Bekas Aktivis yang Jadi Politisi Senayan Tak Bisa Mengubah Struktur Orde Baru

Jum’at, 20 Januari 2012 , 07:40:00 WIB
Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

RMOL. Sistem yang dijalankan di Indonesia saat ini adalah sistem kapitalisme neoliberal.

Demikian disampaikan Paul Suryanta Ginting saat berbincang-bincang dengan Rakyat Merdeka Online, di waktu rehat acara pertemuan Tahun Baru 2012 masyarakat Indonesia, yang diselenggarakan Yayasan (Stichting) Persaudaraan di Gedung De Schakel, Diemen, di pinggir kota Amsterdam (Minggu, 15/10).

Paul Suryanta Ginting adalah pria kelahiran Medan pada 1980. Namun Suryana besar di Bandung dan sempat kuliah di Yogyakarta. Suryana sudah menjadi aktivis sejak kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Ia mengambil jurusan teknik geologi dan kemudian bergabung dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

“Setelah itu (tahun 2000) saya bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik. Kemudian sekitar Januari 2004 saya masuk menjadi pimpinan nasional, pimpinan pusat PRD. Dan tahun 2007 kami split (pecah) dalam pimpinan pusat Partai Rakyat Demokratik dalam soal elektoral pemilu, di mana ketika itu kami membangun Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas),” kata Suryanta.

“Pada tanggal 29 Maret 2007 Papernas diserang oleh Front Pembela Islam (FPI), dan itu membuat sebagaian pimpinan nasional PRD berfikir ulang, bahwa kita tidak bisa ikut Pemilu 2009 dan banyak yang memutuskan untuk bergabung dengan Partai Bintang Reformasi,” ujar Suryanta.

Berikut lebih lanjut perbincangan Suryanta Ginting dengan Rakyat Merdeka Online.

Apa sebabnya serangan FPI terhadap PRD?

FPI menyerang PRD karena ada tuduhan, bahwa kami adalah komunis. Tuduhan itu sudah dilakukan sejak kami melakukan Kongres di Yogya pada Januari 2007. Kongres itu dibubarkan oleh FPI. Sejak itu konferensi-konferensi organisasi juga diserang oleh FPI dan Front anti komunis.

Kesimpulan apa yang bisa diambil dengan terjadinya penyerangan tersebut?

Kesimpulannya, bahwa memang demokrasi di Indonesia masih sangat terbatas. Dan militer berupaya sebesar-besarnya untuk mengeleminasi gerakan rakyat untuk bisa terlibat dalam partisipasi politik dalam pemilu, di dalam semua kontestasi-kontestasi politik begitu.

Tadi Anda katakan ada split di dalam pimpinan nasional PRD. Apa yang bisa diambil dari adanya pengalaman tersebut?

Ini kan taktik vulgar sentrisme sebenarnya, di mana sebagian besar aktivis tidak hanya PRD, tetapi sebagian aktivis pra dan pasca 1998 kalau dilihat hampir 500 aktivis ikut di gerbong partai-partai yang ada yang ikut pemilu tahun 2009. Dan pada kenyataannya mereka tidak bisa berbuat atau merubah apapun di dalam. Apakah mereka yang di dalam Golkar, di dalam PKB, Demokrat, Hanura, Gerindra ataupun di dalam PDI-P seperti Budiman Sudjatmiko sekalipun, yang sekarang sudah menjadi anggota DPR, mereka tidak bisa mengubah suatu struktur dan kebudayaan yang sebenarnya direproduksi dari kebudayaan 32 tahun Orde Baru, yang sangat terbelakang dalam soal demokrasi dan soal-soal kesejahteraan.

Apakah memang tujuan waktu itu para pimpinan dan aktivis PRD masuk ke berbagai partai politik lain bisa mengubah masing-masing partai yang mereka masuki?

Sebagian besar berfikir, bahwa sulit bagi gerakan rakyat untuk muncul dengan kekuatannya sendiri, dengan alat politiknya sendiri. Dan sebagian besar dari mereka berfikir masuk ke dalam alat politik partai-partai yang ada yang sudah tumbuh dan berkembang lama begitu, dan kemampuan ekonomi juga bagus itu memudahkan mereka untuk mempengaruhi. Tapi sebagian juga masuk ke partai lain karena memang sikap oportunisme, karena memang sangat sulit untuk membangun gerakan dari bawah dan kemudian sudah tidak cukup tahan, apalagi membangun gerakan itu tidak ada gajinya, sehingga masuk ke dalam partai-partai elit yang ada.

Tentang kegiatan Anda sendiri sekarang ini?

Kami sejak pecah dari PRD Juli 2007, kemudian kami bikin Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM PRD). Dan KPRM PRD kemudian berubah nama. Kenapa berubah nama, karena kami pikir sudah tidak bisa lagi menyelamatkan PRD. Dan kami mengganti nama menjadi Partai Pembebasan Rakyat.

Siapa Ketuanya?

Kami belum punya ketua. Konsep kami adalah sebagai Jurubicara. Yakni Jurubicara Partai Pembebasan Rakyat.

Apakah ideologi dari Partai Pembebasan Rakyat ini?

PPR ini masih melanjutkan ideologinya PRD, yaitu sosial demokrasi kerakyatan.

Apa yang membedakan ideologi tersebut dengan sosial-demokrat?

Yang membedakannya dengan sosial demokrasi adalah dalam soal perdamaian-ismenya dengan kapitalisme. Atau istilah vulgarnya adalah bahwa sosial demokrasi dia hanya mencekik leher kapitalisme, tetapi tidak membunuh kapitalisme. Dan kami mengambil perasan dari Marx, Engels dalam pengertian sosial demokrasi tersebut untuk kemudian, bahwa sosial demokrasi ini harus berpihak terhadap apa kebutuhan-kebutuhan demokrasi dan kebutuhan-kebutuhan rakyat.

Apa yang ingin dicapai dengan mendirikan Partai Pembebasan Rakyat atau dengan kata lain apa visi misi dari PPR ini?

Sekarang apa dulu yang merupakan masalah dari masyarakat Indonesia. Kalau kami lihat masalah dari masyarakat Indonesia ini kan adalah persoalan mendasarnya adalah kapitalisme. Imbas dia dijajah, imbas dia menjadi sasaran atau dirampok oleh imperialisme itu kan sebenarnya karena semua elit politik yang ada terus menerus menjalankan sistem politik kapitalisme. Sistem kapitalisme yang dijalankan sekarang ini adalah sistem kapitalisme neoliberal yang pada hakekatnya mencaplok sumber daya masyarakat, tidak hanya soal hak hidupnya itu sendiri. Kemudian juga soal sumber daya alamnya, baik emas, hutan dan sebagainya diambil alih oleh asing.

Tapi selain dalam soal-soal kesejahteraan juga adalah soal-soal demokratisasi. Ada persoalan, pertama, di mana militerisme masih kuat dan kedua, ada persoalan di mana partisipasi rakyat di dalam proses politik itu masih sangat rendah. Untuk melawan militerisme, apalagi melawan fundamentalisme dan konservatisme, apakah yang terjadi di dalam Islam ataupun yang non-Islam, itu tidak akan bisa mungkin terjadi apabila tidak ada upaya untuk membuka sebesar-besarnya ruang demokrasi. Dan tidak akan bisa mungkin juga kita memperjuangkan kesejahteraan atau melawan kapitalisme atau melawan imperialisme, kalau tidak ada ruang demokrasi yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya.

Ruang demokrasi apa yang ingin kita capai itu adalah ruang demokrasi dimana rakyat bisa membangun organisasinya, bebas berekspresi, bebas kemudian untuk mengembangkan pikiran politiknya, kemerdekaan politik terhadap pikirannya. Dan kemudian juga terlibat di dalam kebijakan dan mengontrol kebijakan itu sendiri.

Yang terjadi sekarang ini tidak begitu. Karena yang sekarang ini terjadi adalah demokrasi prosedural. Orang boleh bikin partai, tapi untuk bikin partai ini dan diakui serta bisa ikut pemilu, syaratnya macam-macam. Pengeluaran duitnya banyak, harus punya banyak cabang dan hanya partai-partai besar seperti partai yang dibekingi oleh konglomerat seperti Surya Paloh, misalnya Partai Nasdem, semacam partai seperti itulah yang bisa lolos pemilu. Hanya dalam waktu yang begitu pendek mereka bisa membangun struktur partai. Tetapi gerakan rakyat yang kemudian berjuang untuk mendirikan partai politik yang prosesnya berjalan sudah 20 tahun itu hambatan-hambatannya, baik politik maupun dari segi keuangan, adalah sangat besar. [ysa]

You might also like

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *