Kebangkitan demokratik kini adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan.
Ia sedang maju dengan kesulitan yang lebih besar, dengan langkah yang lebih lambat
dan melewati jalur yang lebih ruwet ketimbang yang kita bayangkan,
akan tetapi, walaupun demikian, ia sedang maju.
Tanggung Jawab KPRM-PRD kepada Rakyat dan Gerakan Demokratik
Menolak Politik Kooptasi/Kooperasi dengan Sisa-sisa Lama, Tentara dan
Reformis Gadungan; Bersatu, Tegakkan Politik (Alternatif) Rakyat Miskin!
• Politik (alternatif) Rakyat Miskin adalah posisi politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) sejak awal berdirinya. Politik yang meletakkan perubahan dan kemenangan rakyat dilandaskan pada kekuatan sendiri, berdasar kekuatan gerakan. Posisi politik tersebut juga lah yang ditanggalkan oleh sebagian Pimpinan PRD[1] saat ini—yang menyebut diri sebagai kaum Mayoritas dalam PRD—seiring dengan kepentingan mereka untuk meleburkan PAPERNAS[2] (secara ideologi, politik, organisasi) ke dalam persatuan pemilu bersama partai kaum reformis gadungan dan sekutu pemerintahan agen imperialis, demi mendapatkan kesempatan masuk parlemen. Karenanya, kami, yang menamakan diri Komite Politik Rakyat Miskin (KPRM)–PRD, adalah sebagian PRD yang menolak menanggalkan politik rakyat miskin, menolak politik parlementaris—apalagi politik parlementaris-oportunis.
• Politik parlementer, kami pahami, sebagai pilihan lain dalam metode perjuangan, yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat keberhasilan perjuangan. Tapi bukan satu-satunya metode perjuangan. Kami MENOLAK politik parlementer (atas nama JALAN BARU—GERAKAN BANTING SETIR; MERUBAH DARI DALAM) yang mengkanalisasi potensi perjuangan rakyat hanya pada kotak-kotak suara; menumpulkan daya juang rakyat dengan ilusi ‘perubahan dari atas’—‘perubahan dari parlemen’; menghancurkan alat politik (alternatif) rakyat dengan menyubordinasikannya pada partai-partai reformis gadungan; menghina martabat rakyat dengan mendudukkannya semeja dengan kekuatan Sisa-sisa Lama, Tentara, dan Reformis Gadungan. Inilah yang kami sebut sebagai politik parlementer oportunis.
• KPRM–PRD berdiri memang dimulai dari paksaan (yang, dengan kekuatan otoritas-mayoritas Pimpinan PRD, kemudian menjadi keputusan resmi internal PRD) mendesakan terjadinya perpecahan/pembelahan dalam partai atas posisi politik mendukung politik parlementaris-opurtunis atau sebaliknya: mendukung politik pembangunan gerakan rakyat. Sekarang, posisi tidak demokratik atas pembelahan tersebut oleh pimpinan (Mayoritas) PRD sudah kami mengerti sebagai kelaziman yang harus mereka lakukan (sebagai konskwensi posisi politik oprtunisnya); selanjutnya, yang lebih penting bagi KPRM-PRD, adalah berposisi nyata dalam pembangunan politik (alternatif) rakyat miskin bersama kekuatan gerakan rakyat lainnya: PERSATUAN.
• Namun demikian, bukan berarti KPRM-PRD berlepas tangan terhadap kehancuran politik kerakyatan PRD karena, seiring dengan dinamika pembangunan gerakan rakyat, sekaligus kami akan lanjutkan dan kuatkan perjuangan internal untuk mengembalikan PRD sebagai alat perjuangan politik rakyat miskin. Karena, lewat berbagai cara yang tidak demokratik, massa pendukung PRD dan Papernas tidak (lagi) sepenuhnya tahu akan kemana nasib mereka dipertaruhkan demi menjadi peserta pemilu 2009. Mereka tak (lagi) ditanya pendapatnya; dipersempit ruang perdebatannya, untuk turut menentukan arah politiknya di tahun 2009. Mereka tak (lagi) tahu, bahwa peluang ‘koalisi’ yang sebelumnya dikabarkan begitu besar, ternyata gagal di tengah jalan; bahkan kini bergerak pada ‘peluang koalisi’ lainnya tanpa ada kepentingan untuk mengkonsultasikan pada massa pendukungnya. Tentu, kami tidak boleh lepas tangan dari situasi ini.
• Terhadap situasi ekonomi-politik sekarang, kaum gerakan dituntut untuk sanggup meneliti, menyimpulkan dan mengambil tanggung jawab. Rakyat semakin hari bertambah gamblang mengerti atas bertumpuknya persoalan yang nyata mereka hadapi. Semakin terbuka pula bagi kaum gerakan untuk menjelaskan kaitan persoalan sehari-hari rakyat dengan jaring penindasan imperialisme, bahkan bisa melampui atau menembus beribu ilusi yang terus dipertebal demi menutupi ketertundukan penguasa terhadap kepentingan imperialisme. Sekaligus terdapat harapan perubahan sejati bagi rakyat, bila kekuatan rakyat sendiri (dengan kaum gerakan di dalamnya) sanggup mencipta jaring perlawanan rakyat, yang luas dan semakin menyatu.
• Politik rakyat miskin dalam wujud nyatanya adalah perluasan dan penyatuan perlawanan rakyat, penyatuan mobilisasi-mobilisasi rakyat dengan mengusung tuntutan dan jalan keluar persoalan ekonomi-politik rakyat. Mobilisasi ini harus terus meluas dan mengisi setiap ajang politik rakyat, dan pemilu hanya lah salah satunya. Namun apapun ekspresi politik dari gerak politik rakyat miskin, hal utama yang tidak boleh dikompromikan adalah posisi untuk TIDAK dicampuri, TIDAK disubordinasi atau lepas dari pengaruh, dan (apalagi) TIDAK boleh dileburkan, dengan kekuatan pemerintah agen imperialis, tentara, sisa ORBA dan reformis gadungan. Ya, politik rakyat miskin adalah politik alternatif (tandingan) yang berbasiskan pada kekuatan perlawanan rakyat sendiri, dengan prinsip non-kooperasi dan non-kooptasi dalam berhadapan dengan musuh-musuh rakyat.
• Sesulit apapun, pembangun kekuatan perlawanan rakyat harus tetap dikerjakan, harus diatasi dan tidak boleh dihindari. Metode mobilisasi tiga bulanan adalah salah satu upaya yang kami sodorkan, dan terus bisa dikembangkan, untuk memperluas kekuatan perlawanan rakyat, membangun kesadaran politik, sekaligus mewujudkannya dalam metode perjuangan rakyat: menuntut dengan mobilisasi massa. Atas nama kemudahan-kemudahan untuk berkuasa (dengan alasan bisa melakuakan revolusi dari atas), termasuk menjadi parlementaris-oportunis, sejatinya sudah menanggalkan arah sejati perjuangan rakyat, sudah melepaskan diri dari politik kerakyatan.
KOMITE POLITIK RAKYAT MISKIN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
(KPRM-PRD)
Jakarta, 31 Januari, 2008
Zely Ariane
Juru Bicara
