Indonesia: Mengingat Pembunuhan Massal*

#HILANG #GESTOK (Rakyat) oleh Nobodycorp. Internationale Unlimited

Alex de Jong**

Periode 1960-an adalah suatu periode pergolakan dan perubahan di seluruh dunia. Namun,  ketika di banyak bagian lain dunia dekade itu sering diingat sebagai suatu masa menggairahkan dan penuh harapan, di Indonesia masa itu terbelah dua oleh suatu gelombang kekerasan yang hebat. Sekitar 45 tahun yang lalu, satu dari kejahatan terbesar di abad ke-20 terjadi: dari awal Oktober 1965 hingga Maret 1966, setelah percobaan kudeta oleh perwira-perwira pro-Partai Komunis yang berbuah menjadi bumerang, Indonesia menyaksikan pembantaian paling berdarah di dalam sejarahnya.

Wujud pembunuhan yang paling utama adalah pogrom[1] anti komunis, menargetkan tidak saja pimpinan-pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi sekutunya, namun juga jajaran massa pendukungnya. Ribuan mati dalam pembunuhan sistematis dan ditargetkan ini. Hasil dari pembunuhan adalah pendirian Orde Baru Soeharto atau kediktatoran Orde Baru. “1965” menjadi legenda berdirinya rejim Soeharto. Ingatan soal itu seketika direpresi dan diperalat, dibentuk dan diingkari: “jangan bicarakan soal pembunuhan itu”, “pembunuhan merupakan satu periode histeria massa”, “amuk massa”, “pembunuhan disebabkan oleh perseteruan diantara Komunis”, “jangan dukung komunisme, ingat bagaimana mereka membunuhi orang-orang itu di tahun 1965”—dan, dengan suara setengah berbisik; “jangan dukung komunisme, ingat bagaimana kami hancurkan PKI itu”.

Sebelum 1965: krisis dalam masyarakat

Indonesia di awal enampuluhan adalah suatu masyarakat yang berada dalam kekisruhan: secara politik, ekonomi, dan sosial. Negara Indonesia baru berusia 15 tahun, secara resmi didirikan 17 Agustus 1945, dan memenangkan kemerdekaannya setelah empat tahun perang gerilya melawan pasukan kolonial Belanda. Politik pasca perang merupakan isu utama dalam kehidupan banyak orang Indonesia. Pada pemilihan umum tahun 1955, hasilnya mengejutkan, hampir mencapai 100 persen[2]. Bentangan politik Indonesia sangat beragam dan hidup, partai-partai dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan partai bertebaran di masyarakat: dari koperasi kredit sampai kelompok baca do’a, dari serikat petani sampai klub main catur. Konglomerasi (pengumpulan) suatu pusat politik dan organisasi-organisasi sekutu dikenal sebagai aliran. Aliran adalah kenyataan hidup sehari-hari—aliran bukanlah organisasi-organisasi kampanye yang hanya aktif ketika masa pemilu namun menstrukturkan kehidupan para simpatisannya di sepanjang tahun.  Di aliran mana seseorang bergabung  sering merupakan “identitas utama bagi seorang individu”[3] seperti ditulis seorang ahli Indonesia Max Lane dalam bukunya Bangsa yang Belum Selesai, Indonesia sebelum dan sesudah Soeharto.

Aliran PKI adalah yang terbesar[4]. Dibentuk tahun 1920, PKI adalah salah satu partai Komunis tertua di luar Uni Sovyet. Setelah direpresi oleh pemerintah kolonial Belanda pasca pemberotakan yang eksekusinya sangat buruk di tahun (1926 sampai–pent)1927, PKI direorganisasi setelah berakhirnya pendudukan Jepang. Setelah baru saja selamat dari kehancuran total oleh pemerintah Indonesia yang baru di tahun 1948 (setelah apa yang disebut “Peristiwa Madiun”, suatu rencana revolusi oleh milisi pro PKI) PKI melakukan langkah panjang dalam memenangkan dukungan dan pengaruh dengan strategi damai, membangun kekuatan institusional[5]. Sekretaris Jenderal PKI, D.N. Aidit memformulasikan teori bahwa negara Indonesia memiliki dua aspek: satu yang progresif atau “pro-rakyat”, diidentifikasi melalui Presiden nasionalis Sukarno, dan satu yang reaksioner atau “anti-rakyat”. Bagi kaum Komunis, tugasnya adalah mendukung dan menguatkan aspek progresif negara. Teori itu berkontradiksi dengan posisi tegas Lenin mengenai penghancuran negara borjuis dan teori Marxsit mengenai basis kelas dari negara[6]—namun pertumbuhan PKI yang luar biasa tampaknya mendukung pragmatisme Aidit ini.

Partai tersebut mengaku mengalami peningkatan, antara bulan Juli 1959 dan Oktober 1962, dari 1,5 juta menjadi 2 juta anggota, sementara organisasi-organisasi massa sekutunya diperkirakan bertumbuh dari 7,8 menjadi lebih dari 11 juta, sebelum mencapai puncaknya 20 juta beberapa tahun kemudian. Pada pemilihan umum untuk Majelis Konstituante, partai memenangkan 16,47 persen suara. Pada tahun 1962, Sukarno, yang mengonsentrasikan kekuasaan di tangannya dengan mengorbankan parlemen dan menunjuk kabinetnya sendiri—suatu sistem yang disebut “demokrasi terpimpin”—memberikan posisi pada pimpinan PKI Aidit dan Lukman sebagai menteri-kabinet[7].

PKI tidak hanya aktif pada level politik elektoral. Selama periode 1956-7, hampir seluruh perusahaan milik Belanda di Indonesia diduduki oleh kaum buruh. Pendudukan ini dilakukan pada puncak mobilisasi massa, dipelopori oleh Sukarno dan PKI, melawan kelanjutan intervensi kekuatan imperialis dalam ekonomi Indonesia. Namun, partai berdiri sebagai kontrol atas perusahaan yang secara resmi “dinasionalisasi” dan diserahkan pada tentara: yang ditunjuk untuk mengelola pabrik-pabrik yang baru saja “dinasionalisasi” dan menindas dengan kejam setiap aktivitas keserikat-buruhan di dalam pabrik.

Masyarakat Indonesia menjadi semakin terpolarisasi pada pembagian kiri-kanan. Di sayap kanan, pengelompokan satu-satunya dengan ukuran dan organisasi yang bisa menandingi PKI adalah tentara. Lawan PKI mempererat ikatan dengan perwira tentara yang melawan kebijakan-kebijakan PKI dan saran-saran mereka seperti mengorganisasikan suatu milisi rakyat. Sementara, peran PKI justru dibatasi oleh kebijakannya beraliansi dengan Presiden Soekarno . Bung Karno, begitu ia dipanggil, mempertahankan keseimbangan antara sayap kanan dan para pendukungnya di kalangan tentara dan PKI serta gerakan massanya. Sudah sejak penghujung 1920-an Sukarno mulai menggunakan slogan NASAKOM– Nasionalisme, Agama, dan Komunisme—untuk mengindikasikan kombinasi Komunisme dan Islam atas landasan nasionalisme Indonesia[8]. Soekarno berpikir untuk menyubordinasikan gerakan Komunis dan Islam menjadi apa yang diharapkan melingkupi gerakan Nasionalis.

Walaupun Sukarno biacara terus menerus oleh tentang “melanjutkan revolusi Indonesia”, perubahan sosial-ekonomi masih sedikit. Terdapat suatu kesenjangan antara retorika anti-imperialis Sukarno yang membara, khususnya menargetkan “neo-kolonialisme” Belanda, Inggris, dan Amerika, dengan realitas sehari-hari yang membantu menyuburkan perasaan krisis yang mendalam[9]. Frustasi, partai terlibat dalam Kulturkampf[10]  yang pahit melawan artis dan penulis yang dianggap  ‘reaksioner’ dan ‘anti rakyat’[11]—mengasingkan sebagian intelejensia yang mendukung kekuatan-kekuatan anti-PKI. Ideologi NASAKOM dan figur Soekarno yang populer sendirilah yang membantu melindungi partai dari serangan langsung oleh sayap-kanan.

