alat produksi mereka.

 

Inilah yang membedakan proses kelahiran kapitalisme di Indonesia dengan di Eropa. Di Perancis, revolusi borjuis-demokratik merupakan hasil dari ketidaksanggupan lagi hubungan produksi feudalisme menampung perkembangan Tenaga Produktif yang semakin lama-semakin maju;yang karena disyaratkan adanya konsentrasi produksi—meski ditangan kaum borjuis dan gilda-gilda. Inilah pula yang membedakan karakter borjuis di eropa dan Indonesia.

 

Embrio Bangsa Indonesia lahir dari integrasi hubungan ekonomi daerah-daerah jajahan Bangsa Belanda, yang dahulu merupakan mayoritas bagian dari kekuasaan majapahit, yang karena keruntuhannya menjadi terpecah-pecah. Integrasi hubungan ekonomi ini tidak lantas secara langsung melahirkan bangsa Indonesia. Integrasi hubungan ekonomi memberikan syarat-syaratnya, akan tetapi yang utama adalah proses dinamis dari penduduk Hindia Belanda dalam mengembangkan kesadarannya, kebudayaannya, bahasanya, organisasinya maupun pergerakannya, itulah faktor yang utama.

 

Antagonisme antara bangsa Belanda dan penduduk negeri ini dalam hubungan ekonomi yang menindas melahirkan suatu kesamaan psikologis, perasaan senasib sebagai orang-orang yang di jajah Belanda. Perasaan ini semakin berkembang dengan kenyataan adanya ketimpangan kesejahteraan, ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, informasi dan komunikasi, ketidaksetaran di mata hukum, ketidaksetaraan dalam pekerjaan, ketidaksetaraan dalam kekuasaan antara kaum pribumi dengan sinyo-sinyo Belanda dan keturunannya memberikan basis perlawanan. Karakter perlawanan ini berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh P.Diponegoro, Cut Nyak Dien, Imam Bonjol yang kepentingannya adalah mempertahankan tanahnya dalam posisi mereka sebagai kaum feudal. Bukan dalam watak yang lebih maju, watak anti penindasan kolonial sebagai sebuah bangsa. Penduduk pribumi negeri ini, terbangun kesamaan psikologisnya, yakni: anti penindasan kolonial.

 

Proses menjadi bangsa ini semakin maju, seiring dengan kebutuhan kapitalisme untuk mengembangkan tenaga produktif melalui politik etis. Politik Etis yang dijalankan Belanda, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga produktif negeri ini justru melahirkan “senjata” yang siap menikam kapitalisme Belanda—suatu pedang bermata dua—yakni: Kaum terpelajar/terdidik, Koran dan Organisasi Massa. Pada tahun 1908, suatu organisasi radikal dengan jumlah keanggotaan 1200 orang lahir, iallah Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1911, Serikat Islam yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islam lahir dan berkembang menjadi organisasi massa terbesar dengan skala nasional. Dari organisasi gerakan inilah karakter nasional sebagai suatu teritorial dan perasaaan senasib berkembang dengan tujuan yang semakin meruncing: kemerdekaan. Melalui organisasi, perjuangan kemeredekaan, koran sebagai media komunikasi dan informasi, bahasa berkembang baik secara lisan melalui berbagai pendiskusian ataupun melalui tulisan dengan berbagai artikel, sikap politik, phamplet, slogan yang menghantarkan bahasa Indonesia menjadi berkembang, melalui politik dan seiring dalam perjuangan kemerdekaan, perjuangan membebaskan negeri ini keluar dari penjajahan Belanda. Produk-produk kebudayaan lahir dengan berbagai bentuk, dengan artikel ataupun karya sastra yang disebarluaskan melalui “bacaan liar” maupun “sekolah liar” misalnya yang dibuat oleh Tirto Adhisuryo, yang memperlihatkan kenyataan kondisi masyarakat Hindia Belanda, seperti Peladjaran Boeat Perempoean Boemipoetera dimuat di Medan Priyayi (MP) pada tahun 1904, Kekedjaman di Banten dimuat di MP tahun 1909, Tjerita Njai Ratna, terbit tahun 1909. R.M. Tirtoadhisoerjo sebagai seorang pelopor pergerakan nasional yang memproduksi bacaan-bacaan fiksi dan non-fiksi, telah mendorong beberapa tokoh pergerakan untuk melakukan hal yang sama, seperti Mas Marco Kartodikromo (Mata Gelap, Student Hidjo), Soeardi Soerjaningrat (Seandainya saya Seorang Belanda), Tjipto Mangoenkoesoemo, Semaoen (Hikayat Kadiroen), Darsono (Moeis telah mendjadi Boedak Setan Oeang, Pengadilan Panah Beratjun) dan lainnya. Selain itu, produk kebudayaan yang berangkat dari kondisi yang real juga dilakukan dengan lukisan, seperti yang dilakukan oleh Sudjojono yang kemudian mempelopori lahirnya Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Bagi Sudjojono, seniman tidak hanya melukis gubuk yang indah dan pegunungan, gambar-gambar romantis tetapi juga melukis pabrik gula dan petani yang kurus, motor-motor orang kaya dan celana panjang pemuda miskin… Sudjojono lah yang mempelopori seni lukis modern dengan watak realisme sosialis. Dari praktek ini dapat kita pahami bahwa kebudayaan nasional berkembang dari kebudayaan rakyat, kebudayaan yang lahir dan berkembang karena adanya antagonisme klas, kebudayaan yang meluas dan meninggi karena di integrasikan dengan perjuangan politik, perjuangan kemerdekaan.

 

Organisasi, koran, buku, rapat akbar, diskusi-diskusi, puisi, nyanyian, lukisan adalah produk kebudayaan modern yang kesemuanya ditempatkan dalam arah menuju perjuangan kemerdekaan serta perdagangan maupun bentuk-bentuk hubungan ekonomi lainnya antar penduduk negeri ini menghantarkan syarat-syarat negeri ini menjadi suatu bangsa. Suatu faktor-faktor yang mulanya dilarang oleh kolonialisme belanda karena membahayakan bagi cengkraman kapitalisme belanda di negeri ini. Di tahun 1928 telah lahir suatu bangsa, bangsa Indonesia. Bangsa yang proses kelahirannya dipicu oleh integrasi ekonomi-politik dalam sistem kapitalisme Belanda, akan tetapi dihambat oleh Belanda proses perkembangan dari Bangsa ini dan terus berproses melalui organisasi dan pergulatan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia sendiri.

 

Proses pembangunan bangsa ini tidak lantas selesai. Terus berproses. Bahkan setelah kemerdekaan (dalam pengertian politik) dicapai pada 17 Agustus 1945. Proses membangun bangsa ini terus bergulat untuk melahirkan karakter dan kebudayaan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan terbebas sepenuh-penuhnya dari bangsa lain yang menindasnya. Proses ini tidak hanya dihambat oleh intervensi-intervensi dari luar, baik oleh Sekutu ataupun Belanda tetapi oleh kepengecutan kaum borjuis “pribumi”. Misalnya dalam soal Revolusi Sosial di Tiga Daerah yang bertujuan untuk memukul sisa-sisa kekuatan lama yang pada masa pra kemerdekaan ikut menyokong kekuasaan Belanda, dimana pemerintah ataupun PKI menyalahkan aksi radikal tersebut. Ataupun, dalam soal persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang delegasinya dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, dimana Belanda dapat kembali memiliki kekuasaan secara ekonomi melalui kesepakatan untuk dikembalikannya perusahaan, perkebunan, pertambangan dan insutri vital lainnya kepada Belanda dan pemerintah Indonesia diwajibkan membayar utang semasa perang sebesar US $40 Miliar serta pemecahbelahan kekuatan nasional dengan disetujuinya konsep Republik Indonesia Serikat (RIS). Proses pergulatan ini terus berlangsung, antara kelompok yang menghendaki kemandirian nasional sebagai sebuah bangsa menjadi pijakan prinsip politik-ekonominya dengan kelompok yang menghendaki berkompromi dengan tekanan dan modal asing (Belanda, Inggris dan Amerika) hingga terjadilah tragedi besar 1965 yang memukul mundur gerakan kiri, memukul mundur proses membangun sebuah bangsa yang besar, yang mandiri, yang berdaulat.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bangsa Indonesia, yang mana komposisinya terdiri dari: Borjuis, Borjuis Kecil, Kaum Miskin (Semi Proletariat Perkotaan/Pedesaan dan Proletariat), memiliki persoalan mendasar yang menyebabkannya menjadi Bangsa Kuli, yakni: Rendahnya Tenaga Produktif. Rendahnya Tenaga Produktif inilah yang menjadi faktor fundamental dari kapitalisme yang cacat, borjuisnya yang komprador, masih bercokolnya sisa-sisa feudalisme serta kuatnya militerisme di negeri ini. Sementara kebudayaanya, terus bergulat antara kebudayaan rakyat yang ditopang oleh pergerakan rakyat dengan kebudayaan sisa feudalisme dan kebudayaan borjuis yang komprador.

 

Dari latar belakang persoalan tersebut pertanyaanya adalah: apakah ada syarat-syarat nasionalisme yang kuat tumbuh di negeri ini saat ini dan kedepannya? Apakah Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar? Lalu apa syarat-syaratnya? Sebelum membahas ini ada faktor lain yang mempengaruhi proses pembangunan bangsa Indonesia: faktor eksternal.

 

Penghancuran basis Kebudayaan Nasional: Kebudayaan Rakyat

1965, merupakan pintu masuk modal asing ke Indonesia. Negeri ini di masuki oleh modal barat, melalui UU PMA 1967[14] dan UU PMDN 1967. Pembangunanisme (Developmentalism) mulai dijalankan dengan mengandalkan investasi modal asing dan pinjaman utang luar negeri[15], serta stabilisasi politik melalui Dwi Fungsi ABRI. Hasilnya, lapangan kerja terbuka, dan angkatan kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi meningkat. Produksi andalannya adalah tekstil, beras, kayu, dll. Akan tetapi, industri ini sejatinya rapuh, karena industri dasar (Besi, Baja), industri berat (mesin-mesin untuk produksi tekstil), dan industri ringannya (industri kosumsi) sedari awal tidak dibangun.

 

1965, juga merupakan titik mundur proses membangun bangsa. Orde Baru menempatkan proses pembangunan bangsa berada di moncong senjata, bukan lagi dalam politik dan kebudayaan melalui diskusi, koran, organisasi, rapat akbar, ataupun segala aktifitas yang membangun kesadaran sebagai sebuah bangsa yang satu, melainkan dipaksakan demi stabilitas ekspansi dan eksploitasi modal asing di negeri ini. Kebudayaan bersama tidak lahir dari praktek kebersamaan yang panjang dan dinamis melainkan pemaksaan budaya jawa yang ditunjukkan dari pakaian, sopan santun, tatabahasa, yang semuanya kental dengan budaya feudalisme jawa. Ordebaru menghambat kemajuan pembangunan bangsa, utamanya diperlihatkan dengan kebijakan orde baru membubarkan organisasi-organisasi politik, membunuh dan memenjarakan tanpa proses peradilan para pendukung Soekarno, membakar buku-buku dan memutarbalikkan fakta sejarah. Akibatnya, pengetahuan masyarakat terhadap bahasa menjadi kurang berkembang, bahasa hanya berkembang dikalangan intektual yang mendapatkan kesempatan pendidikan sedangkan mayoritas kaum miskin yang dibatasi kesempatan berorganisasinya menjadi kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bahasanya. Kebudayaan bersama menjadi terhambat perkembangannya. Karena aktivitas bersama dalam organisasi dan kehidupan politik yang sebelumnya memicu perkembangan kebudayaan menjadi terhambat pada masa kekuasaan Orde Baru yang despotik itu. Bahasa dan kebudayaan hanya berkembang di ranah pendidikan dan kalangan klas menengah yang tentu saja dibatasi tema politiknya. Karya sastra maupun bentuk-bentuk seni yang syarat dengan muatan realisnya dilarang, dan dianggap berbahaya secara politik, padahal tema-tema semacam itulah yang mengembangkan kebudayaan dengan berangkat dari kenyataan yang ada.

Masa kekuasaan Orde Baru memperlihatkan adanya kemunduran proses membangun bangsa. Karakter kebangsaan dipaksakan dengan cara-cara militeristik. Terlebih pada daerah-daerah yang kaya dengan bahan tambang seperti Aceh dan Papua. Untuk mengamankan pengeksploitasian alam oleh korporasi internasional dan pendistribusian kekayaan yang timpang, yang lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat dan korporasi internasional dilakukan cara-cara kekerasan. Kebijakan dan tindakan semacam ini yang melunturkan identitas kebangsaan yang sebelumnya dibangun pada masa Soekarno. Perasaan yang sama sebelumnya sebagai bangsa yang ditindas oleh bangsa penjajah, kemudian memudar dan melahirkan perasaan yang baru, yakni perasaan ditindas oleh pemerintah ordebaru, sebagian lagi menganggap ditindas oleh “bangsa jawa”—karena diangap pemerintahnya adalah orang-orang jawa.

 

Selain itu, kekuasaan Orde Baru menghancurkan budaya mandiri, berdikari yang sebelumnya dibangun dengan kuat oleh Soekarno dengan gerakan kiri. Melalui kebijakan mengemis pada badan keuangan internasional, pemerintah Orde Baru meninabobokkan rakyat dengan subsidi sosial yang tinggi tetapi rapuh pondasi ekonominya. Akibatnya, rakyat dihancurkan kebudayaan majunya dulu, yakni budaya kemandirian secara politik dan ekonomi. Kebudayaan Rakyat dan Budaya Pembebasan yang semula menghegemoni pada masa kekuasaan Sukarno, selanjutnya dihancurkan seiring dengan pembubaran dan penangkapan kelompok Soekarnois dan PKI. Akibatnya, kebudayaan rakyat menjadi tumpul, bahkan lumpuh. Dan kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan borjuis, dengan karya-karyanya abstrak dan idealis—yang sebelumnya dipelopori oleh kelompok Manikebu (Manifesto Kebudayaan), yang banyak disokong oleh Tentara. Selanjutnya, kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan borjuis dan kebudayaan sisa-sisa feudalisme yang mempengaruhi kesadaran massa terlebih dengan adanya politik massa mengambang. Politik dan kebudayaan semacam ini berhasil melumpuhkan kapasitas perjuangan rakyat untuk bangkit dan mendominasi kebudayaan nasional.

 

Neoliberalisme dan Identitas Nasional

Pada saat Kapitalisme mengalami krisis, akibat overproduksi, yang dimulai dari Meksiko selanjutnya merembet ke Asia, Eropa dan Amerika. Pemerintah selanjutnya menelan mentah-mentah obat krisis yang ditawarkan oleh badan-badan keuangan internasional melalui kebijakan neoliberalisme dengan utang sebagai medianya dan penandatanganan letter of intent (LOI) sebagai “ketok palunya”. Neoliberalisme dijabarkan melalui kebijakan penghapusan subsidi sosial, privatisasi aset negara, deregulasi, pasar bebas.

 

Di seluruh dunia, kebijakan neoliberal telah dipaksakan oleh lembaga-lembaga finansial yang memiliki kekuasaan besar, seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Bank Dunia (World Bank/WB), dan Bank Pembangunan Antar Amerika (Inter-American Development Bank), dan WTO (World Trade Organization), kepada pemerintah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena Borjuis “Pribumi” lemah, rendah tenaga produktifnya, berwatak calo, maka mereka menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberal secara serius. Bahkan, mereka menjadi agen neoliberalisme, dengan membenar-benarkan menjalankan kebijakan tersebut secara gamblang; ikut memenangkan kebijakan tersebut menjadi undang-undang (UU investasi/2007, UU Privatisasi, UU Sumber Daya Air) dan berbagai peraturan pemerintah lainnya.

 

Apa akibatnya?

Semenjak kebijakan Neoliberalisme disahkan melalui penandatanganan Letter of Intent semasa pemerintahan Habibie, dan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, anggaran negara tidak lagi diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan sosial. Anggaran negara lebih banyak diprioritaskan untuk membayar utang luar negeri semasa 32 tahun kekuasaan Orde Baru dan utang masa perang sebesar US $40 Miliar (Baswir, 2006) kepada Belanda, yang ditetapkan oleh KMB (Konferensi Meja Bundar) dan disetujui oleh Orde Baru.

 

Hasilnya, subsidi sosial (subsidi pendidikan, kesehatan, BBM Murah, Listrik Murah, dll) dikurangi, sehingga tanggungjawab sosial negara ditetakkan pada pundak individu. Rendahnya subsidi untuk pendidikan dan kesehatan tercermin dari alokasi anggaran tahun 2006 untuk kesehatan sebesar Rp 9,9 triliun (0,4% dari PDB), dan pendidikan sebesar Rp 30,8 triliun (1,4% dari PDB). Bandingkan dengan anggaran pendidikan anjuran UNESCO sebesar minimal 2%; dan anggaran pendidikan di Kuba sebesar 8%.

 

Pengeluaran jauh lebih besar untuk pembayaran bunga utang, yakni sebesar Rp 76,629 triliun (2,5% dari PDB tahun 2006), dan cicilan utang pokoknya sebesar 2,1% dari PDB di tahun yang sama. Bangladesh saja, biaya peningkatan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusianya diatas US$ 1 per kapita; sedangkan di Indonesia dibawah US$ 1. Bagaimana mungkin ada Industrialisasi Nasional apabila program peningkatan tenaga produktinya rendah?

 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprivatisasi, dengan pembenaran agar lebih efesien dan produktif. Pada kenyataannya, aset-aset negara tersebut dijual kepada asing; sekaligus kuasa pengelolaannya. Anggaran negara semakin tipis karena modal lari keluar negeri (capital flight). Kalau pun tersisa, dana (lebih banyak) dipakai untuk belanja militer atau belanja pejabat. Sebagai contoh, pada pos APBN tahun 2006, Belanja Pemerintah Pusat fungsi Pertahanan dan Ketertiban Keamanan sebesar 1,7% PDB.

 

Pasar Bebas, ternyata tidak membawa keadilan dalam perdagangan (fair trade). Produk-produk tekstil asing, yang masuk dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik—karena tenaga produktifnya lebih tinggi dan modalnya lebih besar—menghancurkan pasar dalam negeri, dan membuat industri tekstil dalam negeri yang dikuasai oleh Borjuasi “Pribumi” dan Borjuasi Tionghoa hancur. Ratusan Ribu bahkan jutaan buruh perusahaan Tekstil, Produk tekstil dan Sepatu, di PHK massal karena tutupnya perusahaan-perusahaan tersebut. Semuanya, disebabkan tidak hanya karena rendahnya tenaga produktif, tetapi juga karena biaya produksi meningkat, seiring dengan meningkatnya biaya energi (Tarif Dasar Listrik, BBM). Di sektor Pertanian dan Peternakan, liberalisasi produk pertanian dan peternakan yang membawa apel, tembakau, beras, ayam, daging dari luar, menghancurkan produksi dalam negeri; membuat para petani tak mau lagi bertani, kemudian menjual tanahnya—yang sempit itu—dan menjadi pekerja kasar di perkotaan ataupun menjadi buruh migran.

