Oleh: KPO-PRP, PR dan PPR Yogyakarta
Hari ini, 1Mei 2013 kita memperingati Hari Buruh Sedunia yang ke 124. Hari buruh kali ini menandai perkembangan gerakan buruh Indonesia. Kaum buruh yang pada masa Rejim Militer Soeharto diinjak dan ditindas begitu ganas kemudian dianggap remeh pada masa Reformasi, sekarang menunjukan bagaimana luar biasa kekuatannya ketika bersatu dan bergerak.
Bukan melalui perundingan, mediasi, triparti ataupun PHI lebih dari 50 ribu buruh di Kawasan Industri Bekasi diangkat menjadi pekerja tetap dengan semua hak normatif seperti Jamsostek, upah lembur, 8 jam kerja, tiada potongan upah, dsb dipenuhi.Mereka diangkat menjadi pekerja tetap dan dipenuhi hak normatifnya karena ribuan buruh, terlepas dari apa serikatnya, apa pabriknya berbondong-bondong memberikan solidaritas, mengeruduk pabrik-pabrik yang menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing, mengupah murah atau melanggar hak-hak normatif buruh lainnya.
Keberhasilan perjuangan tersebut juga kemudian mengembangkan gerakan buruh itu sendiri. Kaum Buruh mulai terlibat dalam perjuangan menolak kenaikan harga BBM pada bulanApril tahun lalu. Kaum buruh juga menolak RUU Ormas dan Kamnas yang akan menyempitkan ruang demokrasi. Bahkan kaum buruh juga memberikan solidaritas terhadap perjuangan Rakyat Palestina.
Gerakan kaum buruh memuncak pada mogok nasional 3 Oktober 2012 kemarin. Pemogokan pertama setelah 50 tahun tersebut menunjukan bagaimana kekuatan buruh Indonesia. Perkembangan tersebut juga membuka berbagai kemungkinan lainnya, seperti meningkatnya kesadaran dan berkembangnya perjuangan politik kaum buruh.
Dari perkembangan gerakan buruh tersebut setidaknya kita belajar beberapa hal:
Pertama bahwa daerah-daerah dimana gerakan buruhnya besar maka tingkat upah, kepastian kerja (penghapusan sistem kerja kontrak danoutsourcing) termasuk hak-hak lainnya(jamsostek, upah lembur, dsb) lebih besar dan lebih pasti.
Ini menunjukanbahwa dalam tatanan kapitalisme seperti sekarang, posisi para pemilik modal dengan kaum buruh saling bertentangan. Para pemilik modal dapat menjadi kaya raya dan mengakumulasikan keuntungan terus menerus dengan memiskinkan kaum buruh, dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing, upah murah ataupun penghilangan hak dan jaminan sosial lainnya. Tidak mungkin para pemilik modal membayar upahburuh dan memberikan hak serta jaminan sosial lainnya sesuai dengan hasil kerjaburuh, karena lalu darimana keuntungan didapatkan oleh para pemilik modal?
Dengan begitu maka logika agar buruh bisa mendapatkan hak dan kesejahteraannya bukanlah melalui meja perundingan, bukan dengan negosiasi, bukan pula dengan PHI. Perundingan ataupun negosiasi hanya membuat para pemilik modal dapat mengkonsolidasikan kekuatannya untuk menyerang balik kaum buruh. Tentu saja juga bukan merayakan Hari Buruh Sedunia dengan joget, panggung dangdut, doorprice serta acara normatif atau hura hura lainnya seperti yang didorong oleh elit-elit politik, polisi dan tentara serta para pemilik modal.
Hak dan Kesejahteraan kaum buruh bisa didapatkan melalui aksi massa langsung kaum buruh yang didorong semaksimal mungkin melibatkan sebanyak-banyaknya kaum buruh dan meningkatkan kesadaran kaum buruh atas kekuatannya, persatuan dan kepentingan mendasarnya. Aksi massa langsung dengan metode radikal tersebutlah yang justru berkontribusi pada perkembangan kesadaran kaum buruh, keberhasilan-keberhasilan dan bahkan juga perkembangan serikat-serikat buruh.
Kedua, Sejatinya hanya kaum buruh lah yang menghasilkan seluruh kekayaan yang ada didunia ini. Karena satu fakta bahwa kaum buruh lah yang melakukan KERJA. Disitulah letak kekuatan kaum buruh, pun begitu kekuatan yang dapat hancur lebur begitu saja ketika makna kaum atau klas tidak dipegang teguh dan kaum buruh runtuh dalam politik pecah belah kaum pemilik modal.
Para pemilik modal dan Rejim SBY-Boediono berteriak-teriak bahwa mogok nasional buruh tanggal 3 Oktober lalu mengakibatkan “kerugian” Rp. 190 triliun. Namun kerugian bagi siapa? Bukankah hal itu menunjukan bahwa KERJA buruh sehari menghasilkan 190 triliun rupiah? Lalu kemana semua kekayaan itu? Sejatinya begitu banyak yang bisa dilakukan dengan hasil kerja buruh yang melimpah. Jika saja kekuasaan untuk mengontrol, mendistribusikan serta mengatur ekonomi berada ditangan kaum buruh dan rakyat. Kekayaan tersebut dapat digunakan untuk pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas untuk rakyat. Ataupun untuk perumahan murah untuk rakyat.
Para pemilik modal tidak lebih dari sekedar parasit. Kaum Pemilik Modal yang tidak pernah bekerja meneteskan keringat sedikit pun namun dapat berbuat apa saja karena mereka mempunyaipabrik-pabrik, menguasai perdagangan, kereta api dan sebagainya. Mereka mempunyai peralatan (modal, uang, mesin, dan sebagainya) untuk membuat barang, dan memproduksi bermacam-macam bahan makanan. Namun mereka dapat terus bertahan sebagai parasit karena merekaterorganisir dan memiliki organisasi politik yang berfungsi untuk menjaga, menjalankan dan mempertahankan yaitu Negara. Beginilah esensi dari tatanan kapitalisme
Ketiga, perjuangan kaum buruh semakin memperjelas bahwaNegara yang ada sekarang adalah Negara para pemilik modal. Jauh didalam kesadaran kaum buruh sudah terpatri bahwa Negara yang sekarang ada lebih berpihak kepada para pemilik modal. Ketakutan untukberhadapan dengan pemilik modal berhubungan erat dengan ketidakpercayaan pada Negara untuk bisa membela kepentingan kaum buruh ataupun rakyat banyak..
Dalam satu dua tahun perkembangan gerakan buruh kita melihat dengan jelas bagaimana Rejim SBY-Boediono menentang keras kenaikan upah dan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing dengan berbagai alasan. Bahkan pernyataan Jendral-jendral (seperti Pangdam Jaya) yang akan menghabisi gerakan buruh jika berani aksi blokir bandara. Hingga kriminalisasi terhadap aktivis buruh dan pembiaran penggunaan preman oleh pemilik modal untuk memukul gerakan buruh yang didukung oleh semua apparatus Negara (dari kepolisian, jaksa, hakim hingga penjara).
Perjuangan untuk melawan pemiskinan oleh tatanan kapitalisme tentu harus dilakukan oleh kaum buruh dan rakyat. Namun perubahan sejati mengharuskan buruh untukmelancarkan perjuangan politik dalam rangka merebut kekuasaan dari tangan pemilik modal dan menghancurkan kapitalisme. Lalu menggantikannya denganSosialisme.
Sosialisme pada dasarnya adalah tatanan masyarakat yang berlandaskan atas sebuah ekonomi terencana untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu menuntut juga kekuasaan politik dari seluruh rakyat.Ekonomi yang demokratis dan terencana menuntut sistem politik yang demokratis pula.
Secara sederhana almarhum Hugo Chavez, Presiden Venezuela menjelaskan: “Jika ingin menghapus kemiskinan, maka berilah kekuasaan kepada si miskin. Inilah prinsiputama Revolusi Sosialis Bolivarian”. Dan ini bukan omong kosong Pemilihan Umum Presiden, DPR, Gubernur ataupun Bupati selama lima tahunan atau beberapa tahunan yang ada di Indonesia. Dimana setelah kita memilih para penindas itumereka terus berada dalam kekuasaan untuk menindas rakyat dan rakyat tidak bisaapa-apa. Apalagi dengan para Menteri, Jaksa, Hakim, Jendral-Jendral yang posisinya sama sekali tidak pernah dikontrol oleh rakyat.
Tatanan politik Sosialis setidaknya memiliki tiga karakter utama: Tidak ada pemisahaan antara kekuasaa neksekutif dan legislatif kekuasaan tersebut disatukan dalam Dewan-dewan Rakyat. Semua pejabat publik harus dipilih oleh rakyat dan rakyat memiliki hak recall kapanpun. Tidak ada upah berlebihan untuk pejabat publik. Upah mereka setaradengan upah buruh.
Kekuasaanpolitik tersebut kemudian akan memungkinkan dijalankannya ekonomi terencana untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa program tersebut antara lain: Nasionalisasi Aset-aset Strategis Dibawah KontrolBuruh dan Rakyat. Penghapusan Hutang Luar Negeri. Menolak Lembaga-lembagaKeuangan Internasional, Pasar serta Perdagangan Bebas (IMF, Bank Dunia, ADB,CAFTA, AFTA, AANZFTA). Industrialisasi Nasional yang juga akan membuka Lapangan Pekerjaan. Upah Layak Nasional dan Pengurangan Jam Kerja tanpa pengurangan upah. KebebasanBerserikat, Berkumpul, Berekspresi, Berorganisasi, Berideologi, Berkeyakinan dan Memilih Identitas Seksual.
Untuk Itu bergabunglahdengan kami dalam perjuangan mewujudkan Sosialisme.
“Sosialisme:Untuk Mereka Yang Jutaan Jumlahnya, Bukan Untuk Para Jutawan”
Selebaran ini diterbikan dalam rangka May Day dan didistribusikan untuk aksi bersama Komite Aksi May Day Yogyakarta oleh:
KPOPRP – Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja
Email:kpo_prp_jogja@yahoo.com
Website:www.rakyatpekerja.org
Telp:081 5681 5133
PolitkRakyat
Website:www.politikrakyat.com
Telp:0877 3936 5431
PPR– Partai Pembebasan Rakyat
Weblog: www.koranpembebasan.wordpress.com
Laman FB:Koran Pembebasan
Telp:0817 940 8659
AlamatRedaksi: Jl Bugisan Selatan no 11 A, RT 01, RW 01, Kasihan, Bantul, DIY