Namun segera setelah partai tak lagi menyubordinasikan tindakan-tindakannya pada kebijakan persatuan nasional, konfrontasi menjadi tak terhindarkan lagi. Dalam tahun 1964 dan 1965, tak bisa mengabaikan tuntutan kaum tani miskin, PKI mulai mengikuti pendekatan yang lebih independen di pedesaan. Di tahun 1960 UU reforma agraria yang cukup progresif, UU Pokok Agraria serta Bagi Hasil, yang bertujuan mengapuskan pemilikan tanah besar, mendistribusikan tanah pada buruh tani dan menerapkan pembagian hasil antara pengolah tanah dan tuan tanah, diadopsi. Namun demikian, undang-undang tersebut hampir-hampir tidak efektif sejak pemberlakuannya: pelaksanaan UU tersebut telah disabotase terutama oleh birokrasi negara yang konservatif. Upaya-upaya  PKI menegakkan UU melalui aksi massa, yang disebut Aksi Sepihak, menuju pada polarisasi yang hebat. Dan mereka gagal karena tuan tanah lokal, seringkali pemimpin Islam/ulama dan partai-partai sayap kanan yang terkait dengannya, serta aliran Muslim orthodoks (santri), memobilisasi pendukung, yang menimbulkan pertengkaran dan sering memakan korban.  Di daerah yang merupakan  basis kuat santri seperti Jawa Timur, di masa-masa awal 1965, PKI telah berada pada posisi defensif[12].

PKI melihat di dalam diri Soekarno lah pemimpin borjuis nasional yang anti imperialis—namun dalam konfrontasi dengan tentara, kelemahan dari persekutuan ini menjadi kentara. Terlebih lagi, dikonfrontasi perselisihan yang mendalam menyangkut pendudukan lahan, Sukarno semakin kagok menyerukan “persatuan” dengan menggunakan slogan NASAKOM: “hindari perpecahan bangsa, hentikan histeria, hentikan pertikaian, tuliskan NASAKOM pada panji-panji[13]. Namun justru pendalaman kontradiksi kelas di pedesaan yang membuat keberlanjutan kebijakan NASAKOM menjadi mustahil. Tentara mengontrol perusahaan-perusahaan utama milik negara dan menghalangi upaya-upaya pengaturan ekonomi oleh Sukarno yang semakin cenderung ke kiri. Seperti dalam perjuangan terhadap reformasi tanah, kaum Kiri Indonesia mendapati tentara menghalangi jalan untuk perubahan progresif dan Sukarno tak sanggup mengubahnya.

Sejak akhir tahun 1957 dan seterusnya, Indonesia memasuki suatu krisis ekonomi yang mendalam, suatu krisis yang tidak dapat disalahkan sepenuh-penuhnya pada kebijakan-kebijakan Sukarno—harga ekspor-impor produk-produk untuk pasar-dunia jatuh—melainkan salah satu hal yang tak dapat ia atasi. Inflasi melambung tinggi: nilai rupiah jatuh dari minggu ke minggu. Dengan uang yang hilang nilainya, pemilik tanah bahkan semakin keras mempertahankan pemilikan mereka. Pendukung Revolusi semakin bertambah frustasi, sementara bagi musuh-musuh mereka bahaya revolusi bertambah makin besar, seperti halnya Sukarno dan para pendukungnya yang terus menerus menyerukan suatu “revolusi”. Retorika revolusioner Sukarno dan para pendukungnya semakin bertolak belakang dengan realitas. Kontradiksi dan krisis ekonomi yang menggerogoti otoritasnya mencemaskan PKI yang telah memperhatikan keterbatasan dari kekuasaannya.

Gerakan 30 September

Di subuh hari pertama Oktober 1965, sekitar pukul 3.15, tentara diangkut oleh beberapa truk dan pergi ke rumah salah seorang jenderal A.H, Nasution, menteri Pertahanan, Letnan Jenderal Achmad Yani, komandan angkatan darat, dan lima staf jenderal Yani: S. Parman, Mas Tirtodarmo Haryono, R. Suprapto, Soetojo Siswomihardjo and Donald Ishak Panjaitan, di ibukota Jakarta. Jenderal ini secara umum dianggap bersimpati terhadap kelompok kanan dan tidak simpatik terhadap Sukarno. Prajurit-prajurit tersebut tergabung dalam satu kelompok yang disebut “Gerakan 30 September” yang mengaku mendapat dukungan dari Sukarno. Tujuan aksi tersebut adalah, yang dinyatakan kemudian oleh mereka, mencegah jenderal-jenderal sayap kanan dari kudeta melawan Soekarno dengan “menahan” mereka. Namun demikian, Ahmad Yani, M.T. Haryono dan D.I. Panjaitan terbunuh di rumah mereka, mencoba menghindari penculikan. Target paling penting operasi tersebut, Nasution, melarikan diri dari penangkapan: dalam kebingungan, calon panculiknya itu menembak anak perempuannya yang berusia lima tahun dan seorang penjaga sebelum menembak ajudan Nasution.

Para penculik mengumumkan diri mereka di siaran radio. Penyiaran pertama di stasiun radio nasional dilakukan sekitar pukul 7.15 pagi. Laporannya dalam bentuk laporan-berita, yang diberitakan sebagai pihak ketiga. Mungkin ini maksudnya untuk memberi karakter lebih meyakinkan pada siaran tersebut—namun hal tersebut akan menjadi salah satu dari banyak sumber-sumber kerancuan. Satu-satunya nama yang diumumkan dalam laporan tersebut adalah Letnan Kolonel Untung, komandan batalion pengawal presiden yang mengaku bahwa gerakan tersebut untuk mencegah suatu “kudeta kontra-revolusi” oleh kelompok yang diidentifikasi sebagai “Dewan Jenderal”. Meskipun para pelaku dalam Gerakan 30 September melawan para perwira tinggi mereka, mereka mengaku melakukan tindakan tersebut sebagai kesetiaan pada komandan tertinggi mereka, presiden Sukarno.

Setelah menerima konfirmasi dari para penculik, tiga pimpinan gerakan, brigadir jenderal M.A. Supardjo, kapten Sukirno dan mayor Bambang Supeno, mencoba mengontak presiden di istananya. Namun Sukarno tidak di rumah. Apa yang akan mereka lakukan kalau saja Sukarno menemui mereka? Menahannya, seperti dalam suatu kudeta? Atau, apakah pernyataan kesetiaan mereka itu tulus? Dalam kasus tersebut, sejarawan John Roosa memberi pandangan, mereka mungkin hendak mengonfrontirnya dengan fakta “penahanan” perwira-perwira sayap kanan tersebut dan meminta dukungannya. Siaran yang dilakukan kemudian, dimana gerakan mengumumkan pembubaran pemerintah Sukarno, mungkin menjadi suatu reaksi tak terencana terhadap kegagalan mereka memenangkan dukungan pemimpin yang hendak mereka pertahankan. Terlepas apapun perasaan Sukarno terhadap gerakan tersebut, akan amat sangat sukar baginya menyatakan dukungannya secara politik terhadap tindakan penculikan berdarah tersebut serta pembunuhan sedikitnya tiga perwira tertinggi negeri. Namun, setelah pembunuhan, tidak ada jalan kembali bagi gerakan, bahkan ketika simbol Revolusi memunggungi mereka.