 

Akibat ini semua, tingkat pengangguran meningkat pesat sementara daya beli masyarakat tak kunjung meningkat. Pada tahun 2007, angka pengangguran terbuka diperkirakan bertambah 12,6 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 45,7 juta jiwa[16]. Kalau pun ada buruh pabrik yang mendapatkan pesangon karena di PHK dan menjadi pedagang kaki lima, nasibnya berada di ujung sepatu satuan polisi pamong praja (Satpol PP) pemerintah daerah, yang menggusur mata pencaharian mereka.

Dampak kebijakan neoliberalisme yang paling mencolok, ada dalam data kesehatan pada Laporan Dana Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk Anak (Unicef). Dilaporkan, dari 23,5 juta balita di Indonesia, 8,3 persen di antaranya menderita gizi buruk. Sekitar 400.000 bayi yang lahir setiap tahun menderita gangguan intelektual karena kekurangan iodium selama kehamilan. Dan sekitar 14.000 anak per tahun rentan infeksi karena kekurangan vitamin A.

 

Inilah kebijakan Neoliberalisme itu, yang katanya hendak memberikan “tetesan” kesejahteraan dari si Kaya kepada kaum papa, tapi kenyataannya sebaliknya. Neoliberalisme tidak membangun Tenaga Produktif bangsa Indonesia, sebaliknya, Tenaga Produktif semakin dilemahkan, semakin dilumpuhkan. Konsentrasi produksi tidak ditangan negara, melainkan ditangan korporasi internasional; dan akumulasi kapital tidak diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan, karena akumulasi kapital tidak berada di tangan negara (yang pro rakyat) tetapi di tangan korporasi internasional.

 

Internasionalisasi modal pada kenyataannya tidak diikuti oleh internasionalisasi kepemilikan modal, sebaliknya kepemilikan modal dengan cepat terkonsentrasi di tangan korporasi internasional (monopoli) yang memiliki modal besar, teknologi tinggi dan buruh yang sangat terampil. Internasionalisasi modal telah menghempaskan kaum miskin Indonesia semakin dalam pada jurang kemiskinan. Begitupun juga, Borjuis nasional yang terdiri dari borjuis “pribumi”, borjuis Tionghoa, Borjuis keturanan India dan Arab dan sisa-sisa borjuis bersenjata tidak kuasa menahan iklim “kompetitif” yang dibangun oleh sistem ekonomi neoliberal. Dengan modal yang kecil, teknologi yang sedang, manajemen yang kurang profesional maka perusahaan-perusahaan mereka hancur, bangkrut dan diakhiri dengan pemecatan kaum buruh.Beraksi terhadap kekalahan ini, borjuis nasional selanjutnya mengangkat tinggi-tinggi bendera nasionalisme—sikap yang tidak pernah ditunjukkan sebelumnya ketika proyek ekonomi neoliberal dijalankan di negeri ini.

 

Keleluasaan penetrasi modal asing beserta eksploitasinya dilegalisasi dengan produk perundang-undangan (UU, PP, Perpres, Perda) untuk membenarkan proyek privatisasi, pasar bebas, pengurangan tanggungjawab sosial yang intinya adalah pengurangan campurtangan negara dalam urusan ekonomi demi iklim yang “kompetitif”. Akibatnya, posisi negara tersubordinasi dalam skenario politik neoliberal. Sehingga kedaulatan sebagai suatu bangsa menjadi tiada. Lebih jauh lagi, undang-undang otonomi daerah yang memperlihatkan dekonsentrasi dan desentralisasi di daerah membuat kesadaran sebagai bagian bangsa Indonesia menjadi luntur. Kesadaran yang berkembang bukan kesadaran sebagai sebuah nation, melainkan provinsialisme ataupun sukuismenya yang berkembang. Identitas seseorang sebagai bagian identitas nasional hanya ditempatkan ketika keluar dari wilayah Indonesia, tetapi ketika di dalam negeri identitas yang digunakan adalah identitas daerahnya ataupun sukunya. Desentralisasi ini juga berakibat pada terhambatnya kesadaran solidaritas sebagai suatu bangsa. Suatu daerah yang memiliki sumber daya yang lebih banyak akan mementingkan daerahnya sendiri, sehingga daerah dengan sumber daya yang lebih sedikit terpaksa mengandalkan kapasitas yang seadanya.

 

Proyek neoliberal yang berakibat kemiskinan, justru memperluas perkembangan budaya konservatisme (Fundamentalisme agama). Agen-agen budaya konservatisme menawarkan jalan keluar pragmatis melalui budaya yang sudah sangat usang dan berkembang ribuan tahun yang lampau. Dan rakyat terilusi dengan jalan keluar dan budaya semacam itu karena lemahnya gerakan rakyat sebagai tulang punggung untuk mensebarluaskan kebudayaan rakyat;kebudayaan pembebasan.

 

Penerapan neoliberalisme dan kemiskinan kebudayaan rakyat, mengakibatkan kesenjangan kebudayaan (Cultural Gap). Hal itu ditunjukkan dengan fenomena dimana masyarakat mengkonsumsi produk-produk tanpa mengerti esensi fungsi dari produk tersebut. Mereka menggunakan atau membeli produk tertentu karena adanya hegemoni budaya kapitalistik akibatnya terjadi konsumerisme. Hegemoni kebudayaan neoliberal ini melapangkan tujuan ekspansi dan eksploitasi modalnya. Dan hegemoni kebudayaan kapitalistik ini memiliki kesempatan untuk terus meluas dan reproduktif. Selain karena banyaknya produsen-produsen budaya kapitalistik, selain itu media-media propaganda dan cara pengemasan budaya kapitalistik mempermudahnya untuk meluas dan reproduktif.

 

Dalam hal ini, kebudayaan rakyat yang merupakan landasan dari berkembangnya kebudayaan suatu bangsa menjadi terhambat karena dominasi ideologis neoliberal. Masih bercokolnya sisa-sisa feudalisme dalam lapangan budaya dan dominasi budaya neoliberal membuat budaya nasional menjadi terhambat perkembangannya. Budaya nasional sering dianggap lebih rendah dibandingkan budaya neoliberal yang sering dianggap tinggi estetisnya, meski sering tanpa makna. Padahal proses tumbuh dan kembangnya suatu bangsa di syaratkan pula melalui tumbuh kembangnya kebudayaan bersama dalam waktu yang panjang, yang ini sepenuhnya bersandar pada budaya kerakyatan karena kaum borjuis sendiri lemah dalam karakter dan kebudayan sehingga selalu mencomat-comot budaya-budaya feudal dan budaya kapitalistik tanpa memahami esensi kepentingannya dalam membangun bangsa ini.

 

Nasionalisme yang Fiktif

Di atas sudah digambarkan bagaimana kaum borjuasi beraksi atas penerapan ekonomi neoliberal dengan berlagak sok Nasionalis. Beberapa kalangan memandang bahwa respon kaum borjuis dengan berbicara kembali dalam soal-soal nasionalisme dapat menjadi sekutu bagi gerakan kiri untuk membangun aliansi anti neoliberal bersama mereka. Mungkinkah ini? Sebelum itu apa kepentingan nasionalisme bagi kaum borjuis (dalam pengertian umum). Kaum borjuis merupakan satu golongan yang paling berkepentingan terhadap bangsa dan nasionalisme. Karena, identitas nasional dalam pengertian teritorial, relasi ekonomi, maupun budaya memberikan privilege (hak istimewa) bagi kaum borjuis dengan orang-orang sebangsanya untuk melakukan eksploitasi dan ekspansi modalnya dalam batas-batas teritorial negara tersebut, dan utamanya dalam berhadapan dengan kaum borjuis asing yang juga memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia dari bangsa tersebut. Sehingga proteksi ekonomi, budaya, politik melalui legitimasi nasionalisme akan menyelamatkan akumulasi modal kaum borjuis “pribumi” dari terjangan modal kaum borjuis “asing”.

 

Bagi kaum borjuis, nasionalisme memberikan syarat-syarat ideologis untuk melapangkan tujuan tersebut, utamanya dalam pengertian untuk lebih mendukung dan mendahulukan mereka (kaum borjuis) yang sebangsa dan setanah air dengan orang-orang sebangsanya (kaum proletariat, semi proletariat dan borjuis kecil). Sehingga harmonisasi klas dalam suatu bangsa, yang ditunjukkan dengan mencintai tanah airnya, mencintai pemerintahannya, mencintai orang-orang sebangsanya, meskipun kaum borjuis nasional, tentara, ataupun alat-alat kekerasan negara lainnya ikut menindas mereka (mayoritas penduduk suatu bangsa; proletariat, semi proletariat, borjuis kecil);mereka harus tetap mencintainya meskipun proses penghisapan terus menerus berlangsung.

 

Kaum proletariat dan kaum miskin lainnya tidak memiliki kepentingan terhadap nasionalisme. Sebab, nasionalisme tidak memberikan keuntungan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pelenyapan penindasan terhadap mereka. Dihadapan kaum borjuis manapun apakah itu “pribumi” maupun “asing”, proletariat dan kaum miskin lainnya akan tertindas, dengan upah murah, waktu kerja yang panjang, buruh kontrak, ancaman pemecatan, represifitas fisik, pelecehan seksual di tempat kerja. Kaum proletariat dan kaum miskin di negeri manapun memiliki persoalan ketertindasan yang serupa. Oleh karena itu, proletariat dan kaum miskin memiliki musuh yang sama, yang pertentangannya tidak dapat di damaikan selama klas-klas masih ada, yakni: Kaum Borjuis.

 

Lalu apakah kaum borjuis di Indonesia memiliki karakter nasionalisme dalam pengertian diatas?

 

Kaum borjuis yang memiliki karakter “nation” adalah kaum borjuis yang tidak akan tunduk pada modal asing;Imperialisme, yang menghancurkan tenaga produktif di negerinya. Kaum borjuis dengan karakter ini akan berupaya membendung sepenuhnya-penuhnya eksploitasi modal asing atau paling tidak berusaha “menjinakkannya” demi keuntungannya, karena mereka sadar bahwa Imperialisme akan juga “memakan” mereka. Kaum borjuis semacam ini sudah pasti adalah kaum borjuis yang progressif. Dan borjuis progressif umumnya adalah demokratik (dalam pengertian demokrasi borjuis). Sebab, borjuis progressif membutuhkan syarat-syarat demokrasi demi pelipatgandaaan keuntungan modalnya dan iklim kompetitif antara borjuis satu dan lainnya.

 

Terdapat beberapa syarat-syarat borjuis dapat dikategorikan sebagai borjuis progressif, antaralain:

Syarat Ekonomi (Modal, Tenaga Produktif, Manajemen):

  • Dari sejarahnya Kaum Borjuis Nasional merupakan terdiri dari borjuis “pribumi” yang terlahir melalui kapitalisme cangkokan dan borjuis Tionghoa, India dan Arab yang tumbuh dan berkembang dalam iklim kapitalisme cangkokan. Kaum borjuis semacam ini, berkembang dengan modal yang kecil, dengan alat-alat kerja yang tradisional, tenaga kerja yang rendah kapasitasnya (tenaga produktif yang lemah), karena faktor-faktor historis yang mempengaruhinya, baik dari masa feudalisme yang alat, sasaran dan tenaga produktifnya fragmentatif serta pengaruh kelahirannya oleh Kapitalisme Belanda melalui perkebunan, industri gula, tekstil dan bukan mempersiapkan industri-industri dasar (Baja, Besi), Industri Berat dan Industri Konsumsi. Oleh karena itu, Borjuis Nasional sedikit sekali yang memiliki kemampuan manajemen produksi yang baik dan profesional. Sebab, manajemen produksi yang baik merupakan dialektika dari bentuk kerja dan alat kerja yang rumit dalam suatu industri modern. Karena tidak dibangun secara kuat dan sistematis sedari awal baik Industri Hulu hingga Hilir, Industri di negeri ini sangat bergantung dari bahan-bahan dasar dan teknologi dari luar negeri

 

Selain itu, borjuis nasional di negeri ini tidak berkembang dari kapasitasnya melainkan dibantu oleh utang luar negeri pada masa Orde Baru. Itulah yang mengembangkan modal mereka;perusahaan;alat-alat kerja; teknologi pendukung; dan ahli-ahli yang di impor dari luar. Sehingga, sebutan “Macan Asia” bagi borjuasi negeri ini adalah pepesan kosong belaka. Karena semuanya di dapat dari pinjaman utang luar negeri yang selanjutnya dibebankan kepada rakyat Indonesia.

Selain itu, borjuis nasional adalah borjuis yang berkembang dengan jalur distribusi produk yang sempit. Karena, beratus-ratus tahun sejak masa merkantilisme Eropa hingga saat ini, jalur distribusi produk sudah dikuasai oleh borjuasi “asing” yang berkembang dengan modal yang besar, tenaga produktif yang berkualitas, Manajemen produksi yang profesional dan struktur industri yang lengkap (Hilir-Hulu).

 

Syarat Politik:

  • Pengertian borjuis nasional progressif yang dipahami dalam terminologi kiri ialah individu atau golongan yang dalam relasi produksinya menjadi pemilik Kapital dan mendapatkan keuntungan dari akumulasi kapital dari hasil kerja proletariat dan yang konsisten untuk menghancurkan sisa-sisa feudalisme, militerisme, birokratisme negara dan melapangkan demokrasi bagi kepentingan ekonomi-politik klasnya. Sangat sedikit borjuasi semacam ini, misalnya Gusdur. Akan tetapi hanya dalam pengertian demokratik, tetapi tetap saja tunduk pada kebijakan Neoliberalisme. Mayoritas Borjuasi Nasional adalah borjuasi yang tidak pernah tegas melawan aktor-aktor anti demokrasi. Padahal demokrasi merupakan salah satu syarat dari liberalisasi ekonomi, meski tidak dalam pengertian sejati.

 

Selama ini borjuasi yang ada tunduk pada modal internasional dan pelbagai kebijakan imperialisme. Misalnya, dalam persoalan UU Penanaman Modal yang secara nyata menguntungkan korporasi internasional dan merugikan rakyat. Tidak satupun elit politik yang secara tegas dan nyata melakukan perlawanan terhadap kebijakan tersebut dalam praktek. Memang ada yang melakukan perlawanan dalam metode yang minimum (Statement, dsb) akan tetapi cerminan politik tersebut hanya untuk populeritas menuju pemilu 2009 saja.

 

Syarat Kebudayaan:

  • Menurut Leon Trostky (Apakah Budaya Proletar itu, dan mungkinkah ada?): “Setiap kelas yang berkuasa pasti menciptakan budayanya sendiri, dan karenanya juga menciptakan seni mereka sendiri.” Kemudian Trotsky menjelaskan “Pembangunan kebudayaan borjuis dimulai beberapa abad sebelum mereka meraih kekuasaan negara dalam genggaman tangannya dengan melalui serangkaian revolusi. Bahkan ketika borjuis hanyalah warga negara kelas tiga, yang hampir kehilangan hak-haknya, mereka memainkan bagian pertumbuhan yang terus menerus dan besar dalam semua lapangan budaya”

 

Budaya Borjuasi Nasional negeri ini merupakan campuran dari budaya feodal para priyayi yang masih ditunjukkan dalam seni, tata upacara, bahasa dan adopsi budaya liberal yang mempertontonkan kebebasan, konsumerisme, elitisme, yang sesungguhnya saling bertentangan tetapi masih bercokol dalam kesadaran dan kebudayaan kaum borjuis. Inilah gambaran dari budaya tanggung-tanggung klas penguasa di negeri kita. Oleh karena itu, borjuasi nasional negeri ini tidak memiliki budayanya yang orisinal hasil dari perkembangan historisnya, hal ini tak dapat dipungkiri karena pengaruh kelahirannya yang cacat. Ilmu pengetahuan, Seni dan Penilaian terhadap karya Seni, serta Industri lebih di dominasi oleh budaya liberal yang bercampur baur dengan budaya feudalisme. Maka dari itu, kaum borjuasi di negeri ini rendah karakternya, tidak mandiri, miskin keberanian, anti terhadap kontradiksi, tidak haus akan seni dan ilmu pengetahuan (cupet), tapi rakus akan kekayaan dan popularitas.

 

Dari pengertian dan syarat-syarat tersebut, maka tidak ada borjuis progressif di negeri ini. Maka, nasionalisme yang di dengung-dengungkan dengan sok ikut-ikutan berteriak nasionalisasi, kedaulatan nasional, bebas dari intervensi hanyalah FIKTIF belaka, karena kaum borjuisnya—sebagai klas yang paling berkepentingan terhadap Nasionalisme—tidak memiliki syarat ekonomi, politik dan kebudayaan. Semisal, mereka mampu untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing—suatu permisalan yang mustahil. Mereka akan sulit untuk mengembangkannya, karena lemahnya tenaga produktif, rendahnya manajemen. Dan, apabila diembargo oleh Imperialisme, hasilnya borjuis nasional itu akan kembali tunduk pada korporasi internasional.

 

Dalam pengertian diatas pula, bahwa membangun suatu Nasionalisme demokratis bersama kaum Borjuis adalah kekeliruan. Sebab, sedikitnya borjuis yang demokrat dan borjuasi yang memiliki karakter progressif dan sungguh-sungguh nasionalis.

 

Oleh karena itu, persekutuan anti neoliberal bersama dengan borjuasi nasional (Sisa Orde Baru, Reformis Gadungan) adalah suatu persekutuan yang fiktif. Dalam hal ini Lenin menekankan perlunya “…analisa yang tepat terhadap kepentingan-kepentingan kelas yang beragam, yang dipertemukan dengan tujuan-tujuan bersama yang jelas dan terbatas”.[17] Dan jelas kepentingan klas Borjuasi Nasional bukan melawan Neoliberalisme, melainkan menjadi agen;calo (komprador) dari Kapitalisme Internasional.

 

Pembebasan Nasional basis Revolusi Sosialis!

 

Lalu apa jalan keluar bagi rakyat Indonesia?

Jalan keluar bagi Rakyat Indonesia adalah Pembebasan Nasional (National Liberation). Pembebasan Nasional dalam pengertian terbebaskannya suatu bangsa dari dominasi penindasan modal Imperialisme. Tugas Pembebasan Nasional ini tidak dapat diletakkan kepada kaum borjuis. Karena pengertian pembebasan nasional jauh berbeda dari nasionalisme. Pembebasan Nasional membebaskan dirinya dari penindasan modal Imperialisme tetapi tidak kemudian menindas bangsa-bangsa lain. Justru dengan terbebaskannya suatu bangsa, dari cengkraman imperialismel, maka akan memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kaum proletariat dan kaum miskin lainnya di negeri-negeri Imperialis untuk melawan kaum borjuisnya, dan ini merupakan Revolusi Sosialis bagi kaum proletariat di negeri-negeri tersebut.

 

Sedangkan, Pembebasan Nasional bagi Rakyat Indonesia adalah penuntasan Revolusi Demokratik dari Kediktaktoran Modal Asing dalam Ekonomi maupun Politik. Mengapa Pembebasan Nasional merupakan Revolusi Demokratik? Karena Bangsa Indonesia terlepas dari kedikatoran modal asing dan memiliki hak sebagai suatu bangsa untuk menentukan arah politik, ekonomi dan kebudayannya. Dalam Pembebasan Nasional, kaum proletariat, semi proletariat dan borjuis kecil progressif merupakan elemen-elemen klas yang menggantikan kekuasaan agen diktaktor modal internasional (Borjuis nasional) yang menjadi kepanjangantangan Imperialis yang berkuasa atas ranah politik dan ekonomi negara dan bangsa ini. Untuk mencapai tujuan ini, proletariat dan kaum miskin lainnya, harus berhadapan dengan agen-agen Imperialisme (Sisa-Sisa Orde Baru, Reformis Gadungan, Militer, Milisi Sipil Reaksioner) yang membatas-batasi partsipasi politik dan ekonomi mereka, serta menumpulkan kekuatan rakyat melalui depolitisasi dan deideologisasi. Sehingga, Pembebasan Nasional akan sepenuhnya tercapai apabila proletariat dan kaum miskin lainnya dapat menghancurkan dominasi modal Imperialisme, beserta para agen-agennya (Sisa OrBa, Reformis Gadungan, Militer, Milisi Sipil Reaksioner). Dalam pengertian inilah, Pembebasan Nasional merupakan Revolusi Demokratik. Revolusi Demokratik merupakan syarat bagi proletariat dan kaum miskin lainnya untuk mengembangkan kekuatannya (Pengetahuan dan Praktek) dalam bentuk organisasi dan partai politik, mobilisasi politik, partisipasi dalam membuat, mengontrol dan melaksanakan kebijakan—yang ditumpulkan dalam masa pemerintahan agen Imperialis, mengembangkan kebudayannya melalui budaya kerakyatan, mengembangkan kapasitasnya sebagai tenaga produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan;kesehatan;teknologi;perumahan—yang tak mungkin dapat dilaksanakan saat pemerintahan agen Imperialis berkuasa. Hanya dengan menghancurkan dominasi modal Imperialis maka bangsa Indonesia dapat menjadi Bangsa yang Besar bukan lagi Bangsa Koeli. Dan melalui Pembebasan Nasional maka Kaum Proletariat negeri ini dapat menjalankan tugas sejarahnya merebut alat-alat produksi yang masih dikuasai oleh tuan borjuis, mengembangkan kebudayaannya, melaksanakan Revolusi Sosialis.

 

Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai Pembebasan Nasional sebagai basis menuju Revolusi Sosialis?

 

Syarat-syarat tersebut haruslah merupakan syarat yang memberikan kekuatan bagi proletariat dan kaum miskin Indonesia (Rakyat) untuk mencapai tujuannya: Pembebasan Nasional, antaralain:

  • Gerakan. Sebagai kelompok yang paling sadar, yang harus ditunjukkan oleh gerakan kiri dalam perjuangan pembebasan nasional adalah menunjukkan kepada rakyat siapa musuh-musuh pokok, siapa sekutu rakyat Indonesia untuk keluar dari ketertindasannya sebagai bangsa kuli;bangsa yang terjajah. Gerakan haru pula menunjukkan jalan keluar kongkret bagi rakyat Indonesia, baik dalam program ekonomi, politik kebudayaan maupun dalam soal-soal metode perjuangan. Sehingga rakyat mengerti dan memiliki kesadaran untuk melawan, sebab massa yang sadar merupakan basis kekuatan untuk perjuangan dan perubahan, tanpa ini maka perjuangan hanya sekedar kehendak/keinginan dari segelintir orang sadar yang radikal dan jauh dari kesadaran massa.
  • Dalam kepentingan untuk mendekatkan kesadaran massa dan kesadaran gerakan kiri, dimana kesadaran massa lebih banyak di dominasi oleh ideologi borjuis, maka menunjukkan hegemoni ideologisnya melalui “perang posisi” (War Position). “Perang Posisi” dalam pengertian Gramsci (Prison Notebooks) adalah sebuah perjuangan panjang yang perlahan dalam melawan dominasi ideologis borjuis. Dengan tujuan untuk mencapai hegemoni ideologis proletariat dan kaum miskin lainnya. Hegemoni ideologis ini merupakan syarat-syarat sosial agar proletariat dan kaum miskin lainnya dapat menjalankan tugas historisnya. Untuk mencapai hegemoni ideologis ini, alat-alat politik yang dapat menjalankan “perang posisi” harus bersatu (Front Persatuan) sehingga tujuan dalam mencapai hegemoni ideologi terhadap masyarakat tercapai.
  • Dalam konteks Indonesia, Front Persatuan sebagai alat politik merupakan wadah bagi segala kekuatan anti neoliberalisme atau kekuatan yang memiliki cita-cita Pembebasan Nasional untuk bersatu dan mengorganisasikan posisi ideologisnya berhadapan dengan posisi ideologi borjuis dan agen imperialis lainnya. Dalam pengertian ini, Front Persatuan memiliki posisi ideologis untuk menunjukkan kepada rakyat yang masih terjebak dalam kesadaran palsunya (False Consciousness). Untuk menjalankan ini, Front Persatuan harus menunjukkan karakter ideologisnya dalam prinsip-prinsip politik, agar rakyat dapat melihat, memahami dan mengikuti prinsip-prinsip politik tersebut sebagai prinsip perjuangannya. Prinsip politik tersebut adalah Kemandirian. Tanpa prinsip politik ini maka gerakan dan rakyat akan gamang menilai siapa kawan maupun lawan. Sehingga mudah tersubordinasi dalam kepentingan ideologis klas penguasa. Tidak hanya itu, hambatan-hambatan perkembangan gerakan yang ditunjukan dengan fragmentasi gerakan, sektarianisme gerakan dan terkooptasinya gerakan akan menghambat “perang posisi” untuk hegemoni ideologis klas tertindas. Maka dari itu, prinsip politik tersebut harus di tunjukan dalam metode politik yang mendukung tercapainya hegemoni ideologis klas tertindas. Metode politik tersebut adalah: Persatuan Mobilisasi/Penyatuan Perjuangan. Persatuan Mobilisasi/Penyatuan perjuangan tidak sekedar penyatuan serangan dengan program, metode, alat, waktu dan sasaran yang sama tetapi yang terpenting adalah penyatuan pengorganisasian perjuangan rakyat dari proses penyadaran, advokasi, pewadahan/penstrukturan hingga serangan. Karena dengan partisipasi demokratik setiap individu yang sadar dalam penyatuan perjuangan merupakan basis bagi terbangunnya kesadaran politik yang tinggi sebagai syarat untuk mewujudkan serta mempertahankan cita-cita perjuangan. Melalui penyatuan perjuangan maka rakyat dapat melipatgandakan kekuatannya; melipatgandakan tuntutannya; melipatgandakan keberanian perlawanannya; melipatgandakan kualitas perjuangannya sehingga tuntutan mendesak dan strategis dapat terwujud. Mobilisasi perlawanan dengan penyatuan perjuangan harus dirancang dengan terorganisir dan sistematis agar setiap orang yang terlibat dalam persatuan mobilisasi menyadari landasan dan konsekuensi dari mobilisasi (aksi) perlawanan tersebut.
  • Selanjutnya, front persatuan sebagai instrumen hegemoni ideologis klas tertindas harus meninjukkan “perang posisinya” dalam superstruktur ideologis masyarakat (Kebudayaan). Karena superstruktur ideologis klas penguasa dan konservatif menghambat rakyat untuk mencapai perjuangan pembebasan nasional. Oleh karena itu syarat ke (2) adalah kebudayaan.
  • Front Persatuan menunjukkan posisi ideologisnya dengan berbagai macam, yang tujuannya adalah membuat massa memahami/meyakini apa yang kaum kiri pahami/yakini. Sehingga kesenjangan kesadaran antara massa dan gerakan semakin tipis jaraknya, dan itu merupakan syarat bagi pembebasan nasional yang melawan musuh yang teramat berat: Imperialis dan agen-agennya. Lenin dalam artikel “Darimana Kita Mulai” (Where We Begins) menekankan pentingnya Koran Partai untuk mendekatkan kesadaran massa dengan Partai Revolusioner. DN. Aidit dalam “Manifesto Kebudayaan Kaum Marxis[18]” menekankan kaum marxis agar “Politiknya Kiri” dan “Kebudayaannya juga Kiri”. Budaya Kiri atau Budaya Kerakyatan menekankan pentingnya mengangkat moral dan nilai-nilai budaya rakyat yang dapat menjadi “semen” bagi perjuangan pembebasan nasional. Berbicara hal yang serupa, Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dalam “Mukadimah LEKRA 1950” menekankan konsep kebudayaan bangsa Indonesia yang berasal dari budaya rakyat dan unsur-unsur progressif dari budaya luar untuk meninggikan tingkat kebudayaan Indonesia dan menjadikannya sebagai senjata untuk melawan budaya Imperialis dan Feudal.
  • Perjuangan kebudayaan harus menunjukkan garis demarkasi yang jelas antara budaya kerakyatan dengan budaya-budaya yang antagonis denganya: budaya Imperialis dan Sisa-Sisa Feudalisme. Garis demarkasi ini harus ditunjukkan dalam perjuangan politik, dan perjuangan seni. Baik dalam membangkitkan kembali tema-tema kebudayaan Progressif: Budaya Perlawanan, Budaya Solidaritas, Budaya Tidak Anti Kontradiksi, Budaya Berani, Budaya Tolong-Menolong, Budaya Intelektualitas, Budaya Obyektif. Yang diperlihatkan dalam: Puisi, Lagu, Lukisan, Drama, Slogan, Novel, Cerpen. Ataupun bahkan dalam perjuangan mengingatkan dan meluruskan kembali sejarah perjuangan nasional beserta karya-karya sastranya kepada masyarakat negeri ini. Karena perjuangan melawan lupa adalah juga merupakan perjuangan kebudayaan.

 

Maka dari itu, perjuangan kebudayaan merupakan perjuangan untuk hegemoni ideologis dan sekaligus merupakan proses untuk melahirkan Kebudayaan Baru bagi bangsa Indonesia; Kebudayaan Nasional yang sesungguhnya.

“Perang Posisi” juga harus ditunjukan dalam lapangan politik. Politik merupakan syarat ke (4). Maksud “Perang Posisi” dalam lapangan politik selain terus memasok secara berkelanjutan (continue) kepada rakyat akan musuh-musuh politiknya, juga menuntut ruang-ruang politik yang lebih luas kepada rakyat untuk dapat terus menerus meningkatkan kapasitas pengetahuan dan praktek perjuangannya serta memblejeti sistem dan mekanisme demokrasi borjuis (Trias Politica). “Participatory Budgeting” di Porto Alegre, “Referendum” dan pembentukan “Dewan-Dewan Komunal” di Venezuela, “Tolak 5 Paket UU Politik” di Indonesia merupakan bukti-bukti kongkret dimana gerakan memperluas ruang demokrasi sebagai pintu masuk untuk menjalankan hegemoni ideologisnya dan memblejeti hegemoni ideologis borjuis melalui mekanisme dan aturan-aturan politiknya yang menghambat kemajuan tenaga produktif.

 

Dalam aspek ekonomi (5), “Perang Posisi” juga harus ditunjukkan baik dalam menuntut persoalan-persoalan darurat rakyat (pendidikan dan kesehatan gratis, perumahan, air, transportasi yang murah dan massal, upah yang layak), yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas tenaga produktifnya. “Perang Posisi” dalam lapangan ekonomi juga berbicara soal kemampuan rakyat dan gerakan mengelola basis ekonominya melalui partisipasi demokratik. Apa yang telah dilakukan ole venezuela melalui proyek “kontrol buruh” terhadap pabrik, “Pasar Murah” dan “Perumahan Murah” bagi orang-orang miskin, serta “Sekolah Gratis” yang makan siang pelajarnya disubsidi oleh pertanian penduduk desa dan perkotaan di Cuba, serta “Kesehatan Gratis”, “Obat Murah” dan “Dokter Warga” di Cuba telah menampar kapitalisme di mata proletariat dan kaum miskin lainnya yang menerima kenyataan bahwa di bawah sistem ekonomi kapitalis, pendidikan, kesehatan, perumahan, dokter, obat, semua serba mahal dan sulit di akses.

“Perang Posisi” yang ditunjukkan oleh Cuba, Bolivia, Venezuela dengan Minyak Murah, Pendidikan Gratis, Perumahan Murah, Pasar Murah, Nasionalisasi, Kemandirian, Keberanian Melawan Imperialis, Solidaritas sesama negeri-negeri tertindas, lambat laun akan memberikan keyakinan, semangat juang, kesegaran jiwa dalam memahami arti penting menghancurkan dominasi modal Imperialisme. Dan keyakinan serupa seperti yang pernah ditunjukkan oleh negeri-negeri tertindas paska Revolusi Rusia, Oktober 1917, merupakan bentuk Hegemoni Ideologis yang nyata.

Hegemoni Ideologis melalui “Perang Posisi” akan memberikan kekuatan bagi proletariat dan kaum miskin di Indonesia, dalam kesadaran ideologis, untuk berjuang menuntaskan tugas sejarahnya: menuntaskan Revolusi Demokratik (Pembebasan Nasional) dalam suatu “perang manuver” (suatu pergerakan maju dan mundur yang cepat dan menentukan) dan selanjutnya (secara simultan) menjalankan Revolusi Sosialis.
*Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat

** Artikel ini dimuat dalam Jurnal Bersatu edisi III tahun 2008.

*** Sketsa oleh Ata

 

Catatan Kaki:

[1] Indonesia sebetulnya sebutan untuk nama negara kita setelah kemerdekaan. Penyebutan nama tersebut dalam fase-fase sebelum kemerdekaan hanya untuk memudahkan saja, bukan dalam artian Indonesia sudah ada sejak jaman manusia purba. Biasanya Indonesia di masa-masa awal sering disebut Nusantara.

[2] Kapal Jung adalah sejenis kapal layar, yang banyak terdapat di perairan Asia Tenggara sampai ke pantai timur Afrika.

[3] Semacam Meriam tapi lebih kecil.

[4] Dalam proses kerja produksi, atau dalam proses produksi, manusia memerlukan dan mengadakan hubungan antar satu dengan yang lain, yang disebut hubungan produksi, yaitu hubungan antar manusia untuk memproduksi sesuatu. Oleh karena itu, produksi selalu bersifat sosial karena suatu produksi selalu sebagai hasil kerja sama atau hasil hubungan bersama antar manusia. karena itu pula produksi juga berwatak dan bersifat sebagai milik bersama, untuk kepentingan bersama. Hubungan produksi terdapat dua macam bentuk dan sifat, yaitu hubungan produksi kerja sama, dan hubungan produksi kerja penindasan.

[5] Feodalisme berasal dari kata feodum yang artinya tanah. Dalam tahapan masyarakat feodal ini, terjadi penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja, dan para kerabatnya. Ada antagonisme antara rakyat tak bertanah, dengan para pemilik tanah dan kalangan kerajaan. Kerajaan, merupakan alat kalangan feodal untuk mempertahankan kekuasaan atas rakyat, tanah, kebenaran moral, etika agama, serta seluruh tata nilainya

[6] Yang paling terkenal adalah Perang Paregreg (1404).

[7] Di Jawa, tumbuh kerajaan-kerajaan otonom yang masing-masing menguasai wilayah sendiri. Ada kerajaan Demak, Tuban, Jepara, ada Blambangan. Masing-masing kerajaan ini menguasai tanah-tanah sesuai luas kekuasaanya.

[8] Paska perjanjian Giyanti, Mataram terbelah menjadi tiga—Surakarta (Kasunanan), Mangkunegara, Yogyakarta (Kasultanan). Masing-masing kerjaan ini menguasai tanah seluas daerah kekuasaanya. Pada masa Rafles, Kasultanan dibagi menjadi dua, satu menjadi Pakualam—yang juga menguasai tanah seluas daerah kekuasannya.

[9] Dimulai pada era kekuasaan Gubernur Jendral Van Den Bosch.

[10] Jalan Raya Pos, ia bentangkan dari Anyer, di ujung barat P. Jawa, sampai Panarukan di ujung timur P. Jawa, dimulai pada masa pemerintahan Daendels. Pembangunan jalan ini merupakan patok awal kapitalisme di Hindia Belanda.

[11] Jalur pertama jalan kereta api antara Semarang-Kedung Jati di resmikan tahun 1871.

[12] Telegraf sebagai alat komunikasi telah membantu perkembangan industrialisasi di Jawa. Dibangun pertama kali mulai tahun 1856, kawat antara Batavia-Buitenzorg (1857), antara Batavia-Surabaya (1859) dan bisa digunakan oleh pihak swasta. Pada tahun 1859, jaringan di Jawa panjangnya telah mencapai 2700 km, dan terdapat 20 pos untuk umum.

[13] Melalui kebijakan sewa tanah (landrent) yang dilakukan oleh Rafless membawa pengaruh terhadap kepemilikan tanah. Tanah-tanah kerajaan diambil alih oleh pemerintah Inggris. Akibatnya Raja tidak lagi mendapat upeti dari rakyatnya, tetapi dari gaji yang diberikan oleh pemerintah kolonial.

[14] Sebenarnya, kontrak karya Freeport sudah disahkan (bahkan) sebelum pengesahan UU PMA 1967.

[15] Pada tahun 1967-1969 anggaran negara sudah 26 persen dibiayai oleh utang luar negeri.

[16] Koordinator Tim Prospek Perekonomian Indonesia LIPI, M. Tri. Sambodo

[17] Lenin, V.I, Collected Works, Jilid 15, hal. 39, Progress Publishers, Moscow, 1964-1970.

[18] Pokok-pokok Referat di hadapan Konfernas Sastra dan Seni Revolusioner di Jakarta, 28 Agustus 1964.

 

Read Full Article

marx engels lenin
Kredit: socialhistory.org.

Oleh: Alexi Alqaf*)

Terdapat 46,6 juta pekerja formal di Indonesia, termasuk 15 juta pekerja di sektor manufaktur, sektor buruh yang paling aktif dalam mobilisasi gerakan buruh tahun 2011 sampai sekarang. Bekasi menjadi daerah geopolitik di mana terdapat 1,5 juta buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional dan perusahaan-perusahaan rantai pasokannya. Daerah ini menjadi kantung terbesar massa serikat buruh dan paling termobilisasi. Rekor mobilisasi May Day terbesar terjadi di Jakarta pada tahun 2012 ketika gerakan buruh berhasil memobilisasi 150 ribu massa hanya di Jakarta saja. Seruan pemogokan nasional 3 Oktober 2012 memobilisasi 1 jutaan buruh untuk bergerak di kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia.

Namun, dengan cepat perjuangan ini menurun ketika para bos menyerang balik dengan menggunakan kekuatan aparat dan preman yang direspon oleh pimpinan serikat buruh dengan kompromi. Watak reformis tumbuh dominan di dalam gerakan buruh, dilestarikan oleh pimpinan-pimpinan serikat peninggalan Orde Baru yang enggan beranjak ke perjuangan politik (apalagi dengan tuntutan revolusioner). Pada tahun 2012, sebagian besar pimpinan serikat buruh yang sebelumnya tidak aktif membangun gerakan, muncul. Mereka kebetulan berada dalam struktur (jabatan) formal serikat buruh sebagai pengambil keputusan, saat kepeloporan dari bawah melahirkan gerakan yang besar. Dengan posisi mereka di serikat buruh, mereka mengambil-alih kepemimpinan gerakan untuk berkompromi dan berperan penting dalam mengambil sogokan dari kapitalis. Apakah sogokan itu berupa pemenuhan sebagian tuntutan, sepenuhnya tuntutan reformis maupun sogokan kepada individu pengurus yang sifatnya penyuapan (korupsi). Birokratisme serikat buruh mengalahkan massa buruh yang belum berpengalaman dan belum mendapatkan pengaruh yang cukup kuat dari kaum revolusioner. Apa yang dimenangkan baru berupa kembalinya aksi massa.

Capaian gerakan buruh pada tahun 2012 itu juga belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan capaian gerakan buruh pada masa sebelum tahun 1965. Serikat buruh kiri berjumlah 3,3 juta pekerja atau sekitar 60 persen dari jumlah pekerja pada masa itu–basis material yang siap berkuasa, namun digagalkan oleh pembantaian 65. Namun, capaian tahun 2012 adalah penting, meskipun terjadi penurunan setelahnya. Buruh telah menciptakan sejarah mobilisasi buruh terbesar dalam 47 tahun terakhir dan mendapatkan pengalaman berharga untuk perjuangan yang akan datang.

Apa yang Kaum Revolusioner Hadapi?

Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan yang membatasi kenaikan upah untuk tahun ini hanya 11,5 persen saja. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan upah riil lebih dari 50 persen selama 17 tahun terakhir maupun kenaikan rata-rata iuran jaminan (asuransi) kesehatan BPJS sebesar 42,8 persen. Kapitalis dan negara juga menyerang buruh dengan mengkriminalisasi mereka dengan tuduhan melawan perintah penguasa sampai dengan pencemaran nama baik. Pemerintah sedang merencanakan kebijakan perumahan yang akan memotong upah buruh 1-3 persen untuk pengadaan cicilan perumahan. Upaya pemerintah menyerap lebih banyak lagi dana dari masyarakat setelah sebelumnya kebijakan neoliberal telah dilaksanakan secara masif (berupa pencabutan subsidi, privatisasi, liberalisasi investasi, upah murah dan seterusnya) telah menyerang kesejahteraan buruh dan rakyat lebih dalam lagi. Jumlah utang semakin membengkak sebagai akibat pembangunan berbasis investasi dan utang serta korupsi yang tinggi. Kita menghadapi krisis yang semakin niscaya di mana pemerintah berusaha mengatasinya dengan tanpa mengganggu penghisapan kapitalis, melainkan justru dibebankan pada kelas bawah. Negara mempertahankan dukungan rakyat dengan politik populisme (palsu), hegemoni media dan buzzer media sosial. Populisme ini adalah bentuk dari negara yang terus-menerus memperbaharui metode hegemoni untuk mengatasi rakyat yang mengalami krisis kepercayaan dan golput.

Kelas buruh menjalankan produksi sebagai jantungnya masyarakat dan berdaya mobilisasi riil yang dapat diarahkan untuk memimpin suatu revolusi sosialis di dalam masyarakat. Namun, reformisme yang hanya mengharapkan perubahan tambal-sulam belaka, masih menguasai ideologi kelas buruh. Meskipun perubahan tambal-sulam kelihatannya semakin tidak menjanjikan dan tidak memberikan jalan keluar, tapi keberanian buruh melangkah lebih jauh dihalang-halangi oleh hegemoni pimpinan reformis serikat buruh. Padahal, untuk menuntut perbaikan upah saja, buruh mendapatkan perlakuan kekerasan dari negara. 23 buruh dijadikan tersangka dengan tuduhan melawan hukum dalam aksi menolak PP Pengupahan pada 30 Oktober 2015. Kesanggupan untuk memperjuangkan tuntutan reformis pun mengalami penurunan karena keberanian tidak diwadahi. Buruh seperti Sebastian yang membakar dirinya pada May Day 2015 tahun lalu untuk memperjuangkan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan cerminan bahwa adanya kesanggupan buruh berjuang dengan militansi sepenuh jiwa dan raga.

Kaum revolusioner sedang bekerja di lautan massa buruh reformis dan menghadapi situasi gerakan buruh sebagai berikut: pertama, reformisme yang secara nyata ditunjukkan oleh serikat-serikat reformis seperti FSPMI/KSPI dan SPSI yang mencengkeram mayoritas massa buruh yang terorganisir. Dalam berbagai kesempatan, mereka menunjukan wataknya yang kompromis pada kapitalis dan negara serta anti kritik dengan menutup ruang demokrasi di internalnya. Buruh yang dianggap membangkang terhadap kebijakan pengurus serikat buruh, dipinggirkan dan disingkirkan. Akibatnya, situasi anti kritik ini hanya mewadahi buruh-buruh yang sejenis dengan mereka: sekadar para pencari karir untuk mengisi jabatan di pabrik dan pemerintahan (melalui go politic, yang sebenarnya go parlement belaka); tidak mewadahi keberanian dan militansi massa buruh yang menjadi anggotanya. Ada keresahan yang tak tersuarakan di kalangan akar rumput buruh bagaimana pengurus serikat buruh mengabaikan nasib mereka, terutama nasib buruh yang status kerjanya tidak tetap. Sedikit sekali buruh maju yang berusaha mencari jalan keluar yang benar, sebagian berpikir jalan keluar ada pada pengurus (bukan kekuatan anggota), dan sebagian besar memilih bungkam karena tak melihat adanya harapan kemenangan lagi. Ketidakpercayaan terhadap pimpinan reformis serikat buruh meningkat, tapi buruh tidak melihat kekuatan yang lain, yang alternatif, yang cukup besar (signifikan), untuk berpindah.

Kedua, fungsi kepeloporan melemah. Di kalangan kiri berkembang gagasan tidak diperlukannya lagi partai revolusioner, tapi yang penting adalah pembangunan gerakan dan persatuan. Konsekuensi dari menurunnya minat membangun partai revolusioner adalah melikuidasi tradisi kepeloporan itu sendiri. Ada hubungannya mengapa serikat-serikat yang bergabung dalam Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) memiliki kecenderungan berkompromi dengan elit-elit reformis serikat pendukung sisa-sisa Orde Baru, dengan keadaan partai revolusioner pimpinan-pimpinannya, yang ditunda, diabaikan dan bahkan ada yang melikuidasi partai revolusioner dengan mengubahnya menjadi sekadar grup kiri. Hal ini menjelaskan mengapa mereka bersikap toleran pada kesalahan-kesalahan elit-elit serikat reformis, tidak mengkritik dan tidak menunjukan posisi kepeloporan saat kesepakatan mogok nasional dikhianati dalam berbagai kesempatan oleh elit-elit serikat reformis di mana mereka bersatu di Gerakan Buruh Indonesia (GBI). Juga bersikap permisif terhadap persekutuan antara FSPMI dengan elit-elit politik dan partai sisa Orde Baru. Serikat buruh kiri terbesar, KASBI, telah melepaskan diri dari pengaruh KPO-PRP dalam suatu perpecahan baru-baru ini tanpa upaya membangun partai revolusioner yang baru, yang pada akhirnya hal ini menjadi bersifat merugikan. Meskipun kelihatannya KASBI adalah serikat merah yang militan, namun pengaruh partai revolusioner adalah tidak tergantikan oleh serikat buruh. Saya akan menjelaskan batasan sebuah serikat buruh (sekalipun di bawah slogan-slogan revolusioner!).

Ketiga, pekerjaan-pekerjaan anggota partai revolusioner atau individu kiri di serikat-serikat buruh jatuh ke dalam ekonomisme. Pekerjaan keserikatburuhan, terutama advokasi, dijadikan sebagai pekerjaan prioritas pekerjaan dengan mengabaikan tugas-tugas partai. Kaderasasi tidak berjalan sehingga tidak ada tenaga baru untuk mengurus aktivitas-aktivitas keserikatburuhan. Penumpukan pekerjaan keserikatburuhan pada akhirnya menjatuhkan individu kiri menjadi sekadar sekretaris atau advokat serikat buruh belaka. Dengan sendirinya, pekerjaan mendidik buruh menjadi seorang revolusioner untuk direkrut ke partai, terbengkalai. Ada juga semacam “ketakutan” memasok kesadaran sosialis yang dinilai terlalu tinggi karena khawatir massa akan tidak bisa menerima teori yang terlalu berat dan “lari” dari serikat, sehingga kurikulum pendidikan serikat buruh hanya berisi persoalan-persoalan normatif keserikatburuhan belaka. Padahal, kesalahannya adalah ketidakmampuan mengajarkan marxisme secara sederhana, naratif, mudah dimengerti dan praktikal (bisa dipraktekan)

Di sisi lain, usaha membangun serikat buruh kiri sosialis yang revolusioner dengan mencantumkannya ke dalam dokumen resmi organisasi dilakukan dengan mengabaikan pembangunan partai revolusioner. Keberadaan serikat buruh revolusioner ini dianggap dapat menggantikan fungsi partai. Partai dianggap kian tidak relevan dengan pengorganisiran dan pendidikan serikat buruh. Cukuplah dengan membangun serikat buruh merah yang revolusioner sebagai jalan menuju revolusi. Jika pun ada keinginan pembangunan partai, pastilah partai itu adalah partai massa luas. Dalam banyak kasus, di serikat buruh itu, aktivis kiri tidak mengajarkan marxisme secara utuh kepada kaum buruh di serikat revolusioner itu. Paling sering terjadi adalah menahap-nahapkan pendidikan dengan alasan, sekali lagi, buruh tidak mampu belajar teori yang terlalu rumit. Padahal, jika diperiksa, alasan sebenarnya adalah karena jika kurikulum pendidikan terlalu radikal, maka buruh akan ketakutan dan situasi represif (apalagi marxisme dilarang di Indonesia), bukan karena buruh kurang pandai untuk memahaminya sebagai pengetahuan.

Memang, kaum revolusioner tidak boleh terjebak pada istilah “serikat buruh revolusioner” yang tidak mungkin dicapai oleh selain partai revolusioner. Hanya partai revolusioner yang mungkin mengorganisasikan individu-individu revolusioner secara solid, disiplin dan homogen sebagaimana dalam konsep Lenin. Salah satu kunci pembangunan partai revolusioner adalah keketatan rekrutmen anggota. Sedangkan, serikat buruh adalah alat yang bagaimanapun didirikan untuk massa yang beragam yang sedang dalam proses pemasokan kesadaran revolusioner. Seideal apapun anggaran dasar suatu serikat buruh, keberagaman rekrutmen massa buruh hingga yang paling terbelakang tak bisa dihindari. Semerah apapun suatu serikat buruh, tetap saja tuntutan yang mengemuka adalah perbaikan-perbaikan nasib. Jika ada sebuah serikat yang menggunakan standard rekrutmen yang ketat, yang revolusioner, tentu namanya bukan lagi sebuah serikat buruh. Melainkan, menanggalkan identitasnya dari serikat buruh menjadi organisasi revolusioner.

Selain itu, tentu saja, adalah sangat sulit mengajarkan marxisme secara terang-terangan dalam situasi ideologi ini dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia dan juga sulit dipasok begitu saja kepada massa yang terbelakang. Di sini lah relevansinya partai revolusioner yang memberlakukan rekrutmen yang ketat karena memahami bahwa demokrasi borjuis pada hakikatnya tidak bisa dipercaya dan tidak menjamin kebebasan berideologi sosialis yang sepenuhnya bertentangan dengan kapitalisme. Juga akibat dari adanya perbedaan kelas menghasilkan ekses yang membelah manusia menjadi strata berpengetahuan dan strata tidak berpengetahuan;  yang maju dan terbelakang; yang berani dan penakut; pekerja mental dan pekerja manual, dan seterusnya. Leninisme mengajarkan prinsip yang serius dalam rekrutmen: “setiap mereka yang aktif bekerja untuk gerakan kita bisa menerima kerahasiaan yang ketat, melakukan pemilihan anggota secara ketat dan bersedia dilatih sebagai profesional revolusioner”. Itulah salah satu kunci dari partai model Lenin: standar ketat dalam hal kerahasiaan.

Mengajarkan Marxisme

Sejak tahun 2010, telah terjalin kontak yang rapat antara kader partai revolsioner dengan massa buruh di serikat-serikat reformis, yang mencari jalan untuk mengajarkan marxisme dengan segala cara. Kaum revolusioner juga belajar dari kesalahan bahwa bekerja di serikat-serikat reformis tidak memiliki makna tanpa menjadikan diri sebagai bagian dari partai revolusioner. Mengajarkan marxisme kepada buruh adalah salah satu pekerjaan partai revolusioner yang penting. Dengan teori ini kaum revolusioner memerangi penyakit reformisme di serikat-serikat reformis, oportunisme serta sektarianisme di dalam tubuh gerakan kiri dan memberikan kesadaran sosialis kepada kaum buruh.

Di sisi lain, teori marxisme dikembangkan secara terpisah dari massa oleh kelompok intelektual marxis liberal, entah dengan cara membuat teori-teori baru ataupun melakukan penafsiran-penafsiran ataupun dengan berpolemik dalam hingar-bingar yang jauh dari massa. Segala macam kajian marxisme yang sebenarnya hanya menerima marxisme dalam aspek filsafat dan ekonomi politik belaka, namun tidak membahas sama sekali atau tidak mempertajam soal perjuangan kelas. Tentu saja, begitu perjuangan kelas dalam marxisme ditajamkan, maka tuntutan bagi mereka adalah berpraktek! Bukan sekadar menjalankan aktivitas-aktivitas aktivisme, tapi bergabung dan membangun sebuah partai revolusioner. Gagasan yang mengesampingkan partai revolusioner ini terpapar kuat pada kaum muda intelektual (meski tidak secara langsung ke massa), partai revolusioner mengalami likuidasi yang semakin mendalam. Pada akhirnya semakin menguatkan perkembangan ekonomisme, reformisme dan oportunisme di kalangan massa, karena massa buruh tidak mampu melahirkan sendiri gagasan revolusioner dari dalam dirinya.

Malangnya, ada suatu kenyataan saat Lenin hidup di pembuangan di luar Rusia, Lenin berupaya berhubungan dengan kelas buruh sebagai suatu prioritas dan memastikan koran terbitan partai dibaca; sedangkan kaum intelektual marxis hanya terpisah oleh perbedaan kota, tapi begitu sulitnya mencari hubungan dengan massa buruh. Tengoklah para intelektual marxis yang tinggal di Jakarta begitu jauhnya dari kehidupan kelas buruh yang hidup di Bekasi, padahal hanya berjarak 24-50 kilometer saja.

Berkembangnya organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkembang dari kucuran lembaga donor dengan menonjolkan politik identitas isu-isu, menambah lagi penguatan likuidasi terhadap perjuangan kelas dan partai revolusionernya. Seharusnya, keberagaman identitas dan sektor dipertajam dengan propaganda perjuangan kelas. Akhirnya, sekalipun baik LSM maupun intelektual marxis sanggup mengorganisir gerakan yang begitu beragam pada berbagai momentum dan isu, namun belum mampu mengatasi persoalan fragmentasi, lemahnya kepemimpinan gerakan dan ketidaksanggupan meraih keberpihakan massa untuk tujuan-tujuan sosialis. Sementara itu, sektor buruh dan sektor rakyat tertindas lainnya bertebaran di mana-mana, spontan, seringkali dalam jumlah mobilisasi yang signifikan tanpa adanya kepemimpinan politik.

Akhirnya, kaum revolusioner harus lebih kuat lagi mengambil dan menjalani jalan yang sulit ini: mengajarkan marxisme seutuhnya dalam teori revolusioner dan praktek kepada pewarisnya, kelas buruh. Suatu tugas yang erat kaitannya dengan membangun partai dan gerakan revolusioner.

Untuk mengajarkan marxisme pada buruh, yang pertama sekali tentu saja adalah membangun kontak dengan kelas pekerja. Kaum revolusioner telah melakukannya dengan berbagai macam cara: berkomunikasi melalui media sosial, bekerja di serikat buruh reformis maupun membangun serikat sendiri. Kaum revolusioner berusaha sedekat mungkin dengan kelas buruh. Situasi ini melahirkan persoalan dan kontradiksi ‘jika anggota partai menjadi pengurus serikat buruh, khususnya di bidang advokasi, maka anggota partai mau tidak mau akan melakukan kompromi yang bersifat reformis yang akan merugikan nama baik partai dan perjuangan untuk sosialisme.’

Persoalan di atas dapat diatasi dengan cara: pertama, kaum revolusioner harus terus menerus mengevaluasi bentuk-bentuk kompromi mana yang oportunis dan mana yang bukan atau terpaksa diambil di dalam serikat buruh. Dalam pengalaman, kompromi terpaksa terjadi dalam keadaan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, misalnya belum mayoritas massa yang setuju dengan pemogokan; kehabisan dana pemogokan dan sebagainya. Dalam keadaan kekuatan belum kuat, maka harus kembali melakukan konsolidasi, pendidikan untuk menjelaskan syarat-syarat kemenangan yang diperlukan dan uji kekompakan dalam berpegang pada siasat pemogokan. Kaum revolusioner syarat-syarat yang harus dikerjakan untuk maju. Buruh yang maju dan jujur akan mengerti karena sehari-harinya ada banyak situasi di mana mereka menjalani keterpaksaan-keterpaksaan, bukan berkompromi demi pilihan nyaman. Kaum revolusioner harus berpegang teguh pada pendiriannya yang prinsipil sekalipun massa buruh tidak setuju pada awalnya, namun mereka akan belajar dari kesalahan mengikuti para pimpinan reformis. Hal ini biasanya banyak terjadi pada masa-masa awal perkembangan gerakan buruh yang revolusioner.

Kedua, bekerja di tengah-tengah massa buruh agar sedekat mungkin dengan mereka. Kebenaran teori revolusioner  diuji dalam pekerjaan revolusioner di tengah-tengah massa buruh. Di bawah ancaman represi, kedekatan langsung dapat sulit terjadi, tapi bagaimanapun juga kaum revolusioner harus memiliki kontak langsung dengan berbagai cara, minimal berkorespondensi. “Pekerjaan revolusioner” ini harus digarisbawahi sebagai pekerjaan yang mengajarkan teori revolusioner, membimbing buruh menjadi kader partai revolusioner dan melakukan kerja-kerja yang dibutuhkan untuk membangun syarat-syarat revolusi sosialis, bukan pekerjaan-pekerjaan keserikatburuhan yang melayani ekonomisme massa belaka. Seringkali ada klaim bahwa seluruh pekerjaan keserikatburuhan adalah pekerjaan revolusioner. Akibatnya, individu revolusioner seringkali terperangkap dalam pekerjaan rutin keserikatburuhan yang membuat mereka sibuk dan melupakan kerja-kerja revolusioner. Kejatuhan itu ditandai dengan kegagalan memajukan kapasitas keterampilan dan ideologi buruh-buruh di sekitarnya, tapi ia sekadar menjadi “pelayan” kasus buruh. Terperangkap dalam perasaan “belas kasih” harus menolong buruh (yang sebenarnya menjerumuskan), ketimbang membuat buruh mampu melakukannya sendiri.

“Sosial Demokrasi adalah gabungan dari gerakan buruh dengan sosialisme. Tugasnya bukanlah melayani gerakan kelas pekerja secara pasif pada setiap tahap-tahapnya yang terpisah, melainkan mewakili kepentingan gerakan secara keseluruhan, menunjukkan tujuan-tujuan pokok dan tugas-tugas politiknya, dan melindungi kemandirian politik dan ideologinya. Kalau gerakan buruh terisolasi dari Sosial Demokrasi, gerakan buruh akan menjadi picik dan secara tak terelakkan menjadi berwatak borjuis; dengan hanya melakukan perjuangan ekonomi, kelas pekerja kehilangan kemandirian politiknya; ia menjadi buntut dari partai-partai lain dan mengkhianati slogan besar:”Pembebasan kelas buruh haruslah menjadi tugas kelas buruh itu sendiri”. (Lenin, Tugas-Tugas Mendesak Kita)

Setiap keberhasilan mendorong maju seorang buruh, makamenyediakan lebih banyak waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan revolusioner itu sendiri dan juga terjadi pembangunan tradisi revolusioner dengan mencetak buruh pelopor yang akan siap bergabung dengan partai revolusioner.

Ketiga, pengorganisasian buruh-buruh maju bergabung dalam kelompok studi belajar marxisme. Kaum revolusioner mengumpulkan orang-orang maju dari mahasiswa, buruh dan sektor lainnya ke dalam kelompok belajar. Di sini kaum revolusioner melatih kesatuan gagasan dan tindakan dalam mengatasi persoalan gerakan, serta mempelajari marxisme.

Meskipun kaum revolusioner mendirikan atau terlibat dalam serikat kiri, harus dipahami serikat buruh bukan organisasi yang mampu membawa kita kepada revolusi sosialis. Serikat buruh adalah organisasi yang pintu keanggotaannya dibuka lebar-lebar sehingga tidak bisa menghindari kesadaran yang begitu heterogen di dalamnya meskipun menetapkan asas “sosialisme ilmiah” di anggaran dasar. Hanya partai revolusioner lah yang mampu mengemban tugas mengorganisasikan syarat-syarat revolusi dan memimpin kelas proletariat menuju sosialisme. Serikat buruh adalah sekolah perlawanan kaum buruh.

Ketika  ekonomi politik marxis saja diajarkan kepada buruh, maka seketika menunjukkan perbedaan dengan pendidikan serikat buruh reformis yang melihat hak buruh ada pada sebatas hak yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan (normatif). Hal ini membuka kesadaran buruh untuk melihat besarnya penghisapan kapitalis, keuntungan yang dihasilkan dan berapa bagian yang diperoleh oleh buruh, serta bagaimana negara melegalkan penghisapan itu dalam hukum kepemilikan pribadi atas alam dan alat-alat produksi. Pendidikan semacam ini membuka suatu perspektif ke depan jika alat-alat produksi dimiliki secara sosial, yang kemudian dapat didorong kepada pemahaman ‘pemilikan secara sosial hanya mungkin melalui perjuangan kelas tanpa ampun’.

*) Anggota Partai Pembebasan Rakyat (PPR), tinggal di Jakarta.

Read Full Article

Oleh: James Petras 

Pengantar

Tindakan pemerintah Amerika Serikat dan pihak militer Chili tidaklah terlepas dari kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perjuangan kelas, antara kelas pekerja dengan borjuasi di Chili. Pendapat yang menyatakan bahwa kudeta 11 September 1973 semata-mata merupakan kerja sama antara CIA dengan jendral-jendral boneka, tidak bisa membantah fakta bahwa sebelum September 1973, kekuatan-kekuatan tersebut ternyata tidak bisa melancarkan kudeta secara berhasil, meskipun, selama periode bulan September 1970 hingga Juli 1973, telah terjadi beberapa kali percobaan kudeta.

Usaha-usaha kudeta oleh pemerintah Amerika Serikat dan militer Chili hanya akan berhasil jika polarisasi kekuatan-kekuatan kelas di Chili sudah menciptakan kondisi-kondisi yang matang bagi sebuah kontra revolusi. Sebenarnya, para golpista [i] AS dan Chili bergerak melalui struktur kelas masyarakat Chili, yakni sebuah masyarakat yang didominasi kelas borjuis. Sementara itu, kelas dominan ini pun memiliki kepentingan-kepentingan, strategi dan organisasi politiknya sendiri. Memang benar bahwa pemerintah AS dan kaum militer Chili memainkan peranan menentukan dalam kudeta tersebut; namun seluruh manuver dan keberhasilan kudeta itu bergantung pada kemampuan borjuasi Chili dalam mengorganisir dan mengarahkan perlawanan politiknya terhadap pemerintahan Salvador Allende.

Jika penggulingan pemerintahan Persatuan Rakyat (Unidad Popular/UP) semata-mata ditentukan oleh Washington, maka tentu saja Allende tak akan pernah berkesempatan menduduki jabatan kepresidenannya pada tahun 1970; dan tentu saja mafia Pinochet sudah bisa menggulingkan Allende di bulan April 1972, saat dia mulai merencanakan kudeta. Apa yang luput dari kedua anggapan tadi adalah kondisi politik dan sosial yang memungkinkan kudeta tersebut berhasil. Di antara kondisi-kondisi yang dimaksud di sini adalah: borjuis kecil yang termobilisir, terorganisir dan yang berhubungan dengan borjuasi. Secara bersama-sama, mereka akan mampu mengganggu pemerintah, melumpuhkan perekonomian, mempengaruhi dan merecruit kader-kader dari kalangan militer dan kepolisian federal.

Ketidakmampuan pemerintah UP dalam menggunakan awal-awal keberhasilannya untuk segera merebut kepemimpinan dari borjuasi, sembari terus menerus memajukan kesadaran sosialis di kalangan kelas pekerja, menyebabkan borjuasi mampu menarik borjuis kecil ke pihaknya. Hal ini pula yang memungkinkan borjuasi bisa mengarahkan kekecewaan borjuis kecil terhadap pemerintahan Allende. Lemahnya inisiatif pemerintah tersebut. bukan disebabkan tidak lengkapnya “program”: justru tindakan-tindakan pemerintah UP pada dua tahun terakhir kekuasaannya diarahkan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan borjuis kecil ini. Bahkan pemerintah mengajukan perangsang-perangsang, seperti: pemberian pinjaman, kredit, perwakilan-perwakilan khusus borjuis kecil dalam badan-badan pemerintah, dsb. Yang menjadi permasalahan di sini bukanlah sejauh mana konsesi-konsesi tersebut telah diberikan pemerintah Allende untuk “menarik” kaum borjuis kecil ke pihaknya—permasalahannya adalah caranya konsesi-konsesi tersebut diberikan, yakni jalur-jalur organisasional, konteks politik dan konsekuensi-konsekuensi yang mereka hadapi ketika menyalurkan konsesi tersebut. Hal ini semakin penting di tengah memuncaknya perjuangan kelas antara buruh melawan borjuasi. Dalam menghadapi sikap mendua borjuis kecil dan meningkatnya radikalisme kelas pekerja, pemerintah UP lengah dalam memperhitungkan faktor-faktor yang membentuk dan mencairkan kesadaran kelas serta faktor sentralitas organisasi politik. Faktor-faktor ini tidak bisa dihitung hanya dengan merumuskan program, namun ia juga memerlukan pengarahan terhadap hasil-hasil program tersebut.

Borjuis Kecil: Posisi Struktural dan Orientasi Politiknya

Borjuis kecil di Chili, sebagaimana juga di seluruh Amerika Latin (dan mungkin juga di seluruh Dunia Ketiga), merupakan strata masyarakat yang sangat beragam. Mereka terkonsentrasi di wilayah-wilayah metropolis, dimana biasanya letak pusat pemerintahan dan kekuasaan berada. Dan borjuis kecil, yang terorganisir serta termobilisir oleh borjuasi, dapat menjadi penghalang besar bagi sebuah revolusi sosial. Sebagai contoh, di wilayah Santiago Raya saja, hampir 60% angkatan kerja terserap dalam sektor jasa, sementara aktivitas sektor produktif (seperti pertanian, pertambangan, industri dan konstruksi) hanya menyerap 32% nya. Selanjutnya, dari 26% angkatan kerja yang terserap dalam sektor industri, setengahnya bekerja di bengkel-bengkel kecil permesinan dan sentra-sentra kerajinan—dimana rata-rata si pemiliknya sekaligus merangkap sebagai pekerja industri tersebut. Di Santiago, buruh yang bekerja di industri berskala besar dan menengah hanya berjumlah sekitar 150.000, sementara sekitar 178.000 orang[ii] bekerja di sektor perdagangan.

Dalam sektor transportasi, para pemilik yang sekaligus merangkap operator truk, berjumlah jauh lebih besar ketimbang mereka yang melulu bekerja sebagai buruh upahan transportasi (sebagai supir atau kernet truk. Pent.). Dari seluruh truk yang ada, hanya sepertiganya yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, sementara dua pertiganya dipunyai pemilik yang sekaligus merangkap operatornya. Karakter pembangunan kapitalis yang “tidak tuntas” dan tidak seimbang di Chili ini, merupakan produk dari sejumlah reformasi yang dilakukan oleh rejim-rejim borjuis kecil sebelum berkuasanya Allende; dalam kondisi seperti ini, kapitalis monopoli merasuk ke dalam konstelasi perusahaan-perusahaan kecil yang masih dalam taraf pra-industri. Perusahaan-perusahaan kecil itu berperan sebagai perusahaan jasa pelayanan, satelit-satelit bagi perawatan maupun agen-agen distribusi yang tergantung kepada perusahaan-perusahaan monopoli tadi. Sementara itu, sektor pertambangan dan industri hanya bersifat enclave (kantong) ekonomi tersendiri di tengah-tengah lautan borjuis kecil masyarakat Chili. Diantaranya ada yang menjadi agen-agen perusahaan asing, sementara yang lain terkait dengan segelintir rekanan bisnis Chili yang sudah menjadi client, dan jumlahnya pun terbatas.

Kondisi seperti inilah yang menghalangi transformasi industri secara menyeluruh, merintangi perkembangan hubungan-hubungan sosial kapitalis secara penuh dan menghambat proletariatisasi pada sektor-sektor penting masyarakat perkotaan. Urbanisasi dan keterbelakangan industri di hampir seluruh negeri Dunia Ketiga adalah faktor yang menyebabkan terus berkembangnya lapisan masyarakat pedagang dan birokrat. Lapisan masyarakat inilah yang selama ini menjadi basis massa bagi gerakan-gerakan nasionalis, populis dan juga bagi gerakan-gerakan sayap kanan. Dari seluruh sektor ekonomi yang ada, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling kurang terorganisir dan kurang dirasuki kapitalisme.

Dilihat dari sudut pandang historis, aktivitas perdagangan merupakan mata rantai yang menghubungkan pusat-pusat metropolis kolonial dengan pusat-pusat pertanian dan pertambangan di wilayah-wilayah pedalaman. Kesemuanya dikontrol oleh perusahaan-perusahaan perdagangan besar, milik asing maupun dalam negeri. Sebagai konsekuensinya, perusahaan-perusahaan eceran yang melayani pasaran dalam negeri (dan juga jabatan-jabatan administratif dalam birokrasi), menjamur sebagai sektor yang tidak wajar: sektor ini dipenuhi individu-individu ambisius yang terlibat dalam perdagangan berskala kecil, karena wilayah bisnis yang lain–tempat dimana kapital diakumulasi, seperti pada sektor pertambangan, pertanian, perbankan, dan, dalam skala yang lebih kecil, sektor industri—telah dikuasai oleh oligarki. Borjuis kecil yang bergerak di sela-sela masyarakat kapitalis yang monopolistik dan bersifat tergantung ini, tidaklah mampu bertahan dengan sumber daya ekonominya yang sedikit. Hal tersebut menyebabkan mereka berwawasan politik sempit, dan secara bersama-sama mereka akan menjadi kekuatan politik yang perlu diperhitungkan, karena mereka ini rentan terhadap hubungan patronase politik. Lapisan borjuis kecil yang sangat besar dan terkonsentrasi di kota-kota besar ini—dan secara relatif mereka lebih aktif dan lebih terorganisir ketimbang kelas bawah—merupakan lahan yang subur bagi kekuatan politik apa pun yang mampu mengorganisir dan mengarahkan tuntutan-tuntutan mereka. Walaupun borjuis kecil ini mungkin akan mendukung aspek “anti-monopoli”nya program pemerintah UP, tetapi mereka pun tidak menyukai visi kolektivismenya. Selama tahap-tahap awal pemerintahan UP, borjuis kecil tertarik dengan kebijaksanaan kemudahan kredit dan pinjaman dari pemerintah, meningkatnya pangsa pasar (karena selama pemerintahan UP, daya beli kelas bawah terus meningkat dan semakin mengimbangi kelas atas), dan masuknya barang-barang konsumsi impor dalam skala besar. Akan tetapi, dalam tahap-tahap selanjutnya, borjuis kecil mulai memusuhi pemerintahan UP karena kebijaksanaan pemerintah yang menekankan pengendalian harga, dan juga kelangkaan barang-barang serta meningkatnya militansi buruh. Pengusaha-pengusaha kecil—sebagai kekuatan yang menghisap buruh dengan cara-cara yang paling brutal (melalui pengupahan yang rendah, jam kerja yang panjang, kurangnya jaminan sosial, “pengawasan kerja” secara personal terhadap buruh-buruhnya)—sangat ketakutan kalau bisnis mereka, yang menjamin keberlangsungan kehidupan mereka, akan diambil-alih oleh buruh-buruh (yang dalam periode-periode selanjutnya selama berkuasanya UP, telah terjadi pengambilalihan dengan frekuensi tinggi), walaupun UP sendiri menolak pengambil-alihan tersebut. Isu-isu yang paling mengkhawatirkan borjuis kecil (seperti kelangkaan barang-barang dan bahan-bahan mentah, penggantian peranan mereka dalam bisnis, militansi buruh dan sebagainya) diangkat oleh partai-partai politik borjuasi atau oleh asosiasi-asosiasi pengusaha yang telah mengambil-alih kepemimpinan politik terhadap gremios borjuis kecil ini.

Yang termasuk dalam lapisan borjuis kecil ini adalah para pemilik bisnis dan perusahaan-perusahaan kecil (yang rata-rata mempekerjakan kurang dari 20 buruh), para pemilik yang merangkap operator truk, serta juga kaum profesional mandiri (misalnya para dokter, pengacara, dan lain-lain). Beberapa ciri struktural ini menjadikan barisan borjuis kecil sebuah kelompok yang sangat penting, dan sekaligus tidak stabil pada saat-saat diadakannya mobilisasi politik.

Mari kita ambil contoh pengusaha toko kecil dan pedagang eceran atau juga pemilik bengkel dan truk. Di seluruh Amerika Latin (termasuk Chili), kelas menengah rendahan—

di luar kelas buruh dan petani— merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dalam masyarakat. Borjuis kecil, baik itu yang bergerak di sektor perdagangan maupun sektor produktif, terlibat dalam sebuah dunia yang penuh persaingan: secara berdampingan, ratusan pemilik toko dan bisnis kecil harus bersaing, dan dengan sumber daya mereka yang langka, mereka berusaha memasuki pasar yang sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang membedakan borjuis kecil dengan borjuis besar bukan cuma posisi kompetisi mereka yang tidak menguntungkan, namun juga dikarenakan kekurangan modal dan—yang lebih penting lagi—tidak mudahnya memperoleh kredit. Borjuis kecil sangat terpengaruh oleh perubahan harga, fluktuasi dalam aliran barang dan jasa, dan bunga yang berlebihan dari kredit berjangka pendek, hal ini menyebabkan mereka sangat rapuh: sehari-hari mereka selalu dibayangi ancaman kebangkrutan, dan dengan modal pas-pasan, mereka berjuang agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Kondisi mereka yang sangat rapuh menyebabkan mereka tergantung pada para kapitalis monopoli dalam transaksi sehari-hari. Para pemasok dan calo selalu menyediakan barang-barang dengan segala macam persyaratan yang harus ditanggung oleh borjuis kecil; sementara para pemilik truk mematok harga seenaknya untuk setiap muatan yang mereka bawa—hal demikian menyebabkan para pemilik toko kecil selalu merasa terjepit dari segala sisi, baik itu oleh para pesaing yang besar maupun yang sama-sama kecil, ditekan oleh para kreditor, perusahaan pengangkutan/ekspedisi, makelar dan sebagainya. Dalam situasi yang sedemikian menekan itu, borjuis kecil justru semakin tergantung pada patronnya untuk bisa terus menjalankan usahanya, dan dalam banyak kasus, mereka pun tergantung secara politik terhadap si patron tersebut. Borjuis kecil yang mengoperasikan bisnisnya di wilayah borjuasi, mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan orientasi politik yang dominan di wilayah itu. Di samping itu, borjuis kecil condong ter konsentrasi bermukim di wilayah-wilayah sekitar pusat kota. Dengan demikian ia akan lebih dekat dengan pusat dunia bisnis, kaum profesional dan para pegawai kerah putih yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Sehingga ia selalu ada dalam tekanan pengaruh nilai-nilai serta orientasi politik kelompok masyarakat tadi. Tegasnya, borjuis kecil itu dihisap dan sekaligus tergantung kepada borjuasi. Dalam pandangan dunia usahawan kecil, problema sehari-hari hanya berkisar soal harga dan laba: kebencian, dendam dan permusuhan politik mereka tercantum dari angka-angka yang tertera dalam mesin penghitung uangnya. Borjuis kecil memusuhi siapa saja, baik itu pemerintah—karena mereka mengontrol harga-harga—maupun para calo, yang dengan mematok harga tinggi menyebabkan borjuis kecil hanya meraih keuntungan sedikit. Borjuis kecil ini merasa benci karena harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, sekaligus gemetar di hadapan ancaman nasio nalisasi perusahaan-perusahaan mereka oleh pemerintah UP.

Retorika politik borjuis kecil merupakan perpaduan dari kebencian mereka terhadap kolektivisme dan monopoli dengan proyeksi mereka yang ideal tentang etos individualisme bisnis kecil, kerja keras dan ketertiban politik. Karena jumlahnya yang besar, posisi kelasnya, sekaligus ketidakmampuannya membangun dunia sesuai dengan cita-citanya—yakni membesarkan produksi berskala kecilnya dengan akumulasi kapital secara cepat—menjadikan borjuis kecil sebuah kekuatan politik yang kritis dalam perpolitikan Chili. Terjepit di antara dua kekuatan utama yang saling bertentangan dalam masyarakat—yakni kelas pekerja dan borjuasi, menyebabkan lapisan yang sangat beragam dan berjumlah besar ini bersikap bimbang selama tahun-tahun kekuasaan Allende—sampai akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melampiaskan dendam mereka terhadap pemerintahan Sosialis.

Tidak lah cukup untuk menjelaskan orientasi politik borjuis kecil berdasarkan posisi strukturalnya (yang bersifat mendua) maupun hubungannya dengan kelas-kelas lainnya saja; namun ia juga harus diterangkan dari (1) ikatan-ikatan politik dan organisasio- nal, yang nantinya menentukan orientasi tindakan praktis bagi pe mecahan konflik yang dihadapi borjuis kecil; dan (2) dinamika organisasional dan politik dari dua kelas sosial fundamental yang saling bertentangan, serta saling perimbangan kekuatan antara proletariat dengan borjuasi. Jika partai proletariat menjadi dominan dalam arena politik, maka kaum borjuis kecil akan berdiam diri; namun begitu borjuasi telah meraih cukup momentum guna mencipta- kan kubu kekuasaan lain yang bisa mempengaruhi dan mengarahkan perkembangan sosial, maka borjuis kecil akan berduyun-duyun berdiri di belakangnya. Jika borjuasi tidak berinisiatif untuk menentang dominasi proletariat, maka borjuis kecil tidak akan pernah menjadi kekuatan kontra-revolusioner yang bisa dimobilisir. Akhirnya, orientasi politik kelas ini ditentukan oleh situasi umum perekonomian: selama periode kemajuan dan ekspansi ekonomi, borjuis kecil akan “setia di pihak Kiri”; selama masa-masa sulit, mereka mulai menggerutu; dan selama saat-saat genting, mereka mencari ketertiban dan berjalannya otoritas politik, yang—jika tak mendapatkannya dari sayap kiri—mereka akan mencarinya dari sayap kanan.

Borjuis kecil adalah salah satu lapisan sosial penting yang mendukung penggulingan Allende. Meskipun alasan-alasan dukungan yang mereka berikan dan keterlibatan mereka dalam perpolitikan sayap kanan sangat beragam dan rumit, setidaknya terdapat 3 cara untuk menganalisanya: secara struktural, organisasional dan secara ideologis. Pada setiap level analisa tersebut, selalu ada “kemungkinan” bahwa sesungguhnya borjuis kecil bisa dicegah untuk tidak dimobilisir menjadi sebuah kekuatan massal oleh sayap kanan. Posisi struktural borjuis kecil sesungguhnya kontradiktif, ideologinya bisa ke mana-mana dan mendua, lagi pula organisasinya yang cukup otonom memungkinkan berkembangnya beragam aliran politik alternatif, dan ini setidaknya bisa mencegah energi politik borjuis kecil untuk tidak dijadikan ujung tombak perpolitikan sayap kanan.

Strategi Sayap Kanan: Rencana Kudeta

Pada saat sayap kiri sedang mengkonsentrasikan diri dalam pengorganisiran kaum buruh industri dan kaum tani tak bertanah, sayap kanan mulai mendekati dan mempengaruhi organisasi-organisasi pengusaha kecil, petani menengah dan golongan-golongan pemilik kecil lainnya. Sayap kanan menggabungkan inisiatifnya itu dengan upayanya untuk menyatukan perhimpunan-perhimpunan borjuis kecil dengan perhimpunan borjuis besar ke dalam organisasi bersama atau konfederasi. Dari sini lah, borjuis kecil mulai digiring untuk menerima kepemimpinan dan arahan politik secara langsung dari borjuasi. Proses penundukkan borjuis kecil di bawah borjuis besar ini diperkuat dengan ikatan ideologis antar mereka sebagai “sesama” pemilik alat produksi—yang mempersatukannya untuk menentang proletariat yang tak bermilik. Dalam kerangka kesamaan organisasional dan ideologis ini, perbedaan-perbedaan maupun konflik di antara para pengusaha besar dengan para pengusaha kecil berhasil diredam, sebaliknya, kebencian serta permusuhan kaum pengusaha kecil ini berhasil dilampiaskan ke pihak pemerintah dan kelas pekerja.

Di sini kita bisa melihat adanya 4 formasi politik sayap kanan. Yang pertama adalah Partai Kristen Demokrat, mereka ini mewakili fraksi borjuasi yang bergerak di bidang konstruksi, jasa, industri, borjuasi dagang, modal asing, kelompok-kelompok tertentu borjuis kecil (seperti pemilik toko, kaum profesional), dan sebagian besar pegawai kerah putih serta sebagian kecil buruh industri yang masih terpengaruh oleh Katolikisme. Dalam pandangan politiknya, partai ini cenderung memperjuangkan tatanan sosial kapitalis yang masih memungkinkan negara untuk campur tangan guna mempromosikan borjuasi nasional dalam berhubungan dengan modal luar negeri. Dengan hanya sejumlah kecil kaum liberal—yang menentang kudeta militer—dalam partai ini (walaupun mereka ini cukup berperan dalam keberhasilan kudeta tersebut), dan dengan terjadinya proses militerisasi pemerintahan sesudah kudeta, serta setelah sejumlah pimpinan konservatif dalam partai berhasil disingkirkan, Partai Kristen Demokrat kemudian mengambil sikap kritis, namun tetap moderat, terhadap pemerintahan militer paska kudeta ini. Kaum Kriten Demokrat merupakan wakil sayap kanan yang menggunakan kudeta militer tersebut untuk memulihkan rejim parlementar lain yang kapitalis, membersihkan sayap kiri dan membangun tatanan sosial yang memungkinkan borjuis nasional, yang bekerja sama dengan modal imperialis, untuk mengeksploitasi Chili.

Sementara itu, di spektrum politik yang lebih kanan, terdapat Partai Nasional. Partai ini mewakili sebagian besar tuan tanah borjuis, borjuasi dagang, pemilik bank, borjuasi industri, modal asing, dan sekelompok borjuis kecil (seperti pengacara, dokter, dan pengusaha kecil). Partai Nasional, yang selalu memperoleh sedikit suara dalam pemilu, tidak berkeinginan untuk kembali ke sistem pemilihan pemerintahan melalui kotak suara—bahkan meskipun tanpa kehadiran sayap kiri. Dalam kedekatan hubungannya dengan asosiasi-asosiasi pengusaha (gremios), partai ini bermaksud menggunakan kudeta tersebut untuk melenyapkan seluruh sistem politik demokratik-borjuis dan mendukung berkuasanya rejim militer. Partai Nasional cenderung memilih sistem politik korporatis, karena sistem inilah yang memungkinkan partai ini untuk mempengaruhi jalannya sistem politik, yaitu dengan mendudukkan para anggotanya (yang tidak mendapat dukungan luas dari rakyat) di posisi-posisi elit.

Di posisi yang lebih kanan lagi di banding Partai Nasional, terdapat sebuah organisasi paramiliter [iii] yang bergerak di luar parlemen, yakni organisasi Patria y Libertad (Tanah Air dan Kebebasan). Organisasi ini dipenuhi dengan banyak kepentingan dan orientasi personal yang saling bertumpang tindih, namun pada hakekatnya ia merupakan organisasi yang pro-kapitalis. Patria y Libertad didukung oleh golongan-golongan borjuasi nasional dan asing yang alat-alat produksinya sudah diambil-alih pemerintah Allende (yakni bekas tuan tanah, bekas bankir dan elemen-elemen dendam dari kelas borjuis). Tindakan-tindakan politiknya yang ekstrim telah mampu menyeret pemuda borjuis yang tergabung dalam Partai Nasional; sumber keuangannya yang luas bisa dimanfaatkan untuk merecruit kaum lumpenproletariat[iv] ke dalam organisasi ini. Dan kekuatan yang terakhir, yang merupakan kekuatan politik paling agresif dan berpengaruh di kalangan sayap kanan Chili, adalah Angkatan Darat dan Kepolisian Federal (carabineros). Pimpinan militer, yang sebelum terjadinya kudeta dilukiskan oleh Partai Komunis sebagai “kekuatan nasional-patriotik dan konstitusionalis”, adalah kekuatan anti demokrasi parlementer, pro kapitalis (khususnya pro modal asing) dan bertujuan menerapkan bentuk kekuasaan korporatis serta militeristik. Meskipun banyak perwiranya berasal dari kelas “borjuis kecil”, namun pilihan penggalangan strateginya lebih dipengaruhi oleh aliansi-aliansi politik dan sosial yang berkembang sebelum, selama dan sesudah kudeta, ketimbang dipengaruhi asal-usul kelasnya. Kaum borjuasi dan pemerintah Amerika Serikat, dengan modal internasional yang dialirkannya ke Chili, telah menjadi penentu kebijakan sosial ekonomi. Berdirinya kekuasaan teror militer di Chili merupakan upaya untuk mengamankan kebijakan pembangunannya. Ia dirancang untuk menjaga kepentingan-kepentingan basis sosial rejim militer dalam menghadapi meluasnya oposisi yang nyata maupun yang masih potensial.

Seiring dengan ikatan-ikatan vertikal antara borjuis besar dengan borjuis kecil, hubungan juga terjalin antara para pimpinan asosiasi-asosiasi borjuis besar dengan partai-partai politik sayap kanan. Secara individual, para pimpinan asosiasi memiliki keanggotaan rangkap—pada saat yang sama pimpinan-pimpinan asosiasi tersebut juga menjadi anggota salah satu dari partai-partai atau kelompok-kelompok sayap kanan (Partai Nasional, Kristen Demokrat, Patria y Libertad dan sebagainya). Ikatan-ikatan ini cukup fleksibel, sehingga memungkinkan para pimpinan asosiasi untuk mengorganisir aksi-aksi dengan inisiatif mereka sendiri. Dan pada saat yang bersamaan, sekutu-sekutu politik mereka mulai menyeret sejumlah besar pengusaha kecil dan asosiasi-asosiasi yang “apolitis”. Tapi, perlu diketahui bahwa meskipun partai-partai sayap kanan itu mampu menggunakan dan mempengaruhi asosiasi melalui keanggotaan rangkap, asosiasi-asosiasi tersebut juga berisi elemen-elemen “non-partai” (dan “anti-partai”) yang, walaupun menerima dukungan yang diberikan oleh partai-partai tadi, tetap mempertahankan asosiasi untuk “independen dalam bertindak”.[v]

Ikatan-ikatan dan hubungan yang terjalin di kalangan asosiasi serta antara asosiasi-asosiasi tersebut dengan partai-partai politik dan organisasi paramiliter sayap kanan, telah menjadi dasar untuk menyatukan aktivitas mereka. Keanggotaan yang rangkap memudahkan komunikasi dan memungkinkan koordinasi di antara berbagai sektor dan kelompok-kelompok kecil di kalangan asosiasi-asosiasi bisnis dan profesional. Selama tahun pertama kekuasaan Presiden Allende, protes-protes secara terpisah, yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok maupun asosiasi tersebut, tidak lah efektif dan tidak “kumulatif” (di mana tidak berhasil menghimpun kekuatan-kekuatan baru). Namun selama tahun ke dua, dampak dari kekuatan-kekuatan organisasional, yang menyatukan sejumlah sektor kelas pemilik dan sektor profesional, mulai mampu melumpuhkan aktivitas ekonomi dan hajat hidup rakyat. Dan yang lebih penting adalah bahwa kekuatan yang mulai tumbuh—yang berasal dari penyatuan kekuatan dan sumber daya asosiasi-asosiasi serta sekutu-sekutu politik mereka—mulai berhasil menyeret sejumlah besar pengusaha kecil dan kaum profesional. Walaupun sebelumnya mereka tidak aktif dan tidak bersikap secara politik. Terbentuk nya kubu politik “berbasiskan kepentingan kaum pemilik”, yang memiliki sumber daya besar, organisasi yang efisien, kepemimpinan yang jelas dan kemampuan untuk memenangkan aksi, akan dapat melipatgandakan dan mengerahkan kekuatan-kekuatan sosial secara cepat. Individu-individu maupun asosiasi-asosiasi borjuis kecil mulai menyumbangkan uang, waktu dan energi mereka, begitu borjuis kecil semakin yakin bahwa gelombang politik mulai menghantam pemerintah Allende, dan situasi mulai berada di bawah kontrol kelompok-kelompok borjuis besar.

 

Pada tingkat taktis, dan atas desakan pimpinan-pimpinan “non-partai”, asosiasi-asosiasi itu mengawali perjuangan mereka menentang pemerintah dengan mengajukan tuntutan-tuntutan ekonomi: tampaknya tuntutan-tuntutan itu sengaja diajukan dengan batas waktu yang mendesak sehingga tak mungkin dikabulkan segera. Dengan demikian selalu ada alasan bagi borjuis kecil untuk melakukan boikot, melarang buruh-buruh mereka yang akan bekerja, dan melakukan protes. Dampak yang paling cepat terasa adalah terganggunya aktivitas ekonomi dan tekanan terhadap pemerintah agar mau mengerahkan waktu dan sumber dayanya untuk bernegosiasi. Begitu diskusi-diskusi sudah berjalan dan kesepakatan mulai akan tercapai, asosiasi-asosiasi itu mulai menambahkan tuntutan-tuntutan baru. Ketika negosiasi gagal, para pimpinan asosiasi mulai mengajukan platform politik kepada para anggotanya, dengan demikian mereka mulai merancang tahapan baru yakni: konfrontasi dengan pemerintah. Dalam kasus-kasus tertentu, ketika kesepakatan sementara berhasil dicapai, para pimpinan asosiasi mulai memperkuat otoritas mereka dan mulai memperketat disiplin organisasi yakni dengan cara mengontrol distribusi hasil-hasil yang didapat dari pemerintah. Perjuangan yang berhasil dalam menangani masalah-masalah tersebut telah semakin menguatkan posisi para pimpinan sayap kanan yang bercokol dalam asosiasi-asosiasi sehingga berhasil menyeret kekuatan-kekuatan baru. Dengan demikian, ia pun melemahkan setiap upaya yang dilakukan kekuatan-kekuatan pro pemerintah, yang selama ini berusaha menarik jajaran pengusaha kecil agar berpihak ke pemerintah.

 

Untuk mencegah agar tidak salah dalam bertindak, dan menghindari setiap kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan di luar kendali mereka, kaum borjuasi menghembus-hembuskan isu bahwa yang menyebabkan kebangkitan kelas bawah adalah orang-orang asing dan kaum Yahudi. Di kalangan kelas menengah rendahan dan orang-orang kaya dihembus-hembuskan semangat xenophobia [vi] dan juga, dengan kadar tertentu, anti-Semitisme. Hal itu dilakukan untuk mengaburkan kembalinya ketergantungan perekonomian Chili terhadap perusahaan-perusahaan dan kapital keuangan (banking capital) Amerika Serikat.

 

Tekanan yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi militan dan partai sayap kanan diarahkan guna melapangkan jalan bagi kaum militer untuk mengambil-alih kekuasaan. Pada permulaannya, tujuan dari aksi-aksi tersebut adalah untuk mendudukan perwira-perwira militer di pemerintahan—dengan demikian mereka tetap mempertahan “bentuk” pemerintahan secara konstitusional, sambil melakukan perubahan isi dan arah kebijaksanaan pemerintah secara radikal dari dalam. Untuk sementara waktu, perpecahan yang terjadi di kalangan perwira militer dapat mencegah terjadinya perubahan yang mendasar dalam kebijaksanaan pemerintah. Akan tetapi, orang-orang kanan berhasil meraih cukup pengaruh di kalangan eksekutif. Hal ini memungkinkan mereka untuk merongrong ketahanan pemerintah dalam menghadapi sabotase politik, administratif dan ekonomi yang dilancarkan asosiasi-asosiasi dan partai sayap kanan. Koalisi militer-asosiasi partai tersebut berhasil membangun basis politik untuk melancarkan kampanye teror, yang diorganisir oleh organisasi-organisasi paramiliter sayap kanan di pedesaan dan perkotaan. Pola yang dilakukan oleh koalisi anti-pemerintah adalah sebagai berikut: selama teror tersebut berjalan, koalisi menuduh pemerintahan Allende bersifat “tidak sah”, oleh karenanya mereka membenarkan terjadinya aksi-aksi teror tersebut; koalisi menuduh orang-orang pro sosialis telah melakukan kejahatan, yang sebenar nya diorganisir oleh kaum teroris; mereka membesar-besarkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari aksi teror tadi dan meletakan kesalahannya pada pemerintah; akhirnya, pihak koalisi membesar-besarkan kekacauan yang ditimbulkannya, namun mereka tetap menentang kekuasaan pemerintah dan aparatus-aparatusnya untuk menumpas kelompok-kelompok teroris tadi. Sementara pihak koalisi anti-pemerintah berhasil “menyelubungi” aksi-aksi terorisme, mereka juga mengorganisir para penjahat untuk melakukan pembersihan terhadap anggota-anggota organisasinya yang tidak menyetujui aksi-aksi teror tersebut. Pembersihan itu dilakukan dengan cara: serangan-serangan fisik, teror-teror mental, dan pembunuhan-pembunuhan. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka menyeragamkan sikap politik anggota, sehingga akan memudahkan pelaksanaan keputusan-keputusan politik para pimpinan koalisi. Dengan cara itu, begitu gerakan kanan berhasil meraih momentum, mereka kemudian memadukan tindakan-tindakan legal dan illegal serta meningkatkan aktivitas kelompok untuk menghancurkan otoritas pemerintah. Akhirnya, kesemuanya itu diarahkan untuk menciptakan dalih bagi pengambil-alihan kekuasaan oleh militer.

 

Mata rantai yang paling ujung dari rangkaian organisasi koalisi dan aktivitas anti-Allende tersebut adalah persekongkolan perusahaan besar-CIA-militer-pemerintah AS dan kelompok-kelompok militer-perusahaan besar Brazil. Dengan dorongan dari pihak koalisi anti pemerintah, agen-agen kredit dan bank-bank swasta AS menghentikan pemberian kredit jangka pendek. Dan pengiriman barang yang sudah dipesan, juga ditunda-tunda oleh perusahaan-perusahaan AS—hal ini mengakibatkan kelangkaan barang kebutuhan sehari-hari. Kelangkaan barang-barang ini sangat mempengaruhi konsumen kelas menengah rendahan, para pemilik truk, pengusaha kecil dan professional—mereka ini adalah konsumen yang sangat tergantung pada barang-barang buatan AS. Oleh karenanya tidak mengherankan, jika massa borjuis kecil ini—yang diorganisir, dipasok informasi, dan yang diarahkan oleh pimpinan-pimpinan sayap kanan asosiasi—kemudian memusuhi pemerintah. Akan tetapi, karena pemerintah Allende lebih memilih menjaga hubungan baik dengan pemerintah AS, ia tidak sungguh-sungguh dalam memobilisir kekuatannya dalam menentang biang keladi dari kekacauan penyediaan barang ini. Walaupun memutuskan dengan pemerintah AS, pemerintah tidak mendapatkan apa-apa secara ekonomis, bahkan keputusan tersebut lebih banyak merugikan pihak pemerintah Allende secara politis. Namun sementara itu, pihak koalisi oposisi telah memperbesar upayanya dalam menarik dukungan dari luar negeri secara rahasia: pasokan dana dan militer, dukungan taktis dan bantuan logistik terus mengalir dari AS dan Brazil. Pihak koalisi, baik dengan menjanjikan datangnya “jaman keemasan” maupun menggunakan ancaman serangan fisik, menawarkan hadiah-hadiah bagi individu-individu maupun asosiasi yang mau menghentikan aliran barang dan jasa kepada konsumen. Situasi demikian—dalam suasana terkepung oleh kekuatan-kekuatan yang siap tempur, yang memusuhi dan sekaligus membujuknya untuk bergabung—telah menyebabkan elemen-elemen yang apolitis sekalipun seperti: para pengusaha truk, pemilik toko, supir-supir bus atau para dokter terseret oleh seruan bagi “kesatuan aksi” menentang pemerintah. Di tengah lingkungan keseharian seperti itu, setiap individu borjuis kecil (walaupun dia itu seorang demokrat atau bahkan sosialis sekali pun) berada dalam keadaan terpojok; pihak oposisi tidak banyak memberikan pilihan, dan pemerintah pun tidak mengambil tindakan tegas untuk menghadapi tantangan tersebut.

 

Kelas menengah dan kelas menengah rendahan, yang dihadapkan pada pilihan antara tatanan sosialis parlementarian dan rejim kediktatoran militer, lebih memilih yang terakhir. Untuk itu, mereka mendukung aktivitas-aktivitas yang mengganggu stabilitas politik, melanggar tatanan hukum secara terang-terangan, mendorong terorisme, dan menciptakan kekacauan; lebih jauh lagi, mereka pun menggunakan cara-cara legal dan illegal untuk melancarkan aktivitas subversif terhadap konstitusi dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi dalam berpolitik. Nilai-nilai dan tingkah laku mereka merupakan cerminan dari posisi struktural mereka di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami perubahan secara cepat; akan tetapi, posisi kelas menengah rendahan yang mendua telah menghambat posisi strukturalnya dalam mempengaruhi praktek-praktek politiknya secara langsung: hanya karena campur tangan kaum pengusaha besar secara organisasional dan duduknya politisi-politisi sayap kanan di posisi strategis dalam struktur asosiasi-asosiasi pengusaha, maka keresahan borjuis kecil dapat dipacu dan diarahkan. Mungkin hasilnya akan lain jika saja orang-orang Kiri juga aktif melakukan campur tangan dengan segala kekuatan dan tenaganya terhadap asosiasi-asosiasi tersebut: bersaing dengan orang-orang kanan dalam merebut kepememimpinan asosiasi, menggunakan kekuatan aparat negara untuk menumpas aksi illegal dan menindak para teroris, menyalurkan konsesi-konsesi ke pihak borjuis kecil dengan tetap mengontrol jalur-jalur penyalurannya, memberi penghargaan terhadap pihak-pihak yang mau bekerjasama dengan pemerintah dan menindak aksi-aksi pembangkangan.

 

Sebenarnya, borjuis kecil bukan lah kekuatan yang bisa diandalkan sepenuhnya untuk melancarkan oposisi terhadap pemerintahan UP. Hal ini disebabkan posisinya yang kontradiktif, dan juga karena proses penggabungannya dalam koalisi sayap kanan berjalan secara tersendat-sendat. Borjuis kecil hanya akan bersungguh-sungguh terlibat dalam aktivitas oposisi sayap kanan, ketika mereka sudah merasakan sejumlah kemenangan dan memperoleh konsesi dari pemerintah. Komitmen borjuis kecil terhadap pihak kanan semakin menguat, terutama ketika tatanan politik legal mengalami keretakan, sementara pemerintah sudah tidak mampu mengontrol peristiwa-peristiwa yang menimpanya dari hari ke hari. Di lain pihak, persekutuan/aliansi borjuis kecil dengan kelas borjuasi pun bersifat konjungtural dan tidak stabil: pada periode setelah kudeta, borjuis kecil, yang telah berperan dalam keberhasilan kudeta tersebut, tidak mendapatkan apa-apa. Menaiknya harga-harga, langkanya barang, menurunnya daya beli dan sulitnya memperoleh kredit serta pinjaman, telah banyak menurunkan standar hidup borjuis kecil. Ratusan pengusaha kecil pemilik truk—yang menjadi ujung tombak dalam menjatuhkan Allende—mengalami kebangkrutan, karena mereka dihadapkan dengan kenaikan harga bahan bakar serta sedikitnya pesanan bagi pengangkutan barang-barang. Sekarang, kediktatoran militer-borjuis, yang merebut kekuasaan dengan ditopang pemberontakan borjuis kecil terhadap proletariat, memukul sekutu lamanya ini. Oleh karenanya, tidak lah mengherankan jika sayap borjuis kecil di kalangan Partai Kristen Demokrat (di bawah pimpinan Bernar do Leighton) kemudian menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Front Anti-Fasis yang diproklamirkan oleh Partai Komunis. Jika orang-orang Kiri ini berhasil menggulingkan kediktatoran militer-borjuis, masih muncul pertanyaan: apakah teori revolusi bertahap—yang sekarang sedang menjalani aliansi Anti-Fasis ini—akan kembali dimainkan? Kalau kita melihat kembali jejak sejarahnya, maka seharusnya kelas buruh Chili bisa melakukan sesuatu yang lebih baik ketimbang sekedar tragedi dan lelucon.

 

Bagi orang-orang Kiri, apa yang disebut dengan “mengerahkan segala kekuatan dan tenaga” tak lain adalah: berjuang keras untuk menciptakan basis kekuasaan politik-administratif alternatif, karena, bagaimanapun juga, parlemen adalah kuburan bagi semua ini- siatif pemerintah dan menteri-menteri sayap kiri. Oleh karenanya, agar pemerintah UP berhasil dalam memenangkan atau menetralisir borjuis kecil, pertama-tama ia harus mendasarkan aktivitas dan mengembangkan kebijakan-kebijakannya pada perluasan serta penguatan organisasi-organisasi kelas pekerja. Hanya pada tahap-tahap selanjutnya selama pemerintahan Allende, di tengah-tengah tekanan kekerasan dan konfrontasi yang kian memanas, militan-militan kelas pekerja mulai mengorganisir organisasi-organisasi tempur pada tingkat lokal—tapi kesemuanya sudah terlambat dan jadi sia-sia belaka.

Perkembangan Kesadaran Kelas Pekerja

Selama ini diskusi tentang kesadaran kelas pekerja bersifat statis dan terlalu stereotype. Kaum Maois dan Troskyis berpendapat bahwa selama periode antara 1970-1973, kelas pekerja Chili sesungguhnya sudah menjadi kekuatan revolusioner, sudah berjuang untuk sosialisme, namun mereka itu dipimpin oleh pimpinan reformis dan birokratis “yang berkhianat”, sehingga mereka melenceng dari “apa yang seharusnya”. Di lain pihak, kaum komunis dan sosial-demokrat berpendapat bahwa kaum buruh masih berkesadaran “ekono- mistis” dan hanya bisa meraih kesadaran sosialis setelah melalui pendidikan sosialis dan mengalami perubahan ekonomi secara bertahap di bawah kepemimpinan partai. Namun kedua macam pandangan itu tidak bisa memahami bahwa kesadaran sosialis sesungguhnya merupakan proses yang berkembang dari perjuangan kelas, di mana kelas pekerja bisa mengembangkan instrumen-instrumennya untuk mengontrol dan mengarahkan aktivitas ekonomi [vii]. Pengalaman Chili sesungguhnya sudah mengungkapkan tidak tepatnya analisa yang “statis” terhadap kesadaran kelas pekerja. Pendapat “yang kekiri-kirian” tidak bisa menjelaskan alasan di balik dukungan kelas pekerja terhadap politik parlementarian dan politik kesejahteraan[viii] yang dicanangkan pada tahun pertama pemerintahan Allende. Demikian juga dengan analisa “reformis”, mereka tidak bisa menjelaskan semangat politik konfrontatif dan menjamurnya pusat-pusat kekuasaan kelas pekerja yang otonom dari pemerintah, terutama selama tahun terakhir kekuasaan Allende. Artinya, mereka semua gagal dalam memahami situasi di mana kelas pekerja, yang semula mendukung kepemimpinan politik yang reformis [ix] (termasuk mendukung strategi dan programnya), kemudian berkembang menjadi kelas yang revolusioner, walaupun tanpa kepemimpinan revolusioner. Tanpa melewati periode politik reformis, kelas pekerja tak akan bisa mengembangkan perspektif revolusionernya yang kemudian melintasi kerangka “formal” yang digariskan oleh pimpinan-pimpinan mereka. Dengan demikian, periode reformis merupakan kondisi yang dibutuhkan bagi mobilisasi kelas dan merupakan penciptaan kondisi untuk melancarkan perjuangan revolusioner. Namun ketidakmampuan dalam menterjemahkan pandangan-pandangan politiknya yang mendasar dan dalam menerapkan strategi baru oleh para pimpinan reformis di tengah-tengah situasi politik yang terus berubah, telah menjadi penghalang serius dalam memperjuangkan sosialisme.

Pada awalnya, yakni pada bulan September 1970, sebagian besar kelas pekerja Chili mendukung politik parlementarian dan kebijakan ekonomi negara kesejahteraan yang diterapkan pemerintah. Enam bulan kemudian, politik parlementarian dan kesejahteraan itu didukung oleh sekitar 75% kaum buruh, hal ini tercermin pada pemilihan tingkat kota praja (April 1971). Namun setelah melalui masa dua setengah tahun, 75% kaum buruh di Chili lebih mendukung cara-cara ekstra-parlementer (dengan cara menduduki pabrik, mempersiapkan aksi-aksi frontal, mengkritik kelemahan pemerintah dalam menghadapi kaum Kanan) untuk menghadapi para teroris sayap kanan, melakukan sosialisasi dalam perekonomian, meningkatkan produksi serta menginstitusikan kekuasaan-kekuasaan baru kelas pekerja.

Peningkatan jumlah mereka yang mendukung metode pemungutan suara dalam enam bulan pertama itu disebabkan beberapa faktor, yaitu: (1) untuk mencegah penggunaan cara-cara kekerasan baik oleh pemerintah maupun para majikan, (2) untuk memberi kesempatan pada pemerintah dalam menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial, (3) menurunnya efektifitas propaganda hitam yang dilancarkan oleh kaum kanan, dan yang terakhir (4) mendukung kemenangan yang sudah diraih oleh UP melalui politik pemilu.

Pemerintah, yang “memimpin” kelas pekerja untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dan politik, termasuk dalam melakukan reformasi agraria dan nasionalisasi pertambangan tembaga milik AS, didesak oleh kelas pekerja untuk memperluas penerapan politik nasionalisasi terhadap industri-industri kapitalis dalam negeri; memperluas kontrol pemerintah terhadap sektor transportasi, perdagangan dan konstruksi; serta untuk mengakui kekuasaan legislatif dewan-dewan kelas pekerja—yang kesemuanya itu ditolak oleh pemerintah. Pada tahap awal, kepemimpinan UP berhasil meningkatkan dukungan buruh terhadap pemerintah dan organisasi-organisasi sosialis melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang “populis” (seperti peningkatan upah, pengontrolan harga, fasilitas kesehatan dan sebagainya), yang secara jelas membela kepentingan kaum buruh. Dari hal tersebut, terciptalah kesamaan kepentingan antara pemerintah dengan kelas pekerja. Serangan-serangan yang diarahkan ke pemerintah oleh oposisi politik sayap kanan dan kelompok-kelompok pengusaha, semakin memperkuat persatuan buruh, mempertajam permusuhan kelas, meningkatkan solidaritas atau kesadaran kelas di antara kaum buruh. Jumlah basis kelas pekerja yang mendukung pemerintahan UP, relatif terus bertahan sejak pertengahan 1971 hingga tergulingnya pemerintah pada bulan September 1973. Pemerintah dan partai-partai pendukungnya semakin mendapatkan prestise politik dengan meningkatnya dukungan terhadap kaum Kiri. Akan tetapi, perubahan-perubahan mendasar sesungguhnya terjadi di kalangan kelas pekerja, yakni perubahan dalam alasan mereka untuk memberikan dukungan politik pada pemerintahan Allende, metode-metode politik, taktik, strategi dan organisasinya. Kaum buruh tidak lagi sekedar menjadi pendukung aktif bagi program kesejahteraan yang diinisiatifkan dan diatur oleh pemerintah, namun ia sekarang telah menjadi partisipan aktif dalam proses perubahan hu- bungan kepemilikan alat-alat produksi. Mereka tidak lagi sekedar ikut-ikutan dalam rally-rally massa, yang tidak tertarik dengan perdebatan-perdebatan di parlemen atau kongres-kongres serikat buruh. Namun sekarang kaum buruh sudah mulai mengembangkan partisipasinya secara terus menerus dalam organisasi. Selama tiga tahun kekuasaan Allende, kaum buruh telah meningkat dari sekedar mengambil posisi “ekonomistik” menjadi kekuatan yang berperspektif sosialis. Perubahan kualitatif ini merupakan hasil dari perjuangan sosial yang terjadi selama tahun terakhir pemerintahan Allende. Struktur, arahan, intensitas dan keluasan perjuangan sosial ini semakin meningkatkan kesadaran kelas mereka.

Sebenarnya, yang memprovokasi perjuangan sosial tersebut—yang semakin meningkatkan kesadaran kelas di kalangan buruh—adalah kelas-kelas pemilik alat produksi beserta sekutu-sekutunya di kalangan asosiasi kaum profesonal. Memang pemerintahan Allende pun telah melakukan perubahan-perubahan secara mendalam, namun apa yang dilakukan pemerintah hanya sebatas pada program nasionalisasi terhadap industri-industri, transportasi dan firma-firma perdagangan yang besar saja. Para pemilik firma ini, yang terorganisir dalam asosiasi pengusaha swasta dan yang menjalin hubungan dengan partai-partai sayap kanan, kalangan perwira militer dan organisasi-organisasi paramiliter, berusaha keras untuk meruntuhkan pemerintah melalui lockout (penghentian produksi); yakni dengan menutup pabrik-pabrik, menghentikan kegiatan bisnis, melumpuhkan transportasi dan jasa pelayanan kaum profesional. Kesemuanya itu diarahkan untuk memperlancar kudeta militer. Aksi-aksi yang dilancarkan secara serentak oleh kelompok-kelompok pengusaha dalam mempertahankan kepentingan ekonominya itu, telah mendorong kaum buruh untuk melakukan tindakan yang sama. Kaum buruh mulai menduduki dan mengoperasikan pabrik-pabrik. Kegiatan produksi dilakukan tanpa campur tangan majikan. Meskipun menghadapi krisis ekonomi, pengalaman praktis yang mereka temukan bahwa industri pun dapat berfungsi tanpa adanya kelas kapitalis, telah menjadi elemen kunci dalam meradikalisir kelas pekerja. Berangkat dari kebutuhan untuk mengorganisir produksi, transportasi dan distribusi, telah muncul jaringan kerja yang menyatukan seluruh buruh dari berbagai sektor yang sebelumnya saling berpencaran. Tindak kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh kaum majikan dan sekutu-sekutu politik mereka untuk melumpuhkan perekonomian, telah mendorong kaum buruh untuk membentuk kelompok-kelompok paramiliter yang bertugas menjaga instalasi-instalasi produktif.

Perubahan kesadaran kelas pekerja terjadi melalui serangkaian aksi dalam mempertahankan kebijaksanaan distribusi pemerintah, yang mendapat ancaman dari kaum majikan. Perubahan-perubahan kualitatif yang terjadi, merupakan hasil dari pengalaman buruh dalam menjalankan manajemen; setelah kaum buruh mengambil-alih industri “untuk mempertahankan negara kesejahteraan”, mereka mulai memegang kekuasaan manajemen dan hak-hak istimewa. Konfrontasi yang terjadi antara pemerintah dengan kaum majikan telah memancing mobilisasi kekuatan-kekuatan sosial secara massal, meningkatkan solidaritas dan memunculkan organisasi-organisasi di kalangan kelas pekerja dalam merebut kontrol dan pengaturan alat-alat produksi. Namun, dalam tingkatan praktis terdapat perbedaan antara kesadaran buruh dengan orientasi politik yang diambil pemerintah. Bagi para pejabat, yang lebih menjadi permasalahan adalah bagaimana menjaga keutuhan pemerintahan; mereka beranggapan bahwa aktivitas kaum buruh merupakan sarana yang positif—walaupun hanya untuk sementara—untuk memaksa kaum borjuasi agar menghargai norma-norma politik parlementarian, serta agar mereka mau kembali berproduksi secara “normal”. Sementara itu, kaum buruh (yang sampai saat itu sudah mulai kritis terhadap aspek-aspek tertentu dari ke bijakan pemerintah, namun masih tetap memahami perspektif pemerintah dalam menjalankan proses ekonomi-politik),  dalam hal ini buruh industri, sosialisasi industri secara menyeluruh (yakni pendudukan dan pengoperasian pabrik-pabrik) haruslah menjadi tujuan dan orientasi kebijakan pemerintah. Intensitas perjuangan kelas telah mendorong kaum buruh melampaui “batas-batas” dan proses sosialisasi secara abstrak, yang selama ini dicanangkan para pejabat pemerintah.

Sebenarnya, definisi “sosialisme abstrak” sangat beragam, namun yang dimaksud di sini adalah: tidak terpadunya praktek-praktek institusional oleh pemerintah dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh massa. Sebagai contoh, UP selalu menyatakan dirinya sebagai pemerintahan kelas pekerja, namun dalam kenyataannya ia selalu bergantung pada parlemen yang dikontrol oleh borjuasi, dan di lain pihak justru mengecilkan peranan dan aktivitas organisasi-organisasi pekerja (Dewan Buruh, Dewan Kotapraja dan Dewan-Dewan Petani). Aktivitas sehari-hari dan struktur organisasi sayap Kiri di daerah-daerah pertambangan yang telah dinasionalisasi, tidak mengalami perubahan dibanding sebelumnya. Selain itu, walaupun kaum Kiri secara terus menerus mendorong kaum pekerja untuk berpartisipasi, berproduksi dan untuk bersikap sebagai kaum sosialis—mereka tidaklah menciptakan saluran-saluran organisasional yang memungkinkan berlakunya hal tersebut, dan bahkan, dalam sejumlah kasus, mereka tidak memberikan contoh-contoh secara personal dalam mengarahkan orientasi kelas. “Pendidikan sosialis” dilancarkan melalui ceramah-ceramah dan pamflet, namun pengalaman kerja sehari-hari dan struktur kehidupan masyarakat masih diatur dengan norma-norma borjuis. Inilah yang dimaksud dengan “sosialisme abstrak”. Pendekatan seperti ini pun terjadi dalam penyusunan strategi pembangunan sosialis, yang diarahkan untuk memenangkan suara di parlemen dan mendudukkan orang-orang Kiri di pemerintahan. Mereka melakukan negosiasi dengan partai utama kaum borjuasi, yaitu Partai Kristen Demokrat, dan secara diam-diam menjalin hubungan dengan “perwira-perwira Angkatan Darat yang patriotik dan profesional”. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, massa dilibatkan sebagai kekuatan tawar menawar dan untuk mendesak oposisi agar mau memberikan konsesi kepada pemerintah. Di mata pemerintah, perubahan-perubahan mendasar hanya mungkin terjadi setelah melewati rentang waktu yang panjang—yakni setelah “revolusi demokratik-nasional” diselesaikan (yakni setelah hubungan-hubungan sosial kapitalis dan kapasitas perekonomian nasional bisa ditingkatkan dengan membebaskannya dari kontrol imperialisme dan koloni-koloni perkebunan feodal). Beranjak dari pendapat tersebut, Partai Komunis kemudian lebih mempertahankan bentuk-bentuk organisasi kolektivistis yang mirip pengorganisasian produksi kapitalis, dengan menginstitusikan: dewan-dewan direktur dan manajer-manajer yang otonom dalam menangani perusahaan, serta diberlakukannya prinsip-prinsip yang terlalu birokratis. Untuk mengamankan jalannya “revolusi demokratik-nasional” ini, kaum Komunis lebih memfokuskan diri dalam “menormalkan” pembangunan masyarakat, memberikan perangsang-perangsang material, subsidi, kredit dan pinjaman bagi struktur permodalan Chili (hal ini sama saja dengan “menanam modal” bagi sebuah kontra-revolusi), menyetujui undang-undang yang mengontrol pemilikan senjata (yang artinya melucuti kaum pekerja dan memberi peluang bagi kaum Kanan untuk mempersenjatai diri melalui Angkatan Bersenjata) dan, terutama sekali, mereka memfokuskan diri pada “peningkatan produksi”. Slogan “perluasan produksi” ini (sebuah slogan yang absurd dan bodoh di tengah-tengah periode pra-perang saudara/menjelang kudeta) merupa kan konsekuensi logis dari visi mereka tentang sosialisme bertahap. Dalam hal ini, kaum Komunis hanya menjalankan peran yang sebelumnya tidak mau dilakukan oleh borjuasi. Dengan menjalankan peran tersebut, program-program mereka menjadi abstrak dan semakin tercerabut dari pengalaman, kejadian-kejadian dan kondisi sehari-hari kaum pekerja di Chili.

Sampai saat itu, para pejabat sayap kiri masih menganggap para buruh Chili belum berkesadaran sosialis, artinya mereka masih dianggap “ekonomistis”. Mereka telah berupaya sekuat tenaga untuk memperluas kesadaran politik di kalangan pekerja. Upaya tersebut dilakukan dengan mengkombinasikan program-program pendidikan dan distribusi. Akan tetapi, walaupun sejumlah buruh sudah menyadari implikasi-implikasi politik yang ditimbulkan dari penggunaan metode-metode ini, namun pengalaman-pengalaman praktis yang dihadapi kelas pekerja dalam menjalankan produksi di pabrik-pabrik telah mendorong maju kesadaran sosialis di kalangan mereka. Upaya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi sayap kiri untuk memisahkan sosialisme dengan pengalaman praktis perjuangan kelas pekerja, (artinya memperkenalkan sosialisme dengan hanya menggunakan metode pendidikan) telah menghambat perkembangan kesadaran kelas pekerja secara kualitatif. Oleh karenanya tidak lah mengherankan jika meluasnya radikalisasi di kalangan kelas pekerja lebih didorong oleh faktor-faktor eksternal, yakni terdorong oleh aktivitas-aktivitas oposisi terhadap pemerintah. Dalam hal ini, pihak oposisi memancing munculnya masalah yang mendasar, yaitu konflik di pusat-pusat produksi. Menurut kaum oposisi, yang menjadi masalah bukanlah masalah produksi (sebagaimana yang ditekankan oleh pejabat-pejabat resmi sayap kiri), melainkan: siapa kah yang mengontrol alat-alat produksi? Dengan melakukan penutupan pabrik-pabrik dan melarang buruhnya untuk bekerja, kaum majikan berarti menolak segala argumen-argumen “produksionis” yang diajukan oleh pejabat resmi sayap kiri, karena pokok masalahnya adalah: hegemoni kelas, yang sekarang sedang diuji dan diperebutkan oleh kelas borjuasi dengan kelas pekerja. Dengan demikian, bisa dikatakan, kesadaran kelas pekerja bersesuaian (namun sekaligus saling berhadapan dengan) kesadaran kelas borjuasi. Dengan mendudukkan problem produksi di bawah persoalan penguasaan alat-alat produksi, maka kelas pekerja dihadapkan pada 2 pilihan, yakni: kelas pekerja—dengan pimpinan kelas kapitalis—memilih mogok kerja, menutup pabrik-pabrik dan menentang pemerintah, atau, merebut industri-industri tersebut dari tangan kelas kapitalis dan menyerahkannya pada pemerintah, yang notabene adalah pemerintahan kelas pekerja. Kelas pekerja memilih yang terakhir; pejabat-pejabat sayap kiri dalam pemerintahan tidak menjatuhkan pilihan. 

Akan tetapi, perkembangan yang terjadi dalam hubungan segitiga (antara kelas pekerja, pejabat resmi sayap kiri dan kaum majikan) tidak sampai menimbulkan perpecahan organisasional di antara pejabat resmi sayap kiri dengan kelas pekerja. Perpecahan tersebut tidak terjadi karena memang tidak adanya pilihan organisasi yang lain bagi kelas pekerja radikal.

Bisa dikatakan kekuatan sayap kiri sedang mengalami pergulatan: di tengah memuncaknya perjuangan kelas, pemerintah menerima terjadinya perubahan kesadaran kelas pekerja yang ditimbulkan oleh aksi-aksi dan tekanan mereka (seperti aksi perebutan pabrik, tanah dan sebagainya), dan pemerintah pun bisa menerima inisiatif-inisiatif terorganisir oleh kelas pekerja. Namun kemudian pemerintah mengubahnya sebagai alat untuk meraih tujuan politiknya. Sebagai contoh bisa ditunjukkan di sini: berdirinya Dewan-Dewan Buruh tidak ditentang oleh pemerintah, justru kemudian pemerintah mengunakan dewan-dewan tersebut untuk menekan kaum borjuasi agar mau mematuhi aturan-aturan politik demokrasi borjuis. Demikian juga dengan jaringan-jaringan pekerja, kesemuanya tidak dilarang, tetapi digabungkan ke dalam Konfederasi Persatuan Buruh (CUT), yang dipimpin oleh kaum reformis, atau, jika tidak, jaringan tersebut dibiarkan saling berpencaran, tanpa ada arahan dan tugas-tugas setelah terjadi konfrontasi dengan kaum majikan.

Sementara itu, pada tingkat lokal, pimpinan buruh tetap konsisten. Kaum pekerja mulai mengalihkan dukungannya ke sosialis radikal yang tergabung dalam Gerakan Aksi Persatuan Rakyat (MAPU, yang dipimpin oleh Oscar Garreton), Kristen Kiri (IC), dan Gerakan Kiri Revolusioner (MIR); namun berragamnya organisasi-organisasi kiri yang ada, serta masih bergabungnya sosialis-sosialis radikal dalam Partai Sosialis (PS)—yang khawatir jika mereka meninggalkan partai tersebut akan menyebabkan jatuhnya Allende dan “memecah belah kekuatan kelas”, dan lagi pula mereka tetap berharap masih mungkin untuk mengerahkan dukungan mayoritas kelas pekerja dalam perjuangan mereka merebut kepemimpinan partai—telah menyebabkan an Kiri Revolusioner (MIR); namun beragamnya organisasi-organisasi kiri yang ada, serta masih bergabungnya sosialis-sosialis radikal dalam Partai Sosialis (PS)—yang khawatir jika mereka meninggalkan partai tersebut akan menyebabkan jatuhnya Allende dan “memecah belah kekuatan kelas”, dan lagi pula mereka tetap berharap masih mungkin untuk mengerahkan dukungan mayoritas kelas pekerja dalam perjuangan mereka merebut kepemimpinan partai—telah menyebabkan masalah yang sangat mendasar, yakni: tidak adanya alat-alat organisasional dan strategi yang bisa menghimpun massa pengikutnya dalam mewujudkan program tersebut. Dalam hal ini, sayap radikal PS dihadapkan pada dilema, karena bagaimanapun juga, mereka secara organisasional terikat dengan UP. Sebaliknya, UP selama ini terobsesi untuk membuat kesepakatan dengan minoritas sayap kiri Kristen Demokrat, namun yang tetap terikat pada pimpinan sayap kanan yang mendominasi partai tersebut yaitu Eduardo Frei, (yang justru sedang melibatkan diri dalam persiapan kudeta). Dengan demikian sayap radikal PS menjauhkan diri dari massa pekerja radikal yang sebenarnya mampu membangun basis baru bagi kubu kekuatan revolusioner. Di lain pihak, organisasi MIR tidak memiliki kader-kader kelas pekerja dan jaringan di pusat-pusat industri kunci, sehinga ia tidak mempunyai pengaruh yang penting di kalangan kekuatan paling revolusioner dalam masyarakat Chili—yakni kelas pekerja. Karena banyak bergerak di luar pabrik, MIR, walaupun memiliki strategi yang tepat dan kedisiplinan organisasi, tidak bisa mengarahkan buruh dalam menghadapi konfrontasi-konfrontasi yang akan terjadi kemudian. Ikatan-ikatan antara kelas pekerja dengan partai-partai tradisional sayap kiri telah terjalin kuat melalui perjuangan dan pengalaman bersama selama puluhan tahun, sehingga ikatan-ikatan tersebut tidak mudah putus begitu saja. Adalah lebih mudah bagi kaum buruh untuk mengalihkan dukungan mereka dari satu fraksi ke fraksi lainnya, dari satu taktik ke taktik lainnya dalam partai, ketimbang bergabung dengan organisasi lain yang tidak punya basis di pabrik-pabrik.

Juga ada beberapa alasan lain yang menyebabkan tidak lahirnya organisasi alternatif, walaupun di kalangan massa pekerja sudah berkembang kesadaran sosialis. Di antara alasan tersebut adalah perpecahan yang terjadi di kalangan sayap kiri revolusioner: MIR, MAPU (pimpinan Oscar Garreton), IC (Kristen Kiri) dan kelompok-kelompok lainnya sering bersaing di basis-basis sosial yang sama, sehingga banyak menguras tenaga dan membingungkan kaum buruh. Perpecahan ini juga semakin diperparah oleh kepemimpinan “yang sangat personalistik” di organisasi-organisasi ini.

Kampanye pemilu yang terakhir untuk memilih anggota konggres Chili (pada bulan Maret 1973), telah menjadi saksi bagaimana kelas pekerja secara besar-besaran tetap memilih sayap kiri, namun pilihan mereka bukan lagi berdasarkan “alasan-alasan ekonomistik” (karena, sebelum kampanye dimulai, telah terjadi kelangkaan barang akibat sabotase kaum majikan dan terhentinya pasokan dari stock pemerintah). Pada pemilu tersebut, basis kelas pekerja untuk memilih sayap kiri adalah pengalaman positif mereka dalam perjuangan kelas, solidaritas kelas dan distribusi kekuasaan politik. Momentum historis bagi perjuangan revolusioner sudah di depan mata, tetapi pimpinan sayap kiri gagal memanfaatkannya.

Organisasi-organisasi otonom kelas pekerja (yakni Dewan-Dewan Buruh, Dewan-Dewan Kotapraja) didirikan sebagai alat untuk merebut kekuasaan negara dan untuk mempertahankan hasil-hasil sosial ekonomi dan keberlangsungan pemerintahan Allende. Konfrontasi yang terjadi pada bulan Oktober 1972 dan kudeta militer yang gagal pada Juni 1973 merupakan prakondisi bagi mobilisasi buruh dan kaum tani secara besar-besaran sehingga menciptakan situasi revolusioner, seperti: perebutan pabrik secara besar-besaran, pendudukan kota-kota, pembentukan unit-unit milisia, kesadaran di kalangan pekerja bahwa musuh utama mereka adalah borjuasi, perpecahan di kalangan Angkatan Bersenjata, semuanya itu adalah faktor-faktor obyektif yang mendorong perjuangan revolusioner—dengan syarat ada partai revolusioner yang siap mengorganisir pemberontakan. Walaupun tanpa kepemimpinan partai, organisasi-organisasi pekerja tetap menyokong pemerintahan Allende dan meluaskan sektor sosial ekonomi dalam sistem politik yang ada. Konsekuensinya, organisasi-organisasi buruh itu hanya menjadi ekspresi sindikalisme revolusioner[x], karena partai-partai sayap kiri tetap bersikukuh di posisi reformis. Namun sindikalisme revolusioner yang dimaksud di sini bukanlah hasil dari kesadaran kaum buruh dan juga ia bukan aliran ideologis tertentu, namun merupakan akibat pembatasan yang dilakukan sayap kiri parlementer terhadap organisasi kelas pekerja, sehingga organisasi tersebut berikap defensif terhadap organisasi politik dan kekuasaan pemerintah—organisasi-organisasi tersebut hanya mempertahankan pabrik-pabrik yang telah mereka rebut dan tidak meningkatkannya pada perjuangan perebutan kekuasaan negara. Akibatnya, ketika kudeta militer 11 September 1973 terjadi, pabrik-pabrik yang selama ini dipertahankan oleh kaum buruh malah menjadi jebakan dan ladang kematian mereka.

Pejabat-pejabat resmi sayap kiri, setelah duduk dalam pemerintahan Allende, gagal untuk menggabungkan pengalaman, organisasi dan perkembangan kesadaran sosialis kelas pekerja ke dalam strategi besar bagi perjuangan revolusioner untuk mengambil-alih negara dari kelas borjuasi. Mereka terjebak dalam Marxisme abstrak menurut versi mereka sendiri: sosialisme hanya menjadi proyek teoritis yang tercerabut dari realitas politik sehari-hari—meskipun realitas politik ini sudah menjembatani jurang antara perjuangan politik sehari-hari dengan permasalahan yang mendasar, yakni: hegemoni politik.

James Petras adalah seorang Profesor Sosiologi di Universitas Binghampton, New York, Amerika Serikat. Tulisan-tulisannya banyak mengupas soal politik dan pengalaman praktek gerakan revolusioner di Amerika Latin.

[i] Golpe adalah kata dalam bahasa Spanyol, yang artinya adalah kudeta; golpista artinya adalah para pelaku atau simpatisan kudeta.

[ii] Pola pembangunan yang tidak seimbang dalam sektor industri di Chili sangatlah kentara, di mana 114 firma mengontrol produksi, sementara ada sekitar 35.000 firma (yang mempekerjakan sebagian besar angkatan kerja di Chili) yang tumbuh bagaikan jamur dalam sistem industrinya. Di seluruh negeri, asosiasi pengusaha eceran mempunyai anggota sebanyak 160.000 orang, di mana sebagian besar- nya adalah para pemilik toko kecil di luar pemilik supermarket.

[iii] Paramiliter: kekuatan-kekuatan sipil yang dipersenjatai dengan baik dan terlatih secara militer. Pent.

[iv] Lumpenproletariat: elemen-elemen yang tidak produktif dalam ma syarakat, seperti: para penjahat, preman dsb. Pent.

[v] Para pimpinan asosiasi yang anti-partai ini merupakan pendukung-pendukung yang kuat bagi berdirinya negara polisi militer di Chili. Dalam beberapa kasus, elemen-elemen anti-partai tersebut bahkan memperoleh kedudukan yang berpengaruh dalam pemerintahan militer Pinochet.

[vi] Xenophobia: Anti-orang asing. Pent.

[vii] Tugas partai adalah untuk mengorganisir dan memperdalam proses “yang spontan” ini, yakni mempersiapkan jalan (secara militer mau pun politik) bagi perjuangan merebut kekuasaan. Partai tidak lah sama dengan kelas, sekaligus juga tidak berada “di luar” kelas; justru melalui kader-kader kelas pekerjanya, partai menyatukan di ri dalam perjuangan kelas.

[viii] Baca: reformisme dalam bidang politik dan ekonomi. Pent.

[ix] Karakteristik dari kecenderungan politik reformis adalah seba- gai berikut: (1) penerapan teori transformasi sosialis secara bertahap, yaitu hanya berfokus pada perubahan-perubahan struktural tanpa mengkaitkannya dengan perkembangan kapitalis-nasional; (2) tidak adanya upaya untuk mengkaitkan perubahan-perubahan demokratik-nasionalis dengan perjuangan bagi sosialisme: yakni, tidak dikaitkan dengan pengorganisiran kekuatan militer dan politik bagi perebutan kekuasaan; (3) diterapkannya metode sebagai berikut: “menyusup” ke institusi-institusi yang ada, mempe-

ngaruhi sektor Angkatan Bersenjata borjuis, menerima keabsahan tatanan institusional borjuis — bahkan ketika pihak borjuasi sendiri tidak lagi mengakui tatanan tersebut; (4) menganggap perjuangan melalui kotak suara sebagai fokus sentral bagi aktivitas politik, mengerahkan seluruh aktivitas dan organisasi ke dalam arena tersebut, di mana perjuangan-perjuangan sosial di- arahkan untuk memenangkan pemilu.

[x] Sindikalisme Revolusioner yang dimaksud di sini adalah: pola tindakan politik kelas pekerja yang membatasi diri hanya dengan penguasaan alat-alat produksi milik borjuis (seperti pabrik-pa- brik, perkebunan dsb) , tanpa mengkaitkannya dengan perjuangan se cara terprogram guna merebut negara dari kelas borjuis. Pent.

 

Read Full Article