Janji Luhut untuk Papua

pelanggaran-ham-papua

Pada bulan Maret 2016 lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan berjanji akan menuntaskan 16 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Meskipun belum jelas dan rinci kasus apa yang dimaksudkan, Luhut berharap penuntasan kasus tersebut dapat diselesaikan tahun ini. Dia juga menyebutkan, “Kalau salah ya dihukum, sehingga tidak membawa isu menjadi liar kemana-mana.”

Belakangan ini, memang tuntutan rakyat Papua atas hak menentukan nasib sendiri menjadi semakin kuat. Referendum menjadi pintu yang akan membawa bangsa Papua menuju kemerdekaan. Energi perlawanan datang dari mahasiswa dan kaum muda yang sudah muak dengan perampasan, penyiksaan dan pembunuhan di Papua. Mobilisasi massa semakin menguat baik di Papua, di berbagai besar di Indonesia dan di luar negeri.

Itulah sebabnya, pemerintah tak bisa mengabaikan tuntutan referendum itu lagi. Dalam meredam perlawanan bangsa Papua, negara Indonesia tidak bisa lagi hanya dengan cara membunuh dan menyiksa atau menawarkan gombal otonomi khusus untuk meningkatkan kekayaan segelintir elit di Papua, kini mereka bicara hak asasi manusia (HAM).

Mengadili Diri Sendiri?

Dalam aksi 1 Juli 2016 yang lalu, yang memperingati 45 tahun proklamasi kemerdekaan Papua Barat, seorang mahasiswa Papua mengungkapkan ketidakpercayaannya dengan janji penuntasan pelanggaran HAM yang ditawarkan oleh Luhut.

“Mana mungkin penjahat mau mengadili dirinya sendiri!” teriaknya.

Itulah kunci dari memahami janji Luhut hanya sebuah retorika palsu yang mampu menyogok mereka yang ahistoris akan sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Pelanggaran HAM terjadi di Indonesia bukanlah pelanggaran HAM yang terjadi secara sporadis dan spontan yang dilakukan oleh oknum aparat. Pelanggaran HAM dari sejak pembantaian massal tahun 1965 sampai dengan pelanggaran HAM di Papua dilakukan oleh negara sebagai institusi sejak jaman Orde Baru untuk membuka gerbang penanaman modal asing di Indonesia.

Upeti yang pertama kali diserahkan setelah kudeta Sukarno tahun 1965 adalah tambang Ertsberg melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan penandatanganan kontrak karya pada 7 April 1967. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau referendum Papua Barat dilaksanakan setelahnya, baru pada tahun 1969 dengan sistem yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Pemilihan dilaksanakan penuh rekayasa, yakni “musyawarah” di mana satu orang mewakili banyak suara, bukan dengan sistem “satu orang satu suara” (one man one vote). Pemilihan dilaksanakan di bawah bayang-bayang intimidasi aparat dan milisi.

Reformasi 1998 tidak mampu mengadili kejahatan Orde Baru, termasuk memberikan keadilan bagi rakyat Papua. Setelah Suharto jatuh, Golkar masih berdiri tegak dan sisa-sisa Orba lainnya menyebar ke partai-partai reformis maupun membangun partai baru. Struktur yang menegakan militerisme pada masa Orde Baru, yakni komando-komando teritorial TNI dari tingkat desa sampai pusat, masih tegak berdiri di dalam kota dan belum dikembalikan sepenuhnya ke barak.

Ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM untuk dideretkan, tapi belum ada satu pun yang diadili. Paling jauh berkas kasus berakhir dengan ditolak oleh Kejaksaan Agung, seperti nasib berkas kasus pembunuhan massal 1965, Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Kasus-kasus ini, jika diadili, akan menyeret banyak para politisi terkemuka dan petinggi militer yang masih aktif, berkuasa dan memiliki kaderisasi. Kalau kita membayangkan ada suatu pengadilan untuk semua kasus pelanggaran HAM itu, maka itu adalah suatu pengadilan yang meruntuhkan sistem itu sendiri. Oleh karena itu, pengadilan HAM yang sejati tidak mungkin dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa sekarang ini yang masih berkompromi dengan atau masih merupakan bagi dari sisa-sisa lama, kelompok Orbais.

Pengadilan HAM yang sejati, tuntas dan mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh korban, adalah pengadilan HAM yang dibuat oleh kekuasaan baru yang menggantikan sama sekali kekuasaan lama. Kekuasaan baru ini adalah kekuasaan yang hanya mungkin lahir dari suatu revolusi sosial yang dilancarkan oleh massa untuk mendirikan suatu kekuasaan baru yang menjadi demokrasi yang sepenuh-penuhnya, termasuk menjamin hak menentukan nasib sendiri bagi sebuah bangsa.

Anti Asing untuk Papua, Tidak Anti Asing untuk Investasi

Di dalam pernyataan yang sama, Luhut juga menolak jika bangsa Indonesia “diobok-obok oleh asing”.

“Kita tidak ingin kasus tersebut membuat bangsa ini diobok-obok asing, hingga kita sepertinya bukan bangsa yang bermartabat, jadi lebih baik dituntaskan secara transparan dan bertanggung jawab, agar tak ada lagi hutang sejarah,” kata Luhut.

Dalam hal “diobok-obok asing”, seorang Luhut menerapkan standar ganda bahwa pihaknya tidak alergi dengan investasi asing, tetapi alergi terhadap solidaritas yang datang dari luar negeri. Jika orang-orang asing datang dengan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan cara membabat hutannya untuk ditanami sawit; melubangi tanah-tanahnya untuk pertambangan; mencemari tanah, air dan udara dengan polusi; mengupah buruhnya dengan harga murah, dan; merampas tanah para petani, maka semua itu bukanlah suatu “obok-obok”. Investasi bukanlah suatu obok-obok dari asing. Tapi, jika orang asing memberikan solidaritas untuk rakyat yang menderita dan tekanan terhadap negara yang bertanggujawab atas penderitaan itu, maka hal itu sebut sebagai “obok-obok”. Betapa munafiknya konsep “anti asing” dari orang-orang seperti Luhut. Konsep anti asing yang sama yang diidap oleh militeris lain seperti Prabowo dan para pendukungnya.

Seringkali sentimen “anti asing” ini digunakan untuk menyerang gagasan penentuan nasib sendiri. Timor Leste kerap dijadikan contoh. Setelah lepas dari Indonesia, dinilai kini masuk ke mulut Australia. Paling tidak, Timor Leste lebih baik secara ekonomi (meski masih tergantung dari luar negeri) dan tak ada penindasan (penyiksaan dan pembunuhan) dari militer seperti ketika masih diduduki oleh tentara Indonesia. Serangan ini terlihat tak konsisten karena hanya dalam kepentingan mencegah tuntutan atas penentuan nasib sendiri, tapi membiarkan penghisapan kapitalis (asing) di dalam negeri sendiri.

Penulis:
Alexi Alqaf (Kader Partai Pembebasan Rakyat)

Baca juga

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *