Venezuela, Perang Ekonomi dan Kebutuhan Solidaritas

Tanggal 4 Agustus lalu, kita mendapat berita tentang serangan terhadap Presiden Maduro dengan menggunakan pesawat nirawak untuk meledakkan bom. Simpati dan dukungan terhadap Maduro mengalir dari berbagai partai-partai kiri. Berbagai media mencoba untuk berimbang dan tidak mengambil posisi. Namun, tak butuh waktu lama bagi media-media arus utama Amerika Serikat untuk menyatakan bahwa penyerangan lewat pesawat nirawak itu merupakan upaya agar Maduro bisa mengonsolidasikan kekuasaannya sebagai diktator, atau penyerangan tersebut akan menjadi dalih untuk melibas oposisi, semacam dalih 9/11 dalam konteks lokal.

Bagi mereka yang cukup lama mempelajari Venezuela, Chavez dan proyek sosialisme abad 21-nya, media (terutama media-media arus utama Amerika) lebih sering menjadi corong anti Chavez dan Revolusi Bolivarian. Dan, dalam banyak hal menguntungkan kekuatan militer dan oposisi yang mencoba melakukan kudeta, pemogokan minyak, demonstrasi-demonstrasi atau referendum untuk mencopot Chavez.

Venezuela merupakan negeri yang berulang kali mengalami kudeta dalam sejarahnya. Apakah itu kudeta terhadap Presiden kanan oleh kekuatan sipil dan militer (1945), maupun militer kiri seperti Chavez pada 1992 mencoba melakukan kudeta pada penguasa yang pro liberalisme, maupun kudeta militer terhadap Chavez sendiri (April 2002).

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa ancaman pembunuhan dan kudeta terhadap Maduro bukan lah suatu “skenario” yang dibuat-buat. Setahun sebelum peledakan bom-pesawat nirawak, terjadi pemberontakan militer di Valencia, beruntung kudeta militer tersebut segera dipadamkan dan tidak meluas ke berbagai provinsi.

Namun, penyerangan tersebut menjadi penanda bahwa krisis ekonomi di Venezuela sangat mungkin berujung pada pembunuhan dan atau kudeta militer, tidak sekadar pertarungan politik antara kekuatan sipil sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Kemungkinan terburuk bisa saja terjadi.

Karena itu, rakyat Venezuela lebih membutuhkan solidaritas internasional pada momen sekarang ini dibandingkan sebelumnya. Mungkin itu rekomendasi yang tepat untuk saat ini terhadap Venezuela. Krisis saat ini lebih berbeda dari krisis-krisis di masa pemerintahan Chavez. Perbedaannya terletak pada hiperinflasi yang dipicu oleh boikot dan penyelundupan barang oleh kaum kapitalis, maupun korupsi terhadap spekulasi perdagangan mata uang, sangsi dan blokade ekonomi yang semakin besar oleh Imperialis Amerika dan Eropa, semakin sedikitnya sekutu-sekutu di Amerika Latin, dan bertambahnya demoralisasi massa rakyat akibat krisis ekonomi dan politik.

Orientasi Ekonomi-Politik Chavez-Maduro

Setelah meninggalnya Hugo Chavez Frias, Presiden Maduro yang terpilih pada 19 April 2013 lalu, meneruskan proyek Sosialisme Abad 21 yang dicetuskan oleh Chavez pasca kemenangannya pada akhir tahun 1998. Proyek tersebut hendak membedakan dari proyek sosialisme abad 20 yang dianggap melakukan penyimpangan ala birokratisme partai Stalinis.

Proyek Sosialisme Abad 21 ini merupakan proyek yang lebih menekankan pada partisipasi rakyat dalam proses politik tersebut. Begitulah maksud dalam benak Chavez. Dalam prakteknya, semasa masih hidup, Chavez menyelenggarakan berbagai referendum-referendum, dan mendorong komune-komune untuk aktif dan terorganisir, sehingga proses pelibatan rakyat dalam dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya berjalan sesuai yang diharapkan.

Singkatnya, proyek Sosialisme abad 21 yang dikenal sebagai proyek Revolusi Bolivarian tersebut menekankan pada pembangunan manusia, dalam hal ini rakyat dan partisipasinya.

Secara teoritis, perjuangan menuju sosialisme hanya bisa dicapai melalui perluasan demokrasi, kolektivisasi dan sosialisasi tenaga produktif (baik alat-alat produksinya dan tenaga kerjanya) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses penggulingan kelas borjuasi melalui kekuatan kaum buruh dan rakyat.

Syarat pembangunan tenaga produktif ini lah yang menjadi prioritas program-program Chavez selama ia berkuasa, yang kemudian dilanjutkan oleh Nicolas Maduro, penerusnya. Program-program tersebut antara lain: Mission Mercal (misi penyediaan pangan yang disubsidi); misi kesehatan (Mission Barrio Adentro dan Sonrisa); misi perumahan (La Gran Misión Vivienda); misi pendidikan (Simoncito: pendidikan dasar, Robinson: pendidikan melek huruf, Ribas: pendidikan lanjutan, dan Sucre: pendidikan universitas); misi penelitian (Mission Science) misi perumahan (Mission Vivienda); misi kesehatan khusus untuk penduduk yang sangat miskin (Mission Negra Hipolita); Mission Cultura (untuk membantu inisiatif budaya dari komunitas-komunitas lokal); Mission Identidad (misi untuk pembuatan identitas secara gratis); Mission Guacaipuro (untuk melindungi hak atas tanah bagi komunitas masyarakat adat dan menjamin hak-hak kulturalnya); dan misi untuk membantu ibu-ibu miskin secara finansial (Mission Madres del Barrio). Semua misi-misi tersebut merupakan bagian dari Plan Bolivarian 2000.

Pemenuhan syarat tersebut sangat penting, sebab sebagai negeri yang pernah dijajah oleh Spanyol dan berulang kali dikuasai oleh kelompok kanan yang lebih berorientasi pada proyek politik ekonomi Amerika Serikat, mengakibatkan perampasan atas sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam jangka waktu yang lama.
Masa perampasan yang cukup lama tersebut disebabkan oleh faktor “jalan ekonomi” Venezuela yang telah lama dijalankan sebelum Chavez berkuasa, yang itu: menekankan pada penjualan sektor minyak dan gas sebagai ujung tombak ekonomi serta meliberalisasikan industrinya.

Pemerintahan Chavez selanjutnya melakukan nasionalisasi terhadap sektor minyak (PDVSA). Menjadikan hasil penjualan minyak, bagi hasil dan royaltinya untuk membiayai program-program kerakyatan. Namun, selama Chavez berkuasa belum sepenuhnya mampu untuk “banting setir” dari menempatkan produksi minyak sebagai ujung tombak perekonomian (90% berasal dari minyak). Meskipun ada upaya lain seperti meningkatkan pemasukan kas Negara dari pajak dan keuntungan produksi perusahaan-perusahaan negara. Namun belum cukup efektif.

Nah, warisan masalah “jalan ekonomi” lama ini yang tak mau dilihat oleh media-media mainstream baik di Indonesia maupun di luar negeri sebagai salah satu kontribusi persoalan atas krisis di Venezuela hari ini. Jika kita periksa secara umum saja, narasi yang dibangun oleh media-media mainstream tersebut menempatkan kesalahan semata pada: kegagalan proyek Sosialisme Abad 21 dan kegagalan Nicolas Maduro secara personal.

Padahal jelas terdapat perbedaan antara “jalan ekonomi” Chavez-Maduro dengan partai-partai kanan yang berkuasa sebelumnya dalam kaitannya dengan produksi minyak. Kelompok kanan meliberalisasikan industri minyak dan mengakumulasikan keuntungan ke kantong-kantong pribadi kaum elit. Sedangkan Program Revolusi Bolivarian ala Chavez, yang kemudian dilanjutkan oleh Maduro, melakukan Nasionalisasi terhadap sumber-sumber minyak, dan meredistribusikan hasil kekayaan tersebut kepada rakyat melalui berbagai program-program atau misi-misi.

Tekanan dari kaum borjuasi (dalam) dan Imperialis (luar)

Inflasi yang selalu digembar-gemborkan oleh media mainstream sebagai kegagalan proyek sosialisme abad 21 itu berawal dari sabotase ekonomi dan penyelundupan barang-barang oleh kaum borjuis. Siasat sabotase ekonomi dan penyelundupan barang ini merupakan bagian dari upaya menggoyang pemerintahan Chavez sebelum ia wafat.

Siasat ini terus dilakukan hingga lima tahun masa pemerintahan Maduro. Bahkan, pada pemilu legislatif terakhir (akhir 2015 lalu) oposisi kanan yang didukung oleh kaum oligarkis berhasil mengalahkan Partai Persatuan Sosialis Venezuela (PSUV) dalam perolehan jumlah kursi di Parlemen. Kekalahan tersebut tak bisa dipisahkan dari menghilangnya kebutuhan pokok di pasaran seperti susu, beras, kopi, gula, tepung maizena, dan minyak goreng. Sehari setelah pengumuman hasil pemilu barang-barang kebutuhan pokok itu mulai muncul di pasar.

Sabotase ekonomi, penimbunan barang, dan penyelundupan ini mudah saja dilakukan oleh kaum kapitalis, sebab Pemerintahan Venezuela belum banyak melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagaimana yang diakui oleh mantan Duta Besar Venezuela tahun 2010-2011 lalu pada kami, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok Venezuela bergantung pada impor, salah satu dan terutama di impor dari Amerika Serikat.

Duta Besar Venezuela itu juga menyampaikan tawaran kepada pemerintahan SBY pada 2011 lalu untuk melakukan barter minyak murah Venezuela dengan barang-barang kebutuhan pokok. Dan faktanya sebagaimana yang segera terlintas dalam pikiran, pemerintah SBY menolak tawaran barter tersebut.

Pemerintahan Chavez menyadari persoalan ini. Ia dan pemerintahannya mencoba mengatasi masalah pangan ini melalui reforma agraria dan Mission Agro Venezuela (misi untuk kedaulatan pangan), terjadi peningkatan produksi namun belum mencukupi kebutuhan makanan dalam negeri yang jauh lebih besar. Itu lah mengapa impor barang-barang kebutuhan pokok masih cukup tinggi. Dan keadaan sekarang ini terasa dampaknya.

Siasat sabotase ekonomi, penyelundupan dan penimbunan barang serta korupsi terhadap perdagangan gelap mata uang yang oleh Presiden Maduro disebut sebagai “perang ekonomi”, bukanlah satu-satunya siasat. Tak berselang lama setelah terjadinya kelangkaan barang di pasar, harga-harga kemudian meningkat pesat. Grafik inflasi pun jadi makin meningkat.

Hasilnya, gelombang demonstrasi-demonstrasi yang menuntut Maduro turun makin masif dan berujung pada kekerasan. Seperti biasa, media internasional dan nasional mainstream lebih banyak meliput aksi-aksi anti Maduro, tapi tak meliput bagaimana aksi-aksi anti Maduro itu membakar hidup-hidup 23 orang massa pendukung Maduro (Chavistas) serta menewaskan lebih dari 100 orang dalam kurun 2017.

Begitu pula ketika sekelompok militer melakukan pemberontakan di kota Valencia pada Agustus 2017 lalu. Pemerintah Venezuela menduga bahwa pemberontakan militer di lokal ini memiliki “benang merah” dengan pemerintahan Kolombia yang pro Amerika. Dalam soal demonstrasi-demonstrasi anti Chavez dan Maduro tersebut, tak satu pun media mainstream memeriksa hubungan antara aksi-aksi tersebut dengan sokongan dana serta perencanaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga donor Amerika kepada oposisi tengah, kanan, dan kanan ekstrim sejak 2001-2002 hingga saat ini.

Kondisi Venezuela semakin memburuk ketika Imperialisme Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan sanksi dan blokade ekonomi terhadap Venezuela. Sanksi dan blokade yang bertujuan untuk mengucilkan dan menyakiti pemerintahan Maduro berujung pada semakin tingginya inflasi (hiperinflasi). Pada akhirnya sanksi dan blokade tersebut tidak hanya menyakiti rakyat miskin Venezuela, kelas menengah pun merasakannya.

Perang ekonomi ini juga berdampak sulitnya mengimpor barang-barang kebutuhan pokok bahkan peralatan kesehatan. Warga atau Perusahaan Amerika yang melakukan bisnis dengan Venezuela semakin sulit dan dinyatakan ilegal. Penyelundupan barang di pasar-pasar gelap pun semakin tinggi. Jurang antara harga barang dan nilai uang Bolivar pun semakin menganga lebar. Itulah mengapa grafik inflasi makin meningkat.

IMF kemudian memprediksi bahwa Venezuela akan mengalami inflasi hingga 1.000.000%. Sesungguhnya prediksi tersebut merupakan akal bulus guna menciptakan ketakutan psikologis agar Pemerintah Venezuela melakukan liberalisasi terhadap mata uang Bolivar, sistem keuangan dan perdagangannya, atau singkatnya menjalankan proyek neoliberalisme sebagaimana maksud utama mereka sejak dari awal. Akal bulus, sebab tak ada yang bisa memastikan berapa persen inflasi akan terjadi pada penghujung tahun 2018. Apalagi inflasi merupakan sesuatu yang fluktuatif. Rekam jejak grafik inflasi Venezuela dalam kurang lima tahun terakhir menunjukan naik turunnya grafik tersebut.

Penyingkiran Sekutu oleh Kelompok Kanan

Kesulitan Venezuela dan pemerintahan Maduro bertambah saat sekutu-sekutunya di wilayah Amerika Latin terjungkal dari pemerintahan atau kalah saat pemilu. Seperti tersingkirnya Dilma Roussef (Partai Buruh Brasil), pengganti mantan Presiden Lula da Silva yang saat ini dipenjara atas tuduhan korupsi, oleh aliansi kekuatan kanan.

Berkuasanya kekuatan kanan tengah (Maurio Macri) di Argentina—yang menolak kerjasama dengan Venezuela dan Iran, setelah berhasil menyingkirkan kekuatan kiri-tengah yang sebelumnya berkuasa Christina Krichner, yang cukup dekat dengan Venezuela.

Sementara di Ekuador, Raffael Corea yang telah habis masa jabatannya, kemudian mencalonkan Wakil Presidennya, Lenin Moreno sebagai calon presiden. Lenin Moreno akhirnya menang. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, Lenin Moreno berbalik arah dan membangun hubungan kembali dengan Amerika Serikat dan IMF. Dan mengakibatkan hubungan Ekuador dengan Venezuela menjadi panas. Lenin Moreno sendiri berencana untuk menutup gedung UNASUR (Persatuan Negara-Negara Amerika Selatan). Serta “menikam” Raffael Corea dengan tuduhan korupsi.

Kekalahan kiri juga terjadi di Cili, setelah berakhirnya masa jabatan Michele Bachelet, hasil pemilu menunjukan kemenangan bagi kelompok konservatif kanan yang dipimpin oleh Sebastian Pinera.

Beruntung Venezuela masih memiliki Kuba, Bolivia, Nikaragua, Dominica dan beberapa Negara kecil Amerika Latin yang masih menjadi bagian dari ALBA (Alternatif Bolivarian untuk Amerika Latin). Ditambah India, Iran, Rusia, China dan Meksiko yang telah menyatakan menolak patuh pada “perintah pengucilan” dari Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Namun pintu kerjasama dari negara-negara tersebut belum cukup guna mengatasi krisis. Apalagi di tengah krisis ekonomi dunia saat ini, beberapa negara seperti Iran dan Rusia menghadapi pembatasan-pembatasan perdagangan komoditas oleh karena monopoli Imperialis Amerika Serikat.

Dalam kondisi semacam itu, penting sekali solidaritas dari rakyat di Negara-negara maju untuk mengurangi tekanan terhadap Venezuela, membuka pintu perdagangan bagi komoditas-komoditas kebutuhan pokok, peralatan kesehatan dan lainnya.

Demoralisasi

“Perang ekonomi” dan blokade Imperialis ini berdampak pada demoralisasi di kalangan rakyat Venezuela. Meskipun survey yang dilakukan oleh Hinterlances.com menyebutkan 58% rakyat berharap pada pemerintahan Maduro untuk mengatasi persoalan ekonomi saat ini, sebagaimana yang dimuat oleh venezuelaanalysis.com.

Demoralisasi ini ditunjukan dengan menurunnya partisipasi pemilih pada pemilu Presiden Mei tahun ini. Hanya 46,07% yang berpartisipasi dalam pemilu presiden. Dimana Maduro memenangkan 67,8% atau 6,245 juta pemilih dari total pemilih. Jauh di atas kedua pesaingnya dari kelompok kanan. Munafiknya, salah satu oposisi kanan, MUD, menuntut percepatan pemilu pada awalnya, akan tetapi kemudian memboikot pemilu tersebut.

Demoralisasi ini juga terlihat dengan meningkatnya migrasi penduduk ke luar Venezuela. Sebagian diantaranya pergi ke Kolombia, dimana hal tersebut digunakan sebagai komoditas politik oleh Amerika. Sementara pemerintah Kolombia menggunakannya untuk mendapatkan tambahan bantuan dana dari Amerika Serikat dan sokongan persenjataan.

Demoralisasi ini harus diatasi oleh pemerintahan Maduro dengan menjawab persoalan-persoalan kebutuhan mendesak rakyat. Sebelum proyek menyingkirkan kekuatan kiri yang gencar dilakukan Imperialis di Amerika Latin benar-benar tercapai di Venezuela.

Apa yang harus dilakukan?

Setiap revolusi di mana pun ia terjadi pada dasarnya memiliki keunikan dan kekhususannya masing-masing sesuai dengan situasi obyektif masyarakatnya. Oleh karena itu tidak ada blue print atau cetak biru terhadap revolusi yang bisa diterapkan di mana pun dan kapan pun. Namun, revolusi memiliki hukum-hukum sosialnya yang memberikan percepatan atau pun pemunduran terhadap terhadap proses revolusi.

Dalam keadaan saat ini Venezuela mengalami kemandegan dan dalam beberapa hal kemunduran yang dipengaruhi oleh kontradiksi internal dan eksternal. Capaian-capaian perjuangan sebelumnya dalam kurun 14 tahun pemerintahan Chavez sulit berkembang, dan bahkan dapat dipukul mundur, apabila Pemerintahan Maduro tak sanggup mengatasi “perang ekonomi” dan tekanan Imperialis.

Namun memperdalam revolusi dengan misalnya melakukan nasionalisasi seluruh perusahaan-perusahaan oligarkis dan imperialis yang masih ada dan atau memukul mundur kekuatan oposisi kanan dengan pemenjaraan atau pun dengan “kekerasan” yang diperlukan, sangat mungkin tidak mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Kesadaran dan perimbangan kekuatan saat ini memaksa Maduro dan sekutunya bertindak secara cepat dan hati-hati.

Maduro, Partai Persatuan Sosialis Venezuela (PSUV) dan aliansi pendukungnya (Great Patriotic Pole) harus memeriksa kekeliruan kebijakan dan kebangkrutan moral juang dari internal masing-masing kekuatan kiri maupun birokrasi partai dan birokrasi aparatus Negara.

Dalam revolusi di mana pun, birokrasi partai dan birokrasi aparatus Negara selalu menjadi persoalan. Ketika Chavez menang pada 1998 melalui MVR (Gerakan untuk Republik kelima), dan kemudian mendirikan PSUV, kedua partai politik tersebut bukan lah partai revolusioner pelopor. Chavez menyadari hal itu, serta dampak dari ketiadaan partai revolusioner tersebut. Sehingga beberapa momentum penting, tentara dan inisiatif dari komune-komune dan lingkaran-lingkaran Bolivarian menyelamatkan Chavez dan Revolusi Bolivarian, seperti yang terjadi saat kudeta militer yang diprakarsai oleh Pedro Carmona, 12 April 2002.

Maduro harus memeriksa dan menindak aparatus birokrasi yang menggunakan “jubah” Chavismo, Sosialisme abad 21, Marxisme, serta jargon-jargon revolusioner untuk melakukan korupsi, menggerogoti Negara serta memberikan keuntungan politik dan ekonomi yang besar bagi oposisi kanan. Sebagaimana yang juga terjadi dalam kasus Indonesia saat Soekarno berkuasa dan didukung oleh Partai Komunis Indonesia. Para jenderal dan kekuatan yang menggulingkan Soekarno itu pun menggunakan jargon-jargon yang sama.

Pemerintahan Maduro dan aliansi kekuatan kiri sebaiknya menyimpulkan capaian-capaian positif yang dapat didorong lebih maju. Kemenangan Maduro, misalnya, merupakan cerminan bagaimana komune-komune dan lingkaran-lingkaran Bolivarian masih bertahan dan melawan. Oleh karenanya, penting untuk semakin melibatkan komune-komune dan lingkaran-lingkaran Bolivarian itu untuk mengatasi krisis ekonomi, mengontrol dan menjalankan perusahaan-perusahaan, bahkan mengontrol aparatus Negara, sesuai dengan nilai dan semangat sosialisme abad 21.

Kompromi dan negosiasi dalam mengatasi krisis ekonomi, sebagaimana yang direncanakan oleh Maduro melalui mengurangi kontrol terhadap mata uang, mengurangi pajak impor dalam jangka waktu 1 tahun, melakukan redenominasi mata uang, serta penggunaan cryptocurrency, harus beranjak pada prinsip tidak memberikan jalan bagi menguatkan kekuatan kapitalis dalam negeri dan bebas masuknya kekuatan Imperialis.

Keadaan Venezuela ini merupakan kenyataan tipikal dari negeri-negeri berkembang yang tengah berjuang menuju Sosialisme. Beberapa tendensi kiri tertentu menyatakan bahwa tak mungkin bagi negeri berkembang melompat ke sosialisme. Atau mencibir proyek Revolusi Bolivarian bukanlah proyek sosialisme melainkan nasionalisme. Ada pula yang menyebut jalan ekonomi Chavez sebagai new developmentalism (pembangunanisme gaya baru).

Posisi-posisi semacam itu menjadi dasar untuk tak bersikap apa pun terhadap krisis di Venezuela. Kesimpulan berikut sikap politik semacam itu sungguh tak membantu keadaan dan perjuangan rakyat Venezuela. Venezuela dan Kuba sedang berjuang sekuat tenaga dengan kapasitas yang ada serta masalah-masalah yang membelit.

Jika kita sama-sama memahami bahwa perjuangan sosialisme lebih sulit bagi negeri-negeri berkembang dibanding negeri-negeri maju, dan sosialisme satu negeri tak mungkin bisa terwujud, apalagi di negeri berkembang. Maka, kita wajib memberikan dukungan solidaritas, masukan dan kritik atas proses perjuangan yang tengah berlangsung di Venezuela, dan tentu Kuba, Bolivia, serta Nikaragua. Selesai.

*Anggota Partai Pembebasan Rakyat

Baca juga

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.