Ayo Rakyat Lawan Regulasi Anti Demokrasi!

Perang, kekerasan dan ketidakadilan masih terus akan berlangsung pada tahun mendatang. Rakyat tertindas bersatulah melawan rezim penindas!

Redaksi Koran Pembebasan

Bulan September kali ini menjadi lebih penting, bukan saja karena bulan ini adalah bulan perlawanan kaum tani (24 september), aksi Sejuta Buruh dan momen arus balik revolusi Indonesia (30 September), tetapi juga karena di bulan ini ada 2 rancangan undang-undang yang akan kembali digodok dan disahkan oleh DPR.

Jika sebelumnya DPR sudah berhasil mengesahkan UU Intelejen dan UU Pengendalian Konflik Sosial (UU PKS), ke depan dalam kerangka prolegnas, DPR tengah membahas RUU lainnya yang membahayakan demokrasi. RUU tersebut adalah RUU Ormas, RUU Keamanan Nasional, dan RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Dari kedua UU tersebut, negara mendapatkan legitimasi hukum untuk melakukan penangkapan dan tindak kekerasan fisik, bahkan dalam UU PKS negara memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyatakan keadaan darurat.

UU dan RUU di atas berbahaya karena, disatu sisi, menghambat kebebasan berorganisasi rakyat dan, disisi lain, memberikan peluang sah secara hukum bagi militer untuk masuk ranah publik.

RUU Ormas misalnya, alih-alih berangkat dari kritik gerakan terhadap UU Ormas No. 8 1985, rancangan undang-undang ini mewajibkan ormas mendapatkan pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kementerian Hukum dan HAM. Registrasi ganda ini menjadi peluang besar bagi negara untuk mengatur sah dan tidak sahnya ormas serta akibat hukum karena ketidaksahan ormas dan aktivitasnya tersebut. Akibat hukum bisa terjadi hingga pembubaran ormas. Sebelum RUU ini disahkan, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, 2 kali aksi damai solidaritas di Jayapura, Papua, dibubarkan oleh aparat kepolisian.  Tidak hanya itu, dalam RUU ini beberapa fraksi di DPR mengajukan pengaturan Azas Pancasila sebagai azas organisasi kemasyarakatan. Hal ini salah satu ciri praktek yang sama yang dilakukan pada masa orde baru.

Jika dalam RUU Ormas kebebasan berserikat ditumpulkan, di dalam RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara memberikan kesempatan bagi militer untuk merekruit warga negara berumur 18 tahun untuk wajib militer. Padahal dari kondisi peta politik regional hari ini belum ada sinyal berbahaya sehingga harus menghabiskan dana rakyat mendidik para pemuda wajib militer. Apalagi kemampuan 400.000 orang tentara jika ditempatkan di barak-barak perbatasan lebih tepat dalam menjaga pertahanan. Lalu apa? Tentu saja, melalui RUU ini,  atas nama “wajib” para pemuda akan lebih mudah dijejali makna nasionalisme militer, lebih terbuka pada militerisme. Ini yang berbahaya bagi  perjuangan reformasi dan “perjuangan untuk melawan lupa”. Generasi muda dibuat lupa, atau bahkan tolerir pada kejahatan militer di masa lalu dan (bisa juga) di masa depan.

Payung regulasi anti demokrasi ini adalah RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Dari rancangan undang-undangnya terlihat bahwa dengan diluaskannya pengertian dan kategori ancaman keamanan nasional. Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang akan dibentuk, setelah disahkannya RUU ini, dapat menetapkan situasi tertentu sebagai “mengancam keamanan nasional”. Selanjutnya, TNI diberikan keleluasan  mengamankan bahkan hingga penangkapan dan penginterogasian.

Sejalan dengan UU PKS, RUU Kamnas sangat berpotensi represif terhadap gejolak perlawanan rakyat yang meningkat akhir-akhir ini, baik di sektor pertanian dan perkebunan maupun di kawasan industri ataupun ‘daerah konflik’. Mulai dari isu konflik tanah antara petani dengan PTPN atau lahan bisnis militer seperti kasus Alas Tlogo, Kebumen, dsb, maupun pemogokan pabrik yang tengah marak terjadi seperti di Bekasi, Batam, dan Sidoarjo, bahkan hingga penembakan, penculikan dan penangkapan yang semakin meningkat di Papua. Penangan militeristik atas nama “keadaan darurat” atau “ancaman kemanan nasional” kedepannya menjadi alasan untuk memukul ekspresi politik rakyat.

Dari paparan di atas, regulasi tersebut jelas tidak berpihak bagi demokrasi, tidak berpihak pada rakyat. Tetapi sedikit sekali elemen gerakan demokratik yang merespon regulasi tersebut, baik dalam pengertian ofensif maupun defensif. Hanya sebagian kecil LSM yang merespon melalui koalisi yang dibentuk. Terhadap UU PKS, misalnya, hanya puluhan mahasiswa sanggup aksi melakukan penolakan di Bunderan HI, padahal UU PKS disahkan tidak jauh momentumnya dari hingar-bingar penjebolan gerbang DPR saat demontrasi menolak kenaikan BBM pada Maret kemarin.  Inilah cerminan bagaimana kontribusi perhatian politik gerakan demokratik secara umum terhadap isu-isu demokrasi semakin rendah. Padahal akibatnya terhadap perjuangan politik jangka panjang sangatlah signifikan. Tanpa demokrasi seluas-luasnya kesejahteraan hanyalah mimpi yang sulit direalisasikan. Karena, apapun akan dilakukan oleh korporasi dan penguasa untuk mengamankan aset vital dan akumulasi kapitalnya.

Di tengah hiruk pikuk persiapan aksi sejuta buruh dan aksi hari tani, kita harus menyadari bahwa perjuangan demokrasi belum selesai, belum apa-apa. Kekuatan anti demokrasi belum jua dilumpuhkan, bahkan tengah bangkit perlahan. Maka dari itu, arti penting melanjutkan perjuangan demokrasi ditengah samudera perjuangan upah, status kerja, kebebasan berserikat, tanah, tuntutan-tuntutan demokratik seperti menolak regulasi anti demokrasi harus menjadi bagian penting perjuangan, sekaligus menjelaskan kepada kaum buruh, tani, nelayan dan mahasiswa bahwa kekerasan di Papua, Alas Tlogo, Kebumen, Ogan Ilir-Sumsel, dll, bukanlah kesalahan oknum polisi, melainkan cerminan militerisme belum dihancurkan. Dan UU Intelejen, UU PKS, RUU Kamnas, RUU Komponen cadangan  dan RUU Ormas adalah cerminan militerisme yang mencari jalan untuk bangkit.*

You might also like

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *