Kategori: Agenda

Mari Bersatu Menyelamatkan Demokrasi dan Bersolidaritas Pada Perjuangan Rakyat Papua!

Kawan-kawan Indonesia, kawan-kawan Papua, dan kawan-kawan internasional yang baik,

Sebagaimana kita tahu bahwa, dalam sejarahnya, negeri Indonesia dan lembaga-lembaga internasional banyak mengalami hambatan dalam perjuangannya lebih menyempurnakan demokrasi. Dan, tentu saja, kita berkewajiban memberikan jawaban terhadap masalah tersebut agar kita bisa menjawab segala tuntutan rakyat secara demokratik—termasuk memberikan jawaban terhadap perjuangan rakyat Papua yang sedang menuntut HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION). Dengan demikian, kita, bangsa Indonesia, rakyat Papua, masyarakat internasional, juga dapat bermartabat di hadapan kemanusian dan masyarakat internasional sebagai bangsa yang matang-dewasa—beradab dan berbudaya.

Di Papua kita sedang menyaksikan kelahiran suatu bangsa, bangsa Papua. Namun kelahiran bangsa Papua mengalami hambatan karena tidak ditanggapi secara demokratik oleh Negara Indonesia (baca: bukan tanggapan rakyat Indonesia); Negara Indonesia tidak menanggapinya dengan memberikan hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri secara benar dan sah dalam pandangan hukum internasional—bahkan belum diuji keabsahannya pada landasan konstitusi Republik Indonesia.

Dalam kesejarahan rakyat Papua, rakyat Papua sudah mengalami suatu proses untuk lahir sebagai suatu bangsa. Landasan pokok suatu bangsa utamanya adalah suatu komunitas, komunitas tertentu manusia. Komunitas tersebut bukan lah dilandaskan pada ras, juga bukan pada kesukuan. Bangsa modern Itali dibentuk orang-orang Roma, Teuton (orang-orang Jerman), Etruria (orang-orang Yunani Tengah), Yunani, dan yang lainnya. Demikian pula bangsa Inggris, bangsa Jerman, dan bangsa-bangsa lainnya, yang terbentuk menjadi suatu bangsa dari berbagai ras dan kesukuan. Rakyat Papua juga telah (dan bisa) memenuhi landasan-landasan kebangsaan lainnya seperti telah memiliki (dan sudah mampu menetapkan) bahasa (bersama) dalam pergaulannya; memiliki wilayah (teritori) bersama; memiliki tautan-padu-keserasian kehidupan ekonomi; dan, yang terpenting, rakyat Papua, setelah menjalani pengalaman pahit dalam kesejarahannya, telah secara bersama-sama berjuang, sehingga memiliki pengalaman kejiwaan-bersama untuk mewujudkan harapan-indah kultur bersamanya.

Sekali lagi, demi menjadi manusia dan bangsa yang matang-dewasa—beradab dan berbudaya—kita wajib menanggapinya secara demokratik: dengan mendiskusikan dan memperjuangkan hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Mari!

Terima kasih—makna harfiahnya: kami, pendukung perjuangan hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, sedang/telah menerima kasih anda.

Proposal Persatuan Solidaritas ini diterbitkan oleh Para Pendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua Barat.

Narahubung: 081574304391 (Surya Anta

English Version

Let us unite to save democracy and in solidarity with the struggle of the Papuan people!

Respected comrades from Indonesia, Papua and the international community,

As we know from history, Indonesia as a country and international institutions have faced many obstacles in their efforts to complete the struggle for democracy. And, of course, we are also obliged to respond to these problems so that we can answer the demands of all people democratically — including providing an answer to the Papuan people’s struggle for the RIGHT TO SELF-DETERMINATION. Thus we, the Indonesian nation, the people of Papua, the international community, can also be dignified in confronting humanity and the international community as a nation that is developed, mature, civilised and cultured.

In Papua were currently witnessing the birth of a nation, the nation of Papua. The birth of the Papuan nation however is facing obstacles because the Indonesian state is not responding to this democratically (the state, not the Indonesian people); the Indonesian state is not responding by giving the Papuan people the genuine and legitimate right to self-determination as viewed under international law — moreover its legitimacy has yet to be tested based on the constitution of the Republic of Indonesia.

Historically, the Papuan people have already gone through a process of giving birth to a nation. The basic grounds for the existence of a nation is a community, a stable community of peoples. Such a community is not based on race or ethnicity. The modern nation of Italy was formed from the people of Rome, Teuton (Germanic peoples), Etruria (the people of central Greece), Greeks and others. Likewise the nations of Britain, Germany and other nations were formed into a single nation from people of various races and ethnicity.

The Papuan people already (and can) fulfill the other grounds for being considered a nation (and this can be established) such as having a common language of association; a common territory; having a linked, integrated and agreed economic life; and most importantly, the Papuan people have already gone through this biter experience in the past, they have collectively fought, so they already have common psychological experience in realising their beautiful hope of a collective culture.

Once again, for the sake of being a people and nation that is developed, mature, civilised and cultured, we are obliged to democratically respond through discussion and fighting for the right of the Papuan people to self-determination. Please!

Thank you – in its literal meaning: we the supporters of the Papuan people’s right to self-determination express our thanks to you.

This United Solidarity Proposal was published by the Supporters of the Right to Self-Determination for the West Papuan Nation.

Contact: (+62)-815-743-043-91 (Surya Anta)

Read Full Article

Surya Anta*

Mobilisasi perlawanan rakyat Papua yang semakin meluas beberapa tahun terakhir menunjukan bahwa harus ada penilaian baru terhadap entitas Papua. Entitas yang tak bisa tidak harus diakui sebagai sebuah bangsa (nation).

Perlawanan rakyat Papua memang sudah ada sejak sebelum PEPERA 1969 diselenggarakan, dan meningkat sejak saat itu. Namun, apa yang membedakan atas perlawanan yang berkembang sekarang ini adalah: metode politik mobilisasi massa. Metode politik mobilisasi massa ini dipimpin dan diinisiatori oleh kelompok pemuda. Kelompok pemuda yang berasal dari AMP, KNPB dan Garda Papua.

Dan kelompok pemuda ini pula yang banyak mengembangkan pengertian bahwa perjuangan pembebasan Papua tak bisa mengharapkan dari “belas kasihan” serta “pengakuan internasional” melainkan dari usaha yang tak kenal lelah dari persatuan rakyat dan Bangsa Papua untuk pembebasannya.

Dalam beberapa momentum, gerakan pemuda ini lah pula yang berhasil mendudukan “kelompok tua” yang tergabung dalam kelompok bersenjata (TPN – OPM) yang sebelumnya terpecah-pecah bersama berbagai faksi kelompok tua lainnya, apakah itu yang tergabung dalam PDP, Dewan Adat Papua, dan lain sebagainya. Sebagaimana mereka dapat duduk bersama dan bersatu dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Proyek semacam itu pernah terjadi pada tahun 2005, namun tak bertahan lama. ULMWP sebagai proyek persatuan lebih terorganisir ketimbang sebelumnya.

Jika pada awal tahun 2000an isu perpecahan gerakan dan rakyat Papua melalui isu “gunung” dan “pantai” mewarnai analisa dan penilaian terhadap Papua serta pergerakannya, beberapa tahun belakangan ini sama sekali tak signifikan. Hal ini bermakna, bahwa persatuan dikalangan rakyat Papua semakin solid. Meski proyek-proyek pecah belah dan adu domba dari rejim dilakukan semakin sering.

Sogokan rejim melalui “Otonomi Khusus” semakin disadari oleh rakyat Papua sekedar sogokan dan ilusi semata. “Otonomi Khusus” telah gagal memberikan kebebasan politik apalagi kesejahteraan bagi rakyat Papua. Dalam banyak kejadian hanya mensisakan bangunan-bangunan sekolah yang tak di isi oleh pengajar, atau pun gedung Puskemas tanpa dokter, dan sebagainya. Secara ekonomi, hanya menguntungkan segelintir elit melalui proyek-proyek infrastruktur, tapi tak menjawab pembangunan manusia Papua seutuhnya.

Keragaman suku yang lebih dari 250an suku serta belum adanya “bahasa papua” tak bisa lagi dijadikan landasan belum ada Papua sebagai sebuah “bangsa”. Atau pun pemecah belahan rakyat Papua sebagai sebuah Bangsa. Karena, perkembangan pergerakan rakyat Papua menunjukan ikatan-ikatan yang semakin erat dan bermakna secara sosial dan politik.

Mengapa? Tentu saja yang paling esensial dalam bagaimana penindasan terhadap kebebasan politik (freedom of expression, freedom of association, freedom of speech, dan freedom of thinking), eksploitasi terhadap alam melalui berbagai perusahaan internasional (misalnya: Freeport) yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia merusak lingkungan Papua. Belum lagi eksploitasi terhadap manusia Papua, misalnya sebagai pekerja dengan upah yang lebih murah daripada non Papua.

Ataupun bagi hasil yang timpang. Perusahaan-perusahaan internasional “merampok” begitu besar terhadap kekayaan alam dan kerja manusia di Papua. Namun, bagi hasil yang kecil itu masih juga “dirampok” lebih besar lagi pemerintah Indonesia.

Mari kita tengok bagaimana entitas papua berkembang dari “embrio” menjadi bangsa yang semakin solid.

Demi kepentingan mencaplok keuntungan dari eksploitasi alam pemaksaan dan manipulasi terhadap PEPERA dilakukan. Paska itu, mereka yang menuntut kebenaran sejarah, mendapatkan represi dari tentara. Kepentingan korporasi internasional dilapangkan oleh militerisme Orde Baru. Penghancuran gerakan Fery Awom ditahun 1967.

Arnorld Wap seorang aktifis dan seniman Papua yang bergerak dalam gerakan kebudayaan di tahun 1984 akhirnya ditangkap oleh Kopashanda. Mayat Arnold Ap ditemukan tergeletak di tengah hutan. Kemudian disusul dengan pembunuhan di Enarotali, Obano, Moanemani dan Wamena akibatnya sebanyak 10.000 Jiwa penduduk Papua lari ke Papua New Guinea (PNG) demi menyelamatkan diri di tahun tahun 1977-1978 sampai awal 1980-an. Memberlakukan status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua. DOM di Papua diberlakukan sejak tahun 1978 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1998.

Di tahun 1988 DR. Thomas Wanggai pendiri gerakan Papua Merdeka Bintang 16 berakhir dengan kematian di Penjara. Kasus yang masih mendapatkan panggung politiknya untuk saat ini adalah kasus Abepura yang mengakibatkan puluhan orang meninggal. Kasus Paniai berdarah. Hal ini belum terhitung penembakan-penembakan lainnya terhadap pejuang-pejuang demokrasi di Papua Barat. Pemenjaraan aktifis selama bertahun-tahun termasuk di antaranya adalah Filep Karma. Pembunuhan terhadap Mako Tabuni. Terakhir, lebih dari 1000 orang aktifis Papua, mayoritas diantaranya adalah anggota KNPB ditangkap dan di tahan. Belum pula pembunuhan oleh orang tak dikenal melalui senjata api atau ditabrak di tengah jalan.

Bukannya, memberikan ruang demokrasi, pemerintah Jokowi, melalui Luhut Panjaitan membiarkan penambahan Kodam dan memberikan pernyataan-pernyataan yang diskriminatif dan anti rakyat Papua.

Secara ekonomi, sangat jelas terlihat penghisapan ekonomi dari sumber daya alam yang sangat besar di Papua. Seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (illegal logging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat didaerah tersebut. Protes dari masyarakat adat kemudian juga berakhir dengan penembakan dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Belum lagi Mega proyek Freeport MacMoran company perusahaan yang mayoritas modalnya berasal dari AS, mulai mengembangkan proyeknya sejak tahun 1960an.

Perusahaan tambang emas dan tembaga ini sebenarnya memberikan keuntungan dari pajak industri mencapai US $ 700 juta – US $ 800 juta pertahun, bahkan dapat mencapai lebih dari US $ 1 Miliar. Belum lagi berbagai suku di Papua kehilangan tanah dan lahan penghidupan mereka karena adanya proyek MIFEE, sebagaimana yang dialami oleh marga Mahuze di Merauke.

Sudah mengalami penindasan yang begitu keji dan perusakan alam yang mereka sebagai sebagai “Ibu” bangsa Papua. Rakyat Papua, mengalami diskriminasi rasial sebagaimana yang mereka alami di tanah Papua ataupun di luar seperti yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di Manado atau pun Yogyakarta, seperti yang baru-baru ini terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kemasan Yogyakarta. Ataupun diskriminasi rasial di tempat kerja, baik di lembaga pemerintahan dan perusahaan.

Belum cukup di situ, rakyat Papua semakin berkurang jumlahnya. Data 2013/2014 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2015, hingga bulan Mei dikabarkan tercatatat jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200.000 (diambil dari statemen AMP).

Berkurangnya jumlah rakyat Papua disebabkan oleh pembunuhan yang sistematis dan massif, atmosfer ketakutan yang dilakukan tentara Indonesia yang mengakibatkan migrasi ke PNG, ataupun penyakit HIV/AIDS, jebakan minum keras, ataupun busung lapar.

Bagi rakyat Papua, hampir 50 tahun menjadi Indonesia, bukan kebahagiaan yang di dapat melainkan penindasan fisik, psikologis dan kehancuran “ibu” mereka. Lalu apa maknanya menjadi Indonesia? Semakin tak ada maknanya. Semakin, tak rasa menjadi Indonesia. Dan itu bermakna, semakin tumbuh perasaan senasib sendiri sebagai sebuah bangsa (nation).

Hubungan ekonomi-politik kapitalisme di Papua mengintegrasikan manusia-manusia di Papua dari berbagai suku dan marga di pasar-pasar, di sekolah dan universitas, rumah sakit, dan tempat-tempat perkumpulan lainnya. Namun, penindasan militeristik, kerusakan alam serta organisasi-organisasi perlawanannya memberikan basis material perkembangan sebagai suatu Bangsa.

Sebagai kaum demokratik dan pembela hak asasi manusia (Human Rights Defenders), mengakui Papua sebagai sebuah Bangsa, mendukung serta memberikan solidaritas bagi hak menentukan nasib sendiri (self determination) melalui referendum untuk Bangsa Papua adalah cara agar lepas dari penindasan militeristik pemerintah Indonesia, agar kekerasan berkurang hingga berhenti, agar kedamaian, kebebeasan dan kesejahteraan bagi Tanah dan Bangsa Papua mendapatkan syarat materialnya.

Oleh karena itu, kami, mengajak kawan-kawan baik organisasi ataupun individu yang telah bersetuju pada posisi mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) melalui Referendum agar mengkonsolidasikan diri dan membangun alat/wadah perjuangan Solidaritas Rakyat Indonesia bagi Bangsa Papua Barat.

* Surya Anta Adalah Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR)

Read Full Article

Tahun-tahun panjang tanpa Demokrasi di bawah Orde Baru telah kita lalui bersama. Hidup pada zaman tanpa kebebasan politik, berkeyakinan, berpendapat, beragama, berkreasi dan menyatakan perbedaan bukan lah hidup yang manusiawi. Barisan panjang korban tahanan politik, kriminalisasi, hingga persekusi akibat kediktaktoran Orde Baru, akan selalu kami ingat, tidak akan kami lupakan, karena kenyataan tersebut telah menghancurkan aspek kemanusiaan kita yang paling penting sebagai manusia dan bangsa yang (seharusnya) beradab.

Kami sadar, upaya untuk membalikkan keadaan kembali seperti zaman Orde Baru, baik oleh kekuatan sisa-sisa lama maupun penguasa baru diperlihatkan dengan cara mengkriminalisasi, mengintimidasi hingga mempersekusi suara-suara yang kritis. Karena itu, kami harus mempertahankan hasil perjuangan penuh darah, air mata, dan keringat para pejuang demokrasi dan reformasi tersebut. Kami tak ingin lagi hidup dalam masa Tanpa Demokrasi. Kami tak mau rakyat menjadi korban dari kepentingan penguasa, korporasi, tentara/polisi yang menghambat kebebasan politik dalam memperjuangkan kesejahteraan, baik melalui pembubaran aksi langsung (demonstrasi) dan kampanye secara sewenang-wenang dan brutal, pengadilan sesat maupun intimidasi serta persekusi.
Dengan demikian, kami, Rakyat Indonesia yang berjuang untuk Demokrasi, menyatakan:
1. Lawan Kriminalisasi dan segala macam regulasi serta produk hukum yang berpotensi secara langsung dan tidak langsung mengkriminalkan rakyat;
2. Bebaskan seluruh korban Kriminalisasi dan tahanan politik;
3. Cabut segala macam produk hukum yang menghambat dan mengancam kebebasan politik, berpendapat, berkeyakinan, beragama, serta kesempatan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi Rakyat;
4. Penegakan hukum yang berkeadilan, bukan tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
Karena, tanpa demokrasi, kami tidak bisa berharap, kami bisa berjuang bagi kebahagian rakyat sebagai manusia modern yang beradab, berbudaya, dan sejahtera. Hidup Rakyat!

Read Full Article

Kriminalisasi sebagaimana kita pahami adalah penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Penggunaan kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakan hukum namun sebenarnya tidak. Ada motif lain dibaliknya, atau ada udang di balik batu, yang semata-mata hanyalah untuk merugikan tersangka atau orang yang dikehendaki untuk menjadi tersangka. Sedemikian terasanya itikad buruk tersebut sehingga penegakan hukum tersebut bukannya mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun justru kecaman dan perlawanan. Motif “Kriminalisasi” pada dasarnya adalah untuk merugikan korban secara tidak sah atau tidak patut. Motif ini bisa beragam, mulai dari sekedar merusak reputasi korban, menghalang-halangi korban melakukan aktivitasnya, teror kepada pihak lain, kepentingan politik, hingga motif ekonomi. Pihak yang memiliki motif utama tersebut tidaklah harus aparat penegak hukum, namun bisa saja pihak tersebut adalah pihak lain, seperti pelapor atau orang lain yang menyuruh pihak penegak hukum. Berbagai kriminalisasi terjadi menimpa masyarakat dimana pelakunya beraneka ragam, institusi kepolisian, Kementerian, Pengusaha, tokoh masyarakat, institusi agama, lembaga politik dan sebagainya. Korban kriminalisasi dan payung hukum yang digunakan juga beragam. Namun, grafik kriminalisasi ini meningkat, dan menjadi pola yang digunakan guna membungkam kebebasan berpendapat, ekspresi, kebebasan beragama-berkeyakinan, dan perjuangan untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial.

Sebagai contoh, kriminalisasi terhadap masyarakat adat dalam sengketa tanah adat dengan perusahaan tambang terjadi di Sinjai, Sulawesi Selatan terhadap Pak Bachtiar bin Sabang. Bachtiar Sabang di pidanakan dengan menggunakan pasal 78 UU Hutan dan kemudian UU Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

Sastrawan Saut Situmorang yang menginisiasi Aliansi Anti Pembodohan guna mengkritik dan melawan penerbitan 33 penyair dimana Denny JA termasuk di dalammnya, di kriminalisasikan karena komentar facebooknya oleh Fatin Hamami. Saut Situmorang dikriminalisasi dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik UU ITE.

23 buruh, 2 pengacara LBH Jakarta, dan 1 Mahasiswa dikriminalisasi paska pembubaran aksi buruh di depan Istana pada 30 Oktober 2015 saat menyuarakan penolakan terhadap Peratuan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan. Meski ke 27 orang tersebut disiksa saat penangkapan, tapi pihak kepolisian tetap mengkriminalisasi mereka dengan menggunakan Kepolisian menerapkan pasal karet melawan penguasa yang tertera pada Pasal 216 juncto Pasal 218 KUHP.

Lagi soal buruh, Saiful Anam dan Eko, di laporkan ke polisi oleh Direktur perusahaan tempat mereka bekerja, PT. Nambu Bekasi, setelah membuat status facebook yang mengungkapkan praktek buruh kontrak yang terjadi di perusahaan tersebut. Sebelum pemolisian tersebut, Serikat Bumi Manusia yang merupakan serikat dimana Saiful dan Eko menjadi pengurusnya memang tengah mengadvokasi diskriminasi terhadap buruh kontrak.

Lain halnya petani di Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Para petani yang tergabung dalam Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) ini di kriminalisasi karena melaporkan ancaman, intimidasi dan represifitas yang dilakukan oleh TNI AL dan Preman PT. Wongsorejo yang menuduh para petani tersebut merusak Gardu yang baru saja dibangun. Meski mendapatkan represifitas, polisi sebaliknya, mengkriminalisasi mereka dengan mengunakan pasal 170 ayat (1) KUHP dimana dinyatakan bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap orang/pekerja PT. Wongsorejo.

Di Ternate, Adlun fiqri, di kriminalisasi dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan tuduhan mencemarkan nama baik salah satu oknum Polantas dan Institusi kepolisian. Hal tersebut terjadi setelah Adlun yang ditilang oleh Polantas dari Polres Ternate. Ketika Adlun menanyakan pelanggarannya ke salah satu oknum Polantas, yang bersangkutan menjawab, berdasarkan UU (tidak dijelaskan UU Nomor berapa) denda yang harus dibayar sebesar Rp 250.000. Beberapa pengendara motor yang ditilang juga diminta untuk membayar pelanggaran yang dilakukan mereka. Oknum Polantas tersebut mengatakan jika mereka (pengendara) mengikuti sidang maka mereka harus bayar sebesar Rp 1.000.000, sementara kalau bayar disini (di tempat tilang) jumlahnya hanya Rp 150.000. Praktek yang ganjil yang melanggar UU Lalulintas tersebut kemudian direkam oleh Adlun dalam bentuk video lalu disebarluaskan ke YouTube dan Facebook.

Pelaku kriminalisasi yang baru-baru ini hangat terjadi adalah Menteri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi. Menteri Yuddy melaporkan seorang Guru Honorer, Mashudi, 38 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah. Mashudi yang mengirimkan sms kritik dan protes karena status guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi guru tetap. Mashudi dianggap memberikan ancaman kepada Yuddy Chrisnandi. Ia dijerat Pasal 29 dan atau Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 335 dan atau Pasal 336 dan atau Pasal 310/311 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun.

Seorang penterjemah di Medan, Sumatera Utara, di laporkan ke Polresta Medan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia setelah ia menterjemahkan Kitab agama Hindu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Penterjemah ini dikenakan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Beruntung hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa terdakwa tidak melanggar pasal 156a KUHP karena hanya menjalankan profesinya sebagai penerjemah.

Namun lain halnya dengan ustad Tajul Muluk, pemimpin komunitas syiah Sampang, Madura. Tajul Muluk dikenai pasal 156a KUHP. Ia dianggap membuat aliran tersendiri, aliran Tajul Muluk, sesuatu yang dipaksakan, meskipun telah dibantah bahwa tidak ada ustad Tajul muluk adalah bagian dari Syiah.

Berbagai kriminalisai ini terjadi berulang kali dan diadopsi oleh berbagai pihak guna meredam protes, menjatuhkan lawan, menghambat ruang demokrasi karena masih adanya berbagai macam regulasi yang memberikan ruang bagi kriminalisasi.

Oleh karena itu perjuangan melawan kriminalisasi adalah bagian dari upaya merebut kembali ruang demokrasi yang di renggut penguasa secara kesewenang-wenangan.

Adapun pelaksaan agenda tersebut pada :

Hari/Tanggal             : Sabtu 9 April 2016

Waktu                        : Pukul 13.00 – 19.00 Wib

Tempat                      : LBH Jakarta

Demikian undangan Konferensi Gerakan Rakyat Lawan Kriminalisasi rebut Demokrasi  ini kami buat atas kehadiran dan partisipasinya kami ucapkan terimaksih.

 

Panitia Penyelengara

Mujiyo 

Koordinator

Read Full Article