Operasi Gerakan 30 September telah digambarkan sebagai suatu upaya ‘retooling sepihak’. Selama perjuangan kekuasaan yang intensif di awal tahun 60-an, ‘retooling’ merupakan istilah bagi penggantian para pemimpin dan politisi  yang memusuhi PKI dan sekutu-sekutunya dengan orang-orang yang lebih terpercaya. Setelah keputusan PKI bergerak dari strategi menjatuhkan pemerintahan menjadi upaya untuk memenangkan kekuasaan di dalam institusi negara, ‘retooling’ menjadi taktik yang penting untuk meluaskan pengaruhnya[14]. Teori bahwa Gerakan 30 September merupakan suatu upaya sembrono atas “retooling” akan menjelaskan banyak teka teki yang dilontarkan oleh peristiwa-peristiwa: Mengapa gerakan terus maju dengan sangat sedikit dukungan tentara? Mengapa memakan waktu lama bagi mereka untuk secara resmi mengumumkan formasi suatu pemerintahan baru? Mengapa menyatakan kesetiaan kepada presiden yang kabinetnya kemudian mereka nyatakan ‘dibubarkan’?

Ini juga menjelaskan mengapa PKI agak mendukung gerakan pada awalnya, namun tidak berupaya memobilisasi simpatisannya dalam jumlah besar untuk suatu upaya kudeta yang serius. Partai menyatakan simpati pada gerakan melalui editorial surat kabar Harian rakyat. Untung dan kawan-kawannya menerima beberapa bantuan dari serikat transportasi dan komunikasi yang berafiliasi dengan PKI serta sejumlah kecil anggota tak bersenjata dari organisasi pemuda partai, Pemuda Rakyat—namun mobilisasi massa yang mendukung suatu kudeta tidak pernah terjadi. Setelah Gerakan 30 September mengumumkan bahwa mereka akan ‘membubarkan” pemerintahan dan organ baru “kekuasaan revolusioner” akan didirikan, pasukan sayap-kanan di bawah perintah mayor-jenderal Suharto, kemudian menjadi kepala intelejen militer dan KOSTRAD, suatu unit reaksi cepat pasukan cadangan, dengan cepat menghancurkan gerakan. Dengan jumlah kecil, pengorganisiran yang buruk dan tanpa dukungan massa, prajurit pemberontak bukan tandingan pasukan Suharto.

Setelah menetapkan segala sesuatunya, gerakan, tindakan-tindakannya, serta apapun motivasi yang dimiliki maupun dinyatakannya, menguap secara perlahan, digelapkan oleh kekerasan tentara serta motivasi yang disematkan pada gerakan. Sukarno mencoba meminimalisir signifikasi gerakan sebagai yang tak lebih dari suatu ‘riak di lautan revolusi Indonesia’—namun militer telah ditentukan untuk membuat peristiwa awal Oktober sebagai peristiwa paling signifikan sejak Indonesia merdeka.

Ladang pembantaian

Tak lama setelah pasukan yang setia pada Suharto merebut kembali kontrol atas Jakarta kemudian kampanye propaganda besar-besaran diluncurkan[15]. Surat kabar yang diterbitkan oleh tentara muncul dengan singkatan Gestapu untuk Gerakan Tiga Puluh September, yang terlalu dibuat-buat untuk mengasosiasikannya dengan polisi rahasia Nazi. Pada saat yang sama, gerakan ditampilkan sebagai bonekanya Komunis, mencoba mengambil alih kekuasaan melalui sokongan Cina. Kampanye propaganda tidak hanya terbatas pada pengutukan terhadap pimpinan partai, namun juga mengarah pada seluruh pendukungnya, seakan-akan terlibat dalam suatu plot kejahatan. Tujuannya adalah PKI, yang menurut skenario tentara, hendak merebut seluruh kekuasaan dan mendirikan suatu kediktatoran berdosa dan ateis. Cerita-cerita tersebar bahwa Komunis telah menyiapkan daftar-kematian yang panjang, menyiapkan lubang untuk membuang mayat-mayat dan sedang merencanakan penyiksaan para korbannya.

Dengan melukiskan mereka sebagai ancaman bagi dua pilar otoritas, yakni patriarki dan agama, tentara memobilisasi dukungan. Peran sebenarnya dari anggota-anggota Gerwani, organisasi perempuan yang bersekutu dengan PKI, lah yang pada khususnya didistorsi. Anggota-anggota Gerwani dituding menari telanjang di depan perwira-perwira yang ditahan sebelum mereka dikebiri dan dibuang ke dalam lubang. Setelah itu, anggota-anggota Gerwani dikatakan terlibat pesta seks dengan anggota-anggota PKI. Fantasi semacam ini merupakan satu contoh perencanaan yang berfungsi untuk memobilisasi laki-laki dalam perburuan hantu yang disebut Komunis. Sama halnya, karakter ateis dalam ideologi Komunis ditekankan, menunjukkan bahwa Komunis adalah ancaman bagi agama—mengabaikan bahwa banyak kaum Komunis melakukan ibadah bahkan partai melakukan intepretasi tertentu terhadap pengajaran Islam untuk menarik dukungan rakyat terhadap perjuangannya[16].

Tentara sudah memperjelas bahwa ancaman Komunis harus dibasmi dengan kekerasan. Pada tanggal 8 Oktober, surat kabar Angkatan Bersenjata menyatakan: ‘pedang harus dijawab dengan pedang’[17]. Jenderal Nasution sendiri yang akan memainkan peran utama dalam kampanye melawan PKI. Dalam pesannya kepada pelajar-pelajar anti-PKI ia menyatakan bahwa PKI telah ‘melakukan pengkhianantan’ dan harus ‘dihancurkan’. Pendukung PKI harus ‘segera diganyang’[18]. Penghancuran PKI sampai ke akar-akarnya dilakukan dalam tahap-tahap yang terus meningkat. Pertama adalah langkah administrasi, melarang PKI dan organisasi-organisasi sekutunya, menahan wakil PKI dan membersihkan Komunis dari departemen-departemen pemerintahan. Kantor berita resmi ANTARA—yang dicurigai sebagai ‘pro komunis’—ditempakan di bawah kontrol tentara dan belasan jurnalis ditahan. Langkah-langkah administrasi ini memuluskan jalan bagi penggunaan kekerasan besar-besaran.

Setelah kematian Yani, komando tentara diberikan pada jenderal Suharto, posisi yang ia pertahankan secara efektif meskipun Sukarno telah menunjuk Mayor Jenderal Pranoto sebagai Pejabat Tentara yang baru. Karena durasi krisis, Suharto diberikan tanggung jawab untuk ‘memulihkan ketertiban dan keamanan’ setelah lima jam pertemuan dengan Sukarno. Dua minggu kemudian, Suharto mengambil kontrol formal terhadap tentara dan dari sana maju ke posisi kepala negara.

Sejak awal tentara menutupi jejaknya, membuatnya sulit bagi generasi masa depan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa, atau rangkaian peristiwa apakah yang sedang terjadi. Bahkan ketika surat kabar tentara dan para perwira menyerukan “ganyang” PKI, instruksi di internal tentara disampaikan hanya secara informal. Pembunuhan banyak dilakukan oleh sipil diorganisir dan disokong oleh militer. Fase pembunuhan massa ini dimulai satu minggu setelah kudeta, ketika pada 8 Oktober kerumunan massa, mayoritas terdiri dari kelompok Islam anti-PKI, membakar kantor pusat PKI di Jakarta.

Pasukan khusus tentara mempersenjatai dan melatih kelompok-kelompok anti-komunis muda. Bekerja bersama, tentara dan kelompok-muda, melacak anggota-anggota PKI, menggunakan daftar anggota yang diperoleh dari kantor PKI yang hancur. Di akhir Oktober, Letnan-Jenderal Sarwo Edhi menekankan dalam sebuah diskusi dengan Staf Gabungan Keamananm pentingnya ‘psywar’—‘perang psikologi’—melalui pamflet-pamflet dan ‘penyebarluasan informasi’. Dalam memoirnya, ia menulis bahwa tentara ‘menyokong kelompok-kelompok sipil anti komunis untuk membantu kerja tersebut’ dan menjelaskan bahwa kelompok-kelompok sayap kanan dilatih sebelum ‘mengirim mereka untuk membunuh para komunis’[19]. Tentara menggunakan kelompok-kelompok sipil dan perintah tak langsung, karena sadar bahwa Sukarno masih mendukung PKI dan banyak orang masih simpatik terhadap aliansi ini. Masa diantara percobaan kudeta yang gagal dan gelombang pertama pembunuhan digunakan oleh militer untuk mengambil langkah-langkah administrasi agar melemahkan struktur organisasional aliran Komunis, meluaskan pengaruh militer terhadap media dan menyebarkan propaganda anti-PKI. Hanya setelah ini, pembunuhan dimulai. Di Bali, contohnya, ‘tibanya unit-unit tentara dengan daftar kematian’ memainkan suatu ‘peran kunci dalam mempercepat pembunuhan’[20].

Puncak tertinggi pembunuhan terjadi pada bulan Desember 1965, dua bulan setelah kudeta yang gagal, dan terus berlanjut pada skala yang terus menurun hingga Maret 1966. Masih belum diketahui dengan pasti berapa jumlah yang mati: perkiraan moderat menetapkan yang minimal sebanyak 500.000 ribu; yang lain menetapkan keseluruhan berjumlah satu atau bahkan dua juta jiwa[21].

Karakter pembunuhan massal yang terencana dan sistematis tak berarti bahwa tidak terdapat dinamika yang lain, lebih kurang yang spontan, yang juga turut bermain. Sejumlah warga Cina dikorbankan karena mereka dilihat sebagai orang asing, atau, seperti yang terjadi di negeri-negeri Asia Tenggara lainnya, diasosiasikan dengan perdagangan yang eksplotatif. Muslim dan Kristen fanatik menyerang para pendukung PKI sebagai ‘musuh Tuhan’[22]. Namun konflik agama dan etnik ini merupakan “efek-samping” dari pembunuhan politik. Pembunuhan massal merupakan suatu serangan oleh tentara terhadap rival (saingan) politik—dinamika lainnya berkembang di dalam konteks ketika yang dianggap anggota PKI telah ditempatkan di luar hukum. Pendapat yang berkembang bahwa banyak orang terbunuh di dalam penjarahan atau pembalasan dendam pribadi tidak didukung oleh banyak bukti: motivasi hebat para pembunuh adalah memang untuk membunuh ‘para komunis’.

Masih saja, skala pembunuhan menunjukkan satu problematika atas teori ‘pembersihan politis’[23]. Di negeri-negeri lain dimana kediktatoran militer mengambil alih kekuasaan untuk menghancurkan pergerakan sayap-kiri yang kuat, jumlah orang yang terbunuh jauh lebih kecil. Ribuan orang dibunuh selama kediktatoran Pinochet dan hingga 30.000 oleh junta Argentina—namun, bahkan dengan mengingat luasnya Indonesia, (jumlah) ini adalah perbedaan kualitatif dengan 500.000 hingga satu juta orang. Untuk menjelaskan skala pembunuhan, pembersihan tersebut harus diletakkan ke dalam konteks. Semakin dalam masuknya gerakan kiri, semakin kejam kekerasan digunakan untuk menghancurkannya. Indonesia tidak akan pernah melihat jenis perlawanan yang menyulitkan banyak junta seperti di Amerika Latin dan juga kaum kiri yang dapat terkonsolidasi kembali pada skala yang serupa dengan Amerika Latin. Dilihat dari perspektif ini, Suharto dan kawan-kawannya lebih efisien dibanding pada diktator di Amerika Latin.

Semakin besar jumlah korban, maka semakin besar kemungkinan jumlah para pelaku (pembunuhan). Mengingat masa terjadinya pembunuhan yang relatif singkat dan cara yang digunakan menyebabkan banyak orang terbunuh, dengan senjata dan peralatan primitif, jumlah para pelaku pembunuhan mestinya banyak—Benedict Anderson memperkirakan kemungkinan mencapai puluhan ribu[24]. Apa yang memotivasi orang-orang ini? Tidak mungkin mereka semua diorganisasikan langsung oleh tentara, mestinya terdapat elemen motivasi  ‘dari bawah’ yang secara signifikan mempengaruhi.

Peran Kakuatan Asing

Penghancuran partai Komunis terbesar di luar ‘blok Komunis’ disambut dengan antusiasme dalam lingkaran politik Barat. Mengingat pembunuhan masal, Howard Federspiel, staf Departemen intelijen negara AS untuk Indonesia, menyatakan bahwa ‘tak ada orang yang perduli sepanjang mereka adalah Komunis, oleh karena itu mereka dipenggal’. Memang, AS dan pemerintah-pemerintah lain di Barat telah mendorong penciptaan  kondisi yang akan menuju pada perseteruan dengan kekerasan. Intervensi semacam ini juga bukanlah hal baru. Fakta bahwa Sukarno sendiri hampir menghancurkan PKI setelah pristiwa Madiun merupakan alasan yang penting kenapa AS pada mulanya mendukungnya melawan Belanda. Karena Sukarno mengambil jalan yang semakin radikal, mereka berbalik melawannya.

Presiden AS John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson pada walnya menerapkan program-program ekonomi, bantuan teknis dan militer untuk mendorong peran lebih besar tentara Indonesia dalam kehidupan ekonomi dan politik Indonesia sebagai suatu penyeimbang melawan PKI. Di pertengahan 1964 AS bergerak lebih jauh, secara aktif mencoba memprovokasi perseteruan antara tentara dan PKI. Pejabat-pejabat AS menyadari Sukarno tidak akan menggagalkan aliansi dengan PKI, dan popularitasnya, membuat aksi sepihak, seperti kudeta militer, menjadi sangat beresiko. Namun sesuatu seperti kudeta pro-PKI yang gagal akan menjadi alasan yang sempurna. Amerika bukanlah satu-satunya yang mencoba memprovokasi krisis di Indonesia: bahkan sebelumnya, Inggris telah mengadopsi kebijakan untuk jika memungkinkan memprovokasi ‘suatu perjuangan panjang untuk kekuasaan menuju pada perang sipil bahkan anarki’.

Selain ini, peristiwa di paruh akhir 1965 membuat intelijen Barat terkejut. Tidak terdapat bukti nyata atas teori bahwa keseluruhan Gerakan 30 September adalah jebakan, diatur oleh CIA dan Suharto. Namun seseorang seperti Asisten Sekretaris Negara, George Ball, segera menyadari bahwa ‘Jika Tentara benar-benar bergerak mereka memiliki kekuatan untuk menyapu bumi melawan PKI dan jika mereka tidak (melakukannya) mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain.’ Pada titik ini, ketakutan terbesar pemerintah-pemerintah Barat adalah tentara tidak bergerak cukup cepat dan jikapun bergerak, tidak akan menghancurkan basis sosial PKI dan meninggalkan kemungkinan kebangkitan Kiri. AS, Inggris dan Australia semuanya dengan cepat menawarkan bantuan mereka kepada tentara dalam kampanye propagandanya melawan PKI.

Ketika menjadi jelas bahwa tentara sebenarnya telah ikut membonceng di dalam kampanye masif pembunuhan, kedutaan Amerika mulai mendiskusikan untuk memberi bantuan materil pada Suharto dan kawan-kawannya. Bersamaan dengan laporan mengerikan yang masuk, mereka masih takut tidak cukup banyak orang yang dibunuh. Arus bantuan yang terbatas namun secara politik signifikan, termasuk perlengkapan senjata kecil dan uang tunai kepada para perwira tentara, memberi sinyal pada para jenderal bahwa mereka dapat mengandalkan sokongan Barat. Para pejabat AS mengembalikan daftar yang mengidentifikasi ribuan pimpinan dan kader PKI kepada tentara Indonesia, yang menggunakannya untuk melacak anggota PKI untuk ditahan dan dieksekusi. Sejak Komunis Indonesia lebih mendekat pada Cina dalam konflik antara Moskow dan Beijing, Uni Sovyet menyatakan kepada para Jenderal bahwa ‘jika harus menjatuhkan pilihan antara PKI dan non PKI, maka USSR lebih  memilih yang terakhir’. Bagi kakuatan Barat, penghancuran PKI adalah suatu keharusan untuk mengamankan integrasi negeri ini ke dalam ekonomi kapitalis global. Dan mereka sukses melaksanakannya: selama Suharto, Indonesia dengan patuh mengikuti kebijakan-kebijakan ekonomi liberal yang disetujui Barat.

Penulisan ulang Sejarah

Salah satu dari banyak masalah dalam meninjau kembali pembunuhan massal tahun 1965 dan memformulasikan suatu alternatif terhadap wacana Orde Baru adalah bahwa wacana ini sendiri bersifat kontradiktif. Tentu saja, rezim tidak dapat mengakui bahwa hal tersebut adalah produk dari pertumpahan darah. Pada waktu yang sama, rejim memiliki kepentingan untuk mengingatkan semua orang yang hendak berfikir membentuk oposisi tertentu sesuai yang mampu dilakukannya[25]. Versi resmi peristiwa tersebut begitu sederhananya: Gerakan 30 September merupakan suatu front PKI yang merencanakan pengambilalihan kekuasaan untuk dirinya sendiri dan mendirikan suatu kediktatoran. Dengan bertindak begitu cepat, militer mengklaim, mereka telah ‘menyelamatkan bangsa’. Intepretasi sejarah semacam ini diulang-ulang terus menerus, di buku-buku pelajaran sekolah, monumen-monumen, dan pertunjukan film setiap tahun, untuk memperingati kematian para jenderal. Catatan-catatan resmi dan tak resmi mengenai 1965, seperti ‘Sejarah Nasional Indonesia’ dan apa yang disebut ‘buku putih’ pada tahun 1965 mengabaikan pembunuhan yang terjadi setelah kekerasan Gerakan 30 September[26]. Nama terbesar dalam sejarah resmi adalah Nugroho Notosusanto, yang merupakan direktur Pusat Sejarah ABRI sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era 80-an. Buku-buku wajib sekolah berdasarkan pada ‘Sejarah Nasional Indonesia’ yang ia edit sangat anti-intelektual dan sangat kasar dalam hal anti-komunisme sehingga mereka menyulut ketidakpercayaan di antara para pelajar Indonesia pada berbagai macam sejarah[27]. Lagipula, bagi rejim, ketidakpedulian dan sinisme—disamping dorongan antusias terhadap versinya sendiri tentang sejarah—mungkin saja sudah cukup.

Sejarah resmi menempatkan tentara di pusat tradisi panjang perjuangan melawan musuh-musuh bangsa Indonesia. Kolonialisme Belanda tentu saja salah satunya, namun ‘Komunisme’ menjadi yang berikutnya. Peristiwa Madiun digambarkan sebagai suatu pengkhinatan dalam perjuangan melawan Belanda dan tentu saja Gerakan 30 September merupakan contoh selanjutnya dari “pengkhianatan”. Peran penting PKI dan kelompok-kelompok kiri lainnya dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dikubur.

Ini tidak berarti bahwa memori pembunuhan massal 1965 dibungkam. Malah, memori pembunuhan di diwariskan ke wilayah kabar angin/rumor. Hasilnya adalah, tanpa mengakui pertanggungjawabannya atas pembunuhan massal, rejim dapat diuntungkan dari rasa takut yang tersisa dibelakangnya. Cerita-cerita pertumpahan darah yang melelahkan tersebar di daerah-daerah dimana pembunuhan tak terjadi, menambah lebih banyak kebingungan[28].

Suatu monumen nasional, yang disebut Lubang Buaya, dibangun untuk para jenderal di lokasi dimana jasad mereka dibuang. Monumen tersebut menggambarkan 6 patung perseorangan. Yani, perwira komando, berdiri di tengah, menunjuk jarinya ke lubang seolah-olah mengingatkan para pengunjung mengenai apa yang terjadi. Garuda yang besar, mitos burung yang digunakan sebagai simbol bangsa Indonesia, menggantung di atas para perwira, mengaitkan para jenderal pada bangsa. Lukisan perunggu di dinding menceritakan versi resmi penculikan, pembunuhan, dan peran  militer yang luar biasa. Sebelum intervensinya, terjadi kekacauan, pembunuhan—setelahnya, ketertiban dikembalikan: negeri menjadi damai, dilindungi oleh tentara, membangun, perempuan kembali menjadi ibu yang baik.

Bagi Orde Baru, 1965 lebih dari sekadar momen kelahirannya: kapanpun mereka harus menangani oposisi, mereka menyebutnya sebagai ‘ancaman komunis’ untuk merepresinya serta sebagai argumentasi untuk keberlanjutan Orde Baru. Sebaliknya, ini berarti bahwa rejim yang paling anti-Komunis ini tidak akan pernah mendeklarasikan kemenangan akhirnya atas musuh yang dibencinya. Indonesia menjadi suatu negeri dimana hantu komunis tidak akan pergi, bahkan tidak setelah kejatuhan global blok Soviet di awal 90-an. Ancaman tersebut harus terus diingatkan dari waktu ke waktu. Setelah 1965, PKI dihancurkan—anggota-anggota dan para pendukungnya kehilangan kompas politiknya dengan hilangnya kepemimpinan dan jatuhnya Sukarno dari kekuasaan. (Sebagai) suatu organisasi yang dibangun untuk agitasi, di dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh negara Indonesia, PKI benar-benar tidak siap untuk perlawanan bawah tanah apapun. Meskipun beberapa jenis aktivitas bawah tanah berlanjut selama Orde Baru, upaya-upaya mengorganisasikan berbagai perlawanan sangat jarang dan lemah—operasi-operasi tentara melawan Komunis setelah 1965 bukanlah suatu kontra-insurgensi[29] melainkan perburuan atas orang-orang yang selamat dari suatu gerakan yang dikalahkan[30].

Tetap saja, kepentingan tentara lah melebih-lebihkan kapasitas PKI, selalu melawan ancaman Komunis yang sekarang benar-benar telah menjadi hantu. Tentaralah yang akan menentukan bagaimana rupa musuh Komunis itu. Hal ini membuat mustahil bagi mereka untuk menuduh kandidat yang paling tidak mungkin menjadi ‘Komunis’—sesuatu yang serupa dengan ancaman-kematian. Ancaman terus menerus terhadap “keamanan nasional”dilambangkan oleh Komunisme, memainkan peran besar dalam doktrin dwi fungsi tentara, baik dalam politik maupun keamanan nasional. Penekanan terus menerus akan ancaman terhadap keamanan nasional diformalkan di tahun 1978 ketika tentara mengorganisir Lembaga Pertahanan Nasional-Lemhanas. ‘Institut pendidikan militer’ ini membuat program yang disebut Penataran Kewaspadaan Nasional-Terpadnas, bertujuan untuk mengajarkan, baik pejabat maupun sipil, mengenai apa yang disebut ancaman terhadap keamanan nasional. Penataran tersebut antara lain merupakan suatu reaksi terhadap protes melawan rejim Suharto. Salah satu dokumen pelajaran dari tahun 1979 menyatakan bahwa ‘Kiri Baru’ telah menginjak jejak kaki PKI dan mengorganisir aktivitas komunis, sekarang, dengan memobilisasi para pelajar dan intelektual. Menurut Institut Pertahanan Nasional, PKI setelah 1965 telah membentuk suatu ‘organisasi tanpa bentuk’ terdiri dari sel-sel yang mencoba menginfiltrasi organisasi-organisasi yang sah[31].

Rejim Suharto, secara mendalam, mulai mengubah arah sosial dan politik masyarakat Indonesia. Sistem politik diubah menjadi semacam segitiga, bersama Golkar—partai negara, awalnya didirikan pada ’64 oleh militer sebagai suatu organisasi payung kelompok-kelompok anti komunis—yang secara pasti berada pada puncaknya. Di bawahnya hanya terdapat dua partai legal lainnya dimana seluruh partai-partai yang ada dipaksa untuk bergabung: yang satu ‘Islamis’, dan yang lainnya ‘sekuler’. Bahkan selama kekuasaan Sukarno yang semakin otokratik pada masa ‘Demokrasi Terpimpin’, debat politik telah berlangsung relatif bebas dan masyarakat Indonesia secara teratur menyaksikan mobilisasi-mobilisasi massa. Rejim Suharto sama sekali berbeda. Dalam bukunya 25 Tahun Percepatan Pembangunan dan Modernisasi, arsitek pendirian politik Orde Baru, jenderal Ali Murtopo, membuat garis besar prinsip-prinsipnya. Menggambarkan masa-masa Sukarno, ia menulis  ‘massa rakyat, pada khususnya mereka yang di desa-desa, selalu merasa terancam pada kepentingan politik dan ideologi’ partai-partai politik, yang membuat orang-orang ‘mengabaikan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk pembangunan dan perbaikan kehidupan mereka sendiri, secara material dan spiritual’. Alih-alih, Orde Baru menempuh kebijakan ‘depolitisasi’ yang diartikan sebagai ‘membebaskan rakyat dari manipulasi politik’ sehingga rakyat dapat ‘menenggelamkan dirinya dengan usaha-usaha pembangunan’[32].

Ini menyimpulkan elemen-elemen khusus dari ideologi Orde Baru: sikap elitis yang sangat mendalam terhadap kelas bawah dan pemujaan atas ‘pembangunan’. Rakyat di pedesaan telah menjadi pendukung terbanyak Sukarno dan PKI, bagi para jenderal mereka terbelakang, kurang dalam pembangunan. Alih-alih menyibukkan diri mereka dengan politik, mereka seharusnya bekerja untuk ‘membangun’ negeri. Elitisme paternalistik yang menjauhkan sebagian besar penduduk dari politik aktif dibenarkan dengan mengingatkan publik akan bahaya dari polarisasi politik yang intensif serta apa yang terjadi ketika ‘masyarakat mengamuk’.

Gagasan ini tidak jatuh dari langit: prasangka dari para penduduk-kota yang berpendidikan, seperti para jenderal, melawan rakyat dari desa bukanlah hal baru. Dan juga keluhan menyangkut politik yang kacau balau: Sukarno sendiri mempertahankan pembatasan demokrasi di bawah ‘Demokrasi terpimpin’ dengan argumentasi bahwa pertentangan-pertentangan politik begitu besar di dalam negeri. Retorika nasionalis militer, yang dengan tepat menempatkan musuh di luar bangsa, bukanlah hal baru juga. PKI telah mengecilkan pentingnya perjuangan kelas di Indonesia karena kebijakan semacam itu akan berkontradiksi dengan penekanan Soekarno dalam persatuan nasional[33].

Suharto menamakan dirinya “bapak pembangunan’: bagi mereka yang diuntungkan darinya, kemajuan ekonomi seringkali menjadi alasan yang cukup untuk menerima monopoli militer terhadap kekuasaan politik dan penyalahgunaan kekuasaan serta privilese yang luar biasa. Bahkan kelompok-kelompok Islam yang telah mendukung kudeta Suharto dinetralisir dan disingkirkan dari politik. Wacana dominan selama dekade-dekade antara 1975, ketika rejim Orde Baru selesai membentuk dirinya, dan pada tahun 1998, ketika ia jatuh, adalah salah satu periode peningkatan kesejahteraan secara umum, yang dikira bergantung pada diterimanya kontrol tentara terhadap negeri serta penindasan perbedaan dan kesamaan. Lebih dari 2000 buku diperkirakan dilarang selama kekuasaan Suharto, mayoritas diantaranya menyangkut ‘1965’[34]. Nasionalisme Indonesia berubah dari ‘anti imperialisme’ Sukarno, jenis Dunia Ketiga menjadi yang hanya fokus pada kerjasama nasional untuk pembangunan.

Narasi Baru?

Jatuhnya Suharto di tahun 1998 dan usaha-usaha mendemokratiskan Indonesia (‘Reformasi’) memberikan sumbangan besar terhadap kemampuan rakyat Indonesia memformulasi suatu intepretasi alternatif atas ‘1965’. Namun apapun jenis ‘rehabilitasi’ kiri Indonesia dalam menulis sejarah, masih akan menjadi proses yang panjang. Banyak pendukung Orde Baru masih berkuasa bertahun-tahun setelah jatuhnya rejim itu sendiri. Dan setelah lebih dari 30 tahun pengulangan terus menerus, sejarah versi Orde Baru telah memiliki hidupnya sendiri. Seluruh generasi elit dierami oleh ‘Orde Baru sebagai tatanan sosial’[35]. Meskipun Suharto tak diragukan lagi merupakan pemimpin Orde Baru, ia didukung oleh koalisi berbagai kepentingan. Setelah jatuhnya Suharto sendiri dan restorasi demokrasi secara resmi, orang-orang ini sekadar menyematkan kembali diri mereka sendiri sebagai “reformis” dan “demokrat”. Menggunakan retorika paling terkemuka, mantan para pendukung Orde Baru mendominasi institusi-institusi ‘demokratik’ Indonesia.

Contoh periode 21 bulan kekuasaan presiden Abdurrahman Wahid ‘Gus Dur’, 20 Oktober hingga 23 Juli 2001, memberi pelajaran. Meskipun Gus Dur adalah ketua Nahdlatul Ulama, suatu organisasi keagamaan Muslim yang sayap pemudanya, Ansor, memainkan peran penting dalam pembunuhan ’65, ia sendiri adalah seorang progresif liberal dan figur politik nasional pertama yang meminta maaf atas pembunuhan. Usaha-usahanya untuk mereformasi negara Indonesia senantiasa dihalang-halangi oleh sisa-sisa Orde Baru. Upayanya untuk secara formal menghapus larangan terhadap Komunisme, yang dibuat tahun 1966, adalah salah satu dari langkah kontroversialnya: yang dihadapkan dengan permusuhan dan gagal. Suatu aliansi antara rival politik dan militer mendongkelnya dari kekuasaan[36].

Ketidaksediaan untuk mengkonfrontasi masa lalu bukan saja merupakan hasil dari berdekade-dekade indoktrinasi. Banyak rakyat biasa menjadi partisipan dalam pembantaian 1965. Setiap pemeriksaan kembali 65 akan melahirkan perasaan cemas dan mungkin bersalah. Dan juga ketakutan: propaganda yang digunakan Orde Baru bahwa para Komunis yang selamat atau anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka akan, satu waktu, mencoba untuk membalas dendam.

Aliran sejarah ortodoks nasionalis pada waktu itu masih dominan di era pasca-Reformasi. Para penulis ‘sejarah nasional’ menolak menghadapi pembukaan informasi yang dilakukan oleh pers yang jauh lebih bebas pasca 1998. Di akhir tahun 1999 Departemen Pendidikan mengeluarkan panduan bagi guru-guru untuk menangani perbedaan antara catatan sejarah ‘resmi’ dan ‘media’. Panduan tersebut dikoordinasikan oleh mantan “anak didik” (protégé ) Notosusanto. Alasan yang diberikan adalah bahwa ‘ketidakpastian’ akan berakhir dalam ‘konsekuensi negatif bagi kebersamaan nasional’.

Jika ada satu kelompok tertarik mereformulasi sejarah, maka merekalah para korban dan kaum Kiri yang mengikuti jejak langkahnya. Mesti diingat bahwa jatuhnya rejim Orde Baru merupakan hasil dari kombinasi keresahan sosial dan manifestasi keakutan yang khas dari krisis ekonomi Asia. Sendirian, gerakan oposisi yang terfragmentasi tidak akan memiliki kekuatan untuk memberikan tantangan sebenarnya pada Suharto. Kekuatan kiri penting pada periode reformasi adalah PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang memiliki tidak pernah lebih dari beberapa ratus anggota aktif. Tetap saja, PRD sering diserang sebagai suatu penjelmaan PKI. Bahkan setelah jatuhnya Suharto, pimpinan PRD ditahan dan dipenjara. Merujuk pada figur pemimpin sosialis revolusioner yang hampir-hampir legendaris , Tan Malaka, Indonesia, bagaimanapun, mengenal suatu tradisi penulisan sejarah yang kiri. Namun gerakan kiri Indonesia yang rapuh sejauh ini belum mampu benar-benar menantang ortodoksi Orde Baru. Ruang yang dibuka oleh Reformasi, bagaimanapun juga, memang mengijinkan sejumlah buku-buku mengenai 1965 muncul, banyak diantaranya kritis terhadap pandangan Orde Baru. Kritisisme terhadap sejarah Orde Baru dan usaha-usaha untuk merehabilitasi kiri Indonesia tak hanya terbatas pada buku melainkan juga termasuk jurnal, pameran-pameran dan dokumenter[37].

Dalam konteks ini, salah satu tokoh paling penting adalah seorang novelis Pramoedya Ananta Toer. Ia telah menjadi penulis penting sebelum 1965, ketika ia ditahan karena menjadi anggota Lekra—Lembaga Kebudayaan Rakyat, organisasi sekutu Komunis—ia menulis dengan luar biasa selama 14 tahun di dalam penjara. Banyak dari karyanya berkaitan dengan sejarah dan perhatian yang menunjukkan peran ‘orang biasa’ dalam membuat sejarah—secara langsung mengkontradiksikan elitisme Orde Baru. Setelah ia keluar dari penjara, Pramoedya mendirikan rumah produksi Hasta Mitra, bersama dengan dua orang mantan tahanan politik lainnya. Mantan tahanan politik tetap menjadi pariah di Indonesia: paspor mereka menyatakan bahwa status mereka sebagai mantan tahanan dan mereka diminta untuk melapor secara regular kepada polisi. Tetap saja, Pramoedya, Hasyim Rachman dan Joesoef Isak, semuanya berasal dari sayap kiri “Sukarnoisme”, menentang pelarangan atas kerja-kerja penerbitan yang ditulis oleh mantan tahanan politik, diantara mereka novel-novel Pramoedya. Publikasi Hasta Mitra telah memainkan peran penting dalam menciptakan alternatif atas ortodoksi.

Berbagai otobiografi yang ditulis oleh anggota-anggota PKI yang selamat menunjukkan bahkan selama puncak pengaruh Orde Baru, wacana alternatif tetap hidup—meskipun hanya sedikit[38]. Namun memori semacam ini membawa problematikanya sendiri. Banyak darinya ditulis selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, setelah peristiwa yang mereka jelaskan. Dengan demikian, otobiografi tersebut boleh jadi lebih sesuai untuk mengevaluasi apa yang rakyat rasakan pada kebangkitan Reformasi daripada bagaimana pengalaman mereka di masa 1965 serta akibatnya[39]. Dan politik tidak terbatas pada level makro negara dan sejarah sanksi-negara. Teks-teks ini telah ditulis sebagai penantang atas wacana Orde Baru namun berada dalam konteks dimana penghantuan PKI dan anti Komunisme sangat kuat. Ini kemudian mengarahkan para penulisnya mengadopsi suatu sikap defensif, menghindari, contohnya, keterlibatan aliran PKI dalam represi dan intimidasi lawan-lawan politik sebelum 1965. Aktivitas-aktivitas PKI ditampilkan pertama-tama dan terutama sebagai yang sah dan sebagai pendukung presiden sah, Sukarno.

Posisi sikap defensif terhadap kontradiksi di Indonesia ini yang kemudian memberi bentuk (peristiwa) ‘1965’. Dan hasrat untuk menebus PKI juga mengarah pada penyangkalan kemungkinan keterlibatan Komunis di dalam, ataupun menyokong, Gerakan 30 September. Malah, teori-teori yang melemparkan Suharto sebagai otak setan yang merencanakan semua hal dalam peristiwa yang terjadi. Seperti kisah yang diputar oleh Orde Baru, ini juga menjadi mitos politik yang berguna—namun juga memistifikasi apa yang terjadi pada hari-hari tragis ini.

Pada tahun 1999, para jurnalis mengorganisasikan suatu pameran foto yang disebut ‘Mempersembahkan Tiga Orde jurnalis foto Yogyakarta-Solo’ oleh jurnalis dan aktivis mahasiswa. “Ketiga Orde” mengacu pada Orde Lama Sukarno, Orde Baru Suharto dan era Reformasi. Salah satu gambar yang paling menarik perhatian diambil sesaat sebelum pembunuhan berawal. Menggambarkan sekelompok anak muda pada reli PKI di Yogyakarta. Oratornya tidak tampak, yang terlihat hanya keramaian para pendengar. Mereka tampak rileks dan bahkan menikmati suasananya. Di tengah-tengah foto, perempuan muda melihat ke arah kamera: ia tersenyum dan tampak begitu bergairah hidup. Seperti seorang penulis menjelaskan gambar itu: ‘tak ada yang lebih sinis dari foto ini, tak ada yang sesuai dengan citra hantu komunis yang diabadikan oleh rejim Suharto’[40].

The reactions to the picture are a snapshot of post-Reformasi attitudes to 1965. Visitors felt sympathy for the people in the picture – the ’evil Communists’ had become humans again. But this sympathy partly rested on denying the victims a part of their identity: the idealistic youth depicted is supposed to not ’really have known’ what the PKI planned, not to have been ’real Communists’. The taboo on their ideas remains so strong it is impossible to reconcile the idea that they were people, ’just like us’, and Communists as well. Recognizing the humanity of the victims of 1965 is undoubtedly an important first step. But remembering the human tragedy teaches us little about what happened. For Indonesian society to come to term with its past, the political convictions of the victims, so central to their lives and their deaths, also need to be recognized.

Reaksi terhadap gambar tersebut adalah suatu jepretan perilaku pasca-Reformasi terhadap tahun 1965. Para pengunjung merasa simpati pada orang-orang yang ada dalam gambar—‘para setan komunis itu’ telah menjadi manusia lagi. Namun simpati ini sebagian berdasarkan pada penyangkalan bahwa korban merupakan bagian dari identitasnya: anak muda idealis yang digambarkan kiranya tidak ‘benar-benar tahu’ apa yang direncanakan PKI, tidak menjadi ‘Komunis sesungguhnya’. Rasa tabu terhadap gagasan mereka tetap sangat kuat dan mustahil untuk mendamaikan gagasan bahwa mereka adalah manusia, ‘seperti kita’, dan Komunis juga manusia. Mengakui kemanusiaan korban 1965 sudah pasti merupakan langkah pertama yang penting. Namun (sekadar) mengingat tragedi kemanusiaan tersebut hanya sedikit mengajari kita tentang apa yang terjadi. Bagi masyarakat Indonesia, agar dapat sedikit berdamai dengan masa lalunya, pendirian politik para korban, yang begitu penting dalam kehidupan bahkan kematian mereka, juga harus diakui.***

*Artikel ini diambil dari International Viewpoint dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Zely Ariane.

**Alex de Jong adalah editor majalah Grenzeloos, jurnal milik Socialist Alternative Politic (SAP), seksi Fourth Internasional di Belanda.

Literatur:

Ananta, K., ‘Arbeiterinitiatieven in Indonesien bis zum Jahre 1964’ in: Ernest Mandel, Arbeiterkontrolle, Arbeiterräte, Arbeiterselbsverwaltung. Eine Anthologie (Frankfurt am Main 1971) there 420-432.

Anderson, Benedict R. O’G., ‘Bung Karno and the fossilization of Soekarno’s thought’, Indonesia  (2002).

Anderson, Benedict, Spectre of comparisons. Nationalism, Southeast Asia and the World (Quezon City, 1998).

Cribb, Robert, ‘Unresolved problems in the Indonesian killings of 1965-1966’, Asian Survey 4 (2002).

Crouch, Harold, The army and politics in Indonesia (New York 1988).

Hadiz, Vedi R., ‘The Left and Indonesia’s 1960s: the politics of remembering and forgetting’ Inter-Asia Cultural Studies 4 (2006) 554-570.

Hearman, Vannessa, ‘Hunted communists’ Inside Indonesia 99 (2010) available online at <http://www.insideindonesia.org/edition-99/hunted-communists>.

Hindley, Donald, ‘President Sukarno and the Communists. The politics of domestication’, The American Political Science Review 4 (1962).

Honna, Jun, ‘Military ideology in response to democratic pressure during the Late Suharto Era: political and institutional contexts’ Indonesia (1999).

Lane, Max, Unfinished nation. Indonesia before and after Suharto (London 2008).

Löwy, Michael, Fire Alarm. Reading Walter Benjamin’s ‘On the concept of history’ (London 2005)

Mehr, Nathaniel, ‘Constructive bloodbath’ in Indonesia. The United States, Britain and the mass killings of 1965 (Nottingham 2009).

Pramoedya Ananta Toer, Exile. Indonesia’s most celebrated novelist in conversation with Andre Vltchek and Rossie Indira (Chicago 2006).

Roosa, John, Pretext for mass murder. The September 30th Movement & Suharto’s coup d’état in Indonesia (London 2006).

de Swaan, Abraham, De draagbare De Swaan (Amsterdam 1999).

Traverso, Enzo, Gebrauchsanleitungen für die Vergangenheit. Geschichte, Erinnerung, Politik (Münster 2007).

Watson, C. W., Of self and injustice. Autobiography and repression in modern Indonesia (Leiden 2006).

Wertheim, W.F., Indonesië van vorstenrijk tot neo-kolonie (Amsterdam 1978).

Wieringa, Saskia, ‘IBU or the Beast: gender interests in two Indonesian women’s organizations’, Feminist Review 41 (1992).

Zurbuchen, Mary S. (ed.), Beginning to remember. The past in the Indonesian present (Singapore 2005).

Zurbuchen, Mary S., ‘History, memory and the ‘1965 incident’ in Indonesia’ Asian Survey 4 (2002).


[1] Suatu pembantaian terorganisir–pent. http://www.merriam-webster.com/dictionary/pogrom

[2] Max Lane, Unfinished nation. Indonesia before and after Suharto (London 2008) 25.

[3] Lane, Unfinished nation, 24.

[4] Idem, 25-27.

[5] John Roosa, Pretext for mass murder. The September 30th Movement & Suharto’s coup d’état in Indonesia (London 2006) 139 – 176 passim.

[6] Jusuf Suroso, Indonesië na de kontra-revolutie en zelfkritiek van de PKI (Nijmegen 1970) 35.

[7] Donald Hindley, ‘President Sukarno and the Communists. The politics of domestication’, The American Political Science Review 4 (1962) 915 – 926, there 917.

[8] Lane, Unfinished Nation 22.

[9] Robert Cribb, ‘Unresolved problems in the Indonesian killings of 1965-1966’, Asian Survey 4 (2002) 550 – 563, there 554. Benedict R. O’G. Anderson, ‘Bung Karno and the fossilization of Soekarno’s thought’, Indonesia  (2002) 1 – 19, there 17.

[10] Secara literal bermakna perjuangan kebudayaan-pent, http://en.wikipedia.org/wiki/Kulturkampf

[11] Benedict Anderson, Spectre of comparisons. Nationalism, Southeast Asia and the World (Quezon City, 1998) 285, 289.

[12] Harold Crouch, The army and politics in Indonesia (New York 1988) 64.

[13] K. Ananta, ‘Arbeiterinitiatieven in Indonesien bis zum Jahre 1964’ in: Ernest Mandel red., Arbeiterkontrolle, Arbeiterräte, Arbeiterselbsverwaltung. Eine Anthologie (Frankfurt am Main 1971) there 430.

[14] Lane, Unfinished nation, 42.

[15] Kecuali disebutkan sebaliknya, informasi tentang terungkapnya pembunuhan ini didasarkan pada Nathaniel Mehr, ‘Constructive bloodbath’ in Indonesia. The United States, Britain and the mass killings of 1965 (Nottingham 2009) 40 – 68.

[16] C. W. Watson, Of self and injustice. Autobiography and repression in modern Indonesia (Leiden 2006) 37.

[17] Mehr, ‘Constructive bloodbath’, 40

[18] Idem, 42.

[19] Idem, 56.

[20] Robert Cribb, ‘Unresolved problems’ 552.

[21] Anderson gives a maximum of one million (Anderson Spectre of comparisons 287), Lane quotes estimates of two million (Lane, Unfinished Nation 43). A figure of 700.000 – 800.000 is used most commonly.

[22] Frank Chalk, Kurt Jonassohn The history and sociology of genocide. Analyses and case studies (1990 London) 382.

[23] Robert Cribb, ‘Unresolved problems’ 552.

[24] Anderson, ‘Bung Karno’, 17.

[25] Cribb, ‘Unresolved problems’ 559. Seringkali juga diasumsikan pembunuhan menyediakan kesempatan bagi pembalasan dendam pribadi yang menyebar. Cribb menunjukkan bukti bahwa ini sangat kecil. Motivasi paling besar dari pembunuhan adalah memang membunuh ‘komunis’.

[26] Vedi R. Hadiz, ‘The Left and Indonesia’s 1960s: the politics of remembering and forgetting’ Inter-Asia Cultural Studies 4 (2006) 554-570.

[27] S. Zurbuchen (ed.), Beginning to remember. The past in the Indonesian present (Singapore 2005) 235.

[28] Mary S. Zurbuchen, ‘History, memory and the ‘1965 incident’ in Indonesia’ Asian Survey 4 (2002) 567.

[29] Tindakan yang dilakukan pemerintah yang diakui untuk membendung suatu perlawanan terhadapnya—pent: http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-insurgency

[30] Vannessa Hearman, ‘Hunted communists’ Inside Indonesia 99 (2010) available online at <http://www.insideindonesia.org/edition-99/hunted-communists>.

[31] Jun Honna, ‘Military ideology in response to democratic pressure during the Late Suharto Era: political and institutional contexts’ Indonesia (1999) 81.

[32] Lane, Unfinished nation, 46.

[33] Vedi R. Hadiz, ‘The Left and Indonesia’s 1960s’ 560.

[34] Mary S. Zurbuchen (ed.), Beginning to remember, 239.

[35] Vedi R. Hadiz, ‘The Left and Indonesia’s 1960s’ 565.

[36] Lane, Unfinished nation, 192 -193.

[37] Daniel S. Lev, ‘Memory, knowledge and reform’ in: Mary S. Zurbuchen (ed.), Beginning to remember (Singapore 2005) 195 – 209. Gerry van Klinken, ‘The battle for history after Suharto’ in: Mary S. Zurbuchen (ed.), Beginning to remember (Singapore 2005) 233 -261.

[38] C. W. Watson, Of self and injustice, 212

[39] Idem, 209 – 219.

[40] Mary S. Zurbuchen (ed.), Beginning to remember, 298.

You might also like

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *