Penulis: admin

diego riveira
Mural “Detroit Industry” karya Diego Rivera.

Secara sosiologis, ketidakberdayaan buruh di hadapan pengusaha disebabkan oleh posisi buruh sebagai tenaga kerja belaka, sedangkan pengusaha sebagai pemilik modal. Pengusaha sebagai majikan dengan mudah saja melakukan pemecatan terhadap buruh yang menuntut hak-haknya. Bahkan sekalipun buruh telah berhasil menggalang kekuatan kolektifnya, pengusaha masih dapat mengancam akan menutup perusahaan jika buruh dinilai berbuat “macam-macam” (mogok). Dalam beberapa kasus, ancaman ini benar-benar diwujudkan setelah pengusaha mengamankan stok pengiriman untuk beberapa bulan. Nantinya, setelah beberapa bulan berlalu, pengusaha tersebut dapat beroperasi kembali di tempat yang sama atau pindah ke daerah lain yang upah minimumnya lebih murah.

Buruh yang protes segera dianggap sebagai buruh yang tidak tahu diri. Tidak hanya oleh pengusaha, tapi juga oleh kalangan kelas menengah–kelas borjuis kecil yang berpenghasilan lebih tinggi atau memiliki usaha dengan pendapatan yang lebih tinggi daripada kelas pekerja kebanyakan. Sembari mengatai buruh tidak tahu diri, buruh juga disuruh berwirausaha.

Kedengarannya masuk akal, bahwa jika buruh menjadi pengusaha, nasibnya akan menjadi lebih baik dan bebas dari penderitaan. Olehnya, buruh harus keluar dari perusahaan dan mulai merintis usaha. Kesuksesan pun bakal menanti.

Klaim ini hanya benar sebagian kecil saja. Kita tidak menolak jika memang ada buruh yang beruntung, yang dikenai PHK (pemutusan hubungan kerja), lalu membangun usaha yang berhasil. Tapi, potret keberhasilan ini tak untuk keseluruhan orang. Dalam kapitalisme, hanya sebagian kecil saja usaha yang bertahan dan menghasilkan keuntungan. Sebagian besar bangkrut ditelan oleh persaingan di pasar. Pun sebuah bisnis kelihatannya sukses pada awalnya, dapat bangkrut seketika begitu ada perusahaan lain yang modalnya lebih besar dan lebih efisien mampu menang pasar dengan mengalahkan pesaingnya.

Jika buruh didorong menjadi “pengusaha”, maka yang paling mungkin adalah pada awalnya menjadi “pengusaha” secara kolektif alias mengelola pabrik yang sudah ada.

Swa-Kelola Pabrik

Pada tahun 1998, Argentina ikut merasakan resesi. Salah satu pabrik yang terkena dampaknya adalah pabrik tekstil Brukman. Penjualan menurun, perusahaan terjerat utang dan upah buruh dipotong. Buruh bahkan tidak sanggup membayar biaya transportasi untuk datang ke pabrik. Pengusaha Brukman bersiap kabur membawa lari uang yang tersisa. Pada 18 Desember 2001, sekitar 50 buruh yang kebanyakan perempuan memutuskan bertahan, menduduki dan mengambil alih pabrik untuk bernegosiasi. Tapi pemilik pabrik tak pernah kembali.

Mereka menjalankan pabrik sendiri, dan hasilnya, mereka berhasil mendapatkan pembeli dan membayar utang-utang perusahaan. Buruh mengorganisir majelis untuk mengambil keputusan mengenai masalah pabrik sehari-hari dan menaikkan gaji mereka sendiri. Dalam beberapa bulan mereka mampu menaikkan upah mereka dan mempekerjakan lebih dari 10 pekerja baru.

Pemilik pabrik berusaha kembali. Dengan didukung oleh hakim setempat, pada malam hari 18 April 2003, lebih dari 300 polisi dan 30 milisi sipil mengusir buruh keluar dari pabrik. Namun, beberapa jam kemudian, 3000 demonstran berkumpul di pabrik Brukman untuk mendukung buruh. Pada 21 April, polisi kembali menyerang demonstran, 20 orang terluka dan ratusan ditangkap. Namun, buruh menang, mereka mempertahankan kontrol atas pabrik dan menjalankannya sebagai koperasi.

Kisah para pekerja mempertahankan swa-kelola pabrik bisa ditonton dalam film berjudul The Take, sebuah film dokumentar yang dibuat oleh Naomi Klein dan Avi Lewis.

Selain Brukman, ada pabrik keramik Zanon yang juga menduduki dan menjalankan pabrik kembali dengan bantuan dana dari publik. Setelah pemiliknya kabur pada tahun 2001, 240 buruh Zanon menjalankan pabrik kembali untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2002.

Setelah krisis, dari 1200 pabrik yang bangkrut di Argentina, sebanyak 150 pabrik berhasil diselamatkan oleh buruh-buruhnya. Argentina juga telah memiliki hukum kebangkrutan (the bankruptcy law) yang mengizinkan buruh mengambil alih pabrik-pabrik yang tutup, yang disahkan oleh Presiden Cristina Kirchner pada 29 Juni 2011.

Upaya yang sama juga dilakukan oleh Presiden Bolivia, Evo Morales yang menandatangani dekrit  nomor 1754 pada 7 Oktober 2013. Dekrit ini mengizinkan buruh mengambil alih pabrik-pabrik yang berada di ambang kebangkrutan, tutup dan ditinggalkan oleh pemiliknya.

Di Venezuela, sejak Hugo Chavez berkuasa pada tahun 1998, pengambilalihan perusahaan-perusahaan untuk dikelola oleh buruh telah banyak dilakukan. Dimulai pada tahun 2001 di mana pemerintah Venezuela berusaha mengambil kendali atas perusahaan minyak PDVSA untuk membiayai program-program sosial. Kendati dihadang oleh percobaan kudeta dan protes dari kubu oposisi, upaya ini tidak berhenti. Serangkaian upaya pengambilalihan pabrik dilakukan seperti pengambilalihan pabrik aluminium Alcasa (2004), pabrik kertas Invepal (2004), pabrik tekstil Textileros del Táchira (2005), dan seterusnya. Bahkan setelah Chavez meninggal pada 5 Maret 2013, program ini tetap dilanjutkan.

Baru-baru ini, perusahaan yang kena giliran nasionalisasi adalah produsen pembalut Kimberly-Clark, yang menyatakan penutupan pada Juli 2016 tanpa pemberitahuan sebelumnya sama sekali. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyetujui permohonan pekerja untuk mengambil alih pabrik dan menjanjikan USD$22 juta untuk memulai produksi kembali. Buruh berhasil memproduksi lebih dari 2 juta pembalut dalam sebulan setelah pabrik berproduksi kembali.

Bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, kita telah mengenal BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam bidang yang vital seperti listrik, telekomunikasi dan air, yang kini terus-menerus diprivatisasi sejak krisis 1998 karena dituduh tidak efisien dan terus merugi. Kerugian BUMN sebenarnya lebih banyak karena salah urus dan korupsi pejabat. Selama ini BUMN sama saja dengan perusahaan swasta yang memeras keringat buruhnya, bahkan masih banyak buruhnya berstatus sebagai outsourcing.

BUMN seharusnya menjadi milik sosial, bukan milik negara atau ladang korupsi para pejabat seperti pada masa Orde Baru dan sekarang ini. Jalan keluar dari korupsi seharusnya bukan mengalihkan BUMN ke swasta (swastanisasi), tapi menyerahkan kontrol perusahaan kepada kelas pekerja untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan secara langsung. Perusahaan yang harus diambilalih tidak hanya di bidang vital versi pemerintah, tetapi juga merambah ke bidang produksi manufaktur. Karena sesungguhnya, seluruh hasil-hasil produksi adalah penting bagi masyarakat.

Peraturan perburuhan di Indonesia telah memuat sinyal yang memboleh buruh memiliki saham di perusahaan. Hal ini dimuat di dalam pasal 4 ayat (2) huruf (f) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh yang menyatakan salah satu fungsi serikat buruh adalah “sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.”

Jika buruh minimal dapat memiliki saham di perusahaan, paling tidak ada landasan bagi pembentukan co-management (manajemen bersama) yang diisi oleh wakil buruh dan wakil pengusaha. Buruh memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, dapat melihat data-data perusahaan (terutama data keuangan perusahaan) dan dapat menuntut bagian yang lebih besar. Dengan cara ini, produktivitas buruh pun meningkat secara sukarela.

Namun, co-management ini jangan dipandang sebagai suatu harmonisasi, tapi sebagai suatu “kekuasaan rangkap” yang cepat atau lambat, salah satunya akan menguasai yang lain dengan berbagai cara. Co-management hanyalah kompromi yang seringkali terpaksa diambil pada masa-masa awal kepemilikan sosial atas alat-alat produksi, diperkenalkan.

Tanpa kepemilikan saham untuk buruh, dalam kondisi sekarang co-management sebetulnya sudah bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan milik negara jika saja ada kehendak politik pemerintah untuk itu.

Tidak ada peraturan teknis penunjang yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung buruh bisa memiliki saham di perusahaan. Tidak ada pula program dan agenda serikat buruh untuk mendorong regulasi agar buruh bisa ikut memiliki saham atau pembentukan co-management. Sebagian besar tuntutan serikat buruh di Indonesia masih berupa perbaikan kondisi kerja yang berkutat dalam bentuk tuntutan kenaikan upah dan penetapan status kerja.

Selain membagi kepemilikan saham, negara juga bisa mengambil alih perusahaan yang melakukan lock out (penutupan) untuk dikelola di bawah kontrol kelas pekerjanya. Namun, belum ada regulasi yang mengizinkan pekerja mengambil alih pabrik yang tutup.

Jika perusahaan bangkrut atau tidak mampu membayar kewajibannya seperti utang ke pihak kreditur atau gaji buruhnya, maka proses penyelesaiannya adalah dengan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Setelah mengalami proses yang panjang dan melelahkan serta proses pailit telah dibereskan oleh kurator, barulah buruh bisa ikut mendapatkan bagian.

Salah satu pengalaman menanti proses pengajuan pailit ini adalah 300 buruh PT Kymko Lippo Motor Indonesia. Setelah PT San Ching, salah satu pemasok PT Kymko mempailitkan PT Kymko pada tahun 2008, nasib buruh menjadi tidak jelas. Buruh bertahan menduduki pabrik agar hak-hak mereka dibayar. Proses ini rampung pada tahun 2012. Buruh menduduki pabrik selama empat tahun.

Dalam proses pailit, ada pihak-pihak yang diuntungkan seperti kurator dan kreditur. Kurator mendapatkan bisa mengantongi 2,5-5% dari nilai pailit. Sementara pekerja mendapatkan hak-haknya yang belum dibayar seperti gaji terutang dan pesangon.

Berhubung serikat pekerja memberlakukan pungutan kepada pesangon anggota secara resmi dan tak resmi, maka pengurus serikat pekerja pun diuntungkan. Sebagai contoh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memberlakukan pungutan sebesar 2% dari nilai perkara dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) memberlakukan pungutan sebesar 10% dari nilai perkara. Mengenai potongan-potongan ini, dapat dilihat di Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga (AD/ART) kedua organisasi tersebut. Keberadaan potongan ini memberikan motivasi bagi pengurus serikat untuk berpikir bagaimana mempesangonkan kasus belaka, bukan mempertahankan buruh agar tetap bekerja. Padahal, sebaik-baiknya dana pemogokan dan advokasi sudah dianggarkan dari potongan iuran bulanan saat masih bekerja.

Jika perusahaan menyatakan tutup dan membayar pesangon sesuai ketentuan tanpa drama pailit, buruh tak punya banyak pilihan selain menerima saja. Seandainya negara mendukung buruh untuk mengambilalih pabrik, tentunya ceritanya akan lain. Masalah klasik “investor kabur” dan kenaikan “pengangguran” dapat diatasi. Buruh tentu akan kesulitan dalam manajemen dan pemasaran serta kecakapan lain yang membutuhkan banyak kerja mental akibat dari penindasan fisik yang berat selama bertahun-tahun dalam jam kerja yang berkepanjangan.

Negara yang harus menyediakan modal, manajemen dan pemasaran serta pelatihan keterampilan yang dibutuhkan agar perusahaan dapat berjalan di bawah kontrol buruh. Negara juga harus memfasilitasi dan menjamin berdirinya dewan buruh yang melakukan kontrol langsung terhadap jalannya proses produksi yang dilakukan oleh kerja-kerja buruh itu sendiri.

Pabrik yang dikelola oleh buruh berorientasi pada penyediaan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan secara berangsur-angsur mengurangi jam kerja dan menyerap tenaga kerja baru serta mengkoordinasi keseluruhan produksi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, jam kerja menjadi lebih pendek sehingga buruh memiliki waktu luang untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan pengembangan spiritual lainnya; mengatasi pengangguran, dan; menjadikan produksi sosial benar-benar demi kepentingan masyarakat, bukan pertarungan dalam persaingan pasar.

Berkaca pada pengalaman pengambilalihan pabrik di Argentina, perusahaan-perusahaan kapitalis tidak mau menerima keberadaan pabrik-pabrik swa-kelola dan koperasi kecuali mereka tidak memiliki pilihan lain, misalnya tidak ada sumber pasokan lain atau adanya paksaan dari negara. Sebetulnya, perusahaan-perusahaan kapitalis hanya sedang berupaya melakukan sabotase terhadap pabrik-pabrik yang dikelola oleh buruh agar gagal di tengah jalan sehingga mereka bisa memproklamirkan kemenangan kapitalisme sebagai akhir dari sejarah.

Penutup

Memang sangat mustahil rasanya mengingat elit dan partai politik yang bercokol di kekuasaan sekarang ini dikendalikan oleh para pemodal sehingga mereka tentunya berpihak kepada pemodal dan hanya menyisakan harapan palsu untuk buruh dan rakyat setiap kali Pemilu. Mengharapkan kemauan politik dari negara belaka tanpa adanya pembangunan kekuatan buruh yang terorganisir, tidak akan menghasilkan apa-apa.

Bagaimanapun juga, tulisan ini hendak membuktikan bahwa buruh memiliki pabrik secara bersama adalah mungkin; bahwa program tersebut tumbuh dari dalam masyarakat yang ada sekarang; dalam ide-ide yang masih begitu kabur dan naif; menyelinap di celah-celah pasal-pasal hukum demokrasi kapitalis itu sendiri, menunggu untuk dibangkitkan oleh kekuatan politik buruh yang sadar dan terorganisir.

Sebagai salah satu solusi kesejahteraan buruh, saat kita berjibaku memperjuangkan kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, sejak sekarang kita sudah harus teriakkan tuntutan: pabrik untuk buruh! 

Selain itu, kita harus ingat, kita membutuhkan alat politik yang memungkinkan kelas buruh masuk ke dalam kekuasaan dan mengontrol jalannya kekuasaan serta melakukan transformasi kepemilikan alat-alat produksi yang dimiliki secara pribadi menjadi milik sosial. Buruh tidak membutuhkan go politic yang hanya mengirim wakil-wakil buruh untuk masuk parlemen di bawah kendali partai-partai pemodal, yang sudah terbukti gagal di mana wakil-wakil buruh ternyata tidak bisa berbuat apa-apa saat berada di dalam kekuasaan atau malah berbalik mendukung kekuatan pemodal.

Kita membutuhkan suatu pembangunan alat politik yang demokratis, mandiri dan bebas dari cengkeraman elit politik serta memiliki kapasitas mengusung program-program kerakyatan (salah satunya pabrik untuk buruh). Yang niscaya yang kita butuhkan adalah kekuatan buruh dan rakyat yang terorganisir untuk melakukan transformasi kekuasaan politik, ekonomi dan segala hukum dan budaya lama yang sudah usang, menjadi kekuasaan baru yang menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan setara. Pendek kata: sosialisme.

***

(Alexi Alqaf – kader Partai Pembebasan Rakyat)

Read Full Article

[ Mohamad Chandra Irfan ]

stanislavski

Apa yang bisa kita tangkap dari permainan seorang aktor di atas panggung? Tentu adalah impresi; Decak kagum, pertumbuhan psikologisnya, alur dramatiknya, dan sejumlah tangkapan lainnya. Seorang aktor mempunyai beban dan tugas yang maha dahsyat, ia tidak hanya menjadi corong teks saja, akan tetapi jauh daripada itu adalah menjadi setiap peran yang mesti siap dibongkar-pasang. Membicarakan keaktoran dalam konsepsi teater secara khusus dan dunia lainnya yang berhubungan aktivitas akting, sulit sekali untuk melepaskan dari seorang lelaki yang lahir di Moskow (1863-1938), seorang aktor dan sutradara, berasal dari keluarga yang taraf perekenomiannya mencukupi, sebagian besar hasil dari hasil usahanya tersebut ia sumbangkan untuk lembaga-lembaga sosial dan seni, adalah Konstantin Stanislavski.

Perjalanan Stanislavski pada belantara teater, keaktoran khususnya, termaktub rapih dalam beberapa bukunya, antara lain; My Live in Art (Pustaka Kayu Tangan, September 2006) di dalamnya Stanislavski menguak perjalanannya hal-ihwal keaktoran. Narasi-narasi yang disampaikan tidak seperti yang kita bayangkan dalam buku-buku teori atau buku ilmiah lainnya, akan tetapi Stanislavski menuliskan amat prosaik; Si pembaca diberikan keleluasaan untuk merunutnya sendiri. Buku My Live in Art seperti yang diungkapkan Stanislavksi sendiri adalah “…semacam pencarianku dalam dunia seni dan menjadi semacam pengantar untuk buku-buku yang lainnya…”. Kerja teater Stanislavski jika dirunut secara periodik terbagi dalam tiga periode: Pertama, periode Moscow Arts Theatre (1898-revolusi 1905), kedua, 1906-revolusi Oktober 1917, ketiga, dari revolusi Oktober-1925.

Beberapa kata kunci yang dapat ditemui dalam pemikiran Stanislavski di periode awal, betapa ia menekankan apa yang disebut inner (batiniah), concscius (kesadaran), psikologi, mood (suasana), feeling (perasaan), genuine (murni), kreatif, organik, emosi, personalitas, imagi (citra), kebenaran, pathos (penderitaan), filosofi, proses/latihan; Kesemuanya itu adalah manifestasi-fundamen teater atau modal awal seorang aktor. Betapa Stanislavksi besar perhatiannya terhadap dunia keaktoran.

Saat itu yang menggejala, pasca situasi revolusi di Rusia itu sendiri dan semasa rezim-diktator Tzar, apa yang di-kedepankan oleh Stanislavski dalam dunia akting menjadi jalan tengah bagi dua kutub “sistem/metode” akting; Internal-psikologis dan eksternal-mekanikal. Walaupun jika dilihat dari apa yang digagas Stanislavsky sendiri, sistem aktingnya lebih condong ke arah yang lebih internal-psikologis.

Akan tetapi kenapa kita bisa melihat bahwa apa yang disistematisasi oleh Stanislavski dalam kerja akting adalah sebagai jalan tengah, karena Stanislavksy sadar betul untuk mengolaborasikan dua kutub metode akting yang berseberangan tersebut dengan menekankan balance (seimbang) antara melatih kedalaman (psikologis) dengan luaran (teknis). Brocket (1964: 402) menyebutkan bahwa, kedua sistem tersebut akan saling menguatkan—dimana kedalaman (perasaan/psikologis) akan memberi kekuatan tersendiri pada setiap luaran (teknis), sementara teknis akan mempertajam dan memperjelas pada setiap ekspresi yang diproyeksikan oleh perasan.

Stanislavski dengan kukuh mempertahankan kredo aktingya dengan menekankan teknik-dalam (inner technique). Bahkan jika tanpa sistem yang disusunnya, maka tentu tidak akan lahir gerakan akting ekspresionisme hingga interkulturisme. Semua gerakan akting pasca realism-acting (akting realisme) seperti sebuah catatan kaki dari apa yang digagas oleh Stanislavski.

Dari semua pementasan yang pernah dilakukan, Chekov mendapat posisi yang sangat penting bagi Stanislavski. Suasana Revolusi yang membuat orang menjadi sentimentil, membuat banyak aktor-aktor muda menghujat habis-habisan terhadap pementasan The Cerry Orchad yang pada saat itu Stanislavksi bermain di dalam naskah itu. Stanislavsky termasuk orang beruntung, yang bisa menyaksikan langsung pembuatan naskah The Cerry Orchad tersebut, ia diajak diskusi mengenai alur bahkan pengkarakteran dalam penciptaan naskah Chekov. Stanislavski menjadi pembela ulung atas hujatan aktor-aktor muda tersebut, ia bilang bahwasanya aktor-aktor muda yang menghujat tersebut tidak paham Chekov—karena bagi Stanislavski, Chekov menjadi mercusuar kesenian, ia pantas disandingkan dengan Molliere, Puskhin, bahkan William Shakespeare.

Stanislavsky cukup lentur dalam menerima ragam metode yang terjadi, seperti yang dilakukan oleh muridnya sendiri, Meyerhold. Meyerhold dengan konsepsinya mencetuskan teknik akting yang dia namakan “bio-mekanika”. Pendasarannya tentu atas realitas yang terjadi saat itu. Atas tindakan keberanian Meyerhold saat itu, akhirnya dia dibunuh oleh rezim yang berkuasa. Dalam testimoninya terhadap Stanislavski, Meyerhold menulis surat yang ditujukan kepada istrinya pada tahun 1901, selama keterlibatannya sebagai aktor dalam proses penggarapan Hedda Gabler, yang disutradarai langsung oleh Stanislavski. Meyerhold menulis, “apakah kami sebagai aktor harus pasrah untuk berakting? Pastinya kami harus berpikir dengan baik. Kami harus tahu kenapa kami bermain, apa yang kami mainkan, dan siapa yang kami serang dalam permainan kami. Dan untuk itu kami harus tahu sisi psikologis permainan kami secara signifikan. Untuk memastikan apakah karakter itu positif atau negatif. Untuk memahami masyarakat, atau bagian mana dari masyarakat yang ingin dilawan oleh penulis naskah kami!”.

Stanislavski, Teater dan Revolusi

Sulit sekali jika melepaskan periode kerja kreatif Stanislavski dipisahkan dari konteks realitas-sosial saat dia hidup. Di mana episteme zamannya mempengaruhi terhadap pola berkesenian Stanislavski. Seringkali pula pembaca atau pelaku teater ketika memainkan sebuah peran yang secara metodologi menggamit sistem keaktoran Stanislavksy melupakan apa yang terjadi di Moscow saat itu. Stanislavsky hidup di antara semangat rakyat Moscow yang menyadari akan kediktatoran rezim saat itu, Tzar. Setelah menyadari akan kediktaoran rezim Tzar, rakyat Moscow banyak turun ke jalan-jalan untuk melancarkan aksi massa. Atmosfer revolusi mesti dilihat sebagai sumbangan terbesar bagi Stanislavski dalam mengelola internal teaternya dan juga penontonnya.

stanislavski
Stanislavski (paling kiri) dalam The Lower Depths di Gedung Teater Moskow ,1902 Kredit: Stanislavski Centre/ArenaPal

Masa pasca perang sipil (1917–1921) adalah titik pergolakan terpenting dalam proses kreatif Stanislavski. Bolshevik merestrukturisasi seluruh komponen kemasyarakatan, berikut kesenian di dalamnya. Stanislavksi beroleh kesempatan yang luas. Dia mulai membuka-buka kembali pola-pola keaktoran realis dengan meningkatkan asumsinya atas pandangan kemanusiaan Vissarion Belinsky. Uniknya, di sini keaktoran justru lahir di atas penelaahan terhadap puisi. Seperti yang pernah dikatakan Benedetti, “Di dalam filosofi Belinsky, Stanislavksy menemukan kebijakan moral bagi prosesnya sendiri. Ide dan pertunjukannya, yang mengemban tanggung jawab sosial dan dipenuhi standar etika, cukup bertentangan dengan pandangan keluarga besarnya. Kemanusiaan dan kebebasan adalah landasan yang membuatnya berbeda”.

Lenin (1870-1924) seorang revolusioner Rusia, pemimpin Partai Bolshevik, yang adalah sahabat dekat Stanislavski, berkatnya seluruh aset perusahaan kepunyaan Stanislavski yang pada saat itu pasca Revolusi Oktober dinasionalisasikan, termasuk perusahaannya Stanislavski diselamatkan oleh Lenin. Ya, Lenin memang pecinta seni; pernah satu ketika Lenin merasa terpukul berat—ketika kecintaannya pada dunia sastra (borjuis) harus diredam demi tugas revolusi yang lebih besar, sampai Gorky yang saat itu sedang bersama Lenin menguatkan Lenin sambil menepuk-nepuk punggungnya, “…ada tugas revolusi yang lebih besar, berjalanlah di jalur itu…”, Lenin semakin kuat akan garis perjuangannya. Terhadap teater itu sendiri, Lenin pernah menyatakan bagaiamana kekagumannya pada keaktoran Stanislavsky, …”Stanislavsky adalah seniman sejati. Dia meleburkan sekaligus menjeneralisir diri dengan utuh, hingga akhirnya dia menjelajahi sendiri kisi kehidupannya sampai ke tingkat paling mendetail. Penonton tak lagi membutuhkan penjelasan lanjutan atas apa yang dia tampilkan. Menurut pendapat saya, begitulah teater seharusnya…”.

Pasca Revolusi Oktober, pintu dan bangku gedung pertunjukan teater tidak hanya diisi oleh kalangan kaum borjuis dan intelektual. Bangku-bangku pertunjukan teater tersebut diisi oleh berbagai kalangan dan kelas; petani, buruh, sopir, tentara, non-intelektual, semuanya mewakafkan waktunya untuk menonton pertunjukan teater. Dari kejadian seperti itulah, Stanislavksi mulai berpikir dan bersiasat soal lakon yang akan dipentaskan. Menariknya justru, semisal petani atau buruh, mereka tidak terlalu suka menonton pertunjukan atau narasinya soal petani dan atau buruh, karena mereka sudah bosan dengan dunianya sendiri, mereka menginginkan pertunjukan yang memang menceritakan di luar diri mereka, menonton kehidupan yang indah.

Pada masa ini, Stanislavksi tidak memaksakan kehendak seninya (terutama alur penonton dalam menonton) ia lebih lentur, menyesuaikan dengan penonton baru tersebut. Yang menarik lagi adalah, ada salah seorang teman petani Stanislavski yang rutin datang ke Moscow untuk nonton pertunjukan Stanislavski. Singkatnya, setelah menonton pertunjukan, ia kerap kali menghabiskan waktu di sepanjang jalan Moscow, memilah-milah emosi dan peristiwa yang ditangkapnya selama menonton pertunjukan—bahkan jika permasalahnnya begitu berat, saudara perempuan Stanislavski turut berdiskusi dengannya dan membantu menuntaskan persoalan yang dianggapnya terlalu berat.

Rupanya Stanislavski tidak hanya berkesenian sekadarnya, ia memantapkan garis politiknya secara jelas. Tentu pemantapan garis politiknya muncul dan didorong setelah bertemu dengan naskah Marxim Gorky, The Petty Bourgeois, sehingga dirinya bersikap cukup baik terhadap revolusi. Selain dengan Gorky, Stanislavski pun bertemu dengan naskah Henrik Ibsen, The Enemy of The People, dimana permainannya di atas pentas mengukuhkan Stanislavski sebagai aktor yang kuat, baik dari segi kedalaman maupun dari segi teknis. Permainannya sebagai Dr. Stockman menjadi puncak estetik-keaktoran Stanislavski dan semakin mempertajam corak pertunjukannya pada arah politik yang progresif—dan benar, naskah The Enemy of The People memukul keras pada kediktatoran rezim saat itu yang kerap menyensor pertunjukan.

Catatan Harian dan Metode Akting

Kiranya usaha Stanislavski hanya akan menjadi bualan semata atau hanya selesai pada tempat tidur, perpustakaan, jika tidak diuji dalam praksis. Praksis tersebut adalah penting, seperti juga yang diuraikan cukup baik oleh Stanislavski pada bab awal otobiografinya, bahwa semuanya menuntut dirinya untuk mempraktekkan. Beberapa metode-metode tersebut bisa ditemukan dalam dua bukunya, Persiapan Seorang Aktor (Pustaka Jaya, 1980) dan Membangun Tokoh (Kepustakaan Populer Gramedia, 2008). Di dalam dua buku tersebut, Stanislavski mengurai metodenya seperti yang disinggung di muka, prosaik, mendetail, dan jelas sangat orisinil.

Beberapa yang bisa saya tulis di sini adalah apa saja yang mesti dipersiapkan untuk menjadi seorang aktor, Stanislavski sendiri merunutkan seperti demikian:

Dalam Buku Persiapan Seorang Aktor

1. Ujian Pertama: Disiplin
2. Berperan itu sebuah Seni
3. Motivasi
4. Imajinasi
5. Konsentrasi
6. Mengendurkan urat
7. Satuan dan sasaran
8. Keyakinan & rasa kebenaran
9. Ingatan emosi
10. Komuni atau hubungan batin
11. Adaptasi
12. Kekuatan motif dalam
garis yang tak terputus-putus
13. Keadaan kreatif batiniah
14. Sasaran yang paling utama
15. Di ambang pintu bawah sadar

Dalam Buku Membangun Tokoh

1. Menubuhkan tokoh
2. Mendandani tokoh
3. Tokoh dan tipe
4. Menjadi tubuh ekspresif
5. Keliatan gerak
6. Mengekang & mengendalikan
7. Diksi & bernyanyi
8. Intonasi & jeda
9. Aksentuasi: Kata ekspresif
10. Perspektif dalam pembentukan tokoh
11. Tempo-ritme dalam gerak
12. Tempo-ritme dalam wicara
13. Pesona panggung
14. Menuju etika teater
15. Pola-pola pencapaian

Beberapa kesimpulan tentang seni peran

Selebihnya, metode-metode di atas, mari kita temukan dalam praktek, dalam proses. Karena pengetahuan yang baik adalah pengetahuan yang diuji dalam praktek. Karena keaktoran yang baik tidak hanya selesai dibicarakan saja, tapi dilakukan. Setelah dilakukan, temukan lagi dalam pendiskusian. Setelah itu, uji lagi dalam praksis. Begitulah sampai seterusnya. Hukum circular dan dialektik akan terus mengiringi.

Viva teater!

Read Full Article

aksi front perjuangan perempuan 21 april
Massa Front Perjuangan Perempuan melakukan aksi pada Hari Kartini, 21 April 2017.

Palu – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Perempuan memperingati Hari Kartini dengan melakukan aksi mimbar bebas dan long march di seputaran Anjungan Nusantara-Talise, Jumat (21 April 2017). “Front terdiri atas beberapa organisasi yaitu BEM UNIVERSITAS TADULAKO, BEM PERTANIAN, BEM EKONOMI, DPM PERTANIAN, HIMASOS, HIMAGROTEK, HIMSA, GELORA DEMOKRASI, dan LS ADI.
Massa aksi memulai aksi mimbar bebas pada Pukul 15:30 Wita. Pada aksi tersebut, massa aksi membawa bendera organisasi, spanduk, dan beberapa pamflet yang bertuliskan “Hentikan kekerasan seksual dan diskriminasi teradap perempuan”. Beberapa massa aksi juga mempunyai kesempatan untuk menyampaikan orasi politik dan puisinya.

Mimbar bebas yang dilakukan oleh “Front Perjuangan Perempuan” mempunyai tujuan untuk kembali mengingatkan dan memberitahukan kepada masyarakat terkhusus warga Kota Palu bahwa pentingnya untuk kembali merefleksikan perjuangan yang dilakukan oleh R.A Kartini dalam memperjuangkan kaum perempuan agar bisa mengakses pendidikan dan hak kesetaraan. Bukan cuma R.A Kartini saja yang memperjuangkan gerakan perempuan tetapi ada beberapa banyak tokoh dan organisasi perempuan yang juga turut terlibat dalam memperjuangkan ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Karena di masa sekarang masih banyak orang melupakan Kartini, sebagian orang melupakan semangat dan cita-cita Kartini, banyak orang melupakan begitu saja perjuangan bangsa Indonesia dan pahlawan-pahlawannya melawan penindasan.

Salah satu massa aksi yang bernama Dandi Putra Perdana dalam orasi politiknya menyampaikan bahwa, “Ada banyak sekali kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang belum bisa terselesaikan, contohnya saja kasus pemukulan salah satu mahasiswi FKIP yang sampai saat ini belum terselesaikan dan terkesan ditutup-tutupi oleh pihak Rektorat Universitas Tadulako, belum lagi kejadian pemukulan terhadap salah satu buruh perempuan oleh oknum kepolisian yang terjadi di Kota Tangerang. Kasus diskriminasi diatas merupakan gambaran bahwa tidak becusnya aparat kepolisian dalam penegakan hukum, penyebab kasus diskriminasi tersebut adalah mainset dan budaya patriarki yang masih tertanam dalam otak dan menganggap bahwa perempuan itu lemah. Itulah sebabnya kami menyuarakan agar kita sebagai mahasiswa yang sadar sudah seharusnya mengikis budaya-budaya yang seperti itu”.

Adapun tuntutan dari “Front Perjuangan Perempuan” yaitu :

1. Sahkan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual
2. Hentikan diskriminasi terhadap perempuan di segala lini
3. Berikan hak cuti haid, hamil dan melahirkan bagi buruh perempuan
4. Berikan kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja
5. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing bagi buruh
6. Usut tuntas segala kasus yang menimpa perempuan (kasus pemerkosaan, cabul, pelecehan, dsb)
7. Berikan kesetaran hak antara laki-laki dan perempuan dalam bangku legislatif
8. Berikan pendidikan gratis dan hapuskan Uang Kuliah Tunggal

Mimbar bebas dalam rangka merespon Hari Kartini tersebut berakhir sekitar Pukul 17:30 Wita dan setelah itu massa aksi berkumpul untuk melakukan evaluasi aksi mimbar bebas.

Reporter: Aprianto Simon

Read Full Article

Aksi "Bela Islam". Sumber: Tribunnews.com.
Aksi “Bela Islam”. Sumber: Tribunnews.com.

 

Menggunakan sentimen bela agama (melawan penistaan agama) sangat efektif memobilisasi kalangan orang biasa yang dibesarkan oleh doktrin kesucian agama. Bahkan mampu memobilisasi mereka yang dalam keseharian bukan penganut yang taat dalam menjalankan ajaran agama. Agama mutlak harus dibela jika dihina, sebagai identitas yang dianggap sakral, tanpa cela. Hasilnya, mobilisasi massa semakin besar. Begitu mobilisasi pertama mendapatkan massa besar, maka mobilisasi selanjutnya lebih mudah, karena mobilisasi pertama dapat meyakinkan orang lain bergabung. Dukungan dari pemuka agama yang didapat dari legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin memperbesar kekuatan ini. Apalagi, yang penting juga, aksi-aksi ini minim represi, tidak seperti demo buruh di kawasan industri yang bisa langsung dibubarkan sebelum mampu berkumpul.

Tentu melihat para pelopor aksi bela Islam, Front Pembela Islam (FPI) memiliki hubungan di belakang dengan militer. Mereka sendiri awalnya adalah Pam Swakarsa yang didirikan oleh Wiranto yang kemudian berubah menjadi ormas Islam. Aksi-aksi mereka dibiarkan oleh aparat atau dihukum secara ringan. Mereka menjadi alat serang yang efektif melawan kelompok-kelompok kiri, kelompok identitas minoritas dan berbeda. Aksi Bela Islam ini memberikan alasan kuat bagi militer untuk turun dan ikut campur. Apalagi telah sejak lama gagasan-gagasan politik yang sejak lama disebarluaskan adalah kehidupan rakyat akan lebih baik jika dipimpin oleh militer; Orde Baru lebih baik daripada yang sekarang.

Kebijakan Ahok yang melakukan penggusuran dan reklamasi menyingkirkan orang miskin dan nelayan Jakarta. Dia memanipulasi bantuan-bantuan recehan untuk rakyat miskin menjadi seolah sangat berarti dan dapat menyelesaikan persoalan rakyat, mendapat sambutan dari kalangan kelas menengah yang aktif di media sosial, tapi tak berorganisasi apalagi mampu memobilisasi diri dalam aksi yang nyata.

Kebijakan Ahok yang represif dan anti kelas pekerja miskin menimbulkan korban dari kalangan kelas bawah yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan akibat penggusuran. Mereka menyalurkan perlawanan pada saluran yang kelihatan paling potensial menang (massanya besar) dalam menjatuhkan Ahok. Mereka menggabungkan diri ke dalam aksi-aksi Bela Islam yang terlihat semakin membesar. Hal yang sama juga digunakan dalam membenarkan membenarkan aksi buruh harus digabungkan dengan aksi bela Islam. Serikat buruh yang terlihat aktif dalam hal ini adalah PPMI dan FSPMI/KSPI.

PPMI sejak awal dengan cepat turut mengikuti kelompok-kelompok Islam reaksioner dalam aksi Bela Islam untuk menghukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Masalah dari aksi tersebut bukan pada pembelaan terhadap agama apapun, tapi pada rasisme, manipulatif, dimotori oleh kelompok-kelompok fasis yang selama ini kerap menyerang kebebasan berkumpul dan berekspresi serta bersama dengan kelompok elit politik yang hendak kembali mengembalikan Indonesia ke masa lalu, masa Orde Baru.

Latar belakang PPMI adalah serikat buruh Islam yang pernah mengalami perpecahan yang melahirkan PPMI dan PPMI 98. Belakangan, PPMI mengalami perkembangan yang pesat, khususnya PPMI Karawang karena menginternalisasi aksi-aksi geruduk pabrik sejak tahun 2012. Demi mempercepat pembesaran serikat, PPMI Karawang melakukan serangkaian taktik seperti melakukan koalisi dengan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)[1] yang sama-sama masih setuju dengan aksi geruduk pabrik, bersatu dengan serikat buruh kiri dalam aliansi luas bernama Aliansi Jawa Barat tahun 2013, berjejaring NGO terutama LBH Jakarta dan merekrut serta memberi tempat untuk banyak advokat/pengacara.

Birokratisme masih bercokol kuat di dalam serikat ini. Kita tahu serikat ini berada di bawah pengaruh Eggi Sudjana [2], seorang broker politik dan pengacara senior, yang hari ini membawa unsur-unsur PPMI ikut membangun partai bentukan Tommy Suharto, Partai Pemersatu Bangsa (PPB) yang dipersiapkan untuk berlaga di Pemilu 2019. Pembesaran PPMI bagaimanapun juga menguntungkan birokrat-birokrat serikat buruhnya, tapi seperti dalam kasus PPMI, pembesaran itu tak bisa berlanjut selama masih di bawah syarat-syarat birokratisme yang mengizinkan serikat berkembang hanya sebatas melayani kepentingan-kepentingan transaksional-oportunis elitnya.

Belakangan, hubungan dengan unsur-unsur kiri dan sekutu lamanya, FSPS, makin renggang. FSPS sendiri sudah lama meninggalkan taktik aksi massa (karena keputusan pimpinannya) dan memilih memperjuangkan kasus buruh di pengadilan hubungan industrial (PHI). Setelah itu, kedekatan PPMI adalah dengan unsur-unsur organisasi/serikat kiri dalam Komite Persatuan Rakyat (KPR) pada 2015 lalu yang kemudian juga berakhir karena PPMI semakin dicengkrem oleh elit birokrasinya.

Organisasi ini semakin merosot dengan merekrut pengacara-pengacara yang kerap mengompromikan nasib buruh. Advokasi dianggap sekadar harus ditangani orang pandai, bukan memihak pada nasib buruh. Dilema dari keinginan membesarkan buruh selekas-lekasnya adalah dengan memasukan sebanyak mungkin orang-orang dari luar dengan patokan kapasitas belaka, bukan pemihakan. Mendidik buruh agar pandai membela diri sering dirasa terlalu lama. Kualitas pembelaan semakin menurun karena mengakomodir kepentingan elit politik yang didukung dalam Pilkada Karawang baru-baru ini.

PPMI kembali bersama dengan FSPMI/KSPI. Begitu juga dalam aksi bela Islam. KSPI sendiri membentuk Indonesia (GPI) di mana Kahar S. Cahyono, juru bicara KSPI menjadi juru bicara GPI. Kelompok ini berusaha menggabung aksi buruh dengan aksi bela Islam dan kembali membunyikan mogok nasional dengan harapan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Islam. Mereka memiliki musuh yang sama: Ahok.

Baik FSPMI maupun PPMI berangkat dari kondisi yang sama. Pertama, birokratisme yang kuat yang mencengkram massa anggotanya yang berkait dengan kondisi kedua, kedekatan dan pengaruh dari kelompok-kelompok Islam fundamentalis dan militeris–FSPMI sendiri dipengaruhi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pendukung Prabowo. Begitu juga presiden PPMI, Ahmad Fuad Anwar bersama Eggi Sudjana juga adalah pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dengan menggunakan alat Amanat Indonesia Raya (AIR).

Hal ini menjadikan serikat buruh ini tidak sanggup menjadi kekuatan yang demokratik, apalagi sosialis. Hanya kesadaran anggota dan tindakan yang berani meningalkan elit serikat buruh yang mampu menjadikan mereka sebagai kekuatan yang demokratik.

Semakin hari, semakin berbahaya karena mereka tidak diisolir oleh kekuatan-kekuatan serikat buruh kiri yang paling tidak seharusnya bisa diharapkan dalam perjuangan demokrasi. Kita telah memutuskan untuk tidak bersatu dengan FSPMI sejak mereka mendukung Prabowo Subianto. Dalam kasus PPMI, mereka memutuskan kontak dengan unsur-unsur kiri setelah merasa kiri adalah ancaman yang dapat membahayakan pengorganisiran dan perluasan mereka seperti dalam kasus Sarekat Islam pada awal abad 20. Persis seperti FSPMI membersihkan unsur-unsur yang progresif dan dicap kiri sejak 2013.

Kondisi terakhir memperlihatkan posisi FSPMI/KSPI dan PPMI bahwa Ahok dapat dilawan dengan berbagai cara, sebenarnya adalah ungkapan ketidaksanggupan mereka untuk memimpin gerakan buruh, apalagi gerakan rakyat. Politik menumpang ke isu Islam yang dirasa lebih kuat dan relatif lebih bebas represi (karena “dipelihara” oleh militerisme) memperlihatkan mereka tak sanggup menjadi militan.[3] Kondisi ini adalah hasil dari siasat mundur, mundur dan mundur yang selama ini elitnya instruksikan. Pembenaran bahwa bersatu dengan FSPMI/KSPI akan menghasilkan gerakan buruh yang lebih kuat runtuh dengan kenyataan ini. Dengan masuknya FSPMI/KSPI ke kubu “Bela Islam” mereka menjadi tak lebih dari sekadar peliharaan militer!

Barangkali ada yang tidak akan setuju dengan saya dan menyodorkan kenyataan FSPMI/KSPI mengangkat tuntutan-tuntutan buruh seperti kenaikan upah dan pencabutan PP Pengupahan–dengan demikian, FSPMI/KSPI masih dianggap membela buruh. Saya ingin katakan bahwa pandangan seperti itu ingin menukar kebebasan kita dengan sepotong roti busuk. Mengenyangkan harapan-harapan (dan mungkin perut) buruh dengan tujuan-tujuan ekonomis sembari menyerahkan kebebasan kepada kelompok fundamentalis dan militeris yang ada di belakangnya. Lagipula dari sekarang kita sudah bisa mengukur implikasinya, tujuan-tujuan yang akan menguat adalah tujuan-tujuan kelompok fundamentalis dan kelompok militer di belakangnya.

FSPMI/KSPI berupaya mengilusi massa bahwa seolah-olah mereka sedang berjuang untuk seluruh rakyat dan demo Ahok kali ini bukan yang pertama. Benar, demo melawan Ahok bukanlah kali pertama yang mereka lakukan. Namun, konsistensi mereka dalam melawan hanya ditujukan kepada elit-elit politik tertentu, seperti Jokowi dan Ahok. Nyaris tidak terdengar perlawanan yang serius terhadap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang kader PKS ini.

Aksi-aksi menuntut kenaikan upah ke kantor Gubernur Jawa Barat hanyalah sebatas pengawalan, bukan kecaman terhadap Gubernur yang setiap tahunnya menetapkan upah yang jauh di bawah tuntutan buruh itu sendiri. Bukti lainnya, meskipun Aher mengeluarkan kebijakan penangguhan upah terbanyak, KSPI lebih memilih memberi gelar Bapak Upah Murah kepada Jokowi.

Serikat-serikat kiri yang berada dalam gerbong KPBI semakin memantapkan persatuan dengan kelompok FSPMI/KSPI di dalam Rumah Rakyat Indonesia (RRI). Mereka tidak melakukan tugas mereka untuk memboikot serikat buruh yang nyata-nyata reaksioner dan semakin bertambah kereaksionerannya; serikat buruh yang memainkan kaki di kelompok kiri dan kanan. Kita bisa melihat bagaimana Koran Perdjoengan, corong FSPMI, dapat mempromosikan RRI dan GPI (Aksi Bela Islam).

Dalam sejarah kita, justru memperlihatan kekuatan kiri dapat bangkit setelah memblejeti kekuatan kanan dan mendirikan alat politiknya sendiri yang menegaskan prinsip-prinsipnya. Seperti yang ditunjukan oleh unsur-unsur kiri dalam Sarekat Islam yang keluar setelah kebijakan “disiplin partai”, lalu mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menegaskan kehendak merdeka. Definisi kanan di sini, bukan berarti agama, tapi adalah kelompok penindas, konservatif, anti demokrasi, militeris–mereka yang ingin terus melanggengkan penindasan.

Politik bersatu dengan kelompok reaksioner hanya membingungkan massa belaka. Inilah dosa yang telah dilakukan oleh kelompok KPBI yang bersatu dengan FSPMI/KSPI sejak 2013 dan terus melanjutkan persatuan tersebut bahkan setelah FSPMI/KSPI mendukung Prabowo pada Pemilu 2014 lalu. Jika tak mau disebut kiri gadungan, politik main di dua kaki ini harus segera ditanggalkan. Akan lebih baik jika konsisten bersekutu dengan elemen-elemen pro demokrasi.

Situasi ini akan mengancam kita semua, baik unsur-unsur yang melek demokrasi maupun kelas buruh biasa yang tidak tahu apa-apa. Demokrasi adalah kebutuhan massa tak peduli masih banyak orang yang merasa tidak membutuhkannya dan setuju kembali ke masa lalu.

Kita memerlukan suatu blok demokratik yang kuat, suatu alat untuk melancarkan aksi-aksi membela demokrasi yang semakin terancam oleh militerisme yang ingin kembali berkuasa. Militerisme, yang seperti tahun 1960-an memainkan sekutu-sekutu sipilnya, elit reformis yang pengecut, ormas-ormas reaksioner dan serikat buruh. Blok yang paling mungkin dipelopori oleh serikat buruh, NGO, mahasiswa dan akademisi. Propaganda untuk menyakinkan kelas pekerja dan mobilisasi-mobilisasi akan menjadi penentu kesuksesan gerakan demokrasi.

(Alexi Alqaf – kader Partai Pembebasan Rakyat)

Catatan kaki:

[1] FSPS adalah serikat buruh yang lahir tahun 2013, hasil dari perpecahan dengan FSPMI. Perpecahan ini dilatarbelakangi dengan penyingkiran salah seorang pimpinan FSPS dan pelarangan aksi-aksi ke pabrik.

[2] Eggi Sudjana juga tercatat sebagai pengacara yang mendirikan Tim Pembela Muslim pada tahun 2001, pengacara Prabowo-Hatta dalam sengketa Pilpres 2014 dan pengacara Jenderal Polisi Budi Gunawan saat menjadi tersangka KPK.

[3] Setelah geruduk pabrik berakhir pada 2012, PPMI Karawang terlihat masih aktif dalam menjalankan geruduk pabrik. Hal itu dapat terjadi karena aksi-aksi mereka masih diizinkan oleh otoritas setempat karena menjadi pendukung Bupati Karawang. Seorang sumber kami melihat bagaimana aksi-aksi mereka di pabrik sangat “aman”, hanya dijaga oleh satpam pabrik dan beberapa polisi. Aksi geruduk pabrik yang “mudah” ini tidak terjadi saat mereka mencoba melakukan aksi yang sama di Bekasi. Mereka langsung direpresi oleh polisi Bekasi dan ketua PPMI Karawang sempat ditangkap saat aksi. Sudah lazim jika sebuah serikat buruh dapat melakukan transaksi dengan elit politik setempat agar tidak direpresi, namun hal ini tidak berlaku bagi serikat lain. Dilemanya, ketika mereka kelihatan aman, banyak buruh yang ingin bergabung ke serikat tersebut. Karena semakin banyak kasus, maka kompromi itu mencapai batasnya. Perlu diingat, bahwa kemampuan kapitalisme dalam menyogok hanya berlaku untuk sekelompok kecil orang saja dengan melanggengkan penindasan atas mayoritas buruh/serikat lainnya.

Read Full Article

papua menuntut hak menentukan nasib sendiri

Yogyakarta – Dalam rangka merespon represi aparat keamanan terhadap masyarakat Papua dan aksi damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Gerakan Rakyat Papua Bersatu (GRPB) bersama Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB), dan Aliansi Boikot ArtJog melakukan aksi bersama, Kamis(16/6/2016). Aksi tersebut menyatakan sikap mendukung hak menentukan nasib sebagai sebagai solusi demokratis bangsa Papua.

Aksi dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dari Asrama Papua menuju Titik Nol Yogyakarta, lalu dilanjutkan dengan aksi boikot ART|JOG. Saat massa tiba di Jl Kusumanegara, polisi menahan arak-arakan massa dan terjadi negoisasi.

Sekitar pukul 14.02 WIB saat pembacaan pernyataan sikap, polisi bersenjata menyerang massa aksi sehingga terjadi kerusuhan. Sedikitnya ada 4 truk polisi, baik yang bersenjata maupun tidak, dan beberapa tentara. Meskipun dihadang oleh aparat, massa aksi tetap solid dan aksi terus berlanjut.

Massa sangat menyesali sikap negara yang justru melindungi korporasi seperti Freeport yang dinilai terus menghancurkan ruang hidup rakyat Papua. Fatalnya, menurut mereka, penindasan tersebut justru dilanggengkan oleh para elit, termasuk seniman dan pelaku budaya, seperti acara ART JOG 2016 yang menerima dana sponsor dari Freeport.

Olehnya, selain aksi damai untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Papua, massa juga melakukan aksi boikot ART JOG.

Data dari GRPB menyebutkan, pada 2 Mei 2016 setidaknya ada 1795 orang aktivis dan massa rakyat diamankan saat menggelar aksi damai di beberapa Kabupaten dan Kota di tanah Papua. Aksi penangkapan kembali terjadi pada 28-30 Mei 2016, 75 orang diamankan polisi saat membagikan selebaran aksi damai yang akan digelar KNPB dan masyarakat Papua pada 31 Mei.

Sedangkan pada 31 Mei polisi memblokade massa rakyat Papua agar tidak berkumpul di satu titik aksi yang telah ditentukaan. Setelah itu aparat melakukan penangkapan secara sewenang-wenang, 597 rakyat Papua dan aktivis KNPB, serta 7 aktivis mahasiswa Papua yang kuliah di Manado, ditangkap.

Asrama-asrama mahasiswa Papua di di Malang, Jogja dan kota lainnya di Jawa, dijaga oleh aparat polisi untuk mencegah mahasiswa melakukan aksi yang sama.

Bahkan belum lama ini menjelang aksi damai 15 Juni 2016, lagi-lagi aparat menangkapi aktivis KNPB. Kepolisian Resort Jayapura menangkapi aktivis yang tengah membagikan selebaran seruan aksi. Sebanyak 31 aktivis ditangkap pada 10 Juni 2016, kemudian 65 aktivis ditangkap di Jayapura dan Sentani, sedangkan 4 orang aktivis KNPB lainnya ditangkap di Nabire pada 13 Juni 2016.

Meningkatnya represi terhadap masyarakat Papua yang secara kuantitatif dan semakin brutal dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan terakhir ini, maka GRPB melayangkan tuntutan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi Bangsa Papua; mengecam tindakan represi aparat terhadap masyarakat Papua dan aktivis KNPB; dukung ULMWP menjadi anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG); menolak tim pencari fakta buatan Jakarta turun ke tanah Papua; tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua; tutup seluruh perusahaan asing yang ada di Papua, dan; buka ruang demokrasi seluas-luasnya.

Sumber: Solidaritas.net

Read Full Article

marx engels lenin
Kredit: socialhistory.org.

Oleh: Alexi Alqaf*)

Terdapat 46,6 juta pekerja formal di Indonesia, termasuk 15 juta pekerja di sektor manufaktur, sektor buruh yang paling aktif dalam mobilisasi gerakan buruh tahun 2011 sampai sekarang. Bekasi menjadi daerah geopolitik di mana terdapat 1,5 juta buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional dan perusahaan-perusahaan rantai pasokannya. Daerah ini menjadi kantung terbesar massa serikat buruh dan paling termobilisasi. Rekor mobilisasi May Day terbesar terjadi di Jakarta pada tahun 2012 ketika gerakan buruh berhasil memobilisasi 150 ribu massa hanya di Jakarta saja. Seruan pemogokan nasional 3 Oktober 2012 memobilisasi 1 jutaan buruh untuk bergerak di kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia.

Namun, dengan cepat perjuangan ini menurun ketika para bos menyerang balik dengan menggunakan kekuatan aparat dan preman yang direspon oleh pimpinan serikat buruh dengan kompromi. Watak reformis tumbuh dominan di dalam gerakan buruh, dilestarikan oleh pimpinan-pimpinan serikat peninggalan Orde Baru yang enggan beranjak ke perjuangan politik (apalagi dengan tuntutan revolusioner). Pada tahun 2012, sebagian besar pimpinan serikat buruh yang sebelumnya tidak aktif membangun gerakan, muncul. Mereka kebetulan berada dalam struktur (jabatan) formal serikat buruh sebagai pengambil keputusan, saat kepeloporan dari bawah melahirkan gerakan yang besar. Dengan posisi mereka di serikat buruh, mereka mengambil-alih kepemimpinan gerakan untuk berkompromi dan berperan penting dalam mengambil sogokan dari kapitalis. Apakah sogokan itu berupa pemenuhan sebagian tuntutan, sepenuhnya tuntutan reformis maupun sogokan kepada individu pengurus yang sifatnya penyuapan (korupsi). Birokratisme serikat buruh mengalahkan massa buruh yang belum berpengalaman dan belum mendapatkan pengaruh yang cukup kuat dari kaum revolusioner. Apa yang dimenangkan baru berupa kembalinya aksi massa.

Capaian gerakan buruh pada tahun 2012 itu juga belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan capaian gerakan buruh pada masa sebelum tahun 1965. Serikat buruh kiri berjumlah 3,3 juta pekerja atau sekitar 60 persen dari jumlah pekerja pada masa itu–basis material yang siap berkuasa, namun digagalkan oleh pembantaian 65. Namun, capaian tahun 2012 adalah penting, meskipun terjadi penurunan setelahnya. Buruh telah menciptakan sejarah mobilisasi buruh terbesar dalam 47 tahun terakhir dan mendapatkan pengalaman berharga untuk perjuangan yang akan datang.

Apa yang Kaum Revolusioner Hadapi?

Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan yang membatasi kenaikan upah untuk tahun ini hanya 11,5 persen saja. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan upah riil lebih dari 50 persen selama 17 tahun terakhir maupun kenaikan rata-rata iuran jaminan (asuransi) kesehatan BPJS sebesar 42,8 persen. Kapitalis dan negara juga menyerang buruh dengan mengkriminalisasi mereka dengan tuduhan melawan perintah penguasa sampai dengan pencemaran nama baik. Pemerintah sedang merencanakan kebijakan perumahan yang akan memotong upah buruh 1-3 persen untuk pengadaan cicilan perumahan. Upaya pemerintah menyerap lebih banyak lagi dana dari masyarakat setelah sebelumnya kebijakan neoliberal telah dilaksanakan secara masif (berupa pencabutan subsidi, privatisasi, liberalisasi investasi, upah murah dan seterusnya) telah menyerang kesejahteraan buruh dan rakyat lebih dalam lagi. Jumlah utang semakin membengkak sebagai akibat pembangunan berbasis investasi dan utang serta korupsi yang tinggi. Kita menghadapi krisis yang semakin niscaya di mana pemerintah berusaha mengatasinya dengan tanpa mengganggu penghisapan kapitalis, melainkan justru dibebankan pada kelas bawah. Negara mempertahankan dukungan rakyat dengan politik populisme (palsu), hegemoni media dan buzzer media sosial. Populisme ini adalah bentuk dari negara yang terus-menerus memperbaharui metode hegemoni untuk mengatasi rakyat yang mengalami krisis kepercayaan dan golput.

Kelas buruh menjalankan produksi sebagai jantungnya masyarakat dan berdaya mobilisasi riil yang dapat diarahkan untuk memimpin suatu revolusi sosialis di dalam masyarakat. Namun, reformisme yang hanya mengharapkan perubahan tambal-sulam belaka, masih menguasai ideologi kelas buruh. Meskipun perubahan tambal-sulam kelihatannya semakin tidak menjanjikan dan tidak memberikan jalan keluar, tapi keberanian buruh melangkah lebih jauh dihalang-halangi oleh hegemoni pimpinan reformis serikat buruh. Padahal, untuk menuntut perbaikan upah saja, buruh mendapatkan perlakuan kekerasan dari negara. 23 buruh dijadikan tersangka dengan tuduhan melawan hukum dalam aksi menolak PP Pengupahan pada 30 Oktober 2015. Kesanggupan untuk memperjuangkan tuntutan reformis pun mengalami penurunan karena keberanian tidak diwadahi. Buruh seperti Sebastian yang membakar dirinya pada May Day 2015 tahun lalu untuk memperjuangkan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan cerminan bahwa adanya kesanggupan buruh berjuang dengan militansi sepenuh jiwa dan raga.

Kaum revolusioner sedang bekerja di lautan massa buruh reformis dan menghadapi situasi gerakan buruh sebagai berikut: pertama, reformisme yang secara nyata ditunjukkan oleh serikat-serikat reformis seperti FSPMI/KSPI dan SPSI yang mencengkeram mayoritas massa buruh yang terorganisir. Dalam berbagai kesempatan, mereka menunjukan wataknya yang kompromis pada kapitalis dan negara serta anti kritik dengan menutup ruang demokrasi di internalnya. Buruh yang dianggap membangkang terhadap kebijakan pengurus serikat buruh, dipinggirkan dan disingkirkan. Akibatnya, situasi anti kritik ini hanya mewadahi buruh-buruh yang sejenis dengan mereka: sekadar para pencari karir untuk mengisi jabatan di pabrik dan pemerintahan (melalui go politic, yang sebenarnya go parlement belaka); tidak mewadahi keberanian dan militansi massa buruh yang menjadi anggotanya. Ada keresahan yang tak tersuarakan di kalangan akar rumput buruh bagaimana pengurus serikat buruh mengabaikan nasib mereka, terutama nasib buruh yang status kerjanya tidak tetap. Sedikit sekali buruh maju yang berusaha mencari jalan keluar yang benar, sebagian berpikir jalan keluar ada pada pengurus (bukan kekuatan anggota), dan sebagian besar memilih bungkam karena tak melihat adanya harapan kemenangan lagi. Ketidakpercayaan terhadap pimpinan reformis serikat buruh meningkat, tapi buruh tidak melihat kekuatan yang lain, yang alternatif, yang cukup besar (signifikan), untuk berpindah.

Kedua, fungsi kepeloporan melemah. Di kalangan kiri berkembang gagasan tidak diperlukannya lagi partai revolusioner, tapi yang penting adalah pembangunan gerakan dan persatuan. Konsekuensi dari menurunnya minat membangun partai revolusioner adalah melikuidasi tradisi kepeloporan itu sendiri. Ada hubungannya mengapa serikat-serikat yang bergabung dalam Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) memiliki kecenderungan berkompromi dengan elit-elit reformis serikat pendukung sisa-sisa Orde Baru, dengan keadaan partai revolusioner pimpinan-pimpinannya, yang ditunda, diabaikan dan bahkan ada yang melikuidasi partai revolusioner dengan mengubahnya menjadi sekadar grup kiri. Hal ini menjelaskan mengapa mereka bersikap toleran pada kesalahan-kesalahan elit-elit serikat reformis, tidak mengkritik dan tidak menunjukan posisi kepeloporan saat kesepakatan mogok nasional dikhianati dalam berbagai kesempatan oleh elit-elit serikat reformis di mana mereka bersatu di Gerakan Buruh Indonesia (GBI). Juga bersikap permisif terhadap persekutuan antara FSPMI dengan elit-elit politik dan partai sisa Orde Baru. Serikat buruh kiri terbesar, KASBI, telah melepaskan diri dari pengaruh KPO-PRP dalam suatu perpecahan baru-baru ini tanpa upaya membangun partai revolusioner yang baru, yang pada akhirnya hal ini menjadi bersifat merugikan. Meskipun kelihatannya KASBI adalah serikat merah yang militan, namun pengaruh partai revolusioner adalah tidak tergantikan oleh serikat buruh. Saya akan menjelaskan batasan sebuah serikat buruh (sekalipun di bawah slogan-slogan revolusioner!).

Ketiga, pekerjaan-pekerjaan anggota partai revolusioner atau individu kiri di serikat-serikat buruh jatuh ke dalam ekonomisme. Pekerjaan keserikatburuhan, terutama advokasi, dijadikan sebagai pekerjaan prioritas pekerjaan dengan mengabaikan tugas-tugas partai. Kaderasasi tidak berjalan sehingga tidak ada tenaga baru untuk mengurus aktivitas-aktivitas keserikatburuhan. Penumpukan pekerjaan keserikatburuhan pada akhirnya menjatuhkan individu kiri menjadi sekadar sekretaris atau advokat serikat buruh belaka. Dengan sendirinya, pekerjaan mendidik buruh menjadi seorang revolusioner untuk direkrut ke partai, terbengkalai. Ada juga semacam “ketakutan” memasok kesadaran sosialis yang dinilai terlalu tinggi karena khawatir massa akan tidak bisa menerima teori yang terlalu berat dan “lari” dari serikat, sehingga kurikulum pendidikan serikat buruh hanya berisi persoalan-persoalan normatif keserikatburuhan belaka. Padahal, kesalahannya adalah ketidakmampuan mengajarkan marxisme secara sederhana, naratif, mudah dimengerti dan praktikal (bisa dipraktekan)

Di sisi lain, usaha membangun serikat buruh kiri sosialis yang revolusioner dengan mencantumkannya ke dalam dokumen resmi organisasi dilakukan dengan mengabaikan pembangunan partai revolusioner. Keberadaan serikat buruh revolusioner ini dianggap dapat menggantikan fungsi partai. Partai dianggap kian tidak relevan dengan pengorganisiran dan pendidikan serikat buruh. Cukuplah dengan membangun serikat buruh merah yang revolusioner sebagai jalan menuju revolusi. Jika pun ada keinginan pembangunan partai, pastilah partai itu adalah partai massa luas. Dalam banyak kasus, di serikat buruh itu, aktivis kiri tidak mengajarkan marxisme secara utuh kepada kaum buruh di serikat revolusioner itu. Paling sering terjadi adalah menahap-nahapkan pendidikan dengan alasan, sekali lagi, buruh tidak mampu belajar teori yang terlalu rumit. Padahal, jika diperiksa, alasan sebenarnya adalah karena jika kurikulum pendidikan terlalu radikal, maka buruh akan ketakutan dan situasi represif (apalagi marxisme dilarang di Indonesia), bukan karena buruh kurang pandai untuk memahaminya sebagai pengetahuan.

Memang, kaum revolusioner tidak boleh terjebak pada istilah “serikat buruh revolusioner” yang tidak mungkin dicapai oleh selain partai revolusioner. Hanya partai revolusioner yang mungkin mengorganisasikan individu-individu revolusioner secara solid, disiplin dan homogen sebagaimana dalam konsep Lenin. Salah satu kunci pembangunan partai revolusioner adalah keketatan rekrutmen anggota. Sedangkan, serikat buruh adalah alat yang bagaimanapun didirikan untuk massa yang beragam yang sedang dalam proses pemasokan kesadaran revolusioner. Seideal apapun anggaran dasar suatu serikat buruh, keberagaman rekrutmen massa buruh hingga yang paling terbelakang tak bisa dihindari. Semerah apapun suatu serikat buruh, tetap saja tuntutan yang mengemuka adalah perbaikan-perbaikan nasib. Jika ada sebuah serikat yang menggunakan standard rekrutmen yang ketat, yang revolusioner, tentu namanya bukan lagi sebuah serikat buruh. Melainkan, menanggalkan identitasnya dari serikat buruh menjadi organisasi revolusioner.

Selain itu, tentu saja, adalah sangat sulit mengajarkan marxisme secara terang-terangan dalam situasi ideologi ini dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia dan juga sulit dipasok begitu saja kepada massa yang terbelakang. Di sini lah relevansinya partai revolusioner yang memberlakukan rekrutmen yang ketat karena memahami bahwa demokrasi borjuis pada hakikatnya tidak bisa dipercaya dan tidak menjamin kebebasan berideologi sosialis yang sepenuhnya bertentangan dengan kapitalisme. Juga akibat dari adanya perbedaan kelas menghasilkan ekses yang membelah manusia menjadi strata berpengetahuan dan strata tidak berpengetahuan;  yang maju dan terbelakang; yang berani dan penakut; pekerja mental dan pekerja manual, dan seterusnya. Leninisme mengajarkan prinsip yang serius dalam rekrutmen: “setiap mereka yang aktif bekerja untuk gerakan kita bisa menerima kerahasiaan yang ketat, melakukan pemilihan anggota secara ketat dan bersedia dilatih sebagai profesional revolusioner”. Itulah salah satu kunci dari partai model Lenin: standar ketat dalam hal kerahasiaan.

Mengajarkan Marxisme

Sejak tahun 2010, telah terjalin kontak yang rapat antara kader partai revolsioner dengan massa buruh di serikat-serikat reformis, yang mencari jalan untuk mengajarkan marxisme dengan segala cara. Kaum revolusioner juga belajar dari kesalahan bahwa bekerja di serikat-serikat reformis tidak memiliki makna tanpa menjadikan diri sebagai bagian dari partai revolusioner. Mengajarkan marxisme kepada buruh adalah salah satu pekerjaan partai revolusioner yang penting. Dengan teori ini kaum revolusioner memerangi penyakit reformisme di serikat-serikat reformis, oportunisme serta sektarianisme di dalam tubuh gerakan kiri dan memberikan kesadaran sosialis kepada kaum buruh.

Di sisi lain, teori marxisme dikembangkan secara terpisah dari massa oleh kelompok intelektual marxis liberal, entah dengan cara membuat teori-teori baru ataupun melakukan penafsiran-penafsiran ataupun dengan berpolemik dalam hingar-bingar yang jauh dari massa. Segala macam kajian marxisme yang sebenarnya hanya menerima marxisme dalam aspek filsafat dan ekonomi politik belaka, namun tidak membahas sama sekali atau tidak mempertajam soal perjuangan kelas. Tentu saja, begitu perjuangan kelas dalam marxisme ditajamkan, maka tuntutan bagi mereka adalah berpraktek! Bukan sekadar menjalankan aktivitas-aktivitas aktivisme, tapi bergabung dan membangun sebuah partai revolusioner. Gagasan yang mengesampingkan partai revolusioner ini terpapar kuat pada kaum muda intelektual (meski tidak secara langsung ke massa), partai revolusioner mengalami likuidasi yang semakin mendalam. Pada akhirnya semakin menguatkan perkembangan ekonomisme, reformisme dan oportunisme di kalangan massa, karena massa buruh tidak mampu melahirkan sendiri gagasan revolusioner dari dalam dirinya.

Malangnya, ada suatu kenyataan saat Lenin hidup di pembuangan di luar Rusia, Lenin berupaya berhubungan dengan kelas buruh sebagai suatu prioritas dan memastikan koran terbitan partai dibaca; sedangkan kaum intelektual marxis hanya terpisah oleh perbedaan kota, tapi begitu sulitnya mencari hubungan dengan massa buruh. Tengoklah para intelektual marxis yang tinggal di Jakarta begitu jauhnya dari kehidupan kelas buruh yang hidup di Bekasi, padahal hanya berjarak 24-50 kilometer saja.

Berkembangnya organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkembang dari kucuran lembaga donor dengan menonjolkan politik identitas isu-isu, menambah lagi penguatan likuidasi terhadap perjuangan kelas dan partai revolusionernya. Seharusnya, keberagaman identitas dan sektor dipertajam dengan propaganda perjuangan kelas. Akhirnya, sekalipun baik LSM maupun intelektual marxis sanggup mengorganisir gerakan yang begitu beragam pada berbagai momentum dan isu, namun belum mampu mengatasi persoalan fragmentasi, lemahnya kepemimpinan gerakan dan ketidaksanggupan meraih keberpihakan massa untuk tujuan-tujuan sosialis. Sementara itu, sektor buruh dan sektor rakyat tertindas lainnya bertebaran di mana-mana, spontan, seringkali dalam jumlah mobilisasi yang signifikan tanpa adanya kepemimpinan politik.

Akhirnya, kaum revolusioner harus lebih kuat lagi mengambil dan menjalani jalan yang sulit ini: mengajarkan marxisme seutuhnya dalam teori revolusioner dan praktek kepada pewarisnya, kelas buruh. Suatu tugas yang erat kaitannya dengan membangun partai dan gerakan revolusioner.

Untuk mengajarkan marxisme pada buruh, yang pertama sekali tentu saja adalah membangun kontak dengan kelas pekerja. Kaum revolusioner telah melakukannya dengan berbagai macam cara: berkomunikasi melalui media sosial, bekerja di serikat buruh reformis maupun membangun serikat sendiri. Kaum revolusioner berusaha sedekat mungkin dengan kelas buruh. Situasi ini melahirkan persoalan dan kontradiksi ‘jika anggota partai menjadi pengurus serikat buruh, khususnya di bidang advokasi, maka anggota partai mau tidak mau akan melakukan kompromi yang bersifat reformis yang akan merugikan nama baik partai dan perjuangan untuk sosialisme.’

Persoalan di atas dapat diatasi dengan cara: pertama, kaum revolusioner harus terus menerus mengevaluasi bentuk-bentuk kompromi mana yang oportunis dan mana yang bukan atau terpaksa diambil di dalam serikat buruh. Dalam pengalaman, kompromi terpaksa terjadi dalam keadaan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, misalnya belum mayoritas massa yang setuju dengan pemogokan; kehabisan dana pemogokan dan sebagainya. Dalam keadaan kekuatan belum kuat, maka harus kembali melakukan konsolidasi, pendidikan untuk menjelaskan syarat-syarat kemenangan yang diperlukan dan uji kekompakan dalam berpegang pada siasat pemogokan. Kaum revolusioner syarat-syarat yang harus dikerjakan untuk maju. Buruh yang maju dan jujur akan mengerti karena sehari-harinya ada banyak situasi di mana mereka menjalani keterpaksaan-keterpaksaan, bukan berkompromi demi pilihan nyaman. Kaum revolusioner harus berpegang teguh pada pendiriannya yang prinsipil sekalipun massa buruh tidak setuju pada awalnya, namun mereka akan belajar dari kesalahan mengikuti para pimpinan reformis. Hal ini biasanya banyak terjadi pada masa-masa awal perkembangan gerakan buruh yang revolusioner.

Kedua, bekerja di tengah-tengah massa buruh agar sedekat mungkin dengan mereka. Kebenaran teori revolusioner  diuji dalam pekerjaan revolusioner di tengah-tengah massa buruh. Di bawah ancaman represi, kedekatan langsung dapat sulit terjadi, tapi bagaimanapun juga kaum revolusioner harus memiliki kontak langsung dengan berbagai cara, minimal berkorespondensi. “Pekerjaan revolusioner” ini harus digarisbawahi sebagai pekerjaan yang mengajarkan teori revolusioner, membimbing buruh menjadi kader partai revolusioner dan melakukan kerja-kerja yang dibutuhkan untuk membangun syarat-syarat revolusi sosialis, bukan pekerjaan-pekerjaan keserikatburuhan yang melayani ekonomisme massa belaka. Seringkali ada klaim bahwa seluruh pekerjaan keserikatburuhan adalah pekerjaan revolusioner. Akibatnya, individu revolusioner seringkali terperangkap dalam pekerjaan rutin keserikatburuhan yang membuat mereka sibuk dan melupakan kerja-kerja revolusioner. Kejatuhan itu ditandai dengan kegagalan memajukan kapasitas keterampilan dan ideologi buruh-buruh di sekitarnya, tapi ia sekadar menjadi “pelayan” kasus buruh. Terperangkap dalam perasaan “belas kasih” harus menolong buruh (yang sebenarnya menjerumuskan), ketimbang membuat buruh mampu melakukannya sendiri.

“Sosial Demokrasi adalah gabungan dari gerakan buruh dengan sosialisme. Tugasnya bukanlah melayani gerakan kelas pekerja secara pasif pada setiap tahap-tahapnya yang terpisah, melainkan mewakili kepentingan gerakan secara keseluruhan, menunjukkan tujuan-tujuan pokok dan tugas-tugas politiknya, dan melindungi kemandirian politik dan ideologinya. Kalau gerakan buruh terisolasi dari Sosial Demokrasi, gerakan buruh akan menjadi picik dan secara tak terelakkan menjadi berwatak borjuis; dengan hanya melakukan perjuangan ekonomi, kelas pekerja kehilangan kemandirian politiknya; ia menjadi buntut dari partai-partai lain dan mengkhianati slogan besar:”Pembebasan kelas buruh haruslah menjadi tugas kelas buruh itu sendiri”. (Lenin, Tugas-Tugas Mendesak Kita)

Setiap keberhasilan mendorong maju seorang buruh, makamenyediakan lebih banyak waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan revolusioner itu sendiri dan juga terjadi pembangunan tradisi revolusioner dengan mencetak buruh pelopor yang akan siap bergabung dengan partai revolusioner.

Ketiga, pengorganisasian buruh-buruh maju bergabung dalam kelompok studi belajar marxisme. Kaum revolusioner mengumpulkan orang-orang maju dari mahasiswa, buruh dan sektor lainnya ke dalam kelompok belajar. Di sini kaum revolusioner melatih kesatuan gagasan dan tindakan dalam mengatasi persoalan gerakan, serta mempelajari marxisme.

Meskipun kaum revolusioner mendirikan atau terlibat dalam serikat kiri, harus dipahami serikat buruh bukan organisasi yang mampu membawa kita kepada revolusi sosialis. Serikat buruh adalah organisasi yang pintu keanggotaannya dibuka lebar-lebar sehingga tidak bisa menghindari kesadaran yang begitu heterogen di dalamnya meskipun menetapkan asas “sosialisme ilmiah” di anggaran dasar. Hanya partai revolusioner lah yang mampu mengemban tugas mengorganisasikan syarat-syarat revolusi dan memimpin kelas proletariat menuju sosialisme. Serikat buruh adalah sekolah perlawanan kaum buruh.

Ketika  ekonomi politik marxis saja diajarkan kepada buruh, maka seketika menunjukkan perbedaan dengan pendidikan serikat buruh reformis yang melihat hak buruh ada pada sebatas hak yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan (normatif). Hal ini membuka kesadaran buruh untuk melihat besarnya penghisapan kapitalis, keuntungan yang dihasilkan dan berapa bagian yang diperoleh oleh buruh, serta bagaimana negara melegalkan penghisapan itu dalam hukum kepemilikan pribadi atas alam dan alat-alat produksi. Pendidikan semacam ini membuka suatu perspektif ke depan jika alat-alat produksi dimiliki secara sosial, yang kemudian dapat didorong kepada pemahaman ‘pemilikan secara sosial hanya mungkin melalui perjuangan kelas tanpa ampun’.

*) Anggota Partai Pembebasan Rakyat (PPR), tinggal di Jakarta.

Read Full Article

burung bangkai di amerika latin

“Banyak hal yang kita lakukan sekarang merupakan ulah terselubung CIA 25 tahun lalu.” Bapak pendiri National Endowment for Democracy (NED), Allen Weinstein, pemerintah dan angkatan militer Amerika Serikat mempunyai sejarah panjang dalam mencampuri urusan berbagai negara Amerika Latin dan Karibia. Pada akhir abad 19, sedikitnya sepuluh intervensi dilakukan oleh angkatan militer Amerika Serikat di berbagai belahan dunia, termasuk Argentina (1890), Chili (1891), Haiti (1891), Panama (1985), Cuba (1898), Puerto Rico (1898) and Nikaragua (1894, 1896, 1898, dan 1899).

Mulai sekarang dan seterusnya, pemerintah AS secara berturut-turut menggunakan strategi dan taktik yang berbeda demi keterlibatannya ke dalam urusan daerah sebagai cara untuk menjamin dan menjaga kepentingan geopolitik dan ekonomi. Bagaimanapun, hanya akhit-akhir ini telah menyebar pengakuan/isu mengenai peranan Amerika Serikat dalam membiayai organisasi nongovernmental – khususnya melalui National Endowment for Democracy (NED; Badan Amal Nasional untuk Kepentingan Demokrasi) dan United States Agency for International Development (USAID; Badan Pembangunan Interasional Amerika Serikat) – berperan dalam memajukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Sebut saja, di tahun 2012 pejabat Bolivarian Alliance for the People of Our America (ALBA; Aliansi Rakyat Bolivia untuk Rakyat Amerika Kami-red.) secara bersamaan menandatangani resolusi untuk mendepak USAID dari setiap negara anggota. Negara-negara anggota tersebut diantaranya, Bolivia, Kuba, Ekuador, Dominika, Nikaragua, dan Venezuela.

The National Endowment for Democracy (Badan Amal Nasional untuk Kepentingan Demokrasi)

Didirikan tahun 1983 dibawah pemerintahan mantan Presiden AS, Ronald Reagan, NED beroperasi sebagai yayasan yang menyediakan dana bantuan untuk “promosi demokrasi”. Yayasan tersebut terstruktur seperti payung dengan ciri layaknya korporatis.

NED menampung empat organisasi lain yang mewakili sektor dan partai penting AS, yaitu: perkumpulan buruh AS, Pusat Solidaritas Buruh Internasional Rakyat Amerika (ACILS); Badan Pusat Hubungan Perdagangan Perusahaan Swasta Internasional (CIPE); dan dua organisasi lain, yaitu Institut Demokrat Nasional untuk Kepentingan Internasional (NDI) dan Institut Republikan Internasional (IRI), yang mewakili affiliasi Demokrat dan Republikan masing-masing.

Dalam berbagai hal, upaya-upaya NED mirip dengan yang dilakukan CIA sebelumnya di tahun 1950an, 1960an dan 1970an yaitu menyediakan dana sosial untuk operasi rahasia dengan tujuan menyokong pemerintahan dan pergerakan luar negeri yang pro-AS. Di Amerika Selatan contohnya, antara tahun 1975 dan 1978 AS membantu pembuatan dan pelaksanaan Operasi Condor (Operation Condor). AS menyediakan bantuan teknis dan militer untuk kediktatoran sayap-kanan Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Peru, Venezuela dan Ekuador yang bertujuan melumpuhkan dan membunuh lawan-lawan politik . Adayang memperkirakan Operasi Condor menewaskan sekitar 60.000-80.000 orang.

Di tahun 1986, Carl Gershman (selanjutnya menjadi Presiden NED) mengaku kepada New York Times, “Seharusnya kita tidak melakukan pekerjaan ini secara sembunyi-sembunyi… Akan terlihat buruk jika kelompok demokrat di seluruh dunia terlihat diberi subsidi oleh C.I.A. Kan sudah kita lihat di tahun 60an, dan karena itu pula akhirnya dihentikan. Kita sudah tidak punya kapabilitas untuk melakukan pekerjaan ini, maka dari itu dibentuklah badan amal.”

Rakyat AS mendanai sebagian besar NED dengan uang rakyat, tanpa sepengatahuan atau persetujuan mereka. Pemerintah AS mengalokasikan sebagian anggaran dari Departemen Luar Negeri AS untuk USAID, yang kemudian menopang sebagian besar keuangan NED. Walaupun pada kenyataannya NED mendapat seluruh dananya dari pemerintah AS, secara teknis NED adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dikepalai oleh para dewan direksi. Dewan yang menjabat saat ini di antaranya:

  1. Francis Fukuyama, ahli ekonomi politik, penulis dan universalis pasar bebas;
  2. Elliot Abrams, mantan wakil asisten dan wakil penasehat keamanan nasional mengenai politik Timur Tengah di pemerintahan George W. Bush;
  3. Moises Naim, Menteri Perdagangan dan Industri Venezuela selama pergolakan awal 1990-an dan mantan direktur eksekutif Bank Dunia (World Bank);
  4. Robert B. Zoellick, mantan wakil sekretaris negara dibawah pemerintahan George W. Bush dan Wakil Kepemimpinan di Goldman Sachs Group.

Ruang lingkup aktivitas NED sangatlah mengesankan. Berdasarkan website NED, mereka mendanai lebih dari 1.000 proyek LSM-LSM di lebih dari 90 negara.

Pada awal kelahirannya di awal 1980an, alokasi dana NED ditetapkan sebesar USD 18 juta dan mencapai puncaknya di akhir 1990an dan awal 2000an. Alokasi dana yang telah disetujui untuk tahun 2014 dan 2015 adalah sebesar US$103,5 juta, sedangkan lebih dari USD 7 juta dana disalurkan langsung untuk organisasi-organisasi oposisi di Ekuador, Bolivia, Venezuela dan di Kuba pada tahun 2013.

Di dalam dokumen “Justification of Request” Departemen Luar Negeri AS , yang menguraikan alasan-alasan permohonan dana, sangatah jelas bahwa prioritas pendanaan di Amerika Latin dan Karibia menggambarkan strategi modern NED sangatlah jelas mengemban tujuan-tujuan lama yang terselubung.

Michel Chossudovsky, pensiunan profesor ekonomi terhormat di Universitas Ottawa, Kanada, melihat pendanaan ini sebagai unsur “pembuat perselisihan” terhadap pemerintahan yang tidak disenangi AS. Namun, para penyokong dana ini tidaklah bekerja sendirian. NED (dan USAID) adalah entitas yang terkait dengan pemerintah AS, tetapi mereka beroperasi bersama-sama dengan seluruh organisasi lain,” ungkap Chossudovsky.

Pada bulan Mei 2010, Yayasan Hubungan Internasional dan Dialog Asing (FRIDE) merilis laporan “Menilai Bantuan Demokrasi di Venezuela”, yang terungkap disamping dana NED dan USAID, berbagai yayasan swasta dan berbasis Eropa mendanai LSM oposisi-persekutuan negara dengan sekitar US$40-50 juta setiap tahunnya.
Menurut direktur komunikasi internasional di Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan (CEPR) di Washington, D. C., Dan Beeton, dana NED di Amerika Latin telah ditujukan ke “banyak yang jenisnya seperti entitas politik pengawal lama yang sekarang telah kehilangan kepercayaan,” seperti Konfederasi Serikat Buruh Venezuela (CTV), yang berperan penting dalam kudeta 2002, begitu juga dengan partai-partai politik yang lebih tua yang sekarang angkatan marjinal di lanskap politik negaranya, meskipun dana mereka di luar yang amat banyak.

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID)

Didirikan pada tahun 1961 sebagai program bantuan asing dibawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy, USAID memiliki anggaran keuangan yang lebih besar dan ruang lingkup yang lebih luas dari NED. Ketika para diplomat AS terus menekankan bahwa anggaran USAID tidak memiliki dasar politik, dokumen-dokumen USAID justru mengakui peranannya dalam “memajukan kepentingan Amerika” saat melaksanakan “Kebijakan asing AS lewat promosi perkembangan manusia skala-besar seiringan dengan perluasan yang stabil, masyarakat bebas, menciptakan pasar dan mitra dagang untuk ASTetapi para kritikus skeptis dengan pekerjaan misionaris USAID, mencatat bagaimana strategi mereka telah berubah dari waktu ke waktu.

Mandat USAID adalah “untuk memberikan bantuan pembangunan dan secara historis memang telah memberikan bantuan pembangunan, diikat ke dalam negosiasi hutang dan sebagainya. Selanjutnya, dengan evolusi program bantuan pembangunan, USAID telah mengalihkan usaha kerasnya dalam mendanai berbagai LSM,” tutur Chossudovsky.

Disaat jangkauan aktivitas yang dijalankan oleh LSM-LSM ini luas dan beberapa program mereka mungkin tidaklah mempunyai tujuan politik, namun Beeton berpendapat jika pendanaan ini “akhirnya dapat dan seringkali melayani tujuan politik ketika AS ingin penerima dananya membantu mewujudkan tujuan-tujuannya di negara-negara tersebut.”

Tingkat ambisi politik AS baru-baru ini menjadi sorotan internasional dengan terungkapnya USAID secara sembunyi-sembunyi telah mengabiskan USD 1,6 juta untuk mendanai jaringan pesan sosial di Kuba bernama ZunZuneo, dengan tujuan yang dinyatakannya sebagai “negosisasi ulang kestabilan kekuasaan antara negara dan masyarakat.” Proyek ini dipimpin oleh Joe McSpedon dari Kantor USAID bagian Inisiatif Transisi (OTI).

Pejabat USAID lainnya dituduh aktif mencampuri urusan politik negara-negara berdaulat termasuk kepala daerah Mark Feierstein. Menurut wartawan investigasi Venezuela, Eva Golinger, pada tahun 2013 Feierstein menemui sejumlah tokoh oposisi Venezuela diantaranya politisi sayap kanan Maria Corina Machado, Julio Borges dan Ramon Guillermo Avelado, begitu juga dengan ahli strategi politik, Juan Jose Rendon, untuk menyusun rencana meruntuhkan pemerintah Venezuela.

Pada rapat anggaran Departemen Luar Negeri, Feierstein juga menegaskan “program jangka panjang diberlakukan untuk mendukung siapa saja yang membantu dan berjuang atas nama demokrasi dan HAM di Venezuela … dan kami siap untuk melanjutkan mereka yang dibawah skenario apapun.”

Kabel Departemen Luar Negeri terungkap oleh WikiLeaks yang juga menyorot aktivitas-aktivitas USAID/OTI sebelumnya di Venezuela, termasuk pembangunan lima-poin, strategi anti-pemerintah untuk kegiatan-kegiatan kedutaan AS, begitu juga dengan konfirmasi bahwa penerima dana telah aktif dalam mempromosikan aksi demonstrasi jalanan pada tahun 2009.

Machado, mantan anggota Majelis Nasional anti-Chavista, salah satu penandatangan surat keputusan Carmona, diikuti kudeta Venezuela pada tahun 2002, yang menghapuskan kekuatan legislatif dan yudikatif, serta konstitusi. Dia juga salah satu promotor terkemuka pada kekejaman oposisi tahun lalu yang merenggut 43 nyawa.

Kelompok buruh perkampungan lokal dan pemerintah Bolivia mengusir Chemonics International Inc. yang berbasis Amerika Serikat setelah program mereka “Memperkat Demokrasi” yang didanai USAID sebesar US$2,7 juta, dituduh mendanaiupaya destabilisasi terhadap pemerintah. Chemonics beroperasi di sekitar 150 negara, menawarkan berbagai macam pelayanan teknis dan “konsultasi.”

Pemerintah Bolivia secara terbuka menguraikan apa yang mereka perdebatkan adalah bukti bawah program yang didanai USAID untuk memobilisasi populasi pribumi terhadap pemerintah, khususnya gerakan pribumi memprotes pembangunan jalan raya. Program-program yang didanai USAID pernah aktif di beberapa daerah ini dan telah mendanai beberapa organisasi terkemuka, seperti Masyarakat Adat dan Komunitas Konfederasi Bolivia Timur (CIBOD).

“USAID menolak untuk mengungkapan siapa yang mendanai dan pemerintah Bolivia mempunyai alasan yang kuat untuk yakin bahwa adanya hubungan dan koordinasi dengan kelompok oposisi di negara yang pada saat itu terlibat didalam kejahatan dan aktivitas destruktif yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Morales,” ungkap Beeton. “Sekarang kita tahu melalui WikiLeaks bahwa itulah yang sebenarnya terjadi.”

Presiden Evo Morales juga mengungkap transkrip panggilan telepon antara pengatur gerakan anti-jalan raya dan pejabat kedutaan AS. Kedubes AS membenarkan panggilan telepon tersebut tetapi menjelaskan jika mereka hanya mencoba membiasakan diri dengan situasi politik dan sosial negara tersebut.

Para pejabat juga melaporkan kurangnya tanggung jawab atas pemerintah Bolivia atau atas konstituen penerima dana USAID.

Ketua CIDOB, Lazaro Taco, mengungkap bahwa mereka telah mendapatkan “bantuan dari luar untuk workshop kami,” tetapi tidak akan memberitahukan sumbernya.

Hal ini dan kegiatan USAID lainnya membuat Presiden Bolivia, Evo Morales menyatakan jika organisasi tersebut sedang bersekongkol melawan pemerintahannya. Pemerintah menendang USAID dari Bolivia pada bulan Mei 2013, sedangkan USAID menyangkal telah melakukan pelanggaran.

Pada bulan Juni 2012, sebuah harian Ekuador mengungkapkan ada empat LSM di Ekuador merupakan penerima uang sebesar USD 1,8 juta dari proyek bernama Active Citizens, yang tikungan politiknya kritis terhadap pemerintahan Correa.

Tidak lama setelah itu, Sekretariat Teknis Kerjasama Internasional (Secti) Ekuador mengumumkan bahwa mereka juga akan menyelidiki proyek konservasi “Costas y Bosques” (Pesisir dan Hutan), yang mendapat pendanaan sebasar USD 13,3 juta dari USAID. Proyek ini berpusat di provinsi Esmeraldas, Guayas dan Manabi, yang juga dijalankan oleh Chemonics International Inc.; organisasi yang sama dengan yang didepak Bolivia.

Mireya Cardenas, Sekretaris Nasional Masyarakat, Pergerakan Sosial dan Partisipasi Warga, mengatakan bahwa “selalu ada alasan untuk mengangagap USAID sebagai faktor pengganggu yang mengancam stabilitas kedaulatan dan politik (Ekuador).” Sementara Duta Besar AS di Ekuador, Adam Namm mencoba mempertegas kembali bahwa USAID tidak membiaya partai politik, ia telah mengkonfirmasi jika kelompok oposisi tertentu, seperti Fundamedios didanai “secara tidak langsung.”

Pada November 2013, pemerintah Ekuador mengirimkan surat pada Kedubes AS di ibukota negara Quito, meminta agar “USAID tidak boleh menjalankan kegiatan baru lainnya” di Ekuador. USAID kemudian segera membatalkan bantuannya.

Bagi Beeton, “kurangnya transparansi mungkin adalah masalah terbesar (dengan USAID) bagaimana USAID benar-benar mencegah pemerintah di negara-negara tuan rumah untuk menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, atau bahkan koordinasi yang lebih baik”. Ini merupakan bagian besar dari prinsip penting Seteci Ekuador, yang mempertanyakan pengeluaran besar pada proyek tertentu dan kurangnya kordinasi.

Setelah terjadinya gempa besar tahun 2010, CEPR melakukan evaluasi luas terhadap pendanaan USAID pada Haiti, termasuk riwayat pendanaannya, dan ditemukan transparansi juga kordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi masalah signifikan, khususnya ketika pemerintah daerah mengalami tegangan dengan kebijakan asing AS.

“Pemerintah AS sudah sangat senang untuk tidak berkordinasi dengan pemerintah dan yang banyak hubungannya dengan politik… ini dibawah (mantan President Haiti) Aristide benar-benar melihat banyaknya bantuan yang dilewatkan oleh pemerintah Haiti yang akhirnya tertuju ke LSM, termasuk kelompok oposisi keras dan yang disebut kelompok oposisi demokratis seperti yang banyak Anda lihat di Venezuela dan Bolivia belakangan ini,” tutur Beeton.

Untuk tahun 2013, gabungan alokasi NED dan USAID untuk Kuba, Venezuela, Ekuador, dan Bolivia saja totalnya sekitar USD 60 juta, dengan bagian terbesar dana ini ditujukan untuk Kuba dan Ekuador. Bagi pemerintah dan pergerakan sosial progresif di negara-negara tersebut, telah tumbuh kekhawatiran bahwa dana ini dapat digunakan untuk menjalankan apa yang oleh Chossudovsky dianggap telah memenuhi syarat sebagai “proses yang konsisten untuk mengganggu stabilitas pemerintah sebagai bagian dari perang non-konvensional, artinya Anda tidak perlu mengirimkan pasukan tetapi Anda hanya mengganggu stabilitas pemerintah melalui apa yang disebut revolusi berwarna atau infiltrasi.”

Artikel ini awalnya diterbitkan oleh teleSUR di alamat web berikut: http://www.telesurtv.net/english/analysis/How-the-US-Funds-Dissent-against-Latin-American-Governments-20150312-0006.html.

Read Full Article

buruh lawan pergub ahok dan militerisme
Foto: Wahidin / Solidaritas.net

Oleh: Alexi Alqaf*)

Ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 228/2015 yang membatasi kebebasan berunjuk rasa, Persatuan Rakyat Jakarta (PRJ) meresponnya dengan perlawanan dalam bentuk aksi massa dan protes ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada 9 November 2015. Hal yang menggembirkan, terdapat unsur-unsur serikat buruh seperti SGBN, FBTPI, KASBI, FSPASI dan PPMI yang memperjuangkan demokrasi.

Pergub ini kabarnya akan segera dicabut atau direvisi. Tidak saja karena banyak diprotes, tetapi juga karena Pergub ini sangat jorok dalam hal melanggar peraturan di atasnya (inkonsitusional) secara terang-terangan. Pembatasan aksi hanya di tiga lokasi (Parkir Timur Senayan, Alun-Alun Demokrasi DPR, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas) dan dilibatkannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan unjuk rasa melanggar UU TNI dan UU Unjuk Rasa. Selain itu, pengeras suara hanya dibolehkan 20 desibel setara dengan orang yang sedang bercakap-cakap dan pelarangan berjualan untuk para pengunjuk rasa.

Pengesahan Pergub ini secara langsung akan merugikan kaum buruh yang kerap mengambil lokasi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Kementerian-Kementerian, sehingga dampak secara langsung ini memang harus ditentang oleh kaum buruh.

Unsur buruh di dalam PRJ tidak dari kalangan serikat buruh kiri yang terbiasa merespon isu penindasan yang beragam dan politis, tetapi juga serikat buruh non kiri yang terbiasa hanya merespon isu-isu ekonomis belaka. Serikat-serikat buruh ini berkekuatan kecil, sedangkan, serikat-serikat buruh mayoritas justru kelihatan masih banyak absen dalam memperjuangkan isu-isu demokrasi.

Padahal, ruang demokrasi yang terbuka sejak reformasi 98 itulah yang telah mengizinkan kaum buruh untuk membangun serikat-serikat selain SPSI, untuk berunjuk rasa, untuk mogok dan berbicara seluas-luasnya di media massa serta media sosial.

Menjelang Pilpres 2014 lalu, pimpinan serikat buruh FSPMI/KSPI Said Iqbal secara organisasional mendukung Prabowo Subianto yang memiliki skandal HAM di masa lalu yang masih belum diadili hingga kini. Dan, demi mendukung Prabowo, Said Iqbal tega mengatakan bahwa isu Hak Asasi Manusia (HAM) jauh dari kehidupan buruh. Kampenye Pilres 2014 telah menjadi arena dipasoknya gagasan-gagasan anti demokrasi dan anti HAM ke kalangan massa buruh. Tetapi, massa buruh tak pernah benar-benar setuju dengan kesadaran anti demokrasi sebab mereka membutuhkan kebebasan. Sehari-harinya buruh merasakan pengalaman bagaimana kebebasannya dirampas oleh disiplin pabrik, kapitalis, negara, aparat militer, dan preman.

Saat ruang demokrasi berusaha dipukul mundur melalui berbagai instrumen peraturan seperti UU Ormas, RUU KAMNAS, dan UU Penanggulangan Konflik Sosial sampai dengan kebijakan praktis seperti Pergub 228, Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian dan kebijakan Bela Negara, buruh sebagai kekuatan yang terorganisir saat ini harus berdiri paling depan untuk menentangnya.

Di tengah pertarungan elit dan kesibukan mereka untuk berkompromi, kebijakan-kebijakan pada level eksekutif menjadi lebih efisien dalam merampas demokrasi. Dua contoh terakhir adalah kebijakan Pergub 228 dan surat edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian yang dapat langsung dilaksanakan. Dalam masyarakat kapitalis di mana yang kuat menindas yang lemah, maka mereka yang miskin dan yang kritis yang akan ditelan oleh penegakan aturan anti demokrasi ini.

Perjuangan buruh untuk demokrasi akan banyak sekali menghasilkan sekutu-sekutu bahkan dari kalangan liberal/demokrat dan para pemujanya. Segera setelah ujaran kebencian ini efektif, kelas menengah ngehek yang gemar menghinakan perjuangan kesejahteraan buruh, akan ikut menjadi korbannya. Kebebasan mereka dalam mengkritik di media sosial belaka itu akan terganggu. Tetapi, mereka ini hanyalah kelompok yang lemah, tak terorganisir, tak termobilisasi dan hanya menggerutu atau melakukan aksi pajangan perlawanan belaka. Mereka bisa saja lebih melek informasi ketimbang kaum buruh atau bangkit dalam suatu atmosfer politik tertentu, tetapi pengalaman berorganisasi dan mobilisasi tak ada pada mereka. Mereka juga mau tak mau harus menerima gerakan buruh sebagai kekuatan yang sanggup memperjuangkan kebebasan liberal mereka.

Kaum buruh yang paling sanggup untuk memimpin perjuangan demokrasi di Indonesia jika mereka sadar  betapa pentingnya demokrasi dalam memajukan perjuangan kelas buruh dan sanggup memperjuangkannya dalam tindakan. Kaum buruh kita masih merupakan kelompok terbelakang yang belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Pada tahun 2012, buruh berhasil memenangkan metode aksi massa sebagai metode perjuangan, tetapi kesadaran mereka masih tergantung pada elit-elit buruh sisa-sisa SPSI-Orde Baru. Kemandirian belajar dan bergerak belum sepenuhnya pulih. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, mungkin sekali mereka justru menjadi kekuatan yang konservatif atas instruksi elit-elitnya.

Itulah mengapa dalam perjuangan demokrasi, kita harus sudah memutuskan untuk membangun perlawanan internal terhadap elit-elit buruh yang justru mengangkangi demokrasi internal serikat buruh. Elit-elit serikat buruh ini dengan segala cara menyingkirkan anggota-anggota serikat buruh yang kritis dan melarang buruh untuk belajar, bahkan dengan cara bekerja sama dengan kapitalis.

Bagi kaum sosialis sendiri, perjuangan demokrasi adalah syarat untuk melangkah ke perjuangan yang lebih tinggi: pembebasan kelas pekerja dari segala bentuk eksploitasi.

“Perkembangan penuh tenaga-tenaga produksi di dalam masyarakat borjuis moderen, perjuangan kelas yang luas, bebas, dan terbuka, dan pendidikan, pelatihan, dan pengorganisiran politik massa proletar adalah mustahil tanpa kebebasan politik.” (Lenin)

Kita memiliki ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi dalam batas-batas yang diizinkan oleh borjuasi sisa-sisa Orde Baru. Tidak ada kebebasan berpolitik, menganut ideologi sosialisme dan mendirikan partai berhaluan sosialis.

Dalam tujuan yang besar dan tinggi ini, kita memperjuangkan demokrasi sampai tahap kebebasan politik dan berideologi yang hanya mungkin apabila pelopor-pelopor kita terdiri dari intelektual revolusioner dan buruh yang paling cakap dan ideologis.

*) Anggota Partai Pembebasan Rakyat

Read Full Article

Mogok Nasional

Oleh: Sherr Rinn*)

Baru saja Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yang di dalamnya tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) / Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Komite Persiapan-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) dan berbagai serikat lainnya, mengundurkan rencana mogok nasional yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 12 sampai 20 November (8 hari) menjadi tanggal 24 sampai 27 November 2015 (3 hari).

Alasan dari pengunduran jadwal pemogokan ini karena terlebih dahulu harus melakukan rapat-rapat akbar pada tanggal 12-20 November tersebut alias kurang persiapan. Padahal, batas waktu akhir penetapan upah oleh Gubernur adalah 20 November 2015.

Namun sebenarnya, selama tiga tahun ini, kita bisa mencatat pengunduran-pengunduran bahkan pembatalan-pembatalan pemogokan ini dari elit-elit serikat buruh besar.

2012

Elit-elit serikat besar ini memiliki rekor bermain-main dengan mogok nasional, paling tidak sejak mogok nasional pertama. Mogok nasional 3 Oktober 2012 adalah mogok nasional pertama yang dianggap sukses dan luar biasa, tetapi sebenarnya didominasi oleh buruh-buruh shift 2 dan shift 3 yang tidak bekerja di pagi hari. Aksi sweeping mampu menyukseskan mogok dengan menjemput buruh-buruh yang masih bekerja di pabrik. Tetapi, ada pula pabrik-pabrik yang masih beroperasi karena luput atau karena dilindungi dengan segala cara oleh kapitalis, termasuk dengan menggunakan bantuan pengurus serikat buruh. Setelah mogok nasional ini, kemampuan radikalisasi dilumpuhkan dengan penandatanganan kesepakatan harmonisasi pada tanggal 8 November 2012 oleh pimpinan FSPMI Bekasi Obon Tabroni dan pimpinan SPSI Abdullah dengan APINDO, pemerintah kabupaten Bekasi dan ormas preman. Kesepakatan ini mengakhiri aksi solidaritas yang sering disebut “geruduk pabrik” di Bekasi, menyusul daerah-daerah lainnya.

2013

Pada tahun 2013, mogok nasional sekali coba diorganisir. Kali ini dengan persatuan dengan serikat-serikat kiri di dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) yang dideklarasikan pada akhir September 2013 di Gedung Juang, Jakarta. Sedangkan, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sedang retak, Andi Gani (KSPSI) dan Mudhofir (KSBSI) yang kala itu berseberangan dengan Said Iqbal, mengecam aksi sweeping buruh dalam deklarasi GEBRAK, 11 November 2013 di Gedung Juang.

Mogok nasional KNGB direncanakan pada 28 Oktober sampai 1 November 2013, kemudian diundur menjadi 31 Oktober sampai 1 November. Hari pertama mogok, ratusan ormas mampu memukul puluhan ribu buruh sehingga menimbulkan sedikitnya 17 korban luka-luka. Pada hari kedua mogok diganti menjadi unjuk rasa nasional secara sepihak oleh KSPI dengan aksi ke Mabes Polri, Jakarta. Kasus kekerasan terhadap buruh tersebut tidak jelas penuntasannya. Belakangan ketahuan, FSPMI secara sepihak mencabut laporan polisi, LBH Jakarta pernah melayangkan protes atas hal itu.

Kelemahan terbesar mogok nasional pun terkuak. Muncul keresahan di kalangan buruh yang berasal dari pabrik kecil/subkontraktor/vendor karena pabrik-pabrik besar justru tidak menghentikan produksi pada saat pemogokan. PUK SPEE FSPMI PT Plavis menjadi salah satu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mogoknya dianggap ilegal.

Presiden FSPMI/KSPI Said Iqbal mengumpulkan para pimpinan serikat FSPMI di Tambun, Bekasi, untuk ditanyai komitmen dalam menjalani instruksi dan diminta menandatangi hitam di atas putih. Tak mempan.

Pengajar ekonomi politik buruh, Danial Indrakusuma, menggambarkan kesadaran buruh yang memahami kelicikan pengurus serikat buruh dari pabrik-pabrik besar, sebagai berikut:

“Mulai tumbuh terbuka pemikiran bahwa pabrik tempat bekerja pimpinan/perangkat justru tidak stop produksl. Atau pimpinan/perangkat tidak memberikan tauladan. Apalagi yang seperti itu adalah pabrik-pabrik besar yang, sebenarnya, bisa menyumbangkan lebih besar massa demi kemenangan perjuangan.”

Segera setelah kegagalan, Said Iqbal kembali menjanjikan mogok daerah (sebagai gantinya) melalui surat instruksi nomor 012456/org/DPP-FSPMI/XI/2013 yang sedianya akan dilaksanakan pada 28-29 November 2013 untuk menuntut kenaikan upah kenaikan upah minimum 2014 sebesar 50 %, jalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia per 1 Januari 2014, hapus outsourcing sesuai Permenakertrans No. 19/2012, sahkan RUU Pekerja Rumah Tanggal, copot Kapolres Bekasi Isnaeni dan tangkap aktor intelektual kekerasan terhadap buruh.

Namun, pada 27 November 2013, rencana mogok daerah tersebut dibatalkan di seluruh daerah dan diundur sampai dengan waktu yang belum diumumkan. Mogok diganti menjadi aksi ke Mabes Polri dengan tuntutan yang sama. Mogok daerah itu sendiri tak pernah terlaksana, telah dua tahun berselang hingga saat ini.

2014

Dalam perjuangan upah pada tahun 2014, KSPI kembali bersatu dengan KSPSI AGN dan KSBSI, setelah sempat bersaing cukup tajam dalam Pilpres 2014 di mana Said Iqbal mendukung Prabowo Subianto, sementara Andi Gani dan Mudhofir mendukung Joko Widodo. Mereka merencanakan mogok nasional bersama tanggal 10 dan 11 Desember untuk menuntut kenaikan upah sebesar 30 %. Namun, lagi-lagi berdasarkan rapat para pimpinan 3 konfederasi besar dan puluhan federasi pada 2 Desember 2014, mogok nasional tersebut diganti menjadi unjuk rasa nasional dengan dalih sebagai bentuk pemanasan sebelum mogok nasional. Dalihnya adalah masih kurang persiapan. Sampai saat ini, mogok nasionalnya tak pernah terlaksana.

2015

Rencana mogok nasional kembali mengemuka saat May Day 2015 di mana Said Iqbal atas nama KSPI mengumumkan akan mogok nasional pada November mendatang jika tuntutan buruh saat May Day tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Pada Juli 2015, sekali lagi KSPI bersama Gabungan Buruh Indonesia (GBI) berencana akan melakukan mogok nasional menolak aturan baru jaminan hari tua (JHT) dalam BPJS Ketenagakerjaan. Rencana mogok nasional ini semakin santer menuju penetapan upah tahun 2016, terlebih lagi setelah munculnya wacana RPP Pengupahan sampai dengan pengesahannya.

Dalam momentum perlawanan terhadap PP Pengupahan, terjadi lagi pengunduran jadwal mogok terakhir seperti yang disebutkan awal tulisan ini: rencana mogok nasional yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 12 sampai 20 November (8 hari) menjadi tanggal 24 sampai 27 November 2015 (3 hari).

Kekecewaan Massa

Mogok nasional masih bergantung pada kehendak pimpinan serikat-serikat buruh besar yang menguasai massa besar. Sebut saja mereka, FSPMI/KSPI, KSPSI dan KSBSI. Hubungan patron-klien antara elit serikat buruh dan anggotanya menjadikan pelaksanaan mogok nasional selalu menanti instruksi dari para perangkat, dan disertai dengan kekecewaan massa jika instruksi mogok tersebut ditunda, dibatalkan atau tak jelas kabarnya.

Apalagi, jika dilihat dari komposisi organisasi yang tergabung dalam aliansi-aliansi yang dimotori KSPI, kekuatan kolektif massa buruh mayoritas justru berkumpul di dalamnya. Kekuatan tersebut menjadi sia-sia karena tidak diasah dengan militansi dan moral juang yang lebih tinggi. Belajar dari pengalaman kegagalan mogok nasional jilid 2 tahun 2013, harmonisasi antara elit serikat dengan kapitalis di perusahaan-perusahaan besar adalah penyebab kegagalan mogok nasional yang total. Bagaimana pun juga mogok nasional yang sejati ini akan membuang kenyamanan segelintir elit serikat buruh. Bagaimana mungkin hal itu diwadahi sekaligus: kenyamanan segelintir elit serikat dan perlawanan dalam bentuk penghentikan produksi total? Tentu tak mungkin, salah satunya harus dipilih. Semakin lama dibiarkan, aliansi besar ini justru akan menjadi wadah (magnet) yang efektif dalam menumpulkan kekuatan buruh, apalagi dengan didukung oleh serikat-serikat kiri yang turut serta di dalam GBI.

Elit-elit serikat buruh dari dulu selalu mengobati kekecewaan ini dengan janji-janji perlawanan baru: mogok nasional nanti, mogok daerah, ikut pemilu, ikut pilkada, dll. Berhubung karena massa sungguh tergantung pada kebijakan elitnya dan belum berkepribadian, maka kekecewaan itu belum berkembang menjadi tindakan perlawanan yang mandiri. Kaum buruh juga belum melihat adanya harapan adanya serikat dan gerakan alternatif sehingga belum berpindah.

Apa yang sedang diusahakan oleh Komite Persatuan Rakyat (KPR) untuk menjadi aliansi alternatif, yang paling tidak mengikis dominasi serikat besar yang kerap mengambil kebijakan sepihak, bukan hal yang mudah. Meski tak bergabung dengan GBI, KPR menawarkan “menyerang bersama dari barisan yang terpisah”.

Perjuangan buruh akan semakin cepat meraih kemenangannya jika mayoritas massa telah berpihak pada kekuatan yang paling setia.

Mogok Solidaritas

Mogok adalah senjata utama kelas pekerja dalam memperjuangan tuntutan-tuntutannya. Sebab, mogok adalah penghentian proses produksi pabrik milik kapitalis di mana buruh bekerja di dalamnya, sehingga menimbulkan akibat hilangnya keuntungan kapitalis.

Di dalam UU Ketenagakerjaan, mogok didefinisikan untuk melemahkan kaum buruh, yakni sebagai proses penghentian produksi akibat gagalnya perundingan sebanyak lebih dari tiga kali yang dinyatakan deadlock. Mogok pun dikategorikan sebagai mogok legal dan mogok ilegal. Dengan berbagai cara, kapitalis berusaha memanipulasi dan menuduh mogok buruh dilakukan secara ilegal hingga kapitalis dapat memenangkan kepentingannya secara hukum.

Dalam definisi ini, mogok nasional tidak diakui oleh hukum ketenagakerjaan Indonesia, karena mogok semacam itu tidak melewati proses perundingan dengan pengusaha di pabrik masing-masing. Menaker Hanif Dhakiri tahu persis hal ini dan dengan tidak ragu-ragu menolak keabsahan mogok nasional. Hal ini sekaligus menunjukan bahwa dia tidak berpihak pada kaum buruh sekalipun latar belakangnya sebagai mantan aktivis itu.

Konsekuensi mogok yang dianggap tak sah, tak main-main, akan didakwa sebagai kesalahan berat dan buruh bisa dipecat dan terlempar ke dalam barisan pengangguran.

Mogok nasional adalah mogok yang sulit, tetapi juga ada suatu pencapaian yang luar biasa jika sanggup dilakukan dengan kesadaran buruh sendiri, bukan karena sweeping dan sekadar konvoi aksi buruh shift 1 dan shift 2. Mogok serempak ini juga dapat digunakan sebagai mogok solidaritas untuk membantu buruh-buruh di pabrik lain yang sedang berjuang. Dalam peta rantai pasokan, buruh di pabrik-pabrik yang bekerja untuk memenuhi pesanan pabrik pelanggan (customer) yang sama akan sangat efektif menggunakan siasat mogok solidaritas untuk menggempur perusahaan-perusahaan multinasional tersebut.

Buruh yang telah dibiasakan menjalani disiplin pabrik dan mengadopsi hegemoni negara kapitalis akan berkecil hati dan takut pada hukum borjuis yang meng-ilegal-kan mogok nasional. Tetapi, bagi buruh yang selalu mencari akal dan jalan keluar bagaimana agar sanggup menghentikan proses produksi secara total, akan bergerak maju dan mengorganisir-diri serta kawan-kawannya dalam wadah-wadah akar rumput secara demokratis, tak peduli jika dihambat oleh elit-elit serikatnya sendiri yang gemar bermain-main dengan gertakan mogok nasional.

Kemampuan kaum buruh dalam mengembangkan siasat pemogokan serempak dan mogok solidaritas akan menjadi penentu dalam perjuangan massa buruh Indonesia di masa-masa yang akan datang.

*) Penulis ada pengelola Solidaritas.net, anggota PPRI dan KPR.

Read Full Article