Mengajarkan Buruh Marxisme

marx engels lenin
Kredit: socialhistory.org.

Oleh: Alexi Alqaf*)

Terdapat 46,6 juta pekerja formal di Indonesia, termasuk 15 juta pekerja di sektor manufaktur, sektor buruh yang paling aktif dalam mobilisasi gerakan buruh tahun 2011 sampai sekarang. Bekasi menjadi daerah geopolitik di mana terdapat 1,5 juta buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional dan perusahaan-perusahaan rantai pasokannya. Daerah ini menjadi kantung terbesar massa serikat buruh dan paling termobilisasi. Rekor mobilisasi May Day terbesar terjadi di Jakarta pada tahun 2012 ketika gerakan buruh berhasil memobilisasi 150 ribu massa hanya di Jakarta saja. Seruan pemogokan nasional 3 Oktober 2012 memobilisasi 1 jutaan buruh untuk bergerak di kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia.

Namun, dengan cepat perjuangan ini menurun ketika para bos menyerang balik dengan menggunakan kekuatan aparat dan preman yang direspon oleh pimpinan serikat buruh dengan kompromi. Watak reformis tumbuh dominan di dalam gerakan buruh, dilestarikan oleh pimpinan-pimpinan serikat peninggalan Orde Baru yang enggan beranjak ke perjuangan politik (apalagi dengan tuntutan revolusioner). Pada tahun 2012, sebagian besar pimpinan serikat buruh yang sebelumnya tidak aktif membangun gerakan, muncul. Mereka kebetulan berada dalam struktur (jabatan) formal serikat buruh sebagai pengambil keputusan, saat kepeloporan dari bawah melahirkan gerakan yang besar. Dengan posisi mereka di serikat buruh, mereka mengambil-alih kepemimpinan gerakan untuk berkompromi dan berperan penting dalam mengambil sogokan dari kapitalis. Apakah sogokan itu berupa pemenuhan sebagian tuntutan, sepenuhnya tuntutan reformis maupun sogokan kepada individu pengurus yang sifatnya penyuapan (korupsi). Birokratisme serikat buruh mengalahkan massa buruh yang belum berpengalaman dan belum mendapatkan pengaruh yang cukup kuat dari kaum revolusioner. Apa yang dimenangkan baru berupa kembalinya aksi massa.

Capaian gerakan buruh pada tahun 2012 itu juga belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan capaian gerakan buruh pada masa sebelum tahun 1965. Serikat buruh kiri berjumlah 3,3 juta pekerja atau sekitar 60 persen dari jumlah pekerja pada masa itu–basis material yang siap berkuasa, namun digagalkan oleh pembantaian 65. Namun, capaian tahun 2012 adalah penting, meskipun terjadi penurunan setelahnya. Buruh telah menciptakan sejarah mobilisasi buruh terbesar dalam 47 tahun terakhir dan mendapatkan pengalaman berharga untuk perjuangan yang akan datang.

Apa yang Kaum Revolusioner Hadapi?

Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan yang membatasi kenaikan upah untuk tahun ini hanya 11,5 persen saja. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan upah riil lebih dari 50 persen selama 17 tahun terakhir maupun kenaikan rata-rata iuran jaminan (asuransi) kesehatan BPJS sebesar 42,8 persen. Kapitalis dan negara juga menyerang buruh dengan mengkriminalisasi mereka dengan tuduhan melawan perintah penguasa sampai dengan pencemaran nama baik. Pemerintah sedang merencanakan kebijakan perumahan yang akan memotong upah buruh 1-3 persen untuk pengadaan cicilan perumahan. Upaya pemerintah menyerap lebih banyak lagi dana dari masyarakat setelah sebelumnya kebijakan neoliberal telah dilaksanakan secara masif (berupa pencabutan subsidi, privatisasi, liberalisasi investasi, upah murah dan seterusnya) telah menyerang kesejahteraan buruh dan rakyat lebih dalam lagi. Jumlah utang semakin membengkak sebagai akibat pembangunan berbasis investasi dan utang serta korupsi yang tinggi. Kita menghadapi krisis yang semakin niscaya di mana pemerintah berusaha mengatasinya dengan tanpa mengganggu penghisapan kapitalis, melainkan justru dibebankan pada kelas bawah. Negara mempertahankan dukungan rakyat dengan politik populisme (palsu), hegemoni media dan buzzer media sosial. Populisme ini adalah bentuk dari negara yang terus-menerus memperbaharui metode hegemoni untuk mengatasi rakyat yang mengalami krisis kepercayaan dan golput.

Kelas buruh menjalankan produksi sebagai jantungnya masyarakat dan berdaya mobilisasi riil yang dapat diarahkan untuk memimpin suatu revolusi sosialis di dalam masyarakat. Namun, reformisme yang hanya mengharapkan perubahan tambal-sulam belaka, masih menguasai ideologi kelas buruh. Meskipun perubahan tambal-sulam kelihatannya semakin tidak menjanjikan dan tidak memberikan jalan keluar, tapi keberanian buruh melangkah lebih jauh dihalang-halangi oleh hegemoni pimpinan reformis serikat buruh. Padahal, untuk menuntut perbaikan upah saja, buruh mendapatkan perlakuan kekerasan dari negara. 23 buruh dijadikan tersangka dengan tuduhan melawan hukum dalam aksi menolak PP Pengupahan pada 30 Oktober 2015. Kesanggupan untuk memperjuangkan tuntutan reformis pun mengalami penurunan karena keberanian tidak diwadahi. Buruh seperti Sebastian yang membakar dirinya pada May Day 2015 tahun lalu untuk memperjuangkan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan cerminan bahwa adanya kesanggupan buruh berjuang dengan militansi sepenuh jiwa dan raga.

Kaum revolusioner sedang bekerja di lautan massa buruh reformis dan menghadapi situasi gerakan buruh sebagai berikut: pertama, reformisme yang secara nyata ditunjukkan oleh serikat-serikat reformis seperti FSPMI/KSPI dan SPSI yang mencengkeram mayoritas massa buruh yang terorganisir. Dalam berbagai kesempatan, mereka menunjukan wataknya yang kompromis pada kapitalis dan negara serta anti kritik dengan menutup ruang demokrasi di internalnya. Buruh yang dianggap membangkang terhadap kebijakan pengurus serikat buruh, dipinggirkan dan disingkirkan. Akibatnya, situasi anti kritik ini hanya mewadahi buruh-buruh yang sejenis dengan mereka: sekadar para pencari karir untuk mengisi jabatan di pabrik dan pemerintahan (melalui go politic, yang sebenarnya go parlement belaka); tidak mewadahi keberanian dan militansi massa buruh yang menjadi anggotanya. Ada keresahan yang tak tersuarakan di kalangan akar rumput buruh bagaimana pengurus serikat buruh mengabaikan nasib mereka, terutama nasib buruh yang status kerjanya tidak tetap. Sedikit sekali buruh maju yang berusaha mencari jalan keluar yang benar, sebagian berpikir jalan keluar ada pada pengurus (bukan kekuatan anggota), dan sebagian besar memilih bungkam karena tak melihat adanya harapan kemenangan lagi. Ketidakpercayaan terhadap pimpinan reformis serikat buruh meningkat, tapi buruh tidak melihat kekuatan yang lain, yang alternatif, yang cukup besar (signifikan), untuk berpindah.

Kedua, fungsi kepeloporan melemah. Di kalangan kiri berkembang gagasan tidak diperlukannya lagi partai revolusioner, tapi yang penting adalah pembangunan gerakan dan persatuan. Konsekuensi dari menurunnya minat membangun partai revolusioner adalah melikuidasi tradisi kepeloporan itu sendiri. Ada hubungannya mengapa serikat-serikat yang bergabung dalam Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) memiliki kecenderungan berkompromi dengan elit-elit reformis serikat pendukung sisa-sisa Orde Baru, dengan keadaan partai revolusioner pimpinan-pimpinannya, yang ditunda, diabaikan dan bahkan ada yang melikuidasi partai revolusioner dengan mengubahnya menjadi sekadar grup kiri. Hal ini menjelaskan mengapa mereka bersikap toleran pada kesalahan-kesalahan elit-elit serikat reformis, tidak mengkritik dan tidak menunjukan posisi kepeloporan saat kesepakatan mogok nasional dikhianati dalam berbagai kesempatan oleh elit-elit serikat reformis di mana mereka bersatu di Gerakan Buruh Indonesia (GBI). Juga bersikap permisif terhadap persekutuan antara FSPMI dengan elit-elit politik dan partai sisa Orde Baru. Serikat buruh kiri terbesar, KASBI, telah melepaskan diri dari pengaruh KPO-PRP dalam suatu perpecahan baru-baru ini tanpa upaya membangun partai revolusioner yang baru, yang pada akhirnya hal ini menjadi bersifat merugikan. Meskipun kelihatannya KASBI adalah serikat merah yang militan, namun pengaruh partai revolusioner adalah tidak tergantikan oleh serikat buruh. Saya akan menjelaskan batasan sebuah serikat buruh (sekalipun di bawah slogan-slogan revolusioner!).

Ketiga, pekerjaan-pekerjaan anggota partai revolusioner atau individu kiri di serikat-serikat buruh jatuh ke dalam ekonomisme. Pekerjaan keserikatburuhan, terutama advokasi, dijadikan sebagai pekerjaan prioritas pekerjaan dengan mengabaikan tugas-tugas partai. Kaderasasi tidak berjalan sehingga tidak ada tenaga baru untuk mengurus aktivitas-aktivitas keserikatburuhan. Penumpukan pekerjaan keserikatburuhan pada akhirnya menjatuhkan individu kiri menjadi sekadar sekretaris atau advokat serikat buruh belaka. Dengan sendirinya, pekerjaan mendidik buruh menjadi seorang revolusioner untuk direkrut ke partai, terbengkalai. Ada juga semacam “ketakutan” memasok kesadaran sosialis yang dinilai terlalu tinggi karena khawatir massa akan tidak bisa menerima teori yang terlalu berat dan “lari” dari serikat, sehingga kurikulum pendidikan serikat buruh hanya berisi persoalan-persoalan normatif keserikatburuhan belaka. Padahal, kesalahannya adalah ketidakmampuan mengajarkan marxisme secara sederhana, naratif, mudah dimengerti dan praktikal (bisa dipraktekan)

Di sisi lain, usaha membangun serikat buruh kiri sosialis yang revolusioner dengan mencantumkannya ke dalam dokumen resmi organisasi dilakukan dengan mengabaikan pembangunan partai revolusioner. Keberadaan serikat buruh revolusioner ini dianggap dapat menggantikan fungsi partai. Partai dianggap kian tidak relevan dengan pengorganisiran dan pendidikan serikat buruh. Cukuplah dengan membangun serikat buruh merah yang revolusioner sebagai jalan menuju revolusi. Jika pun ada keinginan pembangunan partai, pastilah partai itu adalah partai massa luas. Dalam banyak kasus, di serikat buruh itu, aktivis kiri tidak mengajarkan marxisme secara utuh kepada kaum buruh di serikat revolusioner itu. Paling sering terjadi adalah menahap-nahapkan pendidikan dengan alasan, sekali lagi, buruh tidak mampu belajar teori yang terlalu rumit. Padahal, jika diperiksa, alasan sebenarnya adalah karena jika kurikulum pendidikan terlalu radikal, maka buruh akan ketakutan dan situasi represif (apalagi marxisme dilarang di Indonesia), bukan karena buruh kurang pandai untuk memahaminya sebagai pengetahuan.

Memang, kaum revolusioner tidak boleh terjebak pada istilah “serikat buruh revolusioner” yang tidak mungkin dicapai oleh selain partai revolusioner. Hanya partai revolusioner yang mungkin mengorganisasikan individu-individu revolusioner secara solid, disiplin dan homogen sebagaimana dalam konsep Lenin. Salah satu kunci pembangunan partai revolusioner adalah keketatan rekrutmen anggota. Sedangkan, serikat buruh adalah alat yang bagaimanapun didirikan untuk massa yang beragam yang sedang dalam proses pemasokan kesadaran revolusioner. Seideal apapun anggaran dasar suatu serikat buruh, keberagaman rekrutmen massa buruh hingga yang paling terbelakang tak bisa dihindari. Semerah apapun suatu serikat buruh, tetap saja tuntutan yang mengemuka adalah perbaikan-perbaikan nasib. Jika ada sebuah serikat yang menggunakan standard rekrutmen yang ketat, yang revolusioner, tentu namanya bukan lagi sebuah serikat buruh. Melainkan, menanggalkan identitasnya dari serikat buruh menjadi organisasi revolusioner.

Selain itu, tentu saja, adalah sangat sulit mengajarkan marxisme secara terang-terangan dalam situasi ideologi ini dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia dan juga sulit dipasok begitu saja kepada massa yang terbelakang. Di sini lah relevansinya partai revolusioner yang memberlakukan rekrutmen yang ketat karena memahami bahwa demokrasi borjuis pada hakikatnya tidak bisa dipercaya dan tidak menjamin kebebasan berideologi sosialis yang sepenuhnya bertentangan dengan kapitalisme. Juga akibat dari adanya perbedaan kelas menghasilkan ekses yang membelah manusia menjadi strata berpengetahuan dan strata tidak berpengetahuan;  yang maju dan terbelakang; yang berani dan penakut; pekerja mental dan pekerja manual, dan seterusnya. Leninisme mengajarkan prinsip yang serius dalam rekrutmen: “setiap mereka yang aktif bekerja untuk gerakan kita bisa menerima kerahasiaan yang ketat, melakukan pemilihan anggota secara ketat dan bersedia dilatih sebagai profesional revolusioner”. Itulah salah satu kunci dari partai model Lenin: standar ketat dalam hal kerahasiaan.

Mengajarkan Marxisme

Sejak tahun 2010, telah terjalin kontak yang rapat antara kader partai revolsioner dengan massa buruh di serikat-serikat reformis, yang mencari jalan untuk mengajarkan marxisme dengan segala cara. Kaum revolusioner juga belajar dari kesalahan bahwa bekerja di serikat-serikat reformis tidak memiliki makna tanpa menjadikan diri sebagai bagian dari partai revolusioner. Mengajarkan marxisme kepada buruh adalah salah satu pekerjaan partai revolusioner yang penting. Dengan teori ini kaum revolusioner memerangi penyakit reformisme di serikat-serikat reformis, oportunisme serta sektarianisme di dalam tubuh gerakan kiri dan memberikan kesadaran sosialis kepada kaum buruh.

Di sisi lain, teori marxisme dikembangkan secara terpisah dari massa oleh kelompok intelektual marxis liberal, entah dengan cara membuat teori-teori baru ataupun melakukan penafsiran-penafsiran ataupun dengan berpolemik dalam hingar-bingar yang jauh dari massa. Segala macam kajian marxisme yang sebenarnya hanya menerima marxisme dalam aspek filsafat dan ekonomi politik belaka, namun tidak membahas sama sekali atau tidak mempertajam soal perjuangan kelas. Tentu saja, begitu perjuangan kelas dalam marxisme ditajamkan, maka tuntutan bagi mereka adalah berpraktek! Bukan sekadar menjalankan aktivitas-aktivitas aktivisme, tapi bergabung dan membangun sebuah partai revolusioner. Gagasan yang mengesampingkan partai revolusioner ini terpapar kuat pada kaum muda intelektual (meski tidak secara langsung ke massa), partai revolusioner mengalami likuidasi yang semakin mendalam. Pada akhirnya semakin menguatkan perkembangan ekonomisme, reformisme dan oportunisme di kalangan massa, karena massa buruh tidak mampu melahirkan sendiri gagasan revolusioner dari dalam dirinya.

Malangnya, ada suatu kenyataan saat Lenin hidup di pembuangan di luar Rusia, Lenin berupaya berhubungan dengan kelas buruh sebagai suatu prioritas dan memastikan koran terbitan partai dibaca; sedangkan kaum intelektual marxis hanya terpisah oleh perbedaan kota, tapi begitu sulitnya mencari hubungan dengan massa buruh. Tengoklah para intelektual marxis yang tinggal di Jakarta begitu jauhnya dari kehidupan kelas buruh yang hidup di Bekasi, padahal hanya berjarak 24-50 kilometer saja.

Berkembangnya organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkembang dari kucuran lembaga donor dengan menonjolkan politik identitas isu-isu, menambah lagi penguatan likuidasi terhadap perjuangan kelas dan partai revolusionernya. Seharusnya, keberagaman identitas dan sektor dipertajam dengan propaganda perjuangan kelas. Akhirnya, sekalipun baik LSM maupun intelektual marxis sanggup mengorganisir gerakan yang begitu beragam pada berbagai momentum dan isu, namun belum mampu mengatasi persoalan fragmentasi, lemahnya kepemimpinan gerakan dan ketidaksanggupan meraih keberpihakan massa untuk tujuan-tujuan sosialis. Sementara itu, sektor buruh dan sektor rakyat tertindas lainnya bertebaran di mana-mana, spontan, seringkali dalam jumlah mobilisasi yang signifikan tanpa adanya kepemimpinan politik.

Akhirnya, kaum revolusioner harus lebih kuat lagi mengambil dan menjalani jalan yang sulit ini: mengajarkan marxisme seutuhnya dalam teori revolusioner dan praktek kepada pewarisnya, kelas buruh. Suatu tugas yang erat kaitannya dengan membangun partai dan gerakan revolusioner.

Untuk mengajarkan marxisme pada buruh, yang pertama sekali tentu saja adalah membangun kontak dengan kelas pekerja. Kaum revolusioner telah melakukannya dengan berbagai macam cara: berkomunikasi melalui media sosial, bekerja di serikat buruh reformis maupun membangun serikat sendiri. Kaum revolusioner berusaha sedekat mungkin dengan kelas buruh. Situasi ini melahirkan persoalan dan kontradiksi ‘jika anggota partai menjadi pengurus serikat buruh, khususnya di bidang advokasi, maka anggota partai mau tidak mau akan melakukan kompromi yang bersifat reformis yang akan merugikan nama baik partai dan perjuangan untuk sosialisme.’

Persoalan di atas dapat diatasi dengan cara: pertama, kaum revolusioner harus terus menerus mengevaluasi bentuk-bentuk kompromi mana yang oportunis dan mana yang bukan atau terpaksa diambil di dalam serikat buruh. Dalam pengalaman, kompromi terpaksa terjadi dalam keadaan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, misalnya belum mayoritas massa yang setuju dengan pemogokan; kehabisan dana pemogokan dan sebagainya. Dalam keadaan kekuatan belum kuat, maka harus kembali melakukan konsolidasi, pendidikan untuk menjelaskan syarat-syarat kemenangan yang diperlukan dan uji kekompakan dalam berpegang pada siasat pemogokan. Kaum revolusioner syarat-syarat yang harus dikerjakan untuk maju. Buruh yang maju dan jujur akan mengerti karena sehari-harinya ada banyak situasi di mana mereka menjalani keterpaksaan-keterpaksaan, bukan berkompromi demi pilihan nyaman. Kaum revolusioner harus berpegang teguh pada pendiriannya yang prinsipil sekalipun massa buruh tidak setuju pada awalnya, namun mereka akan belajar dari kesalahan mengikuti para pimpinan reformis. Hal ini biasanya banyak terjadi pada masa-masa awal perkembangan gerakan buruh yang revolusioner.

Kedua, bekerja di tengah-tengah massa buruh agar sedekat mungkin dengan mereka. Kebenaran teori revolusioner  diuji dalam pekerjaan revolusioner di tengah-tengah massa buruh. Di bawah ancaman represi, kedekatan langsung dapat sulit terjadi, tapi bagaimanapun juga kaum revolusioner harus memiliki kontak langsung dengan berbagai cara, minimal berkorespondensi. “Pekerjaan revolusioner” ini harus digarisbawahi sebagai pekerjaan yang mengajarkan teori revolusioner, membimbing buruh menjadi kader partai revolusioner dan melakukan kerja-kerja yang dibutuhkan untuk membangun syarat-syarat revolusi sosialis, bukan pekerjaan-pekerjaan keserikatburuhan yang melayani ekonomisme massa belaka. Seringkali ada klaim bahwa seluruh pekerjaan keserikatburuhan adalah pekerjaan revolusioner. Akibatnya, individu revolusioner seringkali terperangkap dalam pekerjaan rutin keserikatburuhan yang membuat mereka sibuk dan melupakan kerja-kerja revolusioner. Kejatuhan itu ditandai dengan kegagalan memajukan kapasitas keterampilan dan ideologi buruh-buruh di sekitarnya, tapi ia sekadar menjadi “pelayan” kasus buruh. Terperangkap dalam perasaan “belas kasih” harus menolong buruh (yang sebenarnya menjerumuskan), ketimbang membuat buruh mampu melakukannya sendiri.

“Sosial Demokrasi adalah gabungan dari gerakan buruh dengan sosialisme. Tugasnya bukanlah melayani gerakan kelas pekerja secara pasif pada setiap tahap-tahapnya yang terpisah, melainkan mewakili kepentingan gerakan secara keseluruhan, menunjukkan tujuan-tujuan pokok dan tugas-tugas politiknya, dan melindungi kemandirian politik dan ideologinya. Kalau gerakan buruh terisolasi dari Sosial Demokrasi, gerakan buruh akan menjadi picik dan secara tak terelakkan menjadi berwatak borjuis; dengan hanya melakukan perjuangan ekonomi, kelas pekerja kehilangan kemandirian politiknya; ia menjadi buntut dari partai-partai lain dan mengkhianati slogan besar:”Pembebasan kelas buruh haruslah menjadi tugas kelas buruh itu sendiri”. (Lenin, Tugas-Tugas Mendesak Kita)

Setiap keberhasilan mendorong maju seorang buruh, makamenyediakan lebih banyak waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan revolusioner itu sendiri dan juga terjadi pembangunan tradisi revolusioner dengan mencetak buruh pelopor yang akan siap bergabung dengan partai revolusioner.

Ketiga, pengorganisasian buruh-buruh maju bergabung dalam kelompok studi belajar marxisme. Kaum revolusioner mengumpulkan orang-orang maju dari mahasiswa, buruh dan sektor lainnya ke dalam kelompok belajar. Di sini kaum revolusioner melatih kesatuan gagasan dan tindakan dalam mengatasi persoalan gerakan, serta mempelajari marxisme.

Meskipun kaum revolusioner mendirikan atau terlibat dalam serikat kiri, harus dipahami serikat buruh bukan organisasi yang mampu membawa kita kepada revolusi sosialis. Serikat buruh adalah organisasi yang pintu keanggotaannya dibuka lebar-lebar sehingga tidak bisa menghindari kesadaran yang begitu heterogen di dalamnya meskipun menetapkan asas “sosialisme ilmiah” di anggaran dasar. Hanya partai revolusioner lah yang mampu mengemban tugas mengorganisasikan syarat-syarat revolusi dan memimpin kelas proletariat menuju sosialisme. Serikat buruh adalah sekolah perlawanan kaum buruh.

Ketika  ekonomi politik marxis saja diajarkan kepada buruh, maka seketika menunjukkan perbedaan dengan pendidikan serikat buruh reformis yang melihat hak buruh ada pada sebatas hak yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan (normatif). Hal ini membuka kesadaran buruh untuk melihat besarnya penghisapan kapitalis, keuntungan yang dihasilkan dan berapa bagian yang diperoleh oleh buruh, serta bagaimana negara melegalkan penghisapan itu dalam hukum kepemilikan pribadi atas alam dan alat-alat produksi. Pendidikan semacam ini membuka suatu perspektif ke depan jika alat-alat produksi dimiliki secara sosial, yang kemudian dapat didorong kepada pemahaman ‘pemilikan secara sosial hanya mungkin melalui perjuangan kelas tanpa ampun’.

*) Anggota Partai Pembebasan Rakyat (PPR), tinggal di Jakarta.

You might also like

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *