YOGYA (KRjogja.com) – Puluhan Ibu Rumah Tangga dari Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung Agung, Sabtu (19/3). Uniknya, mereka membawa jerigen bertuliskan ‘Tolak Kenaikan BBM’ sambil terus berorasi.
Saat berorasi, para ibu rumah tangga tersebut mengeluhkan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Mereka menyatakan penolakan tegas kebijakan tersebut karena dianggap akan semakin membuat rakyat sengsara. Termasuk menganggap kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan solusi yang tidak mendidik.
“Kebijakan BLT hanya akan membodohi rakyat. Pemberian kompensasi tersebut tidak bisa sebanding dengan kebutuhan masyarakat pasca kenaikan harga BBM. Rakyat justru akan semakin menderita karena harga kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi,” ujar salah satu orator.
Sementara, koordinator umum aksi, Ari Lamondjong menuturkan, kenaikan harga BBM justru akan memicu kenaikan inflasi, peningkatan harga sembako, transportasi dan lainnya. Alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM guna menghemat anggaran dalam APBN, juga tidak masuk akal.
“Momentum BBM adalah momen kesekian kalinya, yang membuktikan kepada kita bahwa alih-alih melindungi rakyat, pemerintah SBY-Boediono dan parlemen memilih untuk melindungi orang kaya dan membuat si miskin semakin miskin,” tuturnya.
Pihaknya menuntut pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik karena akan menambah beban hidup rakyat. “Pemerintah harus memperbanyak alokasi APBN untuk subsidi rakyat diantaranya subsidi pendidikan, kesehatan dan lainnya. Cabut seluruh UU diskriminatif yang tidak berpihak pada rakyat,” tandasnya. (Aie)
_______
PPRM Demo Tolak Kenaikan BBM dan TDL
JOGJA—Puluhan orang yang tergabung dalam Persatuan polotik rakyat miskin (PPRM) melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan TDL.
Aksi dimulai dari taman parkir Abu Bakar Ali. Massa kemudian berjalan menuju kantor DPRD DIY. Kendati kantor tersebut tidak menampakkan aktivitas, namun para aktivis tetap melakukan aksi di halaman kantor dengan penjagaan sejumlah aparat polisi dan petugas keamanan DPRD.
Juru bicara PPRM DIY-Jateng, Ari Lamojdong menegaskan beberapa tuntutannya melalui aksi tersebut.
Diantaranya mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM dan TDL karena dinilai akan menambah beban hidup rakyat mikin.
Mendesak pemerintah untuk memperbanyak alokasi APBN untuk subsidi rakyat meliputi subsidi pendidikan, kesehatan, sembako dan lainnya.
Mendesak pemerintah untuk mengenakan pajak progresif , mencabut seluruh UU diskriminatif tidak berpihak pada rakyat, memberikan hak rakyat untuk berpolitik dan melibatkan rakyat secara langsung.
Selain itu mereka juga mengancam akan melakukan aksi mogok secara nasional jika desakannya tersebut tidak dipenuhi.
“Jika tuntutan kami ini tidak dipenuhi maka kami mengancam akan melakukan aksi mogok nasional mulai 25 maret-5 april mendatang, kita suarakan untuk menolak kenaikan BBM karena hanya akan menyengsarakan rakyat,” kata Ari Lamondjong. (sun)
________
Pemerintahan SBY-Boediono Terancam Digulingkan
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Organisasi Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) meminta Presiden SBY membatalkan rencananya untuk manaikkan harga BBM, karena kebijakan tersebut hanyalah akan menambah sengsara rakyat miskin Indonesia.
Ketua Umum PPRM, Aslihul Fahmi Alia, mengajak rakyat Indonesia untuk menggulingkan pemerintah, bila SBY tetap bersikeras menaikkan harga BBM, dan juga tarif dasar listrik (TDL). Sebagai keprihatinan atas adanya rencana kenaikan harga BBM ini, sekitar 50 aktivis PPRM Yogyakarta, Sabtu (17/03) turun ke jalan.
“Ini baru aksi permulaan. Kalau SBY berkeras menaikkan harga BBM kami akan turun dengan massa yang lebih besar untuk menduduki kantor-kantor pemerintahan,” tutur Aslihul.
Aksi PPRM ini dilakukan dengan berjalan kaki di sepanjang Jl Malioboro, Yogyakarta. Massa kemudian berkumpul di depan pagar istana Gedung Agung. Di sepanjang jalan, mereka membagikan selebaran tentang analisa mereka terhadap dampak-dampak buruk yang bisa dialami rakyat akibat kenaikan BBM.
Kata Aslihul, PPRM kembali akan turun ke jalan pada 25 Maret-5 April mendatang, untuk terus menyuarakan penolakan mereka. Menurut dia, SBY beralasan terpaksa menaikkan BBM demi menyelamatkan defisit APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.
Dikatakannya, sebenarnya masih banyak cara lain yang bisa dilakukan SBY. Menaikkan BBM itu hanyalah cara ‘gampangan’ yang dilakukan pemerintah, tanpa mempedulikan dampaknya terhadap rakyat miskin.
Sebenarnya, kata dia, kalau SBY bijaksana seharusnya ia menerapkan kebijakan pajak progresif untuk barang-barang mewah yang masuk ke Indonesia. Cara lain, bisa dengan menyita kekayaan para koruptor yang selama ini telah menjarah uang negara.