IWD 8 Maret 2013: Pembebasan Tenaga Produktif dan Perempuan Indonesia

Image

Landasan

Tiga dekade lalu, Gita Sen dan Caren Grown menggetarkan dunia dengan kritiknya terhadap pembangunan berorientasi pasar bebas dalam tulisan mereka yang berjudul “Pembangunan, Krisis dan Visi Alternatif: Perspektif Perempuan Dunia Ketiga”. Mata dunia terbuka dan menyadari betapa buruknya dampak strategi pembangunan berorientasi pasar terhadap rakyat miskin dunia ketiga, khususnya perempuan. Politik ekonomi pasar bebas menitikberatkan strateginya pada fitur pengurangan keterlibatan pemerintah, pengurangan pajak pada sektor swasta, program rencana penghematan fiskal, privatisasi pada sektor pelayanan esensial (pendidikan, kesehatan, dll), deregulasi, reduksi standar lingkungan dan tenaga kerja, dan perdagangan bebas.[1]

Rantai krisis mengalir secara sistemik keseluruh dunia, berawal dari krisis perumahan Amerika Serikat, lalu krisis finansial eropa akibat ketiadaan permintaan konsumen yang efektif (overakumulasi), dan ironisnya pengambil kebijakan memilih untuk mengejar pengobatan melalui resep utamanya yang telah gagal, yaitu membangun kembali fondasi bagi sektor swasta untuk menguasai kehidupan sosial, baik dengan kebijakan bail out maupun ekspansif privatisasi, membiarkan akar persoalan utama, yaitu rendahnya produktivitas masyarakat (teknologi, daya beli, standar hidup) terus meluas bagai jamur di musim hujan.

Berlandaskan dalil hak milik bersama (the commons), aset-aset negara oleh sistem ekonomi liberal dilepaskan ke pasar sehingga kapital yang mengalami overakumulasi bisa berinvestasi dan berspekulasi atasnya. Kapital yang mengalami overakumulasi menuntut ditemukannya spasial baru baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu upaya untuk menembus kedaulatan teritorial adalah melalui jebakan utang sebagai suatu proses pancingan terhadap negara-negara miskin ke dalam sirkulasi kapital sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan surplus dan jalur penguasaan sumber daya alam dan manusia.[2] Tangan-tangan tak kasat mata ini (invisible hands) pada tahap yang lebih lanjut telah mampu menyentuh arah formulasi kebijakan negara baik dalam ranah politik, hukum, keamanan nasional, bahkan budaya masyarakat dan membawa dampak sistemik terhadap seluruh lini kehidupan manusia dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara sasaran industri pengolahan (manufacturing) dan perakitan (assembly), dengan modal sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang memiliki standar hidup rendah dan murah. Oleh pemerintah Indonesia, daya tarik ini di susun sistematis dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang bertujuan meluaskan intervensi swasta dalam penguasaan setiap potensi sumber daya manusia. Dengan mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin terjadi akibat implementasi program MP3EI, maka dibentuklah program pendukung turunan yang disebut Masterplan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) antara lain dalam bentuk bantuan CSR, Pembangunan Rumah Sakit, Perumahan Buruh, Jampersal, dll. Jangan bermimpi bahwa program ini adalah bentuk belas kasihan dan empati pemodal dan pemerintah terhadap rakyat. Program MP3KI merupakan upaya konservasi sosial mutualistik antara pemodal dan pemerintah untuk mengilusi atau meredam kemarahan sosial serta pembebasan secara bertahap tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan sosial. Demikianlah kenyataan di balik penguasaan 175 juta lahan oleh modal swasta yang setara dengan 91% luas daratan Indonesia. 90% kekayaan migas dikuasai oleh investor asing, tambang mineral 89% dan batu bara 75%, dengan fokus distibusi luar negeri. Sementara, data yang dilansir oleh Bank Dunia tahun 2012, kemiskinan di Indonesia sangat parah, dari total populasi 231 juta, terdapat 50,6% (117 juta) rakyat masuk dalam kriteria miskin.

Krisis Ekonomi Dunia, Krisis Perempuan Dunia Ketiga  

Survey dunia terhadap Peran Perempuan dalam Pembangunan yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2009 mengakui bahwa krisis finansial dan ekonomi dunia telah menjadi ancaman serius global, serta berdampak serius terhadap perempuan akibat pemotongan subsidi kesehatan dan pendidikan serta peningkatan resiko pereduksian alokasi pemberdayaan perempuan. Akses yang tidak setara terhadap sumber daya telah membatasi kapasitas perempuan terhadap produktivitas pertanian, jaminan mata pencaharian dan bahan makanan, yang pada akhirnya membentuk mata rantai kemiskinan, migrasi, urbanisasi dan meningkatkan resiko kekerasan terhadap perempuan.

Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2000 menunjukkan bahwa hanya terdapat 27 % perempuan dari total angkatan kerja yang memiliki pekerjaan yang tergolong sebagai “berstatus, berpengaruh dan kekuasaan mengambil keputusan”. Di samping itu, Representasi perempuan dalam lapangan kerja di negara berkembang rata-rata hanya mencapai 28%, diantaranya 31% di Amerika Latin, 15 % di Asia dan 9 % di Timur Tengah. Dari segi pendapatan, perempuan yang bekerja penuh waktu mendapatkan gaji sebesar 82% dari gaji penuh waktu laki-laki perjam, dan perempuan yang bekerja penuh waktu hanya mendapatkan 59% dari gaji laki-laki.[3] Tingkat pertumbuhan ekonomi negara merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan variasi keterlibatan perempuan di lapangan publik. Sebagai basis struktur masyarakat, relasi ekonomi secara dialektis mempengaruhi reproduksi suprastruktur dalam formasi sosial, yang yang pada akhirnya adalah pelanggengan terhadap tingkat produktivitas perempuan, dan memberi landasan bagi pelanggengan penyingkiran perempuan dalam bingkai kultur patriarkis.

Inilah persoalan riil yang dihadapi oleh perempuan Dunia Ketiga berlandaskan pada analisa logika spasial[4]. Krisis ekonomi dunia telah memberi landasan penyuburan budaya patriarki, dengan penghancuran produktivitas tenaga kerja perempuan yang sebelumnya telah “dihadiahi” dengan predikat inferior dan sederet stereotype negatif. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana pemerintahan orde baru membangun kokoh jembatan bagi imperialisme dengan kebijakan investasi luar negerinya, atau ideologi ibuisme yang membatasi akses publik perempuan, sekaligus melanggengkan perempuan sebagai pekerja loyal sektor informal seperti pekerja rumah tangga, pelacur, buruh migram, dll. tidak akan terlupakan, bagaimana seorang presiden perempuan pertama di Republik Indonesia dengan senang hati menghadiahi perempuan dengan kemiskinan yang fantastik melalui kebijakan penjualan aset negara, pemberlakuan sistem kerja outsourching dan sistem kerja kontrak. Ketidakberpihakannya terhadap perempuan semakin teruji dengan ketidaksepakatannya terhadap pemberlakuan kuota 30% untuk perempuan di parlemen. Ketika kekuasaan beralih ditangan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan privatisasi dan pencabutan subsidi sosial semakin menjadi. Sebagai akibatnya, akses rakyat miskin, khususnya perempuan semakin terbatasi. Data PNFI Depdiknas menunjukan bahwa dari total angka buta aksara di Indonesia (9,7 juta), 65 %nya adalah perempuan. PBB mengungkap bahwa dari 1,3 miliar warga miskin dunia, 70 % diantaranya adalah perempuan. Di Indonesia menurut data Women Development Survey, perempuan Indonesia memilki angka kemiskinan sebesar 111 juta jiwa, dan data Badan Pusat statistik DKI Jakarta menunjukan angka pengangguran perempuan sebesar 88% dari total angka pengangguran. Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan bahwa angka kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 390/100.000 kelahiran. Uchol Sky Khadafi selaku Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menyebutkan bahwa sejak tahun 2005 hingga saat ini alokasi anggaran untuk Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen-PPA) tidak pernah lebih dari 1 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[5]

Represifitas atas nama Keamanan Nasional

Sejak peristiwa serangan teroris 11 September dan pemerintah Amerika Serikat menyatakan “Perang terhadap Teroris”, seluruh dunia terjangkit sikap paranoid pemberantasan teroris, misalnya melalui pemotongan subsidi sosial bertahap dan peningkatan biaya pertahanan militer dan produksi peraturan hukum atas nama Keamanan Nasional.[6] Apakah merupakan suatu kebetulan atau terencana memang masih menjadi misteri, namun satu hal yang pasti peristiwa “Perang Teroris” ini telah menjadi sebuah dalil yang sangat baik bagi pemerintah imperialistik untuk memberantas setiap tindakan ketidakpuasan atau protes rakyat yang disinyalir dapat mengancam stabilitas keamanan nasional untuk menumpas benih terorisme. Contoh konkritnya adalah rencana pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Organisasi Masyarakat, yang dalam kacamata lain merupakan alat untuk memberantas demokrasi partisipatoris, diatas kemenangan demokrasi Monopolistik.

Peningkatan biaya pertahanan militer berarti juga peningkatan kekuasaan militer dan kepolisian dalam mengintervensi kehidupan sipil, sekaligus merekonstruksi kesadaran rakyat mengenai arti demokrasi. Contoh dampak tidak langsung adalah Peraturan Daerah Diskriminatif terhadap Perempuan. Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2010 mencatat adanya 154 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan yang meliputi 19 kebijakan di tingkat provinsi, 134 di tingkat Kabupaten dan 1 kebijakan di tingkat Desa, dengan aspek pengaturan berupa cara berpakaian, larangan prostitusi, larangan khalwat, buruh migran, ibadah, dan kebebasan beragama kelompok Ahmadiyah.[7] Yang paling menghebohkan adalah Peraturan Daerah Larangan Ngangkang bagi perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan-peraturan ini bukan sekedar merupakan bentuk aturan yang diskriminatif terhadap perempuan. Ini merupakan landasan uji coba pengembalian kuasa militer dalam kehidupan sipil, dengan mengorbankan perempuan sebagai kelompok rentan (vulnerability), mengingat ideologi ibuisme dan stereotype pada perempuan sudah merupakan hal lumrah dalam pemahaman masyarakat, sehingga pengorbanan demokrasi perempuan tentu dapat menurunkan resiko gejolak sosial dan dalam jangka panjang, penghancuran demokrasi yang sejatinya, tentunya agar manusia di bumi Indonesia ini selalu mengangguk dan hanya berani berbisik terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Jalan keluar perempuan Indonesia

Analisa berdasarkan sejarah perkembangan masyarakat dalam spasial Indonesia telah memberikan pemahaman yang lebih baik dalam menempatkan persoalan pokok perempuan Indonesia. Belajar dari beberapa negara di Amerika Latin yang memberantas persoalan diskriminasi perempuan dengan berangkat dari analisa secara jernih terhadap basis struktur sebagai sumber masalah utama. Di Uruguay misalnya, untuk mengatasi masalah otonomi ekonomi perempuan, pemerintah mengeluarkan kebijakan afirmatif berupa perlindungan pekerjaan domestik dan pengasuhan (domestic and care work) untuk menjadi perhatian publik dan mempersempit gap pemisah dalam akses teknologi baru dan edukasi yang berkualitas baik. Dalam konstitusi Bolivia, menekankan pemberantasan ketidakadilan gender, salah satunya melalui penghargaan ekonomis terhadap pekerjaan domestik dan pengasuhan. Pada tahun 2008, Konstitusi Ekuador memasukan jaminan kesempatan kerja yang sama kepada perempuan dan perlindungan kondisi kerja serta akses jaminan sosial. Republik Dominika dalam the New Political Constitution of the State pada tahun 2010 menjamin penilaian produktif terhadap pekerjaan domestik dan upah yang setara untuk kerja yang setara.[8] Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan-kebijakan ini hanya sebagai tahap awal dan memiliki dampak kapasitas yang kecil dalam level sistem ekonomi makro, namun ini merupakan kebijakan awal yang akan tepat memukul akar persoalan produktivitas perempuan dengan menyentuh langsung pada landasan obyektif masyarakat.

Di samping itu Akses infrastruktur dan pelayanan yang setara bagi perempuan sebagai hal yang krusial dalam peningkatan produktivitas perempuan, dan memberikan landasan yang sangat baik bagi proses perjuangan pembebasan. sebagai contoh, perbaikan akses air minum dan energi di negara berkembang dapat mengurangi beban kerja perempuan, meningkatkan produktivitas dan memberikan lebih banyak waktu untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Perbaikan transportasi umum dapat mempermudah akses pada pada layanan publik, dengan waktu yang efisien. Perumahan/tempat tinggal menjadi aset esensial untuk memastikan jaminan ekonomi bagi perempuan dan mengurangi resiko kekerasan terhadap perempuan.

Untuk itulah, pada momentum hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) ini, kami dengan berani menyerukan kemanusiaan bagi manusia perempuan Indonesia, dengan tuntutan :

  1. Mendorong terjadinya peningkatan partisipasi perempuan dalam seluruh bidang politik dan produksi, untuk itu pemerintah harus
    1. Menetapkan kuota 50% dalam seluruh jabatan publik
    2. Menyediakan teknologi produksi yang ramah gender
    3. Menyediakan dapur-dapur umum, tempat cuci umum dan tempat penitipan anak dan orang jompo
    4. Melawan seluruh dampak penindasan kapitalisme
      1. Menuntut hak cuti haid dan melahirkan
      2. Menolak diskriminasi upah bagi perempuan
      3. Menuntut kesehatan murah terutama untuk perlindungan terhadap alat reproduksi perempuan
      4. Menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok
      5. Menuntut pendidikan gratis tanpa syarat
      6. Melawan perda-perda diskriminatif terhadap perempuan dan menolak seluruh peraturan anti demokrasi
      7. Menolak semua bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan

Selamat Hari Perempuan Internasional !


[1] Veneklasen et.al, 2012, Women’s Movement and Economic Power : Connecting the Local and the Global, Society for International Development

[2] Cheryl Payer, 1974, the Debt Trap : the IMF and the Third World, Monthly Review Press, New York.

[3] Department of Economic and Social Affairs , 2009, 2009 World Survey on The Role of Women in Development : Women’s Control Over Economic Resources and Access to Financial Resources including Microfinance, United Nation, New York.

[4] David Harvey, 2010, Imperialisme Baru : Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer, Resist Book, Yogyakarta.

[5] Redaksi, “APBN Belum Berpihak pada Perempuan dan Anak”, Koran-jakarta.com, diakses pada tanggal 12 Desember 2012

[6] Espino et.al, 2012, Alternatives under Construction in Latin Amerika, Society for International Development

[7] Komnas Perempuan, 2010, Atas Nama Otonomi Daerah : Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Negara Indonesia, Komnas Perempuan, Jakarta.

[8] Espino, opcit

You might also like

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *