Menggugat Keberpihakan Media Mainstream dalam Kapitalisme

Image

   [Bagian pertama dari 3 tulisan]

Oleh: Obet*

Di era sekarang, media bukan hanya menjadi alat komunikasi yang efektif, tapi juga telah menjadi industri yang menopang kehidupan berpolitik. Dan ketika kapitalisme memenangkan persaingan, hegemoni atas media pun menjadi konsekwensi yang tak terelakkan.

 

Buku “Sembilan Elemen Jurnalisme” karya Bill Kovich dan Tom Rosenstiel, seolah ingin menegaskan kembali perdebatan mengenai keberpihakan media. Pertanyaan pertanyaan mendasar seperti; kepada siapa media [jurnalis] berpihak?; untuk siapa jurnalis bekerja?; dan kepada siapa loyalitas jurnalis diperuntukkan?, dijawab tuntas dalam buku yang diterbitkan oleh Yayasan Pantau tersebut.

Terlepas dari kegigihan kedua penulis dalam menjabarkan keberpihakan tersebut, tulisan ini hendak memberikan catatan tambahan terhadap buku yang lebih sarat dengan nilai nilai idealis [moralis] tersebut, melalui pendekatan ekonomi politik dan analisis kelas.

Bukti yang tak bisa dipungkiri adalah keberpihakan media kepada modal dibandingkan memihak rakyat kebanyakan sebagaimana nilai-nilai demokrasi universal disemaikan, diusung dan didaratkan dari oleh dan untuk rakyat. Padahal media selain sebagai pembentuk opini publik media juga memiliki fungsi strategis yang lain yaitu sebagai kontrol sosial.

Sebagaimana fungsi kontrol sosial yang diembannya, selayaknya media mengawasi kinerja pemerintah dan kapital. Kritik-kritik media terhadap pemerintah diperlukan, agar pemerintah tak melakukan penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang merampas hak-hak publik dan menyebabkan meluasnya kemiskinan struktural yang diproduksi oleh negara. Kritik media kepada kapital juga diperlukan, agar kapital tak melakukan monopoli pasar melalui hukum ’tangan besi’ ekonomi yang berlindung di balik kepalsuan pasar bebas yang dimotori oleh para taipan yang menyebabkan ambruknya usaha kecil dan menengah.

Namun nilai tersebut berhenti hanya sampai pada titik idealis saja,  karena acapkali berita-berita media bias kepentingan dan tidak netral. Sehingga ruang publik yang melekat dalam diri media pun, perlu dikontrol oleh publik. Di sinilah, pandangan-pandangan tentang relasi media, birokrasi dan elit politik dalam ruang publik diuji. Sering terjadi sebuah berita diblow-up besar-besaran oleh media, akan tetapi berita yang sudah menjadi arena publik tersebut secara tiba-tiba berhenti dan menghilang begitu saja tanpa pernah ada penjelasan dari media kepada publik tentang mengapa berita-berita tersebut tak ada kelanjutannya. Publik pun kemudian menaruh curiga, bahwa ada sesuatu yang secara sengaja disembunyikan oleh media. Agenda-agenda tersembunyi media seperti ini, tak pernah diketahui secara jelas oleh publik. Fenomena ini menunjukkan betapa sebenarnya media sering mengesampingkan nilai-nilai demokrasi tentang pentingnya sebuah keterbukaan dalam komunikasi massa.

Di tangan media, kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berserikat (adagium demokrasi) menjadi senjata yang ampuh untuk menghabisi demokrasi itu sendiri. Selama ini, media dipersepsikan memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi negara dan kapital. Pada kenyataannya, kekuatan media itu tak pernah hadir karena tereduksi oleh hegemoni negara dan dominasi kapital. Bahkan dewasa ini, hanya yang disebut terakhir saja yang superkuasa.

Dalam posisi ini media dipandang lemah dan tak berdaya karena media cenderung mengikuti arus kekuasaan yang dominan. Akibat melemahnya fungsi media di negara-negara berkembang yang mengedepankan dominasi kapital, bahkan melebihi proses-proses kapitalisasi yang terjadi di negara maju sekali pun, sehingga isu sentral yang relevan dikedepankan di sini adalah demokratisasi media di tengah belenggu ekonomi dan politik.

Pemilihan isu ini sekaligus dimaksudkan untuk mencermati tahap kritis fase demokratisasi media pasca era 1980-an di mana media menjadi entitas bisnis transnasional.

 Konglomerasi hingga Kapitalisasi

Fenomena konglomerasi media juga bisa kita jumpai di Indonesia. Zulhasril Nasir dalam disertasinya berjudul Perubahan Struktur Media Massa Indonesia dari Orde Baru ke Orde Reformasi, Kajian Media Politik-Ekonomi menyebutkan, bahwa Kelompok Kompas Gremedia Grup (KKG) dan Kelompok Jawa Pos (KJP) adalah dua kelompok besar di antara 24 kelompok media massa di Indonesia. KKG mengendalikan 15 surat kabar, 14 tabloid, 19 majalah, 5 stasiun radio, 1 stasiun televisi, disamping 3 perusahaan multimedia, 5 penerbitan, 1 percetakan dan 5 kedai buku. KKG, bahkan menginvestasikan modalnya di bidang perhotelan di 10 kota besar, dan mengelola industri rotan dan kertas. Sementara KJP, memiliki 107 media, dan Media Indonesia memiliki 14 perusahaan media, termasuk sebuah stasiun televisi dan hotel bertaraf internasional di Bali (Nasir, 2004).

Sedangkan komposisi kepemilikan media elektronik (stasiun TV), Agus Sudibyo dalam Ekonomi Politik Media Penyiaran (2004) mengungkapkan, bahwa RCTI dimiliki Bambang Trihatmodjo. Para pemegang saham SCTV, adalah Henry Pribadi dan Sudwikatmono (adik tiri Soeharto) serta Halimah Trihatmodjo (menantu Soeharto). TPI dimiliki oleh Tutut. Saat Tutut menjabat sebagai Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) juga menancapkan pengaruhnya yang luar biasa pada sektor bisnis radio komersial. Indosiar dimiliki oleh Salim Grup, kelompok bisnis yang dimiliki oleh Liem Sioe Liong (kroni Soeharto). Hanya ANTV (1993) yang tidak punya kaitan langsung dengan Cendana. Stasiun televisi ini dimiliki Bakrie Group dan Agung Laksono, tokoh Golkar. Dalam bisnis media, Bob Hasan memegang hak monopoli suplai kertas Koran lewat PT Aspex Papers (Sudibyo, 2004:16). Selanjutnya, kita akan bertanya-tanya bagaimana mungkin media akan bersikap netral dan fair terhadap semua pihak jika pemiliknya adalah obyek yang harus dikontrol

Dalam tataran idealnya Chomsky mengungkapkan bahwa untuk membuat demokrasi menjadi demokratis, media harus memenuhi dua fungsi. Pertama, media harus melaporkan berita secara apa adanya, lengkap dan tidak memihak. Kedua, media harus berfungsi sebagai pembela masyarakat melawan penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan.

Hal ini patut dipahami karena dalam banyak kasus, media tak sekedar menjadi pembentuk pendapat umum yang mengkritik pemerintah maupun kapital, namun keberadaan media dengan pendapatnya itu sendiri merupakan ruang publik (public sphere) di mana permasalahan kebijakan dibincangkan dan dirumuskan; permasalahan kebijakan perlu ditolak atau diperkuat. Dari kondisi ini kontrol dapat ditegakkan dan partisipasi rakyat berjalan efektif, mutlak diperlukan adanya kebebasan memperoleh informasi. Disamping itu, diperlukan adanya kesediaan berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, termasuk dalam pengertian ini berbeda pandangan dengan pemerintah

Netralitas media sebagai corong suara rakyat mendapat kecaman dari banyak kalangan, Chomsky seperti dikutip oleh David Cogswell (2006: 80) menyatakan bahwa media adalah sistem ’pasar yang terpimpin’, disetir oleh profit dan dipandu oleh pemerintah. Hal ini menandakan bahwa media tidak lagi netral.

Sejatinya, hubungan media massa, kelompok dominan, dan masyarakat menyiratkan hubungan yang hegemonik. Hegemoni berupaya untuk menumbuhkan kepatuhan dengan menggunakan kepemimpinan politis dan ideologis. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dan konsensus.

Dengan demikian media massa dapat ditafsirkan,  pertama: sebagai medium tempat dimana wacana dari kepemimpinan politik dan ideologis disebarkan, kedua: sebagai arena tempat dimana keragaman praktek wacana dilakukan, dengan tujuan akhir adalah membangun konsensus dengan pihak yang lemah. Hasil konsensus ini digunakan kelas yang lemah untuk menafsirkan pengalamannya yang sebelumnya telah diintrodusir oleh pihak yang berkuasa atau kelompok dominan. Karena itu, bisa dipahami apabila masyarakat sebagai komunitas politik sangat tergantung pada apa dan bagaimana realitas politik didefinisikan oleh elit politik dominan.

Kapitalisme sebagai sebuah nilai dalam relasinya dengan organisasi media dan jurnalis, secara teoritik dapat dilihat dalam dua sudut pandang utama. Pertama, bisa saja ia berpengaruh dalam konteks arus produksi, distribusi dan konsumsinya ketika ketahanan sosial, politik, moral dari organisasi media dan profesi jurnalis mengalami reduksi sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai atau orientasi independen yang dimilikinya menjadi keniscayaan. Kedua, sudut pandang ini bisa tidak berlaku, manakala ketahanan internal dan eksternalnya secara minimal mampu untuk untuk membendung arus nilai kapitalisme yang menyentuhnya.

Secara empirik, akibat terlalu kuatnya sistem nilai kapitalisme, maka organisasi media dan jurnalis hanya akan menjadi robot yang berwujud pada prinsip taktik strategi semata dari perilaku-perilaku kapitalisme. Keberadaan organisasi media sebagai organisasi yang otonom, independen, lepas dari intervensi dan hegemoni sistem kapitalisme sulit untuk diwujudkan. Begitu juga halnya dengan jurnalis, juga banyak terkooptasi secara relatif terhadap mainstream kapitalisme.

Seorang jurnalis mungkin saja menulis dan mengungkapkan fakta-fakta mengenai keterbelakangan, kemiskinan, dan  penindasan, yang terlihat seolah-olah telah berfihak pada kepentingan rakyat kecil, namun semua itu hanya di permukaannya saja. Dengan kata lain, belum menyentuh secara mendasar dari perilaku ideologis jurnalis yang seharusnya memerdekakan rakyat kecil dari belenggu kapitalisme.

Profesionalisme sebagai sebuah ketahanan intenal tidak banyak menjamin intervensi sistem nilai yang lebih besar di atasnya, yakni sistem kapitalisme. Bisa saja kita semua hari ini adalah ”korban-korban” dari sistem nilai kapitalisme itu sendiri. Yang utama, bagaimana memposisikan dan menempatkan isi berita yang dimuat di media massa tidak menjadi satu pendapat saja, tapi lebih dari pada itu memposisikannya sebagai public sphere untuk berdialog, memaknainya, dan merekonstruksi secara menyeluruh dan mendalam serta menghidupkannya dalam atmosfer dialektika tekstual. Jika tidak, kita semua hanya akan menjadi objek dari arus besar agenda setting media massa dari sistem ideologi kapitalisme yang semakin hari semakin membuat kita gerah karenanya.

Ekonomi politik adalah studi tentang kontrol dan pertahanan dalam kehidupan sosial. Dalam pendekatan ekonomi politik, media massa di Indonesia dikontrol oleh pengusaha pemilik media. Konsekuensi dari kondisi ini adalah bahwa ideologi komoditas merupakan ideologi yang bekerja dalam menghasilkan media. Di Indonesia, seluruh kekuasaan negara yaitu: eksekutif, legislatif, yudikatif dan media massa sebagai “the fourth estate” dikuasai oleh pengusaha/ pemilik kapital/ kapitalis. Medium komunikasi memiliki andil besar dalam menciptakan kondisi sosial masyarakat. Teknologi Informasi dan globalisasi telah ‘memaksa’ masyarakat Indonesia melompat dari periode lisan ke periode elektronik dan melewati periode ‘tulisan”. Periode tulisan yang melahirkan budaya membaca dan merangkum pengetahuan ‘terlewatkan’ dari masyarakat kita.

 *Obet adalah mantan anggota LMND Makasar pada awal 2000an. Obet pernah terlibat penggorganisiran buruh di Bali dan Surabaya pada tahun 2002. Obet aktif sebagai jurnalis independen, dan sedang berupaya melanjutkan kuliah paska sarjana. Sebagai mantan aktivis mahasiswa dan organiser buruh, Obet ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui tulisannya.

You might also like

2 thoughts on “Menggugat Keberpihakan Media Mainstream dalam Kapitalisme

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *