Bongkar Siasat Politik Upah Murah!

upah-buruh-murah

Oleh: Sulaeman*

Harus Naik 50%!

Kenaikan upah 2015 Minimum 50% dari Upah Minimum 2014 termasuk didalamnya berlaku bagi buruh–buruh yang bekerja pada sektor informal adalah sebuah keharusan! Meskipun dengan kenaikan 50% tersebut, sebenarnya masih jauh dari standar yang disebut hidup layak bagi buruh (terutama) secara nasional, karena tiap daerah upah minimumnya berbeda dimana terdapat daerah yang nilai upah minimunnya masih kurang dari separuh daerah lain.

Kenaikan 50% ini sebagai tuntutan darurat atau kompromi agar buruh dan keluarganya tidak terlalu terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang menyebabkan buruh harus lebih banyak lagi menghabiskan waktunya di pabrik melalui over time (lembur). Dan tidak punya waktu yang cukup untuk bersosialisasi dan meningkatkan kapasitas dirinya.

Kenaikan 50% inipun, untuk buruh Bekasi misalnya dari upah minimum 2014 sebesar Rp. 2,4 juta naik menjadi sekitar Rp. 3,6 juta. Nilai tersebut sebenarnya masih di bawah nilai rata-rata kebutuhan keluarga Indonesia secara nasional. Sebagaimana Data BPS tahun 2014 yang mencatat bahwa nilai rata-rata kebutuhan keluarga secara nasional mencapai Rp. 5,8 juta.

Apalagi, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, kenaikan upah buruh seringkali menjadi tidak banyak berarti dalam pemenuhan hajat hidup buruh dan keluarganya karena ditetapkan hanya mendasarkan kepada “Survey Kebutuhan Hidup Tahun Berjalan”, sementara upah minimum yang ditetapkan berlaku untuk tahun berikutnya. Hasil survey kebutuhan hidup tahun 2014 adalah untuk menentukan upah minimum tahun 2015, belum lagi berikutnya pemerintah sering mengeluarkan berbagai kebijakan yang berakibat pada menurunnya daya beli buruh.  Sebagai contoh,  sebentar lagi justru ketika upah buruh belum terpastikan nilai kenaikan upahnya, justru Rejim Jokowi-JK akan segera menaikan harga BBM yang belum apa- apa, sudah membuat harga-harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan, apalagi setelah BBM resmi dinaikkan, ( kembali) akan terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Jadi kesimpulannya, dalam situasi hari ini berapapun kenaikan upah yang diputuskan oleh pemerintah, sejatinya bukan upah buruh menuju kehidupan yang layak,  namun (sebaliknya) merupakan bagian dari implementasi Politik Upah Murah dan hanya sekedar membuat bagaimana buruh dan keluarganya “Layak Hidup” dan bukan untuk bukan Hidup Layak!

Politik Upah Murah: Kongkalikong antara Pengusaha, Pemerintah,  dan didukung SerikatBuruh ‘Kuning’:

  • Alasan Klasik “Perkembangan & Kemampuan Perusahaan”.

Tentu alasan ini sangat sering kita dengar sebagai benteng terakhir para pengusaha yang selalu di amini oleh pemerintah manakala ketika para buruh mengajukan tuntutan kenaikan upah. Alasan yang hanya mengada-ada yang dibuat untuk menutupi ketidakmauan memenuhi tuntutan dengan kata ketidakmampuan, padahal sebenarnya upah buruh hanyalah bagian yang masih sangat kecil dari seluruh biaya ongkos produksi yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa.

Dan kita pun sudah sangat paham pengaminan atau persetujuan pemerintah yang sering kali lebih mementingkan kepentingan para Pemodal: (sejatinya) telah menunjukan watak asli pemerintah yang tunduk-patuh dan mengabdi pada kekuatan modal terutama: modal asing.

  • Tidak ada kenaikan upah riil! (Sebaliknya) selalu terjadi penurunan terhadap nilai upah!

Bagi buruh, upah yang di dapat semakin berkurang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini merupakan bagian taktik lain bagaimana para pemodal bukan sekedar mempertahankan modalnya tetapi justru memperbesar pundi-pundi keuntungannya dan tetap menjadikan buruh-buruh sebagai robot penghasil keuntungan, bagaimana tidak,  dengan sangat jelas dapat dilihat dari upah minimum yang ditetapkan didasarkan Survey Kebutuhan Hidup Tahun Berjalan sementara Upah Minimum yang ditetapkan berlaku untuk tahun berikutnya (Hasil Survey kebutuhan hidup tahun 2014 adalah untuk menentukan upah minimum tahun 2015) dan bukan ditetapkan dengan berdasarkan Survey Kebutuhan hidup tahun berjalan ditambah perkiraan kebutuhan yang akan datang (contoh dengan memperkirakan terjadinya kenaikan harga-harga barang akibat keputusan pemerintah menaikkan harga BBM,TDL dan kebijakan lainnya). Dan akibatnya adalah upah yang diterima buruh selalu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga untuk menutupi kekurangan kebutuhan hidupnya tidak jarang buruh lebih memilih untuk bekerja lembur; 

  • Konsep Upah Sektoral adalah pemecahbelahan Persatuan Buruh:

Konsep pengelompokan ini tampaknya telah mengakibatkan watak perjuangan sektarian serikat pekerja/serikat buruh terutama bagi serikat-serikat buruh besar yang duduk di Dewan Pengupahan, hal ini dapat terlihat dari sektor yang menjadi prioritas untuk kenaikan upahnya lebih tinggi adalah sektor dari serikat-serikat buruh tersebut. Bahkan tidak jarang para Pimpinan serikat-serikat buruh tersebut menggunakannya untuk meredam tuntutan anggotanya dengan mengatakan/menyatakan “bahwa kenaikan di sektor kita lebih tinnggi jika dibandingkan sektor lainnya”.

Seharusnya Pengelompokan upah bukan didasarkan dari kelompok sektor usaha tetapi harus didasarkan dari Status Hidup buruh yakni Lajang, K0 (Menikah tetapi belum punya anak), K1 (Menikah dan anak 1), K2 (Menikah dan anak 2), K3 (Menikah dan anak 3) sebagaimana tercermin dalam pengertian yang dimaksud Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

  • Tidak ilmiah dan (sangat) mengorbankan buruh:

Situasi ini dapat terlihat dari:

  1. Angka Kebutuhan Hidup Layak yang diputuskan berdasarkan hasil survey Dewan Pengupahan bukan berdasarkan kebutuhan hidup riil buruh. Dimana survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan dilakukan dipasar-pasar tradisonal yang skalanya besar dan bukan didasarkan dimana para buruh membelanjakan kebutuhan setiap harinya;
  2. Penentuan Upah yang masih di tentukan dengan berdasarkan kemampuan perusahaan.
  3. Aturan hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan buruh.
  4. Pembatasan kebutuhan hidup (saat ini 60 komponen kebutuhan hidup).
  5. Penetapan upah berdasarkan sektor usaha atau yang berbeda antar daerah.
  6. Perhitungan Upah masih dibatasi upah hanya untuk kebutuhan hidup lajang dan belum sampai kepada kebutuhan hidup buruh yang telah berkeluarga.

Lebih parah lagi adalah penetapan angka kenaikan sering berdasarkan kompromi terselubung antar Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten yang saling berdekatan, sehingga sama-sama menetapkan angka kenaikan sedikit dengan Posisi serikat buruh anggota DewanPengupahan yang selalu selalu berkompromi dengan pengusaha, dan Penetapan UMP/UMK (yang tidak layak tersebut) masih akan diperburuk lagi bagi buruh dengan masa kerja di atas satu tahun, yaitu akan lebih kecil lagi kenaikan upahnya dibanding kenaikan UMP/UMK itu sendiri.

Itulah kenapa saat ini kebutuhan hidup layak yang diputuskan oleh pemerintah dengan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan hanya menghasilkan kenaikan kebutuhan hidup dibawah 25 % dari upah minimum tahun berjalan yang akan digunakan sebagai rujukan untuk menentukan upah minimum yang akan datang.

Dengan demikian sangatlah jelas dan terbuka, bukan karena tuntutan buruh yang terlalu tinggi, bukan karena upah buruh Indonesia yang terlalu tinggi, tetapi (sekali lagi) karena pembangunan negeri ini telah dikendalikan oleh pemodal (KAPITALIS!) baik lokal maupun asing. Dengan kata lain jangan berharap pemerintah memiliki kepentingan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan watak pemerintah yang tunduk patuh dan mengabdi pada kepentingan modal.

Dan untuk kesejahteraan buruh dan keluarganya tidak ada jalan lain selain kekuatan mobilisasi massa besar-besaran dan memaksa mereka (Pemerintah) untuk memenuhi tuntutan upah layak yang sebenar-benarnya. Sekian

*Penulis adalah Pengurus Pusat GSPB dan Kader PPR

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *