Mengapa Tidak Bisa Bersatu dengan Serikat/Organisasi Pendukung Prabowo?

elit-elit pengkhianat demokrasi

Oleh Surya Anta*)

Upah 2015 secara nasional akan di “ketok palu” pada akhir November ini. Beberapa serikat sudah melakukan aksi dan mengajukan tuntutannya masing-masing. Ada yang mengajukan kenaikan upah 30 persen, ada pula yang mengajukan 50 persen.

Berbeda dengan 2 tahun terakhir, perjuangan upah tak lagi dilakukan dalam seruan “mogok nasional”. Tanda kutip, dalam mogok nasional tersebut, bermakna bahwa selama dua kali seruan mogok nasional terakhir, bukan lah mogok secara nasional, melainkan unjuk rasa secara nasional. Sebab pengertian mendasar dari mogok adalah menghentikan proses produksi.

Namun, ada yang berbeda dan cukup kontroversial dalam perjuangan upah tahun ini, yakni (sikap) penolakan GSPB (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh) untuk bersatu dengan serikat-serikat pendukung Prabowo (KSPSI/FSPMI—Said Iqbal cs) dalam memenangkan perjuangan upah.

Sikap politik menolak kerjasama persatuan dengan serikat pendukung Prabowo ini menuai kecaman dan sindiran. Ada yang berkomentar, “subyektif”, terlalu “personifikasi” pada diri prabowo, atau tak serius memenangkan tuntutan upah.

Namun, mengingat beberapa minggu lalu, GSPB melakukan aksi “solo” ke kantor Bupati Bekasi dengan 3 tuntutan: Naikkan upah minimal 50 persen, Tolak UU Pilkada melalui DPRD, dan Hapuskan Sistem Kontrak dan Outsourcing, memang ada yang mendasar dari sikap politik tersebut, yakni: DEMOKRASI.

Sebelumnya pada pemilu kemarin, GSPB bukan lah pendukung Jokowi, dan (sebaliknya) posisi mereka terangkum dalam slogan “ Lawan Pemilu 2014, Lawan Militerisme dan Bangun Partai Alternatif!”.

Saya setuju dengan sikap politik GSPB tersebut, dengan argumentasi:

Pertama, kita harus memahami konstelasi politik kemarin, hari ini dan ke depannya, yakni: ada dua kekuatan besar dalam pergumulan politik nasional saat ini. Pertama, kekuatan pendukung pemerintahan Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Kedua, kekuatan pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Masing-masing kekuatan di dukung oleh faksi-faksi militer, yang tentu lekat dengan militerisme-nya.

Namun, dari dua kekuatan politik diatas, kubu Prabowo yang bernaung dalam Koalisi Merah Putih, tidak hanya pro kapitalisme, dan sesungguhnya pula pro pasar bebas, namun (lebih daripada itu) hendak mengembalikan keadaan politik kita hari ini kembali ke masa kejayaan Orde Baru, yang dalam makna lain berarti: membungkam kebebasan politik (anti demokrasi).

Kedua, benar bahwa tujuan dari persatuan adalah melipatgandakan kekuatan untuk mencapai kemenangan tuntutan. Namun, seperti halnya yang ditekankan oleh Mahatma Ghandi, politik harus lah punya prinsip. Prinsip pertama dalam perjuangan memenangkan kesejahteraan adalah menghargai capaian demokrasi, mempertahankannya, dan lebih lanjut memperluas demokrasi itu sendiri. Jadi tak mungkin bisa menggapai secuil kemenangan namun di sisi lain, “nyawa” (demokrasi) dari perjuangan kaum buruh dan rakyat ditikam hingga tak ayal pula dibunuh.

Ketiga, lagi dan lagi, tak ada kesejahteraan tanpa demokrasi! Mari melihat kembali sejarah 20 tahun terakhir, sebelum dan sesudah Soeharto terguling. Tak boleh berserikat selain SPSI. Tak boleh demonstrasi. Hanya boleh lobi. Tak boleh mogok pabrik apalagi sweeping dan geruduk pabrik. Tak boleh rapat akbar. Tak boleh membaca buku-buku “terlarang”. Tak boleh diskusi politik. Buruh dan rakyat tak punya kesempatan berpolitik. Buruh yang melakukan mogok tak sedikit ditangkap, di siksa, atau dibunuh seperti Marsinah.

Jaman reformasi, buruh bisa membuat serikat selain SPSI. Bisa mogok pabrik hingga “mogok nasional”. Bisa diskusi ekonomi politik hingga kursus politik. Bisa aksi kawasan hingga geruduk pabrik. Bisa menaikkan upah 10 -50 persen, meski tak sebanding dengan naiknya harga barang.

Terima kasih! Ya, terima kasih, pada anak-anak emas perjuangan demokrasi yang hilang dan terbunuh: Herman Hendrawan (aktifis mahasiswa yang terjun ke buruh), Widji Thukul (buruh, penyair dan aktifis), Suyat (aktifis Mahasiswa), Bimo Petrus (aktifis Mahasiswa), Gilang (Aktifis Serikat Pengamen), dan segudang nama lainnya yang keringat, air mata dan darah mereka tumpah untuk kemerdekaan berpikir, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, kebebasan politik (DEMOKRASI!)

Jadi, apa masih tak sadar, arti penting demokrasi bagi jalan panjang perjuangan kesejahteraan?!

Keempat, Kontradiktif dan membingungkan. Kita masih ingat saat mogok nasional jilid II terakhir, beberapa orang buruh dipukuli, dibacok. Kawasan-kawasan pabrik di Bekasi tak hanya di jaga oleh Polisi dan Tentara, namun juga oleh preman bayaran. Tak hanya Pemuda Pancasila, Gibas, termasuk IKAPUD. Dan salah satu diantara organisasi preman bayaran tersebut, Prabowo Subianto, menjadi dewan pembinanya.

Senjata kaum buruh dan rakyat dalam memenangkan tuntutannya adalah organisasi dan aksi massa (geruduk pabrik, sweeping merupakan varian metode), tanpa ini, mustahil tercapai. Jadi, bukan kah kontradiktif dan membingungkan, menitipkan nasib pada tokoh dan koalisinya yang tak hanya elit politik, namun juga kapitalis, dan anti terhadap metode politik perjuangan kaum buruh dan rakyat.

Kelima, kita sudah melihat bagaimana kubu prabowo dan koalisi menggunakan segala cara untuk merebut kekuasaan. Baik itu dengan menyebar fitnah, rasisme, kebencian, bahkan tak luput ke depannya adalah menunggangi demonstrasi-demonstrasi buruh dan rakyat. Dalam hal ini kita harus lah cerdas.

Lalu apa dan bagaimana?

Menolak Prabowo dan pendukung Prabowo tak lantas menjadikan kita adalah pendukung Jokowi. Justru, menolak prabowo dan pendukungnya adalah upaya menarik garis pembatas (demarkasi) demi mempertahankan dan memperluas demokrasi. Dan itu berarti kita tengah bersiap-siap dan menegaskan perjuangan, apabila pemerintahan Jokowi berubah menjadi “Dracula” demokrasi.

Prinsip dalam persatuan terangkum dalam frase “kemandirian dan kebebasan propaganda”, “menyerang bersama dan berbaris masing-masing” dan “persatuan itu relatif, perjuangan adalah keharusan!”.

Dalam hal diatas, apa yang dilakukan oleh GSPB adalah tepat. Menolak bekerjasama dengan pendukung kekuatan anti demokrasi, dalam hal ini menyatakan prinsip “kemandirian dan berbaris sendiri”. Dan melakukan aksi sendiri untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan perjuanganya, sebagai pengejewantahan prinsip “kebebasan propaganda dan menyerang bersama”.

Penerapan prinsip diatas, bagi GSPB adalah perwujudan dari visi “Bukan Blok Jokowi dan Prabowo, tapi Blok Persatuan Alternatif dari Buruh dan Rakyat!”. Dan sepenuhnya, saya setuju dengan hal tersebut!.

*) Penulis adalah Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat

You might also like

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *