Salam Pembebasan!
Tak terasa, 1 minggu lagi kaum buruh secara internasional akan merayakan sejarah kemenangannya. Sejarah kemenangan perjuangan 8 jam kerja. Tak hanya di negeri ini, di seluruh belahan dunia akan merayakan kemenangan gerakan buruh. Bukan dengan pesta pora dan dansa-dansi. Tapi lagi dan lagi dengan perlawanan dan aksi massa.
Setidaknya May Day kali ini adalah May Day ke 15 yang kaum buruh Indonesia lancarkan paska kediktaktoran Orde Baru. Tapi kami sadar bahwa sistem yang dijalankan oleh pemerintah hari ini—begitu pula sebelumnya, tak berpihak pada kami, kaum buruh dan rakyat.
Tak banyak yang berbeda. Jika 15 tahun yang lalu kami menuntut Demokrasi dan Kesejahteraan, begitu pula hari ini. Sejak sebelum dan setelah jatuhnya Soeharto, kami menuntut agar militer kembali ke barak, kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berideologi, ruang bagi partisipasi politik. Tapi yang kami dapatkan adalah RUU Kamnas, RUU Ormas, RUU Komponen Cadangan Negara, UU Pemilu, UU Parpol, RUU Rahasia Negara, UU Intelejen UU PKS—undang-undang yang mengancam hajat hidup politik-organisasi rakyat dan menumpulkan partisipasi politik kaum buruh dan rakyat. Serta demokrasi prosedural yang manipulatif pada setiap pemilunya. Tak hanya regulasi, represifitas fisik juga berulang-ulang kami alami. Pembunuhan petani, penyerang preman dalam aksi legal kaum buruh di Bekasi, Bogor, Tangerang dan lainnya, Penyerangan dan intimidasi aksi mogok pabrik oleh polisi dan tentara di berbagai tempat.
Tak cukup sampai di situ. Dalam lapangan ekonomi, juga tak berbeda. Sedari dahulu hingga saat ini kami menuntut: Upah yang Layak, Lapangan Pekerjaan, Status Kerja Tetap, Energi, Perumahan , Sembako dan Transportasi Massal yang Murah, Pendidikan dan Kesehatan Gratis. Tapi yang kaum buruh dan rakyat terima justu kebalikannya. Sistem Outsourcing, PHK Massal, Pengangguran yang tinggi, BBM dan Listrik yang mahal, biaya hidup yang melonjak, transportasi yang mahal, macet dan semrawut dan hingga lingkungan tempat kami hidup semakin rusak, biaya pendidikan dan kesehatan yang melambung tinggi. Dan semua itu sudah dan akan dilindungi oleh regulasi pemerintah. Apakah itu RUU Pendidikan Tinggi, UU Ketenaga Kerjaan, UU Investasi, UU Pengadaan Tanah, UU Migas, UU Minerba, dsb.
Begitu pula dalam hal konsep pemerintahan bersih (clean governance). Semangat yang sama ketika menjatuhkan Soeharto salah satunya adalah semangat anti korupsi , anti kolusi dan anti nepostisme. Tapi dalam dinamika perpolitikan hari ini, kasus-kasus korupsi marak dilakukan baik dari tingkat kelurahan, di pemerintahan bahkan dijalanan dimana pungutan liar terus terjadi. Tak hanya dilakukan oleh orang seperti Gayus di Kejaksaan, Irjen Djoko Susilo di Kepolisian misalnya, pun dilakukan oleh pejabat-pejabat Partai dalam kasus “Korupsi Sapi”, BLBI, hingga Bank Century yang juga menyeret nama-nama dibalik megahnya Istana Negara.
Begitu pula dalam soal Nepotisme, dahulu gerakan mahasiswa dan rakyat menolak kroni-kroni Soeharto dan keluarga Cendana. Saat ini tak hanya di pemerintahan pusat, elit-elit partai politik menempatkan anak, istri, besan, paman, saudaranya sebagai pejabat teras partai, Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati maupun pejabat penting dalam lembaga negara.
Semua kenyataan di atas belum lagi ditambahi dengan gizi buruk yang tinggi dibanyak daerah, angka kematian ibu hamil tinggi, pelecehan dan perkosaan yang marak terjadi—bahkan di daerah-daerah yang menggunakan Perda Syariah sekalipun, perusakan atas hutan adat oleh perusahaan tambang—seperti yang terjadi contohnya di Bontokatute, Sinjai, dan berbagai fakta-fakta miris lainnya.
Dalam 1 tahun ke depan, kita akan tiba pada hingar bingar pemilu 2014. Seluruh partai politik sudah bersiap sedia dengan janji-janji manis, wajah sok kerakyatan, program dan slogan yang sok demokratik dan populis. Seluruh partai politik tersebut menyatakan paling baik, paling kerakyatan, paling bersih, paling demokrat, paling punya hati nurani. Tapi, contohnya, persoalan status kerja dan upah tak dibayar kepada karyawan Metro TV, Lutviana, yang perusahaannya di pimpin oleh Petinggi Partai Nasdem tak mampu diselesaikan. Apalagi kasus-kasus kejahatan HAM yang dilakukan oleh Wiranto, Prabowo hingga SBY. Dan juga kasus-kasus Korupsi yang menjerat petinggi partai-partai seperti PKS, PDIP, PKB, Golkar, Demokrat, dan lainnya.
Lalu , pertanyaan penting dimunculkan. Haruskah kami, kaum buruh dan rakyat, tetap mempercayai partai-partai politik di parlemen, Pemerintahan SBY-Boediono, dan Sistem Kapitalisme yang saat ini dijalankan?
Kami, Sekber Buruh, menyatakan TIDAK! Apa yang diberikan oleh Sistem Kapitalisme, Pemerintah, DPR, Partai Politik, Polisi dan Militer, adalah serangan-serangan fisik, politik dan ekonomi kepada kami, yang membuat kami, Kaum Buruh, Tani, Mahasiswa dan Kaum Miskin semakin menderita, miskin dan dilumpuhkan. Kami nyatakan: melawan balik, Fight Back!
15 tahun ini membuat kami semakin sadar bahwa persoalan negeri ini bukanlah sekedar soal good will (kehendak baik), manajemen yang buruk, atau pemerintahan yang tak bervisi. Sebaliknya, kami semakin sadar bahwa persoalannya adalah persoalan fundamental. Persoalan Sistem yang dijalankan yakni Sistem Kapitalisme. Kebijakan yang dijalankan: pro modal, pro pengusaha, pro Imperialisme. Dan pemerintah yang tak mewakili kepentingan rakyat, melainkan mewakili kepentingan: modal, pengusaha, elit politik busuk, dan Imperialis.
Persoalan fundamental harus dijawab secara fundamental. Bukan dengan “membebek” pada Partai-Partai Borjuasi, agar masuk dalam lingkar-lingkar kekuasaannya. Tapi harus dengan membangun kekuatan rakyat. Rakyat lah yang harus berkuasa. Bukan elit politik, agen/antek pemilik modal, militer atau mantan-mantan preman yang juga menjadi antek kapitalis. Rakyat lah yang harus menggantikan rezim dan sistem yang berlaku saat ini. Rakyat pula yang harus merubah kecarut-marutan yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme dan aktor-aktor yang menjalankan dan mendukungnya. Rakyat lah yang harus berkuasa dan selanjutnya membangun Industrialisasi Nasional, Menjalankan Reforma Agraria yang sejati, Menghapuskan Utang, Menasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Tambang, Minyak- Gas, Perkebunan. Agar Pendidikan dan Kesehatan Gratis bisa tercapai. Agar Energi, Transportasi, Perumahan yang layak dan murah terwujud. Agar lapangan pekerjaan meluas. Tak ada lagi PHK Massal. Dan tak ada lagi sistem outsourcing. Agar gaji buruh bisa layak. Pupuk tak lagi mahal. Sembako menjadi murah. Dan, agar Demokrasi dan Kesejahteraan yang sejati tak lagi sekedar bualan-bualan omongkosong Pemerintah dan Elit Politik di Parlemen. Hidup Kaum Buruh! Hidup Rakyat!
Jakarta, 23 April 2013
Koordinator
Sultoni
