Kejahatan Badan-badan Keuangan dan Agen-agen lokalnya

Kejahatan Badan-badan Keuangan/Perdagangan Dunia dan Agen-agen lokalnya (1)

Oleh Danial Indrakusuma

Sekilas Sejarah Ekonomi Liberal

Sebenarnya, krisis pokok ekonomi global—yang lebih dahulu diderita oleh negeri-negeri berkembang—adalah: kelimpahan produksi tanpa daya beli masyarakat (excess supply).  Dan krisis itu lah justru yang kemudian mematikan sektor riil, bukan sebaliknya, atau bukan kematian sektor riil yang menyebabkan krisis. Lebih jauh lagi, dilihat latar belakang ideologis penyebabnya, krisis tersebut merupakan hasil dari respon cara pandang liberalisme terhadap pasar liberal dunia. Dan lebih rinci lagi, biang keladinya adalah metode ekonomi liberal: 1) balasan nilai yang tidak setara—berupa pendapatan masyarakat—dari pemilik modal terhadap tenaga kerja (produsen barang dan jasa); 2) spekulasi pasar saham; spekulasi porto folio, spekulasi derifatif, spekulasi sekuritas dan jaminan utang lainnya, spekulasi perdagangan uang, dan transaksi-transaksispekulatif lainnya ; serta 3) persaingan dengan pemilik modal lain.

Memang benar bahwa, dalam tahap awalnya, skala operasi modal dan “pemanfaatan” buruh-upahan telah semakin meluas dan meningkat dikarenakan akumulasi keuntungan  oleh perusahaan-perusahaan, atau mengakibatkan terjadinya sosialisasi modal (dalam bentuk join-stock company) serta sosialisasi tenaga kerja (dalam bentuk saling ketergantungan manfaat tenaga kerja antar cabang produksi). Formasi joint-stock companies tersebut, yang akan meningkatkan skala produksi, menyebabkan perusahaan-perusahaan yang mereka miliki berpotensi semakin bisa disosialisasikan (social enterprises), atau perusahaan-perusahaan tersebut menjadi semakin menguasai hajat hidup orang banyak. Fenomena social enterprises sebenarnya merupakan tanda, bukti, adanya potensi bahwa sosialisasi tenaga produktif dapat diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemilkan kolektif (sosial) tenga produktif—namun tidak demikian, pada kenyataannya. Fenomena joint-stock companies tersebut terbentuk pada paruh kedua abad ke-19.

Ketika kontradiksi antar perusahaan semakin menajam maka persekutuan agung jointstockcompany tak lagi menjadi sakral (untuk dilanggar) karena perusahaan-perusahaan tersebut kemudian, mau tak mau, berkecenderungan monopolistik. Setelah itu, tumbuh gejala perdagangan finansial, yang mencari keuntungan spekulatif—yang tak  meningkatkan nilai produksi barang dan jasa; yang pasti hanya akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Itu lah gejala yang disebut sebagai perdagangan/bursa saham (Stock exchange), suatu institusi untuk menambah kekuatan modal keuangan (finance capital)—suatu kekuatan yang bisa dibuat mobil (bergerak) dan fleksibel melewati batas-batas nasional, mendunia, menjauhkankannya dari proses produksi langsung (baca: harga sahamnya bisa meningkat tanpa menambah nilai barang dan jasa), dan memudahkannya terkonsentrasi (pada segelintir orang).

Kehidupan ekonomi dan politik yang didominasi oleh kekuasaan finansial negeri-negeri maju menandai babak baru dalam sejarah dunia, babak sejarah dominasi baru yang, bila dibandingkan dengan tahun-tahun 1871 hingga 1914 (Perang Dunia I), lebih menekan, penuh dengan perubahan-perubahan mendadak, sarat dengan konflik, suatu babak yang, bagi rakyat, akan diakhiri dengan kengerian, horor.

Penguasaan negeri-negeri berkembang dan terbelakang kini dijadikan JALAN KELUAR bagi mereka, dan badan-badan keuangan/perdagangan dunia merupakan perangkatnya. Sekarang, penguasaan negeri-negeri berkembang mendapatkan topeng barunya: globalisasi—konsentrasi (baca: penyerakahan) nilai produksi masyarakat oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam bentuk penyatuan modal bank, finansial dan produksi. Jumlah perusahaan multinasional telah meningkat dari 7.000 (pada tahun 1970) menjadi 37.000 (pada tahun 1992). Perusahaan nasional, langsung atau tak langsung, dilekatkan dengan erat—sampai ke tingkat ketergantungan yang tinggi—pada perusahaan-perusahaan asing besar. Bahkan, kekuatan ekonomi perusahaan multinasional lebih besar ketimbang kekuatan ekonomi banyak negara-negara nasional. Contohnya, penjualan mereka telah meningkat dari $5 trilyun (pada tahun 1980) menjadi $35 trilyun (pada tahun 1992), dan diharapkan melebihi $80 trilyun (pada tahun-tahun belakangan ini)—tiga kali lebih besar dari nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh aktivitas ekonomi negeri-negeri maju. Dan hasil globalisasi tersebut: pengukuhan kekuasaan finansial, yang bukan saja menguasai perusaaan-perusahaan industri, namun juga bank-bank dan perusahaan-perusahaan asuransi, tidak saja di Amerika tapi di dunia. Menurut  Laporan Investasi Dunia 1993, yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat 37.000 korporasi transnasional, yang memiliki 170.000 anak perusahaan di luar negeri. 90% dari korporasi transnasional itu berkantor pusat di negeri-negeri maju.

Jauh dari apa yang disebut “penyebaran aset” seperti yang digembar-gemborkan dalam konsep teoritikus-teoritikus “globalisasi”, dan sekali pun penjualan mereka telah menyeberangi bola bumi, justru korporasi-korporasi transnasional lebih memusatkan produksi dan penjualan komoditi mereka di negeri-negeri “induk”. Ini mencerminkan adanya distribusi yang sangat tak setara (uneven), tak adil,  dalam hal investasi langsung dan perdagangan global.

Sebaiknya juga kita telusuri sejarah bagaimana sistim ekonomi-politik liberal mencoba mengatasi krisis dan ekses-ekses yang ditimbulkannya, agar bisa dimengerti mengapa sampai pada kesimpulan: NEOLIBERALISME MERUPAKAN JALAN KELUAR SISTIM EKONOMI-POLITIK LIBERAL, yang hasilnya adalah krisis dan ekses-ekses juga.

Tak seperti situasi sekarang, pada akhir 1920-an, kelimpahan kapasitas produksi di segala bidang (structural overcapacity) dan pasar finansial, yang (walaupun) diawasi dengan ketat, telah menyebabkan ledakan spekulasi stock-market. Tak seperti sekarang juga,  saat itu krisis diatasi dengan meningkatkan suku bunga untuk menahan laju permintaan kredit konsumsi—yang dianggap akan meningkatkan harga-harga inflatory barang dan jasa. Pada tahun 1929, stock-market mengalami kehancuran, harganya mengalami penurunan gila-gilaan, mengakibatkan banyak investor dan kreditor bangkrut, serta investasi produksi menurun secara dramatik. Bank sentral Amerika (US Federal Reserve) tak bisa lagi mempertahankan sistim perdagangan internasional yang melibatkan bantuan antar-pemerintah secara besar-besaran. Negeri-negeri maju yang saling bersaing semakin meningkatkan penjagaan proteksionisnya. Pada tahun 1933, di Amerika pengangguran meningkat menjadi 13 juta orang. Krisis sosial politik (potensial) siap meledak, yang bukan saja akan melanda Amerika namun juga berpengaruh secara global.

Untuk menghindari ledakan krisis sosial politik itu, Presiden Franklin D. Roosevelt mendorong pemerintahannya untuk campur tangan lebih besar dalam kehidupan ekonomi, yakni dengan memusatkan perhatiannya pada penyediaan lapangan kerja  secara besar-besaran (massive). Pada musim dingin 1933-34 saja sudah 4 juta orang bisa diberikan pekerjaan dalam program-program pekerjaan umum dengan basis legitimasi fiskal (anggaran belanja defisit) dan juridis (UU Jaminan Sosial/Social Security Act of 1935). Roosevelt’s New Deal tersebut tak lain merupakan pengakuan: bahwa dalam babak (sejarah) dominasi perusahaan-perusahaan monopolistik dan dominasi modal keuangan, ekonomi liberal membutuhkan intervensi negara karena, bila tanpa itu, atau bila hanya mengandalkan mekanisme pasar semata, maka sistim itu akan runtuh. Hanya negara yang sanggup memperpanjang hidup liberalisme.

Perbaikan atau jalan keluar bagi ekonomi Amerika—bisa menyelesaikan depresi ekonomi seperti, misalnya saja, pengangguran bisa ditekan menjadi 4,5 juta (dari 13 juta orang)—hanya berlangsung selama 2 tahun saja (1936-1937), karena pada bulan Maret, 1938, pengangguran meningkat lagi menjadi 11 juta orang, dan 10 juta orang menjelang Perang Dunia II. Cara Keynesian di atas hanya lah akan mendorong inflasi harga barang dan jasa bila para investor, yang menguasai bisnis, tak bisa MEMPERLUAS PASAR bagi peningkatan produksinya. Selama Depresi Besar tersebut tak ada perluasan pasar seperti  yang mereka harapkan, itu lah mengapa keampuhan kebijakan Keynesian, sebenarnya, memiliki keterbatasan. Hanya atas dorongan pemerintah lah—melalui anggaran defisit yang diarahkan pada pembelanjaan untuk mempersenjatai PD II—pengangguran bisa diatasi. Hanya perang atau persiapan perang saja yang ternyata bisa memperluas pasar—melalui pembelian barang-barang kebutuhan perang oleh pemerintah. Persis, seperti yang dikatakan Keynes  dalam tulisannya The General Theory of Employment, Interest and Money: “Perang telah menjadi satu-satunya bentuk pembelanjaan dalam skala besar (berbentuk hutang pemerintah) yang harus disetujui, diabsyahkan, oleh para negarawan.” Jadi, adalah MITOS menyimpulkan bahwa adopsi kebijakan Keynesian lah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejak 1940-an hingga 1970-an. Karena, sebenarnya, restorasi tingkat keuntungan (dalam investasi produksi) lah yang menyelamatkannya, yakni melalui: 1) direndahkannya atau ditekannya upah riil (karena tingkat pengangguran tahun 1930-an); 2) hancurnya kompetisi bisnis, dan terjadinya konsentrasi modal secara massive; 3) anggaran defisit negara yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang kebutuhan perang sejak awal 1940-an.

Terdorong oleh perang dan peningkatan persenjataan, maka seluruh cabang produksi mengalami revolusi teknologi—terutama penemuan peralatan-peralatan teknologi yang mempercepat otomasi proses produksi, yang dapat lebih melimpahkan hasil produksi. Revolusi teknologi itu menyebabkan berlipatgandanya profit karena bisa menghemat ongkos produksi, yang memungkinkan penjualan barang menjadi lebih murah dengan konsumen yang lebih besar. Lagi-lagi, anggaran belanja defisit negara pada massa Perang Dunia II dan Perang Dingin lah , yang disalurkan untuk penelitian dan pengembangan (research and development) serta perbaikan/peningkatan teknis (technical improvements), yang mendorong meningkatnya penemuan-penemuan teknologis (technological innovations) pada paruh kedua abad ke-20. Di atas basis penemuan-penemuan teknologi itu lah impian para investor diletakkan: bisa menggunakan segala cara untuk memaksakan perluasan pasar, menekan biaya tenaga kerja dan pengerukan sumberdaya global—semuanya itu sering dihaluskatakan (euphemism) menjadi “globalisasi”. Spekulator besar seperti George Soros pun mengkawatirkan bahwa “globalisasi” dan “pasar bebas” neoliberal akan mengabaikan kepentingan publik—terutama kelas pekerja—sehingga mereka tak akan lagi patuh pada sistim parlementer yang menunjangnya dan akan mencari alternatif lain: mengambil alih pemerintahan ke tangannya, seandainya pun mereka masih dalam keadaan belum profesional (bagaimana respon kelas pekerja dan kelas-kelas sosial yang dirugikan dengan neoberalisme lihat dalam Rakyat Berlawan, Pembebasan edisi I dan II). Dan depresi global seperti tahun 1929-an—krisis finansial dan keruntuhan ekonomi seperti yang juga menghantam negeri-negeri seperti Jepang, pada tahun 1989, Mexico, tahun 1994, Korea Selatan, Thailand dan Indonesia, pada tahun 1997, serta Rusia, pada tahun 1998—oleh negeri-negeri maju, terutama Amerika dan Inggris, tak lagi diatasi dengan cara Keynesian tapi dengan cara NEOLIBERALISME—dan tanggungjawab tersebut juga diserahkan kepada badan-badan keuangan dan perdagangan internasional (sebagai perangkatnya): IMF, WB, WTO, GATT, Paris Club, NAFTA, APEC dan sebagainya.

Globalisasi/Neoliberalisme: “Kemenangan” Modal

Serangan neoliberal terhadap kebijaksanaan Keynesian bukan lah bertujuan untuk membatasi penggunaan hutang masyarakat (public debt) guna mendorong ekonomi liberal, akan tetapi bertujuan mengarahkan/ mengontrol pembelanjaan pemerintah yang dipakai untuk program-program kesejahteraan agar bisa MENSUBSIDI (TERMASUK KONSESI-KONSESI PAJAK) PARA PENGUSAHA BESAR DAN PROGRAM-PROGRAM PERSENJATAAN. Selain utak-utik kebijakan moneter (peningkatan/ penurunan tingkat bunga dan menjaga batas aman devisa, misalnya) dan fiskal (peningkatan/penurunan pajak dan retribusi publik, misalnya), di bawah ini adalah jalan keluar neoliberalisme—yang sudah menjadi umum di negeri-negeri berkembang—dalam “merespon kepentingan publik”:

1. Pemotongan anggaran belanja negara. Menurut strategi neoliberal, seluruh kebijakan anggaran pemerintah ditujukan  untuk untuk melayani swasta, bukan untuk  kepentingan publik yang “tak produktif” dan tak bisa memperbesar serta memperluas jangkauan operasi modal. Karena itu anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, pensiun dan jasa pelayanan publik lainnya harus dihapuskan. Bahkan menurut mereka subdisi tersebut  hanya membuat rakyat “malas” dan “tak produktif”;

2. Pemotongan subsidi-subsidi pemerintah. Seperti sudah diuraikan di atas, bahwa intervensi pemerintah ke dalam pasar harus dihapuskan. Subsidi, menurut mereka, adalah pemborosan anggaran dan bentuk distorsi pasar (terutama efek inflatorinya, karena uang subsidi tak punya padanan nilai barangnya). (Padahal, menurut logika kaum sosial-demokrat (baca: Keynesian), subsidi merupakan salah satu bentuk kolaborasi kelas—agar kaum pekerja tak resah.) Subsidi bagi, misalnya, BBM, listrik dan telpon, tak dianggap sebagai basis bagi industrialisasi dan modernisasi; seluruh uang yang ada harus dinilai sebagai nilai (plus keuntungan) produksi dan modernisasi atau, ringkasnya, investasi dan, oleh karena itu, harus masuk seluruhnya pada investor—bukan diberikan (cuma-cuma) sebagai subsidikarena akan mendistorsi harga barang ke tingkat inflatori; dan keuntungan industrialisasi dan modernisasi justru tidak boleh dialihkan untuk menekan harga-harga barang/jasa yang menyangkut kepentingan publik;

3. Privatisasi.  Sektor-sektor usaha/perekonomian yang selama ini dikuasai negara dan yang selama ini difungsikan untuk memproduksi barang-barang kebutuhan pokok rakyat harus diswastakan. Menurut mereka beban untuk mensubsidi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memberatkan anggaran negara dan menciptakan distorsi pasar (baik harga maupun jumlahnya) bagi komoditas sejenis. (Tapi, di Indonesia, PT. Indosat Tbk dan lain sebagainya, yang memberi sumbangan keuntungan sangat besar bagi negara pun diprivatisasi juga. Jadi, alasan privatitasasi bukan karena KKN dan pemborosan semata).

Serangan neoliberal terhadap kesejahteraan dan daya beli masyarakat diperparah lagi oleh spekulasi di bursa saham dan permainan/jual-beli nilai tukar uang/kurs (currency). Tak seperti dahulu—para investor membeli saham guna berbagi keuntungan di atas basis aktivitas produksi dan penjualan komoditi—kini dorongan utama membeli saham adalah mencari uang melalui spekulasi (baca: perjudian): jual-beli saham agar bisa memperoleh keuntungan kilat dengan memprediksi (baca: mengira-ngira) bagaimana (nilai) jual-beli saham esok hari, bahkan dalam sekejap. Nilai tukar currency berbagai negeri pun menjadi sasaran spekulan. Skala spekulasi currency itu sudah sedemikian besarnya sehingga menyebabkan fluktuasi nilai tukar currency berbagai negeri, bahkan evolusinya (baca: bebannya) sampai-sampai melebihi kemampuan neraca pembayaran (balance of payments) suatu negeri—selalu kasusnya neraca pembayaran negeri-negeri berkembang. Perbandingan nilai transaksi spekulatif dengan nilai transaksi sektor riil: 60-an trilyun dollar banding 12-an trilyun dollar. Semakin berfluktuasi nilai tukar currency, semakin bergairah lah para investor berspekulasi. Hasilnya: sampai-sampai bank sentral negara-negara maju pun tak memiliki cukup uang lagi untuk melawan para spekulan—apalagi bank sentral negara-negara berkembang.

Agenda ekonomi neoliberal, yang dikombinasikan dengan pemangkasan daya beli riil para pekerja (masyarakat), penghamburan besar-besaran “walfare state” bagi kaum kaya, dan mendorong terciptanya perluasan “kebebasan” (tanpa bisa dikontrol) pasar finansial dunia, telah gagal menghasilkan kondisi-kondisi untuk mengakhiri depresi (berkepanjangan). Malah mempercepat akselerasi investasi dalam bentuk hutang, dalam bentuk kertas-kertas (tak) berharga di Wall Street dan pasar-pasar finansial di seluruh dunia, serta akhirnya menyebabkan kegoncangan dalam sistim ekonomi liberal dunia.

Apa yang kemudian terjadi dan beban apa yang kini harus ditanggung akibat kebijaksanaan serta agenda neoliberal:

Krisis

Pada tahun 1870, rata-rata pendapatan per kapita negeri-negeri kaya adalah 11 kali pendapatan per kapita negeri-negeri miskin, pada tahun 1965 meningkat menjadi 38 kali, dan pada tahun 1985 menjadi 58 kali; di antara jumlah tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 2,5 milyar orang, 59%-nya sekarang berada di tempat yang oleh Bank Dunia digolongkan sebagai “negeri-negeri dengan upah murah”, 27%-nya berada di “negeri-negeri dengan upah menengah”, dan hanya 15%-nya yang tinggal di “negeri-negeri dengan upah mahal”.

Wilayah miskin, semacam negara bagian Chiapas di Mexico, “selalu tetap miskin secara relatif sekalipun ekonomi seluruh dunia meningkat!”; fakta mengatakan bahwa daya beli upah pekerja non-supervisory, bahkan di AS, telah jatuh sejak tahun 1973 sampai pada level tahun 1950-an; rata-rata upah riil di Mexico jatuh hampir 50% selama tahun 1980-an; dan standar hidup mayoritas rakyat Mexico kini lebih rendah dibanding sebelum PD II; bahkan, di negeri-negeri maju, pengangguran meningkat tajam, mencapai tingkat rata-rata 8%—perbaikan dengan dinamisme besar-besaran pada tahun 1994, dalam 18 bulan menguap lagi. Pada periode tersebut, menurut laporan resmi, semenjak akhir resesi, pengangguran di negeri-negeri maju hanya menurun menjadi 7,8%.

Meksiko justru semakin parah perekonomiannya ketika menerapkan kebijakan neoliberalisme seperti yang “dikomandoi” oleh IMF. Meksiko dan beberapa negeri Amerika Latin lainnya merupakan tumbal dari krisis tersebut; seperti juga Mozambique di Afrika; Filipina, Thailand dan Indonesia di Asia. Dalam periode krisis di awal tahun 1990-an, Meksiko selalu berada dalam daftar 5 besar negeri pengutang. Akan tetapi, yang penting diperhatikan adalah perkembangan ekonomi Meksiko saat itu menunjukan kemunduran yang tajam, dengan tingkat inflasi hingga 200%. Sadar atau tidak, banyak industri di Meksiko mengalami kebangkrutan karena tingkat daya beli rakyat yang rendah, sedangkan biaya hidup sangat tinggi. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko, yang saat itu dipimpin oleh Carlos Salinas? Apakah yang dilakukan massa-rakyat dengan kondisi perekonomian yang semakin menekan kehidupannya?

Berbagai usaha yang dilakukan oleh presiden Salinas tak jauh dari perkiraan banyak kalangan: kembali mengemis bantuan IMF dan WB, dan tak mampu merumuskan kebijakan baru yang lebih mampu melindungi kemakmuran rakyat. Kebijakan ekonomi Meksiko, dengan seluruh kemampuan masyarakatnya untuk berproduksi, dikembangkan dengan basis utang luar negeri, dengan persyaratan yang kental dengan tuntutan privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Akan tetapi, kemunduran itu tidak saja ditandai dengan “kemampuannya” untuk menjual perusahaan-perusahaan negara, melainkan juga menjual semua aset perusahaan negara, yang dipertukarkan dengan berbagai macam penanaman modal asing dan utang luar negeri. Agar para investor AS, Eropa dan Jepang mau menanamkan investasinya di Meksiko, maka diberikan lah kemudahan-kemudahan seperti penurunan tarif pajak impor, dan pendekatan ke Konfederasi Buruh Meksiko agar tidak melancarkan tuntutan kenaikan upah. Kalau pun masih terdapat banyak halangan terhadap penanaman modal asing, akan lebih banyak kemudahan lain yang ditawarkan seperti, misalnya, dukungan terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan dan sumber daya manusia di Meksiko.

Dengan adanya liberalisasi perdagangan dan privatisasi perusahaan negara, tingkat kehidupan masyarakat menjadi anjlog hingga mencapai angka di bawah standar normal. Malah, yang lebih mengenaskan, kemampuan produktif masyarakat yang selama sebelum periode liberalisasi perdagangan berada pada tingkat 32% di atas rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) negeri sedang berkembang, seketika menjadi menurun sampai di bawah batas rata-rata setelah dipaksa bersaing dengan investor asing. Dengan kondisi demikian, tidak lah mengherankan jika kemampuan masyarakat untuk membeli bahan-bahan pangan merosot jauh. Akhirnya, dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan rakyat Meksiko mengalami degradasi luar biasa.

Pada tahun 1997, setelah terjadi pergantian presiden dari Carlos Salinas ke Ernesto Zedillo, pemerintahan Meksiko mengumumkan bahwa pemerintah sudah berhasil membayar utang-utang luar negerinya, khususnya kepada AS. Akan tetapi itu bukan lah sebuah keberhasilan. Seperti yang dikatakan oleh menteri keuangan Meksiko bahwa pembayaran hutang tersebut dilakukan dengan menjual semua aset negara (dalam bentuk surat obligasi) kepada para pemilik modal di Eropa.

Bukan kah tepat bila analogi dampak-dampak neoliberalisme seperti ini: “Apa yang ditawarkan adalah mengubah dunia menjadi satu mall-besar, di mana mereka bisa membeli Indian di sini, membeli wanita di sana …anak-anak, imigran, kaum pekerja, bahkan sebuah negeri seperti Meksiko.” (Tupak Maru)

Rakyat Indonesia Di Bawah Rejim Neoliberal

Sebenarnya, jika menelusuri jejak ekspansi neoliberalisme di Indonesia, kita harus mengusutnya sejak Orde Baru berkuasa. Berdirinya rejim Kapitalis Orde Baru─hasil kudeta dan pembantaian 1965─tak lain adalah kemenangan modal, yang alat dan salah satu perwujudan awalnya adalah dominasi satu seksi burjuasi keji bersenjata yang dipimpin Suharto dan kroni-kroninya. Dominasi tersebut tidak saja menguntungkan faksi Suharto dan kroninya, dan dominasi modal mereka tak lebih hanya karena pengaruh kekuasaan politik dan todongan senjata (dari awal hingga kini mereka tetap lah burjuasi parasit). Sektor ekonomi modern, mau tak mau, senang tak senang, tetap lah ditangan burjuasi asing dan Tionghoa (bukan bermaksud rasialis), dari hulu hingga hilir, dari produksi dan distribusi hingga kejahatan ekonomi tingkat tinggi (BLBI dan lain sebagainya), dan rasisme, percaloan dan pemerasan tak mampu menyingkirkan dominasi ekonomi mereka.

Kecenderungan liberalisasi ekonomi bisa diusut sejak awal Orde Baru berdiri, misalnya sejak dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing Nomor I tahun 1967, yang disempurnakan dengan UU Nomor 6 tahun 1968 dan UU Nomor 11 tahun 1971. Dominasi modal asing dalam perekonomian jauh melampui burjuis domestik yang kurus kering. Bahkan seluruh sektor industri strategis, yang di Indonesia tak berkembang luas, seperti industri logam, pertambangan, industri kimia pun tetap didominasi asing.

Perbandingan Investasi Modal Burjuasi Pribumi dan Burjuasi Asing
(Periode 1967-1979) (Dalam Jutaan Rupiah)

Industri Makanan: PMDN 165.247; PMA 57.125

Industri Tekstil: PMDN 185.988; PMA 504.750

Industri Kayu: PMDN 74.851; PMA 27.937

Industri Kertas: PMDN 58.881; PMA 14.312

Industri Kimia: PMDN 167.501; PMA 187.937

Industri Mineral Bukan Logam: PMDN 202.450; PMA 253.375

Industri Logam Dasar: PMDN 66.210; PMA 157.437

Industri Barang Logam: PMDN 131.242; PMA 268.063

Industri Lainnya: PMDN 4.856; PMS 11.313

Di Indonesia, paham neoliberalisme makin mengemuka sejak tahun 1980-an, ketika pemerintah semakin memperluas kebijakan liberalisasi keuangan, perdagangan dan investasi, yang berwujud dalam berbagai paket deregulasi sejak tahun 1983. Paralel dengan masa itu adalah terjadinya krisis utang; tahun 1982, Mexico menyatakan tak mampu membayar utangnya (default); tapi, jutru, setelah itu, IMF dan Bank Dunia meluaskannya ke negeri-negeri yang mengalami krisis utang melalui perangkap SAP (Structural Adjusment Programs/ SAP), terutama di Amerika Latin dan Afrika. Pada saat itu, krisis di Indonesia belumlah memuncak, dan karenanya jauh dari hiruk pihuk SAP. Namun menjadi terang, sejak saat itu perekonomian Indonesia semakin mengadopsi kebijakan neoliberal.

Basis ekonomi dan politik Indonesia menyebabkan menguat dan meluasnya (kemampuan) modal internasional mengikat erat perekonomian Indonesia makin tak terbendung terutama sejak pudarnya kejayaan era oil boom, kejatuhan harga minyak pada dekade 80-an, sehingga negara kehilangan pundi-pundinya untuk memberi sogokan ceceran ekonomi pada rakyat. Tak ada jalan lain bagi burjuasi Indonesia─yang pengecut dan tipis iman burjuisnya─kecuali mengemis kepada modal internasional melalui utang luar negeri. Mentalitas pengemis, calo, korup ini bersesuaian dengan modal internasional yang sedang mengalami krisis ekonomi─over produksi yang membutuhkan perluasan pasar. Bahkan sekutu ideologisnya (dalam Perang Dingin), rejim-rejim diktator di negeri-negeri terbelakang, harus dipreteli benteng proteksionisnya untuk menyambut kebijakan neoliberalisme.

Namun, saat ini, seiring dengan krisis yang melumpuhkan perekonomian Indonesia, yang diawali oleh kejatuhan rupiah pada pertengahan tahun 1997, modal asing mendapatkan momentumnya di tengah burjuis nasional yang sedang sekarat menghadapi krisis sehingga, tak ada jalan lain, lagi-lagi mengemis pada lembaga-lembaga keuangan internasional. Intervensi modal asing tak terbendung lagi, perangkap utang dan ketergantungan seluruh sektor ekonomi modern telah membuahkan hasilnya. Burjuasi nasional tersungkur, dipaksa menyerah dengan menandatangani serangkaian Letter of Intents pasokkan IMF dan, sejak saat itu lah, IMF menjadi Tuan ekonomi Indonesia. Tak ada satu pun burjuis nasional yang berani menentangnya, dari Suharto hingga Megawati.

Propaganda neoliberalisme mengklaim bahwa minimalisasi campur tangan negara dalam kehidupan perekonomian positif bagi perekonomian. Ini jelas-jelas mitos. Di Indonesia, borjuis yang sedang sekarat akibat krisis justru mengemis pada negara guna mendapatkan subsidi dana talangan (bailout) (bahkan cenderung nasionalisasi)─termasuk utang-utang para bankir dan konglomerat kroni Orde Baru─yang, bahkan, telah menghabiskan uang rakyat lebih dari Rp. 650 triliun. Sedemikian lekatnya burjuis nasional memanfaatkan negara sampai-sampai mendapat keistimewaan (privellege) agar tak bisa dibangkrutkan oleh negara, seberapa pun mereka mengalami krisis─jangan bandingkan dengan unit-unit ekonomi burjuis menengah dan kecil yang memang harus dibangkrutkan karena modal asing (atau, tepatnya, kapitalisme) tak memerlukannya. Jika pun tak dapat mempertahankan kepemilikan aset-aset nya─karena diambil alih modal asing─tetap saja (saat dibantu oleh birokrat sisa Orde Baru yang korup) mereka berhasil membawa lari uang BLBI dan menyembunyikan aset-asetnya ketika harus disita untuk membayar utang. Tak ada tindakan hukum apapun terhadap mereka yang dilakukan oleh rejim Megawati-Hamzah. Dan tak ada pula jalan keluar yang ditawarkan rejim Megawati-Hamzah untuk keluar dari krisis neoliberal.

Akibat krisis yang dipicu oleh spekulasi mata uang─yang mengawali krisis Asia─di Indonesia, nilai rupiah merosot drastis sebesar 85% (antara Juli – Februari 1998, nilai rupiah sempat menyentuh angka Rp. 16.000 per 1 US dollar). Industri, walau berbahan baku impor, diarahkan untuk berorientasi ekspor─padahal mayoritas industri modern domestik, yang dimodali utang luar negeri, gulung tikar dan atau diambil alih oleh modal internasional. Puluhan juta buruh kehilangan pekerjaan akibat PHK, harga-harga barang melambung lebih dari 100%, inflasi terjadi hingga 77,6% dari satu tahun sebelumnya. Dampak sosial paling mencolok adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin, yang menurut Biro Pusat Statistik, berlipat menjadi hampir 80 juta orang. Bahkan bila menggunakan ukuran (standar internasional) Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO), maka penduduk miskin (golongan yang berpendapatan dibawah 2 dollar US per hari) Indonesia berjumlah lebih dari 100 juta.

Indikator Kemiskinan Rakyat lainnya Sejak Krisis 1997

Pendapatan per kapita sebelum krisis adalah 1.000 US dollar. Kini tinggal 400 US dollar;
Perkiraan dari ILO (tahun 2000) menunjukkan bahwa, di tahun 1998, dari total 30.490.000 tenaga kerja di berbagai sektor industri, 18%-nya atau sekitar 5.411.000-nya telah di-PHK; Center for Labor and Development Studies melaporkan bahwa total pengangguran resmi, pencari kerja dan setengah pengangguran di tahun 2001 telah mencapai angka 40,2 juta orang.

Menurut UNICEF, di Indonesia, pada tahun 1995, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran berjumlah 390 orang, dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 500 orang; Menurut UNICEF, di Indonesia, pada tahun 1995, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran berjumlah 55 bayi, dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 100 bayi; menurut UNICEF (1995), di Indonesia, angka kematian balita akibat kurang gizi per tahunnya berjumlah 174.000 balita, dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 180.000 balita; menurut UNICEF (1995), di Indonesia, jumlah anak putus sekolah berjumlah 2,8 juta anak, dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 8 juta anak; menurut Departemen Sosial (1995), jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 5.919 anak, dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 6 juta orang.

Namun, jejak krisis tak sekadar meninggalkan angka pengangguran dan merosotnya kesejahteraan rakyat, krisis telah mengakibatkan kebangkrutan/kehancuran modal yang luar biasa banyaknya. Pada tahun 1997, di awal krisis, 125 perusahaan tutup; di tahun 1998, sebanyak 816 perusahaan terpaksa gulung tikar; kemudian, pada tahun 1999 (hingga akhir bulan Juni), 130 perusahaan gulung tikar. Kebanyakan perusahaan yang tak tahan terhadap goncangan krisis adalah perusahaan di sektor industri, kemudian disusul sektor jasa. Data yang diperoleh dari Kantor Menteri Negara Koperasi dan PKM menunjukkan, sedikitnya 4 juta unit UKM menjadi tumbal krisis. (Suara Pembaruan, 28 Desember, 1999). Itu lah keganjilan dari sistem yang bernama kapitalisme, kelimpahan produksi bukannya meningkatkan kemakmuran rakyat, tapi justru menyebabkan krisis─ekses supply.

Salah satu rekomendasi IMF untuk Indonesia, sebagai syarat pemberian pinjaman, adalah LIBERALISASI PERDAGANGAN. Liberalisasi tersebut bertujuan membuka pasar Indonesia lebih luas lagi bagi produk impor─menghapus proteksi bagi barang-barang domestik─dan membuka liberalisasi investasi. Pada masa rejim Habibie, demi mendapatkan utang dari IMF, pemerintah menjalankan sepenuhnya kemauan IMF, menghapus tarif bea masuk beras dan gula impor hingga 0%. Bahkan, dalam jangka panjang, berkomitmen akan menghapus seluruh bea masuk produk agro-industri. Rejim kapitalis-boneka tersebut tak peduli dengan dampak sosialnya─kesengsaraan petani padi dan tebu karena harga beras dan gula jatuh. Jutaan petani sengsara, bahkan petani tebu harus merugi 2,1 juta per hektar pada tahun 1998-1999. Padahal industri gula menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 10 juta kepala keluarga kaum tani. Demikian pula petani yang memproduksi beras. Pemerintah Gus Dur pun setali tiga uang, hanya sedikit saja merevisi kebijakan tersebut─tarif bea masuk beras impor ditetapkan sebesar 30 % dan gula impor sebesar 25% per 1 Januari, 2000. Kebijakan yang tak banyak menolong karena harga beras dan gula impor tetap lebih murah. Sejak liberalisasi impor diterapkan, industri gula mengalami kehancuran. Sebagai perbandingan, pada tahun 1930-an, Indonesia adalah eksportir gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Kini, Indonesia adalah importir terbesar gula setelah Rusia. Padahal banyak negeri lain, yang perekonomiannya lebih kuat pun masih mempertahankan bea masuk impor: AS sebesar 195 %, beberapa negeri-negeri di Eropa bahkan 240 %, Thailand 104 % (Tempo, 9 September, 2001). Tentu saja menjadi semakin jelas motif dari kebijakan IMF tersebut bertujuan untuk mengakomodir kepentingan pemodal negeri-negeri maju yang membutuhkan pasar untuk produk-produk industri pertaniannya, terutama Kanada dan AS, juga Uni Eropa. Jadi liberalisasi pasar tersebut maknanya agar negeri-negeri Dunia Ketiga secepatnya meliberalkan pasarnya, sementara negeri-negeri maju tetap mengenakan proteksi (dengan tarif ataupun hambatan non tarif).

Penghapusan tarif impor beras dan gula hanya lah sebagian kecil dari paket liberalisasi perdagangan yang direkomendasikan oleh IMF. Pengurangan tarif produk kimia, besi/baja, impor kapal, produk kulit, aluminium, dan semen merupakan sektor-sektor sasaran berikutnya. Jadi, produk domestik yang berkualitas rendah─karena teknologi produksinya yang rendah─dipaksa bersaing dengan produk negeri-negeri maju yang produknya lebih murah dan berkualitas─karena teknologi produksinya yang tinggi. Di sisi lain, tak ada usaha pemerintah untuk mendorong pengembangan teknologi produksi dalam bidang pertanian, farmasi, baja, dan lain sebagainya.

Liberalisasi Investasi. Di bidang investasi, sebagai syarat pencairan utang, IMF merekomendasikan kepada pemerintah untuk: menghapus batasan kepemilikan saham 49% bagi investor asing─kecuali perbankan─menghapus larangan investasi di sektor perkebunan dan dalam perdagangan eceran (supermarket, mall, dan lain-lain). Modal internasional pun leluasa mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia, serta menggusur pasar-pasar rakyat. Misalnya saja, saat ini bank-bank asing diperbolehkan membuka cabang-cabangnya, demikian juga supermarket, di seluruh kota di Indonesia.

Privatisasi BUMN. Di bawah rejim Habibie, Gus Dur hingga Megawati, modal asing dengan alatnya IMF dan World Bank mendapatkan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan neoliberalisme. Dalam hal privatisasi BUMN-BUMN, untuk membenarkan tindakan tersebut, selalu diajukan alasan bahwa BUMN-BUMN tersebut selama ini menjadi sarang korupsi, dan pengelolaan oleh swasta akan lebih menguntungkan negara. Maka yang terjadi kemudian adalah puluhan BUMN dijual, atau sedang dalam proses penjualan:

Di tahun 2002 ini saja, misalnya, dari sekitar 160 BUMN yang dimiliki pemerintah, 25 BUMN sedang dimakelari oleh rejim Megawati-Hamzah untuk diprivatisasi: PT Bank Mandiri, PT Bank BNI Tbk, PT BRI, PT Danareksa, PT Virama Karya, PT Indah Karya, PT Indra Karya, PT Yodya Karya, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Cipta Niaga, PT Indofarma Tbk, PT Kimiafarma Tbk, PT Jakarta IHD, PT Wisma Nusantara Indonesia, PT Kertas Padalarang, PT Kertas Basuki Rahmat, PT Blabak, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Indosement TP Tbk, PT Cambrics Primissima, PT Iglas, PT Intirub.

Tak terhitung lagi perusahaan yang semula bukan BUMN, tetapi karena tersangkut kredit macet dan BLBI, akhirnya disita dan dikelola oleh BPPN, yang kemudian dijual lagi kepada swasta seperti: PT. Astra, Bank BCA, dan lain-lainnya. Gilanya, privatisasi tersebut dilakukan setelah rakyat dipaksa untuk “menyehatkannya”─eufimisme dari mensubsidi─dengan BLBI dan obligasi rekapitalisasi senilai lebih dari Rp. 650 triliun.

Dampak swastanisasi BUMN tersebut bagi rakyat adalah pertama, mayoritas rakyat kehilangan jaminan untuk membeli komoditi dan jasa vital dengan harga murah. Selanjutnya, pembelian komoditi dan jasa tersebut harus dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar─yang pasti, kenyataanya selalu lebih mahal. Padahal, jika kekuatan rakyat mampu melikuidasi pimpinan-pimpinan lama─sisa-sisa Orde Baru dan Kaum Reformis Gadungan, yang korup, yang masih bercokol kuat dalam BUMN-BUMN─dan melakukan kontrol politik yang ketat─melaui Dewan-Dewan Buruh/Rakyat─terhadap BUMN-BUMN tersebut, komoditi dan jasa yang dihasilkan tak akan bisa dijual dengan harga lebih murah; kedua, dari pengalaman swastanisasi, pengelola yang baru (swasta) selalu melakukan kebijakan merasionalisasi (mem-PHK) buruh. Maka, adalah tepat jika buruh PT. Pelindo II Tanjung Priok, menolak rencana swastanisasi tersebut dengan melakukan pemogokan. Mereka tahu bahwa pengelola yang baru akan segera mengurangi 20% jumlah buruhnya (Kompas, 31 Mei, 2000). Hal yang sama juga dituntut oleh karyawan PAM Jaya, yang menolak swastanisasi. Demikian juga perlawanan buruh PT. Semen Padang, Semen Gresik, PT Indosat Tbk, PT BCA, Serikat Pekerja PLN dan lain-lain, berunjuk rasa menentang privatisasi.

Bahkan, proyeksi IMF, yang dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) dengan pemerintah Indonesia, menyebutkan: dalam jangka 10 tahun, proses swastanisasi seluruh BUMN─kecuali sebagian kecil BUMN─harus diselesaikan. (Kompas, 25 Nopember, 1998). Kenapa IMF dalam LoI menganjurkan─lebih sering berupa tekanan─swastanisasi BUMN kepada pemerintah Indonesia (semenjak Soeharto hingga Megawati) dengan alasan untuk menutupi defisit anggaran? Tak lain, tak bukan, untuk memenuhi kepentingan modal internasional─perluasan modal dan pasar mereka, serta terjaminnya pembayaran utang luar negeri Indonesia.

Pertama, modal internasional berkepentingan untuk meluaskan lahan bagi investasi modal mereka. Apalagi, konsumen produk komoditi dan jasa BUMN-BUMN tersebut adalah mayoritas rakyat─potensi pasar yang sangat diincar oleh investor swasta. Kedua, dalam kondisi terdesak (kebutuhan dana segar, terutama), pemerintah Indonesia, beserta birokrat-birokrat calonya yang korup, tak berdaya atas tekanan IMF untuk sesegera dan semurah mungkin menjual BUMN-BUMN serta perusahaan-perusahaan swasta yang sudah di tangan negara─kasus penjualan BCA belum lama ini, misalnya. (Dalam waktu yang singkat, PT. Astra Internasional, dan PT. Bentoel berpindah milik ke tangan George Soros; PT. Semen Gresik ke CEMEX, PT. Indosemen ke Heidelberg; BCA ke Farralon dan lain-lain. Karena, yang paling siap untuk membeli BUMN adalah modal internasional.) Ketiga, modal hasil swastanisasi BUMN digunakan untuk menjamin tersedianya anggaran pemerintah untuk membayar cicilan utang luar negeri─yang bodohnya: pemerintah dan intelektual tukangnya tak mau mengakui bahwa biar pun seluruh BUMN habis terjual tetap saja kita tak akan mampu melunasi utang luar negeri. Lihat saja, pengeluaran negara untuk cicilan utang luar negeri dari tahun ke tahun makin membesar. Menjadi jelas bahwa tingkat keuntungan (profit) yang dihasilkan dari BUMN akan mengalir ke pemodal swasta, ke kantong perusahaan-perusahaan internasional—Multi-National Corporation (MNC)─di negeri-negeri kapitalis maju.

Penghapusan Subsidi. Subsidi publik, yang merupakan hak rakyat, pun terus menerus dipangkas, bahkan beberapa subsidi dihapuskan (pupuk misalnya). Pengurangan subsidi tersebut berlangsung terus sejak menjelang kejatuhan Suharto hingga saat ini. Bahkan belum setahun rejim Mega-Hamzah berkuasa telah menaikkan harga BBM (sebanyak tiga kali), TDL, tarif transportasi, tarif telepon, biaya pendidikan, biaya pengobatan di rumah sakit-rumah sakit. Tak hanya BBM dan TDL yang mengalami pengurangan subsidi. Pada tahun 1999, subsidi pupuk sudah lebih dahulu dikurangi, yang dampaknya jelas menyengsarakan petani. Akibatnya, di beberapa daerah petani mengamuk, lantaran tak mampu membeli pupuk. Bahkan di Blora, Jawa Tengah, petani beramai-ramai menjarah gudang pupuk milik KUD dan agen penyalur pupuk, atau memaksanya menjual dengan harga lama. Akibat pengurangan subsidi, harga pupuk melonjak hampir 100%.

Semua kebijakan di atas sebenarnya berhulu di dua kepentingan besar modal internasional. Pertama, bahwa sebelum modal asing masuk ke Indoensia, perekonomian Indonesia dan aset-aset yang akan dijual harus disehatkan terlebih dahulu, dan regulasi-regulasi yang menghambat modal internasional harus dihapuskan. Itulah sebabnya mengapa IMF menganjurkan program penjaminan dalam rekapitalisasi (bailout) perbankan yang menelan dana hampir Rp. 650 triliun─namun mereka bereaksi keras ketika subsidi BBM dan pupuk, yang nilainya jauh lebih kecil, mengalami penundaan dalam kebijakan pengurangan subsidi. Bahkan program rekapitalisasi diperluas tidak hanya kepada bank-bank, namun juga kepada perusahaan-perusahaan yang saat ini dikelola oleh BPPN (baca: bail out utang) untuk selanjutnya diwajibkan untuk dijual. Kedua, program penyehatan tersebut sama sekali tidak boleh mengurangi prioritas dana bagi pembayaran utang-utang luar negeri. Sekalipun para kreditor, termasuk IMF dan World Bank tahu betul bahwa banyak utang luar negeri tersebut yang dikorup oleh rejim Orde Baru─hutang haram (semacam odious debt) yang seharusnya tak perlu dilunasi oleh rakyat.

Perangkap utang luar negeri. Namun, hak rakyat untuk menuntut penghapusan utang luar negeri tersebut─ketika tak juga diajukan secara resmi, walau oleh rejim Megawati-Hamzah sekali pun─sudah dirampas lagi saat Anoop Singh, Direktur Perwakilan IMF Asia Pasifik, menanggapi penghapusan utang bagi Indonesia dengan meminta kompensasi yang tak kalah merugikannya:

“Ketiga persyaratan yang harus dilakukan pemerintah untuk meminta penghapusan utang adalah keadaan makro-ekonomi yang baik dan stabil, kebijakan fiskal yang mendukung, serta penjualan aset BPPN dan Privatisasi. Ketiganya harus ada, tidak bisa hanya satu saja. Bukan seperti menu yang dapat dipilih salah satu. Agar bisa mengurangi utang di Indonesia, ketiga hal tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Ketiganya dalam satu waktu” (Kompas, 27 Agustus, 2001).

Persoalan penyelesaian utang luar negeri, yang hingga saat ini mendekati angka 155 milyar dollar─lebih dari setengah total hutang tersebut adalah utang pemerintah─sangat membebani perekonomian Indonesia. Apalagi, dari tahun ke tahun, ketergantungan terhadap utang luar negeri semakin meningkat. Dengan jumlah hutang sebesar itu, maka Indonesia saat ini berada dalam kondisi Fischer Paradox─kondisi dimana nilai pinjaman baru lebih kecil dibandingkan dengan nilai cicilan utang, dan bunga yang harus dibayar untuk utang-utang lama lebih besar jumlahnya untuk tahun yang sama. Jadinya, utang luar negeri semakin membebani APBN. Resiko tak terbayarnya utang luar negeri bukan lah sebuah akibat yang tak bisa diprediksikan sejak awal─jadi, kreditur pun juga harus memikul resiko tersebut. Pakar-pakar IMF dan World Bank mustahil tak mengerti bagaimana korupnya Rejim Orde Baru (misalnya mega korupsi Pertamina sudah terjadi pada pertengahan 1970-an), tapi mereka menutup mata dan terus mengucurkan pinjaman. Oleh karena itu, beban pembayaran utang luar negeri tidak seharusnya dibebankan kepada rakyat dan, karenanya pula, tuntutan penghapusan utang luar negeri adalah sudah selayaknya, syah.

Jumlah Cicilan Utang Luar Negeri dan Dalam Negeri (pokok plus bunga)
(dalam triliun rupiah)

Tahun 2001 2002 2003 2004

Dalam Negeri 63,09 74,93 – –

Luar Negeri 48,55 108,49 – –

Total 111,64 183,42 154,71 174,02

Sumber: Kompas, 21 Agustus 2001

Bahkan, lebih jauh lagi, sebagai kreditur, lembaga-lembaga keuangan internasional sudah banyak mengeruk keuntungan dari pinjaman-pinjaman tersebut, baik dalam bentuk bunga utang, pemakaian jasa konsultan proyek dan belanja proyek, tender proyek yang diberikan kepada perusahaan dari negeri-negeri kreditur, dan konsesi-konsesi ekonomi yang selalu menyertai pinjaman-pinjaman tersebut.

Neoliberalisme mengancam demokrasi. Dampak negatif lainnya dari kebijakan neoliberalisme tersebut adalah: modal internasional hanya mendukung demokrasi sepanjang menguntungkan eksploitasi. Itu lah mengapa negeri-negeri kaum pemodal besar, terutama AS, menyokong dan mensponsori kediktatoran militer dimana-mana pada era Perang Dingin. Tetapi apakah kebijakan menyokong militerisme tersebut telah berhenti? Ternyata tidak. Junta Militer di Myanmar maupun Musharaf di Pakistan tetap mendapat dukungan modal internasional. Propaganda demokrasi Amerika─yang akan tetap meng-embargo persenjataan dan bantuan lainnya terhadap TNI atas pelanggaran HAM (paska Jajak Pendapat di Timor-Timor, 1999) dan tuntutan agar para perwira militer yang terlibat diadili─pun pelan-pelan meredup─bahkan mulai menawarkan normalisasi kerja sama militer dengan TNI. Demikian pula sepak terjang PT. Freeport di Papua dan EXXON MOBIL di Aceh, tak sekadar mengeruk keuntungan dari eksploitasi gila-gilaan terhadap sumber daya alam namun, bersama sekutu domestiknya (borjuasi sipil dan bersenjata), ikut berperan membiayai operasi pelanggaran HAM di kedua daerah tersebut. Dalam konteks demokratisasi di Indonesia, tindakan tersebut jelas merupakan kompromi yang terang-terangan terhadap militer.

Hal tersebut menggambarkan bahwa modal internasional hanya menghendaki demokrasi di Indonesia sepanjang tak mengganggu kepentingan akumulasi modalnya; namun, bila keluar dari batas-batas tersebut, rakyat menghadapi militer Indonesia yang telah dilatih oleh seperti, terutama, Amerika, dan juga Jerman, Inggris dan Australia. Persis seperti gambaran neoliberalisme yang dinyatakan tokoh penganjurnya yang terkemuka, Hayek, ketika mengomentari rejim Pinochet di Chili, “Seorang diktator dapat saja berkuasa secara liberal, sama mungkinnya dengan demokrasi berkuasa tanpa liberalisme. Preferensi personal saya adalah memilih sebuah kediktatoran liberal ketimbang memilih pemerintahan demokratis yang tak punya liberalisme.”

Situasi Sosial di Negeri-negeri Dunia Ketiga

Memburuknya situasi sosial di negeri-negeri Dunia Ketiga merupakan salah satu manifestasi gamblang globalisasi neoliberal. Penerapan kebijakan penyesuaian (SAP), krisis finansial, dan meningkatnya instabilitas yang disebakan oleh proses globalisasi, memberikan dampak negatif yang sangat mendalam terhadap realitas sosial negeri-negeri berkembang.

Situasi dramatik tersebut tercermin dari indikator-indikator signifikan yang benar-benar memberikan tantangan bagi negeri-negeri Dunia Ketiga, sehingga memaksa kita harus segera mendapatkan jalan keluar yang sejati agar bisa memenuhi tuntutan rakyat Dunia Ketiga.

Kemerosotan pendapatan merupakan karakter utama yang menjadi kepedulian model-model sosio-ekonomi saat ini. Berdasarkan data PBB, pada tahun 1960, 20% penduduk dunia yang hidup di negeri-negeri terkaya berpendapatan 30 kali pendapatan 20% penduduk termiskinnya. Pada tahun 1997, jumlahnya meningkat menjadi 74 kali. Antara tahun 1994 dan 1998, kekayaan 200 orang terkaya di dunia meningkat dari 440 milyar dolar AS menjadi lebih dari 1 trilyun dolar AS. Lebih jauh lagi, pada periode yang sama, harta kekayaan 3 orang terkaya dunia lebih besar dari jumlah keseluruhan GDP 49 negeri-negeri berkembang.

Dalam laporan UNDP tahun 1999―“Laporan Perkembangan Kemanusiaan”―tercatat bahwa persentase pendapatan yang terbagi pada negeri-negeri berkembang telah merosot dari 56% pada tahun 1950, menjadi 12% pada tahun 1960, dan 15% pada tahun-tahun belakangan ini.

Di negeri-negeri berkembang, kesenjangan dalam pendapatan global antara 20% orang-orang terkayanya (berpendapatan rata-rata 6.195 dolar AS per tahunnya) dengan 20 % orang-orang termiskinnya (berpendapatan rata-rata 768 dolar AS per tahunnya) 8 kali lipat, tapi di Amerika Latin―wilayah yang berada di peringkat utama dunia dalam hal kesenjangan distribusi kekayaannya―kejenjangannya 19 kali lipat. Di wilayah ini, 20% orang-orang terkaya Amerika Latin meraup pendapatan rata-rata 17.380 dolar AS per tahunnya, sedangkan 20% orang-orang termiskinnya sekadar berpendapatan 933 dolar AS per tahunnya.

Ketika globalisasi mampu menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi dalam taraf yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, terdapat sekitar 1,3 milyar manusia di Dunia Ketiga yang hidup dalam kemiskinan atau, dengan kata lain, terdapat 1 orang miskin di antara 3 penduduknya. Dalam laporan terakhirnya, Bank Dunia (World Bank/WB) memperkirakan bahwa, saat memasuki milenium baru, akan terdapat 1,5 milyar manusia yang hidup dalam kemiskinan yang mengenaskan, hina.

Bila dilihat dari wilayahnya, kemiskinan terasa lebih drastis di Asia Tenggara dan Afrika. Berdasarkan perkiraan WB, tingkat kemiskinan telah meningkat demikian pesatnya sejak krisis di negeri-negeri Asia.

Di Afrika, kemiskinan terus menerus menjadi persoalan besar. Dalam laporan UNDP (yang telah disebut di atas), ditunjukkan bahwa sekelompok negeri yang signifikan di wilayah tersebut telah berada pada status 50% melampaui Index Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index/HPI) yang, artinya, kemiskinan telah melanda (paling tidak) setengah penduduknya.

Dalam kasus Amerika Latin, menurut laporan terakhir CEPAL, jumlah orang-orang miskin telah mencapai 204 juta, dan sekitar 90 juta-nya hidup melarat.

Lebih dari 1,125 milyar manusia yang hidup di negeri-negeri berkembang tak sanggup memenuhi kebutuhan dasar hidupnya―hidup melampaui umur 40 tahun, kesempatan menikmati pengetahuan dasar, dan pelayanan-pelayanan sosial.

Menghadapi kondisi kehidupan seperti itu, dan untuk mempertahankan hidup sehari, mereka tak segan-segannya, layaknya kewajiban, merusak lingkungan; saling-keterkaitan antara kemiskinan dengan perusakan lingkungan dipengaruhi oleh (kombinasi) beberapa faktor.

Salah satu faktornya adalah pertumbuhan penduduk yang tak terkontrol, yang memberikan dampak negatif bagi negeri-negeri berkembang. Dalam skala dunia, antara tahun 1975 dan 1997, tingkat rata-rata pertumbuhan penduduk per tahunnya adalah 1,6% sementara, di negeri-negeri berkembang, 2%. Dan di negeri-negeri termiskin, 2,5%. Di sub-wilayah Sub-Sahara Afrika tingkat pertumbuhannya sangat memprihatinkan, 2,8%. Walaupun prediksi untuk tahun 2015 memperkirakan bawah tingkat pertumbuhan penduduk dunia per tahunnya akan menurun (menjadi 1,1%) namun, di negeri-negeri berkembang, akan terus meningkat (1,4%).

Gejala tersebut akan menghasilkan problem lain: eksodus penduduk ke kota-kota, guna mencari penghidupan yang lebih baik atau, bahkan, sekadar untuk mempertahankan hidup yang, tentu saja, akan menaikan tingkat urbanisasi. Masyarakat urban/perkotaan di negeri-negeri berkembang meningkat jumlahnya dari 26,1% pada tahun 1975 menjadi 38,4% pada tahun 1997, dan diperkirakan, pada tahun 2015, menjadi 49,1% dari jumlah keseluruhan penduduk. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan konsentrasi penduduk di kota-kota, saling berdesakan, memperburuk derajat kesehatan, tak terjaminnya persediaan pangan, perusakan lingkungan dan penyakit-penyakit sosial lainnya.

Tak diragukan lagi, kecenderungan demografis semacam itu, yang mengharuskan penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk dunia yang semakin bertambah―yang menggunakan teknik pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan―semakin bertambah sulit saja.

Situasi pangan di negeri-negeri berkembang menunjukkan bahwa lebih dari 800 juta penduduk menderita kelaparan kronis dan tak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, di negeri-negeri Dunia Ketiga, diperkirakan bahwa 507 juta penduduk tak akan sanggup hidup lebih dari 40 tahun. 61%-nya hidup di Asia Tenggara dan Sahara Selatan (Afrika); bahkan, di wilayah Sahara Selatan (Afrika), lebih dari 30% penduduk akan mati sebelum mencapai umur 40 tahun.

Jumlah penduduk yang kekurangan gizi masih besar. Diperkirakan bahwa, pada tahun 1995-1997, 820 juta penduduk kekurangan gizi, sebagian besar―790 juta orang―hidup di negeri-negeri berkembang. Dalam tahun-tahun belakangan ini, telah kita saksikan beberapa kemajuan: jumlah penduduk negeri-negeri maju yang kekurangan gizi berkurang menjadi 40 juta orang. Namun demikian, jumlah penduduk yang kekurangan gizi hanya berkurang di 37 negeri: di negeri-negeri lainnya, jumlah penduduk yang kekurangan gizi kronis meningkat hampir 60 juta orang. Dalam kasus negeri-negeri yang kurang maju, 38% penduduknya kekurangan gizi, dan tak berubah (menurun) selama 16 tahun terakhir.

Menghadapi situasi seperti itu, sangat lah sulit untuk memenuhi tujuan yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (Puncak) Dunia dalam Masalah Pangan (World Food Summit)―yakni, mengurangi jumlah penduduk yang kelaparan sebesar setengahnya pada tahun 2015. Pada tahun-tahun belakangan, jumlahnya memang semakin menurun 8 juta per tahunnya, tapi itu tak mencukupi. Untuk mencapai tujuan yang disepakati pertemuan puncak tersebut, tingkat kemajuan yang harus dicapai adalah sebesar 150%, atau ketika telah mencapi penurunan jumlah yang kelaparan sebesar 20 juta per tahunnya.

Kasus penduduk yang kekurangan gizi (karena tak ada jaminan yang kronis dalam penyediaan pangan), sebagian besar hidup di wilayah Asia dan Pasifik. 70% penduduk Dunia Ketiga, dan 2/3 penduduk yang kekurangan gizi―sekitar 526 juta orang―terkonsentrasi di negeri-negeri tersebut. Namun demikian, bila kita mempertimbangakan jumlah penduduk yang menderita kelaparan, hampir 1/4-nya menetap di Sub-Sahara (Afrika).

Secara keseluruhan, lebih dari 1/4 penduduk yang menderita kelaparan kronis, menetap di negeri-negeri yang sangat menderita kekuarangan gizi (30% lebih). Problem tersebut terutama sangat serius diderita oleh negeri-negeri di Afrika tengah, Afrika Selatan dan Afrika Timur, yang hampir setengah (44%) dari 360 juta penduduknya―yang menetap di 26 negeri sub-wilayah tersebut―menderita kekuarangan gizi.

Di negeri-negeri berkembang, kemungkinan anak-anak bisa panjang umur dan sehat nampaknya sulit, karena kemiskinan, penyakit, kekurangan gizi dan konflik bersenjata. Menurut data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh FAO antara tahun 1987 dan 1998, dua dari lima anak-anak di negeri-negeri berkembang menderita gangguan pertumbuhan, satu dari tiga anak-anak menderita ketidaksesuaian berat badan bila dibandingkan dengan umurnya, dan satu dari sepuluh anak-anak menderita ketidaksesuaian berat badan bila dibandingkan dengan tingginya. Hampir setengah anak-anak di dunia yang menderita kekurangan tersebut, hidup di Asia Selatan, wilayah yang paling tinggi insiden kekurangan gizinya, dan wilayah yang paling banyak anak-anak berumur di bawah lima tahun. Pada saat yang sama, di negeri berkembang, kekurangan gizi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan separuh jumlah kematian anak-anak berumur di bawah lima tahun.

Dalam kasus negeri-negeri Amerika Latin dan Karibia, kekurangan gizi kronis dan kelaparan terus menerus menjadi problem serius, hingga sekarang. Di wilayah-wilayah tersebut, kekurangan nutrisi penting seperti, misalnya, vitamin A, diderita kurang lebih 14 juta anak-anak di bawah umur lima tahun.

Dalam hal pendidikan, masih terdapat lebih dari 840 juta orang dewasa yang buta huruf. Dalam hal itu, anak-anak dan kaum perempuan adalah yang paling menderita kerugian sosial.

Lebih dari 130 juta anak-anak usia sekolah di negeri-negeri maju sekali pun, tumbuh tanpa bisa menikmati pendidikan dasar. 60% dari anak-anak yang tak mampu sekolah adalah anak-anak perempuan.

Ketidaksetaraan jender juga terus menerus menjadi persoalan yang menjadi keprihatinan. Di negeri-negeri berkembang, kaum perempuan yang buta huruf 60% lebih banyak ketimbang kaum lelaki, dan perempuan yang bisa menikmati pendidikan 6% lebih sedikit ketimbang kaum lelaki.

Dalam kasus Amerika Latin dan Karibia, tingkat rata-rata penduduk yang bisa menikmati pendidikan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan mendaftar, harus tinggal kelas dan mengundurkan diri dari sekolah. Karena itu, jumlah anak-anak lelaki dan perempuan yang bisa menyelesaikan pendidikan dasar merosot. Di seluruh wilayah tersebut, diperkirakan bahwa 20% anak-anak lelaki dan perempuan telat mendaftarkan sekolah, 42%-nya tinggal kelas (satu), dan 30%-nya tinggal kelas (dua). Di semua tingkatan/kelas, tingkat rata-rata anak-anak yang tinggal kelas adalah 30%.

Di negeri-negeri berkembang, jumlah dokter dan perawat adalah 75 (dokter) dan 85 (perawat) bagi setiap 100.000 penduduk; di negeri-negeri maju, 253 dokter. Di negeri-negeri termiskin, 14 (dokter) dan 26 (perawat).

Situasi kesehatan juga mencerminkan tingkat kematian bayi dan anak-anak balita. Sekadar contoh: di Sub-Sahara (Afrika) tingkatnya kematiannya sekitar 107 bayi dan 173 balita per 1.000 bayi yang terlahir-hidup; di Asia Selatan rata-rata kematiannya adalah 76 (bayi) dan 114 (balita). Di negeri-negeri Dunia Ketiga, 2,2 juta anak-anak mati setiap tahunnya akibat diare. Dari 192 juta anak-anak yang hidup di Amerika Latin dan Karibia, hampir 1/2 juta balitanya mati setiap tahunnya karena sakit, sebagian saja bisa disembuhkan.

Dalam kasus Amerika Latin, pada tahun 1998, rata-rata angka kematian balita adalah 39 per 1.000 anak yang terlahir hidup namun, sebagaimana layaknya tingkat rata-rata, tingkat tersebut tak mencerminkan perbedaan baik di berbagai negeri maupun di negeri-negeri itu sendiri―karena tingkat kematian dan tingkat berpenyakit lebih tinggi di daerah pedesaan, juga di kalangan kelompok berpendapatan rendah. Diperkirakan, pada akhir dekade, antara 20% dan 50% penduduk wilayah perkotaan tetap tak bisa menikmati pelayanan kebersihan/saniter. Di daerah pedesaan, 50% penduduk tak bisa menikmati pasokan air bersih, dan lebih dari 60% tak bisa menikmati pelayanan kebersihan/saniter.

Di Amerika Latin, tingkat rata-rata kematian ibu yang melahirkan adalah 190 ibu (yang mati) per 100.000 ibu (yang hidup). Bila kasus yang tak tercatat menjadi bahan pertimbangan, diperkirakan jumlahnya 40% lebih besar. Lebih dari 1/2 juta ibu menderita problem kesehatan kronis disebabkan oleh perawatan kesehatan yang tak memadai selama mengandung dan melahirkan.

Di negeri-negeri berkembang, harapan hidup merupakan indikator lain dalam melihat kemerosotan situasi sosial. Antara tahun 1975 dan 1997, tingkat harapan hidup merosot di 10 negeri: antara lain, di empat negeri―semuanya di Sub-Sahara (Afrika)―harapan hidup merosot lebih dari 10%. Kemerosotan tersebut, dalam periode waktu yang begitu pendek, menunjukkan ganasnya dampak AIDS.

Dilihat dari wilayahnya, harapan hidup di Afrika Utara dan Timur Tengah adalah mencapai umur 66 tahun, tapi di Sub-Sahara (Afrika) hanya 48 tahun. UNDP memperkirakan bahwa, di wilayah tersebut, proporsi penduduk yang tak bisa hidup lebih dari 60 tahun mencapai 56%.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi merosotnya tingkat harapan hidup adalah dampak HIV/AIDS. Pada prinsipnya, orang miskin lebih rentan terhadap serangan virus tersebut. Diperkirakan bahwa, dari 33,4 juta penduduk yang terserang HIV, yang menyebabkan AIDS, 1,4 juta-nya menetap di Amerika Latin, dan 330.000-nya di Karibia. Tingkat insiden—yang terkena infeksi HIV—lebih tinggi di Karibia, peringkat kedua setelah Sub-Sahara (Afrika).

Di kawasan Afrika, selama dekade terakhir, dampak sosial dan ekonomi akibat HIV/AIDS lebih besar ketimbang kerusakan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata. Pada tahun 1998, sekitar 200.000 penduduk Afrika—sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak—mati akibat konflik bersenjata, sementara sekitar 2 juta manusia kehilangan nyawanya akibat terkena virus HIV.

Instabilitas ekonomi memberikan dampak negatif terhadap peningkatan pengangguran dan karakter penganggurannya. Menurut perkiraan ILO, tingkat pengangguran lebih tinggi di kalangan pemuda dan kaum perempuan.

Diperkirakan bahwa, di negeri-negeri terbelakang, jumlah pemuda kota pengangguran mencapai 30%. Di Amerika Latin, pada tahun 1990-an, lapangan kerja yang tersedia terutama di sektor informal. Tingkat pengangguran meningkat menjadi 8,7% pada tahun 1999, tingkat tertinggi pada dekade tersebut.

Di wilayah-wilayah perkotaan, diperkirakan bahwa sekitar 18 juta penduduknya tak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran meningkat baik di kalangan kaum perempuan maupun di kalangan kaum lelaki; pengangguran di kalangan kaum lelaki yang tadinya 7,2%, pada semester awal 1998, menjadi 8,2%, pada awal semester 1999; pengangguran di kalangan kaum perempuan meningkat dari 9,5% menjadi 10,2%, pada periode yang sama.

Menurut catatan ILO, upah nyata/riil sektor industri di Amerika Latin dan Karibia jatuh sebesar 0,9% pada awal semester 1999, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu. Kesenjangan upah antara buruh terampil dengan buruh tak terampil juga semakin melebar—antara 18% hingga 24% dalam hitungan rata-rata wilayah tersebut. Presentase penduduk perkotaan yang mendapatkan upah (yang, secara formal, akan menjadi beban sistim jaminan sosial) juga menurun—antara tahun 1990 dan 1998, jumlahnya merosot dari 67% menjadi 62%.

Di Afrika, peningkatan penyediaan lapangan kerja lebih rendah ketimbang peningkatan jumlah penduduk yang (secara ekonomis) aktif. Dalam persoalan tersebut, menurut ILO, dengan pertumbuhan penduduk (secara ekonomis) aktif mencapai hampir 3%, dan tak memadainya peningkatan penyediaan lapangan kerja di sektor formal, maka mayoritas tenaga kerja akan diserap di sektor informal dan di sektor pertanian yang produktivitasnya rendah.

Problem pengangguran akan terus menjadi beban yang menekan, apalagi dengan tingkat kecepatan migrasi dari desa-desa ke kota-kota, dan disebabkan pada fakta bahwa, antara tahun 1997 dan 2010, diperkirakan penduduk yang (secara ekonomis) aktif akan meningkat 2,9% setiap tahunnya. Itu artinya 8,7 juta penduduk akan masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya, walupun tanpa jaminan penyediaan tenaga kerja.

Menurut laporan ILO, di Asia, pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi ketimbang di kawasan lain dunia, dan hampir 2/3 dari 1,3 milyar penduduk miskinnya di dunia menetap di kawasan tersebut, terutama di Asia Selatan. Dalam laporan yang sama, juga tercatat bahwa kondisi-kondisi pasar tenaga kerja di Asia akan semakin memburuk bila lingkungan ekonomi eksternal berubah menjadi ancaman.

Sistim-sistim kesejahteraan dan jaminan sosial di kawasan tersebut tak sepenuhnya melindungi penduduk dari ancaman kemerosotan (drastis) kondisi-kondisi hidupnya. Tak ada satu pun negeri yang dilanda krisis memberikan jaminan bagi para pengangguran—itu artinya para penganggur dibiarkan terlunta-lunta tanpa bahan-bahan untuk mempertahankan hidupnya.

Aspek lainnya yang harus diperhatikan adalah situasi pekerja anak-anak. Menurut perkiraan yang dibuat oleh ILO, di negeri-negeri berkembang terdapat 250 juta pekerja anak berumur di bawah 15 tahun—kebanyakan bekerja di lapangan kerja yang membahayakan, namun demikian hak-hak dasarnya seperti jaminan kesehatan, bahkan keselamatan hidupnya, tak dipenuhi.

Di Amerika Latin dan Karibia sendiri, terdapat sekitar 20 juta pekerja anak berumur di bawah 15 tahun. Jika jumlah tersebut digabungkan dengan pekerja remaja/dewasa berumur antara 15-18 tahun, maka jumlahnya menjadi sekitar 30 juta. Berdasarkan sumber yang sama, lebih dari 1/2 pekerja anak tersebut adalah perempuan yang, sebagian besar, bekerja tanpa terdaftar, apalagi masuk dalam hitungan resmi statistik.

(TAMAT)

Catatan:

1. Ditulis sebelum krisis finansial tahun 2008.

Baca juga

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.