Sayup-Senyap Perjuangan Hak Asasi Manusia

senyap

Sayup-Senyap Perjuangan Hak Asasi Manusia

Oleh: Surya Anta*

Setelah sebelumnya penayangan dan pendiskusian film “Jagal/The Act of Killing”, dapat dikatakan berhasil membuka kembali ruang pendiskusian dan perdebatan sekitar tragedi 1965, dengan segala macam kontroversinya, Joshua Oppenheimer, sutradaar film ini membuat filmnya yang paling anyar, berjudul “Senyap”. Film ini lebih menekankan pada suara-suara korban dan ekspresi pelaku saat bertemu dengan anggota keluarga korban.

Ditayangkan dan didiskusikan di 457 tempat, film senyap yang mengangkat isu tragedi 1965 ini, masih saja sebagai sebuah kontroversi, yang dapat dikatakan haram untuk ditonton apalagi didiskusikan. Tentu saja, kekuatan militer dan kelompok sipil reaksioner yang sejak dahulu mudah untuk digerakkan memberangus PKI, dengan alasan-alasan tak rasional membubarkan pemutaran film seperti yang terjadi di Warung Kelir, Malang.

Sebenarnya film senyap merupakan potongan kecil dari tragedi paska 1 Oktober 1965. Namun, potongan kecil dalam film senyap ini menjadi pintu untuk memahami bagaimana pola-pola penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi selama tragedi tersebut berlangsung. Sementara itu tragedi 1965 adalah puzzle terbesar dari berbagai kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu. Puzzle terbesar karena memakan korban kurang lebih 2 Juta manusia. Sementara, puzzle-puzzle yang lain seperti kasus Tanjung Priok, Kedung Ombo, Blangguan, Talang Sari, Timor Leste, Aceh, Papua, Poso, Ambon, Sum Kuning, Penculikan aktivis, Penembakan Misterius (PETRUS), Marsinah, Udin-Bernas, Trisakti, Kerusuhan Rasial Mei 1998,  Semanggi, Munir dan lainnya.

Belum pula selesai, kasus-kasus pelanggaran HAM masa Orde Baru tersebut di bawa ke meja hijau peradilan, dan kebenaran sejarah serta keadilan di tempatkan sebagaimana mestinya, kejahatan-kejahatan baru terjadi, bergulir, bahkan dalam skala yang meningkat.

Hambatan Besar

Al-Araf, Direktur Imparsial dan seorang Human Rights Defender, dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh ELSHAM, menyatakan bahwa isu dan pendiskusikan Hak Asasi Manusia saat ini tak se-ideologis awal-awal tahun paska 1998, paska tergulingnya Suharto. Saat ini sedikit yang tertarik untuk terus memperjuangkan isu HAM, sementara potensi kasus-kasus pelanggaran HAM baru akan terus terjadi.

Benar sekali. Sejak pemerintahan Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY dan saat ini Jokowi, grafik kekerasan dengan berbagai bentuk dan tema berkembang. Dimana Negara dan korporasi yang terlibat melakukan kekerasan, dengan menggunakan aparatus kekerasan Negara (Tentara, Polisi, Satpol PP) ataupun ormas dan preman bayaran dilakukan. Namun, tak jarang Negara pula melakukan pembiaraan tersebut. Dan akibatnya, pelaku merasa bahwa tindakannya benar dan sah. Atau bahkan seperti yang sering kali dijadikan alasan oleh para pelaku pembunuhan dalam “Senyap/The Look Of Silence”: “membela Negara”, “membela agama”.

Berbagai kekerasan HAM terjadi baik yang berbasis perbedaan ideologi-politik, seperti pelarangan mantan-mantan PKI berkumpul, meski untuk arisan sekalipun, seperti yang terjadi di Semarang pada Februari tahun 2014 lalu. Kekerasan berbasis Agama, dengan menggunakan Perda Syariah, SKB 4 Menteri atau pembiaran terhadap Front Pembela Islam, terhadap agama-agama lokal—seperti yang terjadi baru-baru ini dimana Jenazah Penganut Aliran Kepercayaan dilarang dimakamkan di TPU. Bahkan tak luput pula Agama-Agama Islam (Syiah dan Ahmadiyah)  dan Non Islam  yang diakui oleh Negara. Atau bahkan kekerasan terhadap perempuan, bahkan korban, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Aceh, seorang perempuan, korban pemerkosaan di hukum cambuk. Dan meski pasal karet penghinaan terhadap pejabat Negara seperti yang dialami oleh Ignatius Mahendra sebagai korban pemenjaraan paling lama (3 tahun) karena pasal karet tersebut, namun, kekerasan berbasis pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat dilegitimasi oleh UU ITE seperti yang menimpa Ervani di Yogyakarta. Potret suram ini akan terjadi lagi, dan lagi kedepannya. Penutasan pelanggaran HAM masa lalu dan kini, akan “sayup-senyap”.

Ada beberapa faktor mengapa kasus-kasus Pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini, bahkan potensi ke depannya akan “sayup-senyap” untuk dituntaskan:

Pertama, kekuasaan politik masih di tangan kekuatan lama dan atau agen-agen kekuatan Lama, Orde Baru. Dalam film “Senyap”, M.Y. Basrun, Ketua Komando Aksi pembantaian, saat ini masih menjadi Ketua DPRD Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Angkatan 66 yang terlibat mendukung dan bahkan membantai tak sedikit yang menjadi anggota Dewan atau Pemerintah, seperti M.Y. Basrun ini. Oleh karenanya upaya untuk membawa kasus-kasus pelanggaan HAM 1965, dan sesudahnya ke Meja Hijau, teramat sangat sulit, selama pelaku dan pendukungnya masih berkuasa.

Keduaupaya membangkitkan kerinduan pada Orde Baru atau bahkan menjadikan para pembunuh sebagai Pahlawan, seperti upaya menjadikan Suharto sebagai Pahlawan. Dan hal tersebut bermakna bahwa seluruh korban pelanggaran HAM masa Orde Baru, baik PKI, Islam, Tionghoa, maupun para aktivis pejuang demokrasi sebagai: Penjahat, Iblis atau segala macam keburukan dimuka bumi ini.

Dan upaya membangkitkan kerinduan terhadap Orde Baru ini dipelopori bukan hanya oleh Partai Golkar sebagai alat politik Soeharto semasa ia berkuasa. Namun pula oleh Partai Gerindra yang di pimpin oleh Prabowo—putra mantan petinggi PSI (Sumitro Djojohadikusumo), beserta ormas pendukungnya seperti Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB). Dan, bahkan Partai Keadilan Sosial (PKS)—yang notabene adalah salah satu“anak kandung” keterbukaan dan kebebasan politik (Reformasi)

Ketiga, kaum reformis palsu atau setengah hati, seperti PDIP, Megawati, Amien rais, dan PAN, PKB. Yang semasa Orde Baru sudah mempunyai massa yang besar, tapi tak sungguh-sungguh atau mempelopori perjuangan reformasi, meskipun mereka sangat berkepentingan terhadap keterbukaan politik. Namun, ketika hak-hak politik mereka dilanggar secara pragmatis-oportunis menggunakan isu Hak Asasi Manusia untuk melawan. Tapi diam dan menolak terhadap penuntasan kasus-kasus HAM yang menimpa diluar dirinya.

Dari deretan nama elit diatas, hanya Abdurahman Wahid (Gusdur) yang paling maju dari kesetengah-hatiannya. Abdurahman yang mengusulkan pencabutan TAP MPRS N0 25/1966, meminta maaf terhadap korban-korban Tragedi 1965, dan mengupayakan ditetapkannya Tahun Baru Cina (Imlek).

Potret semacam Amien Rais, Megawati, ataupun Gusdur, yang akan kita terus kita lihat dalam potret diri Joko Widodo ataupun elit yang lain. Jokowi mau bertemu dengan istri almarhum Munir, namun disisi  lain menggandeng Hendro Priyono dalam barisan pendukungnya, serta diam dan tak bergeming ketika ; atau menerima wahyu susilo, adik Widji Thukul, serta anak-anak Widji Thukul (Fitri Nganti Wani dan Fajar Merah) namun tak serius berupaya menuntaskan kasus yang sangat berkaitan dengan rival politiknya, Prabowo Subianto. Atau, dengan leluasanya Jokowi bertemu dan berbincang dengan warga Papua selama masa kampanye pemilu, namun ketika Jokowi berkuasa, ia, menjadikan Ryamizard Ryacudu yang memiliki kasus pelanggaran HAM di Papua, padahal RR adalah mantan Jendral yang sangat ingin agar pendekatan militeristik sebagai ujung tombak menangani Papua. Dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh ELSHAM, seorang mantan Wakil MPR periode 2009-2014 yang hadir menyampaikan, sebelum RR menjadi Menteri Pertahanan, menyampaikan kepadanya berkali-kali secara lisan agar ada anggaran untuk memperbanyak Kodam-Kodam di Papua. Belum 100 hari Jokowi berkuasa, tanah Papua yang pernah ia sambangi itu, baru saja 7 warganya ditembak dengan keji.

Keempat, regulasi perundangan-undangan yang menghambat demokrasi. Sejak SBY berkuasa ada beberapa UU dan RUU yang masuk ke Prolegnas. Jokowi yang diharapkan oleh berbagai aktivis HAM, akan membawa arah angin demokrasi dan HAM ke arah yang lebih baik, justru tak bersikap bahkan bertentangan seperti UU Ormas, yang bahkan sebelum disahkan pun sudah memakan korban di Papua. UU Pengedalian Konflik sosial yang memberikan kesempatan bagi Gubernur/Walikota dan Bupati untuk menyatakan keadaan bahaya sehingga tentara bisa menggunakan pendekatan militeristik. RUU Keamanan Nasional yang sebelumnya ditolak oleh PDIP, justru masuk ke Prolegnas 2015 dan Program NAWACITA-Jokowi.

Kelima, tak menganggap penting perjuangan HAM. Said Ikbal, Presiden KSPI-FSPMI, beberapa waktu sebelum Pemilu Legislatif menyampaikan bahwa isu Hak Asasi Manusia tak dipahami buruh. Sejurus dengan pimpinannya, banyak anggota-anggota serikat yang ia pimpin, dalam perdebatan di media sosial kala dikritik oleh berbagai kalangan atas dukungan Serikatnya kepada Prabowo pada Pemilu Presiden lalu, mencibir isu HAM dengan umpatan, “Hamburger”, “Ham-Hem-Hom”, “Makan itu Ham!”.

Rupanya, pandangan yang menganggap perjuangan HAM tak penting, tidak hanya menghinggapi kepala Pimpinan Serikat buruh yang paling mampu memobilisasi puluhan bahkan ratusan ribu anggotanya dalam “Mogok Nasional” I dan II itu. Aneh, tapi nyata. Ada pula unsur kiri yang mengabaikan isu HAM, isu Militerisme, isu bahayanya upaya membangkitkan Orde Baru oleh Prabowo-Koalisi Merah Putih, dengan argumentasi: Isu HAM atau Militerisme tidak akan membuat massa tumpah ruah dijalanan. Memang aneh, tapi sebuah kenyataan yang harus dirubah.

Padahal isu pelarangan kebebasan berserikat di pabrik (Union Busting). Bebas melakukan demonstrasi, solidaritas antar pabrik, menyebaran selebaran, leaflet dan spanduk di kawasan pabrik, mendapatkan perlindungan dari aparatus negar dari serangan preman bayaran pengusaha, mendapatkan peradilan yang layak, adalah bentuk dari pemenuhan Hak Asasi Manusia-Sipil Politik (Hak SIPOL).

Dan, pemenuhan terhadap perumahan yang layak, air bersih, asrama untuk buruh, bus jemputan, tanah tak dirampas oleh pengusaha, upah yang layak, tunjangan sosial, dan sebagainya adalah bentuk-bentuk dari pemenuhan Hak Asasi Manusia-Ekonomi Sosial Budaya (Hak EKOSOB).

Keenam, budaya mudah melupakan. Keberhasilan Suharto dan Rejim Orde Baru adalah Membuat Rasa Takut. Takut untuk melawan. Takut untuk berani. Dan hasilnya, floating mass (massa mengambang). Namun, ada satu lagi keberhasilan Suharto dan perjuangan untuk melawan dan merubahnya butuh waktu panjang, yakni: Budaya Lupa. Tentu saja, faktor budaya lupa ini disebabkan oleh keberhasilan Suharto dan tatanan Orde Baru secara masif dan sistemik memutarbalikkan sejarah, menjadikan sejarah sebagai deretan ruang dan waktu tanpa konteks dan makna, dan menjadikannya sebagai Hapalan. Terbukti, generasi muda berusia 18 – 25 tahun hari ini tak mengetahui dan memahami kejadian yang paling dekat, seperti Mei 1998 dan penjatuhan Suharto, apalagi kejadian 1965 dan sesudahnya.

Ketujuh, Militerisme belum lumpuh. Militerisme sebagai ideologi-politik masih kuat. Pendidikan militer mengacu pada pendidikan kolonial, Jepang serta port benning (Amerika) dijadikan pegangan untuk “menghadapi” rakyat sendiri. Di tambah lagi, upaya untuk memperbesar “Militerisme” dikalangan mahasiswa melalui Menwa dan kaum muda melalui RUU Tentara Cadangan terus digodok. 15 tahun reformasi, tak satu pun Jendral Pelanggar HAM diadili, dan Komando Teritorial hingga ke desa-desa (Babinsa) tak berhasil dihapuskan.

Penutup

Apa yang kita lihat di masa orde baru dan masa reformasi ini akan terjadi dengan pola yang sama dan kadar berbeda. Namun secara esensi, potret buram penuntasan HAM ini menemukan jalan berliku, panjang dan terjal, sebab penuntasannya menuntut perimbangan kekuatan yang lebih besar pada kekuatan massa yang sadar untuk merebut kekuasaan politiknya (machtsvorming) dari tangan para penguasa lama dan baru.

Sejarah 16 tahun reformasi ini sudah menjelaskan secara gamblang. Siasat untuk mendesakkan perubahan melalui partai dan elit yang berkuasa selalu menemui jalan buntu, atau ditampung tetapi dibelokkan seperti nasib rancangan undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi (RUU KKR)—yang membelokkan menjadi saling memaafkan tanpa pemenuhan rasa keadilan dan pengembalian hak ideologi-politik para korban.

Siasat “merubah dari dalam” atau “ change within” dengan cara masuk ke partai-partai yang ada, justru tak membuahkan hasil. Sebaliknya, tak sedikit larut dalam hingar-bingar parlemen dan budaya using serta korup dari partai-partai yang ada.

Tak bisa lagi mengharapkan pada partai dan elit yang ada. Sejak dari awal, mereka, bukan lah elemen yang paling terdepan, serius dan gigih dalam memperluas demokrasi dan HAM.

Machtsvorming yang dimaksudkan Soekarno sebagai “upaya membuat kaum sana tunduk kepada kita” bisa dan hanya bisa dilakukan melalui Persatuan Politik Alternatif yang Demokratis dan Mandiri—tidak mensubordinasikan diri dibawah ketiak kekuatan lama.

Rumit. Jelas, rumit. Namun yang jelas perjuangan kita menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masa lampau, maupun kasus-kasus pelanggaran HAM paska Orde Baru (Reformasi), adalah upaya mengembalikan sejarah pada tempat yang benar, serta upaya menjadikan kita sebagai Bangsa dan Manusia yang beradab dan bermartabat. Selesai.

*Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat

You might also like

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *