Mengurai Kesemrawutan Fakta-fakta tentang G-30-S

Judul        : Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto
Penulis     : John Roosa
Penerbit   : Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra
Cetakan    : 1, 2008
Halaman   : 392 + xxiv

Sudiarto

(diresposting dari bacabaca.posterous.com)

Bagi John Roosa, banyak tanda tanya menggantung hampir pada setiap aspek Gerakan 30 September (G-30-S), sehingga gerakan ini tampak sebagai kemelut yang kusut tanpa kepaduan. Mengapa gerakan yang mengumumkan pada 1 Oktober 1965 menamai dirinya dengan tanggal hari sebelumnya? Mengapa gerakan yang menyatakan diri sebagai murni internal Angkatan Darat juga memutuskan mendemisionerkan kabinet Sukarno dan membentuk pemerintahan baru atas dasar “dewan revolusi”? Mengapa gerakan yang menyatakan diri sebagai usaha mencegah kup terhadap Presiden Sukarno tidak tegas menyatakan bahwa Sukarno akan tetap menjadi presiden dalam pemerintahan baru tersebut? Mengapa gerakan yang ingin mengganti pemerintahan tidak menggelar pasukan untuk menguasai ibukota sesuai prosedur klasik dalam kudeta? Mengapa gerakan ini tidak menculik Mayor Jenderal Suharto atau bersiap untuk menghadapi pasukan-pasukan yang ada di bawah komandonya?
Empat pendekatan dijelaskan oleh John Roosa untuk menguraikan keganjilan G-30-S. Menurut penjelasan militer Indonesia dan memoar Suharto, G-30-S merupakan siasat PKI “sebagai sebuah institusi” untuk merebut kekuasaan negara, sehingga menjadi dalih untuk penangkapan ribuan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) disertai pembantaian massal. Dua ilmuwan dari Cornell University, Anderson dan McVey dalam analisis pada Januari 1966 menyebut G-30-S sebagai putsch internal Angkatan Darat (AD) yang dilakukan oleh perwira-perwira bawahan sebagai kritik terhadap gaya hidup bermewah-mewah dan orientasi pro-Barat para jenderal di Staf Umum AD (SUAD). Sedang Harold Crouch dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia (1978) menulis bahwa inisiatif awal G-30-S memang timbul di tubuh AD, tapi PKI sangat terlibat meskipun hanya sebagai pemain kedua. Terakhir, W.F. Wertheim dalam artikel pendek pada tahun 1970 mengungkapkan kedekatan antara Suharto dan dua orang pimpinan G-30-S, yaitu Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latief, dan mengajukan Sjam Kamaruzzaman, ketua Biro Chusus PKI, sebagai orang militer yang ditugasi menyusup ke PKI. Tudingan bahwa Sukarno sendiri otak di balik G-30-S sebagaimana dikemukakan oleh Dake, Holtzappel, dan Fic diabaikan karena bukti-bukti yang tidak andal, informasi yang buruk dan lebih merupakan angan-angan penulisnya sendiri.

Dengan menggunakan dokumen yang ditulis oleh Brigadir Jenderal Supardjo, juru bicara G-30-S, dan kesaksian Sjam pada sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada 1967, John Roosa menguraikan kesemrawutan fakta-fakta dan kelemahan pada keempat pendekatan di atas. Tulisan Supardjo yang berjudul ÒBeberapa Pendapat yang Mempengaruhi Gagalnya “G-30-S” Dipandang dari Sudut Militer” ditujukan sebagai analisis post-mortem atas buruknya perencanaan dan pelaksanaan gerakan. Rantai komando yang buruk dicatat Supardjo dengan membagi G-30-S dalam tiga kelompok, yaitu “Kelompok Ketua” (pimpinan PKI), “Kelompok Sjam cs” (Biro Chusus PKI), dan “Kelompok Untung cs” (perwira militer terdiri dari Untung, Latief dan Major Soejono). Bagi Supardjo, Sjam adalah penghubung antara Kelompok Ketua dan para perwira militer, dan dia salah menilai terlalu tinggi atas kemampuan “pimpinan” dalam melancarkan operasi.

Dalam pelaksanaannya, Supardjo mengkritik kegagalan gerakan dalam penempatan pasukan, kecepatan bergerak dan unsur pendadakan. Gerakan tidak menggunakan sepenuhnya stasiun radio sebagai alat propaganda, sedang di lapangan urusan ransum makanan pun tidak diselesaikan sehingga Batalyon 530 yang ditempatkan di depan Istana Merdeka kemudian menyeberang ke “pihak lawan” yaitu markas Kostrad, tanpa perlawanan. Analisis Supardjo sendiri tidak terlalu tepat dalam menceritakan keterlibatan sukarelawan sipil yang digalang terutama oleh Pemuda Rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dikoordinasi oleh Njono sebagai ketua PKI Komite Jakarta Raya. Supardjo adalah penghubung antara G-30-S dengan Sukarno, dan mengusulkan Mayjen Pranoto sebagai panglima sementara AD menggantikan Ahmad Yani. Pranoto sendiri dilarang oleh Suharto untuk datang menemui Sukarno di Halim, tetapi Supardjo menyangka Nasution-lah yang mengendalikan semua operasi penumpasan G-30-S, dengan istilah “Nato” (Nasution-Suharto).

Selain kesaksian Sjam, John Roosa juga mewawancarai mantan anggota PKI yang mengenal Sjam dan Biro Chusus, yang diberinya identitas bernama Hasan. Menurut Hasan, Biro Chusus sudah ada sejak awal 1950-an, berasal dari cabang klandestin partai yang dikenal dengan nama Bagian Militer pada Departemen Organisasi. Struktur ini dibentuk untuk menampung bekas-bekas anggota laskar yang terlibat perjuangan bersenjata antara 1945-1949 dan kemudian bergabung dengan tentara reguler. “Penyusupan” PKI ke tubuh militer sebetulnya bukan sesuatu yang aneh, karena partai-partai lain seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI) pun melakukannya, bahkan sampai pada taraf mengorganisasikan pemberontakan: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta). Pendiri Biro Chusus adalah Pak Karto, tokoh senior PKI dari era 1920-an, dan kemudian digantikan oleh Sjam pada November 1964.

Menurut Sukrisno, nama samaran teman dekat Sjam di Yogyakarta yang berhasil diwawancarai John Roosa, Sjam lahir pada tahun 1924 di Tuban dan sekolah di Yogyakarta. Di kota ini, Sjam bergabung dengan kelompok Pemuda Pathuk yang ingin melawan tentara pendudukan Jepang pada tahun 1943. Kelompok Pathuk yang terdiri dari aktivis Partai Sosialis mengirim Sjam dan Sukrisno ke Jakarta pada tahun 1947, dan sempat bekerja di Kementerian Penerangan dengan gaji yang tinggi. Setelah mendapatkan pendidikan ideologi Marxisme-Leninisme dari sejumlah mahasiswa yang baru kembali dari Belanda, keduanya memutuskan keluar dari Kementerian dan terjun ke pengorganisasian serikat buruh pelabuhan. Kedekatan Sjam dengan Aidit terbangun saat Sjam membantu Aidit muncul pada pertengahan 1950 setelah dua tahun hidup di bawah tanah, dengan meloloskannya dari pengurusan imigrasi di pelabuhan Tanjung Priok.

Hasan menceritakan struktur Biro Chusus. Di Pusat, anggotanya lima orang, Pono sebagai asisten Sjam, Bono sekretaris, Wandi bendahara, dan Hamim pelatih kader. Di daerah-daerah, Biro Chusus terdiri dari tiga orang. Untuk penyamaran, masing-masing tampil sebagai pengusaha: Sjam punya pabrik genteng, Bono pengusaha bengkel, Pono pengusaha restoran, dan Hamim pengusaha bus. Dalam kesehariannya, Sjam selalu tampil berdasi dan berjas serta mengendarai mobil sport mewah. Dan untuk memutuskan keterkaitannya dengan partai, disebarkan desas-desus bahwa para anggota Biro Chusus telah dipecat dari partai karena berkhianat atau pelanggaran disiplin. Sjam bahkan sampai memaksa isterinya untuk mengundurkan diri dari kegiatannya di Barisan Tani Indonesia (BTI).

Biro Chusus rapat satu bulan sekali tanpa mempunyai kantor. Biro Chusus bekerja di bawah Aidit, tidak ada anggota Politbiro dan Central Comite (CC) yang mengetahui nama-nama anggotanya meskipun mereka mengetahui keberadaan Biro Chusus. Sjam menjadi penghubung antara Aidit dan anggota Biro Chusus, dengan berkunjung ke rumah Aidit tanpa dicurigai, mengingat banyak tamu-tamu Aidit sebagai tokoh politik berpengaruh. Begitu tertutupnya Biro Chusus sampai-sampai pimpinan intelijen AD, Mayjen Parman tidak tahu dan menjadi salah satu korban tewas penculikan G-30-S. Sebagai penghubung antara partai dan simpatisan di kalangan militer, Biro Chusus banyak membantu promosi para perwira atas informasi yang diberikan dalam penumpasan pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) maupun PRRI/Permesta.

Pledoi Sudisman dalam sidang Mahmilub pada 1967 berjudul Uraian Tanggung Jawab mengakui keterlibatan dirinya dan pimpinan-pimpinan partai dalam G-30-S. Tetapi dengan menjunjung pernyataan resmi partai pada 6 Oktober 1965 bahwa G-30-S merupakan peristiwa internal AD dan partai “tidak tahu-menahu”, Sudisman menekankan bahwa aksi yang dilakukan “perwira-perwira maju” merupakan cara terbaik dalam melawan jenderal-jenderal sayap kanan AD sebagai rintangan terbesar bagi partai dan politik anti-imperialisme Sukarno. Menurut Sudisman, dalam sidang-sidang Politbiro satu bulan sebelum peristiwa G-30-S, Aidit menjelaskan tentang adanya perwira-perwira maju yang mau mendahului bertindak untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal dengan melancarkan operasi militer membentuk Dewan Revolusi. Aidit juga menugaskan pengiriman beberapa tenaga ke daerah pada hari-hari menjelang mencetusnya G-30-S dengan instruksi “dengarkan pengumuman Radio Republik Indonesia (RRI) Pusat dan sokong Dewan Revolusi”. Tetapi Sudisman sendiri tidak jelas mengungkapkan keterlibatan pimpinan partai, semata-mata mengikuti perintah Aidit.

Kesaksian Iskandar Subekti, panitera dan arsiparis Politbiro, menceritakan detil rapat-rapat Politbiro pada Agustus 1965. Menurut Njono, Politbiro bersidang tiga kali selama bulan Agustus, tapi tidak satu kali pun selama September. Rapat terakhir tanggal 27 atau 28 Agustus lebih bersifat briefing, bukan sidang resmi Politbiro yang diperluas maupun sidang CC yang dipersempit. Keputusan dari sidang tersebut diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro atau Ketua CC yang dijabat oleh Aidit. Sesudahnya, Sjam mulai mengadakan rapat-rapat dengan para perwira baru pada September, sehingga Politbiro tidak mungkin mengetahui apalagi menyetujui tindakan Aidit dan Sjam. Intinya, senada dengan pernyataan Sudisman, G-30-S bukanlah buatan PKI sebagai lembaga walaupun beberapa pimpinan partai tertentu terlibat, karena tidak dibicarakan dan diputuskan oleh CC sebagai badan pimpinan tertinggi partai. Bahkan ada anggota Politbiro yang tidak tahu sama sekali, seperti Njoto yang dianggap Aidit lebih Sukarnois ketimbang Komunis, termasuk Sakirman yang adiknya sendiri (Parman) menjadi target penting penculikan G-30-S.

Pertanyaannya adalah, jika Aidit merupakan penggerak utama G-30-S, apa alasan yang mendasarinya. Pada saat itu memang tersebar kekhawatiran di kalangan politisi Jakarta, bahkan Sukarno sendiri, terhadap komplotan jenderal-jenderal AD dengan kekuatan Barat untuk menggulingkan Sukarno. Partai bisa saja bersandar pada kekuatan Sukarno untuk menangani mereka, tetapi pilihan lain adalah bersandar pada kekuatan jutaan massa pendukung partai. Joesoef Isak, saat itu menjabat ketua Persatuan Wartawan Asia-Afrika (PWAA), mendapat informasi dari beberapa anggota CC bahwa suatu aksi massa menentang “kapitalis birokrat” dan “kaum kontra-revolusioner” akan segera terjadi pada bulan-bulan Agustus-September. Menurut Manai Sophiaan –seorang politisi Sukarnois dan mantan duta besar untuk Uni Soviet– berdasarkan wawancara mantan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Karim D.P., Aidit mendapat inspirasi untuk “tindakan mendahului” dari peristiwa kup di Aljazair pada 19 Juni 1965 yang dilancarkan oleh Kolonel Boumedienee terhadap Presiden Ahmed Ben Bella. Aidit, bersama-sama dengan para Maois Cina, memuji kup tersebut dan mengecam Ben Bella.

Sementara di sisi lawan, Angkatan Darat selama berbulan-bulan menunggu momentum sebuah gerakan yang akan dijadikan dalih untuk melancarkan penghancuran total terhadap PKI. Strategi ini bertemu dengan skenario yang dibangun Amerika Serikat dan Central Intelligency Agency (CIA) setelah gagal menggulingkan Sukarno melalui dukungannya terhadap PRRI/Permesta. Ketika pecah G-30-S, Suharto bergerak tanpa ampun dengan menggunakan instruksi yang ditandatangani sendiri oleh Sukarno untuk melancarkan operasi dan membentuk Mahmilub, menahan menteri-menteri Sukarno, hingga melancarkan jalan bagi terpilihnya sebagai pejabat presiden pada Maret 1967. Jutaan rakyat dibantai, tanpa ada monumen dibangun untuk memperingatinya. Sebaliknya, Suharto mendirikan Monumen Pancasia Sakti di Lubang Buaya, dan menjadikan G-30-S sebagai narasi besar Orde Baru sebagai antitesis dari penyelewengan Orde Lama dan ancaman komunisme. Meskipun monumen itu sekarang sudah sepi kembali, dan film Pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI tak lagi diputar tiap tahun, bahkan Pancasila pun seolah kehilangan kesaktiannya di tengah deras arus globalisasi dan kebangkitan radikalisme keagamaan, tetapi “hantu komunisme” masih tetap hidup dalam pikiran penguasa.